28 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 599

DPK di TPS Pasar Doloksanggul Tak Bisa Nyoblos

AKTIVITAS: Situasi TPS 008, Kelurahan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas.

Jonathan Alvius Theo Zevan (22), warga Jalan Merdeka No 37, Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas, sebagai pemilih khusus, mengaku kecewa karena tidak bisa mencoblos. Pasalnya, dia tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya tidak bisa mencoblos. Kata petugas TPS, saya tidak terdaftar di DPT online,” ungkap Jonathan, saat ditemui di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Pasar Doloksanggul, tepatnya di halaman Kantor Mall Pelayanan Publik.

Jonathan juga menjelaskan, dia sebagai pemilih khusus, berhak untuk mencoblos. Namun, saat dia datang bersama ibunya, Royani Limbong (47), dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena tidak masuk dalam DPT. Selain itu, dia mengatakan, petugas beralasan karena Jonathan tidak membawa e-KTP fisik, hanya menunjukkan gambar e-KTP dari handphone.

“Saya datang bersama mama jam 12.42 siang. Karena kami pemilih khusus. Setelah kami di TPS 008, saya duluan masuk, dan saya menunjukkan e-KTP saya dari handphone, karena fisiknya tinggal di Medan. Setelah dicek, kata petugas, saya tidak terdaftar di DPT online, dan fisik e-KTP saya tidak ada,” tuturnya.

“Kecewanya ya itu, e-KTP saya berdomisili di Humbahas, dan saya sebagai pemilih khusus, harusnya bisa mencoblos. Tapi kata petugasnya tidak bisa,” kata Jonathan lagi.

Padahal, lanjutnya, dia bersama ibunya sudah lama menunggu untuk dipanggil, karena sudah dilaporkan oleh ayahnya, mereka merupakan pemilih khusus. “Sambil menunggu, kami sambil jualan. Karena jarak antara TPS ke warung kami, hanya berjarak 20 meter. Dan saya sangat ingin mencoblos,” keluh Jonathan.

Keluhan itu juga dirasakan ibu Jonathan. “Kecewa juga, anak saya duluan masuk, tidak bisa mencoblos karena tidak terdaftar di DPT. Padahal, kami sudah lama menunggu di lokasi. Karena lokasi TPS 008, hanya sekitar 20 meter dari warung kami,” beber Royani.

Ketika ditanya, apakah benar mereka sebagai pemilih khusus dengan menggunakan e-KTP? Dia pun mengakui.

“Ya, aku bersama anakku alamat e-KTP di Humbahas. Jadi kami mencoblos dengan menggunakan e-KTP, untuk menggunakan hak suara kami,” ujar Royani lagi.

Sementara itu, Ketua KPPS Kelurahan Pasar Doloksanggul, Maidin Manalu, enggan berkomentar. “Saya mau ke Kantor KPPS dulu. Dipanggil,” katanya mengelak.

Ketua KPU Humbahas, Meena Cibro ketika dikonfirmasi, mengaku akan mengecek kebenarannya.

“Nanti ya. Saya tanya dulu ke KPPS di sana,” jelasnya.

Sebelumnya, dia belum mengetahui adanya keluhan warga tidak dapat mencoblos di TPS 008, Kelurahan Pasar Doloksanggul.

“Kejadian yang disampaikan ini, belum ada saya terima laporannya. Namun kejadian sejenis, sudah saya temui di beberapa TPS,” beber Meena.

Ketua Bawaslu Humbahas, Henri W Pasaribu mengaku, pengguna e-KTP itu masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Sebagai DPK, diberikan ruang untuk menggunakan hak suaranya pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

“Pemilih dalam DPK diberikan ruang untuk menggunakan hak suaranya pada waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Ketika disampaikan soal keluhan warga tersebut, menyampaikan, akan mengecek kebenarannya.

