25 C
Medan
Tuesday, December 30, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 617

Viral di Medsos, Satpol PP Dairi Copot APK Milik PDIP, Bawaslu Sumut: Atensi Kasus Ini

CABUT: Satpol PP Pemkab Dairi saat mencabut Bendera PDIP di Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Dairi.(tangkap layar)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bawaslu Sumut dan Bawaslu Kabupaten Dairi memberikan atensi dalam penelusuran dan pengusutan terhadap kasus viral Satpol PP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) berupa bendara partai PDI Perjuangan.

Pencopotan bendera PDI Perjuangan itu, berlangsung di Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Dairi, pada Jumat (2/2/2024) lalu. Bawaslu Dairi sudah menerima laporan langsung dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi pada hari kejadian itu.

Dalam video dilihat Sumut Pos, ada sejumlah petugas Satpol PP Pemkab Dairi mencabuti atau mencopoti Bendera PDI Perjuangan. Namun, hanya bendera berlambang banteng itu saja. Sedangkan, APK yang lain tidak ikut ditertibkan.

Lucunya, bendera partai lain seperti Golkar dan foto Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka, yang berada di samping bendera PDIP tersebut, tidak dicabut dan dibiarkan begitu saja.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menjelaskan pihaknya, akan melakukan pengusutan kasus pencopotan bendera PDI Perjuangan itu, secara profesional dan terbuka secara publik.

Saut mengungkapkan saat ini, Bawaslu Dairi tengah bekerja melakukan pengusutan dan penelusuran terkait, pencopotan bendera tersebut. Dengan memintai keterangan pihak Satpol PP Pemkab Batubara tersebut.

“Kita tidak mau berasumsi, kita mau membuka seterang-terangnya kasus ini. Berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan, hasil penelurusan, kami Bawaslu Sumut memberikan atensi kepada kasus ini,” ucap Saut kepada wartawan, Senin (5/2/2024).

Saut menjelaskan apa dilakukan Bawaslu Dairi ini berawal menerima laporan secara resmi terkait pencopotan bendera PDIP itu, yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi.

“Setelah viral video, bisa menggambarkan tiga poin, bahwa setelah viral Jumat sore, mengetahui setelah ada laporan dari partai (PDI-P) dan masuk laporan dari partai. Karena, teman-teman Bawaslu Dairi sedang di luar kota dan Bawaslu Dairi berkordinasi dan berdialog dengan pimpinan itu poin pertama,” jelas Saut.

Saut mengungkapkan pihak Bawaslu Dairi mulai hari melakukan penelusuran dan pengusutan kasus pencabutan bendara tersebut, berdasarkan laporan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi.

“Lalu, melakukan rapat lanjutan menentukan statusnya. Karena sudah melakukan pemeriksaan dan kroscek. Sudah memenuhi syarat. Dari status, Bawaslu Dairi akan melakukan tindakan sesuai peraturan,” jelas Saut.

Saut mengatakan pihaknya, memberikan atensi kepada Bawaslu Dairi untuk mengusut tuntas dan memberikan informasi kepada publik atas penelurusan kasus pencabutan bendera PDIP dilakukan Satpol PP Pemkab Dairi tersebut.

“Bawaslu Dairi akan memberikan atensi dan benar-benar menindaklanjuti. Dari Bawaslu Sumut, akan memantau kasus ini,” tutur Saut.

Saut meminta publik untuk bersabar, biarkan dulu Bawaslu Dairi berkerja membuka tabir dan fakta sebenarnya, dibalik pencabutan bendera PDI Perjuangan tersebut. Dipastikan Bawaslu Sumut ikut membuka seterang-terangnya kasus ini, kepada masyarakat secara transparan.

“Bawaslu Dairi, langsung menindaklanjuti setelah Informasi diperoleh dan seluruh kompen masyarakat dan media, memiliki informasi silakan berikan informasi kepada Bawaslu Dairi. Kita buka seterang-terangnya, apakah ada unsur tindak pidana, ada unsur-unsur netralitas, ini kemana kita lihat,” jelas Saut.

Saut menambahkan pihaknya, akan melakukan pengusutan secara tuntas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kemudian, sudah dijadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi oleh Bawaslu Kabupaten Dairi.

