Home Blog Page 62

Dalami Dugaan Malapraktik di RSU Muhammadiyah Medan, Dinkes Sumut Libatkan Ombudsman

IGD: Pasien dugaan malapraktik RS Muhammadiyah Medan saat menunggu perawatan di depan pintu masuk RS. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
IGD: Pasien dugaan malapraktik RS Muhammadiyah Medan saat menunggu perawatan di depan pintu masuk RS. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

Kasus dugaan malapraktik yang menyeret RSU Muhammadiyah Medan terus bergulir. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kini masih mendalami kasus yang dialami seorang pasien bernama Mimi Maisyarah (48), warga Jalan Tangguk Bongkar.

Hingga Minggu (26/4/2026), pihak Dinkes telah meminta keterangan dari dua rumah sakit, yakni RSU Muhammadiyah Medan dan RSU Haji Medan. Namun, keterangan dari pihak pasien maupun keluarga masih belum diperoleh.

Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal Lubis, menjelaskan bahwa proses penelusuran masih berlangsung dan belum dapat disimpulkan karena adanya perbedaan versi dari masing-masing pihak.“Sudah kita lakukan penelusuran ke dua rumah sakit. Tinggal satu pihak lagi, yaitu pasien atau keluarga pasien yang belum dimintai keterangan,” ujarnya.

Untuk memastikan kenyamanan dan keterbukaan dalam proses klarifikasi, Dinkes Sumut menggandeng Ombudsman Republik Indonesia sebagai pihak yang akan terlebih dahulu membuka komunikasi dengan keluarga pasien. “Kami sepakat Ombudsman yang akan berkomunikasi lebih dulu agar pasien atau keluarga merasa nyaman dan tidak tertekan,” ujarnya.

Hamid menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan kasus tanpa mendengar seluruh pihak. Oleh karena itu, rencana mempertemukan semua pihak akan dilakukan guna mendapatkan gambaran utuh atas dugaan malpraktik tersebut.

Dalam penanganannya, Dinkes Sumut juga melibatkan Dinas Kesehatan Kota Medan serta Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) untuk memastikan proses berjalan transparan dan sesuai prosedur.

Dari hasil sementara, pihak rumah sakit dinilai menunjukkan itikad baik dalam menyikapi laporan yang ada. Meski demikian, Dinkes menegaskan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Kalau nanti ada pelanggaran, tentu akan kita proses sesuai aturan. Namun jika para pihak ingin menyelesaikan secara bersama, itu juga kami persilakan,” tegas Hamid.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan agar mengambil sikap dengan segera memanggil kedua belah pihak terkait dugaan malapraktik di RS Muhammadiyah, Medan. “Kita minta secepatnya kasus ini diselesaikan. Akan kita atensi ke Dinkes Kota Medan,” ucap Binsar Simarmata, Minggu (26/4/2026).

Binsar juga menyayangkan dugaan malapraktik yang terjadi. Sebab, kesalahan yang terjadi dengan pengangkatan rahim tanpa izin merupakan kesalahan yang sangat fatal.

“Bagi orang Batak, banyak anak banyak rezeki. Artinya kalau rahim sudah diangkat, tentu tidak bisa lagi punya keturunan. Makanya permasalahan ini harus disikapi secara serius dan kita atensi,” ujarnya.

Ke depanya, Politisi Partai Perindo ini pun meminta Dinkes Kota Medan untuk menegaskan kembali ke setiap rumah sakit di Kota Medan untuk mematuhi segala aturan dalam penanganan medis.

“Tidak dibenarkan melakukan tindakan medis tanpa ada persetujuan keluarga, apalagi yang sifatnya fatal. Ini harus ditegaskan lagi oleh Dinkes Kota Medan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, beredar informasi dugaan malapraktik yang dilakukan Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Medan Jalan Mandala By Pass, Kecamatan Medan Denai, kepada seorang pasien bernama Mimi Maisyarah (48) warga Jalan Tangguk Bongkar III.

Melalui Kuasa Hukumnya, Ojahan Sinurat, diketahui bahwa 13 Januari 2026 pasien mendapatkan surat rujukan online ke RSU Muhammadiyah Medan dan didiagnosa penyakit Miom.

