MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menutup kegiatan Kaderisasi Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara (Sumut) 2018, Wakil Gubernur Sumut H Musa Rajekshah mengharapkan para generasi muda untuk menggali potensi entrepreneurship dan menyelaraskannya dengan idealisme.
“Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk generasi muda yang bisa berkreasi, inovatif dan berkarya, dan wirausaha. Sehingga potensi masyarakat sebanyak 3,855 juta jiwa (usia 16-30 tahun) yang tergolong sebagai pemuda, mampu memberikan sumbangsih bagi pembangunan di Sumut. Dengan demikian, Sumut akan menjadi provinsi bermartabat tidak dalam waktu yang lama lagi,” ujar Wagub dalam kegiatan Kaderisasi Sapma PP Sumut di Asrama Haji Medan, Minggu (9/12).
Sapma PP, menurut Wagubsu, adalah generasi yang disebut usia produksi. “Kita berharap ke depan, generasi Bangsa khususnya di Sumut, siap menghadapi era digital dan dunia usaha, menjadi pemimpin serta mengawal NKRI,” sebut Wagub.
Ia meyakini, semangat yang sama oleh pemuda, idealisme serta kebanggaan menjadi bagian dari Bangsa Indonesia, akan bisa membawa nama besar Negara ini bermartabat. Untuk itu Wagub menekankan agar pemuda saling bahu membahu untuk membesarkan Indonesia, khususnya Sumut.
“Dalam kaderisasi ini, banyak materi disampaikan. Yang pasti ini untuk kebaikan para pemuda, membangkitkan semangat kekompakan, kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga ini menjadi hal yang positif baik bagi organisasi secara internal maupun pribadi masing-masing kader itu sendiri,” sebutnya.
Ketua Sapma PP Sumut, Rahmaddian Shah menyampaikan, kaderisasi ini diharapkan dapat melahirkan kader-kader militan Pemuda Pancasila di masa mendatang. Terutama bagi pemuda yang akan siap memimpin, baik di organisasi ini ataupun berkiprah di tempat lain.
“Kaderisasi ini akan menjadi program kita setiap setahun sekali. Karena itu kita berterimakasih kepada Wakil Gubernur yang sudah hadir, di sela kesibukannya. Begitu juga dukungan dan bantuan pelaksananya kegiatan ini,” katanya. (bal)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) bersama aktifis lainnya akan menggelar aksi damai di Polda Sumatera Utara hari ini, Senin 10/12), untuk mendesak agar 32 oknum DPRD Tapteng dalam kasus Markup Anggaran Perjalanan Dinas Luar Kota TA 2016/2017 dijadikan sebagai tersangka .
“Kami mendesak supaya penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu menetapkan semua anggota DPRD Tapteng yang berjumlah 32 orang dijadikan tersangka,” tegas koordinator Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI), Saut Haornas Sagala kepada wartawan, Sabtu (8/12).
Saut sebagai kordinator aksi nantinya, mengatakan bahwa LGMI dan aktifitis peduli Tapanuli Tengah (Tapteng) sangat mendukung kinerja Poldasu melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Tapteng pada Selasa (4/12) lalu.
Tetapi, lanjut Saut, LGMI dan Aktifis Peduli Tapteng meminta agar kasus ini jangan cuma menetapkan 5 tersangka saja. Sebab, ke-32 Anggota DPRD Tapteng lainnya sangat layak di jadikan tersangka dan ditahan agar rasa keadilan hukum ditegakkan.LGMI dan aktifis juga meminta agar penyidik tidak tebang pilih.
“Permasalahan mark-up perjalanan dinas ini menurut dugaan kami pasti dilakukan secara berjamaah, karena setiap melakukan Bimtek (BimbinganTekhnis) seluruh anggota DPRD melakukan perjalanan dan kegiatan yang sama. Maka 32 anggota DPRD Tapanuli Tengah lainnya sangat layak untuk ditersangkakan dan di tahan oleh Poldasu demi terciptanya hukum yang adil,” tegasnya menambahkan, agar masyarakat menilai tidak ada ketimpangan atau tebang pilih dalam perkara tersebut.
