MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan mengaku telah membayarkan dana insentif kepada ribuan guru honorer pada Rabu (26/12). Namun fakta di lapangan menurut kalangan guru honorer, dana tersebut belum ada masuk ke rekening mereka.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Medan, Ramlan Tarigan mengungkapkan dirinya telah menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan dana insentif kepada ribuan guru honorer. “SPM-nya sudah diantar ke keuangan, tinggal menunggu pencairan saja,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Uang insentif itu, lanjut dia, diberikan langsung ke rekening guru honorer. “Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, pencairan dilakukan ke rekening guru honorer. Ada 1.962 guru honorer yang akan menerimanya. Kalau tidak ada halangan cair hari ini (Rabu, Red),” katanya.

Menurutnya dana insentif kepada guru honorer diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan untuk periode pencairan Juli-Desember 2018. “Memang tidak bisa satu tahun pencairannya, karena nanti double cost. Makanya hanya 6 bulan, tahun depan kita perjuangkan supaya dicairkan satu tahun penuh,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdako Medann

Irwan Ritonga saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya sudah memproses pencairan dana tersebut. “Uda selesai dari kami, tinggal Dinas Pendidikan yang transfer,” katanya.

Namun Irwan tak mengingat persis berapa jumlah anggaran yang dicairkan untuk dana itu. Menurut dia sudah pasti dana yang ditransfer tersebut sejumlah dengan anggaran yang ada dan total penerimanya.

“Jadi tinggal pihak Disdik yang proses transfernya. Kalau kami, setiap SPM yang sudah masuk pasti diproses. Apalagi inikan mengingat jelang tutup buku, semua OPD banyak mengajukan SPM kepada kami,” pungkasnya.

Meski sudah diakui pihak Pemko Medan bahwa dana insentif guru honorer sudah dicairkan, namun fakta di lapangan para guru ternyata belum menerima uang itu melalui rekening tabungan mereka.

“Kebetulan yang saya tanya adalah guru yang Nasrani. Dia menyatakan bahwa sampai sore belum ada masuk uangnya ke rekening. Padahal dia mengakui bahwa sangat membutuhkan uang itu,” kata Ketua Forum Honorer Sumatera Utara, Andi Subakti.

Kata dia, ada dua kategori pencairan dana yang akan dicairkan Pemko Medan kepada guru honorer, yakni yang Rp250 ribu dan Rp600 ribu. Namun satu pun dari dua kategori tersebut, sebutnya, masuk ke rekening para guru honorer sampai sore kemarin.

“Kalau baru hari ini pengakuan Plt Kadisdik SPM-nya ditandatangani, manalah mungkin cair hari itu juga. Paling cepat besok baru masuk uangnya itu. Dan yang pasti kawan-kawan itu bilang, bahwa kenyataannya uang tersebut belum ada masuk. Baik yang Rp250 ribu ataupun Rp600 ribu, belum ada satu pun dari mereka yang menerima,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Sumatera Utara minta agar Tim Gabungan Pemko Medan intens melakukan penertiban terminal bus liar, tidak hanya sampai momen tahun baru saja. Penertiban yang dilakukan diyakini sangat membantu kelancaran arus lalu lintas kendaraan selama momen tersebut berlangsung, baik pada saat arus mudik maupun arus balik.

“Kewenangan (penertiban) itu kan adanya di kabupaten/kota. Sudah seharusnya Pemko Medan menertibkan terminal bus liar yang tidak sesuai ketentuan. Apalagi sudah ada peraturan daerah yang melarang itu,” kata Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Rabu (26/12).

Permasalahan ini, menurut dia, sudah seperti benang kusut. Sudah begitu lama terjadi namun belum pernah ada solusi terbaik yang dihasilkan. Bahkan penindakan ataupun penegakan hukum yang dilakukan, katanya belum maksimal dimana terminal-terminal tersebut masih tetap beroperasi.

