MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin, selalu memantau keamanan wilayah hukumnya dengan mengkayuh sepeda. Tak hanya itu, dirinya juga tak lupa untuk melakukan kegiatan sosial dengan bersedekah.

Seperti yang dilakukannya pada Jumat (4/1). Bersama dengan jajarannya, mantan Kasi Propam Polrestabes Medan itu mengunjungi rumah yang sangat sederhana yang dihuni seorang wanita tua di Jalan Brigjen Bejo Gang Jeruk No 36 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur.

Wanita bernama Syofriani (54) itu diketahui sebagai seorang single parent yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Suaminya telah lama meninggalkan Syofriani dan 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Sehingga, Syofriani harus berjuang bekerja keras seorang diri untuk membesarkan 4 orang anaknya.

Dalam kesempatan itu, Arifin, S.H serta personel Polsek Medan Timur tersentuh untuk memberikan bantuan kepada Syofriani, sekaligus mengupayakan pelayanan pengobatan gratis dari Puskesmas setempat kepada keluarga Syofriani.

“Ini memang bagian dari program Polrestabes Medan untuk menyambangi masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan berupa sembako serta mengupayakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu,” ujar Arifin di sela-sela kegiatan.

Syofriani yang berstatus janda ini, sejak ditinggal suaminya, terpaksa menghidupi keempat anaknya yang masih kecil-kecil. “Anaknya empat orang dan masih kecil-kecil,” kata Arifin.

Apalagi kondisi kesehatan Syofriani yang tinggal di rumah kecil saat ini sering sakit-sakitan dan butuh jaminan kesehatan.

“Prihatin dengan kondisi ekonomi ibu ini dan kesehatannya. Kita upayakan pengobatan gratis ke puskesma ,” kata Arifin.

Usai berbagi rezeki, Kapolsek Medan Timur beserta Personel Polsek Medan Timur melanjutkan kegiatan dengan menyambangi warga dan tokoh agama serta tokoh masyarakat .”Dengan bersepeda kita kembali menyambangi warga dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan proyek Underpass Titi Kuning Medan ditargetkan akan dibuka seluruhnya pada pekan ketiga Januari 2019. Meskipun ada ke-terlambatan penyelesaian, namun prosesnya tinggal penyempurnaan dan perapian.

c Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah II Medan Bambang Pardede mengatakan bahwa saat ini proses pengerjaan penyelesaian proyek Underpass Titi Kuning terus berjalan. Hanya saja disebutkan, untuk fisik utama yakni jalan dan jembatan, sudah selesai.

“Sebenarnya sudah selesai untuk fisiknya (utama). Tinggal perlu ada penyempurnaan, perapian dan kalau ada yang cacat. Itu kemarin setelah serah terima pekerjaan atau PHO (provisional hand over),” ujar Pardede, Jumat (4/1).

Dikatakan Pardede, berdasarkan laporan PPK (pejabat pembuat komitmen), target operasional Underpass Titi Kuning adalah pekan ketiga. Karena itu katanya, di lapangan dapat dilihat bahwa pengerjaan terus berjalan untuk penyempurnaan ornamen bagian dalam bangunan satu jalur.

“Memang waktu PHO itu belum sempurna. Makanya mungkin ada denda untuk itu, karena melewati waktu pelaksanaan. Tetapi pastinya kapan dan besarannya belum tahu. Yang terpenting adalah bagaimana mengejar penyelesaian,” katanya.

Sedangkan terkait wacana keterlambatan pengerjaan proyek karena berbagai kendala di awal pelaksanaan seperti persoalan utilitas milik PLN dan PDAM dan sebagainya, adalah lumrah. Masalah tersebut pun sudah terlewati dan tinggal menunggu agar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan tersebut.

“Terlambat itu kan manusiawi, utamanya bagaimana bisa Underpass ini dirasakan masyarakat. Apalagi sejak awal, Menteri (PU-PR) berorientasi pada mutu (kualitas) proyek. Jadi semua unsur diperhatikan, seperti K3 (keamanan dan keselamatan kerja), dan bagaimana meminimalisir dampak. Dan sekarang kita tunggu itu dibuka semuanya,” jelasnya.

