MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu belum mau membeberkan daftar nama ke-33 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprovsu, yang terjerat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada publik.

“Salinan putusan inkrah ke-33 orang itu ‘kan belum kami peroleh semua. Makanya belum berani kami publish nama-namanya. Sabar dululah ya. Yang pasti akhir Desember ini juga akan kami sampaikan semua namanya,” kata Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip menjawab Sumut Pos, Senin (17/12).

Kaiman membenarkan jika Gubernur Edy Rahmayadi telah menandatangani surat keputusan (SK) atas Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagian ASN Pemprovsu, yang salinan putusan inkrahnya dari Pengadilan sudah diperoleh BKD.

“Kalau sudah diteken nanti, baru kita kasih langsung pada yang bersangkutan. Bagi yang sudah diteken Gubsu SK-nya, berarti sudah lengkap. Artinya sudah terdapat lampiran surat salinan putusan dari Pengadilan tentang status hukum bersangkutan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah),” terangnya.

BKD akan melakukan rapat tertutup pada 27 Desember mendatangn

membahas persoalan ini. Selanjutnya, akan mengirimkan SK Gubsu soal PDTH ASN bersangkutan langsung ke pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tempat ia bertugas.

“Kami tak bisa mengklasifikasi OPD mana saja yang paling banyak ASN terjerat korupsi. Karena begini, bisa saja waktu dia bermasalah hukum pindah tugas setelah vonis. Yang jelas, kami akan putuskan bukan berdasarkan OPD, melainkan individu. Jika nanti dia bertugas di OPD tertentu, akan kami teruskan ke sana,” katanya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan sebelumnya sudah berkirim surat ke wali kota, bupati dan gubernur terkait 298 ASN yang terlibat korupsi di wilayah Provinsi Sumut. Diharapkan para kepala daerah tersebut segera memroses surat BKN berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua bupati, wali kota dan juga gubernur sudah kami surati dan sampaikan nama-nama (ASN) yang terlibat korupsi sesuai data BKN Pusat,” ujar Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan.

Namun pihaknya tetap menolak membeberkan nama-nama ASN yang terlibat pusaran korupsi tersebut. Menurut English, data tersebut merupakan domain dari kepala daerah bersangkutan selaku pucuk pimpinan ASN di wilayah kerjanya. “Karena ini menyangkut etika. Akan tetapi untuk (ASN) yang terlibat kasus korupsi dapat segera diproses dan dilakukan PDTH sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan, akan memecat semua ASN yang terbukti bersalah dengan status inkrah. Di samping itu Edy juga mengatakan telah menandatangani SK PDTH kepada 33 ASN koruptor di lingkungan Pemprovsu. “Ya dipecat. Akan dipecat. Sudah saya teken SK-nya,” katanya menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/12).

Gubsu menjamin tidak mentolerir perbuatan buruk seperti perilaku koruptif di kalangan abdi negara Pemprovsu. Menurutnya, masih banyak orang baik di Sumut yang enggan melakukan korupsi. “Kalau sudah korupsi sudahlah, masih banyak orang baik di sini. Semua yang sudah inkrah itu akan dipecat,” tegasnya lagi.

Berdasarkan data BKN, ASN Pemprovsu berada di peringkat dua sebagai pengoleksi ASN terkorup dibawah DKI Jakarta. Yakni sebanyak 33 ASN dan Provinsi DKI 55 ASN. Untuk ASN di Sumut sendiri terdapat 298 orang yang terlibat tindak pidana korupsi. Namun secara keseluruhan, terdapat 2.357 orang ASN koruptor di seluruh Indonesia.

Kemendagri, Kementerian PAN-RB serta BKN telah bersepakat mengenakan sanksi PDTH alias pemecatan bagi ASN koruptor yang sudah mempunyai putusan hukum tetap. Maksimal waktu yang ditetapkan bagi kepala daerah bersangkutan, akan dilakukan sampai akhir bulan ini. Tindakan ini diambil menyusul terbitnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN atas saran dari KPK beberapa waktu lalu. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi Kantor DPRD Sumut sepanjang 2018 dapat dikatakan lebih sering terlihat lengang tanpa aktivitas berarti dalam waktu lima hari satu minggu. Atas kondisi itu, Anggota Dewan Sutrisno Pangaribuan berharap ada pemberlakuan sistem absesnsi bagi seluruh legislator menggunakan alat pemindai jari (finger print).

Menurutnya saat ini seluruh legislator telah diberikan tunjangan yang dinilai cukup besar setiap bulannya. Sehingga wajar bila kehadiran Anggota Dewan harusnya bisa lebih maksimal, terutama dalam menghadiri rapat-rapat di kantor, baik RDP maupun Paripurna serta kelengkapan lainnya.

