MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perwakilan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI memenuhi panggilan Ombudsman Perwakilan Sumut. Kehadiran mereka untuk memberikan klarifikasi terkait tundingan pemotongan dana yang diterima peserta PKH .

Ilham merupakan perwakilan BRI, bersama Pendamping PKH Kemensos, Parningotan Harahap, Erwin Sidabutar dan Rinaldy Sitorus. Mereka datang ke Kantor Ombudsman Perwakilan Sumut di Jalan Mojopahit, Medan, Rabu (14/11) siang.

Dalam klarifikasi tersebut, Parningotan membantah telah terjadi pemotongan dana PKH Kemensos diterima peserta yang merupakan warga miskin dan lanjut usia (Lansia). Dengan dana diberikan Rp390 ribu pada tahap ke-4 di tahun 2017, sesuai dengan skema yang berlaku.

“Penyaluran tahap IV tahun 2018 terjadi karena adanya penyesuaian anggaran yang tersedia di Kementrian Sosial,” kata Parningotan di hadapan Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.

Parningotan mengungkapkan, penyesuaian anggaran itu sesuai dengan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos No : 606/SK/LJS.JSK.TU/09/2018.”Keputusan itu sudah disosialisasikan kepada penerima manfaat PKH,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar memberikan apresiasi atas respon mereka atas klarifikasi tersebut. Termasuk, BRI sudah memberikan klarifikasi soal penyaluran PKH yang sesuai dengan prosedur.

“Kalau memang ada kebijakan dari Kementrian Sosial (Kemensos), harusnya disosialisasikan. Kenapa sampai ada pengaduan ke Ombudsman, berarti informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sampai,” tutur Abyadi saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Abyadi menjelaskan, klarifikasi ini, dengan kesimpulan bahwa pendamping PKH minim memberikan informasi dan sosialisasi terhadap dana yang diberikan pada tahap keempat.”Saya kira ini hanya persoalan penjelasan kepada masyarakat penerima manfaat PKH yang kurang.

Mestinya, masyarakat penerima manfaat PKH ini harus diberi penjelasan yang benar, terang benderang, seterang terangnya. Karena masyarakat penerima manfaat PKH ini terdiri dari berbagai latar belakang. Karenanya, perlu ekstra untuk penjelasan kepada masyarakat,” jelas Abyadi.

Apalagi, Abyadi mengungkapkan ada penerima manfaat dari kelompok Lansia tidak memahami tentang prosedur pencairan PKH. Dengan itu, Ombudsman mendorong untuk pihak terkait memberikan informasi yang jelas.”Kalau masyarakat mendapat penjelasan yang terang benderang, saya kira, tidak akan ada misinformasi. Tidak akan ada kesimpangsiuran informasi,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan atau HO, masih terus berproses. Kini, tahapannya memasuki tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menyatakan, potensi hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) dengan tidak diberlakukannya lagi retribusi tersebut mencapai hingga Rp19 miliar. Namun demikian, kontribusi retribusi itu terhadap PAD Kota Medan cenderung relatif sama atau stabil setiap tahunnya antara 0,89 hingga 1,28 persen.

“Pada tahun anggaran 2017, kontribusinya 0,94 persen. Sedangkan 2016, meningkat 1,28 persen. Lalu, 2015 kontribusinya 0,89 persen, 2014 sebesar 0,93 persen dan 2013 mencapai 1,27 persen,” ujar Akhyar saat menyampaikan nota jawaban pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Rabu (14/11).

Ia mengaku, secara detail bisa disampaikan bahwa penerimaan retribusi HO sejak 2013 hingga 2017 sebagai berikut. Target tahun 2013 sebesar Rp15,2 miliar dengan realisasi Rp16,1 miliar. Tahun 2014 target Rp15,2 miliar, realisasi Rp16,3 miliar, 2015 target Rp16,6 miliar dan Rp17,9 miliar. Sedangkan 2017, target Rp19,1 miliar dengan terealisasi Rp9,18 miliar. “Untuk meningkatkan PAD, maka dilakukan secara terus-menerus pembenahan dan peningkatan pelayanan perizinan,” katanya.