“Soal ini nanti saya crosscheck dulu kebenarannya, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Kalau memang sudah sesuai prosedur, kami akan klarifikasi nanti KPPS dan pengawas TPS. Apa alasan mereka tidak memberikan ruang kepada pengguna e-KTP, untuk menggunakan hak pilihnya,” tegas Henri.

Henri menuturkan, sekaitan permasalahan saat pemilihan, sifat pihaknya sebagai pengawas, harus memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur dan regulasi yang ada. “Pengawas itu harus memastikan pelaksanaan pemungutan suara sesuai prosedur dan regulasi yang ada. Jika memang tindakan pengawas yang salah, maka akan kami proses. Dan jika tindakan KPPS yang salah, tetap akan kami proses,” katanya.

Disinggung kapan akan diklarifikasi, dia tak dapat memastikan. “Anggota kami masih melaksanakan tugas pengawasan di TPS. Jadi belum bisa diklarifikasi, sampai selesai proses penghitungan suara dan rekap di TPS. Kalau sudah selesai bertugas nanti, akan langsung kami klarifikasi,” pungkas Henri. (des/saz)

Kapolda Sumut, Pangdam, dan Pj Gubsu Tinjau TPS 013 Medan Kota, KPPS: Terima Kasih Memberikan Rasa Aman

TINJAU: Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi saat meninjau TPS 013 yang berlokasi di Jalan Pintu Air, Kecamatan Medan Kota, Rabu (14/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi meninjau Tempat Pemungutan Suara (TPS) 013 yang berlokasi di Jalan Pintu Air, Kecamatan Medan Kota, Rabu (14/1).

Bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin, Pangdam I Bukit Barisan (BB)Mayjen TNI Mochammad Hasan serta para pejabat lainnya, kedatangan Kapolda Sumut ke TPS 013 untuk memastikan pelaksanaan pecoblosan surat suara dan pemungutan suara pada Pemilu 2024 berjalan aman, nyaman, damai.

Pantauan di lokasi, kedatangan Kapolda Sumut, Pj Gubernur Sumut, dan Pangdam I Bukit Barisan disambut hangat masyarakat saat proses pencoblosan surat suara. Juga, Pj Gubernur Sumut Hassanudin memberikan coklat kepada para pemilih di TPS.

“Kita hadir di sini untuk memastikan pelaksanaan pencoblosan surat suara di Kota Medan, Sumatera Utara berjalan kondusif, aman, dan damai,” ujar Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi.

Sementara itu Ketua KPPS, Hendrik mengungkapkan, pelaksanaan pencoblosan surat suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 269 orang berjalan sangat aman di TPS 013.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada personel TNI/Polri yang karena turut membantu memberikan rasa aman di TPS ini. Antusias pemilih sangat luar biasa memberikan hak suaranya,” ujarnya. (dwi/azw)

Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga Makin Tinggi

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengungkap angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) makin tinggi.

Selain itu, proses hukum terhadap PRT juga mengalami banyak pengecualian. “Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa (13/2).

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun, sampai sekarang belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan. “Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja,” katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan. “Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over,” kata Olivia Salampessy. “Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi,” kata dia. (jpg/ila)

Sri Mulyani Mulai Bahas Rancangan APBN 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai membahas perancangan awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan. “Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (13/2).

Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia. “APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan APBN. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Adapun dalam dokumen KEM-PPKF 2024 (Pemutakhiran), proyeksi asumsi makro untuk tahun 2025 ditetapkan pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp14.900 hingga Rp15.300.

Kemudian, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 6,3-7,5 persen, harga minyak mentah 70-90 dolar AS per barel, lifting minyak mentah 606-684 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,06-1,15 juta barel setara minyak per hari. Sementara postur makro fiskal pada 2025 ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB. (jpg/ila)

Salurkan Hak Suara Bersama Istri, Ketua TPD Ganjar-Mahfud Sumut: Semoga Yang Terbaik Bisa Menang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar – Mahfud Sumatera Utara, Paul Baja M Siahaan, mengharapkan Bangsa Indonesia bisa mendapatkan pemimpin terbaik sesuai yang diharapkan mayoritas rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Pesan ini disampaikan Paul Baja, usai menyalurkan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Rabu (14/2/2024).

