MEDAN, SUMAUTPOS.CO – Masyarakat di beberapa tempat masih mengeluhkan pelayanan, khususnya ketersediaan air dari PDAM Tirtanadi. Karena itu, perusahaan ini diminta mencari terobosan agar persoalan yang muncul di masyarakat, terkait penyediaan air bersih bisa diatasi.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumut HM Nezar Djoeli kepada wartawan, Rabu (31/10). Menurutnya sampai saat ini keluhan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut kerap ia terima dari para konstituennya di sejumlah kecamatan. Khususnya Kecamatan Medan Tembung, pelanggan mengeluh karena air lebih sering mati.

“PDAM Tirtanadi memang kita lihat masih memiliki sekelumit persoalan yang membutuhkan sebuah terobosan dalam menyelesaikan berbagai kendalanya. Antara lain soal pencatatan meteran yang pada masa lalu menyebabkan membludaknya tagihan-tagihan air di rakyat,” ujar Nezar.

Karena kondisi itu seperti tidak ada solusi jelas dari perusahaan, maka tidak sedikit yang mempermasalahkannya hingga menjadi pertikaian antara pelanggan dan PDAM Tirtanadi sebagai penyedia air bersih.

Padahal katanya, sudah seharusnya ada perubahan metode ke arah yang lebih canggih dan modern serta dapat dipercaya. “Apalagi soal biaya rekening air yang tidak sesuai antara perkiraan pemakaian dengan jumlah hitungan di meteran,” katanya.

Dirinya menyebutkan bahwa seringkali pengaduan yang ia terima dari masyarakat adalah air bercampur angin yang lewat dari merteran dan terecatat sebagai pemakaian setiap harinya. Ditambah lagi dengan kebijakan menaikkan tarif dengan alasan peningkatan pelayanan. Meskipun menurutnya setelah tarif naik, tetap saja persoalan ketersediaan air di sejumlah tempat, tetap tidak berubah, tetap byarpet.

“Tentu masyarakat resah dan marah. Karena yang keluar itu angin, tetapi tetap tercata di meteran sebagai pemakaian. Kan kasihan pelanggan, sudah bayar mahal tetapi kualitasnya masih buruk,” kata dia yang mencontohkan kondisi pelayanan air yang buruk di Kecamatan Medan Tembung.

Dengan begitu, dirinya berharap PDAM Tirtanadi bisa turun langsung ke pelanggan satu persatu, menerima keluhan dan ditanggapi. Sebab katanya, kondisi masyarakat yang membutuhkan air bersih perlu diprioritaskan. Sehingga peningkatan kapasitas ataupun lainnya, sejalan dengan pelayanan yang diberikan kepada rakyat.

“Memang ada yang sudah lancer airnya sekarang setelah kita desak ke PDAM untuk diperbaiki. Tetapi itu mungkin hanya sebagian kecil saja dari banyak tempat. Jadi masih banyak lagi yang harus diselesaikan PDAM Tirtanadi ini,” pungkasnya seraya menegaskan bahwa kelancaran air merupakan hal mutlak yang seharusnya sudah dijalankan perusahaan plat merah itu. (bal/ila)

Sidang paripurna deng-an agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Medan dan pengambilan keputusan serta persetujuan bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan batal digelar, Rabu (31/10).

Paripurna yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB tersebut terpaksa ditunda lantaran kehadiran anggota dewan minim hingga pukul 12.00 WIB. Dari 50 anggota dewan, hanya 19 orang yang hadir. Termasuk tiga di antaranya level pimpinan. Di samping itu, sampai sidang ditutup, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Wakil Wali Kota Akhyar Nasution tidak juga hadir.

Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu yang memimpin paripurna mengatakan, sidang akan dijadwalkan kembali nantinya. Sesuai ketentuan, syarat minimal kehadiran anggota dewan pada pelaksanaan paripurna pengambilan keputusan 2/3 dari jumlah keseluruhan. “Nanti dijadwalkan kembali oleh Banmus (Badan Musyawarah),” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengaku telah menerima masukan atas minimnya ketidakhadiran anggota dewan yang disampaikan oleh Ahmad Arif. “Masukan sudah kita terima dan nanti diagendakan dalam rapat pimpinan dengan para ketua fraksi,” ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi D Ahmad Arif kecewa berat. Bahkan Arif menilai ada yang salah dalam proses pengaturan kegiatan di lembaga legislatif tersebut. Menurutnya, pimpinan DPRD yang terdiri dari empat orang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.

“Pimpinan DPRD seperti tidak tahu akan fungsinya. Mereka itu bukan kepala, tapi pimpinan yang sifatnya kolektif kolegial, yang secara umum tugas mereka mengatur jadwal dan agenda DPRD,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menyakini batalnya paripurna karena ketidakmampuan pimpinan DPRD. “Ketua DPRD dan Wali Kota Medan sama-sama tidak hadir, ini ada apa,” ucapnya.

Menurutnya, sejak setahun terakhir tidak pernah lagi ada rapat pimpinan DPRD bersama ketua fraksi. Tak pelak, P-APBD 2018 untuk pertama kalinya tidak dibahas. “Hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan pimpinan dalam menjalankan tugasnya,” ketus Arif. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bakal mengadopsi sertifikat dan tanda tangan elektronik. Diharapkan melalui sistem kecanggihan teknologi tersebut, urusan birokrasi dalam segala hal menjadi lebih cepat, tepat dan berdaya guna.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, HM Fitriyus mengatakan, sistem ini nantinya akan terkoneksi dengan aplikasi Smart Sumut Province yang lebih dulu diluncurkan. Namun sebelum penerapan sistem tersebut, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Tujuan penerapan sistem tanda tangan digital atau elektronik ini guna memangkas birokrasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan paling terpenting sah secara hukum,” ujarnya kepada Sumut Pos, Rabu (31/10).

Penjajakan untuk menerapkan sistem tersebut akan dilakukan Diskominfo pada November ini. Langkah awalnya dengan menandatangani MoU dengan BSSN. “Pertimbangan keamanan memakai sistem ini harus diperhatikan. Makanya kita perlu berkonsultasi ke BSSN sebelum nantinya meneken kesepahaman bersama. BSSN adalah lembaga resmi negara yang berwenang atas sertifikat tanda tangan digital ini,” ujarnya.

Diterangkan dia, menggunakan tanda tangan elektronik memiliki berbagai manfaat yang bisa langsung dirasakan baik oleh petugas pemerintahan, maupun masyarakat. Yakni dapat memangkas waktu proses pengurusan dokumen pemerintahan, setiap perubahan dalam data dan dokumen bisa dilihat oleh masyarakat.

Sehingga, proses administrasi menjadi lebih transparan, memudahkan masyarakat karena bisa menandatangani proses dokumen di mana saja tanpa harus datang ke kantor pemerintahan serta menghemat biaya peralatan kantor karena bisa mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis.

“Dengan kata lain, kepala dinas walaupun dia berada diluar kota, bisa ditempat dia dimana berada langsung menandatangani surat menyurat melalui sistem tersebut. Sehingga, tidak ada lagi alasan pelayanan ataupun perizinan usaha lama untuk diproses,” paparnya.

Apalagi, dengan aplikasi Smart Sumut Province yang sudah ada, masyarakat bisa langsung melihat sejauh mana proses izin yang dimohonkan. “Dan satu lagi keuntungannya, gubernur bisa memiliki akses untuk melihat kinerja suatu instansi terkait pelayanan tersebut,” papar mantan Sekda Kota Medan itu.

Maraknya penggunaan tanda tangan elektronik di kalangan pemerintahan tidak lepas dari dukungan legislasi nasional. Sejak 2008, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di dalamnya turut mengatur penggunaan dan penerapan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik.

Dalam UU ini, dijelaskan bahwa sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah—tentunya selama memenuhi beberapa persyaratan khusus.

“Inovasi ini yang akan kita terapkan dalam waktu dekat. Setelah nanti ada kesepahaman bersama BSSN, kita akan mengundang bagian keuangan, Bappeda dan OPD lain untuk menyosialiasikan penggunaannya,” katanya.

Ia menambahkan, dalam sistem aplikasi ada dikenal dengan tiga unsur. Yakni Government to Government (G2G), Government to Community (G2C) dan Government to Bussines (G2B). Untuk lingkup G2G seperti yang sudah dijalankan selama ini; e-Letter, e-Budgetting, e-Performance dan lainnya. Pada lingkup G2C khusus pelayanan publik/masyarakat dimana bisa langsung terhubung dengan pemerintah dan bisa diakses siapapun.

“Sementara G2B bagi pelaku dunia usaha dalam mengurus perizinan usahanya. Dan itu bisa diurus melalui online, tidak perlu datang ke kantor tersebut serta bertemu dengan petugasnya. Sistem ini sudah kita jalankan melalui Smart Sumut Province,” katanya. (prn/ila)

SUMUTPOS.CO – Hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Oktober 2018, pencapaian Imunisasi Measless Rubella (MR)di Sumatera Utara hanya mencapai 56 persen.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Drs Agustama Apt melalui Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Suhadi, Rabu (31/10).

Disebut Suhadi, hasil capaian tersebut sudah dilaporkan pihaknya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta.

Suhadi menjelaskan, tidak tercapainya target cakupan Imunisasi MR di Sumut dikarenakan sempat adanya penolakan masyarakat.

Polemik halal atau haram vaksin imunisasi MR itu, dikatakan Suhadi menjadi alasan masyarakat tidak mengikuti program imunisasi MR. “Kita sudah berusaha maksimal. Utamanya memang di masyarakat sih, “ ucapnya.

Selain itu, Suhadi menilai rendahnya capaian imunisasi MR itu juga ada pengaruh dari komitmen Pejabat Daerah. Dia menilai, kalau Kepala Daerah di Kabupaten/Kota mau menggerakkan akan dapat mempengaruhi, walaupun dari masyarakat terjadi penolakan. “Bahkan ada daerah yang cakupannya tidak sampai 10 persen, “lanjut Suhadi.

Meski begitu, diakui Suhadi masih ada daerah di Sumut berhasil mencapai target capaian 95%. Bahkan, dia menyebut Humbang Hasundutan dan Samosir mencapai 98% serta Toba Samosir mencapai 96%. “ Untuk total sasaran Sumatera Utara sebesar 4,291,857 jiwa, “ sambung Suhadi
Disinggung apakah akan ada perpanjangan waktu lagi untuk program tersebut, Suhadi mengaku kemungkinan tidak ada lagi.

Namun disebutnya, akan ada pemberian kesempatan melalui program rutin imunisasi campak untuk usia 7 tahun sampai 15 tahun. “ Kalau untuk usia di bawah 7 tahun akan ada program lainnya, bahkan program yang sudah ada, terbilang cukup, “pungkasnya. (ain)