Disebutkan Akhyar, setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 19/2017 tertanggal 15 Juli 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Medan masih memungut izin tersebut. Namun, tertanggal 18 September 2017 sudah tidak lagi dikutip. “Pencabutan Perda itu sebetulnya mempermudah investasi. Namun, diakui memang dampaknya ada pengurangan pendapatan PAD,” pungkasnya.

Kepala Dinas PMPTSP Medan Purnama Dewi mengakui, realisasi retribusi HO tahun 2017 yang diperoleh relatif kecil sebesar Rp9,18 miliar. “Memang penerimaan retribusi tahun lalu tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan karena izin HO tidak diperoleh secara penuh. Sebab, penerimaannya hanya dilakukan sampai pertengahan September tahun lalu,” ungkap Purnama.

Dijelaskan Purnama, tidak dipungutnya lagi retribusi HO berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/223 tertanggal 15 Juli. Kemudian, Surat Edaran Mendagri tersebut dilanjutkan dengan Instruksi Wali Kota Medan tertanggal 18 September tentang larangan penyelenggaraan retribusi izin HO. “Jadi, semenjak adanya kebijakan baru tersebut maka terhitung 18 September 2017 kami tidak lagi memungut retribusi itu,” akunya.

Sebelumya, Anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan, Paul Anton Mei Simanjuntak mengatakan, dengan dicabutnya aturan tersebut, maka otomatis Pemko Medan akan kehilangan atau kekurangan PAD. “Berapa besar potensi penerimaan PAD Kota Medan dari sektor tersebut hilang, hal ini harus dijelaskan Pemko Medan,” ungkap Paul saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Untuk itu, sambung dia, Pemko Medan harus mencari solusi atau alternati sumber PAD baru untuk mengganti hilangnya penerimaan dari sektor retribusi izin gangguan.

Meski harus kehilangan sumber pendapatan, kata Paul, tetapi bila dikaji dari sosial ekonomi dan pemanfaatannya jangka panjang maka Pemko Medan justru akan mendapatkan laba yang lebih besar. Namun, laba ini tidak diperoleh begitu saja melainkan harus mampu meyakinkan dan menarik para investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha.

Menurut pihaknya, keberadaan aturan itu dinilai sangat menghambat proses pembangunan di Kota Medan. Karena, seringkali dikeluhkan oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya. “Kami mendukung dicabutnya Perda tersebut. Akan tetapi, sebenarnya terlambat dilakukan Pemko Medan. Sebab, surat edaran tentang pencabutan Perda itu telah beredar sejak bulan Juli 2017 lalu,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim medis Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik sudah melakukan segala daya upaya untuk memberikan pertolongan medis kepada bayi asal Kisaran, Alifa Adzkiya Shakila Ritonga. Namun Tuhan berkehendak lain.

Nyawa bayi pasangan Nurul Azmi Ritonga (25) dan Syahyanti Solin (25), tak mampu tertolong. Bayi malang yang terlahir dengan kondisi usus di luar tubuh, akhirnya meninggal dunia pada Senin (12/11) sekira pukul 05.00 WIB.

Sebelum meninggal dunia, Alifa sempat mendapatkan perawatan di RSUP H Adam Malik Medan selama 14 lamanya. Sebab, Alifa dirujuk ke rumah sakit tersebut pada 31 Oktober 2018n
Alifa dirawat di ruang Feto Maternal-Neonatologi, diberi tindakan konservatif dengan ditangani dr Erjan Fikri SpBA (K) selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien.

“Memang dari pertama masuk ke ruangan, diberi asupan makanan bayi untuk melihat respon pada ususnya. Saat buang air besar dan buang air kecil masih bagus, bahkan tidak muntah,” ujar dr Erjan.

Meski usus bayi rujukan RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran, Asahan itu tidak berada di dalam badan, namun masih terbungkus selaput. Meski tipis dan tembus pandang serta bukan kulit, namun masih ada pembungkus. Karena itulah, Erjan Fikri saat itu sangat optimis mampu memberikan pertolongan kepada Alifa.

Apalagi, dengan perawatan, selaput tersebut bisa berubah menjadi kulit. Namun, kenyataan berkata lain. Alifa yang dilahirkan secara normal, membuat ususnya banyak terinfeksi. Harusnya, ibu Alifa melahirkan secara saesar agar usus Alifa tidak terinfeksi. “Seperti dikatakan Dokter Erjan, harusnya kalau kondisi usus bayi di luar tubuh, harusnya dilahirkan secara disesar,” ujar Kasubbag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak.

Semakin berat infeksi di usus Alifa akibat lamanya waktu perjalanan ke RSUP H Adam Malik, dari Kisaran. Terlebih, sebelum dirawat di RSUP H Adam Malik, usus Alifa hanya dibungkus kain kasa biasa.”Apalagi usianya baru beberapa hari sehingga belum bisa dioperasi,” kata wanita yang akrab disapa Ocha ini.

Setelah Alifa tak tertolong lagi, jenazahnya langsung dibawa ke kampung halamannya dan sudah disemayamkan di rumah duka.

“Sejak Alifa masuk, kita fokus menangani infeksinya. Kita beri pembalut khusus untuk mengurangi agar resiko infeksinya tidak bertambah. Kita sudah berusaha secara maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain,” pungkas Ocha.

Sebelumnya, ayah Alifa, Nurul Azmi Ritonga menceritakan, usai menikah awal 2018, ia dan istrinya berangkat ke Palembang mengais rezeki bekerja di salah satu pabrik. Alifa merupakan anak pertama mereka.

“Selama mengandung, kami periksa kandungan di Bidan, tidak ada keluhan. Usia kandungan memasuki 3 sampai 4 bulan, gerak sang bayi aktif. Pada bulan keempat, kami ingin mengetahui jenis kelami bayi dan dokter menyarankan datang bulan berikutnya, “ ungkapnya.

Selama mengandung, istrinya mengkonsumsi makanan yang sehat sesuai anjuran dari Bidan yang mengikuti perkembangan kandungan sang istri. Setelah tiba bulan Agustus, dia dan istrinya kembali ke Kisaran, Asahan untuk menanti kelahiran sang anak. Selama di Kisaran, isterinya 2 kali memeriksakan kandungan ke Rumah Sakit swasta di Kisaran.

“Pihak rumah sakitnya mengatakan ada kelainan di bagian ususnya calon bayi kami. Awalnya kami tidak percaya ada kelainan, karena gerak si bayi aktif terus. Sekali lagi kami bawa ke rumah sakit swasta lainnya pada bulan September dan hasil USG tidak ada kelainan, dan kamipun lega,” ujarnya.

Tepat hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, pukul 09.30 WIB, anak pertama mereka lahir di klinik bersalin di Kisaran, secara normal. Saat itulah diketahui anaknya lahir dengan usus beradi di luar. Alifa langsung dirujuk ke RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran, Asahan, untuk selanjutnya dirujuk ke RSUP H Adam Malik. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Minimnya serapan anggaran yang mampu dikelola organisasi perangkat daerah (OPD), tentu akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di OPD bersangkutan. Meski demikian, tidak menjadi salah satu kriteria dalam hal kebijakan mengganti pimpinan OPD.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah mengatakan, pihaknya tetap akan menjadikan indikator dalam mengevaluasi pimpinan OPD di jajaran Pemprovsu, yang salah satunya tentang serapan anggaran “Betul memang (minimnya serapan anggaran) jadi bagian penilaian untuk evaluasi pimpinan OPD tersebut. Tapi itu tidak menjadi salah satu kriteria dalam hal kebijakan mengganti mereka,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (13/11).

Dia mengungkapkan, sudah berkonsultasi dengan deputi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi mengenai hal ini. Menurut deputi itu, kata pria yang akrab disapa Ijeck, rendahnya serapan anggaran yang dikelola OPD bukan menjadi faktor utama dalam rangka mengevaluasi kinerja mereka.

“Yang terpenting adalah, anggaran yang ada tersebut mampu diimplementasikan lalu sampai ke masyarakat. Misalnya, saya kasih kalian Rp1 juta, tapi nyatanya uang tersebut tidak dibelanjakan sama sekali. Itu contoh sederhananya. Lalu yang paling penting lagi, uang tersebut (yang saya kasih) sampai gak kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

Ijeck menambahkan, ke depan dirinya dan Gubernur Edy Rahmayadi akan lebih mencermati penggunaan anggaran oleh semua OPD supaya tepat sasaran. Belanja daerah yang sudah dianggarkan itu, paling utama harus dilaksanakan maksimal tidak sekadar terserap saja.

