MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sengkarut proses ganti rugi lahan tol Medan-Binjai seksi 1 di kawasan Tanjungmulia Hilir, ternyata disebabkan adanya mafia tanah yang bermain. Hal ini terungkap setelah Polda Sumut meringkus tiga orang yang disebut-sebut sebagai ahli waris Sultan Deli dan seorang pengacaranya.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto didampingi Dir Reskrimum Kombes Pol Andi Rian mengatakan, keempat tersangka mafia tanah tersebut diduga melakukan pemalsuan dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut atas beberapa bidang tanah dengan alas hak grant sultan yang berada di Tanjungmulia Hilir, lokasi pembangunan Tol Medan-Binjai.

Agus Andrianto menerangkan, keempat tersangka pemalsuan itu yakni Tengku Awaluddin Taufiq, Tengku Isywari dan Tengku Azan Khan serta pengacara mereka, Afrizon. “Untuk Tengku Azan Khan tidak kita hadirkan karena sakit stroke,” ungkap Agus saat menggelar press rilis di Mapolda Sumut, Rabu (26/12).

Disebut Agus, perkara ini dimulai sejak 19 Agustus 2017 masuknya gugatan perdata Reg No 448/Pdt. G/2017 PN. Mdn, tanggal 08 Agustus 2017 yang diajukan oleh Afrizon selaku kuasa dari Tengku Azan Khan Bsc terhadap BPN Wilayah Sumut c/q BPN Kota Medan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai.

Dalil yang diajukan dalam dalil gugatan tersebut adalah surat Kakan BPN Medan No: 589/12.71-400/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, perihal jawaban surat susulan mohon penjelasan dan klarifikasi atas Grant Sultan: No 254, 255, 256, 258 dan 259 telah terdaftar pada data kantor BPN Kota Medann

Padahal, oleh BPN Kota Medan, surat yang sebenarnya dikirim oleh mereka bertuliskan Grant Sultan No 254, 255, 256, 258, 259 Belum Dapat Ditindaklanjuti. “Jadi modusnya mereka menyebut surat kalau Grant Sultan itu sudah diklarifikasi oleh BPN Medan dikeluarkan oleh seorang oknum pegawai BPN inisial RS yang sedang menjalani hukuman di Lapas. Kemudian kita cek, dia membantah memberikan surat keterangan BPN Medan telah mengklarifikasi Grant Sultan yang tersangka ajukan,” katanya.

Kaitannya atas surat jawaban penjelasan dan klarifikasi tersebut, tersangka Afrizon mengajukan ke PPK pembebasan Jalan Tol Medan-Binjai untuk meminta penyelesaian ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol. “Jadi surat keterangan BPN yang menyatakan Grant Sultan itu sudah terdaftar tadi, diajukan untuk meminta ganti rugi. Inilah yang membuat proses ganti rugi lahan jadi terhambat karena terjadi sengketa,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Andi Rian mengatakan, setidaknya akibat gugatan perdata yang mereka ajukan, pelepasan lahan seluas 800 meter yang menjadi pembangunan jalan tol rute Medan-Binjai menjadi terhambat.

Modusnya, tersangka Afrizon menggunakan jawaban mohon klarifikasi Grant Sultan yang mereka ajukan itu. “Nyatanya, mereka tidak memiliki, bahkan melihat Grant Sultan tanah yang mereka klaim mereka ahli warisnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, laporan atas kasus ini diterima Poldasu pada Oktober 2018. Di mana, selang dua bulan proses penyidikan, para pelaku akhirnya dapat diamankan. “Jadi pemalsuan ini yang buat adalah pengacaranya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dapat kita lakukan tahap 1 dan kita sudah koordinasi dengan kejaksaan,” terangnya.

Andi mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sehingga ada kemungkinan dapat dikembangkan terhadap tersangka lainnya. “Masih ada 6 gugatan lagi kepada tim pengadaan tanah dengan motif Grant Sultan. Ini yang masih dipelajari,” pungkasnya.

Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono menambahkan, luas lahan yang tersangka gugat ke pengadilan berjumlah 16 hektare dengan luas 7 hektare terkena proyek pembangunan jalan tol dengan panjang 800 meter. “Taksirannya kuranglebih begitu. Jadi mereka menggugat tanpa Grant Sultan, bahkan fotokopinya tidak ada, cuma cerita saja kalau bapaknya ada menerima surat hibah dari Tengku Deli (Sultan Deli), tanah Grant Sultan 255 sampai 259 itu,” kata Bambang.