Diketahui, dalam kasus dugaan mark up perjalanan dinas anggota DPRD Tapteng Periode tahun 2016/2017, penyidik Tipikor Ditreskrimsus Poldasu telah menetapkan 5 orang tersangka, dan sebanyak 4 orang di antaranya sudah ditahan. Sedangkan satu orang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) berinisial SG.
Mereka ditahan, setelah dilakukan penangkapan karena tidak memenuhi panggilan kedua sebagai tersangka.
Keempat anggota DPRD Tapteng yang ditahan yakni, Julianus Simanungkalit, Jonia Silaban, Hariono Nainggolan. Mereka ditangkap dari Tapteng, sedangkan tersangka A Rao ditangkap dari tempat persembunyiannya di Padang Sumatera Barat pada Rabu (5/12) lalu.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut telah menetapkan lima anggota DPRD Tapteng sebagai tersangka karena diduga mark up atau fiktif perjalanan dinas hingga merugikan negara sebesar Rp 655.924.350.
Ia menjelaskan, modus yang dilakukan kelima tersangka, ialah dengan menggunakan bukti pembayaran bill hotel yang diduga fiktif atau di-mark up sebagai pertanggungjawaban atas perjalanan dinas keluar daerah dalam hal agenda konsultasi, kunjungan kerja dan bimbingan teknis.
Tatan menyatakan, kelima tersangka dipersangkakan dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahum 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, yakni tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.
Penetapan status tersangka, setelah penyidik memeriksa 49 saksi yang terdiri dari PNS sekretariat dan pihak management dari sejumlah hotel yang ada di Medan, Samosir, Tarutung, Jakarta, Bandung dan Manado. (dvs/han)
sopian/sumut pos
TERBAKAR: Kondisi truk tangki pengangkut gas elpiji yang melintang di tengah Jalinsum Tebingtinggi Kisaran.
sopian/sumut pos TERBAKAR: Kondisi truk tangki pengangkut gas elpiji yang melintang di tengah Jalinsum Tebingtinggi Kisaran.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jalinsum kota Tebingtinggi tepatnya di KM 98-99 Desa Mendaris, Kecamatan Syahbandar, Kabupaten Serdangbedagai mendadak macet. Pasalnya, truk tangki pengangkut gas elpiji BK 9820 CH, terbakar, Sabtu (8/12)
Peristiwa itu bermuka saat Suriaman, sopir truk membawa 18 ton elpiji dengan tujuan Padangsidempuan.Namun saat di lokasi, Suriaman melihat bagian belakang truk dekat ban ada kobaran api.
Secara spontan, Suriaman memberhentikan truk yang dikendarainya sehingga bagian belakang kiri truk masuk parit.Tak mau truk nya meledak, Suriaman bergegas mengambil racun api dan menyemprotkan ke bahagian belakang yang terbakar.
“Sempat kabur juga meninggalkan truk dengan kondisi terbakar. Tapi saya nekad juga mengambil racun api dan menyemprotkan kebahagian yang terbakar,”terangnya.
Sementara Polantas Polres Tebingtinggi yang tiba di lokasi melakukan pengamanan arus lalulintas, karena peristiwa tersebut menimbulkan kemacetan hingga puluhan kilometer selama 4 jam. “Kasus ini sudah kami tangani dan saat ini petugas masih melakukan pengaturan arus lalulintas,”ujar Kanit Laka Polres Tebingtinggi, Aiptu K Napitupulu. (ian/han)
Foto: Sopian/sumut pos
MENIKMATI: Wagubsu Musa Rajecksyah didampingi Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menikmati hidangan kopi di salah satu stand Festival Kopi dan Kuliner di Lapangan Sri Mersing.