“Sebagai warga negara saya merasa senang telah memenuhi hak saya. Semoga yang terbaik bisa menang,” ucap Paul Baja didampingi istrinya, Paulina Basaria Simbolon menjawab wartawan di halaman RS Elisabeth, Medan, sebagai lokasi TPS tersebut.

Sosok Calon Legislatif DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara I nomor urut 10 tersebut juga berharap, Pemilu kali ini dapat berjalan dengan damai, sejuk, dan tenang. “Dan hasilnya bisa menjadi yang terbaik bagi bangsa kita,” ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga menilai bahwa tingkat partisipasi Pemilu 2024 ini akan sangat tinggi sebagaimana yang dilihatnya di TPS lokasinya memilih.

“Di TPS ini tinggi (tingkat pemilihnya), soalnya tadi kita nunggunya lama. Sepertinya (tingkat partisipasinya) lebih tinggi dibanding lima tahun yang lalu,” kata pengusaha sukses di bidang perkebunan tersebut.

Diakui Paul, ketika di bilik suara, dirinya cukup kesulitan melipat balik surat suara sehabis mencoblos. “Ya, cukup berkeringat tadi pas di bilik suara,” selorohnya.

Disisi lain, Paul Baja juga mengaku optimis dengan pencapaiannya sebagai salah satu kontestan Pemilu 2024. Soal target suara, dirinya menginginkan hasil yang semaksimal mungkin setelah penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

“Sebagai caleg, saya tentu berharap dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya. Saya rasa semua (kontestan) juga demikian,” katanya penuh optimis.

Begitupun untuk target suara pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Sumut yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama koalisi parpol lainnya seperti PPP, Hanura, dan Perindo, Paul Baja berharap dan merasa optimis pasangan Ganjar – Mahfud bisa mendulang suara yang baik di Sumatera Utara.

“Harapannya sama, sebanyak-banyaknya suara untuk paslon nomor 3 (Ganjar- Mahfud) yang kita usung dan perjuangkan selama ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di TPS 002 Kelurahan Jati yang menjadi lokasi memilih Paul Baja M Siahaan beserta istri, terdapat jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 271 orang. (map)

Kajati Sumut dan Jajaran Gunakan Hak Pilih di TPS 68

PILIH: Kajati Sumut Idianto, menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 68, Rabu (14/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, Wakajati Sumut M Syarifuddin, para Asisten dan jajaran, menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 68, Jalan AH Nasution, Medan, Rabu (14/2/2024).

Kasi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, mengatakan, Posko Pemilu Kejati Sumut juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut dalam proses penghitungan suara hasil pemungutan suara mulai dari TPS sampai nantinya diperoleh hasil akhir.

“Posko Pemilu juga tersebar di 28 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) juga melakukan pemantauan di wilayah masing-masing dan melaporkan perkembangannya kepada pimpinan secara berkala,” ujarnya.

Kajati Sumut kata dia, dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengimbau jajaran kejaksaan sampai tingkat paling bawah. Kemudian, memanfaatkan posko Pemilu untuk membuat laporan cepat, tepat dan akurat, dengan data faktual di masing-masing daerah pemilihan, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah – langkah strategis dan antisipatif saat ada permasalahan di lapangan.

Yos menambahkan, kejaksaan telah menyiapkan prosedur dan langkah antisipasi penanganan pemilu. Jajaran intelijen kejaksaan juga tidak kalah penting mengantisipasi AGHT dalam proses Pemilu di seluruh Indonesia.