Dirinya berharap target pembukaan jalur bawah tanah (fly over untuk jalur atas) dua pekan mendatang, dapat dicapai. Sebab katanya, masyarakat menanti-nanti pembangunan ini dinikmati warga dan memperlancar arus lalu lintas di persimpangan Brigjen Katamso Titi Kuning. (bal/ila)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Tanah longsor kembali menerjang Jembatan Kembar Sidua-dua, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Kamis (3/1). Akibatnya, akses dari Pematangsiantar menuju kawasan wisata Danau Toba sempat terputus. Arus lalu lintas pun dialihkan melalui jalur alternatif baik dari Pematangsiantar maupun Parapat.

NORMALISASI yang dilakukan di Jembatan Siduadua Parapat Kabupaten Simalungun, Kamis (3/1) pagi, ternyata tidak otomatis membuat material lumpur di jembatan bersih. Sebab longsor susulan kembali terjadi pada Kamis (3/1) siang sekira pukul 12.05 WIB. Beruntung saat longsor susulan terjadi, petugas sudah menyadarinya sehingga tidak ada lagi yang bekerja di jembatan.

Dari informasi yang diperoleh, saat itu petugas sedang membersihkan material longsor yang masih tersisa. Tiba-tiba para petugas yang berjaga di lokasi mendengar suara gemuruh. Petugas yang sedang bekerja langsung berhenti beraktivitas. Arus kendaraan yang akan melintas pun langsung dihentikan. Tidak lama kemudian, material longsor berupa tanah berlumpur dan batang kayu dengan jumlah besar turun dan menutupi jembatan Siduadua.

“Kendaraan yang hendak melintas kita arahkan untuk balik kanan ke arah Parapat atau Siantar. Untuk mencari kantong parkir terdekat atau memilih jalur alternatif lainnya,” kata Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno kepada wartawan.

Bambang juga memastikan, evakuasi tidak akan selesai dilakukan dalam satu hari. Karena material longsor yang menimbun jalan sangat besar. “Kali ini longsoran sangat besar. Lebih besar dari sebelum-sebelumnya,” sebutnya.

Tercatat, ini adalah longsor kelima yang menerjang jembatan Sidua-dua dalam dua bulan terakhir. Pertama kali longsor menerjang pada Selasa (18/12). Sejumlah kendaraan tertimpa material longsor. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Longsor yang kedua terjadi pada Minggu (30/12). Selajutnya pada Senin (31/12). Terakhir longsor terjadi pada, Selasa (1/12).

Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, pengendara dari arah Siantar sudah dialihkan secara total melalui jalan alternative via Sitahoan, dengan sistem satu arah. Sementara dari arah Parapat tidak diperbolehkan melintas menuju Kota Siantar, diarahkan melalui Porsea, Pulo Raja, Kabupaten Asahan. Bagi yang ingin ke Siantar, harus menunggu di kantong parkir yang ada di jalan lintas di Parapat dan Tobasa. Bambang juga mengungkapkan, Polisi saat ini sedang berupaya naik ke bukit untuk mengetahui penyebab terjadinya longsor secara terus-menerus.

Satu Jalur Dibuka

Sementara, evakuasi material longsor terus dikebut pengerjaannya. Kabar terakhir menyebut, kendaraan sudah bisa melintas satu jalur. Camat Girsang Sipanganbolon, Boas Manik menjelaskaan, jalur sudah dibuka sejak pukul 16.00 WIB, Kamis (3/1). Petugas kepolisian melakukan sistem buka tutup jalur. “Kami bersama beberapa pihak swasta dan masyarakat bergotong royong untuk membuka jalur,” kata Boas Manik, Kamis (3/1) petang.

Hingga kini, ada tiga alat berat dari pihak swasta yang dikerahkan untuk membersihkan material longsor. Saat melakukan pembersihan, longsor kembali terjadi. Namun volumenya tidak besar. Ia melanjutkan, pihak kecamatan mencatat, ini adalah longsor yang ke 17 kalinya di jalur tersebut selama dua bulan terakhir. Namun yang bervolume besar sebanyak tujuh kali.

