MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12 ribu orang lebih akan mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 di Makodam I/BB dan Gunung Sitoli, Sabtu (8/12). Hal ini disampaikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sumut English Nainggolan kepada wartawan, Jumat (7/12).

“Kalau besok (hari ini, Red), itu ujian di Makodam I/BB dan ada juga yang di Nias. Karena kan jauh kalau semua di Medan,” sebutnya.

Disampaikan Nainggolan, selain itu ada juga ujian untuk instansi Kementerian dari pusat yang juga akan dilaksanakan. Begitu juga untuk ujian mandiri, yakni pelaksananya dilakukan di masing-masing kabupaten/kota yang membuka formasi CASN tahun ini. “Ada juga yang pelaksanaannya mandiri, seperti Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, dan Padang Lawas. Dan itu sudah mulai kemarin (6/12),”  sebutnya.

Sedangkan terkait adanya kemungkinan satu kursi penerimaan CASN kosong atau tidak terisi, English Nainggolan menyebutkan, seluruh kursi akan dapat terisi. Hal ini karena para pelamar telah mendaftar dan mengikuti ujian SKD yang digelar sebelumnya sebagai tahap pertama. “Kalau satu formasi misalnya, tidak ada yang melamar, ya pasti tidak akan terisi. Tetapi kalau ujian, atau ada pesertanya, itu akan terisi semua,” sebutnya.

Begitu juga soal kemungkinan adanya yang gugur dan tidak lolos di SKD dan menyebabkan tidak ada yang mengikuti SKB di satu formasi, English meyakinkan, itu tidak akan terjadi. Sebab pada pengumuman sebelumnya, telah ada perubahan penilaian. Bila sebelumnya berdasarkan passing grade untuk setiap materi tes, maka telah ada kebijakan menjadikan batasan nilai terendah merupakan hasil akumulasi. “Karena nilainya diakumulasi, maka sepertinya semua formasi akan terisi. Sebab tidak lagi seperti yang lalu penilaiannya. Makanya kita yakin, seluruh formasi bisa terisi,” pungkasnya.

165 CASN Binjai Ikut SKD

Rasa penasaran peserta CASN 2018 di Kota Binjai terkait kapan pelaksanaan ujian SKB dan berapa jumlah peserta yang lulus SKD, akhirnya terjawab. Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham sudah mengumumkan hasil SKD dan peserta yang dinyatakan lulus serta berhak mengikuti SKB di lingkungan Pemerintah Kota Binjai tahun 2018 nomor 813-8824.

Dalam surat tersebut, peserta yang dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi sejumlah persyaratan. Seperti peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2018. Apabila peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Permenpan RB belum mencukup jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi kriteria nilai kumulatif SKD.

Nilai kumulatif SKD jenis formasi umum paling rendah 255. Nilai kumulatif SKD jenis formasi penyandang disabilitas paling rendah 220. Nilai kumulatif SKD jenis formasi tenaga guru eks tenaga Honorer K-II paling rendah 220. “Ada ?165 pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti SKB. Kami sudah menaikkannya dalam pengumuman di website Pemko Binjai,” jelas Kabid Mutasi dan Kepegawaian BKD Binjai, Hendra Januar, Jumat (7/12) siang.

Dalam pengumuman Wali Kota Idaham, bagi pelamar formasi Tenaga Guru baik dari formasi umum maupun mantan Tenaga Honorer K-II yang ditetapkan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB adalah yang memiliki sertifikat pendidik. Dimohon membawa asli dan fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua lembar.

Itu wajib diantar langsung oleh pelamar ke Pansel Penerimaan CASN Pemko Binjai pada BKD Jalan Mongonsidi Nomor 24, Binjai Kota terhitung sejak pengumuman diterbitkan dan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan SKB dimulai.  “Ujiannya hari Minggu tanggal 9 Desember 2018. Satu sesi saja ujianya. Paling cuma 1,5 jam, digabung semua ujiannya di Makodam Bukit Barisan,” tambah Hendra.

Bagi pelamar yang tidak hadir dalam SKB atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun dinyatakan gugur. Peserta ujian SKB berpakaian kemeja warna putih lengan panjang dipadu celana atau rok berwarna hitam serta sepatu.

Kemudian membawa kartu peserta yang telah ditandatangani dan dicap oleh Panitia Seleksi Daerah dan KTP Asli. Peserta wajib hadir 1 jam sebelum pelaksanaan SKB dimulai. “Kami dapat data dari BKN pada kemarin (6/12) malam. 165 pelamar yang ikut SKB untuk mengikuti 91 formasi. Dari 92 formasi yang dibuka, 1 formasi tidak ada pelamarnya. Adalah Formasi Perhubungan Darat,” tandasnya.

Diketahui, ada 1.140 pelamar CASN di lingkungan Pemko Binjai dinyatakan lulus verfikasi. Mereka mengikuti SKD yang terbagi dalam dua sesi di Makodam Bukit Barisan pada Rabu 7 November 2018. (bal/ted)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar tak enak mengemuka dari kunjungan rombongan Komisi D DPRD Sumut dan beberapa kepala daerah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (7/12). Kementerian PUPR mengungkapkan, berdasarkan kajian, pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Medan-Berastagi belum layak. Apalagi dana APBN tidak cukup.

