MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agaknya X Ray Kualanamu Internasional Airport (KNIA) kurang mumpuni. Pasalnya, 11 kali narkotika jenis sabu yang diselundupkan berhasil lolos melalui bandara bertaraf internasional itu.

HAL itu terungkap saat Khaldun alias Aldo (35) ditangkap lantaran ingin menyelundupkan 500 gram sabu, Rabu (28/11). Khaldun tak berkutik ketika petugas Avsec membekuknya.

“Tersangka mengontrak di Jalan Kiwi, Gang Lima, Kelurahan Sei Kambing, Kecamatan Medan Sunggal. Rencananya tersangka akan terbang ke Jakarta menggunakan pesawat Batik Air,” ujar Wakapolres Deliserdang, Kompol Arnis Santi SE di ruang Media Center Bandara Internasional Kualanamu, Senin (3/12).

Kepada petugas, tersangka mengaku sudah 11 kali menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui Bandara Kualanamu. Modusnya, menyembunyikan di dalam sepatu.

“Tersangka kurir sabu. Mengantarkan barang ke sejumlah daerah di Indonesia. Mulai Palembang, Bogor dan Jakarta. Ketika ditangkap tersangka akan mengantar barang menuju Lombok, Nusatenggara Barat,” tutur Aris didampingi Kasatres Narkoba Polres Deliserdang, AKP Teuku Fatir Mustafa SIK.

Polisi kemudian melakukan pengembangan. Beberapa tempat digeledah. Mulai rumah kontrakan tersangka hingga tempat lainnya.

Namun, polisi tidak menemukan barang bukti lain. Tersangka mengaku mendapat sabu dari rekannya berinsial WF (DPO).

Dalam menjalankan aksinya, Khaldun menerima upah dari WF. Namun, pria asal Langsa Aceh ber KTP Bogor itu, tidak merinci berapa jumlahnya. “Akibat perbuatannya, tersangka terancam penjara minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup,” tutur Aris.

Di sisi lain, atas pretasi itu Wakapolres Deliserdang menyerahkan reward (penghargaan) kepada para petugas Avsec Bandara Kualanamu yang berhasil menggagalkan penyeludupan tersebut.

Reward diterima tiga petugas Avsec didampingi Manager Keamanan Bandara Kualanamu, Kuswadi. “Avsec akan meningkatkan pemeriksaan pada penumpang yang dicurigai,” kata Kuswadi. (btr/ala)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah menghadiri pelantikan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumut (DPRD SU) Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan tahun 2014-2019, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Sumut, Senin (3/12).

Pada kesempatan itu, Wagubsu mengajak anggota DPRD Sumut untuk bersama-sama menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019.

“Saya ingin mengajak saudara semua untuk bersama-sama menjaga situasi di Sumut tetap kondusif. Perbedaan pilihan yang dimiliki jangan sampai menimbulkan konflik yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain,” ujarnya.

Wagubsu menyampaikan, saat ini tahapan Pemilu telah memasuki masa kampanye. Bagi anggota DPRD Sumut yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sekaligus sebagai tim sukses, diharapkan hal-hal tersebut tidak mengganggu kinerja pelaksanaan tugas-tugas dewan yang telah teragenda.

Wagubsu juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik. Begitupun kepada yang digantikan, diucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras selama bekerja di DPRD Provsu.

“Atas nama Pemprovsu, saya ucapkan selamat bertugas kepada yang baru dilantik. Kami yakin bahwa kapasitas, intelektual, serta pengalaman yang saudara miliki sangat berguna dalam pelaksanaan tugas-tugas dewan. Sehingga apa yang telah kita bina selama ini sebagai mitra akan dapat kita pertahankan dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, empat anggota DPRD Sumut PAW sisa masa jabatan tahun 2014-2019 resmi dilantik.

Mereka adalah Layari Sinukaban SIP menggantikan Jenny Riany Lucia Berutu, Hj Jamilah menggantikan Syahrial Tambunan, Megalia Agustina SE menggantikan Rony Reynaldo Situmorang. Ketiganya berasal dari Fraksi Demokrat. Sedangkan yang terakhir berasal dari Fraksi Gerindera, yakni Robert Lumban Tobing menggantikan Astrayuda Bangun.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Ir Hj Sabrina MSi, Asisten Administrasi Umum dan Aset Zonny Waldi SSos MM, Forkopimda dan anggota DPRD Sumut. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Pekerja/Buruh Daerah Sumatra Utara (APBD-SU) akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung terkait PP No.78/2015 dan Permenaker No.15/2018. Sebab, dinilai telah merugikan buruh dalam mendapatkan upah layak.

Adapun alasan pengajuan gugatan dikarenakan kedua peraturan tersebut sangat bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003. Selain itu, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan real buruh yang ada di Sumatra Utara. Ditambah lagi, kebijakan itu menghilangkan hak buruh terutama di bidang sektoral.

“Untuk itulah kami dari pihak alianasi telah membentuk Tim Hukum Masyarakat Buruh dan Perkebunan Sumatra Utara (Tembus) dalam mengadvokasi hak buruh yang terabaikan karena adanya dua kebijakan tersebut,” ujar Ketua Umum Serikat Buruh Perkebunan (Serbundo) Indonesia, Herwin Nasution, didampingi Kordinator APBD-SU Natal Sidabutar dan perwakilan elemen buruh di Kantor Sekretariat Serbundo Jalan Garu VI No 70 Kelurahan Harjosari 1 Kecamatan Medan Amplas, Senin (3/12).

Sedangkan M Sahrum perwakilan FSP KAHUT-KSPSI, meminta agar penetapan UMP oleh Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi ditinjau ulang dan hendaknya mencontoh kebijakan penetapan yang dilakukan Gubernur Jawa Timur.

“Penetapan UMP sebesar Rp2,3 juta tersebut sangat merugikan para buruh yang seharusnya upah layak tersebut sebesar Rp2,9 juta. Seharusnya Gubernur dapat menggunakan haknya dalam menentukan harga upah buruh yang disesuai pada kondisi pada saat ini,” paparnya.

Senada dengan itu, perwakilan SBMI Sumut, Baginda Harahap juga menyatakan revisi ini harus cepat dilakukan apalagi dalam beberapa pointnya di Permenaker No 15 Tahun 2018. Sebab, akan menghilangkan jenis usaha sektor unggulan yang telah ditetapkan selama ini. Dan, berubah menjadi klasifikasi jenis usaha biasa melalui syarat ketentuan sektor unggulan dengan variabel kategori usaha sesuai KBLI Lima digit.

Selain mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Agung, pihaknya juga akan membahas masalah ini ke DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang pengupahan. Kegiatan ini turut dihadiri lembaga perwakilan buruh diantaranya, FSPI-KPBI, FSPMI-KSPI Sumut, SBSI 1992, SBSI, KPR, FSP NIBA-KSPSI, Serbundo, PPMI, dan LBH Medan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas program Desa Inovatif Digital era Revolusi Industri ke – 4, menjadikan Belawan menjadi pilot project, perlu dikaji ulang.

Aktivis nelayan, Alfian MY mengatakan, program untuk menggali potensi perikanan dan pertanian di wilayah pesisir dinilai baik. Hanya saja, program itu harus jelas sasaran wilayah dan tujuannya secara hokum agar tidak menimbulkan kerugian sepihak di kalangan nelayan.

Sebab, kata pria yang menjabat Sekretaris Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMANSU) ini, di wilayah Belawan, lahan yang akan dimanfaatkan dianggap tidak efesien, mengingat pemanfaatan lahan sudah dipadati pemukiman masyarakat. Selain itu, lahan pesisir susah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tambak perorangan.

“Ini harus dikaji ulang, kita bukan tidak mendukung program itu. Tapi, kalau program itu harus menggusur masyarakat dan mensengsarakan nelayan lebih baik program itu jangan dilaksanakan,” tegas Alfian.

Secara teknologi, pemanfaatan lahan pesisir untuk dijadikan lahan pertanian padi dan budidaya udang, sangat baik untuk kemajuan pengembangan industri bagi nelayan. Hanya saja, melihat kewilayahan tidak sesuai program itu dilaksanakan di Belawan.

“Intinya, jangan hanya kepentingan dari program itu, masyarakat pesisir jadi korban. Lihatlah, kondisi banjir pasang semakin hari volumenya naik, kalau program itu diterapkan, otomatis resapan air banyak yang tertutup, maka banjir pasang pasti semakin meningkat,” kata Alfian.

Hal senada juga dikatakan tokoh nelayan, Isa Al Basir. Pemanfaatan lahan pesisir untuk perikanan bersinergi dengan pertanian merupakan langkah untuk membangkitkan ekosistem laut. Namun, tidak sesuai dengan wilayah yang akan diterapkan di Belawan.

Sebab, wilayah Belawan, kata Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan ini, banyak lahan dijadikan sebagai areal tambak dan areal penangkapan ikan. Maka, pemanfaatan lahan itu disangsikan akan menimbulkan gejolak di nelayan.

“Ini harus disosialisasikan, janga hanya dilaksanakan, tapi arah dan tujuannya tidak jelas. Kita tidak mau ini jadi masalah di kalangan nelayan, jadi, lahan yang mau dimanfaatkan pun harus jelas,” pungkas Isa Al Basir. (fac/ila)