SOPIAN/SUMUT POS
RESMIKAN: Wali Kota TebingtinggI Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyapa anak-anak saat meresmikan Integrasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis TI di Aula Perpustakaan Tebingtinggi.
SOPIAN/SUMUT POS RESMIKAN: Wali Kota TebingtinggI Ir Umar Zunaidi Hasibuan menyapa anak-anak saat meresmikan Integrasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis TI di Aula Perpustakaan Tebingtinggi.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota TebingtinggI Ir Umar Zunaidi Hasibuan membuka launching Integrasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Teknologi informasi (TI) yang digelar di Aula Perpustakaan dan Arsip, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (31/10).
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua I DPRD Tebingtinggi Muhammad Hazly Ashari Hasibuan, Ketua MUI Tebingtinggi H Ahmad Dalil Harahap, Kadis Perpustakaan dan Arsip Tebingtinggi Drs Khairil Anwar Nasution, Kadis Pendidikan Pardamean Siregar, Kakan Kemenag Tebingtinggi Drs Saparudin, Camat dan Lurah se- Kota Tebingtinggi serta para guru dan pelajar.
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada anak-anak Kota Tebingtinggi yang sudah menunjukkan kecintaannya terhadap perpustakaan.
Umar Zunaidi juga menyampaikan terimakasih kepada Siti Khalizah, yang sudah menulis dan dicetak dalam bentuk buku dengan judul Protec (perlindungan). “Ini merupakan prestasi yang sangat dan harus didukung dan dibakat,”tambahnya.
Kepada Siti khalizah, lanjut Umar Zunaidi berharap agar menjadi seperti mata air yang bisa mengeluarkan air yang jernih, mengeluarkan karya-karya bagus dan bermanfaat bagi semua orang.
“Kalau sudah rajin membaca, tinggal sedikit lagi meningkatkannya menjadi seorang penulis,”imbuhnya.
Disebutkannya, ada taraf atau tahapan dalam kehidupan, dan semangkin tua. Dimana ada kelemahan pada otak kiri, dan kalau orang sudah gemar menulis, maka kepikunannya itu tidak akan terjadi.
“Tingkat baca di Indonesia ini sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti contohnya Singapura. Mereka merubah mensetnya, karena sudah tahu bahwa untuk meredam emosinya adalah dengan membaca terutama pada saat di antrian yang sangat panjang, mereka tidak per nah mengeluh akan hal itu,”bilangnya.
Oleh karena itu, lanjut Wali Kota, kita harus bersyukur karena ada perpustakaan mengintegrasikan antara perpustakaan dengan perpustakaan lain dengan sistem teknologi informatika atau sistem digitalisasi.
Di sela-sela kegiatan tersebut, Wali Kota juga mengucapkan terimakasih kepada anak-anak yang mendapat penghargaan, sebab diyakini anak-anak tersebut bisa menjadi agen-agen perubahan dan menjadi inspirasi bagi yang lainnya. (ian/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tebingtinggi mensosialisasikan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tahun 2018 yang pertama di Aula Kantor Camat Rambutan, Jalan Gunung Lauser, Kota Tebingtinggi, Rabu (31/10).
Kadis Sosial Kota Tebingtinggi M Syah Irwan MKes mengatakan, bahwa di Dimas Pendidikan bisa dipergunakan masyarakat sebagai tempat penyelesaian permasalahan keluarga baik kelompok dan pribadi, sebelum masuk ke ranah hukum.
Jika permasalahan dari LK3 bisa dirujuk ke bagian yang lain, karena saat ini banyak permasalahan keluarga. Dan diharapkan peserta yang hadir untuk bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerapkan di tengah tengah masyarakat. “LK3 adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian atau penyebarluasan informasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan yang dibutuhkan,”jelas Syah Irwan.
Disebutkan Syah Irwan, permasalahan keluarga yang ditangani LK3 adalah perceraian, penyalahgunaan alkohol dan obat obatan, kehamilan yang tidak dikehendaki, kemiskinan, penyakit kronis, kematian, masalah masalah emosional, masalah perilaku, pelantaraan anak, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap pasangan, penelantaran orang tua, pengangguran pencari nafkah, kesulitan mengelola keuangan, perselingkuhan dan lain lainya.
Sedangkan lembaga-lembaga rujukan LK3 meliputi Dinas Sosial, KPAI, Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat (FKKDAC), Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), Lembaga Bantuan Hukum, Panti panti sosial, kepolisian dan rumah sakit.