Foto: Sopian/sumut pos MENIKMATI: Wagubsu Musa Rajecksyah didampingi Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan menikmati hidangan kopi di salah satu stand Festival Kopi dan Kuliner di Lapangan Sri Mersing.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, H Musa Rajekshah (Ijeck) bersama Wali Kota Tebingtinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan membuka Festival Kopi dan Kuliner Nusantara (halal food) Kota Tebingtinggi di Lapangan Sri Mersing, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Sabtu (8/12).
Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) mengatakan, apabila Kota Tebingtinggi ingin mewujudkan menjadi kota jasa dan perdagangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, menggelar berbagai event sehingga masyarakat luar banyak datang berkunjung.
Dengan semakin banyaknya kegiatan, lanjut Ijeck, secara ekonomi akan berdampak baik bagi promosi daerah kita ke depannya.
Seperti tahun depan, event otomotif rally kejuaraan Asia Pasifik akan banyak mengunjungi Sumatera Utara, khususnya Kota Tebingtinggi sebagai tuan rumah.
“Target kita di tahun 2020 harus lebih banyak lagi event-evet internasional, dan kejuaraan-kejuaraan dunia di cabang-cabang olahraga. Karena tanpa kita sadari dengan adanya event akan terpromosikan daerah kita tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai keluar negeri. Karena selama ini orang tahunya bahwa Sumatera Utara itu hanya kota Medan,”terangnya.
Menurut Ijeck, kopi yang ada di Indonesia selama ini di eksport ke luar negeri. Oleh perusahaan asing dengan label merek mereka, kopi tersebut dikembalikan ke Indonesia.”Bila kopi tersebut bisa kita kelola dengan baik, kita yakin bukan perusahaan asing pengexport nya, tapi kita sendiri juga bisa,”imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Wagubsu juga berterimakasih kepada para sponsor yang telah membantu terselenggaranya Festival Kopi dan Kuliner Nusantara.
Ijeck berharap dengan event ini dapat meningkatkan perekomian masyarakat ke depannya, serta dapat mewujudkan Sumut semakin maju.
Selanjtunya Wali Kota Tebingtinggi Sementara Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan bahwa Festival Kopi dan Kuliner Nusantara (Halal Food) merupakan yang pertama kali di Tebingtinggi.
Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadikan visi sebagai kota Jasa dan Perdagangan. “Kami tidak menanam kopi ini, tapi kita bisa menjualnya,”sebutnya.
Mengenai kuliner, Umar Zunaidi mengungkapkan, dirinya pernah diskusi dengan turis Arab dan Malaysia yang secara geografisnya dekat, kenapa tidak berkunjung Sumatera Utara. ”Mereka menjawab karena susah mencari makanan halal di Sumut,”kata Umar Zunaidi.
Menurut Umar Zunaidi, kelemahan dari restoran yang ada di Sumut belum mencantumkan halal food di dalam promosinya.
Oleh karena itu, sambung Wali Kota, kuliner halal food akan menjadi bahagian dan menggerakkan dan menggairahkan para pengusaha restoran di kota Tebingtinggi untuk mencantumkan nama restorannya dan sertifikasi halal food.
Hadir dalam kegiatan Wakil Ketua Muhammad Hazly Azhari Hasibuan, Kajari Muhammad Novel, Kapolres Tebingtinggi AKBP Sunadi, Dandim 0204 DS Letkol Kav Syamsul Arifin, Bupati Sergei Ir Soekirman, Sekdako Tebingtinggi Marapusuk Siregar, kepala OPD, Camat dan lurah se- Tebingtinggi, para kelompok tani, pelaku usaha, para exportir kopi indonesia dan Ketua Apindo Tebingtinggi. (ian/han)
Sopian/Sumut Pos
MEMANTAU: Camat Rambutan H Muhammad Hasbie Ashshiddiqe MSI didampingi Kapolsek Rambutan AKP Hendrik Surbakti dan Danramil 13 Kapten PM Simanjuntak memantau para pedagang untuk dipiindahkan.
