MEDAN,SUMUTPOS.CO – Gencarnya Pemko Medan bersama aparat polisi menertibkan papan reklame bermasalah dalam sepekan ini tampaknya membuat pengusaha advertising mulai ketar-ketir Takut papan reklame mereka dibongkar paksa dan material hasil pembongkaran diamankan sebagai milik negara, kini pengusaha advertising mulai membongkar sendiri satu persatu papan reklamenya yang bermasalah.

Ketakukan pengusaha advertising ini tidak terlepas dari keseriusan Pemko Medan. Apalagi dalam sepekan ini, sudah belasan papan reklame bermasalah, baik itu yang tidak memiliki izin maupun masuk zona larangan berdiri papan reklame diratakan petugas Satpol PP beserta tim gabungan.

Ditambah lagi, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Wakil Wali Kota Ir Akhyar Nasution MSi telah menegaskan, seluruh papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan akan ditertibkan tanpa pilih kasih dalam upaya melakukan penataan guna peningkatan keindahan dan ketertiban di Kota Medan.

Tampaknya yang membuat ‘ciut’ pengusaha advertising lagi, penertiban yang dilakukan Pemko Medan mendapat dukungan penuh Kapoldasu Brigjen Pol Agus Andrianto bersama unsur TNI yang ada di wilayah ibukota Provinsi Sumatera Utara. Malah Kapoldasu ikut langsung dalam beberapa penertiban yang telah dilakukan.

Adapun kelima papan reklame bermasalah yang dibongkar langsung pemiliknya berlokasi di Jalan Suprapto simpang Jalan Multatuli jenis billboard ada 2 unit, Jalan KH Zainul Arifin simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Imam Bonjol simpang Jalan Merah dan Jalan KH Zainul Arifin persis depan museum.

Pembongkaran sendiri yang dilakukan pengusaha advertising berjalan dengan lancar. Sebab para pekerja yang melakukan pembongkaran cukup ahli sehingga tanpa kesulitan membongkar kelima papan reklame bermasalah tersebut. Usai pembongkaran, masing-masing pemilik advertising pun membawa sleuruh material hasil pembongkaran papan reklame tersebut.

Di waktu bersamaan, petugas Satpol PP beserta tim gabungan dibantu personel Polrestabes Medan dan Brimob Poldasu membongkar materi papan reklame di Jalan KH Zainul Arifin simpang Jalan Imam Bonjol serta Jalan Suprapto simpang Jalan Multatuli. Setelah pembongkaran materi iklan dilakukan, diharapkan pemilik kedua papan reklame untuk melanjutkan dengan pembongkaran sendiri.

“Apabila itu tidak dilakukan, kedua papan reklame ini akan kita tumbangkan!” tegas Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmat Adi Syahputra Harahap. “Seperti yang telah ditegaskan Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita tidak mentolerir lagi papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan,” ujarnya.

Selain membuka materi iklan dua papan reklame, tim selanjutnya membongkar 6 papan reklame berukuran kecil dari beberapa ruas jalan. Seluruh proses pembongkaran materi iklan maupun penumbangak 6 papan reklame berukuran kecil disaksikan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan HM Husni dan Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan. “Jadi total papan reklame yang kita tumbangkan maupun dibongkar sendiri pemiliknya sebanyak 15 unit,” pungkasnya. (ris)

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Penertiban papan reklame bermasalah di kota Medan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan disinyalir tebang pilih. Pasalnya, tidak semua papan reklame yang sudah diberikan tanda ‘X’ ditindak atau ditertibkan oleh Satpol PP Kota Medan.

Di lapangan, masih banyak papan reklame bermasalah yang tetap berdiri tegak termasuk di zona terlarang. Salah satunya, reklame di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, penindakan papan reklame yang dilakukan Pemko Medan diduga masih ‘pandang bulu’. “Lihat saja masih  banyak papan reklame besar yang sudah diberi tanda masih tetap berdiri. Sementara kita ketahui bersama di media massa penertiban tidak pandang bulu,” kata Henry Jhon kepada wartawan baru-baru ini.

Diutarakan dia, seluruh papan reklame bermasalah harus dibongkar. Selain penegakan peraturan, penertiban yang dilakukan sebagai upaya melakukan penataan estetika kota. “Kita akan data seluruhnya papan reklame yang banyak berdiri di Kota Medan, dan meminta data dari Pemko Medan. Lalu, kita akan cocokkan data tersebut sehingga diketahui papan reklame yang bermasalah dan tidak ada izin. Selain itu, papan reklame yang memiliki izin namun tidak bermasalah,” sebutnya.

Ia menyatakan, seharusnya Pemko Medan lebih tegas dalam menjalankan aturan agar menjadi contoh bagi pengusaha papan reklame nakal. Sementara, target pendapatan daerah dari pajak papan reklame untuk tahun 2018 belum mencapai target.

