MEDAN,SUMUTPOS.CO – Hingga Kloter 9 pemulangan jamaah haji, total 3.507 jamaah telah kembali ke Tanah Air. Koordinator Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan, Imam Mukhair mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari, 1.392 jamaah pria dan 2.115 jamaah wanitan
“Jumlah jamaah Debarkasi Medan yang menunggu kepulangan sebanyak 4.889 orang,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (11/9).

Dari total 8.396 jumlah jamaah Sumut, sebut Imam, sebanyak 17 jamaah meninggal di Tanah Suci. “Total 17 jamaah wafat selama di Makkah,” katanya.

Sementara itu, sebanyak 393 jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 09 Debarkasi Medan (MES) tiba di Bandara Kualanamu Deli Serdang dengan selamat, Selasa (11/9) pukul 03.46 WIB. Setelah proses penerimaan di Bandara Kualanamu Deliserdang, jamaah haji dibawa ke Asrama Haji Medan menggunakan 10 bus dan tiba pukul 05.30 WIB.

Sekda Kota Pematangsiantar Budi Utari dalam sambutannya ketika menyambut jamaah haji di Asrama Haji Medan mengucapkan selamat datang, selamat kembali ke Tanah Air dan bersyukur jamaah haji tiba dengan selamat dan sehat wal afiat serta mendoakan jamaah haji memperoleh haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. “Semoga sekembalinya ke daerah masing-masing dapat menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Budi Utari juga mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada petugas yang menyertai jamaah serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan yang telah bekerja dengan ikhlas melayani jemaah haji. “ Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT,” ungkapnya.

Sementara itu TPHI Kloter 09/MES Azrul Aswan Sirait dalam laporannya menyampaikan, jemaah haji Kloter 09/MES berjumlah 393 orang berasal dari Simalungun 171 orang, Medan, 33 orang, Pematangsiantar 133 orang, Asahan, 40 orang, Deli Serdang 1 orang, Batu Bara 1 orang, Labuhanbatu 1 orang, Tobasa 1 orang, mutasi dari Kloter 20/MES 1 orang, mutasi dari kloter 21/MES 2 orang, TPHD Simalungun 1 orang, TPHD Pematangsiantar 1 orang, TPHD Asahan 1 orang dan 5 orang petugas yang menyertai jemaah haji.

Azrul Azwan juga melaporkan, satu jemaah haji wafat pada kloter ini atas nama, Suyatno Sadi Abdullah Bin Sadi, 77 tahun asal Huta I Talun Rejo Pematang Bandar Simalungun, wafat tanggal 15 Agustus 2018 di Rumah Sakit Arab Saudi.

Turut menyambut jemaah haji Ketua PPIH Debarkasi Medan T Darmansah, Kakankemenag Pematangsiantar M Hasbi, Kakankemenag Simalungun Sakoanda Siregar, Kakankemenag Toba Samosir Helmut Berman Tambunan serta pejabat lainnya. (man)

SUMUTPOS.CO – Kabar sangat baik untuk warga Sumatera Utara. Pemerintah Indonesia komit mengembangkan pariwisata di Danau Toba hingga level internasional. Untuk itu, kawasan Danau Toba akan digarap besar-besaran. Baik konektifitas, wisata air, maupun penataan rumah. Semua dibangun secara bertahap, sesuai perencanaan.

 MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pihaknya tengah menata keseluruhan kawasan Danau Toba. Tujuannya untuk menggali potensi wisata alam dan wisata air Danau Toba lebih baik lagi.

“Danau Toba akan kita garap besar-besaran. Pertama konektifitas jalan. Kedua, wisata airnya, jembatannya, air bersihnya, dan sanitasinya. Ketiga, penataan rumahnya, kita rehab untuk dijadikan tempat wisata etnis,” tutur Basuki menjawab Sumut Pos, usai membuka acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia ke-35 di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan, Jumat (7/9) malam.

Pembangunan infrastruktur menuju dan di kawasan danau terbesar di Asia itu dilakukan, karena Danau Toba masuk dalam Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. “Prioritas di Sumatera Utara masih pengembangan pariwisata di Danau Toba. Kita banyak program di sana. Saat ini yang tengah dikerjakan adalah membangun konektivitas menuju Danau Toba, baik dari udara maupun melalui jalur darat,” ucapnya.