“Diagnosa awal itu Miom, maka 24 Februari 2026 dilakukanlah operasi dan melanjutkan perawatan, baru disuruh pulang pasien,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Ojahan mengatakan, setelah menjalani tiga jam operasi, pihak RSU Muhammadiyah menjelaskan kepada keluarga pasien, jika rahim Mimi Maisyarah tidak ada diangkat selama proses operasi.

Pada 26 Februari 2026 pasien kembali ke RSU Muhammadiyah, lantaran bekas operasi pasien bernanah dan saat pemeriksaan keluarga pasien mengaku jika jahitan operasi terbuka lantaran dilakukan pemencetan disekitar bekas operasi.

“Karena merasa tidak sembuh, pasien minta secara pribadi dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Haji. Setibanya disana, mereka (dokter RSU Haji) minta hasil Patologi Anatominya (PA) dan diketahui jika rahim (Mimi Maisyarah) telah diangkat. Dimana hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, bahkan keluarga pasien,” tuturnya.

(map/ila)

Harumkan Nama Sumut, Syifa Ramadhani Sabet Gelar Juara Forsa Idol 2026 di Jakarta

Syifa Ramadhani perwakilan DPW Forsa Sumut menerima piala dari Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai Juara 1 Forsa Idol 2026 di Jakarta, Minggu (26/4/2026) malam.
Syifa Ramadhani perwakilan DPW Forsa Sumut menerima piala dari Raja Dangdut Rhoma Irama sebagai Juara 1 Forsa Idol 2026 di Jakarta, Minggu (26/4/2026) malam.

MEDAN, SumutPos.co– Panggung dangdut tanah air kembali melahirkan bintang baru yang bersinar terang dari Tanah Deli. Syifa Ramadhani, biduan berbakat perwakilan Sumatera Utara, sukses mengukuhkan diri sebagai Juara 1 dalam ajang bergengsi Forsa Idol Season 4 tahun 2026.

Kemenangan prestisius ini diraih dalam malam Grand Final yang digelar meriah di Jakarta, Minggu (26/4/2026), bertepatan dengan momentum Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Fans of Rhoma Irama and Soneta (Forsa) 2026.

Syifa Ramadhani tampil dominan dan berhasil menyisihkan 11 finalis tangguh lainnya yang datang dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia. Kemenangan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kualitas vokal yang mumpuni serta interpretasi mendalam terhadap karya-karya Sang Raja Dangdut, Rhoma Irama.

Sepanjang malam puncak, Syifa menunjukkan kelasnya sebagai calon diva dangdut masa depan. Dewan juri memberikan nilai tertinggi atas aspek teknik vokal, penghayatan lirik, serta penguasaan panggung yang sangat matang.

Syifa dinilai mampu menangkap esensi musik Soneta namun tetap memberikan sentuhan personal yang segar, menjadikannya representasi talenta daerah yang siap bersaing di kancah nasional.

Persaingan di babak final terbilang sangat ketat. Di posisi Runner Up, Sriyana dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tampil konsisten dengan karakter suaranya yang unik. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Syifa Fauzi asal Jawa Barat yang juga memberikan performa impresif dan berhasil mencuri perhatian ribuan penonton yang memadati area Kopdarnas 2026.

Sejarah Baru Bagi Sumatera Utara
Kemenangan ini mencatatkan tinta emas bagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forsa Sumatera Utara. Ketua DPW Forsa Sumut, Burhanuddin Sitepu, didampingi Sekretaris Eko Blangkon, menyatakan rasa syukur dan bangga yang luar biasa atas pencapaian ini. Menurut mereka, ini adalah kali pertama utusan Sumatera Utara berhasil menduduki kasta tertinggi sejak Forsa Idol pertama kali digulirkan.

“Alhamdulillah, duta kita Syifa Ramadhani telah memberikan hasil maksimal. Ini adalah sejarah. Syifa telah mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional melalui dedikasi dan kerja kerasnya,” ungkap Burhanuddin kepada Sumut Pos, Senin (27/4/2026).

Burhanuddin menambahkan, keberhasilan ini merupakan buah dari proses seleksi dan audisi ketat yang dilakukan di tingkat daerah. Ia berharap Syifa dapat terus menjaga kualitasnya dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sumut untuk mencintai dan melestarikan musik dangdut yang berakar pada nilai-nilai moral.

Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, keluarga besar Forsa Sumatera Utara telah menyiapkan prosesi penyambutan khusus. Syifa dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada Senin (27/4/2026) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Penyambutan ini diprediksi akan berlangsung semarak dengan kehadiran pengurus DPW serta delegasi dari berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota, di antaranya DPC Forsa Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, hingga Karo.

Prestasi ini membuktikan bahwa Sumatera Utara tidak pernah kehabisan talenta besar dalam dunia seni suara nasional. (adz)

Orangutan Sumatera Dievakuasi dari Ladang Warga di Langkat, Dilepasliarkan Kembali ke TNGL

EVAKUASI: Orangutan masuk ke ladang masyarakat di Batangserangan, Langkat yang kemudian dievakuasi. (Istimewa/Sumut Pos)
EVAKUASI: Orangutan masuk ke ladang masyarakat di Batangserangan, Langkat yang kemudian dievakuasi. (Istimewa/Sumut Pos)

LANGKAT – Seekor Orangutan Sumatera (Pongo abelii) berusia sekitar 25 tahun berhasil dievakuasi dari area perladangan masyarakat di Desa Karya Jadi, Kecamatan Batangserangan, Kabupaten Langkat. Satwa dilindungi tersebut kemudian dilepasliarkan kembali ke kawasan hutan primer Taman Nasional Gunung Leuser.

Proses evakuasi melibatkan sinergi antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, serta Tim Human Orangutan Conflict Response Unit (HOCRU) YOSL-OIC, sebagai bentuk respons cepat terhadap potensi konflik manusia dan satwa liar di wilayah tersebut.

 Kasi Konservasi Wilayah II Stabat Bobby Nopandry, menjelaskan bahwa laporan pertama datang dari warga yang melihat keberadaan orangutan kerap turun ke area perkebunan karet dan sawit muda. Satwa tersebut bahkan beberapa kali mendekati gubuk di sekitar ladang. “Warga khawatir satwa ini bisa terpapar racun pestisida atau menjadi korban pemburu babi yang sering beraktivitas di kawasan tersebut,” ujar Bobby, Minggu (26/4/2026).

Kekhawatiran masyarakat menjadi dasar penting bagi tim konservasi untuk segera melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Tim HOCRU YOSL-OIC bersama petugas Resor Aras Napal kemudian melakukan monitoring intensif. Pada 21 April 2026, tim gabungan akhirnya menemukan orangutan berada di area hutan kecil yang terisolasi di tengah perkebunan warga.

Setelah dilakukan observasi lapangan, tim memutuskan untuk melakukan evakuasi demi keselamatan satwa maupun masyarakat sekitar.

Proses evakuasi dilakukan dengan metode pembiusan oleh dokter hewan yang berpengalaman untuk memastikan satwa tidak mengalami stres atau cedera selama penanganan.

Orangutan jantan tersebut memiliki berat sekitar 60 kilogram. “Dari hasil pemeriksaan awal, kondisi kesehatan satwa ini dalam keadaan baik, tidak ditemukan luka maupun cacat,” jelas Bobby.

Setelah dinyatakan stabil, tim memutuskan untuk segera melakukan translokasi pada hari yang sama. Berdasarkan koordinasi antara BBKSDA Sumut dan BBTNGL, lokasi pelepasliaran ditetapkan di hutan primer Resor Cintaraja, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Lokasi tersebut berjarak sekitar 14 kilometer dari titik evakuasi dan dinilai masih sesuai dengan habitat alami orangutan Sumatera. Setibanya di lokasi, tim langsung melakukan pelepasliaran. Orangutan kemudian dilepaskan kembali ke alam liar tanpa hambatan.

 Pihak konservasi menegaskan bahwa evakuasi ini merupakan bagian dari upaya mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar yang masih kerap terjadi di sekitar kawasan penyangga hutan.

Menurut BBKSDA Sumut, keberadaan perkebunan di sekitar habitat satwa sering menjadi faktor utama turunnya orangutan ke area manusia, terutama ketika sumber makanan di hutan berkurang atau terganggu.

