MEDAN-Dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan roda pemerintahan dua periode semakin menguat. Usai Salat Jumat kemarin, ratusan santri yang menamakan diri Santri Militan Nusantara (Sami’na) Sumatera Utara, mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi, di depan Istana Maimun Jalan Brigjen Katamso, Medan.

Dalam deklarasi yang dibacakan langsung Koordinator Aksi, Ustaz Muhammad Tarmizi, menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode. Beberapa alasan mendukung Jokowi yang mereka sampaikan antara lain agar pembangunan infrastruktur yang sedang digagas dapat berlanjut sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Kami menilai Jokowi merupakan presiden yang sangat dekat dengan umat dan para santri. Jokowi merupakan presiden yang sangat menghormati umat Islam khususnya para santri. Hal ini dibuktikannya dengan penetapan Hari Santri Nasional,” katanya.

Seratusan massa santri dari sejumlah pondok pesantren di Sumut itu juga menegaskan, langsung memberi mandat kepada Jokowi untuk memilih cawapres pada pemilihan presiden (pilpres) mendatang.

“Kami juga menyerahkan mandat langsung pilihan cawapres kepada Bapak Ir H Joko Widodo pada Pilpres demi membantu kerja kepresidenan,” imbuh Tarmizi.

Masyarakat Indonesia, sambung dka sudah menyaksikan langsung keberhasilan Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di Sumut. Jokowi juga dinilai bisa menghadirkan keadilan, kesejahteraan rakyat serta pelayanan umum dengan membangun jalan tol Medan-Tebingtinggi, Medan-Binjai, pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara.

“Program dan kebijakannya juga prorakyat, serta mampu menjalankan amanat konstitusi dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Presiden juga dekat dengan umat Islam, ulama, habaib dan santri,” katanya.

Setelah menyampaikan aspirasi, massa yang didominasi anak-anak dan remaja tersebut memasuki halaman Istana Maimun. Sebelum menggelar deklarasi dukungan terhadap Jokowi, massa melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Dari lokasi ini mereka melakukan long march dengan membentangkan spanduk bertuliskan ucapan terima kasih kepada para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Mereka juga menyatakan siap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (prn/azw)

MEDAN-Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kota Medan, Raden Admiral, mengatakan, pihaknya terus melakukan sidang ajudikasi terhadap sengketa yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Medan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan yang menolak pendafatan cakal calon legeslatif (bacaleg) secara maraton.

“Pagi ini pukul 10.00 sidang ketiga, dengan agenda sidang kelengkapan bukti dan keterangan saksi,” ujar Raden, ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat (3/8).

Pada sidang kedua yang digelar Rabu (1/8), pihaknya juga mendengar keterangan saksi. “Senin depan sidang lanjutan lagi. Rabu atau Kamis putusan akan dibacakan,” jelasnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari terlambatnya PKB Kota Medan mendaftarkan bacaleg untuk Pemilu 2019.

Hingga 17 Juli 2018 pukul 00.00 WIB, partai besutan Muhaimin Iskandar itu tidak mampu melengkapi syarat pencalona. Akhirnya KPU Medan menolak berkas pendaftaran dari PKB.

Tidak terima dengan keputusan KPU Medan, PKB menggugat ke Panwas. Upaya mediasi sudah dilakukan, namun menemui jalan buntu. Akhirnya Panwas melanjutkan sengketa ke tahap sidang ajudikasi.

Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin, mengatakan, pihaknya tetap kepada putusan awal menolak berkas pendaftaran bacaleg dari PKB.

“Kami tetap pada putusan kemarin. Kami tidak bisa menerima berkas PKB,” ujar Herdensi.

Dia menjelaskan hingga 17 Juli pukul 00.00 WIB, PKB tidak membawa berkas pencalonan. “Agenda selanjutnya yakni sidang ajudikasi, jadwal menunggu informasi dari Panwas Medan,” ungkapnya.

“Apakah PKB Medan bisa ikut Pemilu 2019 belum bisa diketahui sampai ada keputusan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Kota Medan, Pandapotan Tamba mengatakan formulir pencalonan yang terdiri dari B1, B2 dan B3 yang wajib ditandatangani ketua dan sekretaris tidak dibawa sampai batas akhir.

“Jadi yang mereka (PKB) bawa hanya syarat calon, bukan syarat pencalonan. Yang diutamakan itu syarat pencalonan. Artinya seseorang bisa menjadi calon legislatif apabila diajukan partai politik dan ditanda tangani ketua dan sekretaris. Bukan berkas calegnya,” katanya.

Karena hingga penutupan pendaftaran caleg pada Selasa 17 Juli 2018 pukul 00.00 PKB tidak mampu melengkapi persyaratan makan berkasnya dipulangkan. Ketua DPC PKB Medan, Abdul Kholik Siregar sendiri enggan dikonformasi lebih jauh perihal tersebut. “Nanti saja,” katanya singkat ketika dihubungi wartawan. (bbs/azw)

Seorang oknum guru SD Negeri berinisial S diduga melakukan pemukulan secara berlebihan terhadap tiga muridnya. Alhasil, ketiga muridnya mengalami trauma dan tak mau sekolah.

Itu terungkap dari pengaduan tiga wali murid masing-masing pelajar SD ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai, Kamis (2/8).

Pengaduan mereka pun ditampung Hj Juliati, Norasiah, Syarif Sitepu, Gim Ginting, dan Edy Putra yang kemudian gelar Rapat Dengar Pendapat di ruang Komisi C DPRD Binjai.

Orangtua murid berinisial FGL, Novika Maya Sari mengaku, anaknya trauma hingga takut untuk kembali bersekolah yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat. Pasalnya, kata dia, FGL dipukul dengan keras pada bagian kepala.

Karena traumatik itu, sambungnya, FGL minta pindah sekolah. Ironisnya, oknum guru yang memukul anaknya tak kunjung meminta maaf. Bahkan, menemui Novika pun tidak ada. Bagi Novika, tak ada itikad baik dari oknum guru itu.

“Bukan satu murid yang sudah dipukuli kepalanya, tapi banyak murid. Makanya kami datang ke DPRD. Gara-gara buku pelajaran tinggal, dipukuli kepalanya keras sekali sampai trauma anak saya pergi sekolah. Kita sebagai orangtua pasti tidak terima,” katanya.

Diakui Novika, dirinya pun sudah melaporkan oknum guru tersebut ke Polres Binjai berdasarkan nomor laporan polisi 441/VIIII/2018/SPKT-A Res Binjai. Hal itu dilakukan, karena oknum guru tersebut tidak melakukan permintaan maaf. “Guru yang mukul itu berondok di bawah kepala sekolah. Buat laporan polisi karena pihak sekolah tidak ada itikad baik,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Binjai, Irfan Asriandi menyatakan, persoalan ini akan dibahas dengan Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan oknum guru tersebut. Rencananya, kata dia, semua yang terkait itu akan dipanggil guna dimintai klarifikasinya dalam R RDP pada Senin (6/8) mendatang.

“Cara mendidik serta pengajaran yang dilakukan oleh oknum guru itu, salah. Kita akan meminta pemerintah dan pihak kepolisian memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada yang bersangkutan jika terbukti bersalah. Kami juga sangat kecewa dengan guru seperti ini,” tegasnya.

Menurut dia, fenomena seperti ini cu-kup sering terjadi. Jika dibiarkan, kata Irfan, akan berdampak bahaya seperti geger otak terhadap korbannya. Dia menduga, banyak korban lainnya menimpa kejadian seperti ini.

“Tetap semangat ya, yang sabar ya anak-anak, besok sekolah lagi ya, enggak usah takut. Bapak ibu juga anaknya disupport biar mau ke sekolah lagi,” pungkasnya.

Sementara, Kabid Dikjar Dinas Pendidikan Binjai, Lina Ginting menepis adanya dugaan penganiayaan yang menimpa murid-murid SD ini. Bahkan, Lina seperti melindungi oknum guru tersebut.

“Enggak ada dipukuli gurunya, enggak usah kalian besar-besarkan. Aku sudah ke situ, lihat muridnya, kepala sekolahnya,” ujar Lina.

