MENGAMANKAN: Personel Densus 88 saat mengamankan terduga teroris, belum lama ini.
MENGAMANKAN: Personel Densus 88 saat mengamankan terduga teroris, belum lama ini.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menangkap seorang terduga teroris. Kali ini yang diamankan merupakan warga Kapuas Hulu, bernama Jeppry Yusuf.
“Terduga diamankan di Dusun Mentebah Kiri, Kelurahan Nangka Mantebah, Kecamatan Mantebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal, Jumat (27/7).
Adapun Jeppry diciduk pada Rabu (25/7) lalu. Iqbal mengatakan, Jeppry terkoneksi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pimpinan Aman Abdurrahman. “Diamankan sekira pukul 11.00 WIB. Tersangka berkomunikasi dengan jaringan JAD di wilayah Jabar (Jawa Barat),” bebernya.
Informasi yang dihimpun, Jeppry bakal melakukan aksi pada akhir tahun nanti. “Tersangka berencana melakukan aksi teror pada perayaan Tahun Baru 2019,” pungkas Iqbal. (dna/ce1/jpc/saz)
Nurhajizah Marpaung (kiri) dan Djarot Syaiful Hidayat.
Nurhajizah Marpaung (kiri) dan Djarot Saiful Hidayat.
SUMUTPOS.CO – Perebutan kursi Senayan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut III, juga tak kalah sengit. Pasalnya, kandidat yang bertarung adalah politikus senior dan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh besar di Sumatera Utara. Pendatang baru yang cukup diperhitungkan di dapil ini yakni Djarot Syaiful Hidayat dari PDI Perjuangan dan Nurhajizah Marpaung dari Partai Nasdem.
Masuknya nama Djarot dan Nurhazijah Marpaung, memang cukup mencuri perhatian. Selain jadi kontestan baru yang bertarung ke Senayan dari Dapil Sumut III, keduanya juga pernah mencoba peruntungan sebagai kepala daerah di Sumut. Hanya saja Nurhazijah lebih beruntung, dikarenakan oleh Hanura (partai lamanya), ia diusung menjadi pendamping Erry Nuradi sebagai Wagubsu. Sementara Djarot, sudah dua kali gagal mencoba peruntungan sebagai wakil gubernur dan gubernur. Pertama di DKI Jakarta, dan kedua di Sumut.
Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan menilai, saat ini parpol lebih cenderung mendulang suara lewat kadernya atau sosok yang memiliki potensi. Oleh sebab itu, dipasang pada dapil-dapil yang dianggap dapat merebut suara pemilih. “Strategi ini saya kira yang digunakan PDIP dan Nasdem dengan memasang kader atau sosok yang berpotensi mendulang suara dari pemilih. Untuk itu, diyakini Djarot dan Nurhajizah cukup berpeluang meraih kursi di DPR RI nantinya,” kata Dadang.
Menurut dia, untuk sosok Djarot belum tentu dapat mengalahkan elektabilitas Junimart Girsang yang kemungkinan nanti diusung PDIP lagi. Menurutnya, dipilihnya Djarot pada dapil tersebut juga untuk mendulang suara partai, sehingga Junimart Girsang bisa tetap lolos. “Pada Dapil Sumut III parpol akan bertarung setidaknya dapat menembus dua kursi. Jadi yang paling berpeluang adalah PDIP dan Nasdem,” imbuhnya.
Sementara Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar menilai, dari kedua figur tersebut, Djarot lebih cenderung diunggulkan ketimbang Nurhajizah. Sebab, Djarot memiliki kans yang cukup besar karena masyarakat pernah memilihnya dalam pertarungan Pilgubsu 2018. “Djarot dengan modal sebagai mantan Cagubsu yang didukung oleh partainya memiliki peluang cukup besar untuk duduk di kursi DPR RI. Bahkan, dia akan menggeser Junimart Girsang di Dapil Sumut III,” kata Shohibul.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penangguhan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terhadap tersangka penipuan dan penggelapan senilai Rp3 miliar, Mujianto alias Anam mengundang kritikan. Kredibilitas lembaga Korps Adhyaksa itupun dipertanyakan.