Ketua LK3 Kota Tebingtinggi H Abdurahman mengatakan, bahwa kegiatan dilaksanakan untuk mensosialisasikan LK3 kepada masyarakat, dimana adanya permasalahan sosial seperti di dalam keluarga baik secara perorangan dan kelompok.
“Apabila pihak keluarga yang mengalami permasalahan sosial dan hendaknya membuat laporan kepada LK3 yang ada di Dinas Sosial Kota Tebingtinggi sebelum ke ranah hukum,”terang Abdurahman.
Sementara Camat Rambutan diwakili oleh Sekcam, Marwan mengatakan bahwa pihak kelurahan dan lingkungan mencermati apa permasalahan sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat. (ian/han)
ist
Tim dosen dari Fakultas Pertanian USU melakukan kegiatan Pengembangan Tanaman Buah di Kecamatan Bonatua Nulasi, Tobasa.
ist Tim dosen dari Fakultas Pertanian USU melakukan kegiatan Pengembangan Tanaman Buah di Kecamatan Bonatua Nulasi, Tobasa.
TOBASA, SUMUTPOS.CO – kemakmuran masyarakat, Tim dosen dari Fakultas Pertanian USU melakukan kegiatan Pengembangan Tanaman Buah di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi Tobasa.
Adapun tanaman yang dikembangkan berumur genjah seperti markisa, pisang dan nenas. Dan saat berproduksi di Desa Partoruan Lumban Lobu.
Sedangkan tanaman buah berumur lebih panjang tumbuh dengan baik, seperti mangga, kuini, durian, kelengkeng, sawo unggul, manggis, belimbing, jambu madu, jambu Kristal, jeruk bali dan lemon.
Program pengabdian masyarakat yang diketuai Ir Bintang, MP dengan Anggota Ir Luhut Sihombing, MP, Ir Haryati, MP dan Ir Posma Marbun MP dibantu 3 mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian USU ini, kembali dilanjutkan pada tahun 2018 di desa yang sama, dengan komoditi bawang merah.
Menurut Ketua Tim Pengabdian Masyarakat USU, Ir Bintang, bahwa program ini terlaksana atas bantuan finansial Rektor USU Medan, Bapak Prof Dr Runtung Sitepu, SH MHum dan Ketua Lembaga Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat USU, Prof Tulus Vor, Dipl Math MSi PhD.
Selanjutnya pada awal tahun 2018, Tim bersama mahasiswa berkunjung ke Desa Lumban Lobu yang berada di ketinggian 940 meter di atas permukaan laut.
Di sini, tim dalam agenda Forum Group Discussion dengan masyarakat, membahas tentang pangan dan permasalahannya.
Program Upaya Khusus (UPSUS) Pangan tahun 2016 digalakkan oleh Pemerintah di Tobasa, tetapi tidak sampai di Kecamatan Bonatua Lunasi.
Ketua Tim, Ir Bintang menjelaskan, bahwa USU melakukan pendampingan jika mitra siap dan berkomitmen. Dalam pelaksanaannya, tim bekerjasama membina Mitra tani di Kecamatan Bonatua Lunasi, yakni Kelompok Tani Bersinar dan Kelompok Tani Kasih Berkarya di Desa Lumban Lobu.
Kegiatan budidaya bawang yang dikerjakan dengan baik, dan diharapkan dapat menghasilkan produksi bawang untuk kesejahteraan mitra.
Tim sepakat untuk memulai pengembangan tanaman bawang dengan mendaur limbah organik setempat sebagai amandemen (pembenah) kesuburan tanah marjinal sekaligus menuju zerro waste.
Topik kegiatan yang dipilih adalah Pengembangan Tanaman Bawang Untuk Kesejahteraan Petani dan Mendukung Program Upaya Khusus (UPSUS) Pangan. Adapun permasalahan mitra yang akan diselesaikan melalui pendampingan adalah Kendala terhadap modal yang cukup besar untuk tanaman bawang merah yang memberi peluang sejahtera karena bernilai ekonomi cukup tinggi dan umur kelola yang relatif singkat (sekitar 70 hari).
Tim Pengabdian menyiapkan rangkaian metode yang dimulai dengan Sosialisasi program Pengembangan Bawang, Pelatihan membuat kompos untuk mengkonservasi kesuburan tanah pada media tanam bawang, Pendampingan Budidaya sejak menyediakan bibit, menanam, proteksi dan panen.
