31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 62

CCEP Indonesia Salurkan Beasiswa Rp800 Juta bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatra melalui APINDO

BANTUAN: Penyerahan bantuan dari Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
BANTUAN: Penyerahan bantuan dari Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

JAKARTA- Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) menunjukkan komitmennya terhadap pemulihan sosial pascabencana dengan menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan senilai 50.000 Euro atau setara lebih dari Rp800 juta bagi mahasiswa terdampak bencana alam di wilayah Sumatra. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan ditujukan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan generasi muda di daerah terdampak.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) per Desember 2025, bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak pada sedikitnya 18.824 mahasiswa di 60 perguruan tinggi. Banyak mahasiswa terancam tidak dapat melanjutkan studi akibat kondisi ekonomi keluarga yang memburuk pascabencana.

Bantuan beasiswa tersebut didistribusikan melalui tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Syiah Kuala (Aceh), Universitas Sumatra Utara (Medan), dan Universitas Andalas (Padang). Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia Lucia Karina, mengatakan program beasiswa ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan sosial jangka panjang, khususnya melalui sektor pendidikan.
“Pendidikan adalah kunci membangun ketahanan masyarakat pascabencana. Melalui beasiswa ini, kami berharap dapat meringankan beban mahasiswa dan keluarga mereka agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujar Karina.

Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan bukan sekadar bantuan darurat, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, CCEP Indonesia memandang program ini sebagai kontribusi berkelanjutan dunia usaha dalam proses pemulihan dan pembangunan.

Apresiasi terhadap program ini juga disampaikan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Universitas Syiah Kuala Prof Dr Mustanir, MSc. Ia menilai beasiswa tersebut memberikan dampak besar bagi mahasiswa yang tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat bencana.
“Bencana tidak hanya merusak infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga mengancam keberlangsungan studi mahasiswa. Beasiswa ini memberi ruang bagi mahasiswa kami untuk tetap fokus menyelesaikan pendidikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi, PhD. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam menjaga ketahanan pendidikan.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya soal fisik, tetapi juga masa depan generasi muda. Beasiswa ini memberikan kepastian dan harapan bagi mahasiswa terdampak di UNAND,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor III Universitas Sumatra Utara Prof Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, SSi, MSi, Apt, menilai inisiatif ini menjadi bukti nyata kepedulian dunia usaha terhadap sektor pendidikan.

“Bantuan ini tidak hanya meringankan beban finansial mahasiswa, tetapi juga memberikan motivasi moral agar mereka tetap berprestasi meski berada dalam situasi sulit,” ucapnya.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah bencana. Menurutnya, kolaborasi antara APINDO dan CCEP Indonesia mencerminkan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam mendukung pemulihan masyarakat.

“Pendidikan tidak boleh terhenti karena bencana. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa dunia usaha hadir ketika masyarakat paling membutuhkan,” tegas Shinta.

Selain menyalurkan beasiswa, CCEP Indonesia juga memberikan bantuan 222 unit mesin filter air untuk masyarakat terdampak bencana. Bantuan ini akan didistribusikan melalui ketiga perguruan tinggi penerima beasiswa serta Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HaKA), guna membantu pemulihan akses air bersih dan air minum yang aman di wilayah terdampak banjir dan longsor.

“Pemulihan pascabencana tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama air bersih. Kami berharap bantuan ini membantu masyarakat kembali menjalani aktivitas dengan lebih sehat,” pungkas Karina.

Inisiatif kolaboratif antara CCEP Indonesia, APINDO, dan perguruan tinggi ini diharapkan menjadi contoh sinergi strategis dunia usaha dalam memperkuat ketahanan sosial dan menjaga masa depan generasi muda di tengah situasi bencana. (ila)

Apin Meminta Maaf, Kasus Pemukulan di Cemara Asri Berakhir Damai

BERDAMAI: Pengacara Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH (kiri), Johan dan Barliansyah alias Apin (kanan) saat keduanya berdamai.
BERDAMAI: Pengacara Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH (kiri), Johan dan Barliansyah alias Apin (kanan) saat keduanya berdamai.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pemukulan yang terjadi di De’Coffee Bar, Komplek Cemara Asri, Medan, akhirnya berakhir damai. Pelaku, Barliansyah alias Apin, warga Jalan Kapten Muslim, Medan, secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban, Johan, warga Cemara Asri, setelah kedua belah pihak menandatangani kesepakatan perdamaian pada 29 Januari 2026.

Perdamaian tersebut merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP/B/49/I/2026/SPKT/Polsek Medan Tembung/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara (Sumut) dan dilaksanakan secara resmi di Kantor Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates, Jalan Tempuling No 70 A Medan.

Dalam kesepakatan, Barliansyah alias Apin secara sadar mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Johan dalam kondisi mabuk akibat konsumsi minuman beralkohol. Pengakuan tersebut disertai penyesalan serta pernyataan kesediaan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata, pelaku diwajibkan menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media cetak, sedikitnya tiga media online, serta seluruh akun media sosial pribadinya.
Permintaan maaf tersebut harus memuat identitas para pihak, menampilkan foto wajah pelaku secara jelas, bersifat permanen, dan tidak boleh dihapus.

Dalam proses perdamaian ini, korban didampingi oleh pengacaranya Dr Darmawan Yusuf SH SE MPd MH pengacara kondang, dosen hukum, dan kurator, yang dikenal luas sebagai praktisi hukum strategis dengan rekam jejak penanganan perkara pidana, perdata, kepailitan, dan perpajakan.
Darmawan Yusuf juga terbiasa dalam menangani kasus-kasus besar diindonesia itu, dikenal konsisten mengintegrasikan pendekatan teoretis dan praktik profesional, serta aktif memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @darmawanyusuf.dya.

Menurut Darmawan Yusuf, perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kesalahan hukum.

“Perdamaian harus dibangun di atas pengakuan kesalahan, keterbukaan, dan tanggung jawab nyata. Hak korban tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Kesepakatan tersebut juga menegaskan bahwa apa bila pelaku melanggar satu saja ketentuan perdamaian, maka perjanjian batal demi hukum dan proses pidana dapat dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus ini menjadi contoh bahwa penyelesaian perkara pidana dapat ditempuh secara damai, transparan, dan bermartabat, tanpa mengurangi wibawa hukum serta tetap menjamin keadilan bagi korban. (azw)

Solusi Anti-Aging Terbaru Tanpa Rasa Sakit Kini Tersedia di ERHA Central Medan

MEDAN, SMUTPOS.CO – Memasuki usia 30 hingga 50 tahun, banyak pria dan wanita mulai merasakan perubahan pada wajah dan tubuh, mulai dari munculnya garis halus, kulit yang mengendur, hingga kontur wajah yang tidak lagi tegas. Di tengah gaya hidup modern yang menuntut penampilan tetap segar dan percaya diri, perawatan estetika non-bedah kini menjadi pilihan favorit karena dinilai aman, praktis, dan minim waktu pemulihan.

Menjawab kebutuhan tersebut, ERHA Central Medan menghadirkan Ultraformer MPT, teknologi anti-aging terbaru yang menawarkan hasil pengencangan dan pembentukan kontur wajah serta tubuh tanpa rasa sakit dan tanpa tindakan bedah.

Salah satu dokter yang menjadi rujukan utama untuk perawatan ini adalah dr. Eliza Kodrat, SpDVE, seorang Dermatovenereologist berpengalaman yang telah lebih dari 15 tahun menangani berbagai kasus estetika. Dikenal teliti, komunikatif, dan mengutamakan kenyamanan pasien, dr. Eliza menjadi dokter spesialis yang banyak dicari untuk treatment estetika advance di Medan.

“Pasien sekarang jauh lebih kritis dan ingin memahami detail perawatan yang mereka jalani. Saya selalu menjelaskan kondisi kulit pasien, kebutuhan yang paling sesuai, serta pilihan treatment yang realistis—baik dari sisi hasil maupun budget,” ujar dr. Eliza.

Ultraformer MPT sendiri merupakan teknologi High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) generasi terbaru asal Korea Selatan yang menggabungkan micro dan macro focused ultrasound (MMFU). Teknologi ini mampu menargetkan lapisan kulit dari yang paling dangkal hingga lapisan SMAS, lapisan yang biasanya hanya dijangkau melalui operasi facelift, sehingga memberikan efek lifting yang lebih presisi dan optimal.

Menurut dr. Eliza, Ultraformer MPT memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan alat HIFU konvensional. “Ultraformer MPT lebih diminati karena minim rasa sakit, dapat mereduksi lemak, mampu menjangkau area wajah sempit yang sebelumnya sulit ditangani, serta sangat personalized sesuai kebutuhan masing-masing pasien,” jelasnya.

Keunggulan personalized inilah yang membuat Ultraformer MPT tidak hanya berfungsi mengencangkan kulit kendur, tetapi juga mampu mengurangi pipi chubby atau double chin. Pada wajah dengan lemak minimal, Ultraformer MPT memberikan efek lifting dan tightening, sementara pada wajah dengan lemak berlebih, alat ini mampu melakukan reduksi lemak sekaligus pengencangan. Tak hanya untuk wajah, teknologi ini juga dapat diaplikasikan pada area tubuh seperti perut, lengan atas, dan paha.

Manfaat Ultraformer MPT antara lain mengencangkan kulit kendur, mengurangi kerutan halus, mengangkat area alis dan jawline, mengurangi double chin dan pipi chubby, serta membentuk kontur wajah dan tubuh agar tampak lebih proporsional. Pasien juga dapat merasakan efek instant tightening, dengan proses pembentukan kolagen yang terus berlangsung hingga 3–6 bulan setelah tindakan.

Banyak pasien memilih Ultraformer MPT di ERHA Central Medan karena prosedurnya non-invasive, presisi tinggi, minim downtime, fleksibel untuk berbagai area, serta memberikan hasil yang natural. “Sensasinya hanya hangat ringan, jauh lebih nyaman dibanding HIFU konvensional,” tambah dr. Eliza.

Dari sisi prosedur, perawatan Ultraformer MPT juga tergolong sederhana. “Sebelum tindakan, pasien dioleskan krim anestesi topikal dan menunggu sekitar 30 menit. Setelah tindakan selesai, kami aplikasikan krim pasca tindakan dan sunscreen yang digunakan selama tiga hari,” jelas dr. Eliza.

Dengan teknologi canggih, pendekatan yang personal, serta kenyamanan maksimal bagi pasien, Ultraformer MPT menjadi solusi anti-aging terbaru yang aman dan efektif bagi masyarakat Medan yang ingin tampil lebih muda tanpa rasa sakit dan tanpa downtime panjang. (ila)

Kadis PUPR Sumut Persilahkan Kasus Drainase Parsoburan Dilaporkan ke Penegak Hukum

BERI KETERANGAN: Kadis PUPR Sumut Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1)
BERI KETERANGAN: Kadis PUPR Sumut Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan saat memberi keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas (Kadis) Pengerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Sumatera Utara (PUPR Sumut) Hendra Siregar mempersilahkan melaporkan permasalahan proyek drainase di lintasan jalan provinsi Silimbat/Parsoburan Kabupatan Toba yang beranggaran Rp2 miliar lebih ke aparat penegak hukum (APH).

Hendra Siregar mengakui bahwa proyek drainase hampir sepanjang 2 kilometer dan yang dikerjakan 450 kilometer (km) itu sudah dibayar 86 persen dari anggaran yang ditetapkan; Rp2 miliar lebih. Sedangkan 14 persen lagi biaya untuk pemulihan.

“Kalau ada terjadi tidak sesuai aturan akan dilakukan pemeriksaan tim inspektorat dan BPK,” tegas Hendra Siregar didampingi Kabid Perencanaan PUPR Sumut, Harry Rizal Hasibuan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Rabu (28/1) kemarin.

Menanggapi pernyataan Kadis PUPR Sumut tersebut, Aktivis dan Pamerhati Sosial Sumut, M Abdi Siahaan mengaku sebagai garda terdepan melaporkan dugaan kasus penyimpangan proyek drainase Silimbat/Parsoburan, Toba ke APH.

“Ini akan kita koordinasikan terlebih dahulu ke Polda Sumut dan kejaksaan tentang dugaan bentuk penyimpangannya berdasarkan temuan-temuan di lapangan pada proyek drainase yang dikerjakan CV Putri Sihusapi Gemilang itu,” kata Abdi Siahaan, Kamis (29/1).

Perlu diketahui, kata Abdi, sesuai kontrak panjang drainase yang akan dikerjakan 1.907 meter, namun yang terlihat di lapangan masih sekitar.450 meter. Itu berupa pekerjaan struktur dengan rigid beton diduga tidak menggunakan geosintetik.

“Jadi, berdasarkan kontrak itu seharusnya selesai 31 Desember 2025 lalu dengan masa anggaran Rp2 miliar,” tandas Abdi. (azw)

Kementerian Transmigrasi Buka Program Studi Beasiswa Patriot untuk 1.100 Mahasiswa S2

JAKARTA, SumutPos.co – Kabar gembira bagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke Pascasarjana (S2). Kementerian Transmigrasi saat ini meluncurkan program studi Beasiswa Patriot 2026 dengan total kuota 1.100 mahasiswa S2.

Para penerima beasiswa pascasarjana ini akan menempuh studi di Kampus Patriot yang ada di Kawasan Transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Transmigrasi Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat; dan Kawasan Transmigrasi Salor, Merauke, Papua Selatan.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Beasiswa Patriot bukan proyek coba-coba, melainkan program prioritas yang disiapkan secara serius dengan melibatkan sinergi berbagai perguruan tinggi unggulan dalam negeri.

Mentrans menilai, Indonesia tidak perlu minder terhadap institusi luar negeri karena kualitas akademik nasional mampu menjawab tantangan pembangunan. “Produk lokal tidak kalah. Justru Beasiswa Patriot ini ingin menunjukkan perguruan tinggi kita mampu berkontribusi langsung untuk masyarakat,” ujar Iftitah.

Ia menekankan, pendidikan dalam Beasiswa Patriot tidak berhenti pada capaian akademik semata. Pengetahuan harus menjadi alat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun keadilan ekonomi. Sehingga dengan pendekatan tersebut, para penerima Beasiswa Patriot diharapkan hadir sebagai solusi nyata di kawasan transmigrasi.

Sementara Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Bondan Djati Utami menerangkan, Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan. Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan.

“Beasiswa Patriot tidak hanya kami posisikan sebagai program pendidikan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia untuk kawasan transmigrasi. Para awardee kami siapkan agar mampu hadir langsung di lapangan, memahami persoalan masyarakat dilapangan, dan menghasilkan solusi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berkelanjutan,” ujar Bondan.

Pelaksanaan beasiswa di tiga kawasan transmigrasi tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan kawasan yang matang. “Setiap kawasan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda karena itu, penempatan program studi, skema pembelajaran, hingga tugas akhir dirancang secara spesifik agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi,” kata Bondan.

Melalui Beasiswa Patriot 2026, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang pembelajaran, laboratorium pembangunan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Program ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga transfer pengetahuan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

Adapun daftar program studi Beasiswa Patriot 2026 di 3 Kawasan Transmigrasi:

1. Kampus Patriot Barelang, Batam, Kepulauan Riau (Kuota 280 Mahasiswa).
Terdapat 14 program studi yang ditawarkan di Barelang dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.
– ITS: Teknik Kelautan; Teknik Perkapalan, Teknik Sipil; dan Teknik Fisika (Rekayasa Energi Terbarukan)
– ITB: Logistik; dan Perencanaan Kepariwisataan
– IPB: Manajemen Sumber Daya Perairan (Teknologi Hasil Perairan)
– UI: Ilmu Kelautan; dan Industri Kreatif
– UNDIP: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik dan Manajemen Industri
– UNPAD: Perikanan; dan Konservasi Laut
– UGM: Agronomi

2. Kampus Patriot Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Kuota 240 Mahasiswa)
Terdapat 12 program studi yang ditawarkan di Kalukku dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.
– ITB: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); Teknik Geodesi dan Geomatika; Teknik Kimia; dan Rekayasa Pertambangan
– ITS: Teknik Material dan Metalurgi; dan Sistem Informasi
– IPB: Agronomi dan Hortikultura
– UI: Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
– UNDIP: Teknik Lingkungan; dan Peternakan
– UNPAD: Teknologi Agroindustri
– UGM: Manajemen Agribisnis

3. Kampus Patriot Salor, Merauke, Papua Selatan (Kuota 580 Mahasiswa).
Terdapat 29 program studi yang ditawarkan di Salor dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.
– IPB: Teknologi Pascapanen; Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Manajemen Pembangunan Daerah; Ilmu Tanah; Ilmu Nutrisi dan Pakan; Bioteknologi; Ilmu Ekonomi Pertanian; dan Ilmu Gizi
– ITB: Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS); Teknik Geologi; Teknik Mesin (Pertanian); dan Sistem dan Teknologi Informasi
– ITS: Teknik Lingkungan; Teknik Geomatika; Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik Elektro
– UI: Teknik Sipil Peminatan Manajemen Infrastruktur; Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan Ilmu Kesehatan Masyarakat
– UNDIP: Energi; dan Manajemen Sumber Daya Perairan
– UNPAD: Antropologi; Ilmu Peternakan; Pariwisata Berkelanjutan; dan Ilmu Hukum (Agraria)
– UGM: Agronomi; Ilmu Perikanan; Teknologi Industri Pertanian; dan Teknologi Hasil Perkebunan. (adz)

Usut Proyek Drainase Rp2 M di Parsoburan Toba

AMBURADUL: Proyek drainase di jalan lintas provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba yang menelan anggaran Rp2miliar lebih dan foto kanan Aktivis dan Pemerhati Sosial M Abdi Siahaan.
AMBURADUL: Proyek drainase di jalan lintas provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba yang menelan anggaran Rp2miliar lebih dan foto kanan Aktivis dan Pemerhati Sosial M Abdi Siahaan.

MEDAN-SUMUTPOS.CO – Jaksa dan kepolisian disarankan mengusut proyek pembangunan drainase oleh Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) di jalan provinsi Silimbat Kecamatan Parsoburan Kabupaten Toba beranggaran Rp2 miliar lebih. Proyek di bawah naungan UPT Tarutung Tapanuli Utara (Taput) Dinas PUPR Sumut itu, diduga bermasalah. Seperti, fisik pembangunan dari drainase diduga masih menggunakan bahan yang lama. Artinya, tidak sepenuhnya menggunakan material yang baru.

Hal itu disampaikan Pengamat dan Pemerhati Sosial dan Pembangunan Sumut, M Abdi Siahaan kepada wartawan di Medan, Kamis (29/1) lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Wak Genk ini, proyek berbiaya Rp2 miliar lebih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2025 itu, kondisinya amburadul.
“Kontraktor dari CV Putri Sihusapi Gemilang yang berkantor di Helvetia Kota Medan yang menangani proyek dengan kontrak 20 Oktober 2025 lalu, sepertinya mengerjakannya asal jadi, dan sekarang terlihat seperti ditelantarkan,” beber Abdi Siahaan.

Padahal lanjut Abdi, ditilik dari kontrak kerja seharusnya pengerjaannya sudah masuk finishing dengan pengucuran dana 86 persen dari nominal anggaran Rp2 miliar lebih itu.

“Kenyataannya bisa kita lihat di lapangan hasil dari pengerjaan drainase itu, jika dari fisik bangunan bisa kami simpulkan mutu bahan bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI dari PU.,” tandasnya.

Sebagai aktivis pemerhati pembangunan Sumut, dia meminta kepada jaksa, polisi atau pihak terkait untuk mengaudit proyek drainase di Parsoburan di Toba tersebut.

Selain itu, kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution, dia meminta untuk mengoreksi para pejabat di Dinas PUPR Sumut, mulai Kepala UPT Tarutung, kepala seksi hingga ke tingkat pengawas di Dinas PUPR Sumut.
“Saya juga mendapat informasi bahwa kontraktor yang menangani proyek ini ditunjuk langsung oleh kelompok kerja satker di PUPR Sumut,” pungkasnya.

Kepala UPT Tarutung Pahala Pandangan Panjaitan ST yang dihubungi tentang proyek drainase ini belum memberi keterangan.(azw)

Sidang Kasus Aset Eks HGU PTPN II, Irwan Perangin-angin Ajukan Keberatan

MEDAN, SumutPos.co– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang kedua perkara dugaan korupsi penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Nusa Dua Propertindo (NDP) atas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, Rabu (28/1/2026). Agenda persidangan kali ini, pembacaan nota eksepsi (perlawanan) para terdakwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Empat terdakwa dalam perkara tersebut, mantan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deliserdang Abdul Rahim Lubis, Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti, serta mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin. Melalui kuasa hukumnya, para terdakwa menilai dakwaan jaksa keliru, kabur, dan tidak disertai bukti yang jelas.

Mereka meminta majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum dan membebaskan para terdakwa dari seluruh tuntutan. Dalam sidang tersebut, Irwan Perangin-angin menyampaikan keberatan secara pribadi.

Ia menilai, dakwaan JPU tidak menjelaskan secara konkret perbuatan yang dituduhkan kepadanya selama menjabat Direktur PTPN II. Ia juga menyebutkan, dugaan inbreng lahan HGU tanpa persetujuan Menteri Keuangan RI yang sempat dipersoalkan tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Irwan menegaskan, seluruh tindakannya dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang saham, yakni Menteri BUMN, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Perlu saya sampaikan bahwasanya diri saya sangat malu dan merasa tersudutkan dengan banyaknya pemberitaan atas diri saya yang seolah-olah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan narasi-narasi yang menyatakan saya menjual aset negara sebagaimana hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak pernah saya lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum Askani dan Abdul Rahim, Deny Surya Pranata Purba, menyatakan perkara ini seharusnya berada dalam ranah administratif. “Inti dari perlawanan ini terletak pada kompetensi absolut. Bahwa objek perkara, yakni SK Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), adalah produk hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkret dan final,” katanya.

Usai mendengarkan eksepsi para terdakwa, Ketua Majelis Hakim M Kasim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan agenda putusan sela. (adz)

Anggota DPD RI Penrad Siagian Minta Menhut dan ATR/BPN Tuntaskan Tumpang Tindih Tata Ruang

JAKARTA, SumutPos.co – Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian menegaskan perlunya penyelesaian menyeluruh atas konflik agraria dan kehutanan yang terus terjadi akibat tumpang tindih tata ruang. Hal itu disampaikan Penrad saat rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwakili Inspektur Jenderal ATR/BPN Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi di Kompleks DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Penrad menyatakan, DPD RI menerima banyak laporan konflik yang bersumber dari kawasan hutan dan wilayah berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Konflik tersebut umumnya melibatkan masyarakat dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta. “Kita memang harus selesaikan ini karena banyak sekali laporan terkait hal ini,” kata Penrad dalam keterangan resminya, Selasa (27/1/2026).

Ia mendorong Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN membentuk satuan tugas bersama untuk mempercepat penyelesaian konflik. Menurutnya, persoalan yang telah berlangsung sejak lama ini harus diselesaikan secara serius di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kami yakin sekali di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal ini bisa diselesaikan setelah hampir 80 tahun kita merdeka,” ujarnya.

Penrad juga menyinggung dampak tata kelola kawasan hutan terhadap bencana ekologis. Ia menilai pelepasan kawasan hutan, khususnya di wilayah hulu, untuk kepentingan korporasi telah berkontribusi terhadap meningkatnya bencana di berbagai daerah. “Akhirnya ini menjadi salah satu penyebab dari bencana yang sedang kita alami,” tuturnya.

Ia meminta kebijakan ke depan menata ulang kawasan hutan dan wilayah HGU secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat lokal dan menjamin hak-hak mereka dalam proses pengambilan kebijakan. “Kita mendengar tegas bagaimana bapak presiden menginstruksikan kepada semua jajarannya agar menata ulang kembali tata ruang kita baik kawasan hutan dan kawasan-kawasan yang diberikan HGU,” katanya.

“Saya berharap sekali momentum ini menjadi sebuah kebijakan yang menempatkan hak-hak masyarakat lokal itu dilibatkan dalam proses penataan ulang dalam kawasan-kawasan hutan maupun kawasan-kawasan yang sudah dilepaskan menjadi HGU-HGU tersebut,” sambungnya.

Menurut Penrad, keterlibatan masyarakat juga penting dalam program reforestasi agar tidak memunculkan konflik baru. Ia menilai pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan hutan.

Kepada Kementerian ATR/BPN, Penrad menyoroti masih banyaknya tumpang tindih tata ruang akibat lemahnya koordinasi antarpihak. Ia menyebut Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI kerap menerima laporan konflik karena belum terwujudnya satu peta tata ruang yang terintegrasi.

Ia mencontohkan kasus masyarakat peserta program rumah subsidi yang telah melunasi kewajiban, namun sertifikat tidak terbit akibat perubahan status tata ruang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penrad juga menyinggung ketimpangan penguasaan lahan yang masih tinggi. Berdasarkan data yang diterimanya, rasio Gini penguasaan lahan mencapai 0,6. Akibatnya, banyak keluarga petani tidak memiliki lahan pertanian. “Banyak sekarang petani-petani yang sebenarnya bisa dikatakan landles, jadi mereka petani tapi keluarga-keluarga petani tidak memiliki lahan pertanian karena sudah habis semua. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan tata ruang kita yang kemudian tidak menempatkan sebagaimana mandat undang-undang pokok agraria itu,” ungkapnya.

Ia berharap penataan ulang tata ruang menjadi momentum untuk mengembalikan mandat Undang-Undang Pokok Agraria, dengan menempatkan keselamatan masyarakat dan lingkungan sebagai dasar utama kebijakan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya kesempatan ini, kesempatan Instruksi Presiden untuk menata kembali tata ruang kita dengan berbagai latar belakang yang muncul akhir-akhir ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adz)

Dosen STIK-P Tekankan Pemilihan Langsung Jadi Ruang Komunikasi Publik

Dosen STIK-P Medan, Dr H Arianda Tanjung SIKom MKom.I (Dok Pribadi)
Dosen STIK-P Medan, Dr H Arianda Tanjung SIKom MKom.I (Dok Pribadi)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan (STIK-P) Medan, Dr. H. Arianda Tanjung S.I.Kom, M.Kom.I, menegaskan bahwa pemilihan langsung memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama jika ditinjau dari perspektif Ilmu Komunikasi.

Menurutnya, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme politik untuk memilih pemimpin, melainkan ruang komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat dan elite politik.

“Pemilihan langsung adalah sarana komunikasi politik yang paling nyata. Di sana terjadi pertukaran pesan antara kandidat dan pemilih, baik melalui kampanye, debat publik, maupun media massa dan media sosial,” ujar Arianda, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kajian Ilmu Komunikasi, pemilih diposisikan sebagai komunikan aktif yang memiliki hak untuk menilai, menyaring, serta memaknai pesan politik yang disampaikan oleh para kandidat. Oleh karena itu, pemilihan langsung memberi ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui pemilihan langsung, masyarakat tidak hanya memilih, tetapi juga belajar menilai kredibilitas komunikator politik. Ini penting untuk membangun kesadaran kritis dan partisipasi politik yang sehat,” katanya.

Arianda juga menyoroti peran media dalam proses pemilihan langsung. Menurutnya, media massa dan media digital memiliki fungsi strategis dalam membentuk opini publik melalui framing dan penyajian informasi politik.

“Media memiliki tanggung jawab besar sebagai penyalur informasi. Jika framing media tidak berimbang, maka pesan politik yang diterima publik juga akan bias,” ujarnya.

Di era digital, lanjut Arianda, tantangan komunikasi politik semakin kompleks dengan maraknya disinformasi dan hoaks. Kondisi tersebut menuntut peningkatan literasi media di kalangan masyarakat agar pemilihan langsung tidak terjebak pada politik emosional semata.

“Pemilihan langsung harus menjadi sarana pendidikan politik, bukan sekadar kontestasi popularitas. Di sinilah pentingnya etika komunikasi politik dan literasi media,” tegasnya.

Ia menambahkan, dari sudut pandang Ilmu Komunikasi, penghapusan atau pembatasan pemilihan langsung berpotensi mempersempit ruang komunikasi antara rakyat dan pemimpin, serta mengurangi kualitas partisipasi publik dalam demokrasi.

“Pemilihan langsung adalah bentuk pengakuan terhadap hak komunikasi warga negara. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika komunikasi politik berjalan terbuka dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (dek)

Danjen Akademi TNI Ingatkan Satgastar Aksi Kemanusian di Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG, SumutPos.co- Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI Sidharta Wisnu Graha, menginggtakan kepada Taruna dan Kadet yang bertugas dalam pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, agar tetap pedomani sikap dan perilaku dengan semangat juang.

Pesan itu dalam arahannya kepada ratusan Taruna TNI-Polri dan Kadet yang tergabung Satuan Tugas Taruna (Satgastar) dan Latihan Integrasi Taruna Nusantara (Latsitardanus) ke-46, di Lapangan Batalyon Infanteri, Yonif 111/Karma Bhakti, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Senin (26/1/2026).

Danjen Akademi TNI menegaskan, kehadiran Taruna dan Kadet di Aceh Tamiang adalah untuk berbhakti kepada bangsa dan negara, dengan dilandasi niat yang tulus dan ikhlas dalam menolong masyarakat terdampak pascabencana. “Pentingnya pengabdian terintegrasi lintas matra harus menjadi fondasi persaudaraan di antara Taruna dan Kadet, tanpa sekat institusi, demi tercapainya tujuan bersama dalam membantu pemulihan wilayah,” ujarnya.

Menurutnya, Letjen TNI Sidharta Wisnu Graha menyebutkan, seluruh Taruna dan Kadet harus mengimplementasikan nilai-nilai Petarung dengan mempedomani sikap dan perilaku selama menjalankan pengabdian di Aceh Tamiang. “Kehadiran Taruna dan Kadet dengan semangat juang, empati, dan dedikasi tinggi. Harapannya dapat mendukung pemulihan wilayah dan membangkitkan harapan masyarakat. Sejalan dengan semangat Aceh Tamiang Bangkit,” pungkasnya.

Hadir dalam arahan, yakni Rektor Universitas Pertahanan RI, Gubernur Akademi Angkatan dan Akademi Kepolisian, Direktur Pendidikan Akademi TNI, serta para pejabat TNI dan Polri wilayah Aceh Tamiang, sebagai wujud dukungan dan sinergi terhadap pelaksanaan Latsitarda Nusantara ke-46. (adz)

1...616263...15,814Page 62 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor