Teddy Akbari/sumut pos
HADIRI:
KH Ma’aruf Amin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi yang digelar Pemko Binjai di Lapangan Merdeka, Selasa (20/11).
Teddy Akbari/sumut pos HADIRI: KH Ma’aruf Amin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi yang digelar Pemko Binjai di Lapangan Merdeka, Selasa (20/11).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat memadati Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah yang digelar di Lapangan Merdeka Kota Binjai, Selasa (20/11). Pada kesempatan ini, Calon Wakil Presiden nomor urut satu, KH Ma’aruf Amin memberikan tausyiah.
Ketua Majelis Ulama Indonesia ini mengajak masyarakat senantiasa mencontoh dan mencintai keteladanan Nabi Muhammad. “Barang siapa mencintai saya (Muhammad) akan bersama saya di surga. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Tidak mau ikuti tuntunan ajarannya,” ujar Ma’aruf menirukan ucapan Rasullullah.
Dia menambahkan, Nabi terakhir ke-25 itu merupakan tokoh besar dunia. Khususnya umat Islam di seluruh penjuru. Nabi Muhammad, cerita Ma’aruf, dengan gambaran sosok yang banyak memberi perubahan tatanan sosial kearah yang lebih baik dan benar.
“Nabi Muhammad yang kita peringati hari ini adalah tokoh besar, terbesar di dunia di antara 100 tokoh besar dunia. Nabi Muhammad tokoh perubahan. Beliau berhasil membuat perubahan di Saudi Arabiah dan merubah suasana lebih baik dari zaman jahiliah. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi, yang ada penggantinya yaitu para ulama yang meneruskan perjuangan nabi,” katanya.
Dia menambahkan, kunci sukses Nabi Muhammad berjuang melakukan perbaikan dan menyebarkan ajaran Islam. “Beliau sukses, beliau bekerja berdakwah dengan santun, tidak galak tidak keras. Rahmat dari Allah adalah kamu (Muhammad) santun kepada mereka. Santun itu rahmat, tidak galak. Sekarang banyak mubalig malah galak. Sekarang banyak hoax, fitnah dimana-mana. Dakwah itu menasihati, bukan memaki-maki. Sekarang di masjid banyak Almakiun, yang maki-maki. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek,” kata dia.
Sementara Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham menyambut kedatangan Ma’aruf Amin. “Selama datang Pak Kyai Haji Ma’aruf Amin. Kami mengapresiasi kehadiran Bapak dan rombongan di hari yang sakral, hari Maulid Nabi Muhammad Rasulullah,” kata Idaham.
Wali Kota dua periode ini mengaku terkejut atas kedatangan Ma’aruf Amin ke Kota Rambutan. Kata Idaham, kedatangan Ma’aruf disiapkan oleh sejumlah ustadz dan tokoh masyarakat di Kota Binjai.
Idaham mengaku mendukung KH Ma’aruf Amin dalam rangka suksesi kepemimpinan Republik Indonesia. Selain mendukugn, Idaham juga menyampaikan doa kepadanya.
“Pak Kiai banyak berjalan, doa kami agar Pak Kiai sehat dan kuat. Dukungan kami kepada Pak Kiai dalam rangka suksesi kepemimpinan Republik Indonesia. Semoga apa yang dicita-citakan diijabah (dijawab) Allah, dimudahkan. Kami selalu mendukung dan mendoakan. Semoga Pak Kiai dilindungi Allah SWT,” ungkapnya.
“Saya mewakili masyarakat Binjai bila ada tata keramah yang tidak baik, kami mohon maaf. Semoga allah limpahkan rahmat dan hidayahNYa pada kita semua dan meridhoi kita,” tandasnya.
Ratusan personel Polres Binjai dikerahkan untuk pengamanan Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad Rasulullah. (ted/han)
istimewa for sumut pos
RAKERWIL: Presiden ACT Ahyudin, Presiden MRI Syuhemeidi Syukur, Ketua MRI Sumut Ali Sahniur, Ketua ACT Sumut Ronio Romantika beserta pengurus MRI daerah se-Sumut, di usai Rekerwil, Sabtu (17/11).
istimewa for sumut pos RAKERWIL: Presiden ACT Ahyudin, Presiden MRI Syuhemeidi Syukur, Ketua MRI Sumut Ali Sahniur, Ketua ACT Sumut Ronio Romantika beserta pengurus MRI daerah se-Sumut, di usai Rekerwil, Sabtu (17/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2018,di RAZ Hotel, Jalan Dr Mansyur Medan, Jumat (16/11) dan Sabtu (17/11). Rakerwil ini juga sebagai sarana konsolidasi sesama para relawan kemanusiaan di Sumatera Utara.
“Semua isu kemanusian mesti kita konsolidasikan dalam forum Rakerwil ini,” kata Ketua Masyarakat Relawan Indonesia wilayah Sumateran Utara Ali Sahniur kepada Sumut Pos, Sabtu (17/11).
Selain itu, lanjutnya, kegiatan Rakerwil ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus MRI Daerah di 20 kabupaten/kota. “Semoga apa yang kita lakukan ini bisa
berjalan secara sistematis dan terorganisisr,” harap Ali Sahniur.
Sementara Presiden MRI, Syuhelmeidi Syukur mengatakan, sebagai organisasi kerelawanan MRI siap dalam bentuk apapun. MRI juga siap bersinergi dan bermitra dengan siapa saja baik pemerintah, perusahaan dan juga media. “Kita juga menyiapkan claster-claster relawan yang siap turun kapan dan dimana pun.
Seperti relawan rescue, pendamping masyarakat, relawan guru dan kesehatan. Harapan kami setelah Rakerwil ini, MRI Wilayah SumateraUtara memiliki bekal dan bisa menyusun program-program yang bisa membantu masyarakat sekitar,” kata Syuhelmeidi Syukur.