“Pada prinsipnya dalam hal ini kami hanya bisa mengimbau dan mendorong agar Pemko Medan bersama aparat penegak hukum, terus melakukan penindakan sampai pengusaha bus itu kapok dan mematuhi aturan. Setidaknya sampai arus balik tahun baru nanti tetap dilakukan penindakan supaya kemacetan arus lalu lintas pada jalan protokol dapat diminimalisir. Begitupun sampai lewat momen tahun baru harusnya tetap gencar dilakukan, itulah harapan kami,” paparnya.

Tetap Berlanjut

Seperti diketahui, Tim Gabungan Pemko Medan tetap melanjutkan penyegelan terminal bus liar yang beroperasi di Kota Medan. Terkini, objek penertiban dan penyegelan adalah dua loket bus milik PO Galant dan PT Tunas Kencana, yang berada di kawasan Jalan SM Raja Medan, Jumat (21/12).

Dilakukannya penertiban atas dua loket tersebut karena tidak memiliki izin dan sebagai bentuk aksi dari tidak diindahkannya imbauan petugas yang sudah melayangkan surat peringatan bagi setiap loket bus yang masih beroperasi di Jalan Sisingamangaraja.

Kabid Pengendalian, Pengembangan dan Keselamatan (PP&K) Dishub Medan, Edison Brase Sagala mengamini bahwa kegiatan tersebut akan tetap menjadi atensi pihaknya sesuai pemetaan jumlah terminal bus liar yang beroperasi di Medan.

Dia menyebut sesuai pemetaan pihaknya terdapat lebih dari 50 terminal atau loket angkutan liar yang beroperasi di Kota Medan. “Semua pengusaha atau pemilik sudah kita surati sebelumnya. Bagi yang tidak mengindahkan imbauan itu, maka kami lakukan penindakan. Bersama tim gabungan kami akan terus melakukan tindakan tegas bagi pelanggar aturan,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, sebenarnya sejak lama pihaknya sudah memberi tahu ihwal zona yang diperbolehkan bagi pool dan loket angkutan beroperasi. Apalagi sekarang ini banyak loket-loket bus tersebut dimiliki perseorangan dengan status badan usaha.

“Artinya yang berbatasan dengan arah kota atau jalan lingkar, itu tidak diperkenankan. Misalnya seperti Jl. SM Raja yang batasnya sampai arah AH Nasution. Tapi kalau arah dari Jl. AH Nasution keluar kota, itu boleh. Sama seperti di Jl. Ngumban Surbakti, Jl. Asrama, Jl. Cemara itu masih boleh. Artinya selama masih diluar kota menuju jalan lingkar masih bisa,” katanya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perayaan Natal Nasional 2018, akan berlangsung di Kota Medan, tepatnya di Gedung Serba Guna di Jalan Pancing, berlangsung pada hari Sabtu (29/12) mendatang. Perayaan Natal Nasional tahun ini, akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara Hal itu diungkapkan Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2018, Yasonna H Laoly.

“Kita tahu jadwal beliau padat, di acara semua Natal, beliau hadir. Kita berharap demikian halnya karena ini event nasional,” kata Yasonna dalam jumpa pers di Gedung Serba Guna di Medan, Rabu (26/12) siang.

Namun, Yasonna mengatakan, pihak panitia masih menunggu kepastian hadir orang nomor satu di tanah air ini dari Sekretaris Negara (Sesneg).Tapi, Menteri Hukum dan HAM RI itu, mengharapkan mantan Gubernur DKI itu, bisa hadir di Perayaan Natal Nasional bersama masyarakat Indonesia di Medan.

“Apa pun, tetap berjalan dan terus berkordinasi Sesneg, jauh-jauh hari sudah diberikan tahu kepada sesneg,” ucap Calon Legislatif (Caleg) dari PDI-P itu.

Yasonna mengungkapkan pada event nasional dengan menargetkan umat nasrani hadir sesuai tempat disiapkan sebanyak 20 ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menyakani umat Nasrani sangat atusias untuk menghadiri Perayaan Natal tingkat Nasional ini.”Kursi kita siapkan 15 ribu. Tapi, kita antisipasi menjadi 20 ribu kursi. Acara harus baik, ini kita kemas. Kita prediksi 20 ribu orang akan datang,” jelas Politikus PDI-P asal Sumut itu.