Dia mengatakan, saat kejadian longsor yang terjadi sekira pukul 12.05 WIB, tiga kendaraan hampir menjadi korban. Namun beruntung bisa cepat dicegah oleh beberapa petugas. “Mudah-mudahan cepat bisa dievakuasi semuanya. Jangan sampai ada hujan, supaya tidak ada longsor lagi,” ungkapnya.

Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis yang dikonfirmasi Sumut Pos kemarin sore juga mengakui, lalu lintas pada ruas jalan tersebut dilakukan buka tutup, mengingat pembersihan material longsor oleh petugas di lapangan. “Sekarang kondisinya sudah bisa dilalui kembali. Namun masih buka tutuplah karena material longsor mesti dibersihkan dari badan jalan,” katanya.

Pihaknya hanya meminta pengendara yang melalui jalur tersebut untuk lebih berhati-hati, mengingat aspal jalan begitu licin usai diterjang longsor. “Kalau bisa untuk sementara ini melalui jalur alternatif dulu, tapi jika mesti lewat jalur tersebut lebih berhati-hati lagi sebab jalanan licin,” pungkasnya.

PT TPL Kerahkan Eskavator

Pihak Polres Simalungun dibantu alat berat dari PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) dan PT Bumi Karsa, kembali melakukan pembersihan material longsoran berupa lumpur. Sore harinya, jalan kembali bisa dilintasi dengan sistem satu arah dari Parapat menuju Kota Siantar.

Direksi PT TPL, Mulia Nauli mengungkapkan, satu unit eskavator yang disiapkan oleh perusahaan untuk membantu membersihkan lumpur longsoran dipergunakan dan disiagakan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak Pemkab Simalungun dan Polres Simalungun untuk membantu memperlancar arus lalu lintas, khususnya pada musim liburan Natal & Tahun Baru 2019. Eskavator kami terus bekerja sejak bencana longsor pada 21 Desember 2017 lalu untuk membersihkan lumpur longsoran yang menutupi seluruh badan jalan raya dan jembatan,” ujar Mulia Nauli.

Jalur Alternatif lewat Simpang Palang

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II sudah menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara yang melintasi ruas Siantar-Parapat. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BBPJN II, Bambang Pardede mengatakan, pengendara yang datang dari arah Pematangsiantar menuju Parapat dan Tobasa dapat melalui Simpang Palang-Simpang Sitahoan. Yakni ke kanan arah ke Parapat dan ke kiri arah ke Tobasa, Ajibata, Balige dan Tapanuli Utara. Begitupun kendaraan yang datang dari arah simpang Simarjarunjung dengan tujuan Parapat dan Tobasa, dapat berbelok lanjut ke arah Simpang Palang.

“Sedangkan untuk kendaraan yang datang dari Parapat menuju Siantar, dapat menuju jalan nasional Parapat-Siantar. Ini hasil rapat kami dengan Kasatlantas Simalungun Rabu malam,” ujarnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (3/1).

Pihaknya membantah atas informasi yang beredar soal penutupan total untuk ruas jalan itu. Menurut dia, pihak kepolisian hanya melakukan buka tutup jalan tersebut dengan tujuan memudahkan petugas melakukan pembersihan material longsor. “Memang kemarin ada ditutup mulai pukul 15.00-16.30 WIB untuk membersihkan jembatan yang satu lagi. Mungkin nanti sore diambil 1,5 jam lagi untuk kegiatan serupa. Jadi tidak total ditutup semua. Masih bisa dilalui kendaraan,” katanya.

Bambang menerangkan, saat pembersihan lumpur pascalongsor, manuver alat di lokasi memerlukan space (ruang kosong). Terlebih pengangkutan lumpur yang dilakukan sebanyak dua kali, yang selanjutnya akan dibuang di luar area jembatan. “Jadi inilah langkah-langkah yang kami lakukan saat ini di lapangan. Termasuk sudah menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara yang akan melalui ruas Siantar-Parapat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Simalungun, Ramadani Purba kepada wartawan juga mengatakan, pekerjaan pembersihan material longsor di jalan nasional Desa Sibaganding,Kecamatan Girsang Sipanganbolon membuat jalan ditutup total dan pengguna jalan dari Pematangsiantar menuju Parapat diimbau melalui jalan alternatif masuk Simpang Palang keluar Desa Girsang, begitu juga sebaliknya.

