SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Sergai Ir H Soekirman menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2016 – 2021, di gedung paripurna DPRD Sergai di Sei Rampah, Rabu (14/11).

Dalam sambutannya melalui Wabup H Darma Wijaya menyampaikan, arah kebijakan pembangunan Tahun 2019, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serdangbedagai Tahun 2016-2021 difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerah baik dalam hal inovasi dan promosi, peningkatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di antaranya pariwisata dan pengoptimalan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan, guna menunjang keberlanjutan stabilitas perekonomian Sergai.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka tema pembangunan tahun 2019 adalah meningkatkan perekonomian Sergai melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan potensi daerah khususnya sektor pertanian dan pariwisata, serta melakukan sinergitas pembangunan daerah dan desa.

Menurut Wabup Darma Wijaya, kebijakan strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 dari sisi penerimaan daerah, di antaranya peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, intensifikasi pajak dan retribusi, meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi serta meningkatkan koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Sedangkan dari sisi belanja, lanjut Wabup, kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain difokuskan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik.

Disampaikan Wabup Darma Wijaya, tentang RAPBD bahwa dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yaitu kenaikan gaji PNS sebesar 5% TMT 1 Januari 2019, penerimaan CPNS sebanyak 310 orang, kenaikan jaminan kematian untuk PNS dari 0,32% menjadi 0,72%, amanat Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 poin V bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu pemda dapat mengalokasikan belanja tidak terduga.

Berdasarkan, surat edaran Mendagri nomor 971-7791 tahun 2018 tentang Juknis penganggaran dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan dasar negeri, penyesuaian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi sesuai hasil rapat dengan BPK Provinsi Sumut, penyesuaian dana yang bersumber dari APBN, penyesuaian target PAD serta penambahan program dan kegiatan prioritas SKPD yang belum teralokasi pada PPAS TA 2019. Maka rancangan APBD TA 2019 telah disesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Kemudian, pendapatan daerah dalam RAPBD TA 2019 ditargetkan sebesar Rp. 1.570.104.307.000,- dari dana tersebut penerimaan dari PAD sebesar Rp. 126.023.379.000,- dan sumber dana perimbangan sebesar Rp1. 122.933.426.000,- serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 321.147.502.000,-.

Sementara itu, sambung Darma Wijaya, belanja daerah dalam RAPBD dan belanja daerah TA 2019 dialokasikan sebesar Rp. 1.570.104.307.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 887.081.973.587,50,- atau sekitar 56,50% dari total belanja. Belanja langsung sebesar Rp. 683.022.333.412,50,- atau 43,50%. “Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada TA 2019, pengeluaran pembiayaan daerah tidak dapat dialokasikan,”ujar Darma Wijaya.

Wabup Darma Wijaya menambahkan, tahapan penyusunan dokumen perubahan RPJMD dilakukan sebagaiman penyusunan awal RPJMD Kabupaten Sergai Tahun 2016-2021 dengan tetap melibatkan berbagai pemangku kepentingan adapun substansi yang mengalami perubahan, di antaranya penyesuaian terhadap Perda Kabupaten Sergai nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Sergai, penyesuaian manajemen kinerja yang terdapat dalam dokumen RPJMD dan penyesuaian target kinerja maupun 21 peraihan terkait adanya perubahan kebijakan nasional.

Dijelaskannya, untuk menjamin konsistensi perubahan RPJMD Kabupaten Sergai Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan pemerintah atasan, maka telah dilakukan penyelarasan dengan rancangan teknokratik RPJM Nasional 2020-2024 dan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumut 2018-2023.

Diakhir sambutannya, Wabup Darma Wijaya berharap kedua ranperda ini dapat dilakukan pembahasan secara bersama-sama sampai pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Sergai tersebut ketua DPRD H Syahlan Siregar, ST, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, Sekdakab Drs. Hadi Winarno, MM, para Asisten, Staf Ahli serta Kepala OPD dilanjutkan dengan penyampaian penetapan Rencana Kerja DPRD Sergai Tahun 2019 serta laporan hasil reses anggota DPRD Sergai Masa Persidangan III Tahun 2018 oleh masing-masing perwakilan Daerah Pemilihan (Dapil). (sur/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Utara (Sumut) Nomor 188/2017 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Pencemaran di Danau Toba atas keberadaan produksi ikan keramba jaring apung (KJA) sampai 2022, dibahas ulang. Atas dasar itu, saat ini diberlakukan moratorium penambahan jumlah budidaya oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut.

Kepala Diskanla Sumut Mulyadi Simatupang mengatakan bahwa soal kebijakan pengurangan KJA di Danau Toba akan dikaji kembali. Hal tersebut karena relevansi antara dasar pertimbangan dengan penetapan pengurangan produksi ikan KJA hingga 10 ribu ton per tahun pada 2022 mendatang, menjadi pertanyaan. Sebab kajiannya hanya dari segi lingkungan.