Pembuatan kompos sekaligus proses mencerdaskan dan membangun pola fikir masyarakat untuk menjadi sejahtera dan menjaga lingkungan. Melakukan daur ulang limbah organik sekitar yang terdiri dari sisa panen, gulma, kotoran hewan, sampah rumah tangga dan sampah pasar menjadi kompos bagi kebaikan tanah dan tanaman.
Kegiatan ini dapat mengurangi modal produksi (tidak lagi/mengurangi beli pupuk). Manfaat lain adalah lingkungan menuju bersih (zero waste), mengurangi hama penyakit akan tetapi meningkatkan jumlah cacing yang menyehatkan tanah. Melalui video yang diunggah pada YouTube dapat dilihat keseruan masyarakat membuat kompos. Kegiatan serupa pada Tahun 2015 (Video https://www.youtube.com/watch?v=MovR530UehI) terlihat masyarakat masih sangat awam, tetapi kini membuat kompos sudah menunjukkan keceriaan dimana moment tersebut dilakukan dengan gembira.
Hasil/output kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2018 ini adalah Artikel pada Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Tahun 2018. Artikel Publikasi pada Harian Sumut Pos, Video yang diunggah di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=h NskjH1xaO0&feature=youtu.be), Produksi kompos, Produksi bawang merah dan Leaflet Panduan Menanam Bawang Merah di Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi/Tobasa. (rel)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 230 pengendara bermotor terjaring Operasi Zebra Toba 2018 yang digelar petugas gabungan, Rabu (31/10).
Kasat Lantas Polres Deliserdang, AKP Budiono Saputro SH mengatakan, untuk hari pertama digelarnya Operasi Zebra Toba 2018, ada 230 kendaraan bermotor yang diberikan sanksi tindakan tilang.
“Umumnya melakukan pelanggaran tidak memiliki kelengkapan surat surat, pajak mati, tidak punya Surat Izin Mengemudi, tidak memiliki kelengkapan alat alat kendaraan, dan pelanggaran lainnya,”terang Budiono.
Untuk itu, lanjut Budiono, diharapkan kepada masyarakat, khususnya pengendara bermotor agar melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara, serta mematuhi peraturan lalulintas seperti tidak melawan arus, bonceng tiga, menggunakan hp saat berkendara atau tidak mengenakan sabuk pengamanan saat mengemudi mobil.
Disebutkan Budiono, pihaknya akan kembali melakuran razia pada hari kedua di Jalan Arteri Bandara Kualanamu dan beberapa titik jalan raya lainnya.Budiono menambahkan, Operasi Zebra Toba akan terus digelar sampai batas yang telah ditetapkan.
Dimana tujuan operasi ini, selain mendisplinkan masyarakat dalam berkendara, juga memberikan rasa nyaman kepada pengendara lainnya. (btr/han)
batara/sumut pos
SALAMI:
Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan menyalami para lima anggora DPRD Deliserdang usai dilantik.
batara/sumut pos SALAMI: Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan menyalami para lima anggora DPRD Deliserdang usai dilantik.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Timur Sitepu (Fraksi PDIP) dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Deliserdang menggantikan posisi almarhum Apoan Simanungkalit. Dilantiknya Timur berdasarkan surat keputusan Gubsu nomor 188.44/1283/kpts/2018 tanggal 20 September 2018.
Pergantian jabatan ini digelar pada rapat paripurna istimewa DPRD Deliserdang di gedung dewan Lubukpakam, Rabu (31/10) pukul 10.00 WIB. Tidak hanya Timur saja yang dilantik, ada 4 orang anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2014-2019.
Mereka adalah Amriono (Fraksi PDIP) sesuai Keputusan Gubsu nomor 188.44/1341/kpts/2018, Ikhwanul Ismar (Fraksi PKB) Keputusuan Gubsu nomor 188.44/1340/kpts/2018, Surasmi (Fraksi Hanura) Keputusan Gubernur nomor 188.44/1346/kpts/2018 dan Sulikin (Fraksi PAN) dengan surat Keputusan Gubernur nomor 188.44/1347/kpts/2018.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua DPRD Deliserdang Timur Sitepu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Lubukpakam.
Sementara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 4 anggota PAW DPRD Deliserdang dilakukan Ketua DPRD Deliserdang Ricky P Nst. Amriono dilantik menjadi anggota dewan menggantikan posisi almarhum Apoan Simanungkalit di dapilnya.