Dengan pembangunan jalur konektivitas, waktu tempuh ke Danau Toba lebih cepat dan efisien. Sehingga wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara diharapkan merasa lebih nyaman. “Saat ini, kawasan Danau Toba sudah ada Bandara Silangit, Bandara Sibisa, juga didukung Bandara Kualanamu. Dari Bandara Kualanamu, ada konektifitas ke Danau Toba,” kata menteri yang hobi bermain drum ini.

Jalan tol ke Danau Toba, akan terus dibangun hingga Pematangsiantar. Saat ini, jalan tol dari Medan dan dari Bandara Kualanamu, telah dibangun hingga Tebingtinggi. Jika jalan tol dari Tebingtinggi ke Pematangsiantar,telah selesai, artinya akses jalan tanpa hambatan menuju Danau Toba tinggal beberapa langkah lagi.

Saat ini, Sumatera Utara memiliki jalan tol, yakni tol Medan- Kualanamu-Tebingtinggi. Tol ini telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 lalu.

Berapa kilometer dibutuhkan untuk menyambung tol Tebingtinggi menuju Pematangsiantar, Basuki enggan membeberkan lebih detail. “Kita sedang meninjau lokasi dan pembebasan lahan. Bukan kendala pembebasan lahan ya. Tapi pernak-pernik pembebasan lahan. Kita mempunyai perangkat Undang-undang dan mempunyai mekanisme yang harus diikuti,” jelasnya.

Dengan pembangunan tol hingga Pematangsiantar, nantinya waktu tempuh dari Kota Medan dan Bandara Kualanamu Internasional Airport ke Danau Toba ditarget bisa dicapai dalam 3 hingga 4 jam. Sebelum ada tol, jarak tempuh 5 hingga 6 jam.

Selain memudahkan wisatawan, menurutnya pembangunan infrastruktur ini juga sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di bidang pariwisata.

Kapan ditargetkan akan mulai dibangun? “Diupayakan tahun 2019 bisa dimulai,” katanya.

Selain Kementerian PUPR, Kemenhub juga ikut terlibat membangun infrastruktur di Danau Toba. Di antaranya rencana pembangunan  lima pelabuhan di Danau Toba, kampoanye penyeberangan yang aman di danau, dan peluncuran kapal Ro-Ro di Danau Toba.

Penataan Jaring Apung

Masih dalam rangka pengembangan wisata Danau Toba, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menilai keberadaan keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba, membuat kualitas air danau terus menurun. Jika tidak segera ditangani, kualitas air bisa ambruk ke level tidak layak.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR, akan segera menata keramba jaring apung di Danau Toba. Tahap awal, akan dilakukan sosialisasi kepada petani atau pemilik KJA.

“Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Red) sudah memberikan waktu, itu harus diatur betul,” kata Basuki.

Basuki ingin kualitas air Danau Toba kembali seperti semula, dengan kondisi air yang bisa dinikmati oleh wisatawan untuk bermain air maupun berenang. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan KJA membuat wisatawan kurang menikmati air Danau Toba. “Sekarang wisatawan mulai ogah mandi di Danau Toba,” terangnya.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menurut Basuki, sudah meneliti dan menemukan bahwa kualitas air Danau Toba kurang baik. Salah satu penyebabnya yakni KJA.

Dirjen Sumber Daya Air, Hari Suprayogi, mengatakan pihaknya akan berkontribusi untuk memperbaiki kualitas air di Danau Toba menjadi lebih baik. “Kita sifat memberikan kontribusi saja. Soal peningkatan kualitas air Danau Toba, itu dilakukan LHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” katanya.

Yang pasti, Pemerintah Indonesia akan terus melakukan penghijauan terhadap kawasan Danau Toba. Agar hutan di hulu sungai tidak rusak. “Jangan lagi ada kerusakan hutan di hulu. Kalau kurang hijau, kita hijaukan,” tandasnya.

Rektor USU, Prof. Runtung Sitepu, mengungkapkan universitas ikut mendorong para akademisi dan para mahasiswa berpartisipasi dan berkontribusi mengatasi masalah sumber daya air nasional, termasuk di Sumatera Utara.

“Laju pertambahan penduduk dan laju perubahan tata guna lahan di Provinsi Sumatera Utara merupakan yang tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali. Sehingga masalah pengelolaan sumber daya air untuk berbagai keperluan masyarakat, juga meningkat  dengan cepat,” kata Runtung dalam sambutannya pada acara PIT Hathi Ke-35 di USU.

Untuk itu, lanjutnya, kebijakan pengelolaan air pada Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, perlu dilakukan secara optimal agar kesinambungan Sumber Daya air danau dapat lestari.