Dalam acara ini, pihak panitia akan menggelar penggalangan dana untuk disumbangkan dan membantu para korban tsunami di Banten dan Lampung. Kemudian, mendoakan Indonesia selalu dilindungi dan dihidari bencana alam.”Kita akan menyisihkan rezeki dalam perayaan Natal ini, untuk membantu saudara-saudara kita di Banten dan di Lampung,” ucap Yasonna.

Selain itu, acara Perayaan Natal tersebut, juga akan dihadiri sejumlah artis dan penyanyi nasional sebagai pengisi acara untuk memeriahkan kegiatan ini. Kemudian, juga akan dihadiri Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan sejumlah kepala daerah di Indonesia. “Untuk pengamanan kita sudah berkordinasi dengan Polda Sumut dan Kodam I Bukit Barisan. Acara ini, akan berlangsung dengan hikmat untuk kebersamaan bangsa,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jalan Jala IV, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, diduga tidak sesuai bestek. Menimbulkan masalah baru, jalan tersebut ternyata tidak dibeton secara tuntas, sehingga menimbulkan kekecewaan warga sekitarn

“Kemarin awalnya jalan itu mau dibeton lebarnya 4 meter, setelah kami ributi, akhirnya dibeton sesuai lebar jalan 5,5 meter. Sekarang, pembetonan jalan sepanjang jalan sekitar 2 km, ada sisa 300 meter tidak tuntas dibeton. Ada apa ini, kenapa tanggung kali membangun jalan itu,” keluh Khairul warga sekitar, Rabu (26/12).

Menurutynya, bila pemerintah mau memperbaiki jalan itu secara permanen, kenapa tidak dituntaskan tahun ini. Mereka sempat menanyakan kepada petugas di lapangan, sisa 300 meter tidak dibeton, karena di luar anggaran tahum 2018. Kemungkinan sisa 300 meter akan dikerjakan di anggaran tahun 2019.

“Kami curiga, awalnya jalan itu lebarnya mau dibeton 4 meter, sekarang sudah sesuai ukuran lebar. Bisa jadi, sisa 300 meter memang tidak dituntaskan, kami menduga pelaksana proyek mendapat keuntungan dengan membeton jalan itu tidak tuntas selesai,” beber Khairul.

Dengan bersisanya 300 meter tidak dibeton, kata Khairul, sangat merugikan masyarakat sekitar, kalau hujan, sisa 300 meter itu seperti kubangan dan bila musim panas akan menimbulkan debu menimbulkan polusi udara.

“Lihat aja nanti, sisa 300 meter itu kalau hujan pasti becek dan panas berdebu. Harusnya, jalan itu dituntaskan saja pembetonannya, jadi kerjanya tidak tanggung. Kalau tunggu tahun depan, belum tentu jalan itu diprioritaskan untuk dibeton lagi,” keluh Khairul.

Menyikapi itu, Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, pihaknya akan mengecek rencana anggaran biaya (RAB) pengerjaan jalan itu. Bila tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil dinas terkait.”Saya akan cek dulu, kalau memang tidak sesuai, kita akan tindaklanjuti, karena ini menyangkut anggaran negara,” tegas Bahrumsyah.

Sementara itu, Camat Medan Marelan, T Charunizza mengatakan, pengusulan pembangunan jalan itu masuk anggaran anggaran tahun 2018. Usulan yang mereka ajukan sesuai dengan panjang jalan 2 km dan lebar 6 meter. Untuk pelaksanaan di lapangan apakah sesuai dengan usulan, pihaknya tidak mengetahui.

“Yang jelas usulan kita kemarin sesuai dengan ukuran jalan itu. Kalau dibeton tidak sesuai, kita kurang tahu, karena desain tidak ada diberitahu dari dinas ke kita. Hanya sebatas pemeritahuan pembangunan jalan itu untuk didukung, hanya itu aja,” ungkap T Charunizza.