“Itu kan masih hasil kajian dari segi lingkungan. Untuk sosial ekonominya kan belum. Ini yang jadi pertanyaan, apakah masih relevan (Pergub dimaksud),” katanya.

Sebagimana diketahui sebelumnya, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) menggelar focus group discussion (FGD) pada Agustus lalu. Ada enam rekomendasi untuk dibahas Pemprov dan DPRD Sumut, sebagai bahan kajian dalam rangka mengambil keputusan yang bersifat final.

Adapun diantaranya menetapkan daya dukung perairan Danau Toba untuk budidaya perikanan KJA sebesar 45.000 hingga 65.000 ton ikan per tahun. Menyesuaikan tata letak atau zonasi budidaya perikanan KJA di Danau Toba, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81/2014, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, serta peraturan lain yang berlaku. Sehingga mendorong dilakukannya perubahan visi Pergub sebelumnya.

“Jadi untuk pengurangan, kita masih moratorium, jangan ada dulu penambahan. Apalagi soal pengurangan ini kita harus hati-hati, mana yang lebih dulu,” sebutnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar menyarankan agar Pergub yang dikeluarkan di masa Tengku Erry Nuradi itu dicabut dulu. Sejalan dengan itu, harus ada riset melibatkan berbagai pihak dan instansi terkait. Sehingga penetapan daya dukung dan daya tampung berdasarkan berbagai pertimbangan dan kajian.

“Tetapi kita jangan abaikan soal kondisi lingkungan Danau Toba itu sendiri. Karena kita tahu, dari pusat sudah ada sebenarnya master plan melalui badan otorita Danau Toba. Sehingga kalau ini masih kontradiktif, ini bisa jadi bola liar,” jelasnya. (bal/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai sebagai kota yang APBD-nya tidak besar dan sangat terbatas dengan sumber daya manusia dan financial. Untuk mengatasi segala keterbatasan tersebut, diperlukan kerja sama atau collaboration.

Demikian dipaparkan Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham sebagai narasumber pada acara Forum Berbagi Pengetahuan (knowledge sharing) Transformasi Pemerintahan Berbasis Digital dan Kota Cerdas di Ruang Rapat Soegijanto Soegijoko 1-2, Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).

“Kita tidak bisa jalan sendiri, kita harus bersatu dan berjalan bersama untuk dapat membangun dan mengejar segala ketertinggalan kita,”ujar Idaham.

Wali Kota dua periode ini tampil dengan membawakan tema Smart City Model and Transformation. Dalam paparannya berjudul “Digital Government : Strategies, Achievements and Planning of Binjai Smart City.”

Dia menjelaskan, pada tahap awal Pemko Binjai menjalin kerja sama dengan dua pihak sekaligus, yaitu Politeknik Negeri Medan sebagai institusi Pendidikan dan PT Telkom dari dunia Industri.

Ketiga pihak komit, bahwa penerapan konsep Smart City bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota. Namun juga sebagai tanggung jawab Politeknik Negeri Medan dan PT Telkom, sehingga resiko kegagalan juga siap ditanggung bersama.

“Dengan demikian keseriusan ketiga pihak tersebut jadi semakin tinggi dan komitmen tetap terjaga sampai pada saat sekarang ini,” kata Idaham.

Salah satu dari produk kolaborasi Pemko, Polmed dan Telkom adalah Digital Government atau e-Goverment yang masuk dalam dimensi Smart Government. Pembagian kategori dari e-Gov adalah Pemerintah ke Pemerintah, Pemerintah ke Masyarkat dan Pemerintah ke Dunia Usaha.

Berdasarkan kategori tersebut, lanjut Idaham, aplikasi dikelompokkan sehingga pembangunan database menjadi lebih efektif dengan penggunaan database satu batang.

Hal yang cukup membanggakan, sambungnya, sejak launching Smart City pada akhir tahun 2016. Sudah lebih dari 50 daerah yang berkunjung ke Kota Binjai untuk memperoleh pembelajaran penerapan Smart City.

Mulai dari daerah di Sumatera Utara hingga Jawa, Kalimantan, Sulawesi bahkan Papua. “Kami mencoba menularkan konsep yang kami terapkan kepada daerah-daerah lainnya,” jelas Idaham.

Selain Wali Kota HM Idaham, narasumber lainnya, di antaranya Prof Naoko Iwasaki dari Waseda University Japan, Prof Toshio Obi selaku Direktur APEC Digital Government dan Ketua Kompartemen Model and Transformation Standar, Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC).

Turut hadir Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Airin Rachmi Diany, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas dan Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekologi, Sosial dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden. (ted/han)