Kemacetan arus lalu lintas terjadi, menurutnya karena arus balik Tahun Baru diperkiran mulai berlangsung kemarin, sehingga kenderaan akan banyak yang melintas dari jalan alternatif. Selain itu kondisi jalan yang berlumpur juga membuat laju kenderaan lambat. “Beberapa hari lalu kenderaan yang menuju Pematangsiantar masih bisa melintas dari Sibaganding sehingga kenderaan yang menuju Parapat bisa melintas dari jalur alternatif Simpang Palang keluar Desa Girsang dengan arus lalulintas satu arah, namun saat pekerjaan pembersihan diberlakukan dua arah,” sebut Ramadani.

Guna mengurangi kepadatan kendaraan di jalur Parapat-Siantar, Polres Tobasa juga menyampaikan informasi kepada pengguna Jalinsum di Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), apabila hendak menuju Kota Medan agar melalui Jalan Sigura-gura. “Kami sampaikan kepada seluruh pengguna jalan menuju Kota Medan supaya mengikuti jalan arah dari Jalan Sigura-gura sebab saat ini Jalan Parapat-Medan sementara tidak berfungsi,” ujar personel Polres Tobasa, Brigadir Surya, di Pos Jaga Bundaran Balige.

Dia mengatakan, informasi itu didapat dari pos jaga di tempat kejadian di Parapat, Kabupaten Simalungun, diteruskan kepada Polres Tobasa dan untuk disampaikan kepada pengguna jalan agar tidak terjebak macet di Parapat. “Demi kelancaran perjalanan bapak dan ibu sekalian, silakan menggunakan jalur jalan Sigura-gura,” imbaunya. (bbs/prn/dvs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Sumatera Utara sudah menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Sumut, Rabu (2/1). Berdasarkan data yang Sumut Pos peroleh dari KPU Sumut, dari 16 partai politik peserta Pemilu, Partai Gerindra menjadi yang tertinggi LPSDK-nya mencapai Rp2,75 miliar. Sedangkan PDI Perjuangan, Hanura dan Partai Berkarya menjadi yang terendah yakni Rp0 alias nihil.

Partai Amanat Nasional (PAN) berada diurutan kedua senilai Rp2,47 miliar disusul Partai Golkar sebesar Rp2,37 miliar, Partai Nasional Demokrat (NasDem) senilai Rp1,84 miliar, Partai Demokrat senilai Rp1,76 miliar, PBB senilai Rp705 juta lebih, PPP senilai Rp629 juta lebih, PKPI senilai Rp623 juta lebih, dan PKS senilai Rp376 juta lebih. Selanjutnya PKB senilai Rp319 juta lebih, PSI senilai Rp277 juta lebih, Perindo senilai Rp250 juta lebih, dan Partai Garuda senilai Rp20 juta lebih.

Dari ketiga parpol yang tidak menyampaikan LPSDK ke KPU, dua partai pendukung capres petahana cukup mengundang perhatian publik; PDI Perjuangan dan Hanura. Partai Hanura sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) juga sama sekali belum mencantumkan nominal uang, atau sekadar membuka rekening dana kampanye saja. Sedangkan PDI Perjuangan ada menyampaikan LADK senilai Rp5 juta.

Menurut Kasubbag Teknis dan Hukum KPU Sumut, Maruli Pasaribu, LPSDK ini masih bersifat fluktuatif. Bisa saja memang saat ini para peserta Pemilu tidak mencantumkan secara rinci besaran biaya kampanye, baik yang bersumber dari donatur yang tidak mengikat, ataupun calon legislatif mereka.

“Yang terpenting di tahapan terakhir nantinya, yaitu LPPDK semua sumbangan masuk, penggunaan sampai pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib diserahkan kepada KPU. Sehingga akan memudahkan tim audit melihat aliran dana kampanye yang dipergunakan selama masa kampanye,” katanya kepada Sumut Pos, Kamis (3/1).