Sebab, Amriono merupakan peraih perolehan suara kedua terbanyak. Sedangkan Ikhwanul menggantikan Alfi Syahra, Suratmi menggantikan Edison Nababan dan Solikin menggantikan Darbani Dalimunte yang diketahui mengundurkan diri karena pindah partai untuk kepentingan Pemilu legislatif 2019.
Sementara dalam sambutannya, Ricky mengucapkan selamat dilantik dan selamat bertugas untuk mengabdi dengan tulus dan ikhlas di DPRD Deliserdang. “Semoga kepercayaan dan tugas yang diberikan rakyat melalui lembaga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan yang hadir juga menyampaikan terimakasih. “Agenda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, lembaga DPRD memiliki peran penting dalam menampung semua aspirasi.
Selamat dan sukses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua dan 4 anggota PAW DPRD Deliserdang,” katanya singkat. Usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Wakil Ketua dan 4 anggota PAW, DPRD Deliserdang menggelar rapat paripurna pengambilan keputusan tentang Ranperda penanggulan kemiskinan.
Namun anggota DPRD yang baru dilantik, Ikhwanul Ismar tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Tetapi 3 anggota lainnya yang baru dilantik tampak hadir mengikuti paripurna. Sementara Ikhwanul tidak terlihat dibangku anggota DPRD Deliserdang yang telah tertulis namanya di papan nama.
Paling menarik, ketidakhadiran Ikhwanul berbeda pula terlihat dengan daftar hadir. Dalam daftar hadir, Ikhwanul Ismar diketahui telah menandatangani daftar hadir. Paripurna pengambilan keputusan perda penanggulangan kemiskinan tersebut dipimpin Wakil Ketua Timur Sitepu, Kamaruzaman dan Imran Obos serta dihadiri 26 anggota. (btr/han)
istimewa/sumut pos
TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima penghargaan dari Menteri Olahraga sebagai Kabupaten Layak Pemuda.
istimewa/sumut pos TERIMA: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menerima penghargaan dari Menteri Olahraga sebagai Kabupaten Layak Pemuda.
KARO, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Karo terpilih sebagai salah satu dari 20 kabupaten/kota layak pemuda. Penghargaan Penganugrahan Kepemudaan tahun 2018 ini diberikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi pada Bupati Karo Terkelin Brahmana di Balai Samudera-Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/10) malam. Penghargaan dari Menpora ini disambut hangat oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana yang mengenakan pakaian adat Karo (beka buluh).
Menurut Terkelin, kehadirannya dalam acara malam Penganugerahan Layak Pemuda karena Kabupaten Karo terpilih menjadi salah satu dari 20 Kabupaten/kota yang berhak mendapat award dari Menpora. Nominasi Kabupaten Karo terpilih mewakili Pulau Sumatera untuk menerima malam penganugerahan. “Tanah Karo sebagai Kabupaten layak pemuda dan luar biasa bisa masuk nominasi seluruh Indonesia dari 20 kabupaten/kota yang terpilih,” ungkap Terkelin.
Ditambahkannya, Menpora sempat berpesan dan mengucapkan terimakasih telah berkenan hadir dan mengucapkan selamat kepada Bupati Karo atas kegigihannya dalam membina pemuda di Tanah Karo. “Sehingga tidak sia-sia akhirnya malam ini akan mendapat penghargaan. Tidak semua bisa mendapatkan hal ini,” ujar Terkelin. (deo/han)
TEDDY AKBARI/SUMUT POS
DIABADIKAN: Ketua TP PKK Kota Binjai, Hj Lisa Andriani Idaham diabadikan bersama peserta pelatihan bank sampah di Aula Dinas Kesehatan Kota Binjai, Selasa (30/10)
TEDDY AKBARI/SUMUT POS DIABADIKAN: Ketua TP PKK Kota Binjai, Hj Lisa Andriani Idaham diabadikan bersama peserta pelatihan bank sampah di Aula Dinas Kesehatan Kota Binjai, Selasa (30/10)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kegiatan PKK merupakan bagian dari pembangunan nasional dan berkelanjutan selaras dengan dinamika pembangunan.
Gerakan PKK antara lain memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berbudi luhur, sehat sejati, lahir hingga batin.
“Tujuan bank sampah yaitu dari paradigma” kumpul-angkut-buang” menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah, “ ujar Ketua TP PKK Kota Binjai, Hj Lisa Andriani Idaham saat membuka pelatihan bank sampah dirangkai dengan pengukuhan bank sampah di Aula Dinas Kesehatan Kota Binjai, Selasa (30/10).
Dikatakan Lisa, pelatihan bank sampah merupakan salah satu program kerja dari pokja III TP PKK Kota Binjai tahun 2018 yang difasilitasi oleh Pemko Binjai melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selaku anggota pembina PKK.
Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas mampu melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah.
“Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua baik kelompok terkecil yaitu keluarga, untuk tidak menganggap sepele terhadap sampah. Mari kita coba mengolah sampah agar bermanfaat dan dapat menambah pendapatan keluarga,” ujar Lisa.
Kepada PKK kecamatan dan kelurahan, Lisa berpesan, agar dapat membentuk dan melaksanakan kegiatan bank sampah di wilayahnya masing-masing. Dengan dukungan camat dan lurah, serta bekerja bersama kelompok PKK lingkungan, dasa wisma, lansia, karang taruna, PIK R kelompok pemuda dan lainnya.
Bank Sampah Asobsi, Iskandarsyah, menyatakan, misi dari bank sampah yakni meningkatkan kualitas anggota, melaksanakan pengelolaan sampah dan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah.
Tujuannya, membangun kerja sama dengan pemerintah, melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas anggota. Selain itu, juga untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengelolaan bank sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam meningkatkan bank sampah.
“Di Binjai telah dibentuk dan dikukuhkan bank sampah. Kami berharap Kepala Dinas DLH selalu memberikan dukungan dan mampu bekerja sesuai dengan visi serta misinya,” harap Iskandarsyah.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dr T Amri Fadli menegaskan bahwa keberadaan bank sampah bertujuan menjadi salah satu strategi membangun ekonomi masyarakat. Sebab, manfaatnya langsung dirasa masyarakat. Tidak hanya di bidang ekonomi tetapi kenyamanan masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih.
“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk peduli kepada sampah, karena merubah pola pikir masyarakat bukanlah hal yang mudah, maka pelatihan ini sangat dibutuhkan,” ungkapnya. (ted/han)
SUMUTPOS.CO – Musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada Senin (29/10) pagi, menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga Rudi Roni Lumbantoruan (39). Hingga kemarin, Selasa (30/10), kediaman orang tua Rudi di Gang Saroha, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah (Tapteng), masih diselimuti isak tangis keluarga dan para kerabatnya.
DITEMUI di kediamannya, Polorina br Hutauruk, ibu dari Rudi Roni Lumbantoruan menuturkan bahwa sebelum keberangkatan anaknya pada Minggu (28/10) lalu, ia sempat bermimpi menemukan kepingan-kepingan emas. Namun, sebagian emas tersebut terjatuh ke dalam debu. Ia juga mengenang Rudi sempat mencium dan mengelus kepalanya sebelum berangkat.
“Di Hari Minggu i do au marnipi, mulak gareja, siang do on (Di hari Minggu itu aku bermimpi).
Marnipi au dapotan emas, mas on kurabu gelleng-gelleng madabu tu orbuk (Mimpi dapat emas berbentuk anting kecil-kecil dan jatuh ke debu), hu papungu ma, dapot do deba, deba do dang dapot madabu tu orbuk on (kukumpulkan, dapatlah sebagian, sebagian lagi tak dapat dan jatuh ke debu), ho ma amang mas hi da (kaulah anakku emasku itu), homa mas hi da hasian (kaulah emas itu anak kesayanganku),” ucap Polorina sambil menangis melihat foto anaknya saat wisuda.
Tidak hanya itu, dengan berurai air mata, Polorina juga mengisahkan, sebelum Rudi berangkat ke tempatnya bekerja di Bangka Belitung, Rudi sempat meminta untuk pergi bersama ke kebun mereka dan berpesan kepada Ibunya (Polorina,Red) untuk membawa makanan.
“Na di hari kamis i, diajak anak hon do hami tu kobun (Hari Kamis, diajak anakku ininya kami ke kebun), boan indahan godang da umak (bawa nasi ya mak). Belikkan ikan ninna (belikan ikan katanya), mangan disan hami (makan di sana kami), gogo hian mangan (kuat sekali makan), martamba do ibana (tambah makannya dia),” kata Polorina.