Sebelumnya, 180 ton ikan emas dan ikan nila siap panen di keramba jaring apung di perairan Pangururan Danau Toba, mendadak mati pada Rabu 22 Agustus 2018. Para petani KJA merugi hingga Rp5 miliar.

Menurut Diskanla Sumut, kematian ikan karena kualitas air danau menurun di perairan dangkal akibat padatnya KJA serta efek naiknya air bawah danau ke permukaan akibat perubahan suhu. (gus/mea)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Terkait kerja perdana Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah alias Ijeck, memulai kerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, pengamat hukum asal Sumut, Abdul Hakim Siagian, meminta Edy-Ijeck tidak mengulangi kesalahan pemimpin-pemimpin Sumut terdahulu.

“Saat ini Sumut memerlukan pemimpin yang tegas tak sekedar pencitraan. Ia menyebut provinsi ini memerlukan pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggungjawab akan tindakannya. Saya meminta Edy-Ijeck mengubah stigma negatif terhadap Sumut sebagai gudangnya para koruptor dan sebagai provinsi yang gagal. Edy-Ijeck jangan mengulangi kesalahan pemimpin terdahulu,” kata Abdul Hakim kepada Sumut Pos, Minggu (9/9).

Selanjutnya, Edy dan Ijeck diminta membangun kembali perbedaan menjadi satu. Perbedaan yang sempat terpecah pada masa kampanye lalu. Jutaan pasang mata warga Sumut kini tertuju kepada mereka berdua.

“Inilah momentum untuk bersama kembali, membuhul seluruh potensi agar memunculkan kekeluargaan persatuan atas nama Sumut. Sebagai managernya di provinsi ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy dan Ijeck diharap memimpin secara cermat, melihat secara jernih problematika sekarang dan fokus melaksanakan visi misi dengan baik,” harapnya.

Ia sendiri sebagai sekretaris pembangunan Masjid Agung yang diketuai Edy Rahmayadi, tak segan untuk mengingatkan sang pemimpin baru ini. Ia akan mengawal dan memberikan koreksi terhadap jalannya roda pemerintahan di bawah kekuasaan mantan Pangkostrad itu.

““Mudah-mudahan kalau itu berjalan baik, modal kepercayaan dan pemilihan dari suara rakyat harus dimanfaatkan untuk membukti Sumut ini bukan gudang korupsi, bukan daerah gagal seperti tuduhan-tuduhan yang selama ini ada,” pungkasnya.

Edy-Ijeck unggul atas pasangan Djarot Saidul Hidayat-Sihar Sitorus di Pilgub Sumut 2018. Hasil akhir rekapitulasi, pasangan nomor urut 1 Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) memperoleh 3.291.137 suara atau 57,6% dari 5.716.097 suara sah. Mereka unggul jauh dari pasangan nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss) yang mendapatkan 2.424.960 suara atau 42,4% dari suara sah.  (dvs/rel)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, mengajak seluruh masyarakat Sumut, khususnya warga Simalungun untuk bersama-sama membangun Provinsi Sumut. Karena membangun daerah ini tidak dapat hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, tetapi bersama-sama seluruh masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi saat menghadiri Pesta Jubileum 115 Tahun Injil di Simalungun, Minggu (9/9) di Gedung Serbaguna UNIMED, Jalan William Iskandar Pasar V. “Mari kita jadikan keberagaman ini sebagai modal kita untuk membangun Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai ini,” ujarnya.

Edy mengatakan, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, dibantu oleh 34 Gubernur, salah satunya Gubernur Sumatera Utara. Dibantu sekitar 548 bupati/walikota salah satunya adalah Bupati Simalungun. Begitu juga dengan Sumatera Utara yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur, dibantu oleh 33 bupati/walikota. Dengan berbagai suku dan agama.

“Kalau kita mau membangun Provinsi Sumatera tentu itu tidak cukup, bila suku-suku dan agama itu tidak bersatu,” ucapnya.

Kepada seluruh umat beragama, khususnya masyarakat Simalungun, Edy juga mengajak untuk terus beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena semua yang dikerjakan oleh umat manusia tidak akan berhasil tanpa campur tangan dari Tuhan. “Agama adalah untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan. Agama adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan dunia ini menjadi sejahtera,” sebut Edy.