Sekretaris Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya memang sejauh ini belum ada menerima sumbangan dana kampanye baik dari caleg maupun pihak manapun. “Jadi memang ada partai yang memasukkan sumbangan dari calegnya, lalu nanti akan dikembalikan lagi untuk kebutuhan kampanye si caleg. Kalau kami tidak seperti itu pemahaman dalam menyusun laporan keuangannya,” katanya.

Meski begitu pihaknya tetap memiliki kas partai yang bersumber dari iuran para anggota DPRD Sumut tiap bulan, serta sumbangan dana bantuan parpol dari pemerintah. Kas partai ini, disebut Edison, memungkinkan untuk dimanfaatkan bila memang perlu sebagai agenda kampanye partai kedepan.

“Kami kan dapat Rp600 juta bantuan dari pemerintah tahun lalu. Tapi itukan untuk kepentingan partai, operasional partai. Untuk caleg, kami memang tidak ada terapkan harus menyumbang ke partai, biar mereka fokus pembiyaaan kampanyenya sendiri,” terangnya.

Menurut dia, alur keuangan partai semasa kampanye nantinya akan dituangkan dalam Laporan Penggunaan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) pada 2 Mei 2018. “Justru di tahapan inilah harusnya ada rincian pengeluaran dana kampanye, sehingga nanti di LPPDK disampaikan semua di situ. Setelah LPSDK inilah alur penerimaan dan pengeluarannya perlu dicantumkan,” katanya.

Selain LPSDK parpol, KPU turut menerima LPSDK Tim Kampanye Daerah (TKD) calon presiden dan calon wakil presiden tingkat Sumut. Dimana untuk TKD capres-cawapres nomor urut 01, mencantumkan LPSDK dengan nominal sebesar Rp90 juta. Sedangkan TKD capres-cawapres nomor urut 02, memiliki LPSDK sebesar Rp.162.359.000.

Di Medan, Golkar Tertinggi dan PKS Terendah

KPU Kota Medan juga mengumumkan LPSDK Parpol Peserta Pemilu 2019, kemarin. Selain LPSDK, KPU Medan juga mengumumkan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK). Ketua KPU Medan Agussyah Damanik mengatakan, ada 15 parpol yang menyampaikan LPSDK dan LADK.

Khusus sumbangan dana kampaye, Partai Golkar tertinggi menerima sumbangan yakni sebesar Rp1,6 miliar lebih. Selanjutnya, Partai Gerindra Rp1,3 lebih dan posisi ketiga PDIP Rp1,1 miliar lebih. Sedangkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terendah yaitu Rp69 juta (selengkapnya lihat grafis). “LPSDK yang disampaikan parpol peserta Pemilu 2019 berasal dari sumbangan para caleg. Sumbangan dana tersebut nantinya digunakan untuk kegiatan kampanye,” kata Agussyah, Kamis (3/1).

Disebutkan Agussyah, setelah tahapan LPSDK selanjutnya parpol akan menyampaikan kegiatan dana kampanye yang disusun dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK). Laporan ini nantinya akan diaudit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik. “Kami sudah sampaikan dan ingatkan agar menyampaikan LPPDK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai 26 April hingga 2 Mei 2019 pukul 18.00 WIB. Apabila ada parpol yang tidak menyerahkan LPPDK atau melebihi waktu yang ditetapkan maka ada sanksi yang harus diterima. Sanksi terberat bisa dicoret,” sebut Agussyah.

Komisioner KPU Medan Divisi Hukum, Zefrizal menuturkan, dalam penyerahan LPSDK masih ada beberapa partai politik yang terlambat menyerahkan. Berdasarkan P-KPU 33/2018 batas akhir penyerahan LPDSK yakni pada 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB. Namun, masih ada yang menyerahkan diatas ketentuan tersebut. “Ada empat parpol yang terlambat menyerahkan LPSDK yaitu PKPI, Demokrat, Berkarya dan Garuda. Keempat parpol ini menyerahkan laporan lewat dari pukul 18.00 WIB,” tutur Zefrizal.