Namun, lanjut Polorina, tak bisa dibayangkannya, bahwa kebersamaan dengan anaknya itu hanya tinggal kenangan. “Begitukah kepergianmu Nak? Begitukan kepergianmu sayangku? Masih kecil anak perempuanmu kau tinggalkan. Anakmu si Unggul. Tak bisa ku lihat fotomu ini, tinggi sekali kau nak,” jerit Polorina dalam Bahasa Batak sembari terus memandangi foto Rudi yang ia pegang.
“Bapak Quinsah, yang dimananya kau nak. Datanglah nak, sudah capek sekali ibumu ini ya. Satu malam ini aku tidak tidur Nak. Berat sekali cobaan ini Tuhan. Tunjukkan anakku itu Tuhan. Angkatlah dia dari dalam air itu,” isak Polorina.
Dikisahnya lagi, sebelum keberangkatan anaknya itu hendak menuju tempatnya bekerja, Rudi menyempatkan menciumnya dan berpesan ke ibunya agar tidak sakit. “Terakhir ini diciumnya aku. Saat pulang selalunya aku dicium. Dielus-elus kepalaku. Jangan sakit kau ya Omak, katanya,” tutur Polorina.
Atas peristiwa yang menimpa anaknya itu, Polorina berharap kiranya agar anaknya secepatnya dapat ditemukan. “Mudah-mudahan diberikan Tuhan jalan, ditemukanlah anakku itu, dibawa ke sini biar jumpa kami,” harap Polorina dengan nada yang terdengar telah letih menangisi anaknya itu.
Ia juga menuturkan, saat ini adik kandung Rudi, Eddi Lumbantoruan (36) serta Dewi br Manik yang merupakan istri Rudi telah berangkat ke Jakarta untuk menunggu proses evakuasi yang dilakukan petugas terhadap korban Pesawat Lion Air yang jatuh. “Istri sama adiknya sudah berangkat ke Jakarta,” ucapnya.
Sementara, Operator Bandara Kualanamu Deliserdang berkoordinasi dengan pihak maskapai Lion Air dalam memberikan layanan informasi bagi pihak keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Menurut Senior Maneger Bandara Kualanamu, Muh Suwito, hingga kemarin baru satu keluarga korban yang berasal dari Sibolga meminta informasi terkait korban pesawat jatuh itu. Dan pihak keluarga sudah difasilitasi pihak maskapai Lion Air Station Bandara Kualanamu.
“Baru satu keluarga korban yang melapor. Mereka berasal dari Sibolga dan sudah diberangkatkan pihak Lion Air ke Jakarta,” ujar Suwito.
Sementara itu, terkait dengan kondisi operasional penerbangan di Bandara Kualanamu pasca insiden kecelakaan pesawat Lion Air JT 610, tetap berjalan normal. Tidak ada penurunan jumlah penumpang.
Untuk informasi yang dibutuhkan oleh pihak keluarga korban, Bandara Kualanamu akan memberikan informasi yang diminta. Dan bila nantinya ada jenazah korban yang dipulangkan melalui Bandara Kualanamu, juga akan difasilitasi kelancaran pemulangannya.(dh/smg/btr)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu menyayangkan jadwal ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon aparatur sipil negara (CASN) 2018 disusun Kemenpan RB bukan BKN. Alhasil, masih banyak formasi instansi daerah seperti Pemprovsu, belum menerima jadwal resmi ujian hingga saat ini.
“Sebenarnya hal ini sudah pernah saya sampaikan waktu rapat di Jakarta sebelum pelaksanaan CASN dibuka. Bahkan saat melapor ke sekda dan pak gubernur juga sudah saya sampaikan. Idealnya untuk jadwal harusnya disusun dan diserahkan ke BKN, jangan lagi Kemenpan,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/10).
Pihaknya mengimbau kepada seluruh peserta ujian terkhusus instansi Pemprovsu, untuk rajin-rajin mengecek website BKN melalui www.sscn.bkn.go.id. Karena informasi seputar pelaksanaan CASN termasuk jadwal ujian SKD akan disampaikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 melalui website tersebut. “Kalau sudah ada sama kami (disampaikan jadwal ujian), tentu kami sampaikan ke seluruh peserta. Jadi sering-sering ajalah melihat portal SSCN itu biar gak ketinggalan info,” katanya.