Ephorus GKPS Pdt Dr Martin Rumanja Purba MSi pada kesempatan itu mengatakan, warga Simalungun khususnya GKPS  siap mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam memimpin dan membangun daerah ini.

“GKPS yang anggotanya kurang lebih 220.000 jiwa di seluruh Indonesia dan kebanyakan di daerah yang Bapak Pimpin, yaitu di Provinsi Sumut, atas nama warga GKPS, kami siap mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk melakukan pembangunan yang terbaik di daerah ini,” ujarnya.

Karena itu, Ephorus sebagai warga Simalungun, memohon Pemprovsu dapat memperhatikan Kabupaten Simalungun. “Di Simalungun cukup banyak jalan-jalan provinsi yang rusak. Mohon diperhatikan Pak. Kami sangat berterima kasih dan sangat senang kali setelah Bapak dilantik, pertama kali Bapak kunjungi warga GKPS, warga Simalungun,” katanya.

Sebagai tanda sukacita dari warga GKPS, Gubsu Edy Rahmayadi diulosi dan dipakaikan pakaian adat Simalungun. “Ini tanda sukacita kami dari warga GKPS, semoga Pak Gubernur selalu diberkati Tuhan,” ucap Ephorus.(dvs/rel)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DKP) Kota Medan merenovasi Lapangan Merdeka Medan. Berdasarkan informasi di www.lpse.pemkomedan.go.id, proyek renovasi tersebut memiliki pagu anggaran Rp1,5 miliar. PT Cipta Karya Nusantara yang beralamatkan di Jalan Kesehatan Gang Sakti menjadi pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut dengan penawaran Rp1.338.652.000.

Kepala DKP Medan M Husni mengatakan, total anggaran renovasi Lapangan Merdeka sebesar Rp1,3 miliar. Renovasi dilakukan mulai dari rumput, lapangan dan lainnya. “Rumput yang lama sudah dibongkar, nanti mau ditanami rumput baru dan dirapikan. Soalnya, banyak berlubang,” ujar Husni akhir pekan lalu.

Disebutkan Husni, di areal lapangan akan dibuat lubang biopori yang berguna untuk menyerap air ketika hujan turun. Dengan begitu, tidak akan terjadi genangan air atau becek lantaran air langsung terserap.”Rumput memang sengaja tidak kita pasang dulu karena di Lapangan Merdeka akan dipergunakan untuk kegiatan MTQ. Kalau dipasang sekarang nanti rusak lagi, makanya menunggu even MTQ selesai dan baru rumput akan dipasang,” paparnya.

Husni mengaku, anggaran Rp1,3 miliar dinilai belum cukup untuk mempercantik kawasan Lapangan Merdeka terutama area jogging track. “Hanya untuk pemasangan rumput dan biopori. Kalau joging track rencana mau cari CSR pihak ketiga, dan ini sedang dalam tahap penjajakan,” ujarnya.

Sekretaris DKP Medan Zulfahri Ahmad menuturkan, Lapangan Merdeka memang sedang dalam tahapan renovasi. Rumputnya ditata ulang, yang dikerjalan sejak awal September.”Rumput yang semula dibongkar dan akan diganti dengan rumput yang baru, sebab rumput yang lama sudah rusak. Rumputnya tetap memakai yang asli,” tuturnya.

Ia menambahkan, renovasi tersebut untuk memperindah tampilan Lapangan Merdeka. “Renovasi ini menelan anggaran yang tidak sedikit,” pungkasnya. (r/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI Parlindungan Purba melakukan sidak ke pelanggan PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai, menyusul adanya laporan pelanggan yang mengalami gangguan layanan selama tiga bulan tidak mendapatkan air.

Kedatangan Parlindungan Purba ke lokasi langsung disambut Direktur Air Minum PDAM Tirtanadi, Delviyandri didampingi Kepala Sekretaris Perusahaan, Jumirin, Kepala Cabang Medan Denai, Ahmad Askari dan Kabid Publikasi dan Komunikasi, Oktavia Anggraini, Sabtu (8/9).

Dalam kunjungan tersebut, Parlindungan Purba menerima keluhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air minum, dimana tidak setiap saat air mengalir hanya ada pada jam-jam tertentu dan itupun debit airnya terbatas.