Pengamat Hukum, Julheri Sinaga mengatakan, alasan seseorang itu ditahan diantaranya, apabila dikhawatirkan melarikan diri. Sebagaimana diketahui kalau Mujianto baru saja ditangkap dari pelariannya saat perkaranya ditangani Polda Sumut. Bahkan, pengusaha property ini juga dinilai tidak kooperatif karena beberapa kali dipanggil untuk pemeriksaan, dia selalu mangkir hingga akhirnya dia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian.
Makanya, dia mengaku heran, mengapa Kejatisu menangguhkan penahanan seorang tersangka yang sempat menjadi buronan. “Kredibilitas Kejaksaan wajar dipertanyakan. Kita minta KPK agar melakukan penyelidikan terhadap penanganan perkara tersebut. Jangan-jangan ada suap di situ,” kata Julheri Sinaga kepada Sumut Pos, Jumat (27/7).
Diakuinya, memang penahanan itu hak subjektif Kejaksaan, akan tetapi orang yang sudah melarikan diri sampai ditangguhkan, ada sesuatu yang janggal sehingga dia merasa ragu melihat kredibilitas Kejaksaan dalam penanganan perkara ini. “Jaksa dalam hal ini sudah semakin mempertontokan penanganan perkara yang tidak profesional. Ini menunjukkan bahwa dipertanyakan profesionalitasnya. Kita minta Jaksa Pengawas Kejaksaan Agung melakukan koreksi dan evaluasi,” sambungnya.
Tidak hanya itu, Julheri juga menilai, tindakan Kejatisu telah mengangkangi keadilan di tengah masyakarat. Apalagi sampai tidak ada kepastian atau tenggat waktu untuk pelimpahan berkas dari Kejaksaan ke Pengadilan. “Di dalam Undang-undang Kehakiman ditegaskan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, kalau masalah meringankan atau tidak, tidak ada hak Jaksa di situ. Hakim nanti menentukan itu,” tandasnya.
Sementara Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, pertimbangan penangguhan penahanan itu adalah ada jaminan uang Rp3 miliar, jaminan paspor, medik menyatakan sakit dan surat permohonan keluarga. Selain itu, alasan normatif penangguhan penahanan, salah satunya karena Mujianto sudah berusia lanjut.
Ketika ditanya langkah yang dilakukan agar Mujianto tidak kembali melarikan diri, Sumanggar mengatakan, pihaknya akan terus memantau Mujianto. Selain itu, Mujianto juga wajib lapor sekali seminggu.
Lantas, bagaimana jika dia tidak datang wajib lapor dalam seminggu itu, apakah akan dilakukan penahanan? Menjawab itu, Sumanggar mengatakan, tidak ada ketetapan itu. ” Kalau dia sakit, bagaimana mau wajib lapor? Kalau ada surat sakit, kita pending wajib lapornya. Kita lihat keadaan dia,” sambung Sumanggar.
Ketika ditanya kapan berkas Mujianto dilimpahkan ke Pengadilan, Sumanggar mengatakan, masih dalam proses. Dia juga menegaskan, tidak ada batasan atau tenggat waktu untuk pelimpahan berkas ke pengadilan, karena tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Oleh karena itu, Sumanggar mengaku tidak dapat memastikan kapan pelimpahan ke pengadilan dilakukan. “KIta serius menangani semua perkara. Dengan catatan, kalau nantinya Mujianto ada itikad baik untuk berdamai, itu menjadi hal yang meringankan baginya, ” pungkas Sumanggar. (ain)
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Calon haji embarkasih Medan.