“Memang harusnya kita sudah pakai finger print. Kenapa ASN saja yang diharuskan datang pagi pulang sore. Untuk anggota dewan juga bisa diberlakukan aturan ini. Jadi kehadiran di kantor bisa lebih maksimal,” ujar Sutrisno, Senin (17/12).

Aturan tersebut menurutnya akan dapat meningkatkan kinerja atau mengefektifkan kerja-kerja DPRD yang selama ini terlihat tidak maksimal. Sebab sistem ini nantinya akan memberikan sanksi berupa potongan tunjangan jika seorang legislator tidak hadir tanpa alasan jelas seperti kunjungan kerja dan sebagainya.“Ini biar efektif saja kerja-kerja dewan ini,” katanya.

Sementara terkait adanya kemungkinan protes atas masukan tersebut, karena adanya tugas lain seperti perintah partai politik yang diselesaikan, Sutrisno menyebutkan bahwa semua agenda telah disusun dan disepakati bersama. Baik rapat maupun kunjungan kerja di luar kantor. Termasuk jika ada urusan lain.

“Semua kan ada prosedurnya, kunjungan keluar kota juga termasuk. Tetapi kalaupun ada itu, atau tugas partai yang harus dikerjakan, tentu itu kan dapat diatur,” pungkasnya. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan masih tetap berstatus Kelas IA Khusus. Humas PN Medan Jamaluddin, menegaskan bahwa PN Medan masih menjadi salah satu dari lima pengadilan negeri yang tingkatnya tertinggi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Jamaluddin, menyikapi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan kelas PN Medan turun pasca terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu terhadap sejumlah hakim dan panitera di PN Medan.

“PN Medan masih tetap dalam Kelas IA Khusus. Hal itu ditinjau dari volume perkara yang disidangkan oleh PN Medan, lokasi PN Medan sendiri yang berada dalam salah satu kota besar di Indonesia, dan pengadilan negeri yang memiliki pengadilan niaga,” ujar Jamaluddin.

Dikatakan Jamaluddin, memang benar ada penurunan status di PN Medan pasca OTT tersebut, tetapi bukan kelasnya yang turun melainkan akreditasinya yang turun. “Akreditasinya yang turun, bukan kelasnya. Turun dari Excellent A menjadi B. Kalau kelasnya masih tetap,” ungkapnya.

“Saya sendiri memang belum melihat SK Akreditasi PN Medan itu, karena semuanya bagus. Penilaiannya mungkin memang karena penangkapan itu makanya akreditasi kita turun,” sambung Jamaluddin.

Menurut Jamaluddin, upaya PN Medan mencapai akreditasi A kembali terus menerus dilaksanakan. Beberapa program telah diterapkan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PN Medan telah mendirikan ruang tamu terbuka untuk jajaran PN Medan yang hendak ditemui para pencari keadilan.

Selain itu, PN Medan juga sudah menyediakan survey administrasi pelayanan. Semua sisi, tak lepas dari penilaian.”Kalau akreditasi itu kan penilaiannya menyeluruh, ada ISO-nya. Bahkan taman kita saja dinilai. Semuanya dinilai seperti kebersihan toilet, administrasi, keamanan dan yang lainnya,” pungkasnya.

Saat ini, lanjut Jamaluddin, PN Medan berupaya untuk mensosialisasikan sidang tepat waktu bagi para pencari keadilan baik kasus perdata maupun pidana, sehingga dengan ini pihak kejaksaan maupun para pencari keadilan untuk dapat disiplin menghadapi sidang. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guru honorer sekolah negeri tingkat dasar dan menengah pertama merasa kecewa dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan. Sebab, bantuan insentif berjumlah Rp600.000/bulan ternyata akan diterima tidak penuh selama setahunn

Ketua Forum Guru Honorer Medan, Fakhrul menyebutkan, bantuan insentif dengan total Rp15 miliar untuk guru honorer negeri yang akan diterima hanya 6 bulan saja. Sedangkan sisanya belum jelas. Padahal, sesuai kesepakatan awal sewaktu pembahasan di DPRD Medan dicairkan penuh. “Pasti kecewalah hanya 6 bulan, padahal kesepakatan diawal penuh dicairkan,” kata Fakhrul yang dihubungi, kemarin.

Disebutkan dia, pencairan insentif tersebut akan diterima oleh guru honorer yang memiliki SK Wali Kota Medan berjumlah sekitar 1.962 orang. Pencairannya dimulai 15 hingga 31 Desember tahun ini yang disetor ke rekening masing-masing guru.

“Sudah kami tanyakan kepada Disdik Medan kenapa hanya 6 bulan, alasan mereka karena kami sudah menerima dana Rp250 ribu dari APBD untuk Januari hingga Juni. Namun, setelah kami telusuri ternyata itu uang tunjangan fungsional dan dananya dari APBN sebesar Rp25 miliar,” kata Fakhrul.