Lina seolah melindungi oknum guru tersebut. Buktinya, Lina bilang, korban yang dipukul berlebihan oleh oknum guru S itu disebutnya mengalami gejala sakit demam berdarah. Namun saat ditanya lebih jauh soal gejala demam berdarah, Lina berkilah. Dia meminta wartawan menanyakan 29 murid lainnya.

Jangan hanya tiga murid itu saja. “29 orang murid kau tanyai satu-satu. Jangan tiga orang itu saja. Biar adil. Itu sudah kami tanyai. Okelah ya, aku lagi rapat,” ujarnya mengakhiri konfirmasi melalui sambungan telepon selular. (ted/han)

BINJAI- Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan mengaku tertarik untuk mengadopsi berbagai aplikasi Smart City milik Pemko Binjai. Niat untuk mengadopsi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Nasruddin saat berkunjung ke Pemko Binjai, Kamis (2/8).

Dia mengatakan, pihaknya akan mengirimkan tim untuk mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi Smart City. Bagaimana seluruh aplikasi tersebut dapat dijalankan, hingga dikendalikan dari ruang Command Center.

Menurut Nasruddin, banyak hal positif yang diperoleh dalam kunjungan kerja di Binjai. Dia berharap, itu dapat diterapkan di daerahnya. “Sepulang dari sini kami akan laporkan ke Bupati. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama dan kita bisa jadi saudara,” ujar Nasrudin.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, Hj Hasnah Syam menanyakan tentang kiat Pemko Binjai mengatasi keterbatasan jumlah tenaga dokter spesialis. “Kami ingin tanya soal ketersediaan dokter spesialis. Sebab, di RSUD saja susah, apalagi di Puskesmas. Kami baru mampu untuk menyediakan dokter umum,” kata Hasnah yang juga istri Bupati Barru.

Sementara, Sekda Kota Binjai, M Mahfullah P Daulay menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan akan dokter spesialis maka upaya Pemko Binjai adalah merekrut tenaga dokter secara outsourcing.

“Kita rekrut secara outsourcing dan setiap tahun kontraknya kita perpanjang. Sehingga kebutuhan dokter spesialis di RSUD hingga Puskesmas sudah terpenuhi,” kata M Mahfullah.

Mahfullah menambahkan, Pemko Binjai siap membantu dan berbagi ilmu dengan kabupaten Barru tentang penggunaan aplikasi Smart City dan bagaimana membangun sendiri Command Center tanpa melibatkan vendor.

“Kami siap bantu kabupaten kota lain untuk sharing demi kemajuan bersama,” tandas Mahfullah. (ted/han)

LANGKAT-Komisi B DPRD Langkat mendesak Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi 31 Kepala Puskesmas di Kabupaten Langkat. Desakan evaluasi tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, BPKAD dan para Kepala Puskesmas se Kabupaten Langkat, untuk menyahuti pengaduan pegawai puskesmas yang pembayaran tunjangan kinerja, uang jasa medis BPJS dan uang jaga malam mereka berbulan-bulan belum dicairkan.

Sekretaris Komisi B DPRD Langkat, Kirana Sitepu menyarankan perlunya evaluasi dari Dinas Kesehatan terhadap Kepala Puskesmas yang tidak mampu bekerja. “Kami Komisi B menginginkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, juga perlu pemerataan penempatan dokter-dokter yang ada di puskesmas,”pinta Kirana.

Dalam RDP itu, Kabid Anggaran BPKAD Langkat Efendi Matondang menjelaskan, bahwa sistem pembayaran tunjangan kinerja, dapat dibayarkan per bulan atau triwulan, tergantung usulan dari instansi. Dan apabila semua berkas telah lengkap, maka selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya akan di transfer ke rekening masing-masing ASN. “Naikkan saja berkas tukin yang telah selesai, jangan menunggu PNS yang belum siap berkasnya, pada prinsipnya setiap permintaan OPD akan kami bayarkan sesuai permintaan,” ujar Efendi Matondang.

Mendapat penjelasan BPKAD, RDP yang dipimpin Ketua Komisi B Riska Purnawan, ST berharap kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Langkat segera mengajukan berkas tunjangan kinerja anak buahnya yang sudah selesai.

“Kami berharap kepada para atasan agar memperhatikan pegawainya, karena para pegawai itu menunggu rezekinya dari tambahan penghasilan selain gaji seperti tukin, uang jasa medis BPJS dan uang jaga malam bagi para medis di puskesmas yang berbulan-bulan mereka tunggu. Miris kita mendengarnya kalau hak mereka terlambat diberikan,” ucap Riska.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi B lainnya, dan berharap Kepala Puskesmas dapat bekerja dengan cepat, sehingga tidak terkendala lagi pembayaran hak-hak pegawai. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan agar dapat mensosialisasikan setiap ada aturan-aturan baru kepada 31 Puskesmas yang ada di Kabupa-ten Langkat. (bam/han)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Dispora) memberikan pembekalan dan pelatihan 60 orang calon anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), di Aula Gedung PKK Stabat, Selasa (31/7) pukul 21.00 WIB.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH pada bimbingan dan arahannya, Pemkab Langkat melalui Dispora tengah melaksanakan pelatihan calon anggota Paskibra terhitung pada 31 Juli-18 Agustus 2018, sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tingkat Kabupaten Langkat tahun 2018.

“Sebab nantinya Paskibra bertugas mengibarkan duplikat sang saka merah putih pada 17 Agustus 2018 ini,” jelasnya.

Diharapkan, kepada pelatih calon anggota Paskibra Kabupaten Langkat, dapat melatih dengan serius serta penuh tanggung jawab.

“Keberhasilan Paskibra, cerminan dari keseriusan petugas pelatih dalam membinannya,” ujarnya.

ngkat Dra Hj Manna Wasalwa Lubis MAP menjelaskan, peserta calon Paskibra Langkat sebanyak 60 orang, 2 orang dari 1 putra dan 1 orang putri menjadi perwakilan Langkat untuk Paskibra di tingkat Provinsi Sumut, sedangkan sisanya 58 orang untuk Paskibra Langkat, terdiri dari 29 putra dan 29 putri.

Manna Wasalwa mengatakan, 60 Paskibra sebelumnya telah diseleksi ketat dari sekolah-sekolah SMA sederajat yang ada di Langkat, jadi mereka yang terpilih adalah yang terbaik. (bam/han)

BELAWAN-Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Ikhwan, SH MH bersama Komandan Batalyon Pertahanan Pangkalan (Danyonmarhanlan) I Letkol Marinir James Munthe, M Tr Hanla, nonton bareng (Nobar) film 22 Menit di bioskop XXI, Suzuya Marelan, Jumat (3/8) sore.

Nobar film 22 menit juga dihadiri Pasiops Yonmarhanlan I, Mayor Marinir Ahmad Yani, OKP, pejabat Polres Pelabuhan Belawan dan keluarga besar Polres Pelabuhan Belawan serta masyarakat.

Pemutaran film yang berdurasi 71 menit tersebut, menceritakan tentang kisah bom teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta. Aksi teror yang dilakukan teroris mampu dilumpuhkan petugas anti teror dari Mabes Polri.

Suasana nobar memberikan inspirasi bagi Kapolres dan Danyonmarhanlan I bersama dengan masyarakat.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan, MH, SH mengaku, pemutaran film 22 Menit mengisahkan tentang teroris. Untuk itu, sebagai masyarakat harus lebih waspada kepada orang – orang tak jelas di lingkungan yang dianggap mencurigakan.

“Kita minta masyarakat bisa memberikan informasi sekecil apapun terhadap orang yang dicurigai dengan asal-usulnya tidak jelas. Kita tahu teroris cukup berbahaya, film 22 Menit sudah menggambarkan tentang bahaya teroris, ke depannya mari kita sama – sama untuk mengantisipasi bersama,” imbau Ikhwan.

Sementara itu, Danyonmarhanlan I Letkol Marinir James Munthe M Tr Hanla mengaku, sangat terinspirasi dengan pemutaran film 22 Menit. Dari gambaran pemutaran film yang disaksikan bersama, merupakan sebuah pembelajaran untuk masyarakat akan bahaya teroris.

“Intinya mari kita lebih waspada dan berhati – hati di lingkungan, teror bisa datang kapan saja, jadi mari cegah ini dengan bersama melawan teroris,” ujar James Munthe.

Pemutaran film 22 Menit yang dimediasi Polres Pelabuhan Belawan juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat, selain diberikan tiket gratis, juga mampu mengenal bahaya teroris serta penuntasan anti teror yang dilakukan Polri. “Filmnya asik, kita bisa mengerti tentang bahaya teroris. Film itu juga mengajari kita untuk lebih waspada dengan orang disekeliling yang kita anggap dicurigai,” kata salah satu penonton, Azmi. (fac/han)

MEDAN-Bagi para nelayan diimbau untuk lebih berhati-hati saat melaut. Pasalnya, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan memprediksi, beberapa hari mendatang gelombang perairan laut di Sumatera Utara bakal tinggi.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan Edison Kurniawan mengatakan, gelombang laut tersebut ditaksir dapat mencapai ketinggian 1.25 hingga 6.0 meter.

Terdapat pola tekanan tinggi di perairan barat Austalia yang memicu terjadinya peningkatan kecepatan angin timuran mencapai 55 km/jam yang melewati Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara, Selatan Jawa dan Barat Lampung.

“Sehingga mengakibatkan terjadi peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan,” ungkapnya, Jumat (3/8).

Dijelaskan Edison, untuk tinggi gelombang 1.25 hingga 2.5 meter, berpeluang terjadi di Selat Malaka Bagian Utara, Perairan Timur P. Simeulue – Kep Mentawai,
Selat Sunda Bagian Utara, Selat Sape Bagian Selatan dan Selat Sumba Bagian Barat, Laut Sawu Bagian Utara dan Laut Timor Selatan NTT,
Perairan Selatan Flores dan Selat Ombai, Peraiaran Kep Sermata – Kep Tanimbar, Peraiaran Kep Kei – Aru, Laut Arafuru, Laut Natuna Utara, Perairan Kep Anambas – Kep Natuna, Laut Natuna dan Selat Karimata.

Berikutnya, Laut Jawa, Peraiaran Utara Kep Kangean, Laut Bali dan Perairan Barat Lombok, Selat Makassar dan Perairan Kalimantan Utara, Laut Sulawesi,
Perairan Kep Sangihe – Kep Talaud, Laut Maluku, Perairan Utara dan Barat Kep Halmahera, Perairan Selatan Kep Banggai, Perairan Selatan P. Buru – P. Seram, serta Laut Seram Bagian Timur dan Peraiaran Amamapre.

Sementara untuk tinggi gelombang 2.5 hingga 4.0 meter, Lanjut Edison, berpeluang terjadi di Perairan Utara dan Barat Sabang, Samudra Hindia Barat Aceh – Kep Nias, Perairan Barat P. Simeulue hingga Mentawai, Perairan Selatan Sumbawa – P. Sumba – P. Sawu, Laut Sawu Bagian Selatan, serta Perairan Selatan P. Rote.

Sedangkan untuk tinggi gelombang 4.0 sampai 6.0 meter terang Edison, berpeluang terjadi di Perairan Selatan P. Enggano hingga Barat Lampung,
Samudra Hindia Kep Mentawai – Lampung, Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan Selatan Banten, Perairan Selatan Jawa Hingga Lombok, Selat Bali, Lombok dan Alas Bagian Selatan, serta Samudra Hindia Selatan Jawa hingga NTB.

Edison pun berharap, agar peringatan BMKG dapat diperhatikan dan diwaspadai demi keselamatan pelayaran selama di laut.

Untuk perahu nelayan, sebut Edison, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 meter, kapal tongkang kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 meter, kapal ferry kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 meter, dan kapal besar (kargo dan pesiar) kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 meter.

“Karenanya masyarakat dan kapal-kapal khususnya yang melakukan aktivitas di pesisir barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT agar dapat mempertimbangkan kondisi tersebut,” pungkasnya.(bbs/han)