Home Blog Page 6134

JPU Berkilah Mujianto Tidak Harus Dihadirkan

Tamin Sukardi
Tamin Sukardi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang penyelewengan aset negara berupa lahan milik PTPN II seluas 106 hektar di Desa Helvetia yang menjerat terdakwa Tamin Sukardi, kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (26/7) sore. Sidang kali ini berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Diantaranya seorang saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa (saksi meringankan), yakni auditor BPKP.

Auditor tersebut mengatakan, bahwa kerugian negara adalah berkurangnya uang atau aset yang nyata dan pasti. Untuk menghitungnya ada standar-standar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

“Standar itu dimulai dari membuat atau menyusun dokumen. Lalu terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik, lalu dilakukan konfirmasi oleh auditor kepada pejabat terkait. Dari situlah kita dapat menghitung secara pasti angka-angka kerugian negara,” ucap saksi ahli.

Namun, pada persidangan beberapa waktu lalu, didalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut, terdakwa Tamin disebut menjual lahan eks HGU PTPN II seluas 74 hektare di Pasar II Desa Helvetia Kabupaten Deliserdang itu kepada Mujianto.

Terdakwa disebut menjual tanah tersebut dengan harga Rp236.250.000.000. Namun biaya pelepasan hak atas lahan tersebut, baru dibayar sekitar Rp132.468.197.742 kepada Tamin Sukardi. Sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayarkan setelah terbitnya sertifikat tanah tersebut.

Mujianto merupakan satu dari puluhan saksi yang seharusnya dihadirkan JPU sebagai saksi fakta di persidangan. Namun lantaran dirinya yang sedang tersandung kasus pidana umum di Poldasu, sempat buron.

Sehingga sesuai jadwal persidangan sebelumnya, JPU tidak bisa menghadirkan saksi lantaran tidak mengetahui dimana keberadaannya. Beberapa waktu lalu, Mujianto telah berhasil ditangkap di Cengkareng.

Dirinya pun langsung diamankan ke Poldasu dan dilimpahkan berkasnya ke pihak Kejatisu. Namun, JPU Salman berkilah tidak perlu lagi memanggil Mujianto.

Karena JPU telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Mujianto di persidangan sebelumnya.

“Tak perlu lagi kita panggil. Karena BAP beliau sudah kita bacakan dipersidangan,” kilah Salman saat dikonfirmasi terkait penangkapan Mujianto.

Dalam persidangan, terdakwa  sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi meringankan yang dihadirkan tim penasehat hukum terdakwa.

Kasus tersebut bermula pada tahun 2002. Saat itu terdakwa mengetahui, bahwa diantara tanah HGU milik PTPN II di Perkebunan Helvetia Kabupaten Deliserdang itu, ada tanah seluas 106 hektar yang dikeluarkan atau tidak diperpanjang HGU nya.

Kemudian, terdakwa pun ingin pun menguasai dan memiliki tanah tersebut. Berbekal 65 lembar SKTPPSL, terdakwa melancarkan aksinya dengan meminta bantuan Tasman Aminoto, Misran Sasmita dan Sudarsono. Berdalih lanjut usia, majelis hakim menangguhkan penahanan Tamin Sukardi menjadi tahanan rumah.(adz/ala)

 

 

Stop Bullying, Ingat… Jarimu Bisa Membunuh

AIB#CyberBully-1
Pemain-pemain film AIB #Cyberbully – Shoumaya Tazkiyyah, Harris Illano, Michael Lie, Ade Ayu –, bersama Komisioner KPAI Retno Listyarti (kiri) dalam Meet and Greet di Medan, Jumat (27/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Jumlah siswa yang berani muncul dan berbicara langsung menyampaikan kisah bullying yang pernah mereka alami, terus meningkat. Sebagian cerita mereka saat mengalami bullying, persekusi, intimidasi, maupun ancaman, cukup membuat miris.

“Bahkan kami para pemain film AIB #Cyberbully dulu pernah menjadi korban bully. Rasanya menyakitkan. Karena itu kita ingin kasus bully dihentikan,” kata pemain-pemain film AIB #Cyberbully – Shoumaya Tazkiyyah, Harris Illano, Michael Lie, Ade Ayu –, dalam Meet and Greet di Medan, Jumat (27/7).