Terpisah, Kabid Jalan Dinas PU Kota Medan, Mukhyar mengatakan, pembetonan itu sudah tuntas, untuk sisa yang belum dikerjakan, akan dilanjutkan di tahun 2019. “Sisa yang belum dibeton kita lanjutkan untuk anggaram tahun 2019, mengenai lebar yang diributi warga, sudah kita sesuaikan dengan luas jalan itu. Jadi, tidak ada masalah lagi,” ungkapnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015, tentang penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk menekan jumlah warga miskin di Kota Medan Dalam mengimpelmentasikan Perda ini, DPRD Kota Medan telah banyak memperjuangkan hak-hak warga miskin agar ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Seperti, program bedah rumah, bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesejatan, dan lainnya.

“Perda ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak hak dasar warga miskin secara bertahap, agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu kepada masyarakat, kepala-kepala lingkungan, lurah-lurah serta camat yang ada di Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia, dan Medan Maimun saat sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 di rumahnya, Jalan Bunga Mawar Nomor 104 Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Minggu (23/12).

Salah satu hak-hak dasar warga miskin yang diperjuangkan DPRD Kota Medan selaku wakil rakyat, sebut Burhanuddin, adalah bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurang mampu. Bahkan pada APBD 2019, DPRD Medan mendesak Pemko Medan menambah anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan menjadi sekitar Rp91 miliar.

Karenanya, dia mengimbau kepada masyarakat tidak mampu dan kurang mampu untuk segera menemui lurah dan camat agar diproses menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. “Jadi bagi masyarakat tidak mampu dan kurang mampu agar masuk sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Jika ada bapak ibu yang belum terpenuhi hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku, Saya Burhanuddin Sitepu menjadi tempat bapak ibu mengadu,” tergas Burhanuddin yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Sementara Ridho Novanda perwakilan dari BPJS Kesehatan yang hadir dalam sosialisasi ini mengungkapkan, saat ini ada 391 warga Kota Medan yang tertampung dalam peserta BPJS Kesehatan PBI. “Nah, dengan ditambahnya anggaran PBI di APBD Kota Medan 2019, ini terbuka peluang bagi warga yang tidak mampu dan kurang mampu untuk mendaftarkan diri,” sebutnya.

Dia juga menyebutkan, bagi masyarakat Kota Medan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta mandiri, tapi tidak sanggup lagi membayar iuran, bisa didaftarkan sebagai peserta PBI. “Caranya seperti yang disampaikan tadi, lapor ke lurah dan camat. Kemudian ikuti prosedurnya,” kata Ridho.

Ridho juga mengungkapkan, saat ini ada peraturan baru dari BPJS Kesehatan yakni tentang bayi baru lahir yang secara otomatis jadi peserta BPJS Kesehatan. Namun sayaratnya, orangtua melaporkan bayinya ke BPJS sebelum 28 hari. “Jika lebih dari 28 hari, maka iurannya terhitung tetrunggak yang dihitung mulai dari si bayi tersebut lahir,” pungkas Ridho. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terus menghantui bagi keluarga di Indonesia. Ironisnya, para pelakunya adalah didominasi orang-orang terdekat dan masih memiliki ikatan saudara dengan korban sendiri. Kemudian, negara dinilai absen untuk melindungi korban secara haknya.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani pada Memperingati Hari Ibu, 22 Desember 2018 dengan mengusung tema ‘Mendesak DPR Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) berlangsung di JM Bariani House di Medan, Senin (24/12) sore.

“Kekerasan seksual itu, tidak bisa menggunakan KUHPidana saja Tapi, ada payung hukum khusus untuk menangani kasus ini, yakni UU PKS. Cuma dari UU PKS ini, bisa diharapkan para pelaku dihukum seberat-berat dan menciptakan rasa keadilan bagi korban sendiri,” tutur Lely.