Seperti yang disampaikan Armayani warga Jalan Enggang 22 No.50 B, ia bercerita harus menampung air yang di kran air dekat meteran depan rumahnya, dari pukul 07.00 Wib hingga pukul 09.00 wib dan itu pun airnya kecil sedangkan air mulai lancar bisa masuk ke dalam bak kamar mandi dari pukul 00.00 hingga pukul 04.30 Wib. Tak hanya itu, Armani juga mengeluhkan masalah tagihan rekening yang terlalu mahal mencapai Rp 100 hingga Rp 200 ribu tak sebanding dengan pelayanan air yang di dapat.

Hal senada juga disampaikan Ilham warga tinggal dilokasi yang sama menyatakan kesulitan mendapatkan air dan kalau pun ingin mendapatkan air harus membeli pompa air. “Kalau mau lancar harus pakai pompa air kalau tidak ya seperti ini kami harus menampung air di kran yang dibuat dekat meteran air,”ucapnya.

Menyikapi keluhan pelanggan, Anggota DPD RI, Parlindungan Purba, menyatakan dari hasil kunjungan ini bisa menjadi masukan bagi dirinya untuk mengingatkan pihak PDAM Tirtanadi melakukan pembenahan sekaligus untuk membuktikan informasi yang menyatakan sudah tiga bulan air tidak mengalir ke pelanggan.

“Itulah tujuan kita kemari untuk mengecek ternyata tidak benar kalau air tersebut terhenti akan tetapi ada jam-jam tertentu air dapat mengalir,” ucap Parlindungan sembari memberikan apresiasi kepada pihak PDAM yang akan membangun instalasi air diareal Kantor Cabang PDAM Tirtanadi dan mudah-mudaham bila proyek selesai pada Agustus 2019, tanpa menggunakan pompa air para pelanggan bisa mendapatkan air selama 24 jam.

Masih dalam kunjungan tersebut, Parlindungan juga mengingatkan terhadap pelayanan di bidang administrasi terutama dalam menerima keluhan pelanggan harus disikapi oleh para pegawai secara bijaksana dan tidak mengecewakan.

“Jadi kita berharap ini masukan bagi jajaran direksi agar melakukan pembenahan, kalau adanya keluhan seperti air tidak jalan ataupun ada keluhan yang double tagihan supaya cepat direspon. Khusus untuk tagihan yang kini mengunakan sistem online ini harus di cek dan diharapkan adanya ketelitian sehingga pelanggan tidak dirugikan, akibat dari kelalaian tersebut,”ucap Parlindungan Purba sembari melirik jajaran Direksi PDAM Tirtanadi yang hadir mendampingi dirinya.

Delviyandri yang mendampingi Parlindungan, menyatakan terimakasih atas kunjungan kerja anggota DPD RI, mengenai supplai air di Cabang Medan Denai, PDAM Tirtanadi tengah merencanakan membangun instalasi pengelolaan air disamping kantor PDAM Tirtanadi Cabang Medan Denai, dengan memanfaatkan aliran Sungai Denai.”Kini tahapannya masih dalam proses lelang dan untuk itu pihak PDAM Tirtanadi telah berkordinasi dengan BPKP untuk melakukan evaluasi agar tidak ada masalah dikemudian hari didalam proyek tersebut,”ucapnya.

Bukan hanya itu, lanjut Delviyandri pihak PDAM Tirtanadi tentunya bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah menyampaikan kepada Kementerian PUPR agar mempercepat pembangunan SPAM Regional di Binjai dan Bendungan Lau Simeme dan bila ini selesai bisa menghasilkan 3000 liter perdetik. Sehingga ini dapat menjawab permasalahan kebutuhan air minum.

“Kita harapkan itu terwujud sehingga ini memudahkan pelayanan, dimana untuk instalasi air PDAM telah memiliki, IPA Sunggal, IPA Limau manis, IPA Sibolangit, IPA Hamparan perak, IPA Martubung, IPA Delitua dan Tirta Liones di kawasan Tanjung Morawa,”ucapnya yang kemudian disahuti oleh Parlindungan Purba yang akan mengusulkan agar pembahasan ini masuk dalam rapat di DPD, tentunya menghadirkan PDAM Tirtanadi, Pemprovsu dan Kementeian PU.

Kembali kepada pembangunan IPA di Medan Denai, Delvi menyatakan bila pembangunan selesai maka nantinya akan menghasilkan debit air 240 liter perdetik. Sehingga permasalahan air minum untuk pelanggan di Medan Denai ini bisa terpenuhi.  “Tadi saya sudah cek sama kepala cabang bahwa jumlah pelanggan ada 45.600 pelanggan ini mendapatkan air dengan mudah,”ucapnya.