Ia menambahkan tidak hanya Pemprovsu, instansi lain diluar Sumut juga ada yang belum menerima jadwal ujian SKD. “Tapi di daerah lain di Sumut seperti Nias dan Asahan, itu sudah melaksanakan SKD,” katanya.
Sebelumnya Humas BKN Pusat, Muhammad Ridwan, menyampaikan bahwa jadwal ujian SKD khusus instansi pemerintah daerah sedang difinalisasi pihaknya. Menanggapi hal ini, Kaiman menyebut alasan tersebut tidak logis disampaikan. “Mengada-ada itu namanya. Apalagi yang mau difinalisasi rupanya,” kata dia dengan nada bertanya.
Terpisah, Kepala BKN Regional VI Medan, English Nainggolan mengatakan ujian untuk formasi Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah I Sumut, akan berakhir pada 2 November mendatang. “Meski kemarin sempat ada kendala, tapi sekarang ini semua sudah berjalan lancar dan tidak ada masalah,” katanya.
Dari informasi yang ia peroleh, setelah ujian SKD formasi Kemenkumham selesai, akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan serupa untuk instansi pemda seperti Pemprovsu hingga kabupaten/kota. “Untuk lokasinya sebagian ditempatkan di kantor kami dan sebagian lagi di Makodam I/BB. Seleksi dasar yang diujikan juga antara lain meliputi test Inteligensi Umum (TIU), Test Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Test Karakteristik Pribadi (TKP),” katanya. “Habis (Kemenkumham) ini akan lanjut provinsi, kabupaten/kota digelar di Kodam seperti Kota Medan, Langkat, Karo, Binjai, Serdangbedagai dan Deliserdang termasuk provinsi,” imbuh English. (prn)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POSTIANG BETON: Seorang pekerja duduk di atas tiang beton yang bakal digunakan untuk membangun ruas jalan tol Medan-Binjai Seksi I di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POSTIANG BETON: Seorang pekerja duduk di atas tiang beton yang bakal digunakan untuk membangun ruas jalan tol Medan-Binjai Seksi I di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara akhirnya buka suara perihal ganti rugi lahan bagi warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol Medan-Binjai seksi I, Tanjungmulia-Helvetia.
Melihat ‘benang kusut’ soal ganti rugi yang masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN), BPN memprediksi, ruas tol tersebut tak akan siap tahun ini.
“Permasalahan ganti rugi ini belum dapat dituntaskan karena munculnya 11 gugatan perdata di PN Medan,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Bambang Priono kepada wartawan di Medan, Selasa (30/10).
Dijelaskan Bambang, munculnya 11 gugatan disebabkan adanya sembilan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas lahan tersebut. “Di lahan ini muncul delapan sertifikat dengan sembilan nama pemilik yang kini sedang berproses gugatan di pengadilan.
Totalnya ada 11 gugatan perdata. Sepuluh di PN Medan dan satu di PTUN Jakarta. Satu gugatan sedang tahap banding dan satu lagi gugatannya kalah dan terindikasi perbuatan pidana. Ini juga sudah dilaporkan ke Poldasu dalam rangka mafia tanah,” katanya.
Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai, ia menegaskan, sudah menjalankan amanah Menteri ATR/BPN No 4405/50/XII/2017 tertanggal 7 Desember 2017, perihal penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai.
Dimana pihaknya, Pemko Medan dan Pemprovsu diminta menggunakan kewenangan sesuai UU No 23/2014 tentang Pemda, dalam menyelesaikan ganti rugi dengan porsi 70 persen kepada masyarakat kampung tua yang menguasai tanah dan 30 persen kepada pemegang sertifikat dan ahli waris pemegang Grant Sultan.
“Kalau hal ini sudah clear. Baik pemegang sertifikat, pemilik bangunan dan penggarap diberi porsi masing-masing 70 persen dan 30 persen. Namun selaku ketua pengadaan tanah, saya tidak mau membayar begitu saja sementara masih banyak perkara gugatan di PN Medan yang belum selesai. Kami tak mau blunder akan hal ini,” paparnya.
Tak hanya gugatan di PN Medan, permasalahan ini juga bergulir di PTUN Jakarta. Yakni adanya gugatan oleh ahli waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) pada 3 Desember 2017, terhadap pihak Kementerian PUPR dan BPN untuk dilakukan penitipan uang ganti kerugian ke PN.