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Calon haji embarkasih Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Cuaca di Tanah Suci masih ekstrem, suhu panas juga masih tinggi. Untuk itu, jamaah Calon Haji (Calhaj) diimbau menjaga kelembaban tubuh, diantaranya dengan membasahi tubuh menggunakan spray yang diberikan saat di Asrama Haji. Hal itu dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan PPIH Embarkasi Medan, Priagung Adhi Bawono saat diwawancarai Sumut Pos, Jumat (27/7) siang.
Lebih lanjut, Priagung mengaku sejauh ini kondisi jamaah Calhaj Embarkasi Medan di Tanah Suci masih aman dan tidak ada yang dirawat di Rumah Sakit. Namun, disebutnya Calhaj asal Asahan, Katio Abdul Majid Simanjuntak yang wafat Rabu (25/7), akibat Cardiovascular Deseas berawal dari dehidrasi. Untuk itu, kembali diingatkannya agar jamaah Calhaj menjaga kesehatannya dengan menjaga kelembaban tubuh dan banyak minum air.
“Calhaj kita juga cukup banyak yang berisiko tinggi (risti). Dengan cuaca yang ekstrem, harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Jangan ragu-ragu datang ke klinik kesehatan yang ada di sana, ” ujar Priagung.
Hal senada juga disampaikan Sekretaris PPIH Embarkasi Medan, Muslim. Disebut Muslim, cuaca di Tanah Suci hingga saat ini masih ekstrem. Namun kondisi Calhaj embarkasi Medan yang ada di tanah Suci berjumlah 2.344 orang masih baik-baik, disebutnya belum ada imbauan khusus. Lagipula, dikatakannya imbauan untuk kesehatan biasanya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan langsung. Dia berharap jamaah TKHI yang berada di Kloter bekerja sesuai SOP. Begitu juga Calhaj, diharapnya mengikuti saran dan arahan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).
“Banyak-banyak minum air dan makan buah. Kesehatan juga penting agar dapat melaksanakan rukun dan wajib Haji itu, ” ujar Muslim singkat.
Sementara itu, Bupati Serdangbedagai, Sukirman saat melepas keberangkatan jamaah Calhaj Kloter 6 Embarkasi Medan dari Aula I Jabal Nur, Jumat (27/7) malam berharap jamaah dalam keadaan sehat selama di Tanah Suci. Dikatakannya, pihaknya sudah terus menyampaikan kepada jamaah saat Manasik Haji, untuk menjaga kesehatan dan saling tolong menolong. Terlebih, disebutnya dalam jamaah Calhaj asal Serdangbedagai, ikut Wakil Bupati Serdangbedagai beserta istri.
” Dengan ikutnya Bapak Wakil Bupati, ibarat orangtua ikut dalam rombongan, semoga dapat menambah kehangatan dan kekompakan jamaah, ” ungkapnya.
Humas PPIH Embarkasi Medan, Imam Mukhair mejelaskan, jamaah Calhaj yang tergabung dalam Kloter 6 Embarkasi Medan berjumlah 391 orang dengan 159 pria dan 232 wanita. Disebutnya di Kloter yang diisi Calhaj asal Serdangbedagai, Labuhanbatu, Medan, Karo, Langkat dan Deliserdang itu, ada 2 open seat dengan manifest 233 dan 278. Namun, disebut Imam open seat itu sebelum Calhaj masuk Asrama Haji.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang praperadilan yang diajukan 4 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 terkait penetapan mereka sebagai tersangka penerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, kembali digelar di Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/7). Persidangan praperadilan itu diawali dengan pembacaan permohonan oleh pemohon yakni Arifin Nainggolan, Washington Pane, Syafrida Fitri, dan Muhammad Faisal yang diwakili tim kuasa hukum mereka. Kemudian dilanjutkan jawaban oleh termohon dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kuasa Hukum pemohon, Basuki dan rekan menilai, penetapan status tersangka terhadap kliennya oleh KPK sangat janggal. Dikatakannya, dua alat bukti tidak berkesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga tidak memenuhi unsur hukum.
“Klien kami sama sekali belum pernah diperiksa. Mereka hanya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas perkara orang lain. Lalu kenapa tiba-tiba mereka ditetapkan sebagai tersangka? ” ungkap Basuki.
Oleh karena itu, Basuki menilai, telah terjadi perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang terhadap kliennya. Untuk itu, dia meminta hakim yang dapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon, tidak sah dan harus batal demi hukum. “Meminta kepada hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan penetapan tersangka terhadap para pemohon oleh termohon adalah tidak sah dan harus batal demi hukum,” tegasnya.
Sementara, kuasa hukum KPK dalam nota jawabannya menguraikan bahwa penetapan tersangka terhadap para pemohon adalah telah sesuai hukum acara,( KUHAP). Karenanya KPK menilai, permohonan keempat anggota DPRD Sumut itu keliru. ” Penetapan tersangka terhadap pemohon sudah sesuai KUHAP, yakni telah ditemukannya dua alat bukti permulaan sehingga dinaikkan status hukum dari saksi menjadi tersangka, ” ungkap Kuasa Hukum KPK di hadapan hakim, Erintuah
Oleh karena itu, Kuasa Hukum KPK menegaskan, permintaan para pemohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan penetapan tersangka, adalah tindakan yang keliru. Disebutkan juga, apa yang dilakukan termohon telah memenuhi unsur, 2 alat bukti adanya tindak pidana gratifikasi.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Mulia Banurea.
SUMUTPOS.CO – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mendeteksi ada indikasi kecurangan dalam pendaftaran bakal calon legislatif yang akan maju di Pileg 2019. Indikasi kecurangan tersebut yakni adanya bacaleg yang juga mendaftar di daerah lain dan dengan partai politik lain.
“Hal ini terdeteksi berkat penelitian dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dimana setelah kami masukkan masing-masing identitas para calon, maka disitu akan langsung terungkap seluruh data beliau terkait pencalonan untuk Pileg 2019,” kata Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea kepada wartawan, Jumat (27/7).
Menurut Banurea, ada empat bacaleg yang terdeteksi terdaftar ganda yakni satu bacaleg dari Partai Demokrat, satu bacaleg Partai Gerindra, dan dua bacaleg dari PDI Perjuangan. Bacaleg Partai Demokrat yang terdaftar ganda yakni atas nama Irfan Maksum Nasution yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 4 nomor urut 4. Namun, Irfan Maksum ternyata juga terdaftar sebagai bacaleg dari Partai Berkarya untuk DPRD Sumatera Barat di dapil Sumatera Barat 4 nomor urut 6.
Sementara bacaleg Partai Gerindra yang terdaftar ganda yakni atas nama M Nuh yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut dapil Sumut 5 nomor urut 8. Namun yang bersangkutan juga terdaftar sebagai bacaleg dari Partai Golkar untuk DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) dari Dapil Labura 1 nomor urut 3.
Kemudian dua bacaleg terdaftar ganda dari PDI Perjuangan yakni Drs Darwis yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut pada Dapil Sumut 5 nomor urut 4. Namun dia juga terdaftar sebagai bacaleg Partai Demokrat untuk Dapil Sumut 5 nomor urut 5. Satu lagi yakni Haris Simbolon yang didaftarkan sebagai bacaleg DPRD Sumut pada Dapil Sumut 7 nomor urut 4, namun yang bersangkutan juga terdaftar sebagai Bacaleg PDIP untuk tingkat DPR RI dari Dapil Sumut II nomor urut 10.
“Ini hasil deteksi dari silon yang mana data ini muncul setelah kami memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka. Sehingga dipastikan hal ini bukan kesamaan nama, melainkan karena benar-benar orangnya satu,” ujarnya.
Atas temuan ini, KPU Sumut akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing partai yang mendaftarkan mereka ke KPU Sumut untuk menentukan pilihan. “Kami akan sampaikan hasil temuan ini. Dan nanti tentu bacaleg yang dimaksud akan memilih salah satu, dimana ia mau maju sebagai bacaleg. Ini dilakukan pada masa perbaikan pada 22 hingga 31 Juli 2018,” demikian Mulia.
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos
Pelatih PSMS Peter Butler memberikan instruksi saat latihan di Kebun Bunga. Malam ini PSMS menjamu Bali United di Stadion Teladan.
Foto: Sutan Siregar/Sumut Pos Pelatih PSMS Peter Butler memberikan instruksi saat latihan di Kebun Bunga. Malam ini PSMS menjamu Bali United di Stadion Teladan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS menatap laga kontra Bali United di Stadion Teladan, Medan, Sabtu (28/7) malam dengan penuh percaya diri. Kemenangan atas PSM Makassar sebelumnya membuat pasukan Peter Butler berharap bisa melakukan hal yang sama di awal laga putaran kedua ini.
Tidak ada liburan jeda untuk putaran kedua tahun ini. Berselang sepekan, PSMS memang sudah harus diuji lawan yang tak kalah berat. Serdadu Tridatu, julukan Bali United, kembali datang untuk menodai kandang PSMS seperti yang dilakukan tiga tim sebelum mereka, Bhayangkara FC, Persib dan Persipura.
PSMS butuh kemenangan untuk keluar dari posisi juru kunci. Saat ini PSMS mengoleksi poin yang sama dengan PS Tira dengan 18 poin. Namun Legimin Raharjo dkk kalah head to head. Sementara Bali United berada di posisi 11 klasemen dengan koleksi 23 poin.
Pelatih PSMS, Peter Butler mengatakan, timnya harus main dengan disiplin dan kolektivitas tinggi untuk bisa membungkam Bali United. Dia menyadari Serdadu Tridatu adalah lawan yang akan sulit ditaklukkan. “Kita tidak bisa datang dan pikir untuk menang saja. Kita harus bisa pastikan main maksimum dan disiplin kalau mau dapat tiga poin. Karena lawan yang dihadapi punya banyak pemain asing dan naturalisasi,” ujarnya Butler jelang laga.
PSMS tentu ingin membalas kekalahan di markas Bali United. Ketika itu PSMS tumbang 0-1 pada pekan perdana Liga 1 lewat gol tunggal Stefano Lilipaly. Kali ini Lilipaly yakin dengan semangat yang ditunjukkan anak asuhnya dalam sepekan terakhir. “Pada latihan, ada hal bagus ditunjukkan pemain, yakni kerja sama yang tinggi. Untuk itu pada pertandingan, tim harus konstruktif atas performa di lapangan,” tambah pelatih asal Inggris itu.
SUMUTPOS.CO – PT Saka Energi Indonesia, (“SAKA”), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menepati janjinya untuk melakukan pengeboran 2 sumur eksplorasi yang berada di Wilayah Kerja Produksi Pangkah dan Wilayah Kerja Eksplorasi South Sesulu. Pada kedua blok tersebut, Saka memiliki hak partisipasi 100%.
Direktur Utama SAKA, Tumbur Parlindungan menuturkan, rencana kerja pengeboran kedua sumur tersebut sesuai dengan Work Program and Budget (WP&B) yang dilaporkan SAKA kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) awal tahun ini.
Menurut Tumbur, pengeboran kedua sumur tersebut menjadi bagian dari upaya SAKA menjaga ketahanan energi nasional, seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Kami berharap proses pengeboran berjalan sesuai rencana dan membuahkan hasil, sehingga bisa menambah lifting SAKA ke depan. Seperti kita ketahui, kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi nasional terus meningkat, semoga tambahan lifting kami bisa membantu Indonesia mengurangi impor BBM dari luar negeri,” kata Tumbur dalam keterangan resmi, Rabu (25/7).
Ia menjelaskan, program eksplorasi sumur baru di Wilayah Kerja Produksi Pangkah dilakukan SAKA dengan memulai pengeboran sumur TKBY-2 pada akhir Juni 2018.
“Kami menajak sumur tersebut pada 30 Juni 2018 untuk melihat keberadaan hidrokarbon pada prospek tersebut. Lokasi sumur TKBY-2 berjarak sekitar 10 km dari fasilitas produksi Well Head Platform-B (WHP-B),” jelasnya.
Titik pengeboran yang tidak jauh dari fasilitas produksi Blok Pangkah menurutnya akan meningkatkan skala keekonomian sumur, sehingga sejalan dengan program perusahaan dalam melakukan optimasi fasilitas produksi yang sudah ada (existing).
“Kami memperkirakan bisa menemukan cadangan migas di lapisan Tuban, Kujung dan Ngimbang. Sebelum memulai pengeboran, kami sudah memberi sosialisasi dan melakukan doa bersama masyarakat nelayan daerah sekitar,” imbuhnya.
Sumur eksplorasi kedua yang akan dibor SAKA adalah West SIS-A#1 yang berada di wilayah Blok South Sesulu. Tumbur menargetkan sumur tersebut bisa mulai ditajak pada pertengahan Agustus 2018.
Untuk melakukan pengeboran kedua sumur tersebut, SAKA menggunakan 2 jack-up rig dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut Tumbur, lesunya kegiatan investasi di sektor hilir migas nasional akibat harga minyak yang masih rendah tidak mengurangi komitmen SAKA untuk terus meningkatkan produksi.
“Harga minyak sudah mulai membaik di kuartal II 2018. Semoga ke depannya akan lebih baik lagi. Sebagai operator 3 blok migas di Indonesia, SAKA menunjukkan komitmennya untuk terus melakukan eksplorasi migas. Karena hanya dengan terus melakukan eksplorasi, Indonesia bisa menemukan cadangan pengganti (reserve replacement),” pungkas Tumbur.
Sebagai informasi, SAKA telah memiliki 11 hak partisipasi di blok migas dalam negeri dan satu di luar negeri. 8 blok yang sudah berproduksi yaitu Blok Muara Bakau, Bangkanai, Ketapang, Ujung Pangkah, Muriah, Sanga-Sanga, South East Sumatera, dan Blok Fasken yang berada di Amerika Serikat.
Sementara 3 blok lainnya belum menghasilkan minyak atau gas karena masih dalam tahap eksplorasi yakni Blok West Bangkanai, Wokam II, dan South Sesulu. SAKA juga baru saja memenangkan Wilayah Kerja Pekawai dan Wilayah Kerja West Yamdena dari lelang terbuka yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (ram)
Atas dari kiri: Trimedya Panjaitan (PDIP), Iskan Qolba Lubis (PKS), Rambe Kamaruzaman (Golkar).
Bawah dari kiri: Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Harry Lotung Siregar (Hanura), Saleh Daulay (PAN).
Atas dari kiri: Trimedya Panjaitan (PDIP), Iskan Qolba Lubis (PKS), Rambe Kamaruzaman (Golkar). Bawah dari kiri: Gus Irawan Pasaribu (Gerindra), Harry Lotung Siregar (Hanura), Saleh Daulay (PAN).
SUMUTPOS.CO – Persaingan menuju Senayan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II yang terdiri dari 19 kabupaten/kota, juga tak kalah sengit. Wajah-wajah lama alias petahana masih menghiasi daftar bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pileg 2019. Mereka juga mendapatkan nomor jadi alias nomor urut 1. Pun demikian, nama-nama baru juga berseliweran meramaikan kompetisi.
Informasi yang dihimpun Sumut Pos hingga Kamis (26/7), seperti komposisi bacaleg Partai Golkar yang masih mengandalkan sejumlah ‘pemain lama’. Sebut saja Rambe Kamaruzaman yang mendapat nomor urut satu. Ada pula Lamhot Sinaga, Regina Hutapea, Doli Sinomba Siregar, Ahmad Husein Siregar, Zulfida Rangkuti, Mombang Sihite, Rumbung Pasaribu, Benny Advisor Dairi, dan Aswin Parinduri.
Begitu juga dengan PDIP dikabarkan masih mengusung Trimedya Panjaitan di Dapil II. Namun partai banteng itu turut memasukkan mantan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus.
PKS juga demikian. Nama Iskan Qolba Lubis sebagai petahana masih dipercaya maju kembali dari dapil tersebut. Selain itu, ada nama Nurajizah Tambunan, Khoiruddin Rambe, Harni Atika Sari Siregar, Safaruddin Haji, Emrinawati Hasibuan, Nazra Elida Pohan, Semina Sagita Br Haloho, Rohim Ritonga. Partai Gerindra juga masih mengandalkan sosok petahana Gus Irawan Pasaribu berada di nomor urut satu.
Sementara Partai Hanura, setelah mengusung Kodrat Shah di Dapil I, mereka turut mendaftarkan Sekjen DPP Hanura Harry Lotung Siregar dan Edison Manurung di Dapil II. Pun dengan PAN yang masih mengandalkan petahana untuk kembali mendulang suara dan kursi menuju Senayan. Seperti Saleh Daulay, dan Nasril Bahar dari Dapil Sumut III selaku petahana.
Sementara PPP dan PKB belum mau memberi gambaran siapa bacaleg yang akan bertarung menuju Senayan. Mereka masih akan menunggu tembusan dari DPP masing-masing, setelah waktu dan tahapan daftar calon sementara (DCS) diumumkan KPU RI.
Berdasar nama-nama yang beredar itu, maka tak salah jika di Dapil Sumut II menjadi ‘ajang’ caleg petahana yang akan bertarung lagi, meski tak sedikit nama baru yang masuk dan yang naik kelas seperti Doli Sinomba Siregar (DPRD Sumut).
Ilustrasi : sebuah studi menunjukan turbulensi pada penerbangan dapat meningkat akibat perubahan iklim.
Ilustrasi
JAKARTA SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan tengah melakukan evaluasi terkait penentuan tarif batas bawah dan batas atas pesawat. Hal ini merupakan buntut dari munculnya wacana perubahan tarif tiket pesawat.
Selain itu, Kemenhub juga tengah mempertimbangkan untuk memberikan subsidi untuk tiket pesawat. Sejumlah stakeholder, asosiasi, dan pemerintah daerah, nantinya akan ikut dilibatkan dalam pembahasan rencana tersebut.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban kenaikan tarif tiket jika benar terealisasi.
“Pemerintah bisa saja memberikan subsidi, oleh karenanya kita harus kerja sama antara pemerintah, penerbangan, dan masyarakat atau pemda. Bahkan, kita arahkan untuk waktu waktu tertentu, kita melakukan subsidi kepada masyarakat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Kamis (26/7).
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini mengungkapkan, pemberian subsidi itu terjadi lantaran komponen dalam kalkulasi tarif tiket mengalami perubahan. Sehingga, maskapai perlu melakukan penyesuaian agar tidak terjadi kerugian.
“Satu hal yang lazim karena komponen daripada biaya penerbangan naik, khususnya avtur dan Dolar AS, sehingga kami sedang mengevaluasi. Namun demikian, kita harus berhati-hati untuk menetapkan tarif batas bawah,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya memastikan akan melakukan langkah terbaik dalam penentuan tarif ini. Jika tidak, baik masyarakat maupun industri penerbangan akan sama-sama merasa dirugikan.
“Sehingga jangan menjadi bumerang bagi industri itu sendiri. Katakan dia menaikkan satu harga tertentu yang masyarakat tidak mampu, itu malah jadi bumerang. Jadi kita memang mesti hati-hati menetapkan,” katanya.
Dalam proses evaluasi ini, lanjut Budi, Kemenhub telah berdiskusi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan maskapai. Sebab yang menjadi masalah saat ini yaitu ada permintaan untuk membuka rute ke daerah tertentu namun okupansinya masih minim.