Sopian/Sumut Pos MEMANTAU: Camat Rambutan H Muhammad Hasbie Ashshiddiqe MSI didampingi Kapolsek Rambutan AKP Hendrik Surbakti dan Danramil 13 Kapten PM Simanjuntak memantau para pedagang untuk dipiindahkan.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ratusan pedagang yang berjualan di pinggir Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi dipindahkan ke Pasar Rakyat Kecamatan, Minggu (9/12) sore.
Pemindahan ratusan pedagang yang menjajahkan dagangannya pada hari minggu sore hingga malam inipun mendapat pengawalan dari pengamanan Kecamatan Rambutan, Linmas, Kepling, Polsek Rambutan dan Danramil 13 Kota Tebingtinggi.
Tidak ada kontak fisik antara pedagang dan petugas, ratusan pedagang pindah secara tertib ke lokasi Pasar Rakyat Kecamatan Rambutan yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Camat Rambutan H Muhammad Hasbie Ashshiddiqe MSI didampingi Kapolsek Rambutan AKP Hendrik Surbakti dan Danramil 13 Kota Tebingtinggi, Kapten PM Simanjuntak langsung memantau pemindahan para pedagang.
“Sesuai dengan perintah Wali Kota Tebingtinggi agar Pasar Rakyat Kecamatan Rambutan segera di fungsikan, dimana selama ini kosong walaupun sudah dibagi kepada pedagang lain. Kita bersama Forkompicam Polri dan TNI bekerjasama untuk memindahkan pedagang mingguan, ternyata semua pedagang baik pedagang pakaian, sayuran, Ikan dan pedagang makanan setuju dan tidak menolak dipindahkan,”Muhammad Hasbie Ashshiddiqe.
Sambung Hasbie, ratusan pedagang mingguan ini sering menimbulkan kemacetan lalulintas, karena banyaknya kendaraan parkir sembarangan dan pedagang yang berjualan di pinggir bahu jalan.
“Kita bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pedagang yang pindah dengan tertib. Ke depan kita akan mendata pedagang dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi,”bilangnya.
Salah seorang pedagang sayuran, Rukiyah (56) mengatakan, sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi karena telah menyediakan pasar Kecamatan untuk berdagang, dengan adanya pasar kecamatan ini semua pedagang bisa teratur sesuai dengan dagangannya, begitu dengan lokasi berdagang sudah berlantai sehingga bila turun hujan tidak becek dan berlumpur. “Kalau semua pedagang di tata di pasar kecamatan kan menjadi ramai, tidak ada kemacetan lalulintas,”jelasnya. (ian/han)
TOLAK: Ketua Forum Honorer Sumut Andi Subakti bersama pengurus honorer se-Sumut usai diskusi menelaah PP 49/2018 di Jalan Pelita 1, Medan Perjuangan, Minggu (9/12). Mereka sepakat menolak terbitnya PP tersebut.
TOLAK: Ketua Forum Honorer Sumut Andi Subakti bersama pengurus honorer se-Sumut usai diskusi menelaah PP 49/2018 di Jalan Pelita 1, Medan Perjuangan, Minggu (9/12). Mereka sepakat menolak terbitnya PP tersebut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Sumatera Utara menolak keras Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya, berdasarkan telaah yang mereka lakukan, PP tersebut sama sekali tidak menjadi solusi bagi honorer K2, tapi malah sebaliknya, menambah masalah bagi honorer K2.
“Harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar PP 49 Tahun 2018 ini bisa menuntaskan masalah honorer di Indonesia, jauh api dari panggang,” kata Andi Subakti, Ketua Forum Honorer Sumatera Utara kepada wartawan, Minggu (9/12).
Menurut Andi, pemerintah tampaknya tidak benar-benar ingin menuntaskan masalah honorer. Ini terbukti dengan terbitnya PP 49/2018 ini. Di dalam PP tersebut, kata Andi, PPPK ini hanya menampung dua jenis posisi pekerjaan yakni, pekerjaan bagi pejabat tinggi dan pejabat fungsional. Pejabat fungsional ini seperti guru, pengawas penyuluh dan lainnya.