“Ini adalah bentuk respons cepat dan kolaborasi semua pihak untuk memastikan keselamatan satwa dilindungi sekaligus menjaga keamanan masyarakat,” ungkap Bobby.

Orangutan Sumatera Spesies Dilindungi

Orangutan Sumatera merupakan satwa endemik yang statusnya sangat dilindungi dan masuk dalam daftar spesies terancam punah. Habitat utamanya berada di kawasan hutan hujan tropis Sumatera, termasuk di wilayah Sumatera Utara.

Kehadiran tim gabungan dalam proses evakuasi ini diharapkan menjadi contoh nyata pentingnya kerja sama antara masyarakat dan pihak konservasi dalam menjaga keberlangsungan satwa liar.

 BBKSDA Sumut mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila kembali menemukan satwa liar masuk ke wilayah pemukiman atau perkebunan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan aman tanpa membahayakan satwa maupun warga. (ted/ila)

Keluhkan Potensi Pencemaran Lingkungan, Warga Komplek Kejaksaan Tolak Operasional Dapur MBG

MEDAN, SumutPos.co – Warga di kawasan Jalan Kasmala, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan secara tegas menyuarakan penolakan terhadap rencana pengoperasian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pemukiman mereka. Mereka menyampaikan penolakan melalui pembentangan spanduk di beberapa titik strategis komplek.

Aksi penolakan ini juga mereka sampaikan kepada Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP. Menurut Nuh, berdasarkan laporan dari Basyir, warga yang tinggal di komplek itu, ada sebuah rumah yang diduga dipersiapkan untuk dapur MBG.

“Masyarakat melaporkan adanya rumah yang mulai dipersiapkan untuk operasional dapur MBG. Mereka kompak menolak karena khawatir akan dampak polusi dan buruknya sistem drainase di sini,” ujar Nuh dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Nuh menyebutkan, adapun alasan krusial yang mendasari penolakan warga tersebut yakni, lokasi berada di zona R2 atau kawasan pemukiman, bukan kawasan industri atau komersial. Kemudian, kegiatan produksi makanan skala besar dinilai tidak layak dilakukan di tengah pemukiman padat.

Operasional tersebut diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin operasional lainnya. Kondisi selokan yang buruk dikhawatirkan tidak mampu menampung limbah dapur, memicu banjir dan bau tak sedap. Warga juga mencemaskan terganggunya aspek keamanan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan jangka panjang.

Menyikapi aspirasi warga ini, Muhammad Nuh menyatakan, keluhan warga ini merupakan isu serius yang harus segera direspons oleh pemangku kebijakan. Menurutnya, alih fungsi rumah tinggal menjadi lokasi produksi skala besar tanpa kajian matang dapat merusak ekosistem sosial setempat.

Guna menghindari konflik yang berkepanjangan, Nuh mendesak jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Wali Kota dan DPRD Medan untuk segera turun tangan..”Kita berharap elemen pemerintahan cepat mengambil langkah nyata dengan menggelar mediasi antara warga dan pemilik usaha. Ketenteraman masyarakat tidak boleh terusik,” tegasnya.

Senator asal Sumatera Utara ini juga berkomitmen untuk terus mendampingi warga Komplek Kejaksaan hingga ditemukan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. “Semoga ada jalan keluar yang mengedepankan kepentingan bersama demi lingkungan yang lebih baik,” pungkas Nuh. (adz)

Berhasil Tekan Angka Pengangguran, Bupati Dairi Raih Penghargaan Nasional

PENGHARGAAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga menerima penghargaan dari Kemendagri di Palembang, Sabtu (25/4).(istimewa).
PENGHARGAAN: Bupati Dairi Vickner Sinaga menerima penghargaan dari Kemendagri di Palembang, Sabtu (25/4).(istimewa).

Pemerintah Kabupaten Dairi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Vickner Sinaga menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam acara yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026). Acara ini turut dihadiri para kepala daerah se-Regional Sumatera, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota.

Kabupaten Dairi dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul, khususnya dalam menurunkan angka pengangguran secara signifikan melalui berbagai program dan inovasi ketenagakerjaan.