“Itu artinya mesti dilaksanakan dan tepat sasaran sesuai program kerja yang disusun. Penggunaan anggaran ini kami mau ke depan, tidak sekadar dibelanjakan tetapi harus benar-benar sampai ke tujuan,” katanya.

Meski demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap pimpinan OPD, kata Ijeck belum dapat dilakukan saat ini. Mengingat, sesuai ketentuan perundang-undangan, paskadilantik kepala daerah baru boleh melakukan pergantian perangkatnya setelah enam bulan menjalani roda pemerintahan. “Jadi memang sekarang ini kita sedang melakukan evaluasi. Mengamati kinerja semua dinas dari segala sisi,” pungkasnya.

Diketahui, serapan anggaran belanja daerah per OPD Pemprovsu pada 30 Oktober lalu, secara global masih berada diangka 58 persen. Bahkan berdasar data yang diperoleh Sumut Pos dari Aplikasi Smart Sumut Province, dari total 49 OPD, serapan anggaran di 23 OPD tidak sampai 70 persen. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tanah seluas 22.000 M2 yang dikuasai gedung SMK Negeri 13 dan SMA Negeri 19 di Jalan Seruwai, Ujung Pawang, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, diduga menyerobot lahan masyarakat. Ahli waris, Ishak Kasim selaku pemilik lahan, akan melakukan gugatan dengan menempuh jalur hukum.

Anak kandung ahli waris, Nurdin, Rabu (14/11), mengatakan, tanah yang dikuasai gedung sekolah itu, adalah warisan wakaf dari atok mereka almarhum H Kasim dengan dasar surat grand sultan. Tanah itu, telah diwakafkan kepada 18 ahli waris dengan luas keseluruhan 4,8 hektare.

Pada tahun 2008, sebahagian tanah itu dengan luas 12.600 M2 dan 13.000 M2 dijual kepada Edi Halim oleh 18 ahli waris yang dikuasakan kepada Nurainun, bagian dari ahli waris. Pasca penjualan itu, sisa tanah seluas 27.000 M2 itu masih milik dari 18 ahli waris.

Ternyata, berlalunya waktu, sebahagian tanah itu, dibangun gedung SMK N 13 dan SMA N 19 di lahan seluas 22.000 M2 oleh Pemko Medan. Tak ingin tanah itu diserobot begitu saja, sebanyak 18 ahli waris memberi kuasa kepada Ishak Kasim untuk mengambil alih kembali tanah tersebut.

“Ayah (Ishak Kasim) saya, merasa keberatan dengan sikap Pemko Medan telah menguasai lahan kami. Makanya, seluruh ahli waris sepakat untuk mengambil tanah itu, karena sudah berdiri dua gedung sekolah. Kami sudah melakukan somasi pertama tentang asal usul tanah itu adalah milik atok kami dulu. Namun, pihak sekolah atau Pemko Medan belum memberikan tanggapan,” ungkap Nurdin.

Dikatakan pria berusia 32 tahun ini, pihaknya juga telah melayangkan kembali somasi kedua ke pihak sekolah, untuk bisa melakukan pembicaraan secara persiasif membahas tanah yang telah dikuasai sekolah tersebut. Apabila, pihak sekolah melaui Pemko Medan tidak juga menggubris, maka mereka akan menempuh jalur hukum.

“Kami masih menerima etika baik dari Pemko Medan, untuk berbicara secara musyawarah. Tapi, kalau somasi kami kedua tidak digubris, maka kami akan lakukan gugatan ke pengadilan,” kata Nurdin.

Terpisah, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane mengatakan, masalah tersebut sudah lama, namun hingga sekarang pemilik tidak bisa menunjukkan surat atau alas hak asli kepemilikan atas tanah yang dipermasalahkan. “Bahkan mereka pernah mendatangi saya untuk meminta surat pembayaran pajak namun tidak saya keluarkan,” katanya. (fac/ila)

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada SMKN 13 dan SMAN 19 Medan memiliki sertifikat tanah atas nama Pemko Medan. Sehingga, keberadaan gedung kedua sekolah negeri itu sah menurut hukum.