Menurut Fakhrul, alasan Disdik Medan tak mencairkan dana insentif 6 bulan lagi tidak tepat. Sebab, uang Rp250 ribu yang diterima untuk guru honorer sekolah negeri dan swasta. Sedangkan yang Rp600 ribu hanya khusus negeri. “Dari petunjuk teknis (juknis) saja sudah beda antara yang Rp250 ribu dengan Rp600 ribu. Tapi, dijadikan alasan Disdik Medan. Seandainya menerima dua kali, apa ada regulasi yang mengatur,” cetusnya.

Ia berharap Disdik Medan mencairkan insentif 6 bulan lagi yang belum dibayarkan. Dana tersebut merupakan hak para guru honorer. “Mereka sangat tertutup sekali soal informasi insentif ini, enggak transparan. Padahal, itu uang negara yang seharusnya terbuka. Ini ada apa, jangan-jangan diselewengkan. Makanya, kita akan desak terus untuk dicairkan sisanya itu,” harapnya.

Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan, Andi Yudhistira mengakui memang hanya 6 bulan saja insentif yang bakal diterima guru honorer negeri di Medan. Hal itu diketahui setelah hadir dalam pertemuan dengan Disdik Medan pada Kamis (13/12) lalu. Menurutnya, pertemuan itu membahas mengenai rencana pencairan dana insentif untuk periode Juli-Desember 2018.”Enam bulan yang dicairkan, per bulannya Rp600.000,” ujarnya.

Andi menuturkan, insentif untuk periode Januari-Juni 2018 tidak dapat dicairkan karena Disdik Medan sudah memberikan tunjangan fungsional kepada guru honorer, baik yang bertugas di sekolah negeri dan swasta dengan nominal Rp250.000/bulan. “Jadi tidak bisa double diberikan, khusus periode Juli-Desember, insentif diberikan hanya kepada guru honorer yang bertugas di sekolah negeri,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan memastikan bantuan insentif guru honorer sekolah negeri dari anggaran sebesar Rp15 miliar untuk satu tahun 2018, hanya dicairkan enam bulan (Juli-Desember) dengan rincian Rp600 ribu perbulan kepada 1.962 orang.

Alasannya, lantaran sebelumnya telah menerima tunjangan fungsional Rp250 ribu perbulan selama semester I-2018 (Januari-Juni) dengan total anggaran Rp25 miliar untuk guru honorer sekolah negeri dan swasta.

“Hanya enam bulanlah (bantuan insentif), karena sebelumnya mereka telah terima. Jadi, enggak bisa penuh (setahun) dicairkan karena double cost,” kata Plt Kadisdik Medan, Ramlan Tarigan yang dihubungi, kemarin.

Ramlan mengaku ada regulasi yang mengatur sehingga tidak dibolehkan dua kali guru honorer menerima dana dari APBD. Namun, Ramlan tak menyebutkan dasar hukum yang dimaksudkannya. “Kita tidak boleh kasih yang diawal APBD dan diakhir APBD, karena kan tak mungkin sama (menerima dua kali). Tapi, kalau tahun depan baru bisa diberikan penuh,” ujarnya.

Ramlan juga mengaku, untuk bantuan insentif yang cair hanya enam bulan dipastikan bulan ini. Hanya saja sekarang sedang dalam proses. “Masih pendataan, tapi yang jelas bulan ini dicairkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dana insentif sebesar Rp15 miliar untuk 1.962 orang tersebut diusulkan Banggar DPRD Medan. Anggota Banggar DPRD Medan H Jumadi mengungkapkan, bantuan insentif untuk guru honorer merupakan usulan inisiatif dari pihaknya. Usulan tersebut diajukan karena prihatin dengan gaji mereka yang masih banyak di bawah standar atau upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Kita ingin bagaimana guru honor di Medan mendapatkan upah sesuai dengan UMK. Bantuan insentif ini bisa dibilang masih tahap pertama. Sebab, belum terkoreksi masa kerja guru honor yang akan menerima. Untuk itu, ke depan nantinya dikaji lagi pembagiannya berdasarkan pertimbangan pengabdian atau masa kerja,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2019, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengingatkan sejumlah personel dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polrestabes Medan agar all out dalam melakukan pengamanann

Ia kembali mengingatkan kepada bawahannya untuk tetap waspada akan ancaman terorisme yang berpotensi terjadi nantinya. Menurutnya, aksi terorisme harus diwaspadai dan tidak bisa dianggap remeh.

“Mari kita hadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2019. Prioritas pertama adalah mewaspadi aksi serangan terorisme baik kepada anggota polisi yang di pos dan di mako. Kemudian perlu pengamanan kegiatan keagamaan seperti di gereja maupun kegiatan masyarakat lainya seperti tempat wisata, perbelanjaan, terminal,” ungkap Dadang saaat memimpin Apel di Mapolrestabes Medan, Senin (17/12).