“Siapa yang akan dipanggil, kita lihat dulu hasil pemeriksaan teman-teman Bawaslu Dairi, ini persoalan yang penting dan serius,” tandas Saut.(gus/ram)

Seniman Kota Medan Kumpul Meriahkan Pensi Kesawan TKD Prabowo-Gibran

SENIMAN: Para seniman Kota Medan saat meriahkan Pentas Seni Kesawan yang digagas TKD Prabowo-Gibran Sumut, pada Sabtu (3/2/2024) kemarin. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Para seniman Kota Medan meriahkan Pentas Seni Kesawan yang digagas TKD Prabowo-Gibran Sumut, pada Sabtu (3/2/2024) kemarin. Kegiatan ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Para seniman ini memamerkan hasil karyanya. Kegiatan ini juga menyedot perhatian masyarakat yang menghabiskan waktu di kawasan tersebut.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo mengatakan, pentas seni ini rencananya akan rutin dilaksanakan setiap Sabtu malam sampai massa tenang.

“Seni bisa menjadi wadah untuk mengenalkan kembali kepada anak-anak muda kita terkait budaya maupun yang bersifat peninggalan turun-temurun,,” ungkap pria yang maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sumut 1, nomor urut 2 dari Partai Gerindra tersebut, Minggu (4/2/2024) malam.

Pria yang akrab disapa Jona ini juga menuturkan, kegiatan tersebut juga sebagai upaya eksplorasi bakat-bakat seniman muda Kota Medan. Lebih dari itu, sebagai pemberdayaan anak-anak muda untuk menghabiskan waktu dengan cara yang lebih bermanfaat.

“Kami kan komitmenya menggaet anak muda untuk menjadi aktor Indonesia emas. Dari acara inilah kita bisa merepresentasikan kembali budaya-budaya kita. Dengan kegiatan ini kami bisa mencari seniman-seniman berbakat Kota Medan. Acara ini akan menjadi wadah anak muda untuk berkreasi,” tambahnya.

Dia menambahkan, kegiatan ini menjadi etalase perkembangan seni dan budaya mulai dari tradisional hingga yang modern. Mulai dari tari daerah maupun musik. “Ini memang bagian dari kampanye, tapi kami yakin cara seperti ini lebih diminati anak muda. Kami berharap anak muda Sumatera Utara dapat membantu memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” tandasnya. (dwi/ram)

Jokowi Minum Teh Bareng Kaesang di Bandung

MINUM TEH BARENG: Presiden Jokowi minum teh bareng Kaesang dan pengurus PSI di Bandung, Sabtu (3/2).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minum teh bersama putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Bandung, Jawa Barat. Mereka berbincang bersama dengan kader PSI sekira 1,5 jam.

Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengaku sudah lama senang dengan PSI.

“Saya sudah sejak dulu senang sama PSI, PSI itu untuk berkumpul anak-anak muda,” kata Jokowi di Bandung, Sabtu 3 Februari 2024.

Selain itu, Jokowi menyakini PSI akan memperjuangkan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

“Saya percaya kalau PSI itu memperjuangkan pemerintahan yang baik, Memperjuangkan pemerintahan yang bersih, dan juga berani bersuara itu yang saya senang,” tegas Jokowi.

Jokowi juga mengagumi semangat PSI. Semangat itu dilihat dari keberanian kader PSI di DPRD.

“Kemarin di DPRD suaranya kenceng berani memberikan kritikan untuk memberikan masukan, sangat baik,” kata Jokowi.

Jika PSI bisa mempertahankan semangat tersebut, Jokowi menyakini, partai yang identik dengan anak muda itu bisa lolos ke Senayan.

“Dan saya percaya kalau semangatnya (PSI) seperti ini kok bisa masuk ke Senayan,” pungkas Jokowi. (jpc/oke)

Mahasiswa Gugat UU ke MK, Minta Caleg Terpilih Mundur Jika Ikut Pilkada

GEDUNG MK: Kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

SUMUTPOS.CO – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Nur Fauzi Ramadan, mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Nur menggugat agar calon anggota legislatif (Caleg) membuat surat pengunduran diri jika mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Nur mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemohon dalam perkara ini adalah Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Rahman.