Lely menjelaskan, untuk tahun 2018 ini, HAPSARI mendamping 133 kasus kekerasan terhadap prempuan dan anak yang terjadi di dua Kabupaten, yaitu di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai mayoritas terjadi di desa-desa di daerah tersebut.

“Dari 133 kasus tersebut, sebanyak 6,7 persen atau 9 orang korban adalah anak perempuan dan 90,2 persen atau 120 orang adalah KDRT dengan berbagai masalah yang dihadapi,” tutur Lely.

Dengan itu, lanjut Lely, harus hadirnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan. Di sini lah dituntut peran Pemerintah untuk mencegah aksi serupa tidak terulang lagi bagi kaum wanita dan anak-anak. “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan, untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual sekaligus melindungi yang telah menjadi korban,” tegas Lely.

Yang menyedihkan lagi, menurut Lely kebanyakan banyak pelaku kekerasan seksual ini kerap terjadi kepada keluarga dekat, seperti kakek dengan cucu, paman dengan keponakan dan ketika pelaku ditangkap hanya dijerat dengan undang-undang perlindungan anak.

“Kalau pelaku ujung-ujungnya dihukum dengan perlindungan anak itu tidak bisa. Sebab, hukum perlindungan anak itu melindungi anak dari kekerasan. Namun, tidak bentuk kekerasannya seperti kekerasan seksual. Dan itu harus benar diperhatikan mulai dari penanganannya, dampak psikis anak itu,” ungkap Lely.

Belum disahkannya RUU PKS oleh DPR, menurut Lely bahwa DPR tidak tidak menganggap pentingnya persoalan yang dihadapi para korban kekerasan seksual dan KDRT itu. Padahal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah. Jangan biarkan terus berjatuhnya korban perempuan lainnya dalam kasus ini.

“Padahal 2015 RUU PKS ini sudah masuk. Namun, harus dipotong dengan MD3. Tahun 2017 sudah masuk Prolegnas artinya sudah masuk daftar penting untuk dibahas, tapi tidak juga,” katanya lagi.

Ia menambahkan, dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, HAPSARI lebih berperan pendampingan dan konseling. Sekaligus memberikan informasi tentang hak-hak sebagai korban.

“Oleh karena itu, HAPSARI ingin menutup catatan ini dengan desakan DPR harus segera mengesahkan RUU PKS, karena siapapun dapat menjadi korban, siapapun dapat menjadi pelaku,” pungkasnya. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Relawan ke-13 yang dilaksanakan di Markas Provinsi PMI Sumut/Gedung UTD PMI Kota Medan, Rabu (26/12). Kegiatan yang digelar antara lain sunatan massal, penyerahan asuransi terhadap fasilitator dan relawan PMI Kota Medan serta melepas Ekspedisi Kemanusiaan III.

Plh Ketua Umum PMI, Ginandjar Kartasasmita dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt Ketua PMI Kota Medan, John Ismadi Lubis mengingatkan relawan sebagai jantung dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Lewat semangat kerelawan itu, PMI menggerakkan partisipasi dan peran aktif seluruh anggota masyarakat untuk tujuan kemanusiaan.

“Kiranya dengan peringatan Hari Relawan ini semakin memacu semangat insan PMI, khususnya sukarelawan PMI Kota Medan untuk meningkatkan kapasitas demi memberikan pelayanan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat. PMI Kota Medan juga turut berbelasungkawa atas bencana tsunami di Selat Sunda,” ucap John Ismadi Lubis.

Dalam laporannya, Kepala Markas Kota PMI Medan, Zulhamsyah melaporkan, kegiatan sunat masal gratis diikuti 50 anak se Kota Medan. Dilanjutkan pelepasan Ekspedisi Kemanusiaan III dengan tujuan Tanjungbalai.