Ternyata, alas hak Grant Sultan yang tersangka klaim, lanjut Bambang, bukan milik mereka. “Tetapi milik orang lain. Kemudian mereka meminta penjelasan dari Kantor BPN Medan atas Grant Sultan itu, kemudian dijawablah suratnya dengan bunyi tidak bisa ditindaklanjuti karena surat asli Grant Sultan tidak dilampirkan. Surat itu kemudian diterima Afrizon karena dia yang minta. Kemudian itu yang direkayasa Afrizon, kalimatnya diubah dan digunakan sebagai gugatan,” paparnya.

Sementara itu, tersangka Afrizon yang dituding sebagai dalang pemalsuan dokumen-dokumen tersebut mengatakan, ia diminta oleh para tersangka lain untuk memperjuangkan lahan tersebut. “Saya diminta berjuang atas kepentingan ahli waris keturunan kerabat Sultan. Di mana, tiga tersangka ini merupakan para ahli waris Sultan Ma’moen Al Rasyid,” katanya.

Kemudian ia mengatakan, meminta klarifikasi ke BPN Medan. Kemudian oknum pegawai berinisial RS, sebutnya, memberikan fotokopi Grant Sultan yang dia minta untuk diklarifikasi. “Jadi saya bilang kok fotokopi, kan saya minta yang asli biar bisa dipertanggungjawabkan,” dalih Afrizon.

Sementara itu, tersangka Tengku Isywari yang dikonfirmasi mengaku belum pernah melihat Grant Sultan yang mereka klaim. “Tidak pernah, tapi kami berpatokan pada surat perdamaian 1925 para ahli waris sultan,” ungkapnya.

“Nanti kita buktikan di persidangan, karena kasus ini perlu di uji. Pihak Polda silahkan menyelidiki, tapi kalau saya berkomentar, takutnya nanti terjadi konflik perbedaan pandangan,” pungkasnya. (dvs)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Potensi bencana alam sangat tinggi terjadi di Sumatera Utara hingga akhir Desember 2018. Itu disebabkan kondisi iklim cuaca yang ekstrem masih menyelimuti semua wilayah di Indonesia, termasuk Sumut.

“Berdasarkan data yang kita peroleh dan olah dari BMKG, cuaca ekstrem masih akan melanda Sumut sampai akhir bulan ini. Terutama di kawasan Danau Toba dan pantai barat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis menjawab Sumut Pos, Rabu (26/12).

Sejumlah wilayah yang terdapat dalam dua kawasan tersebut, kata dia, curah hujan yang diprediksi terjadi berada pada level menengah ke atas yaitu di atas 220 milimeter. “Artinya potensi (bencana) itu tetap ada, baik di kawasan Danau Toba dan pantai barat. Makanya itu yang perlu diwaspadai. Termasuk juga potensi longsor di wilayah-wilayah tersebut,” katanya.

Menurutnya, hasil data dan informasi dari BMKG itu yang pihaknya olah untuk selanjutnya disampaikan ke masyarakat. Tak lupa pula, sebagai imbauan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana, pihaknya telah edarkan surat ke seluruh kepala daerah di Sumut. Terutama pada wilayah-wilayah dataran tinggi dan permukiman warga di daerah aliran sungai (DAS).

“Begitu juga dari data Badan Geologi yang kami olah dan sebarkan ke masyarakat dan semua kepala daerah. Hari ini saya juga ada menerima surat dari Badan Geologi tentang perkembangan potensi bencana terbaru, namun belum sempat saya baca. Spesifiknya tentang potensi dan ancaman pergerakan dan bencana longsor, dan itu umumnya bakal terjadi di wilayah dataran tinggi serta pantai barat,” paparnya.

Pihaknya terus mengimbau dan mengajak kesadaran seluruh elemen masyarakat akan potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di provinsi ini. “Levelnya itu ada yang menengah dan menengah tinggi. Umumnya level menengah tinggi terjadi di daerah seperti Asahan, Dairi, Deliserdang, Humbanghasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Labura, Labusel, Madina, Nias, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapteng hingga Tapsel,” katanya.

Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah, imbuhnya, jika curah hujan di atas normal terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. “Dan di Desember, Kota Binjai juga bakal terkena dampak curah hujan tinggi,” ungkapnya.

Gubsu: Banjir Bandang karena Perusakan Hutan

Terkait banjir bandang yang melanda Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyebut, kejadian ini karena perusakan hutan serta meminta pihak terkait memeriksa kondisi hutan di hulu sungai Sibongkaras. Dalam peninjauannya langsung ke lokasi banjir bandang yang terjadi sepekan lalu, Edy bersama Ketua TP PKK Sumut Ny Hj Nawal Lubis

menyisir dua lokasi, yakni Desa Lokkotan dan Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-pungga. Didampingi sejumlah pejabat seperti Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riadil Akhir, Kepala Dinas Pendidikan Arsyad Lubis, Asisten Pemerintahan Jumsadi Damanik, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus, unsur FKPD Dairi serta sejumlah warga yang ikut membantu evakuasi.

“Saya yakin ini ulah kita juga. Jadi saya minta ini diperiksa, kenapa bisa begini. Tolong diperiksa bagian sana (hulu), jangan-jangan ada yang tidak benar (perusakan hutan),” ujar Edy di Desa Lokkotan, Senin (24/12).

Menurutnya, kejadian ini tidak pantas disebut bencana karena Tuhan, melainkan ada unsur kelalaian manusia yang kemungkinannya dapat dilihat dari banyaknya kondisi hutan yang rusak di bagian hulu. Hal ini dibuktikan dengan material kayu bercampur lumpur yang tertumpuk di sepanjang aliran sungai dan merusak rumah, sawah serta memakan korban nyawa.

“Tuhan telah berikan kekayaan kita berupa air yang banyak, tetapi kenapa bisa membunuh. Jadi saya minta TNI/Polri, Pemerintah (Kabupaten) Dairi untuk kita menjaga bumi kita ini,” tegasnya.

Sementara di Desa Bongkaras, Edy menyusuri lokasi banjir bandang hingga ratusan meter ke hulu. Dari tempat itu, dirinya berdialog bersama Wakil Bupati serta Kepala BPBP Dairi Bahagia Ginting yang hingga hari ke tujuh, masih melakukan pencarian menggunakan satu alat berat dan mesin pemotong.

“Kita tidak mau menyalahkan siapapun dalam hal ini. Tetapi ke depan tolong dipastikan perusakan (hutan) jangan lagi terjadi. Tidak setahun, dua tahun, lima tahun lagi, tetapi cucu kita nanti bisa merasakan akibatnya (dari perusakan hutan),” tegas Edy lagi.

Gubernur juga menegaskan bahwa kehadirannya di tempat itu, adalah semata untuk melihat bagaimana kondisi rakyat. Meskipun diketahui, Desa tersebut berada di perbatasan antara Sumut dan Aceh. Lokasinya juga cukup jauh dari perkotaan.

“Kalau bantuan itu tidak sulit, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi itu tidak masalah. Persoalannya adalah, bagaimana kita menjaga alam ini untuk anak cucu kita nanti,” pesan Gubernur di hadapan ratusan warga yang berkumpul untuk mengambil bantuan air bersih dari pemerintah.

Dari proses pencarian korban, Gubernur meminta agar waktu ya ditambah dua hari lagi. Sebab standar pekerjaan hanya dilakukan tujuh hari, namun dapat ditambah dengan berbagai pertimbangan seperti permintaan warga serta kemungkinan penemuan korban hilang. Sebagaimana diketahui, dari 12 korban, lima di antaranya selamat, lima dari tujuh orang hilang, sudah ditemukan, sehingga menyisakan dua korban lagi.

“Boleh la ditambah dua hari lagi. Tolong yang muslim dikerahkan, karena (petugas) yang beragama Kristen, mereka mau merayakan Natal,” pesan Gubernur.

Kepala BPBD Dairi Bahagia Ginting dalam hal ini melaporkan bahwa kondisi medan yang sulit, membuat pihaknya hanya bisa mendatangkan satu alat berat yang penempatannya juga terbatas. Mengingat kondisi areal aliran Sungai Sibongkaras tidak memungkinkan untuk dimasuki alat berat. (prn/bal)