Dikatakan Nurdin, sejak tanah itu dikuasai oleh Pemko Medan, pihaknya telah mengecek surat tanah terhadap dua gedung sekolah itu. Berdasarkan surat yang dipegang adalah sertifikan hak pakai dengan nomor 5 seluas 89000 M2, bukan berada di objek tanah milik mereka.

“Mereka tidak ada pegang surat untuk di tanah kami, ada surat hak pakai yang ditunjuk ke kami, tapi sesuai dengan objeknya, tanah itu berada di seberang dari bangun sekolah itu, bukan di lahan gedung sekolah. Jadi, jelas tanah kami diserobot, makanya kami akan gugat ini ke pengadilan,” tegas Nurdin.

Selama proses yang dilakukan, kata Nurdin, ahli waris sudah berulang kali mendatangi pihak sekolah, tapi, tidak ada tangggapan, sehingga ahli waris memasang palang kepemilikan tanah di depan gedung sekolah.

“Kami masih menghargai anak – anak yang sekolah, makanya kami tidak memblokir pagar. Kami berharap agar wali kota bisa menyikapi masalah ini, mengingat tanah itu telah diserobot Pemko Medan,” ungkap Nurdin.

Terpisah, Camat Medan Labuhan Arrahman Pane mengatakan, masalah tersebut sudah lama, namun hingga sekarang pemilik tidak bisa menunjukkan surat atau alas hak asli kepemilikan atas tanah yang dipermasalahkan. “Bahkan mereka pernah mendatangi saya untuk meminta surat pembayaran pajak namun tidak saya keluarkan,” katanya.

Ditambahkannya, berdasarkan data yang ada SMKN 13 dan SMAN 19 Medan memiliki sertifikat tanah atas nama Pemko Medan. Sehingga, keberadaan gedung kedua sekolah negeri itu sah menurut hukum. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan elit Polri, Korps Brimob kini berusia 73 tahun yang tepatnya dirayakan kemarin, Rabu (14/11). Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto pun berharap satuan khusus taktis Polri ini ke depan semakin memantapkan posisinya mengawal dan melakukan pengamanan.

“Hendaknya korps Brimob Polri, khususnya Polda Sumut lebih matang cara berpikir dan bertindak dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya Polri yang Promoter dalam mendarma baktiya kinerjanya mengatasi berbagai gangguan Kamtibmas,” ungkap Agus.

Kapolda sangat berharap kepada Korps Brimob mampu untuk menjaga keamanan jelang tahun politik 2019 dimana akan digelar Pilpres. Menurutnya, perlu sinergitas antara Brimob dengan masyarakat dalam menjaga keamanan. “Jadi memang perlu sinergitas Polri dan masyarakat. Tujuannya agar kita bisa menangkal ancaman gangguan kamtibmas. Harapan saya Brimob agar semakin maju,” terangnya.

Sementara itu, Kapala Satuan (Kasat) Brimob Polda Sumut Kombes Pol Djadjuli mengatakan di usia ke 73 satuan yang ia pimpin itu tentunya akan terus berkembang.”Obro Markoto atau Semangat Api yang Tak Kunjung Padam harus terus ditingkatkan demi pelayanan menuju Polri Promoter,” katanya.

Selama ini, menurut Djadjuli, pihaknya selalu bertindak cepat dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya bukti respon cepat pihaknya adalah dengan menurunkan anggota ke tempat musibah bencana alam seperti di Palu, Madina dan Lombok.

“Kita langsung menurunkan sedikitnya 200 personel untuk membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Kita juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu jalur evakuasi dan kita juga memberikan motivasi kepada anak-anak korban bencana alam agar terus semangat menjalani kehidupan ke depannya,” katanya.

Dalam kegiatan Apel yang digelar di Lapangan Apel Brimobda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim itu, selain Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Agus Andrianto, SH,Waka Polda Sumut Brigjen Pol Mardiaz kusin Dwihananto, hadir juga Kasdam 1/BB, Kabinda, KABNNP, Pangkosek Hanudnas, Danlanud, Danlantamal.

HUT Korps Brimob Polri ini bertemakan “Korps Brimob Polri yang promoter siap mengamankan agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019.

Dalam kegiatan itu, digelar pula lomba menembak antar Pejabat Utama (Pju) Polda Sumut. Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto berhasil menyabet juara pertama mengalahkan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto dan Kombes Pol Toga Panjaitan. (dvs/ila)