“Pada Ekspedisi Kemanusiaan ke-3 ini PMI Kota Medan menurunkan 17 relawan yang dipimpin Koordinator Forum Relawan (Forel), Fitri Yanna Zega. Selama dua hari, relawan PMI Kota Medan didampingi Pengurus PMI Tanjungbalai dan Asahan akan melakukan sosialisasi tentang Human Traficking dan motivasi kepada anak disabilitas yang bernaung di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Rumah Singgah binaan Bapak Agus Salim Hutagalung,” jelas Zulhamsyah.

Pada kesempatan itu, PMI Kota Medan juga menyerahkan asuransi kepada 40 fasilitator dan relawan yang telah menunjukkan pengabdiannya kepada kemanusiaan. “Kiranya dengan asuransi ini memotivasi para relawan PMI Kota Medan dalam melaksanakan pelayanan kemanusiaan,” beber Zulhamsyah.

Turut hadir Wakabid Pengembangan PMR & Relawan, Esti Pebrianti SPd, Wakabid Penanggulangan Bencana, Dr M Rifai MPd, Wakabid Hubungan Antarlembaga, Drs Arman Samara SH, Wakil Direktur UTD, dr Maulana Baihaki, Wakabid Pengembangan PMR dan Relawan PMI Sumut, Dr M Fitri Ramadhana, Pengurus PMI Kecamatan se Kota Medan, relawan dan KSR se PMI Kota Medan. (don/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asrama Haji Medan (Ahmed) terus berupaya meningkatkan mutu

pelayanannya. Hal itu ditandai dengan melakukan revitalisasi gedung Madinatul Hujjaj dengan menambah fasilitas layanan.

Kepala UPT Asrama haji Medan Sutrisno mengatakan, fasilitas itu berupa layanan toilet pria dan wanita masing masing menjadi 10 buah ditambah toilet difabel. Memperluas aula dari 1500 M2 menjadi 2400 M2 dan dalam masa operasional haji dilengkapi dengan Musholla putra dan putri serta 5 kamar untuk petugas PPIH.

“Juga memperluas lapangan parkir dari 7000 M2 menjadi 14.000 M2, menata ulang alat peraga manasik ke halaman depan dan miniatur ka’bah menjadi icon asrama haji Medan,” kata Sutrisno dalam acara kilas balik Asrama Haji 2018, Senin (24/12) di Medan.

Selain itu, lanjutnya, merevitalisasi gedung Aziziah menjadi gedung Jabal Nur 6 lantai, di mana lantai 1 untuk lobi, ruang tamu VIP dan audio visual untuk tempat pemutaran vidio manasik. Lantai 2 untuk perkantoran, ruang rapat dan Musholah. Lantai 1 sampai 6 ada 80 kamar penginapan dengan kapasitas per kamar 3 orang.

“Jabal Nur menjadi aula kapasitas 600 orang dan dalam operasional haji menjadi tempat penerimaan jemaah dan ruang tunggu pemeriksaan akhir kesehatan jemaah,” ujarnya didampingi Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sumut Drs H. Ali Rajab Caniago M.Si dan staf Imam Mukhair.

Sementara itu, Gedung Mekah yang sudah berusia 36 tahun juga akan direvitalisasi menjadi ruang makan jemaah, dapur dan tempat laundry di lantai 1. Lantai 2 untuk ruang tunggu penginapan petugas PPIH dan ruang Siskohat. Merevitalisasi gedung Khandag, membangun galery ATM, membangun media center haji, menambah ruang pemeriksaan jemaah haji wanita, revitalisasi gedung Arafah.”Juga meraih beberapa prestasi diantaranya KPHI Award bidang dokumen dan publikasi, bidang kesehatan dan tempat tujuan study banding dari beberapa embarkasi,” kata Sutrisno.

UPT asrama haji yang mempunyai klinik Ibnu Sina, ujarnya lagi, meningkatkan perizinannya dari Balai Pengobatan menjadi klinik Pratama Ibnu Sina. “Sepanjang 2018 ada 2500 jemaah umrah dari 15 travel yang menginap dan melakukan suntik vaksin meningitis kepada 500 jemaah umrah dan kegiatan lainnya,” pungkas Sutrisno. (man/ila)