Begitu pula soal tagihan double yang dialami pelanggan di Cabang Medan Denai, Delviyandri menyatakan bahwa saat ini pembayaran dilakukan secara online itu oleh Payment Point, baik itu diloket yang menjalin kerjasama maupun disejumlah minimarket di Medan.

Sehubungan terjadiya double atau dua kali pembayaran saat ini kita sedang melakukan pengecekan dulu apakah ada masalah di Payment Pointnya atau Programnya. “Bisa saja pada saat pembayaran rekening jaringannya lemot sehingga yang sudah membayar harus membayar kembali tagihan. Namun pihaknya berjanji akan mengembalikan kelebihan bayar tersebut,”ucapnya.

Atas permasalahan ini, Delviyandri mengucapkan terimakasih dan memastikan semua pelayanan lebih ditingkatkan diseluruh kantor cabang PDAM Tirtanadi di Sumatra Utara. (adz/ila)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Pelayanan medis di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Kota Medan dikeluhkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan medis. Sebab, petugas medis di Puskemas mulai dari dokter hingga perawat kurang profesional dalam melayani masyarakat yang terdaftar sebagai pasien BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi B DPRD Medan Rajudin Sagala mengungkapkan, pihaknya banyak menerima pengaduan masyarakat peserta BPJS Kesehatan terkait buruknya pelayanan petugas puskesmas. Untuk itu, diminta melakukan perbaikan pelayanan dan upaya peningkatan disiplin kerja bagi petugas puskesmas ke depannya.

“Kami ada menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan di Puskesmas Simalingkar, Sei Agul, Teladan dan Polonia. Pengaduan itu seperti, petugas dokter tidak di tempat sehingga memperlambat rujukan. Kemudian, dokter belum datang dan sudah pulang, yang selalu dikeluhkan peserta BPJS hingga membayar obat serta petugas tidak bersahabat,” ungkap Rajuddin dalam rapat dengar pendapat dengan para kepala puskesmas, Dinas Kesehatan Medan dan BPJS Kesehatan di ruang banggar gedung dewan akhir pekan lalu.

Diutarakan dia, apabila tidak ada perubahan pelayanan medis yang dilakukan pihak puskemas, maka diminta kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk mengevaluasi. “Petugas di puskemas harus mampu meningkatkan pelayanan bagi pasien BPJS. Sebab, selain petugas menerima gaji dan tunjangan, mereka juga menerima dana kapitasi (pembayaran jasa pelayanan) dari pihak BPJS Kesehatan yang cukup besar,” sebut Rajuddin.

Sementara, menanggapi keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan, Kepala Puskesmas Teladan Medan dr Kus Fuji Astuti mengaku akan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk perbaikan. Untuk itu, akan memperbaiki kinerja seluruh petugas untuk meningkatkan pelayanan.”Masukan dari masyarakat yang disampaikan ke DPRD Medan akan menjadi bahan pembinaan kami kepada seluruh petugas untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan,” katanya.

Ia mengaku, pihaknya akan terus berbenah melakukan perbaikan pelayanan. Sebab, puskesmas mempunyai kewajiban untuk melayani pasien sesuai kompetensinya. “Rujukan pasien BPJS ke rumah sakit (RS) diberikan atas indikasi medis bukan karena permintaan pasien. Jadi, pasien harus datang ke puskesmas dan diperiksa terlebih dulu,” ujarnya.

Disebutkan Astuti, jika pasien BPJS yang seharusnya dapat ditangani di puskesmas namun dirujuk ke rumah sakit maka akan terjadi peningkatan biaya dan penumpukan pasien. Sehingga, terjadi antrian yang membludak di rumah sakit.”Kepada masyarakat sangat diharapkan dapat lebih memahami bahwa rujukan yang diberikan atas indikasi medis. Sedangkan terkait rujukan online saat ini ada perubahan rayon rumah sakit yang perlu disosialisasikan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang Kepesertaan dan Keluhan BPJS Kesehatan Kota Medan, Suprianto menyebutkan, pihaknya memberikan dana kapitasi sebesar Rp7 miliar kepada 39 puskesmas yang ada di Kota Medan. Dana tersebut ditransfer ke rekening masing-masing puskesmas sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Jumlah Rp7 miliar yang diberikan ke puskesmas yakni pembayaran penyediaan layanan kesehatan terhadap jumlah pasien BPJS Kesehatan warga Medan sebanyak 1.207.449 jiwa.

“Sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi (besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,” pungkasnya. (ris)