“Ada kita dapat informasi, bahwa tidak tercapainya pajak papan reklame disebabkan banyaknya yang tidak dapat dipungut pajaknya karena tidak masuk dalam daftar perizinan. Karena pajaknya tidak dapat ditarik, itu artinya sewanya diberikan kepada oknum tertentu saja bukan ke kas Pemko,” bebernya.

Henry Jhon berjanji secepatnya akan melakukan pendataan terhadap seluruh papan reklame bermasalah dan berizin, karena sampai saat ini DPRD Kota Medan masih ada mendapat laporan ada yang dibangun tanpa izin namun belum dilakukan penindakan oleh Satpol PP Kota Medan.

“Kalau seperti kondisinya, maka masyarakat meragukan keseriusan Pemko Medan untuk menertibkan papan reklame yang saat ini menjamur dan telah merusak estetika Kota Medan. Tak hanya itu, tidak ada membawa peningkatan bagi PAD Kota Medan dari sektor pajak papan reklame,” tukasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution menegaskan, seluruh papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan akan ditertibkan tanpa pilih kasih. Hal ini dalam upaya melakukan penataan guna peningkatan keindahan dan ketertiban di Kota Medan.

Sekretaris Satpol PP Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap menambahkan, pihaknya beserta tim gabungan dibantu personel Polrestabes Medan dan Brimob Poldasu telah membongkar materi papan reklame di Jalan KH Zainul Arifin simpang Jalan Imam Bonjol serta Jalan Suprapto simpang Jalan Multatuli. Ia berharap, setelah pembongkaran materi iklan dilakukan maka pemilik kedua papan reklame untuk melanjutkan dengan pembongkaran sendiri.

“Apabila itu tidak dilakukan, kedua papan reklame ini akan kita tumbangkan. Sebab, seperti yang telah ditegaskan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita tidak mentolerir lagi papan reklame bermasalah yang ada di Kota Medan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Perda No 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Wali Kota No 19 Tahun 2015 tentang Zonasi Reklame. Ruas jalan yang ditetapkan menjadi zona terlarang berdirinya reklame antara lain Jalan Sudirman, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pengadilan, Jalan Kejaksaan, Jalan Juanda, Jalan Suprapto, Jalan Balai Kota, Jalan Pulau Penang, Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun, dan Jalan Raden Saleh. (ris/ila)

Delapan Rumah Sakit di Medan yang terdaftar melayani pasien unregister, yakni RSUD dr Pirngadi, RS Bina Kasih, RS Delima, RS Bhayangkara, RS Mitra Medika, RS Imelda, RS Royal Prima dan RS Bunda Thamrin yang belum menerima pembayaran klaim, diminta untuk bersabar. Sebab, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan drg Usma Polita mengaku klaim penanganan pasien unregister, sedang dalam proses.

Dikatakan Usma, dalam penggunaan uang negara, ada prosedur harus dipenuhi. Meski belum dapat memastikan kapan pembayarannya, namun klaim itu masih diproses.

“Lagi diverifikasi. Nanti kita lihat dulu MoU. Itu ada MoU yang setiap tahunnya diperpanjang. Masih kita proses, untuk jumlahnya setelah verifikasi baru tahu detailnya,” ujarnya, ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (7/9).

Seperti diketahui, dalam keterangan perwakilan masing-masing Rumah Sakit dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (6/9), diketahui klaim penanganan pasien unregister belum mereka terima sejak Tahun 2016. Perwakilan RS Delima, Desi Lindawati Samosir mengatakan, pihaknya belum menerima klaim dari Dinkes Medan sejak tahun 2017 terkait pasien unregister. Padahal, sudah melakukan pergantian berkas berulang kali.

Sama halnya dengan perwakilan RS Mitra Medika dr Chairul Syahputra. Ia menyebut pihaknya juga mengalami kendala terkait belum ada pembayaran klaim. Pun begitu, tetap melayani penanganan pasien unregister.”Sejak tahun 2016 hingga sekarang belum ada pembayaran klaim. Kami juga mengeluhkan alur klaim yang rumit,” ujarnya tanpa merinci berapa jumlah tunggakan klaim dan hanya tahun 2017 saja sekitar Rp40 juta.

Tak jauh beda disampaikan perwakilan RS Imelda, Syahrul. Ia juga mengaku sejak tahun 2016 Dinkes Medan belum membayar klaim mereka. Keluhan hampir sama disampaikan dr Yoman mewakili RS Bhayangkara. Hingga saat ini, pihaknya melayani pasien tanpa identitas dengan menggunakan biaya hingga Rp70 juta. Sedangkan RSUD Dr Pirngadi Medan yang kini ada merawat 109 pasien, klaim belum dibayar pada tahun 2016 sebesar Rp778 juta lebih dan tahun 2017 Rp482 juta.(ain/ila)