“Dengan begitu, secara otomatis mereka tidak bisa diangkat menjadi PPPK. Sementara honorer yang ada di Indonesia inikan ada yang tenaga tekhnis juga. Jadi dengan PPPK ini, pegawai-pegawai honor tenaga teknis di OPD, kantor-kantor camat, statusnya ilegal, karena tidak diatur dalam PP 49/2018,” ungkap Andi yang saat itu di damping pengurus Forum Honorer se-Sumatera Utara diantaranya Bisri Syamsuri (Koordinator Honorer Tabagsel), Awaluddin SPdi (Batubara dan Pembina Honorer Sergai dan Asahan), Sumadi Yusuf (Deliserdang), Fahrul Lubis (Medan dan Pembina honorer Binjai dan Langkat) serta lainnya.
“Padahal janji Pak Presiden, ini adalah akhir cerita dari honorer. Karena setelah keluar PP ini tidak ada lagi istilah honorer. Awalnya kita berharap, ini benar-benar menjadi solusi, tapi ternyata malah menambah masalah. Makanya, secara bulat kami menolak PP 49/2018 dan menuntut janji Pak Presiden untuk menyelesaikan masalah honorer secara berkeadilan dan berkesejahteraan,” tegasnya.
Andi juga membeberkan beberapa alasan, mengapa mereka menolak PP 49/2018 itu. Menurutnya, PP ini sama sekali tidak menghargai kompetensi para honorer yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdikan diri kepada pemerintah, baik di sekolah-sekolah maupun di kantor-kantor pemerintahan lainnya, seperti camat, SKPD/OPD dan lainnya. “Ini dibuktikan dengan tidak ada satu pasalpun dalam PP 49/2018 ini yang mengapresiasi terhadap kompetensi tenaga honorer ini. Sehingga semua kompetensi honorer dianggap nol. Honorer dianggap tidak ada kompetensi, karena harus diuji kembali sama seperti yang lain,” bebernya.
Selain itu, pemerintah juga tidak konsekwen dengan janjinya. Karena awalnya, PP 49 ini katanya sebagai solusi untuk masalah honorer, ternyata di dalam ketentuan umum PP tersebut dinyatakan, PP ini disiapkan bagi seluruh warga Negara Indonesia. “Jadi bukan hanya untuk honorer. Padahal katanya, ini adalah untuk honorer,” ketusnya.
Selain itu, mereka menolak PP 49/2018 ini juga karena PPPK tidak memiliki jaminan masa kerja. Bisa saja dalam satu atau dua tahun diputus masa kerjanya. “Karena setiap satu hingga lima tahun dievaluasi. Jadi, dalam masa kerja itu evaluasi bisa dilakukan dalam satu atau lima tahun. Jika tak memenuhi kompetensi, maka bisa diberhentikan,” sebutnya.
Forum Honorer menilai, jika yang melakukan penilaian masih kepala sekolah, kepala UPT, Kepala Dinas, maka dikhawatirkan penilaiannya tidak objektif. “Akan ada nilai subjektif di dalamnya. Ini yang terjadi di lapangan. Penilaian tergantung kepala sekolahnya, maka terjadilah intimidasi, akan terjadilah ketidaknyamanan kerja, karena dianggap “dewanya” itu kepala sekolah. Berbeda jika penilaiannya itu dilakukan oleh tim independen. Apalagi berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan di daerah, jika dilakukan evaluasi oleh kepala sekolah, bukan berkasnya yang dilihat, tapi “lampirannya,” sebut Andi.
Andi juga mengaku kecewa dengan Forum Honorer Nasional yang terkesan membiarkan PP tentang PPPK ini terbit. “Harusnya mereka memberikan sanggahan atas PP ini, tapi kenyataann ya tidak,” katanya.
Dengan begitu, ditegaskan Andi lagi, Forum Honorer se-Sumatera Utara menolak PP 49/2018. Untuk itu, dalam waktu dekat mereka akan menyampaikan penolakan ini ke DPRD Sumut dan DPR RI. “Kita harap suara honorer Sumatera Utara ini dapat diperjuangkan para legislator kita baik di tingkat provinsi maupun di Pusat,” sebut Andi.