KEPALA Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU-PR Doedoeng Zaenal Arifin mengungkapkan, rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi sudah pernah dilakukan pengkajian. Hasilnmya, pembangunan tol Medan-Berastagi memang belum layak.

“Sudah kami bahas di tingkat pimpinan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu juga sudah tahu,” ungkap Doedoeng di hadapan rombongan yang hadir di antaranya Bupati Karo Terkelin Brahmana, Ketua Ikatan Cendekiawan Karo (ICK), Budi Derita Sinulingga, Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Ginting dan Leonard Surungan Samosir, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, dan lainnya.

“Seingat saya, waktu itu Wakil Presiden menjelaskan, belum cukup kajiannya, sehingga belum layak dibangun jalan tol Medan-Berastagi. Apalagi dana APBN tidak cukup,” lanjutnya.

Namun begitu, Doedoeng menawarkan solusi, pembangunan jalan tol Medan-Beratagi bisa terealisasi dengan menggandeng investor swasta. “Tapi ini bisa kita tawarkan sementara kepada pihak investor swasta. Karena alasannya belum ada persetujuan dari pimpinan atas (Presiden),” sebut Doedoeng.

Menanggapi pernyataan Doedoeng ini, Ketua ICK Budi Derita Sinulingga dan rombongan lainnya sedikit kecewa dengan pernyataan yang menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jalan tol Medan-Berastagi belum layak dibangun untuk saat ini. Apalagi juga disebutkan, APBN tidak cukup untuk membangun infratsruktur yang dinilai sangat dibutuhkan mayarakat Karo itu.

Karenanya, Budi mengajak pemerintah pusat untuk adu argumentasi mengenai kajian penting dan mendesaknya pembangunan jalan tol Medan-Karo ini. “Tolong sampaikan ke atas (Presiden), kami siap adu argumentasi dan memaparkan kajian kami. Jangan hanya sepihak, mari undang kami dan kami siap memaparkan pentingnya pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. Jika perlu di depan Wakil Presiden pun kami siap,” tegas Budi.

Mengenai solusi yang ditawarkan, yakni menggandeng investor swasta untuk pembangunan tol tersebut, Budi dan yang lainnya belum memberikan sikapnya.

Sebelumnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan, kedatangan mereka  ke Kementerian PUPR ini sebagai tindak lanjut setelah mereka menemui Komisi V DPR RI untuk mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan Berastagi yang digagas ICK. “Gagasan ICK tersebut saat di komisi V DPR RI mendapat dukungan penuh. Bahkan Komisi V akan berusaha agar anggarannya dapat ditampung dalam P-APBN,” beber Terkelin.

Bahkan disebutkannya, para bupati baik Deliserdang, Pakpak Bharat, Dairi, Humbanghasundutan, Samosir, sudah sepakat dan berkomitmen untuk pembangunan jalan tol Medan-Berastagi. “Karena akibat kemacetan selama ini, kami masing-masing pemda banyak mengalami kerugian, ada yang Rp5 miliar, bahkan lebih,” ungkapnya.

Meski belum berjalan dengan mulus, namun tim penggagas ICK dan para bupati serta anggota Komisi D DPRD Sumut tidak akan berhenti sampai di situ saja. Mereka mengaku akan terus berjuang agar pemerintah pusat menyetujui dan segera membangun jalan tol Medan-Berastagi tahun 2019 mendatang.

Menyikapi kekecewaan ICK dan lainnya, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR,  Widji Widiarto mengajak tim ICK dan para bupati serta Komisi D DPRD Sumut tetap saling koordinasi. “Karena pada prinsipnya jika Komisi V DPR RI sudah mendukung, maka ada kemungkinan dananya akan ditampung,” ungkapnya.

Dipaparkan Widji, biasanya pembangunan jalan tol harus berdasarkan holistik, integratif, tematik dan spasial. “Jadi apa yang diusulkan ini, mohon maaf saya belum bisa utarakan apa kesimpulannya. Nanti akan kita bahas dan pelajari lagi. Jika ada waktu akan kami undang lagi ICK, untuk duduk bersama, yang penting kita jangan putus komunikasi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP LAMI (Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia) Jonly Nahampu sangat mendukung usulan Pemda Karo, terlebih juga dukungan komisi V DPR RI dan beberapa kabupaten, mengingat jalan ini sebagai tujuan wisata ke kawasan Danau Toba, terlebih Kabupaten Karo merupakan penghasil pertanian yang aksesnya bisa lebih cepat sampai ke ibukota Provinsi.

Tidak seperti selama ini,akibat macet,daya jual komoditi pertanian masyarakat bisa merugi,selain itu banyak msyarakat yang mau berkunjung ke Berastagi balik kanan akibat macet. “Tidak ada alasan tak ada anggaran, terlebih disebut belum layak. Kajiannya apa?” Tanya Jonly yang juga putra Kabupaten Dairi ini. (deo)