Sebelumnya pada hari yang sama, para pemain film ini mendatangi sekolah-sekolah di Medan dan Binjai, Sumatera Utara. Selain mempromosikan film AIB, mereka juga berkampanye #StopBullying, bersama komisioner KPAI.

Selain di Medan, para pemain film AIB #Cyberbully bersama KPAI sudah mendatangi 26 sekolah yang tersebar di Jabodetabek, Semarang, Solo, Semarang, Yogya, Palembang. Tak kurang dari 11 ribu siswa bersepakat mendeklarasikan dan membuat petisi untuk menghentikan segala bentuk perundungan (bullying).

“Komunikasi dua arah ini positif, penjelasan dan contoh-contoh bullying yang terjadi cukup membuat anak-anak ini akan berpikir tentang dampak dan akibat bullying,” jelas komisioner KPAI, Retno Listyarti, yang mendampingi pemain-pemain film AIB #Cyberbully ke sekolah-sekolah.

Retno mengatakan, kasus cyber bully yang ditangani KPAI meningkat hingga 300 persen sejak 2016. Yakni sejak anak sekolah akrab dengan gadget. Bahkan tahun ini, 200 kasus cyber bully diadukan ke KPAI.

“Kampanye untuk menghentikan kasus-kasus bullying dan mengajak siswa-siswa agar tidak menjadi pelaku atau pun korban pembullyan ini, cukup efektif. Para siswa berfikir lebih positif tentang dampak cyber bully. Kampanye ini harus intens dilakukan,” katanya.

Film AIB #CyberBully dibintangi oleh Baron Wildchut, Harris Illano, Damita Argobie, Wendy Wilson dan beberapa pemeran lainnya.

Film Aib #Cyberbully akan dirilis pada tanggal 2 Agustus 2018. Kisah film ini diangkat berdasarkan riset-riset yang dilakukan sutradara Amar Mukhi. Di antaranya adalah siswa bunuh diri di Bekasi, Jawa Barat. Juga korban pembullyan di SMU di Jatinegara, Jakarta Pusat. Ada juga diambil dari belasan ribu catatan korban dan laporan korban bullying yang diterima KPAI.

Surya Films dan Anami Films, rumah produksi pembuat film AIB #Cyberbully berharap bahwa filmnya tidak hanya menjadi hiburan di dalam bioskop. Tapi moral story film bisa dipahami penontonnya. “Memang kami kemas sebagai film horor. Tapi ini bentuk metafora. Bahwa hantunya hadir dan melakukan balas dendam. Kami ingin mengatakan bahwa bullying, persekusi, intimidasi atau perbuatan jahat lain, akan dapat balasan. Karma atau balasan sekarang ini datangnya lebih cepat lho!” ungkap Amar.

Yang jelas film AIB #Cyberbully dikemas sangat unik, sangat rumit dalam proses produksi dan cerita dengan twist cerita menarik akan menjadi daya tarik film horor ini.

Mau tahu lengkapnya, nantikan rilis film AIB #Cyberbully di 2 Agustus 2018 nanti. Siapa tahu kisah korban bullying di film ini juga seperti kalian. Atau perbuatan bullying yang pernah kalian hentikan. So, hentikan bullying, jangan dianggap remeh dan mudah melakukan bullying. Ingat jari kalian bisa membunuh. (Rel/mea)

Polisi Gerebek Dua Kampung Narkoba Belawan

Foto: Fachril/Sumut Pos Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edy Safari memaparkan para tersangka yang diciduk dari dua kampung narkoba di Belawan, Jumat (27/7).
Foto: Fachril/Sumut Pos
Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edy Safari memaparkan para tersangka yang diciduk dari dua kampung narkoba di Belawan, Jumat (27/7).

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Bekerjasama dengan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Polres Pelabuhan Belawan menggerebek dua kampung narkoba, Kamis (26/7) sore. Dalam operasi ini, 100 personel gabungan dilibatkan.

Awalnya, personel menyisir Uni Kampung Kelurahan Belawan I. Kemudian dilanjut menuju Kampung Kolam, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan.

Dipimpin Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Erinal, petugas mengamankan 13 tersangka. Selain tersangka, barang bukti sejumlah alat hisap sabu, handphone dan paketan sabu turut disita.

Kompol Erinal mengatakan, operasi di dua kampung narkoba untuk meningkatkan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (K2YD).

“Untuk razia kerawanan narkoba, akan terus ditingkatkan. Para tersangka yang diamankan telah diproses di Sat Narkoba untuk ditindaklanjuti,” kata Erinal didampingin kapolsek sejajaran Polres Pelabuhan Belawan.

Sementara, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Edy Safari mengatakan, 13 tersangka yang diamankan telah melakukan tes urine. Hasilnya, sebanyak 10 orang positif dan 3 orang negatif.

“Para tersangka akan menjalani proses lebih lanjut. Kasusnya akan segera kita limpahkan ke pengadilan,” sebut Edy.(fac/ala)

Pelajar Kedapatan Main Game Online

Foto: Idris/Sumut Pos Dinas KOminfo Kota Medan saat menggelar razia warnet dan mendapati seorang pelajar yang menyelipka rokok di telinganya.
Foto: Idris/Sumut Pos
Dinas KOminfo Kota Medan saat menggelar razia warnet dan mendapati seorang pelajar yang menyelipka rokok di telinganya.

SUMUTPOS.CO – Dinas Kominfo Kota Medan kembali menggelar razia terhadap warung internet (warnet) di Kota Medan, Jum’at (27/7). Dari hasil razia tersebut, masih ditemukan pelajar yang bermain game online pada saat jam sekolah.

Sebelum melakukan razia, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Kominfo Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan, Satpol PP, aparatur Kecamatan dan dibantu oleh personel dari Denpom dan Polrestabes Medan, terlebuh dahulu melakukan apel di kantor Dinas Kominfo Kota Medan. Apel di pimpin Kadis Kominfo Kota Medan, Zain Noval,S.STP.MAP diwakili Kabid Pengendalian, Arbani Harahap,S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut, Arbani mengatakan, razia ini digelar untuk menengakkan Perwal Kota Medan No. 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet. Dimana, dalam Perwal ersebut telah dijelaskan bahwa warnet tidak boleh beroprasi 24 jam, memiliki izin, memblokir situs porno dan tidak mengizinkan anak sekolah yang berseragam masuk saat jam berlajar berlangsung.

“Kita periksa apakah masih ada warnet yang melanggar perwal, bila ada kita berikan teguran dan peringatan, “perintah Arbani.

Usai melaksanakan apel, tim kemudian bergerak menuju ke Jalan Bhayangkara,  di jalan ini tim mendatangi warnet Mag Net. Dari sini tim berhasil mengamankan dua pelajar yang kedapatan sedang bermain game online dan masih mengenakan seragam sekolah.

Foto: Idris/Sumut Pos
Seorang pelajar dihukum karena kedapatan bolos dari sekolah dan main game online di warnet.

Oleh tim, kedua pelajar tersebut langsung didata oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan ke pihak sekolah. Tidak hanya itu saja, kedua pelajar juga di berikan hukuman push up sebagai efek jerah.

Masih di jalan yang sama, tim mendatangi Arca Net dan Marquee Net. Di warnet ini tidak ditemukan anak sekolah, namun pihak pengelolah Arca Net tidak dapat menunjukkan izinnya. Tim langsung memberikan surat peringatan kepada warnet tersebut.

Dari Jalan Bhayangkara, tim menuju ke  Akbar Net yang berada di Jalan Ismaliyah, lagi-lagi tim menemukan seorang pelajar yang sedang bermain game online. Tim langsung mendata pelajar tersebut.

Usai dari  Jalan Ismaliyah, tim menuju ke I Zone Net yang berada di Jalan Wahidin, dan Istana Net yang berada di Jalan Ar-Hakim. Di warnet ini tidak ditemukan anak sekolah, dan kedua warnet ini juga memiliki izin rekomendasi dari Dinas Kominfo Kota Medan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Zain Noval,SSTP, MAP berpesan kepada jajaranya untuk terus melakukan razia  guna menertibkan warnet-warnet di Kota yang disinyalir melanggar Perwal Kota Medan No. 28 Tahun 2011 tentang perizinan usaha warung internet.

“Terus lakukan razia terhadap warnet-warnet yang masih membandal, supaya mereka jerah dan mentaati peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan,” pesan Zain Noval. (ris/ila)

 

Kusuma: Rubella itu Monster….

Iftiyah penderita rubella hingga kini menanti alat pendengaran.
Iftiyah, penderita rubella.

SUMUTPOS.CO – Tak banyak orangtua yang tahu tentang keberadaan Rubella, entah kapan munculnya dan dari mana datangnya. Yang pasti, virus ini kini menjadi momok mengerikan. Menyerang mulai dari janin tanpa diketahui yang menyebabkan bayi lahir dengan sejumlah kecacatan akibat kerusakan organ-organ tubuhnya.

Ancaman terhadap penyakit ini pun dirasa nyata. Rubella bersama dengan penyakit Campak, pemerintah, melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) hingga 2020 berkomitmen untuk mengeliminasi campak dan melakukan pengendalian penyakit Rubella/kecacatan yang disebabkan oleh infeksi Rubella saat kehamilan (Cogenital Rubella Syndrome).

Setidaknya keperihan mendalam tampak tergambar di wajah Kusuma Ramadan, orangtua Iftiyah, bayi berusia 2 tahun yang sejumlah organ tubuhnya dirusak virus mematikan ini. Anaknya kini mengalami keterlambatan pertumbuhan, kerusakan pendengaran, mata dan kesulitan berdiri.

“Rubella itu monster, ya kenapa saya bilang begitu, karena virus ini menyerang seorang bayi yang tidak tahu apa-apa dan tanpa diketahui sejak janin,” ungkap Kusuma saat dihadirkan dalam pertemuan Sosialisasi dan Edukasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan Media yang diinisiasi Unicef bersama Dinkes Sumut di salahsatu kafe Jalan Wahid Hasyim Medan, Jumat (27/7).

Semula dia mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap putri keduanya itu. Saat terlahir ke dunia, anaknya itu kondisinya sangat kecil, lemah dan berwarna kuning. Tak banyak yang mengetahui, bahkan dokter yang membantu persalinan anaknya. “Begitu lahir dokter melihat mata Iftiyah seperti katarak. Penyakit yang hanya terjadi kepada orang berusia lanjut. Kemudian anak saya dirujuk ke dokter spesialis mata, karena janggal rasanya seorang bayi baru lahir mengalami katarak,” sebutnya.

Sedih, hancur entah bagaimana dia menggambarkan perasaan hatinya kala itu. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lab dokter memvonis kerusakan penglihatan, pendengaran anak tercintanya itu karena serangan virus Rubella.

“Siapa yang tidak sedih, ternyata anak yang saya gendong, adzankan (qomad) tidak mendengar suara saya. Hancur perasaan ini. Air mata tidak habis-habisnya menetes. Tapi ya mau bagaimana lagi, inilah titipan Allah yang harus kami terima, dia itu anak yang istimewa. Dan kecacatan itu semua tidak bisa diperbaiki,” ungkapnya.

PNS Disbudpar Sempat ‘Nginap’ di Polsek

Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Insiden seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) Pemprovsu yang menampar petugas sekuriti Kantor Gubernur Sumut, Kamis (26/7) siang, dikabarkan sudah berdamai. Namun, si oknum PNS yang diketahui merupakan Kepala Seksi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemprovsu, sempat menginap satu malam di Kepolisian Sektor Medan Baru.

“Informasi begitu. Saya tadi dengar langsung mereka (para sekuriti) cakap-cakap di basement. Sempat nginap juga kawan itu anggota si Tunggul Disbudpar. Pagi dia sudah boleh pulang,” ungkap seorang PNS di Kantor Gubsu yang tak mau namanya disebut, Jumat (27/7).

Kata sumber itu, meski sempat menginap semalaman di Polsek Medan Baru, namun keduanya sudah berdamai. “Kurasa udah cabut laporan. Anggota si Tunggul (salah satu kabid Disbudpar Sumut) itu  sudah minta maaf sama sekuriti yang dipukulnya,” katanya.

Diketahui, oknum PNS yang berlagak jagoan dan bertindak arogan itu bernama Jansen Purba. Dia merupakan eselon IV di Disbudpar Sumut, dengan jabatan kepala seksi. Koordinator Sekuriti Kantor Gubsu, Juliandi Koto (Junko), saat dikonfirmasi tidak mengetahui ihwal perkembangan kasus tersebut. “Kemarin setelah habis menemani dia (Kristian) melapor ke Polsek Medan Baru, saya kebetulan ada tugas lain diluar. Jadi tidak tahu cerita terbarunya seperti apa. Dan hari ini kebetulan saya lepas piket,” katanya.

Dia juga tidak mengetahui kabar tentang Jansen Purba sempat menginap semalaman di Polsek, dan kedua pihak memang sudah berdamai. “Nantilah saya infokan lagi sama abang ya. Aku tanya dulu sama yang bersangkutan (Kristian) kayak mana cerita sebenarnya,” katanya.

Kadisbudpar Sumut Hidayati mengaku tidak begitu mengetahui duduk perkara atas insiden yang melibatkan bawahannya. “Kakak juga tahunya pas baca berita. Terkejut juga kakak waktu tahu ternyata anggota saya yang terlibat. Kebetulan saya lagi di Samosir ada penilaian UNESCO untuk Geopark Toba,” katanya.

Ia berjanji ketika urusan dinasnya di luar kota selesai akan menemui bawahannya dan memberi teguran. “Pasti nanti kakak tegur dia. Kakak juga mau tahu seperti apa duduk persoalannya, sampai dia berbuat begitu,” pungkasnya.

Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setdaprovsu, Asirin, tampak ‘buang badan’ saat dikonfirmasi terkait hal ini. “Mereka itu ada koordinatornya. Bisa langsung ditanya sama mereka sebab dari perusahaan pemenang tender yang bertanggungjawab. Jadi gak ada urusannya sama kami,” katanya.

Seperti diberitakan, oknum PNS Pemprovsu bertindak arogan terhadap petugas sekuriti di Kantor Gubsu, Jl. P Diponegoro Medan, Kamis siang. Oknum PNS itu menampar sekuriti karena tak senang kendaraannya yang melaju berlawanan arah dihentikan petugas sekuriti tersebut.

Kejadian bermula ketika seorang PNS memasuki area parkir lantai bawah (basement) melalui jalur yang berlawanan dengan kendaraannya. Tak terima mobilnya distop, ia langsung marah dan memaki hingga memukul korban, seorang petugas sekuriti Kantor Gubsu. “Dia masuk dari pintu keluar, seharusnya kan enggak, jadi dia gak terima anggota saya stop dia,” ucap Koordinator Satpam Kantor Gubsu, Junko kepada wartawan di lokasi.

Setelah distop, PNS tersebut tak terima lalu langsung turun dan memukul Kristian hingga terjatuh. Setelah terjatuh pelaku kemudian membantingkan kepalanya hingga ke lantai. (prn/ila)

 

Waspada! Ombak Tinggi di Laut

CUACA BURUK. Sejumlah nelayan menarik pukat darat di Pantai Wisata Gampong Jawa, Banda Aceh, Selasa (9/9). Aktifitas nelayan terganggu akibat angin kencang dan gelombang tinggi. RAKYAT ACEH/HENDRI
CUACA BURUK. Sejumlah nelayan menarik pukat darat di Pantai Wisata Gampong Jawa, Banda Aceh. Aktifitas nelayan terganggu akibat angin kencang dan gelombang tinggi.
RAKYAT ACEH/HENDRI

SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi akan terjadi gelombang tinggi di laut, tepatnya di perairan Selat Malaka, khususnya Pantai Timur Sumut. Kondisi ini akan terjadi selama tiga hari ke depan lantaran peningkatan kecepatan angin timuran hingga 37 kilometer per jam.

Kepala Bidang Data dan Informasi (Kabid Datin) BMKG Wilayah I Medan, Syahnan, prakiraan gelombang tinggi itu akan berlangsung hingga (29/7) mendatang, di beberapa wilayah perairan Indonesia diantaranya perairan utara Sabang, perairan selatan Pulau Enggano, perairan barat Lampung, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa, perairan selatan Kepulauan Babar-Kepulauan Tanimbar, laut Arafuru dan perairan Yos Sudarso hingga Marauke.

Informasi dari rilis Kedeputian Bidang Metereologi BMKG Pusat, gelombang tinggi akan terjadi setinggi 1,25-2,5 meter akan terjadi di Selat Malaka bagian utara, perairan timur Pulau Simeulue hingga Kepulauan Nias, perairan timur Kepulauan Mentawai, Selat Sunda bagian utara, Laut Sawu bagian utara dan Laut Timor, perairan selatan Flores, selat Ombai, perairan selatan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar.

“Selanjutnya, di perairan selatan Kepulauan Kei hingga Kepulauan Aru, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kotabaru, perairan timur Kepulauan Wakatobi, perairan Manui hingga Kendari, Laut Banda dan Laut Arafuru, perairan utara Kepulangan Talaud, perairan utara Halmahera dan Samudra Pasifik utara Halmahera,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter akan terjadi di perairan utara dan barat Aceh, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Sumba, perairan selatan Pulau Sawu, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu bagian selatan dan perairan selatan Kupang sampai Pulau Rote.

Untuk di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simeulue, perairan barat Kepulauan Nias hingga Kepulauan Mentawai, perairan Enggano hingga Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatera, perairan selatan Banten ketinggian gelombang laut mencapai 4 hingga 6 meter akan terjadi di Lalu, perairan selatan Jawa, perairan selatan Bali hingga Sumbawa Selat Bali, Lombok dan alas bagian selatan, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT.

“Dengan kondisi gelombang laut yang tinggi tersebut, kita imbau kepada masyarakat dan kapal-kapal terutama perahu nelayan dan kapal-kapal ukuran kecil agar tidak memaksakan diri melaut. Serta tetap waspada dan siaga dalam melakukan aktivitas pelayaran. Masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan Informasi cuaca dan gelombang dari BMKG,” pungkas Syahnan. (dvs/ila)

 

Pemko Dinilai Tak Punya Marwah

Anggota Komisi III DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai tidak memiliki marwah dalam persoalan proyek revitalisasi Pasar Timah. Sebab, Pemko Medan tidak tegas dalam revitalisasi pasar tersebut karena hingga kini belum juga terealisasi.

“Pemko Medan tidak memiliki marwah karena revitalisasi Pasar Timah belum juga dilakukan. Saya bingung, kenapa hal ini bisa terjadi,” kata Anggota Komisi III DPRD Medan Dame Duma Sari Hutagalung, Kamis (26/7).

Dame mengaku, program peremajaan bangunan pasar tersebut bergulir sejak dirinya berada di Komisi IV DPRD Medan (tahun 2016). Namun, hingga sekarang tak juga selesai. “Pemko harus tegas dong, apalagi ini demi kebaikan pedagang sendiri. Kalau memang tidak jadi direvitalisasi, maka putuskan saja dan jangan digantung seperti ini,” cetusnya.

Menurut anggota dewan dari fraksi Partai Gerindra ini, ada oknum yang mempengaruhi para pedagang di pasar itu sehingga mereka ngotot tetap menolak untuk direvitalisasi. “Kepentingan pedagang itu hanya ingin berjualan dan cari uang, itu saja. Kok tiba-tiba bertahap tak mau, ini kan jelas muncul indikasi ada oknum yang bermain,” ucap Dame.

Ia menuturkan, ketika nanti direvitalisasi pedagang dipindahkan sementara ke tempat penampungan yang tidak begitu jauh. Setelah proyek itu selesai, pedagang dipindahkan kembali. “Mau sampai kapan masalah ini dibiarkan tanpa ada kejelasan. Kalau dibilang menunggu proses hukum, kenyataannya sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Apa menunggu pergantian lagi anggota DPRD Medan lagi,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tambah Dame, Pemko Medan harus tegas. Apabila memang mau direvitalisasi maka lakukan segera. Namun kalau tidak, maka diputuskan segera. Hal ini agar tidak jera investor ke depannya.”Kalau begini kondisinya, investor akan ragu menanamkan modalnya untuk pembangunan Kota Medan. Karena, sudah ada preseden buruk lantaran Pemko tidak mendukung pihak swasta,” ujarnya.

Sekretaris Satpol PP Medan Rahmad Harahap yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih menunggu keputusan atau rekomendasi dari DPRD Medan untuk melakukan pengosongan pedagang di pasar tersebut. Namun, Rahmad tak menjelaskan kenapa harus menunggu. “Kita tunggulah rekomendasi dari DPRD Medan seperti apa,” ujarnya singkat melalui sambungan selulernya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya digelar RDP di Komisi III DPRD Medan pada Selasa (24/7) kemarin. Namun, dalam RDP tersebut belum diputuskan rekomendasi seperti apa.

RDP ditunda pada Senin pekan depan (30/7). Hal itu untuk meminta keterangan dengan mengundang Sekda Kota Medan Syaiful Bahri, Asisten Umum, Dinas Perkim-PR dan Kabag Hukum. (ris/ila)

 

Novel Baswedan: Polri Tak Mau Ungkap Kasus Saya

Foto: INTAN PILIANG/JAWAPOS.COM Novel Baswedan (ketiga kiri), usai acara penyambutan dirinya kembali bekerja di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7).
Foto: INTAN PILIANG/JAWAPOS.COM
Novel Baswedan (ketiga kiri), usai acara penyambutan dirinya kembali bekerja di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, menyebutkan, penyiraman air keras yang terjadi padanya sudah memasuki waktu 16 bulan. Namun, hingga detik ini belum ada titik terang siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut.

Terkait penyerangan yang menimpanya, bila tak segera ditemukan siapa pelaku sesungguhnya, maka memiliki risiko, yakni bisa juga menimpa pegawai lain atau mungkin akan berhubungan dengan KPK itu sendiri.

Novel juga menyatakan, pelaku yang menyerangnya pasti ada hubungan dengan pihak yang berusaha juga menyerang lembaga antirasuah.

“Saya akan bicara dengan risiko apapun. Ini bukan hanya terkait dengan penyerangan saya saja, tapi siapa pelakunya adalah orang yang berhubungan dengan penyerangan kepada KPK selama ini,” tutur Novel di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7).

Untuk itu, ia mendesak presiden segera menyelesaikan kasus yang menimpanya. Karena, bagi Novel, Polri tidak mau mengungkap kasus ini. “Saya mendesak Bapak Presiden, kenapa enggak desak polisi? Karena polisi enggak mau ungkap ini. Saya minta atasan polisi (presiden) untuk ungkap ini,” tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada pimpinan KPK, pegawai KPK, atau pihak yang mengetahui agar tidak menutupi fakta yang seadanya. “Jangan kemudian tutupi, jangan ada yang diajak kompromi, semuanya ungkap apa adanya, tidak ada menuduh, yang ada fakta,” jelas Novel.

Ma’ruf Amin Tak Cocok Jadi Cawapres

Ma’ruf Amin bertemu Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.
Ma’ruf Amin bertemu Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, disebut bukan figur terbaik untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019 mendatang. Ma’ruf dinilai lebih dibutuhkan menjadi ulama panutan yang menjaga kerukunan NKRI dan keberagamannya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menyampaikan, Presiden Jokowi berhak memilih figur yang akan mendampinginya pada pilpres tahun depan, demikian juga Ma’ruf memiliki hak politik. Namun, kata Ujang, Indonesia memerlukan pemimpin yang lebih muda, berintegritas, dan berpengalaman.

“Yang berintegritas dan terbaik. Kan masih banyak figur lain yang bisa dan mumpuni. Ma’ruf itu levelnya menjadi ulama panutan yang menjaga kerukunan umat,” tutur Ujang, saat dihubungi wartawan, Jumat (27/7).

Ma’ruf yang saat ini berusia 75 tahun, juga dinilai tidak menjamin memberi peningkatan elektoral untuk Jokowi. Pasalnya, ia tidak berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan, serta namanya tidak masuk dalam hasil survei cawapres sejumlah lembaga.

Ujang menyampaikan, sejarah mencatat, mengusung ulama sebagai cawapres tidak jaminan mendongkrak elektabilitas, apalagi menang. Hal itu terjadi pada Pemilu 2004 saat pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, dan Wiranto-Salahudin Wahid, yang kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. “Jadi, bisa saja cerita masa lalu ini kembali, tergantung tingkat kesukaan masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut.

Memilih Ma’ruf menjadi cawapres, juga dikhawatirkan membuka potensi terjadinya konflik. Alasannya, cawapres pasti akan mendapat serangan politik dari kubu lawan, dan serangan politik terhadap personal Ma’ruf, bisa melebar jadi serangan terhadap ulama secara menyeluruh. “Ketika dikritik orang, maka pendukungnya protes,” jelas Ujang.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Partai Hanura Petrus Selestinus, menyampaikan hal senada. Menurutnya, Ma’ruf lebih bijak diposisikan sebagai tokoh bangsa dan tidak menjadi cawapres.

Petrus menyampaikan, cawapres Jokowi seharusnya adalah figur yang lebih muda, sehingga optimal membantu pekerjaan presiden. “Terlepas dari semua kebesaran Ma’ruf, beliau sudah tua, tidak pas untuk kebutuhan bangsa saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, Ma’ruf juga minim pengalaman di politik, sehingga tidak menjanjikan bisa menambah elektoral Jokowi. “Sebaiknya jadi figur yang menjadi tempat bertanya tokoh-tokoh bangsa. Kan ini lebih baik, lebih elok,” pungkas Petrus. (rel/saz)

1...6,1336,1346,135...15,895Page 6,134 of 15,895