Menurutnya, personel yang bertugas melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019, diharap memberikan rasa aman, nyaman dan jaminan kepada masyarakat. “Kita tidak perlu khawatir dan takut tapi tetap waspada. Kita harus beri jaminan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak resah dalam menghadapi potensi kerawanan,” katanya.

Dadang mengatakan, Medan belum bisa dikatakan benar-benar aman dari ancaman terorisme mengingat sejarah mencatat beberapa kali aksi radikal terjadi di kota terbesar ketiga ini. “Mari selalu waspada. Kumpulkan informasi-informasi, selalu curiga dengan orang-orang baru di lingkungan kita,” harapnya.

Sementara itu, untuk kejahatan 3C (Curat, Curas dan Curanmor), Dadang menugaskan kepada Bhabinkamtibmas agar melakukan pendataan kendaraan yang tidak memilki surat yang diduga sebagai sepedamotor tadahan.

“Kemudian tempat-tempat yang menampung sepedamotor diduga tadahan agar didata. Khusunya yang berlokasi di pinggiran. Jadi kalau ada kendaraan baru yang masuk di tempat tersebut, bisa terdeteksi dengan baik. Kalau kita mampu datakan maka transaksi kendaraan ilegal dan penadahnya tidak terjadi,” katanya.

Terakhir, ia meminta agar personel terus melakukan pemantauan dan pengawasan menjelang Pemilu 2019. Memonitor isu-isu SARA, Hoax dan mengecek perkembangan di dunia maya. “Selalu pantau media sosial, karena itu menjadi sarana yang paling cepat menyebar di masyarakat. Kemudian, terus turun ke lapangan, jalin komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitar,” ujarnya.

Suksesnya pengamanan Pemilu, kata Dadang, menjadi bentuk kredibilitas pihaknya sebagai institusi Polri. “Kita harus menjamin terselenggaranya pesta demokrasi itu secara aman dan damai. Untuk itu harus total, kerahkan sepenuhnya kekuatan,” pungkasnya. (dvs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas BUMD di lingkungan Pemprovsu baru sampai pada tahap ujian tertulis. Panitia seleksi memastikan mekanisme seleksi dan rekrutmen berjalan objektif dan profesional.

“Masih seleksi dan sedang ditahap tertulis. Yang lulus administrasi kan banyak, 76 orang. Jadi harus dilihat dan dibaca satu persatu,” kata Ketua Pansel Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas BUMD, R Sabrina menjawab wartawan, Senin (17/12)n

Menurut dia, ada lima orang yang tergabung dalam tim pansel. Kelimanya bertugas mengecek lima berkas jawaban ditahap ujian tertulis masing-masing peserta. Ia menegaskan pihaknya bekerja serius dalam mekanisme seleksi BUMD ini.

“Tapi yang jelas kami menjaga agar seleksi ini tidak main-main. Satu penguji membaca punya lima orang, satu persatu berkasnya itu dibaca. Begitupun kami kan punya tugas lain juga, bukan hanya ini pekerjaan yang dilakukan. Makanya waktunya agak lama,” papar wanita yang juga Sekdaprovsu ini.

Diketahui, rekrutmen ini sehubungan dengan pengumunan Gubernur Sumut No.539/12637 tentang seleksi untuk mengisi jabatan dewan komisaris (Dekom) dan dewan pengawas (Dewas) BUMD Provinsi Sumut, yang ditandatangani Sabrina selaku ketua pansel pada 6 Desember lalu. Saat ini, adapun tahapan yang sudah berlangsung yakni seleksi administrasi berkas. Dari situ, terdapat 76 pelamar yang lolos verifikasi berkas dan berhak mengikuti ujian tertulis.

“Masing-masing BUMD akan diambil maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Jadi nanti tergantung dari hasil penilaian dan juga kemampuan keuangan perusahaan daerah kita,” imbuh Sabrina.

Antara lain BUMD yang membutuhkan Dekom dan Dewas baru itu, sebut dia, yakni PDAM Tirtanadi, PD AIJ, PD Perkebunan dan PT Dirga Surya. “Inilah nanti masing-masing yang akan diambil maksimal tiga orang, tergantung dari penilaian kami dan kebutuhannya,” katanya.

Berkenaan pernyataan Anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz soal surat pengumuman rekrutmen seperti ini sepatutnya gubernur yang menandatangani, Sabrina dengan tegas menjawab bahwa hal itu bukanlah persoalan.

“Masa semua surat harus gubernur yang teken. Coba pengumuman CPNS siapa yang teken? Kan kepala BKD, jadi tidak ada masalah. Yang penting orang masuk ke sini satu tim diangkat melalui SK gubernur,” katanya. (prn/ila)