Ia menambahkan, terhadap parpol yang terlambat menyampaikan LPSDK tersebut tidak ada sanksi. “Memang tidak ada sanksi bagi yang terlambat menyerahkan LPSDK. Tetapi, kalau terlambat menyerahkan LPPDK, ada sanksi yang mengatur. Sanksinya, calon legislatif terpilih bisa tidak ditetapkan (dibatalkan),” tandas Zefrizal.

Sementara, berbeda dari KPU Medan disampaikan Bawaslu Medan yang mencatat setidaknya ada 5 parpol terlambat menyerahkan LPSDK. Komisioner Bawaslu Medan, Muhammad Fadly menyatakan, 5 parpol tersebut adalah Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Berkarya, PKPI dan Partai Garuda.

“Batas akhir penyerahan LPSDK yakni 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB. Namun, kelima parpol tersebut menyerahkan diatas ketentuan yang telah diatur. Demokrat menyerahkan pukul 18.30 WIB, PDI Perjuangan pukul 18.38 WIB. PKPI pukul 18.19 WIB. Partai Garuda pukul 21. 31 WIB dan Partai Berkarya pukul 20.48 WIB,” pungkas Fadly. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama berlangsungnya liburan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, sejumlah kasus kejahatan tercatat masih terjadi di wilayah hukum Polda Sumatra Utara (Sumut). Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan menyampaikan, berdasarkan data yang diperolehnya, terhitung sejak 21 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019, terdapat sebanyak 94 kasus kejahatan (kriminal) yang telah dilaporkan masyarakat ke kepolisian (LP).

“Ada 94 laporan yang kita terima, dari sejumlah wilayah di Polres jajaran Polda Sumut,” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/1)n

MP Nainggolan memaparkan, hingga perayaan Natal 2018, terdapat 36 LP yang di laporkan oleh masyarakat. Sedangkan hingga libur Tahun Baru 2019, sambungnya, ada terdapat 58 LP. “Hal itu meliputi, curas, curanmor, curat, penganiayaan, pencabulan, penipuan, narkotika, pembakaran, penggelapan hingga penodaan agama,” jelasnya.

Jumlah tertinggi, ujar MP Nainggolan, terdapat pada kasus pencurian 15 LP, penganiayaan 14 LP, curat 9 LP dam curanmor 8 LP. Sedangkan kasus kejahatan terendah, antara lain meliputi perjudian 1 LP, penganiayaan berat 1 LP, penodaan agama 2 LP, dan pengrusakan 2 LP. “Kasus-kasus ini sudah ditangani oleh Polres setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut. Hal ini membuktikan komitmen kepolisian untuk menjamin kamtibmas khususnya di wilayah Polda Sumut,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan catatan akhir tahun Polda Sumut, untuk kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sumatera Utara, sebanyak 1.916 pengendara tewas akibat lakalantas di jalanan. Namun jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Dimana, pada 2017 tercatat sebanyak 2.135 korban meninggal dunia (MD) disebabkan laka lantas. Jumlah itu menurun 11,4 persen jika dibanding pada 2018, yakni 1.916. Para korban terdiri pengendara roda 4 atau sejenisnya dan roda 2 serta pengguna jalan lainnya.

Untuk jumlah lakalantas di 2018, yakni 5.686 justru mengalami kenaikan 0,8 persen dibanding 2017, sebanyak 5.636 kejadian. Laka lantas itu dialami berbagai jenis kendaraan dan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kerusakan jalan, human eror, kelaikan kendaraan.

Sedangkan korban luka berat (LB) pada 2018 tercatat 1.589, menurun 7 persen dibanding 2017, yakni 1.702. Luka ringan (LR) 2018 sebanyak 6.246, meningkat 2,6 persen dibanding 2017, yakni 6.082. Jadi, total korban pada 2018 sebanyak 155.938, dan pada 2017 sebanyak 169.711.

Sementara itu, selama pelaksanaan Operasi Lilin Toba 2018 pada 21 Desember 2018 sampai 1 Januari 2019, tercatat 5 kasus kecelakaan terjadi di Kota Medan. Jumlah ini menurun dibanding pelaksanaan Operasi Lilin Toba pada 2017. (dvs/bbs)