Dalam Rakerwil kali ini, MRI Sumatera Utara merasa bangga karena turut hadir Presiden Aksi Cepat Tanggap ( ACT) Hayudin, yang juga pembina MRI. Dalam kesempatan itu, Ahyudin juga ‘membakar ’ semangat dan motivasi seluruh peserta Rakerwil yang hadir. “Nilai keruskan bencana bukan dinilai dari berapa jumlah nilai kerusakannya, tapi berapa banyak nyawa manusia yang menjadi korban, karena nyawa manusia tidak ternilai harganya,” sebut.
Selain dihadiri Presiden ACT Ahyudin dan Presiden MRI Syuhelmeidi Syukur, juga hadir dalam Rakerwil MRI Sumut tahun ini Sekjen MRI Ibnu Hajar, Direktur Eksekutif MRI Dwiko HS serta Kepala Cabang ACT Sumatera Utara Ronio Romantika beserta seluruh staf ACT Sumut. Rakerwil tahun ini dihadiri 108 peserat dari seluruh daerah di Sumatera Utara. (rel/adz)
teddy/sumut posMERIAH: Kaum ibu memadati Lapangan Bola, Jalan Karya Bakti, Dusun Kampung Lama, Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparanperak, tempat acara Baayun Maulud digelar, Selasa (20/11).
teddy/sumut posMERIAH: Kaum ibu memadati Lapangan Bola, Jalan Karya Bakti, Dusun Kampung Lama, Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparanperak, tempat acara Baayun Maulud digelar, Selasa (20/11).
Masyarakat Banjar di Kampung Lama, Desa Tandamhilir II, Hamparanperak, Deliserdang, terus melestarikan kebudaya khas etnis Banjar, Kalimantan Selatan, dalam menyambut perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Tradisi inipun mampu menarik perhatian masyarakat setiap tahunnya, karena dinilai menarik dan unik.
BARISAN ayunan bergantung cantik di Lapangan Bola, Jalan Karya Bakti, Dusun Kampung Lama, Desa Tandam Hilir II, Kecamatan Hamparanperak, Selasa (20/11). Ada 111 ayunan dari kain jarik batik tersusun dengan rapi. Semuanya dihias secantik mungkin menggunakan kertas warna-warni, ataupun kain yang dibentuk pita.
Di atas ayunan, ada nama bayi yang akan diayunkan. Terhitung, ada 111 bayi yang ikut peringatan Baayun Maulud. Setiap ayunan diisi seorang bayi dan didampingi kedua orangtuanya. Semula kegiatan ini merupakan upacara peninggalan nenek moyang orang Banjar ketika masih beragama Kaharingan. Tradisi ini persisnya hanya ada di Kabupaten Tapin, hingga akhirnya berkembang dan digelar di sejumlah daerah Kalimantan Selatan.
Sebelum Islam masuk, orang-orang Dayak Kaharingan yang berdiam di Kampung Banua Halat biasanya menggelar Upacara Aruh Ganal yang diikuti dengan proses Baayun Anak. Ritual ini digelar secara meriah. Bahkan, cukup besar-besaran saat sawah menghasilkan banyak padi.
Ya, kemeriahan terpancar ketika Sumut Pos memasuki Desa Tandamhilir II, Selasa (20/11). Rumah berbaris di kanan dan kiri terlihat membuka pintunya. Orang-orang berpakaian rapi lengkap dengan lobenya, berseliwuran.
Pemandangan ini terlihat seperti Hari Raya Idul Fitri. Rupanya masyarakat setempat tengah menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah di lapangan terbuka desa tersebut. Acaranya cukup meriah. Apalagi, ada 111 balita yang diayun massal. “Sejak saya masih gadis, budaya seperti ini di kampung kami sudah ada. Hanya saja, dulu tidak sebanyak ini. Cuma ngayun-ngayun sederhana saja,” kata Ngatini, warga setempat, yang menyambut kedatangan Sumut Pos dengan makanan.
Warga di sana cukup ramah. Wanita paruh baya berusia 62 tahun ini bilang, pada 2018 tradisi Baayun Maulud baru digelar di lapangan terbuka. “Biasa di masjid. Baayun Maulud atau mengayunkan anak ini digelar pada malam hari di masjid. Lalu esok siangnya diisi dengan ceramah,” sambung nenek bercucuk empat ini.
Tahun ini kemeriahannya jelas terlihat. Meski matahari bersinar sangat terik, tak menyurutkan semangat masyarakat setempat memadati lapangan sepakbola tersebut.
Menurut Ngatini, warga dari kampung lain juga memadati Baayun Maulud. “Tahun ini ada 111 balita yang diayunkan. Biasanya paling banyak 85 balita. Paling sedikit 35 balita,” sebutnya.
Setelah Islam masuk dan berkembang serta berkat perjuangan dakwah para ulama, akhirnya upacara ini diislamisasikan. Akulturasi terhadap tradisi ini terjadi secara damai dan harmonis serta menjadi substansi yang berbeda dengan sebelumnya, yakni menjadi tradisi baru yang bernafaskan Islam.
Upacara Baayun Anak digelar sebagai sarana atau media untuk mengenalkan si anak kepada Datu Ujung. Yakni sosok leluhur yang digambarkan sakti mandraguna dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Orang Banjar zaman dulu meyakini, anak-anak mereka dapat memperoleh keberkatan dalam hidupnya. Tidak mudah menangis dan terhindar dari segala marabahaya.
Karenanya, pada zaman dulu, setiap anak harus melalui upacara Baayun Anak sebagai tanda penghormatan dan sekaligus memberi persembahan kepada Datu Ujung. Sejalan dengan masuknya Islam, Upacara Baayun Anak dipadukan dengan ajaran agama Islam.Akhirnya dikenallah istilah Baayun Maulud. Ritual ini digelar setiap Bulan Rabi’ul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Upacara Baayun Maulud dilakukan ketika anak berusia paling besar lima tahun. Pun umumnya, saat bayu berusia 40 tahun.
Peralatan yang dipakai ayunan dan hiasannya. Kemudian juga ada Piduduk atau Sasarahan. Ibu tiga anak ini melanjutkan, Piduduk merupakan syarat upacara yang berupa bahan-bahan mentah. “Bahan-bahannya biasa beras 3 kg, 1 buah gula merah dan 1 buah kelapa. Pelaksanaannya, peserta yang datang langsung cicipi penganan khas Banjar yang telah disediakan. bahan-bahan tadi untuk dibacakan kepada anak. Setiap tahun, antusias masyarakat cukup banyak,” jelas dia.
Bahkan, masyarakat Suku Jawa di Desa Tandamhilir II, sudah mengikuti budaya banjar. Nilai-nilai dalam pelaksanaan Upacara Baayun Mulud atau Baayun Anak yang kemudian berpadu dengan kebudayaan Islam yakni, meneladani dan mengambil berkah atas keluhuran serta kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Wujud nyata kearifan lokal dalam menerjemahkan hadis dan perintah Nabi untuk menuntut ilmu sejak dari buaian atau ayunan. Ilmu yang dituntut yang telah diajarkan Nabi, mencakup dunia dan akhir.
Dalam pelaksanaan upacara ini, terkandung harapan agar si anak yang diayun selalu mendapati kebaikan dalam menempuh kehidupan selanjutnya. Menciptakan rasa kekeluargaan dan silaturahim karena dengan melaksanakan upacara Baayun Maulud, maka seluruh keluarga dan masyarakat dapat berkumpul memeriahkannya. Sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur, tapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Terakhir mewariskan dan mengenalkan tradisi Banjar kepada generasi muda penerus bangsa.
Dengan demikian, Upacara Adat Baayun Maulud atau Baayun Anak sudah menjadi salah satu simbol pertemuan antara tradisi dan ajaran anak. Mengayun anak, jelas sebuah tradisi lokal yang dilakukan masyarakat Banjar dan Dayak secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang untuk menidurkan anak. Ritual ini juga sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. (*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jadwal perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 berantakan. Pemicunya adalah jadwal seleksi kompetensi dasar (SKD) yang molor. Akibatnya, tahapan seleksi berikutnya ikut molor.
Seperti diketahui, sesuai jadwal seleksi CPNS 2018, SKD seharusnya berlangsung pada 26 Oktober hingga 17 November. Namun, kemarin (17/11) Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan bahwa ujian SKD masih berjalan. “Masih ada jadwal SKD sampai 21 November,” ucap Ridwan kemarin.
Dia mengatakan tidak memiliki data resmi instansi mana saja yang sampai kemarin belum menjalankan SKD. Dia hanya ingat beberapa instansi yang masih melaksanakan SKD. Salah satunya Pemerintah Kota Tual, Maluku.
Ridwan menjelaskan, sampai saat ini belum ada instansi mana pun yang mengumumkan kelulusan SKD dan melaju ke fase seleksi kompetensi bidang (SKB). Kalaupun ada peserta yang berhasil melampaui nilai SKD, yang bersangkutan tidak berarti otomatis lulus seleksi CPNS.
Sebab, menurut dia, dalam seleksi CPNS, pemerintah tetap memberlakukan SKB untuk bidang masing-masing. Nanti nilai SKD dan SKB diakumulasikan. Bobot nilai SKD 40 persen dan SKB 60 persen.”Tahap SKB wajib ada. Namun, jadwalnya tengah disusun,” terang dia.
Molornya pelaksanaan SKD otomatis mengubah rangkaian di belakangnya. Semula, SKB dijadwalkan dilaksanakan pada 22-28 November. Karena pelaksanaan SKD baru selesai pada 21 November, otomatis jadwal SKB mundur beberapa hari.
Ridwan menambahkan, ada sejumlah penyebab molornya SKD. Misalnya, sejumlah instansi membutuhkan waktu lama untuk mengumumkan kelulusan seleksi administrasi. Pelamar CPNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak ikut tahap SKD. Kemudian, pengaturan jadwal pelaksanaan SKD juga membutuhkan waktu.
Meski begitu, menurut Ridwan, secara umum pelaksanaan SKD lancar. Pada awalnya memang sempat ada keluhan soal mundurnya jadwal akibat ketidaksiapan infrastruktur.
Namun, kemudian seleksi berangsur lancar. Terkait dengan soal ujian SKD yang sulit, Ridwan menganggapnya sebagai keluhan peserta.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida mengungkapkan, banyak catatan yang pihaknya temukan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS. Salah satunya terkait dengan passing grade atau ambang batas SKD yang semestinya diturunkan dengan standar kumulatif, tidak berbasis subkomponen. Saran tersebut sudah disampaikan kepada Kemen PAN-RB. “Dan ini insya Allah diakomodasi dalam kebijakan Men PAN-RB,” katanya kemarin.
Terkait passing grade, pemerintah daerah masih akan menunggu secara resmi kebijakan sistem rangking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018. “Sampai kini kami belum dapat info resmi kebijakannya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, English Nainggolan menjawab Sumut Pos, Minggu (18/11).
Menurutnya seluruh kebijakan tersebut termasuk dalam implementasinya nanti, adalah domain dan wewenang dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CASN 2018.
“Yang merumuskan kebijakan di Panselnas. Panselnas pasti sudah punya data seluruh Indonesia. Pihaknya hanya akan mengikuti kebijakan tersebut. Untuk itu kami juga masih menunggu seperti apa bentuk regulasi resminya,” ujarnya.
Senada, Kepala BKD Setdaprovsu, Kaiman Turnip menyebutkan, kebijakan tersebut belum bisa diterapkan kalau tidak ada regulasi resmi yang sudah dilampirkan menjadi perundang-undangan negara. “Belum bisa harus ada regulasinya sebagai dasar,” katanya.
Pihaknya juga mengaku baru mengetahui kabar itu dari pemberitaan di media massa. Artinya belum ada secara resmi disampaikan oleh pemerintah pusat atas kebijakan baru dimaksud. “Kita tunggulah dulu, saya sudah sampaikan sebelumnya kalau tidak mau mengomentari lebih jauh sebelum menerima kebijakan ini secara resmi,” katanya.
Ditanya tentang kabar kebijakan opsi rangking tersebut, peserta ujian SKD yang gagal sebelumnya menyambut gembira. Menurut Andri Kurniawan, dirinya berharap implementasi opsi rangking nantinya akan membawa ia bisa mengikuti tahapan CASN selanjutnya. “Alhamdulillah kalau akhirnya memakai sistem rangking. Semoga saja saya bisa lulus dan mengikuti SKB (Seleksi Kompetensi Bidang),” katanya.
Setali tiga uang, Joandro Parulian Lubis pun mengaku senang kalau pemerintah bakal menerapkan sistem rangking ini. Ia optimis melalui penilaian peringkat membuat peluangnya lulus ke tahap selanjutnya kian terbuka lebar.
“Karena dari ketiga bidang yang diujikan waktu SKD, passing grade saya hanya kalah di tes karakteristik pribadi (TKP). Sementara dua bidang lainnya skor saya melewati ambang batas penilaian,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akhirnya, memilih opsi rangking menyusul rendahnya angka kelulusan peserta SKD karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, alternatif solusi dengan sistem rangking diterapkan, karena dikhawatirkan banyak formasi yang kosong akibat banyaknya peserta seleksi yang tidak lolos passing grade. Terutama posisi guru dan tenaga kesehatan yang banyak dibutuhkan.
Sementara, pihaknya tidak mau menurunkan passing grade, karena dikhawatirkan akan merekrut Apartur Sipil Negara (ASN) yang tidak berkualitas. “Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya? Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana.
Formasi ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak-anak. Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu,” katanya saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11).
Kalau passing grade diturunkan, menurutnya, berpeluang dapatnya PNS yang elek-elek (jelek-jelek, Red). “Balik lagi ke guru yang tidak berkualitas. Apakah kita mau anak-anak kita diajar oleh guru-guru yang tidak berkualitas? Nggak mau, siapa yang mau?. Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan. Tapi anak-anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali,” katanya.
Dengan begitu, peserta seleksi yang tidak lolos passing grade akan dirangking sesuai dengan nilai yang diperoleh. Selanjutnya akan ditentukan peserta yang lolos SKD, meskipun tidak mencapai passing grade. “Kemudian kita lakukan perangkingan di sana. Yang jumlahnya tinggi-tinggi ini berapa orang sih, untuk mengisi formasi-formasi yang kosong itu. Itu ‘kan tidak mengurangi passing grade. Artinya kita tidak menurunkan kualitas PNS-nya gitu,” ungkapnya.
Proses rangking peserta seleksi CPNS nantinya akan menunggu peserta seleksi yang lulus murni atau peserta yang memenuhi passing grade. Penentuan kelulusan peserta melalui proses rangking disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Yakni berjumlah minimal tiga kali formasi yang tersedia.
“Kita harus lihat dulu yang lulus murni harus seberapa banyak. Katakanlah ada tiga jabatan, lulus murni ada sembilan orang. “Kan udah penuh. Tidak diperlukan lagi. Tapi misalnya dari tiga jabatan itu ada lima orang yang lulus murni, berarti dia butuh orang orang lagi. Tapi yang empat orang ini menunggu yang lima orang itu selesai dulu prosesnya,” katanya.
Sampai saat ini, regulasi sistem rangking ini masih dibahas di pemerintah pusat. “Tadi malam (aturannya) baru tanda tangan, belum baca lagi. Kalau sudah ditandatangani akan masuk lembaran negara. Jadi mungkin Senin baru efektif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan, keputusna pemerintah menjadikan sistem urutan atau ranking dalam penilaian kelulusan CASN dinilai dapat menurunkan grade atau kompetensi lulusan. Karena itu negara dihadapkan tetap memasang standar kualitas seperti passing grade dengan berbagai pertimbangan.
Nezar Djoeli menyebutkan pelaksanaan ujian CASN sudah cukup bagus. Begitu juga memasang batas passing grade yang terlalu tinggi dibanding kemampuan peserta, bertujuan agar hasil seleksi memunculkan nama-nama berkualitas untuk ditempatkan sebagai aparat pemerintahan. Muaranya tercipta pemerintah yang berkualitas sebagian diharapkan.
“Tetapi juga masih harus ditangani secara intensif soal standarisasi penerimaan. Sehingga kalau kemudian standard ini diturunkan berarti pemerintah memaksakan agar kuota CASN terisi. Tetapi tentu tidak akan maksimal kualitasnya,” ujar Nezar, Minggu (18/11).
Menurutnya yang perlu ditekankan adalah peserta/calon peserta ujian yang harus memacu diri agar kemampuannya meningkat. Sehingga passing grade yang dipasang bisa dicapai. Meskipun diakuinya, agak sulit untuk mencapai itu, namun mau tidak mau generasi aparatur pemerintahan harus lebih baik dan handal di masa mendatang.
“Dengan standarisasi yang jelas, maka ASN yang ada dan melayani masyarakat di masa mendatang jauh lebih baik dari saat ini. Tanpa itu, kita tidak tahu bagaimana pelayan masyarakat bisa lebih berkualitas dari sekarang,” katanya.
Senada disampaikan Anggota Komisi A DPRD Sumut Ikrimah Hamidy. Menurutnya dengan sistem ranking, nilai positifnya adalah kuota yang dibutuhkan untuk satu formasi ala dapat terpenuhi. Sebab siapapun bisa lulus jika nilainya tertinggi diantara pelamar yang lain.
“Negatifnya tentu kapasitas kelulusan itu tidak sama. Sebab antara peringkat satu, dua, tiga dan empat, misalnya, bisa saja perbandingannya terallu jauh. Jadi tidak ada standar penilaian seperti passing grade,” sebutnya.
Karena itu pula dirinya melihat bahwa kebijakan mengubah ketentuan kelulusan dari menggunakan passing grade ke sistem ranking, ada unsur politis. Sebab tahun politik menjelang Pileg dan Pilpres, tentu aturan yang populis biasanya menjadi pilihan penting. Sebab untuk hasil seleksi beberapa waktu lalu, banyak yang harus gugur bahkan ada yang tidak memenuhi kuota formasi.
“Bagi yang tidak lulus, tentu dampaknya adalah mereka akan kecewa kepada pemerintah yang memasang standarisasi tinggi. Sehingga ini secara politik, akan mengurangi rasa simpati masyarakat khususnya bagi peserta yang dinyatakan gagal,” jelasnya.
Karena itu, menurutnya pemerintah harus konsisten terhadap keputusan dan aturannya. Meskipun sistem passing grade yang lalu membuat banyak peserta gugur, namun masih ada peluang jika sistem yang sama dilakukan ulang namun melalui proses tes atau uji coba.
“Sebaiknya tetap saja menggunakan standarisasi untuk penentuan kelulusan. Tetapi ujiannya dibuat ulang dengan kualitas (kesulitan) yang sama. Sebelumnya mereka (calon peserta) diberikan semacam uji coba dulu agar ada kesiapan mereka. Setidaknya peserta itu belajar dulu,” pungkasnya. (prn/bal)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) dikabarkan sudah menetapkan besaran Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019, sebesar Rp2,9 juta. Namun, penetapan UMK tersebut ternyata dilakukan secara diam-diam di lantai dua Hotel Grand Kanaya Jalan Darussalam, Rabu (14/11) lalu.
Penetapan itu dilakukan usai rapat pembahasan secara internal oleh Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Hannalore Simanjuntak, dan pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Medan. Bahkan, dalam penetapan itu diwarnai aksi walk out kelompok buruh karena tidak sepakat besaran penetapan UMK tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Al Rahman tak memungkiri, pada saat rapat pembahasan bersama Depeda langsung menetapkan besaran UMK 2019. Dan, diakuinya juga kalau jumlah UMK yang ditetapkan tidak disepakati oleh serikat buruh.
“Dewan Pengupahan itu terdiri dari 35 orang yang tergabung dari berbagai unsur. Memang 10 orang dari buruh tidak sepakat, bukan berarti yang lain tidak bisa menetapkan. Sebab, aturannya diperkenankan melakukan voting,” ujar Wiriya, Minggu (18/11).
Pun begitu, sayangnya Wiriya enggan menyebut berapa besaran UMK Medan 2019. Alasannya, nanti akan diumumkan Dewan Pengupahan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja nantinya.
“Saya sama sekali tidak terlibat di sana, jadi tidak pas saya yang sebutkan angkanya. Kalau saya beritahu angkanya, akan muncul pertanyaan baru, kenapa segitu jumlahnya dan apa pertimbangannya? Makanya, lebih baik ditanya sama yang orang yang lebih berwenang,” kata Wiriya.
Sedangkan adanya penolakan dari serikat buruh saat rapat, Wiriya mengaku hal itu selalu terjadi setiap tahun. “Selalu ada tarik ulur antara serikat buruh dan pengusaha. Buruh tentu mau besar, tapi pengusaha ada pertimbangan sendiri. Untuk itu, pemerintah ada di tengah,” tukasnya.
Sementara, Ketua Depeda Medan Harun Sitompul tak menampik bahwa UMK 2019 telah ditetapkan. Namun, Harun terkesan buang badan ketika ditanya berapa nominal yang ditetapkan. “Untuk jumlahnya langsung kepada kepala dinas tenaga kerja (Hannalore) ya, saya mohon maaf sebelumnya,” kata Harun yang dihubungi dan buru-buru memutus sambung selulernya.
KENA OTT
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
KENA OTT Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses pada laman acch.kpk.go.id, kader Partai Demokrat itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 9 Juni 2018.
Dalam LHKPN tertulis, Remigo memiliki harta harta kekayaan senilai Rp43,7 miliar. Kekayaannya itu menurun dari laporan sebelumnya pada 23 Maret 2016 lalun
Remigo memiliki harta kekayaan senilai Rp54,4 miliar.
Kekayaannya itu didominasi oleh kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai Rp41,6 miliar. Bahkan Remigo memiliki 18 aset berupa tanah dan bangunan. Aset tersebut tersebar di beberapa daerah yakni Jakarta Selatan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Selain itu, dia juga memiliki harta harta bergerak lainnya seniali Rp505 juta, lalu surat berharga Rp1,19 miliar, serta setara kas Rp398 juta. (rdw/JPC)
KENA OTT
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
KENA OTT Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan, Minggu (18/11). Kasusnya terkait penerimaan fee pelaksanaan proyek. Remigo yang menjadi kepala daerah ke 104 yang ditetapkan tersangka oleh KPK, diduga menerima Rp550 juta.
KETUA KPK, Agus Rahardjo mengatakan, dalam OTT ke-27 sepanjang tahun ini, pihaknya menetapkan tiga tersangka. Selain Remigo, ada pula Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), David Anderson Karosekali, dan Hendriko Sembiring (pihak swasta rekanan proyek). Ketiganya disangka sebagai penerima suap dalam kasus ini.
‘’Kami masih akan mengembangkan ini terkait dengan para pihak yang diduga juga dapat dimintai pertanggungjawaban,” kata Agus di gedung KPK Jakarta, kemarin.
Pihak yang dimaksud Agus terkait dengan pihak pemberi suap. Sampai tadi malam, pemberi suap dalam kasus tersebut belum diungkap oleh KPK.
Agus menjelaskan, uang fee Rp150 juta yang menjadi barang bukti diduga berasal dari mitra yang sedang mengerjakan proyek di lingkungan kabupaten yang diresmikan pada 2003 tersebut. Remigo diduga memerintahkan para kepala dinas untuk “mengamankan” semua proyek-proyek yang dikerjakan. “Diduga RYB (Remigo) menerima pemberian-pemberian lainnya melalui perantara,” ungkap Agus.
KPK mengindikasi duit fee lain yang diterima Remigo melalui orang dekatnya sebelum OTT kemarin. Totalnya sebesar Rp 550 juta. Perinciannya, Jumat (16/11) sebesar Rp 150 juta, dan Sabtu (17/11) sebesar Rp 250 juta, serta Rp 150 juta.
Yang menarik, uang itu diduga digunakan untuk kepentingan pribadi bupati. Salah satunya untuk “mengamankan” kasus yang melibatkan istri bupati, Made Tirta Kusuma Dewi yang saat ini sedang ditangani penegak hukum di Medan.
Agus menuturkan, tim telah mengamankan sedikitnya enam orang dalam giat yang dilakukan di Jakarta dan Medan. Selain Bupati Pakpak Barat, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta. Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan empat orang di Medan.
“Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum terhadap pihak yang diamankan tersebut,” kata Agus.
Sementara itu, Remigo kemarin sama sekali tidak mau berkomentar. Dia tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.33.Kepala daerah yang ditangkap di Kota Medan itu dikawal Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap saat masuk ruang pemeriksaan. Ia mengenakan jaket berwarna biru gelap dan celana jeans serta sepatu pantofel hitam.
Akan Dipecat Kader Demokrat
Terkait penangkapan Remogo, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mengatakan, siap memberikan sanksi.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, sejauh ini informasi penangkapan hanya diketahui dari media. Menurut Imelda, belum ada laporan langsung dari DPD Demokrat Provinsi Sumatera Utara.
“Namun, jika benar Bupati Pakpak Bharat yang tertangkap OTT, tentu kami prihatin. Karena yang bersangkutan tercatat sebagai kader kami dan Ketua DPC Pakpak Bharat,” kata Imelda dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/11/2018).
Selanjutnya, DPP Partai Demokrat akan menghormati proses hukum dan menunggu penjelasan lebih rinci dari KPK. Menurut Imelda, di internal partainya ada mekanisme yang disepakati setiap kader yang maju dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah. Kesepakatan itu terkait pakta integritas.
“Secara internal ada mekanisme partai yang ditanda tangani setiap kader yang maju pencalegan atau Pilkada terkait pakta integritas. Sanksi pemberhentian bisa dilakukan Dewan Kehormatan Partai jika seorang kader melakukan tindakan korupsi karena melanggar pakta integritas,” pungkasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain, mengatakan sangat menyayangkan dan sangat menyesali terjadinya tindakan OTT terhadap kader mereka. Sebab, dalam banyak kesempatan, selalu diingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hokum yang merugikan banyak pihak.
Baik kepada partai maupun masyarakat, tindakan tersebut memperburuk citra partai secara keseluruhan.“Kita berulang kali sampaikan kepada semua kader. Jangan sampai merugikan partai, apalagi sampai menyakiti hati rakyat,” ujar Herri, Minggu (18/11).
Dari kasus ini, Herri menegaskan pihaknya menyerahkan persoalan tersebut pada proses hukum yang berlaku. Seluruhnya mereka percayakan kepada KPK sebagai lembaga yang diharapakan menegakkan keadilan. Dengan demikian, apa yang menimpa Remigo, tidak akan ada campur tangan Partai Demokrat terutama dalam mengawal atau memberikan bantuan dan dukungan.
“Dengan demikian, terjadinya OTT, otomatis kita akan lakukan pemecatan langsung kepada kader partai. Sesuai dengan fakta integritas yang kita lakukan,” katanya.
Setiap kader yang tertangkap korupsi, kata Herri, berdasarkan fakta integritas yang ditandatangani seluruh kader khususunya pejabat atau anggota dewan, yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Sehingga dalam hal ini, jelas tidak ada upaya hukum diberikan kepada Remigo.”Kita berterimakasih kepada KPK atas kejadian ini, untuk membersihkan kader-kader Demokrat yang telah melanggar hukum,” ujarnya.
Selain itu, dirinya juga berharap apa yang menimpa Bupati Pakpak Bharat tersebut dijadikan pelajaran berharga bagi kader lainnya di Sumut. Karena itu, pihaknya juga segera menyiapkan pengganti Remigo dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat. Sedangkan untuk kursi Bupati, belum ada pembicaraan ke arah itu.
Ketua DPP PD Jansen Sitindaon mengatakan, Partai Demokrat masih menunggu penjelasan KPK terkait OTT Remigo. “Kepastiannya kita tunggu keterangan resmi dari KPK ya. Namun jika benar yang ditangkap itu adalah Remigo Berutu, benar dia adalah Ketua DPC kami di Kabupaten Pakpak Bharat,” kata Ketua DPP PD Jansen Sitindaon saat dikonfirmasi, Minggu (18/11).
Jansen menyayangkan perilaku Remogo sehingga terjerat KPK. Jika KPK telah mengumumkan penangkapan Remigo, Jansen menyebut partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu siap melayangkan sanksi pemberhentian.
“Kami tentu sangat menyayangkan apa yang dia lakukan ini. Dan pada kesempatan pertama pasca nanti status resmi dari KPK keluar, pasti kami akan segera mengambil tindakan untuk berhentikan. Tak ada keraguan sedikit pun terkait itu karena memang itulah bunyi pakta integritas di Demokrat yang ditandatangani oleh seluruh kader,” jelasnya.
Sempat Dukung jokowi
Sehari sebelum ditangkap KPK, Remigo Yolanda Berutu sempat menghadiri acara pelantikan relawan Galang Kemajuan (GK) Jokowi Provinsi Sumatera Utara di Hotel Danau Toba Internasional, Medan, Jumat (16/11) malam. Remigo didaulat sebagai Ketua GK Jokowi Sumut.
Seyogyanya, Remigo berdiri dan menerima pataka dari Ketua Umum GK Jokowi, Kelik Wirawan Widodo. Namun, saat pelantikan, Ketua DPC Pakpak Bharat Partai Demokrat itu hanya duduk di kursi undangan. Dengan mengenakan kemeja motif kotak-kotak berwarna oranye abu-abu yang dipadu jeans biru, Remigo duduk paling depan bagian tengah.
Dikabarkan, Remigo enggan menerima pataka secara langsung lantaran terganjal izin dari Gubernur Sumatera Utara. Sebab, cuti berkampanye belum dikeluarkan. Oleh karena itu, dengan terpaksa dia diwakilkan oleh Wakil Ketua I Benyamin Winata.
“Remigo tidak bisa tampil langsung karena mempertimbangkan posisinya sebagai bupati,” ujar Ketua Umum GK Jokowi, Kelik Wirawan Widodo saat diwawancarai seusai melantik kemarin.
Sekaitan dengan pelantikan relawan Galang Kemajuan (GK) Jokowi tersebut, Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta kedua hal tersebut tak dikaitkan.
“Hukum adalah satu badan sendiri yang independen yang tidak boleh diganggu gugat sebagai wujud komitmen kita kebersamaan di depan hukum dan prinsip hukum adalah suatu yang independen. KPK saya kira bekerja profesional,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, kepada wartawan, Minggu (18/11).
Menurut Karding, kasus yang menjerat Remigo tak tepat jika dikaitkan dengan dukungan terhadap Jokowi. Ia mengatakan Jokowi tak ikut campur dalam persoalan hukum.
“Dukungan deklarasi ke Pak Jokowi itu bagian dari apresiasi dia sebagau bupati akan keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh Pak Jokowi. Tapi di sisi lain urusan OTT itu pribadi yang saya kira tidak bisa dihubung-hubungkan atau dikaitkan dengan TKD atau TKN, karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pak Bupati,” ujarnya.
“Pak Jokowi selama ini justru sangat tegas terhadap urusan hukum bahwa siapapun yang kena masalah hukum, maka tentu tidak akan mendapatkan pembelaan dari Pak Jokowi, karena secara prinsip kami tidak mau mencampuri urusan hukum,” imbuh Karding.
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu yang ditangkap KPK atas dugaan suap proyek di Dinas PUPR baru saja mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk 2019.
Soal dukungan itu dibenarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin.
Remigo ikut deklarasi pro-Jokowi pada Sabtu (17/11) kemarin, meski dia adalah Ketua DPC Partai Demorat Pakpak Bharat. (tyo/agm/jpg/prn/ris/bal/rdw/aim/JPC)
KENA OTT
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
KENA OTT Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu (kanan) saat tiba di gedung KPK Jakarta, Minggu (18/11). Politikus Partai Demokrat itu diamankan KPK seusai terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
PAKPAK BHARAT, SUMUTPOS.CO – Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi Damanik mengatakan, roda pemerintahan di Pakpak Bharat akan dijalankan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Sahat Banurea dengan status sebagai pelaksana harian (Plh) bupati. ”Kami sudah kontak ke Kemendagri, katanya Senin (19/11), baru diteken Mendagri pengangkatan Sekdakab Pakpak Bharat sebagai Plh bupati,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (18/11).
Jumsadi menjelaskan, Plh Bupati Pakpak Bharat mendesak karena jabatan wakil bupati pun lowong sejak ditinggalkan Maju Ilyas Padang yang meninggal dunia Februari 2018. Pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Plh bupati untuk tetap jalannya pemerintahan di Pakpak Bharat. “Ini penting agar masyarakat tetap mendapatkan layanan pemerintahan,” katanya.
Pemprovsu sendiri sejauh ini masih memantau perkembangan di KPK, seperti penetapan status hukum Bupati Remigo Yolanda Berutu. “Lalu jika sudah ada penetapan tersangka, berarti Bupati Remigo berhalangan sementara atau nonaktif,” katanya.
Kemudian jika pada prosesnya di pengadilan nanti berujung pada vonis bersalah atau bupati terbukti bersalah dan berkekuatan hukum tetap, maka penunjukan kepala daerah dilakukan melalui ketentuan yang ada, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 dan pasal 66.
Pihaknya mengimbau warga Pakpak Bharat khususnya dan warga Sumut umumnya tetap tenang akan proses pemerintahan di Pakpak Bharat paskapenangkapan Bupati Remigo Yolanda Berutu dalam OTT KPK di Medan pada Sabtu (17/11) malam.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, Mekanisme pengisian jabatan bupati dalam hal ini, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c. “Maka otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai Plt bupati, sampai inkrah putusan pengadilan, kita hormati proses hukum yang berjalan,” katanya.
Namun, sehubungan jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong juga karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka langsung ditunjuk Plh bupati. “Hari ini juga (Minggu), sekda jadi pelaksana harian. Plh diangkat sampai ada penjabat bupati. Penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya maka langkah berikutnya segera Gubsu mengajukan kepada Mendagri Pj bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, “ katanya.
Selain itu, terhadap kekosongan Wabup Pakpak Bharat, pihaknya imbau parpol pengusung bersepakat mengusulkan 2 nama untuk selanjutnya dipilih 1 orang dalam rapat paripurna DPRD sesuai pasal 174 UU Nomor 10/2016 tentang pemihan gubernur, bupati dan wali kota. “Dengan demikian dipastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumut tetap berjalan normal sebagaimana adanya,” kata Bahtiar.
Bahtiar sangat prihatin dengan terulangnya kembali deretan kepala daerah yang OTT KPK. “Kita tentunya sangat prihatin dengan terulang lagi terjeratnya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, dalam hal ini terkenanya OTT Bupati Pakpak Bharat. Padahal Mendagri tak bosan-bosannya selalu ingatkan hampir setiap pertemuan apapun tentang area rawan korupsi” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, tadi malam.
Bahtiar menyampaikan, mendukung penuh langkah komisi antirasuah supaya dilakukan pembersihan setiap praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan. “Kita setuju KPK melakukan penegakan hukum pejabat negara di pusat dan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Indonesia yang dengan penduduk sekitar 263 juta kita yakini masih banyak warga negara siap jadi kepala daerah/wakil kepala daerah dan pegawai negara yang baik serta berintegritas,” pungkasnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasil imbang dramatis dengan skor 3-3 yang diraih PSMS atas Madura United di Stadion Teladan, Sabtu (17/11) tetap disyukuri PSMS. Selain satu poin yang bisa diselamatkan setelah tertinggal tiga gol, beberapa pemain menunjukkan grafik performa yang meningkat.
Salah satu yang menonjol adalah striker asal Brasil, Felipe Martins dos Santos. Pada laga itu PSMS yang sempat tertinggal tiga gol lewat Munhar, Asep Berlian dan Engelbert Sani berhasil comeback. Berawal dari dari gol Frets Butuan, Antoni dan terakhir Felipe menjadi pahlawan.
Istimewanya gol dicetak lewat tendangan salto. Itu menjadi gol keempat Felipe untuk PSMS. Felipe menegaskan mengalahkan Madura United adalah pertandingan yang luar biasa, di saat timnya tertinggal tiga gol dan berhasil menyamakan kedudukan.
“Pelatih menerapkan strategi yang berbeda pada babak kedua. Kami masuk lapangan dengan sangat kuat. Hasil ini adalah seri rasa kemenangan. Terima kasih kepada suporter dan pendukung PSMS, tanpa mereka, kami para pemain tidak akan bisa meraih hasil itu di lapangan,” ungkapnya, Minggu (18/11).
Ini menjadi kedua kali beruntun Felipe mencetak gol. Sebelumnya dia membobol gawang Persib. Felipe berharap gol-golnya tetap tercipta hingga akhir musim atau empat laga sisa. Terpenting, tentu soal bagaimana mempertahankan tim tetap di Liga 1.
“Harapan saya klub bisa tetap bertahan di Liga 1. Saya percaya dan yakin kami akan bisa mewujudkan itu. Kami akan menyelesaikan empat pertandingan sisa (lawan Persipura, Persebaya, PS Tira, PSM) tanpa kalah, kami lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, di tengah konsentrasi tim menyelematkan klub dari jurang degradasi, ada satu pemain yang terus berjuang untuk sembuh dari cedera parahnya, yaitu Suhandi.
Felipe dan seluruh skuadpun mendoakannya. Bahkan, itu ditunjukkan Felipe dan Reinaldo Lobo di Stadion Teladan dengan membentangkan kaos bergambar Suhandi dan bertuliskan, ‘Semangat!! Super Suha 29’. “Itu bentuk silidaritas untuk teman kami yang menderita cedera serius, Suhandi. Itu adalah bentuk semangat agar dia tetap kuat,” ujarnya.
Sementara itu Pelatih PSMS, Peter Butler mengatakan, meski gagal menang, timnya layak dapat kredit. “Kalau sebelumnya kami seri dan hari ini menang, semua orang pasti senang. Tapi kami menang (lawan Persib) dan sekarang seri. Kalau kami kalah 4-0 orang pantas kecewa, tapi kami berhasil mengejar tiga gol. Mereka berkualitas, tapi kami punya karakter dan komitmen untuk fight. Mungkin pemain sedikit capek, tapi kami harus evaluasi. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini,” ujarnya.
Satu poin itu membuat PSMS turun kembali ke posisi juru kunci. Namun dengan tabungan satu laga dan selisih poin yang rapat hingga peringkat ke-14, kans PSMS bertahan masih terbuka.
Ke depan PSMS akan berkonsentrasi untuk laga kontra Persipura. Itu menjadi laga nostalgia bagi Peter Butler. Sebelumnya dia pernah menangani Mutiara Hitam, julukan Persipura, selama lima bulan. (don)
istimewa
BERSAMA: Peserta kursus pelatih C AFC bersama pengurus Asprov Sumut, perwakilan KONI, dan instruktur.
istimewa BERSAMA: Peserta kursus pelatih C AFC bersama pengurus Asprov Sumut, perwakilan KONI, dan instruktur.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 24 pelatih mengikuti kursus pelatih lisensi C AFC yang digelar Asprov PSSI Sumut di Universitas Sumatera Utara, pada 17-29 November. Ini merupakan kali kedua Asprov PSSI Sumut pimpinan Kodrat Shah menggelar kursus kepelatihan yang sama. Di antara para peserta terdapat beberapa eks PSMS seperti Yudhi Ramanda, Azuan Lubis, dan lainnya.
Kursus dibuka resmi Ketua Asprov PSSI Sumut diwakili Exco Drs H Hendra DS di Aula LPPM USU, Jumat (16/11) malam. Hadir Exco Asprov PSSI Sumut lainnya Prof Fidel Ganis Siregar, Ricky Fahreza Syafi’i, Sri Radrida Lubis, unsur pengurus Muhammad, Datuk Selamat Ferry, M Khaidir, dan Muhammad Zaeinizen.
Hendra DS mengaku bersyukur Asprov PSSI Sumut kembali mendapat kepercayaan PSSI Pusat menggelar kursus pelatih C AFC.Dari kegiatan ini diharap dapat meningkatkan kualitas pelatih.
“Dengan SDM pelatih yang lebih berkualitas, kita harapkan ke depan Sumut dapat kembali menjadi gudangnya atlet sepakbola andal seperti pada era 1970-an. Teman-teman pelatih juga dituntut seperti ilmuan yang mampu menemukan formulasi baru dalam kepelatihan,” ucap Hendra.
Sebelumnya, Rektor USU Prof Runtung diwakili WR II Prof Dr dr Fidel Ganis Siregar sangat mendukung upaya pembinaan yang dilaksanakan Asprov PSSI Sumut khususnya bidang SDM kepelatihan. Walaupun USU tidak memiliki fakultas khusus bidang keolahragaan, Rektor USU sangat antusias membina sepakbola.
“Rektor USU sangat antusias. Rektor menilai sepakbola bisa mempersatukan bangsa dan negara,” ucap Fidel.
Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi Lubis diwakili Ketua II H Sakiruddin MM mengapresiasi pelaksanaan kursus C AFC itu.
Yudi Suryata selaku instruktur kursus bersama Dr Emral Abbus mengingatkan peserta untuk tidak sekadar mengejar ijazah semata. “Indonesia, satu dari 4 negara di Asia yang dapat nilai bagus dari FIFA karena mampu membangun kurikulum sepakbola dari usia dini, Filanesia. Meningkatkan SDM pelatih untukmeningkatkan kualitas sepakbola Indonesia,” ucapnya.
Ketua Panitia Ir Fityan Hamdy yang juga Sekum Asprov PSSI Sumut menyebutkan kursus ini diikuti 24 peserta dengan rincian 18 peserta dari Sumut, 4 dari Aceh, dan 2 dari Yogyakarta. (don)