“Pak Kajati juga meminta jajaran agar laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti dengan melakukan deteksi dini kerawanan pelaksanaan Pemilu, memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu proses demokrasi,” pungkasnya. (man/ram)

Pj Wali Kota Tebingtinggi Gunakan Hak Pilihnya di Kelurahan Rambung

BERIKAN: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika memberikan hak suaranya di TPS SD Negeri 1 Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani dalam Pemilu Tahun 2024 memberikan hak suaranya di TPS samping rumah dinas Wali Kota, Jalan Sutomo, tepatnya di SD Negeri 1 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebingtinggi, Rabu (14/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Syarmadani mengatakan, secara umum kontestasi Pemilu, khususnya di Kota Tebingtinggi, berjalan kondusif.

“Siapapun yang menang, karena kita yakin Pemilu kita dilaksanakan secara jurdil, damai sehingga maksud dan utama dari tujuan pemilih ini tercapai dan tidak ternoda oleh suatu yang bernilai konflik,” ujar Syarmadani.

Kepada para penyelenggara Pemilu, Pj Wali Kota Tebingtinggi mengatakan agar tetap melaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga haknya rakyat.

“Jaga kesehatan juga, jangan sampai nanti ada yang sakit, terganggu keselamatannya. Untuk kawan penegak hukum, akan mengawal jalannya kontestasi Pemilu ini, mudah-mudahan tidak ada gangguan di Kota Tebingtinggi,” tutup Syarmadani.

Ditempat terpisah, tepatnya di TPS 12 Jalan Bukit Bundar Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, antusias warga hadir ke TPS sangat tinggi, dari beberapa cerita warga usai mencoblos, mereka mengaku kesulitan ketika hendak mencoblos di bilik suara dikarenakan kertas surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi serta DPR RI terlalu lebar sehingga mereka kesulitan untuk menentukan hak pilihnya.

Hal itu diungkapkan oleh warga Lingkungan 3 Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan, Bu Tati, dirinya mengaku kebingungan ketika diberikan lima lembar kertas surat suara, diceritakan Bu Tati, ketika dibuka lembarannya begitu lebar.

“Terpaksa pelan-pelan membacanya, karena tidak ada gambar, hanya nama calon anggota legislatif dan nomor urut serta gambar Partai Politik. Setelah mencoblos, untuk melipatnya juga sulit,” ungkap Bu Tati sambil tertawa. (ian/ram)

Hasil Quick Count, Prabowo-Gibran Unggul Sementara

Warga saat memberikan hak suaranya di salah satu TPS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan hitung cepat (quick count) dari lembaga survei KawalPemilu 2024, pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara, dengan persentase 53,56 persen, dengan total suara sah yang masuk untuk paslon tersebut, sebanyak 763,885 suara.

Hasil hitung cepat ini berdasarkan persentase untuk seluruh Provinsi di Indonesia, terhitung hingga Pukul 18.00 WIB, Rabu (14/2).

Sedangkan di Sumatera Utara (Sumut), suara untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 02 juga unggul dengan persentase 47,49 persen suara. Kemudian, disusul Paslon nomor urut 01 di peringkat kedua, yakni 43,21 persen dan paslon nomor urut 03, sebesar 9,30 persen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Capres-Cawapres nomor urut 02, Muhri Fauzi Hafiz menyambut antusias atas keunggulan suara untuk Capres-Cawapres, Prabowo-Gibran.

Ia pun menuturkan, hasil quick count secara Nasional ini sejalan dengan optimisme yang dimiliki TKD Sumut sejak awal masa kampanye yang lalu.

“Apalagi secara fakta di lapangan kami juga melihat antusias rakyat yang selalu gembira menyambut semua program TKD,” ujar Muhri yang merupakan Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini,” ungkapnya.

Namun meski pun begitu, lanjut Muhri, dirinya meminta agar menunggu hasil real count dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). “Kita tunggu hasil real count dari lembaga KPU RI. Dan kita yakin satu putaran,” tandasnya. (Dwi)