“Putusan PN Medan pada 18 Juli 2018 menerima atas gugatan tersebut (dimenangkan ahli waris) yang mengakibatkan penyelesaian pengadaan tanah untuk jalan tol Medan-Binjai seksi I menjadi stagnan. Saat ini, Kementerian PUPR dan BPN telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sumut (masih dalam proses banding),” ungkapnya.
Melihat peliknya permasalahan dan alokasi waktu yang tersedia, Bambang meyakini pembangunan jalan tol Medan-Binjai takkan selesai tahun ini. “Sepertinya begitu (akan molor). Jika pengadaan tanah tuntas tahun ini, artinya pengerjaan fisik baru bisa dilakukan 2019. Sekali lagi saya tekankan, bahwa jika masih terdapat gugatan di pengadilan masalah ganti rugi belum bisa kami berikan,” imbuhnya.
Dirinya bahkan sedang merancang konsep untuk percepatan ganti rugi lahan ini. Mengingat pembayaran uang ganti kerugian menggunakan dana APBN sehingga dalam proses penggantian tersebut tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Ya, memang dibutuhkan penyelesaian secara konkrit dengan adanya permasalahan hukum ini, sehingga pembayaran uang ganti kerugian tetap dapat dibayarkan kelada yang berhak dengan membuat keputusan bersama dalam bentuk berita acara,” katanya.
BPN mencatat, progres proyek jalan tol Medan-Binjai sudah dikerjakan sepanjang 22.825 kilometer, dan sisanya 2.616 kilometer atau hanya 7,36 persen saja. Sementara pada seksi II dan seksi III, yakni Helvetia-Sei Semayang dan Sei Semayang-Binjai. Praktis hanya tersangkut di seksi I yaitu Tanjung Mulia-Helvetia dengan panjang 6,071 kilometer atau sudah dikerjakan dengan progres 74,66 persen. “Yang menggugat, ya itu-itu saja orangnya.
Yang herannya, dulu waktu belum ada kegiatan pembangunan jalan tol tidak ada gugatan. Sekarang kok ada. Ya, mungkin saja tergiur akan ganti ruginya. Negara gak boleh kalah sama orang yang menganggu kegiatan pembangunan strategis nasional. Kalau pembiayaan tanah sudah selesai, masyarakat yang masuk Jalan Megawati menuju Kualanamu dan Tebingtinggi tidak akan lama jarak tempuhnya,” ucap Bambang.
Diberitakan sebelumnya, salah satu tim Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu, Edy, Minggu (28/10) mengatakan, masyarakat tetap menuntut hak ganti rugi pembebasan lahan yang telah ditetapkan menteri ATR/BPN dengan persentase untuk masyarakat 70 persen dan pemilik SHM 30 persen.
Anehnya, setelah ada penetapan itu, Sultan Deli melakukan gugatan di PN Medan. Hasil keputusan itu, PN Medan memenangkan Sultan Deli dengan 12 hasil. Di antaranya ganti rugi pembayaran diberikan sepenuhnya kepada Sultan Deli. “Kami masyarakat sangat dirugikan dengan adanya gugatan itu, pembayaran kami jadi tertunda. Ini ada permainan dari mafia tanah. Kalau memang mau gugat, kenapa tidak dari dulu, kenapa harus sekarang saat adanya pembebasan lahan,” kesalnya.
Dijelaskan warga Kawat 3, Tanjung Mulia Hilir ini, setelah adanya keputusan gugatan di PN Medan, tim pembebasan dari BPN akan melakukan gugatan banding di PT Sumut. Namun hingga kini proses gugatan belum juga berjalan. Harapannya, keputusan yang akan ditetapkan tidak menghilangkan hak dari masyarakat.
Dengan diperlamanya pembayaran karena ada gugatan, lanjut Edy, mereka telah meminta penjelasan kepada tim pembebasan melalui BPN Sumut. Rencananya, ganti rugi akan dibayarkan setelah ada kesepakatan bersama dengan gubernur, Kejaksaan, kepolisian dan stakeholder terkait.
“Kemarin kami terus mempertanyakan pembayaran ganti rugi. Kata tim pembebasan akan dibuat kesepakatan bersama. Artinya, ganti rugi kepada masyarakat akan dibayarkan segera, walaupun adanya gugatan. Tapi, kami minta penjelasan kapan kesepakatan itu dilaksanakan dan kami terus diberikan janji-janji,” ungkapnya.