Sidang pemeriksaan pendahuluan telah digelar pada Jumat (2/2). Dalam sidang ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih melontarkan pujian kepada Nur, yang merupakan tunanetra, karena dapat menyusun permohonan dengan baik. Nur, dalam gugatannya, meminta caleg terpilih agar mundur jika ikut sebagai calon dalam Pilkada 2024.

“Saya totally tunanetra, Yang Mulia,” kata Nur dalam sidang yang tertuang dalam risalah sidang MK yang dikutip detikcom, Minggu (4/2).

“Oh, totally. Tapi hebat nih, Saudara bisa menyusun Permohonan dan ikut di dalam sebagai berkas terbaik dalam kompetisi itu, ya. Saya appreciate sekali atas usaha dan kerja kerasnya. Tidak mudah memang untuk mengajukan Permohonan pertama, ya. Tapi saya baca-baca ini, kayaknya sudah punya pengalaman. Ternyata pengalamannya pengalaman di moot court itu, ya?” kata Enny.

Nur membenarkan dirinya pernah menjadi juara pertama moot court MK di Universitas Andalas, Padang 2023. Saat itu, Nur dan tim mendapatkan juara untuk kategori berkas terbaik. Saat ini, Nur sedang menempuh semester tiga di FH UI.

“Saya lihat semangatnya bagus sekali, ya. Dari sisi penyusunan Permohonan ini kayak orang pengalaman gitu loh. Jadi dari sisi sistematikanya Saudara-Saudara sudah pelajari betul PMK 2/2021-nya. Undang-Undang MK, begitu, ya. Dan sudah biasa berdebat juga,” kata Enny.

Ketua MK Suhartoyo memberikan nasihat agar pemohon membuat simulasi jadwal pemilu-pilkada agar gugatan semakin jelas. Dia juga bertanya apakah tepat calon harus mundur tapi belum duduk atau dilantik sebagai anggota DPR.

“Tapi bagaimana dengan ini orang belum mendapatkan hak konstitusional, baik hak maupun kewajiban yang melekat, sehingga harus dibatasi-batasi dengan, padahal bagaimana Pasal 28 atau Pasal 27 seseorang yang kemudian dijamin oleh konstitusi untuk berekspresi, mencari kehidupan yang layak, kemudian mencari pekerjaan dijamin oleh konstitusi, dan juga sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan itu. Itu bisa dielaborasi itu,” kata Suhartoyo.

Dalam gugatannya, pemohon meminta MK menyatakan syarat pengunduran diri tak hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga caleg terpilih.

“Menyatakan secara tertulis pengunduran diri dari anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih berdasarkan rekapitulasi dari KPU sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan,” demikian bunyi petitum Ahmad Alfarizy-Nur Fauzi Ramadhan. (jpc/dtk)

Pulang dari Kampanye Akbar, Bus Rombongan Hanura Jatim Terguling, 3 Tewas

TEMPAT KEJADIAN PERKARA: Suasana di lokasi kecelakaan bus rombongan DPD Partai Hanura Jatim di tol Solo–Ngawi di Desa Sambirejo, Mantingan, Ngawi, kemarin (4/2).ASEP SYAEFUL BACHRI/JAWA POS RADAR NGAWI.

SUMUTPOS.CO – KABAR duka datang dari salah satu rombongan yang pulang dari Konser Salam Metal di Gelora Bung Karno, Jakarta. Bus yang mengangkut rombongan DPD Partai Hanura Jawa Timur mengalami kecelakaan di tol Solo–Ngawi dan mengakibatkan tiga orang meninggal kemarin (4/2) pagi.

Kecelakaan itu terjadi setelah manuver sopir bus Trans Jaya nopol W 7801 UO Chatur Pancoro saat berusaha menyalip sebuah truk justru menyebabkan bus oleng ke kanan dan menyeruduk guardrail. Dilaporkan Jawa Pos Radar Ngawi (Grup Sumut Pos), bus lalu terpental ke kiri, terguling, kemudian meluncur sekitar 50 meter.

“Bus terhenti dengan posisi melintang di badan jalan setelah menabrak guardrail,” ujar Kanitgakkum Satlantas Polres Ngawi Ipda Yudhi Irawan kemarin.

Dua penumpang, Hadi Umar Farouq, 21, warga Desa Mojolebak, Jetis, Kabupaten Mojokerto, dan Aditya Sapulete, 29, asal Desa Cungkup, Pucuk, Kabupaten Lamongan, meninggal di lokasi. “Total korban meninggal menjadi tiga orang setelah sopir bus meninggal dalam perawatan di rumah sakit,” ungkap Wakapolres Ngawi Kompol Achmad Robial.

Achmad menambahkan, bus itu berisi 54 penumpang plus sopir dan kernet. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 07.05 di Km 554 yang masuk wilayah Desa Sambirejo, Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Konser Salam Metal merupakan kampanye akbar yang dihelat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD Sabtu (3/2) lalu. Hanura adalah salah satu partai pengusung paslon tersebut.

Achmad memastikan musibah tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Penyebabnya masih diselidiki. Keterangan sejumlah saksi dihimpun. Kendaraan terkait diamankan sebagai barang bukti. Rekaman kamera pengawas juga bakal dipelototi polisi. “Kami masih mendalami penyebab utama kecelakaan. Dugaan sementara karena kelalaian sopir,” kata Wakapolres.

Nanang Purna Irawan, pengemudi truk yang disalip bus nahas tersebut, mengaku segera berhenti, lalu keluar dari ruang kemudi. Niatnya hendak menolong, tapi dia malah nyaris diamuk sejumlah penumpang bus.

Rupanya, ada kesalahpahaman. “Dikira truk saya yang menyebabkan kecelakaan, padahal tidak kena. Saya di jalur lambat,” ungkap sopir truk asal Desa Beton, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu. (sae/den/c19/ttg/jpg/ila)

Prestasi Menurun, Desak Revolusi Asprov PSSI Sumut

Idris SE

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepak bola Sumatera Utara saat ini sedang dalam kondisi memperihatinkan. Baik di level amatir maupun profesional, sepak bola Sumut belum menunjukkan prestasi membanggakan.

Hal itu dikatakan Pemerhati Sepak Bola Sumut, Idris SE di Medan, Minggu (4/2/2024). “Sepak bola Sumut saat ini sedang terpuruk. Perlu perbaikan menyeluruh agar bisa bangkit kembali,” ujar Idris.

Idris menjelaskan, di level profesional, dua tim asal Sumut, yakni Sada Sumut dan PSDS Deliserdang sudah degradasi ke Liga 3. Begitu juga dengan PSMS Medan, tidak mampu berbicara banyak di babak 12 besar Liga 2 musim ini.

“Capaian tiga klub profesional asal Sumut di Liga 2 musim ini menunjukkan sepak bola Sumut sedang terpuruk. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengelolaan,” tambahnya.

Namun menurut Idris faktor yang paling penting adalah kurangnya pembinaan sehingga tim asal Sumut kesulitan mendapatkan pemain berkualitas. Terbukti, klub-klub Sumut banyak mengandalkan pemain luar daerah.

“Bahkan Labura Hebat sebagai juara Liga 3 tingkat Sumut banyak mengandalkan pemain luar daerah. Kabarnya mereka banyak memakai pemain PSAD,” paparnya.

Mantan CEO PSMS ini menambahkan situasi ini terjadi karena pembinaan sepak bola di Sumut tidak berjalan baik. Pembinaan tidak berjalan karena kompetisi juga tidak ada.

“Semua itu seperti mata rantai. Kalau kompetisi ada, maka pembinaan dipastikan berjalan. Namun di Sumut kompetisi tidak ada, sehingga pembinaan di klub tidak berjalan. Bahkan banyak klub di Sumut tidak lagi aktif lagi,” jelasnya.

Bukti banyak klub di Sumut tidak aktif lagi terlihat pada pelaksanaan Liga 3 zona Sumut tahun 2023/2024 hanya diikuti 13 tim. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya. “Jumlah klub di Sumut menurun dari tahun sebelumnya,” tagasnya.

Untuk itu, Idris mendesak agar dilakukan revolusi di sepak bola Sumut, khususnya Asprov PSSI Sumut. Sebab Idris menilai menurunkan prestasi sepak bola di Sumut merupakan tanggungjawab Asprov PSSI Sumut.