Selain itu, mereka juga akan menggelar pertemuan akbar dengan mengundang para anggota DPR RI dari Aceh hingga Lampung untuk mendukung penolakan ini. “Kita ingin, akan muncul kesepakatan kalau honorer se-Pulau Sumatera menolak PP 49/2018 ini,” tandasnya.(adz)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1.347 peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang digelar di Markas Kodam I/ Bukit Barisan Medan.
Sekda Deliserdang melalui Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Deliserdang, Syahrul mengatakan ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) digelar mulai Senin (10/12).”Tempat ujiannya sama dengan ujian SKD,”bilangnya.
“Totalnya peserta awalnya untuk Deliserdang 11.791 orang. Tetapi yang dinyatakan boleh mengikuti ujian SKB sebanyak 1.347 orang,” ujar Syahrul.
Ia menjelaskan, pelaksanaan ujian SKB ini sama seperti ujian Computer Asissted Test (CAT). Hanya saja soal yang diajukan sesuai dengan ke ilmuan jurusan.
Syahrul mengakui kalau dari 750 formasi yang dibutuhkan di Deliserdang, ada beberapa formasi yang tidak ada pelamarnya. “Kalau enggak salah formasi Entomolog untuk di Puskesmas, tidak ada pendaftar yang melamar. Ada juga dokter spesialis penyakit dalam dan ada untuk guru kelas,” ungkap Syahrul.(btr/han)
DIABADIKAN: Wakil Wali Kota Binjai H Timbas Tarigan SE bersama kepala daerah lainnya diabadikan bersama Mendagri Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo dan Kasatgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono usai menerima penghargaan Kota paling Toleran di Indonesia.
DIABADIKAN: Wakil Wali Kota Binjai H Timbas Tarigan SE bersama kepala daerah lainnya diabadikan bersama Mendagri Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo dan Kasatgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono usai menerima penghargaan Kota paling Toleran di Indonesia.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai masuk dalam peringkat ke-9 kota paling toleran di Indonesia berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 yang dirilis Setara Institute dengan skor 5.830. Sedangkan peringkat pertama sebagai kota paling toleran, yaitu Singkawang, Kalimantan Barat dengan skor skor 6.513.
Pengumuman Kota Toleran 2018 dirangkai penyerahan penghargaan Kota Toleran oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo dan Kasatgas Nusantara Irjen Gatot Eddy Pramono, berlangsung di Jakarta, Jumat ( 7/11).Penghargaan itu langsung diterima Wakil Wali Kota Binjai H Timbas Tarigan SE.
Menurut ketua Setara Institute, Hendardi, penetapan kota toleran berdasarkan penilaian melalui studi indexing atas praktik dan promosi toleransi yang dilakukan oleh kota-kota di Indonesia.
Dijelaskannya, ada empat variabel yang digunakan sebagai alat ukur indikator toleransi dalam tata kelola kota, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial dan demografi agama .
Penilaian dilakukan terhadap 94 kota di seluruh Indonesia. Hasil penilaian menempatkan 10 kota dengan indeks kota toleran (IKT) tertinggi di Indonesia dan 10 kota lainnya dengan IKT terendah. (ted/han)
SERAHKAN: Direksi PT Bank Sumut Abdi Sentosa Rintonga disaksikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyerahkan dana CSR kepada masyarakat.
SERAHKAN: Direksi PT Bank Sumut Abdi Sentosa Rintonga disaksikan Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu menyerahkan dana CSR kepada masyarakat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PT Bank Sumut ke- 57 tahun 2018, sekaligus sosialisasi produk Bank Sumut di Lingkung ASN Pemkab Langkat, di Taman Budaya T Amir Hamzah Stabat, Jumat (7/12).
Pada kesempatan itu, Bupati Langkat pada mengucapkan terimakasih kepada Bank Sumut, yang telah berkontribusi pada Pemkab Langkat baik dalam bentuk dana CSR, Deviden, pembangunan ekonomi masyarakat daerah serta sebagai pemegang Kas daerah.
“Semoga diusia yang ke 57 tahun ini, Bank Sumut cabang Stabat, terus mengalami peningkatan yang semakin baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat serta Pemkab Langkat, baik pada segi pelayanannya maupun lainnya,” ujarnya.
Kedepannya Bupati Langkat juga mengharapkan, Bank Sumut mampu meningkatkan deviden kepada Pemkab Langkat dan meningkatkan penyaluran dana CSR, sekaligus penambahan jaringan ATM dan kantor cabang Bank Sumut, di Wilayah terpencil Kabupaten Langkat.
“Untuk mendukung hal itu, saya menyarankan kepada para ASN pemkab Lamgkat, agar selalu bertransaksi di PT Bank Sumut khususnya cabang Stabat, baik untuk menyimpan uang maupun pengambilan kredit/ pinjaman, agar meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Direksi PT Bank Sumut Abdi Sentosa Rintonga mengatakan, kedepan PT Bank Sumut akan terus meningkatkan nilai tambah pada setiap produk – produk dan jasa yang diberikan.
“Selain itu, Bank Sumut juga siap untuk melakukan inovasi Digital Banking, dengan berbagai jenis produk perbankan yang diselaraskan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, demi memaksimalkan pelayanan kepada nasabah,” paparnya.
Pada kesempatan itu, PT Bank Sumut juga menyerah dana CSR kepada Pemkab Langkat, berupa prasarana Sekolah Dasar SDIT Az-Zahra Stabat, pembangunan renovasi musholla Nurul Falah Kec Stabat, pembangunan masjid Al Ikhlas Kec Sei Bingai Kan Langkat, Rehabilitasi Masjid Ar-Rahman Link I Kel Sei Bingai Kan Langkat, renovasi sarana MCK/WC untuk 20 sekolah SD SMP Dinas Pendidikan Langkat.
“Dengan total dana CSR yang diberikan sebesar Rp379.134.000,” sebutnya.Selanjutnya, Abdi Sentosa yakin, dengan kerja sama yang baik antara Bank Sumut dan Pemkab Langkat, akan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaaan keuangan bagi masyarakat Langkat.
“Saat ini saja dapat saya sampaikan per 30 November 2018, total dana pihak ketiga nasabah Bank Sumut cabang Stabat berikut KCP dibawahnya wilayah kerja Langkat, telah mencapai Rp920 milyar, jumlah nasabah 100.779 nasabah, sementara total penyaluran kredit telah mencapai Rp794 Milyar, semua ini atas kerjasama yang baik kepada Pemkab Langkat,” terangnya.
Acara ini juga diramaikan juga lacky draw dengan berbagai hadiah utama dan puluhan hadiah hiburan.(bam/han)
SELFIE: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto diajak selfie oleh warga saat berkunjung ke Kecamatan Pancurbatu.
SELFIE: Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto diajak selfie oleh warga saat berkunjung ke Kecamatan Pancurbatu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto bisa dibilang bukan lagi orang baru. Sebelum berpankat bintang dua, ia sudah 12 tahun bertugas di provinsi ini.
Dalam program kerjanya melayani masyarakat, kali ini berkesempatan mengunjungi masyarakat di Kecamatan Pancurbatu, tepatnya di Mapolsek Pancurbatu.
Sambutan masyarakat begitu terasa, ketika Irjen Agus bersama rombongan pejabat utama (Pju) Polda Sumut datang ke sana. Bahkan Agus pun melayani warga yang ingin berselfie dengannya.
“Kalau begini Kapoldanya, kami tidak takut dan malahan kami akan senang kalau pejabat seperti ini,” kata Eben Ezer Palawi, Kepala Desa Tengah, Kecamatan Pancur Batu, Jumat (7/12) kemarin.
Menurutnya, dengan menyandang predikat Kapolda Sumut, Agus tidak sungkan-sungkan diajak foto dengan masyarakat.
“Begitu tiba, malah langsung berbaur dengan warga, langsung menyapa warga. Kalau begini semua sosok polisi, maka masyarakat tidak akan takut lagi, terkecuali dia (warga) memang melakukan kesalahan,” ucapnya dalam kata sambutan.
Eben melihat, sosok Agus Andrianto bertolak belakang dengan pangkat dan jabatannya. Sangat jarang dijumpai, pejabat dengan pangkat Bintang Dua atau pejabat publik sekali pun melakukan hal yang sama dengan Kapolda, berbaur, bercanda dan bahkan tertawa bersama. Pastinya, masyarakat Sumatera Utara bangga dan senang.
Dalam pidatonya, terakhir, ia meminta Kapolda Sumut agar tetap mempertahankan Kapolsek Pancurbatu Kompol Faidir Chaniago. Menurutnya, sosok perwira polisi berdarah Minang itu terus memerhatikan keluhan warga dan selalu turun dalam setiap kejadian.
“Pak Agus jangan pindahin pak Kapolsek ya. Dia ini selalu turun ke lapangan, tidak mau hanya mendengarkan informasi dari anggotanya. Lihat saja kalau terjadi longsor, pasti dia turun dan ikut mengurai kemacetan. Makanya kami sebut pak Kapolsek ini, Kapolsek Tanah Longsor,” kata Eben yang disambut gelak tawa dan tepuk tangan warga.
Ia lantas memberi apresiasi terhadap program yang digagas Agus pasca menjabat sebagai Kapolda Sumut. Menurutnya, kawasan Pancurbatu mulai tertata. Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai ditertibkan. Alhasil, katanya, kemacetan yang terjadi di Pancurbatu mulai terurai.
“Kami cukup apresiasi dengan kinerja bapak, kemacetan mulai terurai dan terlihat rapi, tapi kami minta pembenahan terus dilakukan dan dipertahankan, meskipun ini bukan tugasnya bapak,”ungkapnya.
Menanggapi ungkapan itu, Agus mengaku senang bila masyarakat ikut membantunya dalam program menciptakan Kota Medan yang nyaman, bersih, damai dan tidak macet. Menurutnya, ia hanya menjalankan apa yang menjadi program Nawa Cita Presiden Jokowi.
“Saya sudah berjanji dan menyatakan berulang kali, hidup dan jabatan serta pangkat saya sekarang ini saya wakafkan untuk memperbaiki Kota Medan dan umumnya Sumatera Utara,” katanya.
Agus juga meminta masyarakat untuk membantu tugas dan program Polri agar polisi menjadi Promoter yang melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Diantaranya yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman buat warga, memberantas narkoba, mengatasi kemacetan, menertibkan pos polisi dan baliho yang berdiri dijalur hijau serta tidak memiliki izin dan juga memberantas premanisme yang selalu merugikan dan menakut nakuti masyarakat.
Dan juga, kata Agus, karena Sumatera Utara pada 2019 ini melaksanakan pemilihan Pilpres dan Pileg, maka kondusifitas, keamanan dan persatuan harus tetap dijaga dan dipertahankan.
“Kalau Sumatera Utara ini aman, damai dan tentram, maka tak hanya polisi, semua masyarakat akan senang. Bekerja senang, beraktifitas senang, ekonomi berjalan dan juga investor akan berdatangan,” jelasnya.
Dalam kunjungannya, Kapolda Sumatera Utara membagikan bantuan sembako dan baju sahabat polisi medan kepada ratusan warga.
Kapolda dalam kesempatan ini didampingi sejumlah pejabat utama yakni Dir Krimum Kombes Andi Rian, Dir Intel Kombes Dedi Kusuma Bakti, Dir Binmas Kombes Pol Yusuf Hondowantri, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kabid Humas Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja dan Kabid Propam AKBP Yofie Girianto Putro. (dvs/han)