 Bupati Dairi Vickner Sinaga, menjelaskan bahwa keberhasilan ini berawal dari presentasi strategi daerah yang telah disampaikan secara daring pada 1 April 2026. Paparan tersebut kemudian diverifikasi langsung oleh tim penilai Kemendagri melalui kunjungan lapangan.

Dalam presentasinya, Pemkab Dairi memaparkan berbagai inovasi dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta program pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri lokal. “Hasil penilaian menunjukkan bahwa program yang kita jalankan tidak hanya berjalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran,” ujar Vickner.

 Selain penghargaan, Kabupaten Dairi juga menerima bantuan insentif sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan program pengurangan pengangguran.

Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat program lanjutan yang fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

 Vickner menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan awal untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kami akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta memperkuat sektor ekonomi produktif agar masyarakat semakin sejahtera,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. (rud/ila)

Lagu ‘Siti Mawarni’ Jadi Cerminan Keresahan Warga, Komisi A DPRD Sumut Soroti Narkoba di Sumut

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga

MEDAN – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, angkat bicara terkait fenomena tersebut yang belakangan turut disuarakan melalui lagu ‘Siti Mawarni’ yang viral di media sosial (medsos).

Menurut Zeira, kemunculan lagu tersebut bukan sekadar karya seni biasa, melainkan cerminan keresahan masyarakat terhadap kondisi peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah Labuhanbatu.

“Lagu itu adalah bentuk kegelisahan masyarakat. Artinya, persoalan narkoba ini memang nyata dan dirasakan langsung oleh warga. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Zeira dalam keterangannya kepada Sumut Pos, Sabtu (25/4).

Ia menilai, hingga saat ini penanganan narkoba di Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, kondisi di beberapa daerah disebut masih memprihatinkan, seolah-olah peredaran barang haram tersebut terus berlangsung tanpa hambatan berarti.

Lebih lanjut, Zeira menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Ia menyebut perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta aparat TNI, dan Polri.

“Ini tanggung jawab semua pihak. Pemerintah pusat, daerah, BNN, TNI, Polri, hingga masyarakat harus bersinergi. Kalau berjalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) itupun juga secara tegas mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya dalam pengawasan wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur masuk narkoba, seperti kawasan Selat Malaka.

“Kita berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan aparat Polri dan TNI, terutama patroli di daerah perbatasan Selat Malaka. Itu jalur strategis yang sering dimanfaatkan,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya langkah preventif di tingkat masyarakat. Menurutnya, program seperti pos keamanan lingkungan (poskamling) yang dulu aktif, kini mulai ditinggalkan, padahal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman narkoba.

“Poskamling harus diaktifkan kembali. Jangan hanya mengandalkan aparat. Masyarakat juga harus dilibatkan secara langsung dalam pengawasan lingkungan,” tegasnya.

Selain pendekatan keamanan, Zeira menilai solusi jangka panjang harus menyasar generasi muda. Ia menekankan pentingnya penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.

“Anak-anak muda kita perlu diberikan pelatihan kerja dan kesempatan. Kalau tidak ada aktivitas positif, mereka rentan terpapar narkoba,” ungkapnya.

Di sisi lain, Zeira juga secara terang-terangan mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan narkoba. Ia meminta aparat tidak tebang pilih dalam menindak pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi “backing” atau pelindung bisnis haram tersebut.

“Tindak tegas siapa saja yang menjadi backing narkoba. Jangan ada yang dilindungi. Kalau aparat tidak berani, maka kepercayaan masyarakat akan hilang,” pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap pihak-pihak terkait yang dinilai belum maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. DPRD Sumut pun mendesak adanya langkah konkret dan terukur agar persoalan ini tidak terus berlarut dan semakin merusak generasi bangsa.(san/azw)

Penegasan Kadis Perkim dan LH Sergai, Penanganan Pencemaran Lingkungan di Sergai Sesuai Aturan

Kadis Perkim dan LH kabupaten Serdang Bedagai ,Reza Firmansyah. ( Fad )
Kadis Perkim dan LH kabupaten Serdang Bedagai ,Reza Firmansyah. ( Fad )

SERGAI – Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Reza Firmansyah, menegaskan bahwa penanganan kasus pencemaran di Sergai akan dilakukan secara tegas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu disampaikannya, terkait temuan limbah yang melampaui baku mutu lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah dari aliran Sungai Liberia.

Sungai tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul fenomena ikan mabuk hingga mati massal pada Januari 2026 lalu, yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas lingkungan dan dampaknya bagi kesehatan.

“Kalau sudah diketahui limbah itu berasal dari kegiatan usaha tertentu, tentu akan kita tindak sesuai aturan yang berlaku,” ujar Reza saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Minggu ( 26/4).

Berdasarkan informasi sementara, dugaan pencemaran mengarah pada aktivitas industri pengolahan ubi kayu atau produksi tapioka di wilayah hulu sungai. Meski demikian, Reza menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan keterkaitan langsung antara aktivitas tersebut dengan pencemaran yang terjadi.

“Kita tidak ingin berspekulasi. Semua harus berdasarkan hasil uji ilmiah dan investigasi di lapangan. Jika terbukti ada pelanggaran, tentu akan ada sanksi administratif hingga penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya yang berpotensi menghasilkan limbah cair. Pengawasan tersebut meliputi kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, hingga penerapan teknologi pengolahan yang sesuai standar.

Pihaknya juga mengimbau pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam menjalankan operasional, termasuk memastikan limbah telah diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Kasus ini diharapkan menjadi peringatan agar aspek lingkungan tidak diabaikan dalam kegiatan usaha.

Reza menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sergai berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi keberlanjutan hidup masyarakat.

Sementara itu, masyarakat di sekitar aliran Sungai Liberia diimbau tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi pencemaran. Pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi publik dalam menjaga kualitas lingkungan.

Di sisi lain, Kanit IV Unit Tipidter Polres Sergai, Ipda Feris T Harefa, membenarkan bahwa hasil penyelidikan dan uji laboratorium menunjukkan air limbah dari salah satu pabrik pengolahan ubi diduga melampaui ambang batas baku mutu lingkungan.

“Dari hasil penyelidikan, benar air limbah melampaui batas baku mutu dan hasilnya sudah kami limpahkan ke Dinas Perkim LH untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Laporan Hasil Uji (LHU) atau Certificate of Analysis (CoA) dari sampel air Sungai Liberia tersebut menjadi bagian dari gelar perkara terkait peristiwa pencemaran yang terjadi pada 19 Januari 2026.

Kepala Bidang (Kabid) PKP Dinas Lingkungan Hidup Sergai, Boy R. Sihombing, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima salinan hasil uji laboratorium dari kepolisian untuk proses tindak lanjut administratif.

Menurut Boy, meskipun hasil uji menunjukkan adanya parameter yang melebihi baku mutu, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hal ini mengingat aliran sungai juga melintasi kawasan permukiman dan berbagai aktivitas lain yang berpotensi memengaruhi kualitas air.

“Namun hasil lab memang menunjukkan ada parameter yang berada di atas baku mutu,” jelasnya.

Sebelumnya, pencemaran Sungai Liberia yang melintasi wilayah Kecamatan Teluk Mengkudu sempat menghebohkan warga setelah ditemukan ikan mati dan mabuk di sepanjang aliran sungai, disertai bau menyengat yang mengganggu permukiman.

Pemerintah Kabupaten Sergai melalui Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup memastikan akan terus melakukan pembahasan internal guna menentukan langkah lanjutan, termasuk upaya pemulihan kualitas air serta penegakan aturan terhadap pihak yang terbukti melanggar. (fad/azw)

Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Pemkab Batubara Juara III Creative Financing

JUARA: Wakil Bupati Batubara, Syafrizal saat menerima juara III kategori Creative Financing tingkat nasional dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4)./// Foto.Komimfo.Batubara.
JUARA: Wakil Bupati Batubara, Syafrizal saat menerima juara III kategori Creative Financing tingkat nasional dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4)./// Foto.Komimfo.Batubara.

PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara berhasil meraih Juara III kategori Creative Financing tingkat nasional dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Prestasi ini menjadi bukti keberhasilan Pemkab Batubara dalam mengoptimalkan sumber daya serta menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan daerah.

Kegiatan yang digelar di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Batubara, Syafrizal SE MAP, Sabtu (25/4).

Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemkab Batubara berhasil meraih Juara III kategori Creative Financing tingkat kabupaten, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan pembiayaan pembangunan.

Wakil Bupati Syafrizal menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendorong inovasi pembiayaan daerah serta penguatan tata kelola keuangan.

Kategori Creative Financing menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan.

Penilaian meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, aspek yang turut dinilai mencakup efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta kemampuan menjalin kerja sama dengan badan usaha melalui skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Digitalisasi, tata kelola keuangan, dan konsistensi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga menjadi indikator penting dalam penilaian.

Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam empat kategori, yakni pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, serta creative financing.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kinerja daerah melalui pemberian insentif fiskal. Kebijakan tersebut mengacu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Kota Palembang ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan nasional yang akan digelar di enam pulau di Indonesia. Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik memperoleh insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri, dengan rincian Juara I sebesar Rp3 miliar, Juara II Rp2 miliar, dan Juara III Rp1 miliar.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan program prioritas nasional.(lib/azw).

Polres Sergai Tekan Aksi 3C dan Balap Liar

SERGAI – Polres Serdang Bedagai (Sergai) mengintensifkan patroli Kegiatan Rutin Yang Diperkuat (KRYD) dengan menyasar aksi kejahatan 3C (curat, curas, curanmor) serta balap liar di sejumlah titik rawan, Sabtu (25/4) malam. Kegiatan itu dilakukan dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah hukum Polres Sergai.

Kegiatan patroli tersebut dipimpin Kasat Reskrim AKP Binrod Sirungkir SH MH dan Kasat Lantas AKP Gokma Silitonga SH MH dengan melibatkan sebanyak 28 personel gabungan dari piket fungsi, Satreskrim, serta Turjawali Satlantas Polres Sergai.

Dalam pelaksanaannya, patroli dibagi menjadi dua tim dengan rute berbeda yang menyasar wilayah Kecamatan Teluk Mengkudu, Pantaicermin, dan Tanjungberingin yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan kamtibmas.

Tim pertama di bawah komando Kasat Lantas AKP Gokma Silitonga bersama Ipda Susanto dan Ipda Irwan Fauzy menyisir sejumlah titik di wilayah Pantaicermin, di antaranya Dusun I Desa Pantaicermin Kiri, Jalan Lintas Pantaicermin Desa Kotaparih, hingga Dusun X Desa Celawan.

Sementara itu, Tim kedua yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Binrod Sirungkir didampingi Ipda Hendri Ika Pandu Winata melakukan pemantauan di sepanjang Jalan Umum Teluk Mengkudu-Tanjungberingin, termasuk Dusun III dan V Desa Pematangguntung serta Dusun IV dan V Desa Pekan Tanjungberingin.

Sasaran patroli meliputi kerumunan masyarakat, objek vital, serta ruas jalan yang sepi dan berpotensi terjadi tindak kriminalitas. Selain itu, personel juga menyambangi lokasi yang kerap menjadi titik kumpul remaja guna mengantisipasi aksi balap liar maupun tawuran.

Dalam kegiatan tersebut, petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap kejahatan 3C dan peredaran narkoba. Warga juga diajak untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110.

Tak hanya itu, patroli juga difokuskan pada pencegahan gangguan kamtibmas seperti premanisme, pungutan liar, penggunaan knalpot brong, hingga kepemilikan senjata tajam.

Kapolres Sergai melalui Kasi Humas AKP Bringin Jaya SH MH menegaskan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif yang terus dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Patroli ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan pengawasan, khususnya di titik-titik rawan kriminalitas, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif.

Selama pelaksanaan patroli hingga Minggu (26/4) pukul 02.30 WIB, situasi terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aksi kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas yang menonjol.

Polres Serdang Bedagai memastikan kegiatan serupa akan terus ditingkatkan sebagai upaya preventif dalam menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. (fad/azw)

PKS Sumut Lantik Dewan Pakar dan Penasehat 2025-2030: Perkuat Politik Gagasan dan Kolaborasi Profesional

MEDAN, SumutPos.co– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara resmi memperkuat struktur organisasinya dengan melantik jajaran Dewan Pakar dan Dewan Penasihat masa bakti 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa, Minggu (26/4).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumatera Utara, H Sigit Pramono Asri SE. Acara ini disaksikan tokoh-tokoh penting tingkat pusat, di antaranya Ketua Dewan Pakar Pusat PKS Prof Dr Irwan Prayitno dan Ketua Dewan Penasihat Pusat PKS H Mustafa Kamal SS.

Turut hadir jajaran pimpinan wilayah Sumut, yakni Sekretaris MPW Drs Misno Adisyah Putra, Ketua DPW PKS Sumut Andi Pranata SSi, serta Sekretaris DPW PKS Sumut H Mustafa SE. Kehadiran anggota DPR RI Fraksi PKS Ir H Tifatul Sembiring dan H Ansory Siregar, semakin menegaskan signifikansi agenda ini bagi konstelasi politik regional.

Ketua MPW PKS Sumut Sigit Pramono Asri menegaskan, kehadiran dewan ini merupakan bukti nyata komitmen PKS dalam mengusung politik gagasan. Menurutnya, PKS ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah politik didasarkan pada pertimbangan para ahli di bidangnya masing-masing.

“Keberadaan Dewan Pakar sangat diperlukan dalam semangat transformasi dan kolaborasi. Kami meramu beragam SDM unggul di Sumatera Utara untuk menyatu dalam wadah ini. Tujuannya jelas: memberikan sumbangsih saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui struktur partai,” ujar Sigit.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pakar DPP PKS Irwan Prayitno, menyoroti peran strategis dewan ini sebagai jembatan bagi kaum profesional. Mantan Gubernur Sumatera Barat dua periode tersebut berharap jajaran yang baru dilantik mampu menarik minat lebih banyak tenaga ahli untuk berkontribusi melalui PKS.

“Kami berharap Dewan Pakar dan Dewan Penasihat dapat mengajak para profesional lainnya untuk bergabung, memperkuat basis intelektual partai dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Pada periode 2025–2030 ini, PKS Sumatera Utara mengukuhkan 24 orang sebagai anggota Dewan Pakar dan 7 orang sebagai anggota Dewan Penasihat. Komposisi ini mencerminkan keberagaman latar belakang keahlian yang diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas pembangunan di Sumatera Utara selama lima tahun ke depan.

Adapun nama-nama Anggota Dewan Pakar PKS Sumatera Utara yang dilantik yakni:
1. Amsal Nasution, B.Eng.
2. Dr. Abdullah Sani, Lc.
3. Ahmad Aswan Waruwu, S.E., M.S.M.
4. Alween Ong, S.Sos.
5. Ir. Chandra Rambey, M.Sc.
6. Dira Puspita Sari, S.Pd., M.Pd.
7. Dr. H. Dody Safnul, SH, SpN, MKn, AIIArb
8. Firdaus Fadwa, Alc Ambassador Leader Club
9. Drs. Hailullah Harahap, M.M.
10. Dr. Dra. Hasnil Aida
11. Herwan Nafil, S.T., M.M.
12. H. Hidayatullah, S.E.
13. H. Irvantra Padang, S.S., M.A.
14. Muhammad Fadhli Sudiro, S.H., M.HI., MSQ.
15. Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si.
16. H. Nurmansyah Siregar, S.Sos., M.Si.
17. dr. Pinta Pudiyanti Siregar, M.Sc., Ph.D.
18. Drs. H. Rajidin, M.AP.
19. H. Sobirin Harahap, S.E.
20. Sofwan Tambunan, S.H., M.H.
21. Prof. Dr. Sya’ad Afifuddin Sembiring, S.E., M.Ec
22. Ummi Khairiah, M.Psi., Psikolog.
23. Dr. Vivi Purwandari, M.Si.
24. Zulkifli Siregar, S.E., M.Si.

Sedangkan Anggota Dewan Penasihat PKS Sumut yakni:
1. Sutias Handayani, M.M.
2. Arif Sarjono, S.E.
3. Ir. Cecep Wiwaha
4. Bambang Suhendra
5. Awaluddin
6. Sri Prafanti, S.T., M.T.
7. Hj. Irfa Halena.
(adz)

1...616263...15,898Page 62 of 15,898