“Revolusi di Asprov PSSI Sumut sangat mendesak. Apalagi saat ini Asprov PSSI Sumut tanpa pimpinan. Segara dilakukan KLB untuk memilih ketua umum. Akan sulit melakukan pembinaan kalau tidak ada leader atau motor di Asprov PSSI Sumut,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, Idris mengharapkan dukungan kepala daerah dalam hal pembinaan sepak bola. Ini dilakukan agar melahirkan pemain berkualitas dan generasi muda terhindar dari pengaruh narkoba. “Kepala daerah harus memberikan dukungan terhadap pembinaan sepak bola,” pungkasnya. (dek)

Dirjen Diktiristek: PTN BH Bukan Komersialisasi, Muncul Usul Subsidi Silang Melalui Biaya Kuliah Tunggal

PERTEMUAN: Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nizam saat bertemu dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Pertemuan itu merespons kasus viral mahasiswa ITB yang kesulitan membayar uang kuliah tunggal (UKT), lalu diarahkan mengajukan pinjaman online (pinjol).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTN BH, Antara lain, Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), IPB University, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Terbuka (UT), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Lalu, Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pertemuan diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non-badan hukum seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Medan, hingga Universitas Jenderal Soedirman.

Nizam mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran UKT. Dia mengingatkan, PTN BH itu 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara. Mereka diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, namun tetap inklusif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, tetap membiayai PTN BH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTN BH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridharma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karena itu, biaya kuliah di PTN BH mestinya terjangkau. “Menjadi PTN BH bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN,” tegasnya dalam keterangan resmi.

Dia mengakui, kemampuan pendanaan dari pemerintah belum bisa menutup seluruh kebutuhan biaya operasional dan pengembangan perguruan tinggi. Karena itu, dibutuhkan gotong royong pendanaan bersama masyarakat. Dengan catatan, prinsip pembiayaan gotong royong tersebut harus berkeadilan.

Misalnya, mahasiswa membayar UKT sesuai dengan kemampuan orang tua. Sedangkan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu dibantu dengan beasiswa. “Dengan demikian, ada subsidi silang dari keluarga yang mampu ke yang kurang mampu,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah telah menyiapkan beasiswa dalam bentuk KIP-kuliah bagi sekitar 985 ribu mahasiswa di PTN maupun PTS dengan anggaran Rp13,9 triliun. Angka itu naik Rp2,2 triliun dari 2023.

“Meskipun KIP-K menjangkau hampir 1 juta mahasiswa, itu belum dapat menutup seluruh kebutuhan. Karena itu, kita harapkan PTN BH dapat mengembangkan skema-skema pendanaan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Nizam juga berharap pimpinan PTN BH dapat mengembangkan berbagai upaya untuk menutup kebutuhan operasional perguruan tinggi serta skema untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan. Sumber pendanaan dapat berasal dari mitra perguruan tinggi, filantropi, CSR, alumni, dana abadi, maupun berbagai sumber pendanaan lainnya.

PTN BH juga dapat memanfaatkan asetnya untuk menjadi sumber pendapatan yang bisa membantu membiayai kualitas pendidikan. Baik berupa aset intelektual seperti paten dan hak kekayaan intelektual (HKI), pengembangan hasil riset dan inovasi yang diproduksi bersama industri, teaching factory, agroindustri, layanan konsultasi, maupun pemanfaatan aset berupa sarana-prasarana. Tak kalah penting, peningkatan efisiensi internal perguruan tinggi.

Dia meyakini, dengan kreativitas dan jaringan yang dimiliki PTN BH, masalah kesulitan finansial dapat diatasi. “Prinsipnya, tidak boleh sampai ada mahasiswa yang memenuhi syarat tapi tidak bisa kuliah di PTN BH karena alasan ekonomi,” tegasnya.

Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek sedang mengkaji skema income contingent loan. Yakni, pinjaman tanpa bunga yang dibayar setelah mahasiswa lulus dan berpenghasilan cukup, sebagaimana diamanatkan dalam UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Skema itu telah berhasil diterapkan di Australia.

Dihubungi terpisah, Rektor Unair M. Nasih mengungkapkan, sejatinya para rektor PTN BH sependapat dengan pemikiran tersebut. Tidak ada satu pun rektor dan pimpinan PTN BH yang ingin menghambat mahasiswa untuk kuliah. “Juga tidak ada satu pun rektor PTN BH yang berniat dan bermaksud untuk komersialisasi,” tegasnya.

Menurutnya, para pemimpin PTN BH itu hanya ingin proses pendidikan berlangsung dengan kualitas tinggi. Yang tentunya relevan dan sesuai dengan tuntutan lingkungan serta kemajuan zaman. “Dan pasti, itu tidak murah,” sambungnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut dia, secara umum, Unair telah menerapkan penganggaran yang disusun berbasis kinerja dan aktivitas. Hanya aktivitas bernilai tambah yang boleh dilakukan dan dianggarkan. Sementara itu, aktivitas tak bernilai tambah direduksi dan dieliminasi. “Alhamdulillah, hasilnya luar biasa. UKT jadi berkah,” paparnya.

Dia sependapat terkait besaran standar operasional atau UKT yang disampaikan Nizam. Sejauh ini pun, menurut dia, tidak ada UKT yang melampaui standar di instansi yang dipimpinnya. Termasuk UKT untuk fakultas kedokteran (FK). Nasih memberi masukan mengenai standar UKT itu dengan harapan bisa membantu para mahasiswa.

Dia mengusulkan agar standar UKT tidak dinilai per prodi, tapi per PTN. Dengan begitu, akan ketemu biaya per mahasiswa pada satu PTN BH. “Bukan apa-apa. Ada banyak prodi yang BKT-nya (biaya kuliah tunggal, Red) tinggi, tapi mahasiswanya tidak tertarik dan pasti nggak sanggup mbayar setinggi itu,” paparnya.

Jadi melalui skema tersebut, prodi-prodi tertentu yang market-nya bagus bisa ditoleransi untuk melampaui BKT. Sedangkan prodi-prodi yang pasarnya lemah seperti keperawatan, sejarah, antropologi, akuakultur, sosiologi, dan lainnya bisa saja dibebaskan dari UKT atau UKT-nya rendah. “Dengan demikian, terjadi subsidi silang tidak hanya dalam satu prodi, tapi juga antarprodi,” ujarnya. (mia/c6/oni/jpg/ila)

Debat Tanpa Saling Serang, Tiga Capres Terkesan Tampil Hati-hati

SUMUTPOS.CO – Debat kelima yang menampilkan para calon presiden tuntas tadi malam. Dalam debat pemungkas tersebut, tiga capres terkesan tampil hati-hati. Nyaris tidak ada kritikan tajam dan saling serang seperti pada debat-debat sebelumnya

Debat terakhir membahas tema kesejahteraan rakyat (kesra) yang terbagi dalam delapan subtema. Yakni, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Prabowo Subianto yang lebih awal melakukan pemaparan menyatakan, di bidang kesra, visi besar tertuang dalam strategi transformasi bangsa. Visi tersebut merupakan upaya untuk mempercepat kemakmuran dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia.

Strategi itu dituangkan dalam sejumlah program. Pertama, memberi makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak usia dini. “Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu melahirkan. Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrem,’’ ujarnya.

Di sisi lain, program itu juga menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi.

Kedua, di bidang kesehatan, Prabowo akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten/kota. Dia juga berjanji membangun puskesmas modern di setiap desa se-Indonesia. Dari sisi SDM, paslon nomor urut 2 itu akan mengatasi kekurangan 140.000 dokter dengan menambah fakultas kedokteran dari 92 menjadi 300 dan berbagai beasiswa luar negeri.

Di bidang pendidikan, Prabowo akan memperbaiki gaji guru honorer serta meningkatkan kompetensi guru. “Sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya,’’ imbuhnya.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengambil visi bidang kesra dari salah satu trisakti Bung Karno. Yakni, kepribadian dalam kebudayaan. Di bidang kesehatan, Ganjar akan menjamin pelayanan kesehatan di setiap desa melalui program 1 desa, 1 faskes, 1 nakes.

Dengan program tersebut, setiap ibu, anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama dalam layanan kesehatan.”Di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus,’’ ujarnya.

Jika kesehatan baik, lanjut dia, pendidikan dan kebudayaan bisa dibangun bersama-sama. Di bidang pendidikan, Ganjar memaparkan gagasan pendidikan lebih inklusi, kurikulum yang mantap, dan fasilitas terbaik. “Termasuk memperbaiki kesejahteraan guru dan dosen,’’ terangnya.

Dengan pendidikan dan keterampilan, generasi muda punya peluang mendapatkan pekerjaan yang baik dan berimplikasi pada upah yang layak. Tak hanya itu, dalam pembangunan manusia, Ganjar juga menekankan pada budi pekerti sehingga menjadi manusia yang lengkap.

Kemudian, Ganjar juga menekankan negara harus hadir terhadap kaum disabilitas. Namun, pemerintah harus mampu mendata kaum difabel untuk bisa menghadirkan kesetaraan. “Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Pertama negara harus hadir, tidak boleh alfa,” kata Ganjar.

Ganjar pun mengungkap program KTP Sakti yang diyakini mampu menghadirkan data untuk keperluan seluruh masyarakat, termasuk di antaranya kaum disabilitas. “Kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kita pakai KTP Sakti? satu KTP saya kita bisa profiling semua, termasuk disabilitas,” papar Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun memastikan akan melibatkan kaum disabilitas dalam setiap pembangunan, jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. “Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita croping, satu saja terkait disabilitas, maka perlakuan kita, bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat,” pungkas Ganjar.

Sementara itu paslon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, akan membuat kementerian khusus di bidang kebudayaan. Hal itu dilakukan untuk membuat kebudayaan Indonesia dapat terus ditingkatkan.

“Kami melihat perlu dibentuk, dan kami berencana, Kementerian Kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia,” ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa kebudayaan merupakan kekayaan Indonesia yang besar. “Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan,” ungkapnya.

“Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu, yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan sistem ekistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan eskpresinya,” kata Anies.

Soal pendidikan, Anies juga menyatakan akan segera mengangkat para guru honorer hingga melakukan percepatan sertifikasi guru. Hal itu untuk mengatasi masalah kesejahteraan guru di Indonesia yang saat ini kondisinya memprihatinkan.

“Program yang menurut saya harus dikerjakan, percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K,” ujarnya.

Selain itu, ia juga akan menyediakan beasiswa pendidikan untuk anak guru, dosen, dan tenaga pendidikan. “Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anis menyebut akan memberi penghargaan dan tunjangan kepada dosen dan peneliti berbasis pada kinerja serta mengurangi beban administrasinya. “Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar,” ungkapnya.

Dalam masalah ini, Anies menilai bahwa hal yang perlu dipegang adalah kesejahteraan guru merupakan tanggung jawab negara dan semua orang yang terlibat di dalamnya. “Prinsipnya, ada nilainya dulu yang kita pegang, ada turunan teknisnya, dan bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu,” pungkas Anies. (jpg/ila)

Longsor di Tapanuli Utara, Satu Keluarga Dalam Mobil Tewas Terseret Arus Sungai

AMANKAN LALIN: Polisi mengamankan lalu lintas di lokasi longsor di Tapanuli Utara (Taput). Dalam peristiwa ini, tiga korban meninggal dunia.istimewa/sumutpos.

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bencana alam tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), di tiga lokasi di ruas Jalan Lintas Sumatera, Sabtu (3/2) sore, sekitar pukul 17.30 WIB. Yakni, di Pagaran Pisang, Desa Sibalanga dan Dusun Parsikaman Desa Pagaran Lambung 1 Kecamatan Adiankoting Tapanuli Utara (Taput).

Akibatnya, 3 orang dalam satu keluarga tewas dan 6 mobil dilaporkan tertimpa material longsor, sedangkan satu mobil berisi satu keluarga hanyut terseret arus sungai.

Berdasarkan data dihimpun Sumut Pos, longsor terjadi di tiga lokasi tersebut, masing-masing berada di Km 25 Desa Pagaran Pisang, Kecamatan Adiankoting, Km 30 Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting dan Km 31 Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Taput.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, kejadian berawal ada longsoran kecil di depan, sehingga mengakibatkan antrean kendaraan. Longsor susulan terjadi lebih besar dan menghempas kendaraan yang mengantre itu.

Akibat peristiwa ini, lanjut Hadi, 1 unit mobil terhempas ke sungai sedalam 20 meter, 3 orang meninggal dunia di dalam mobil, yakni sepasang suami dan istri serta 1 anak laki-laki berusia 1,5 tahun.

“Tadi malam sudah diserahkan kepada keluarganya dan dibawa ke Nias. Juga 2 orang terluka, 1 orang laki-laki dewasa pemilik rumah mengalami patah pada paha kanan dan 1 orang laki-laki penumpang mobil minibus mengalami patah pada tangan kanan,” bebernya.

Hadi memaparkan, sejak Minggu, 4 Februari 2024, pukul 08.00 WIB, telah dilakukan evakuasi kendaraan yang masuk ke jurang dan membersihkan jalan dari material batu serta tanah.

“Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang (Minggu siang, Red). Lalu lintas berjalan dengan sistem buka-tutup,” imbuhnya.

Burhanuddin Sitepu Ingatkan Masyarakat Tidak Manipulasi KK saat PPDB

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menerapkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 dari jalur zonasi. Peserta didik hanya diberi pilihan sekolah yang ada di kawasan tempat tinggalnya.

“Zonasinya dilihat dari KK (Kartu Keluarga). Misalnya zonasi sekolah A, anak-anak dari kecamatan mana saja yang terdekat. Makanya diperlukan KK yang valid,” kata Kepala SMP Negeri 21 Medan, Taripar R Sihaloho dalam sosialisasi produk hukum Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang, Medan Selayang, Minggu (4/2/2024).

Diakui Sihaloho, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak juga KK siswa yang dinilai bermasalah. Pasalnya, ada orangtua yang “menitipkan” anaknya di KK keluarganya untuk mempermudah masuk ke sekolah favorit. “Ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkapnya.

Namun begitu, lanjut Sihaloho, nanti akan ada petunjuk teknis (juknis) terkait PPDB yang akan dikeluarkan Disdik Medan. “Jadi bapak ibu, jika ingin mengetahui di mana saja zonasi untuk sekolah anaknya, bisa tanyakan langsung nanti ke sekolah terkait. Lebih baik, langsung tanyakan ke sekolah. Jangan bapak ibu dengar katanya- katanya,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Sihaloho, KK juga dibutuhkan bagi siswa untuk mendapatkan bantuan, baik itu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin (BSM), maupun beasiswa lainnya. “Nama anak di ijazah juga harus sesuai dengan akte lahir. Banyak juga anak yang belum punya akte lahir. Adminduk ini adalah hak kita, jadi kepada para orang tua, harus diurus dengan benar Adminduknya,” pungkasnya.

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat Burhanuddin Sitepu mengingatkan masyarakat agar tidak memanipulasi data anggota keluarga di KK, hanya untuk memuluskan anaknya ke sekolah favorit. Pasalnya, hal ini kerap terjadi menjelang PPDB.

Menurut Burhanuddin, dengan menggunakan sistem zonasi, PPDB memberlakukan jarak tertentu dalam proses penerimaan siswa baru. Karenanya, cukup banyak modus kecurangan di sistem zonasi PPDB yang dilakukan para orang tua untuk mengakali agar anaknya diterima di sekolah tertentu.

“Modus kecurangan itu misalnya, kartu keluarga yang diperbarui tapi tidak sesuai antara domisili dengan dokumen yang ada. Kemudian menitipkan identitas anak di KK terdekat sekolah, padahal anaknya tidak tinggal di wilayah tersebut,” bebernya.

Sebelumnya, Burhanuddin menjelaskan, sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dilaksanakannya, karena masih banyak keluhan masyarakat terkait masalah Adminduk ini. “Saat saya turun ke masyarakat, masih banyak yang menyampaikan keluhan terkait pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan lainnya. Karena Perda ini berkaitan dengan segala urusan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Medan Selayang, Endang Wastiani dalam kesempatan itu mengingatkan masyarakat untuk memastikan alamat di KTP sesuai dengan alamat domisilinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak kesulitan dalam memberikan hak suara pada Pemilu, 14 Februari 2024.

“Pastikan nama bapak ibu masuk dalam DPT. Mohon dicek ke PPS setempat. Jangan pula bapak ibu mau memilih, tapi nama bapak ibu tidak ada di dalam DPT. Atau bisa juga bapak ibu cek melalui website Cek DPT Online,” pungkasnya. (adz)

1...616617618...15,602Page 617 of 15,602

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor