29 C
Medan
Wednesday, December 31, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 632

Butet Dilaporkan ke Polda di Jogja, Istana Sebut Jokowi Biasa Dapat Sindiran

BACA PANTUN: Penampilan seniman Butet Kertaradjasa membacakan pantun berjudul Hajatan Rakyat. Isi pantun itu dinilai menyindir Presiden Jokowi. istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Seniman Butet Kertaradjasa dilaporkan oleh relawan Joko Widodo ke Polda DI Jogjakarta. Ini lantaran ada dugaan ujaran kebencian yang dilontarkan Butet pada saat kampanye Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kulonprogo, DI Jogjakarta, pada Minggu lalu (28/1).  Selain Butet, Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong dilaporkan oleh Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pada saat kampanye Ganjar, Butet membacakan pantun berjudul Hajatan Rakyat. Isi pantun itu merupakan sindiran atas Jokowi. Sebagai pendukung Jokowi, Butet merasa dikecewakan. Selain itu dia dalam orasinya menyatakan aksi kampanye Ganjar ke daerah selalu diikuti Jokowi.

Terkait sindiran ini, pihak istana tidak terlalu ambil pusing. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan , Jokowi kerap menerima sindiran.  ”Terima bahkan banyak hal dari 2014 (ada) hoaks, ujaran kebencian, hal-hal lain, atau fitnah tapi Bapak selama ini baik-baik saja.” katanya.

Ari menduga, Jokowi juga tidak akan banyak mengambil sikap atas aksi Butet. “Biasa-biasa aja,” imbuhnya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memberikan dukungan kepada budayawan Butet Kertaradjasa yang dilaporkan ke Polda DIY. Apa yang disampaikan Butet merupakan kritik terhadap segala pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 2024.

Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelumnya Butet merupakan sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia kecewa dengan Jokowi. Apalagi Jokowi kemudian menyatakan, presiden boleh memihak dan berkampanye. Bentuk kekecewaan itu diekspresikan dengan mengganti gambar Jokowi dengan Wiji Thukul. “Beliau begitu kecewa sampai gambar Pak Jokowi diturunkan dan kemudian diganti dengan gambar Wiji Thukul,” terang Hasto saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin (30/1).

Apa yang disampaikan Butet merupakan cara seorang budayawan mengekspresikan terhadap apa yang terjadi. Secara emosional, Butet berharap Jokowi mampu menjalankan legacy dengan sebaik-baiknya.

Lanjut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Butet berusaha memberikan kritik kepada penguasa. “Ini kritik yang diberikan oleh seorang budayawan seniman dengan caranya,” bebernya.

Terkait pelaporan ke Polda DIY, Hasto menegaskan, pihaknya akan menyampailan solidaritas dan dukungan kepada Butet. Rakyat akan memberikan dukungan dan solidaritasnya kepada Butet. Sebab, Butet hanya memberikan kritik.

Tak hanya kubu capres-cawapres nomor urut 3 yang bersuara, Co-Captain Timnas Amin, Jazilul Fawaid juga turut angkat bicara mengenai pelaporan Butet. Jazil meminta pelaporan semacam itu dihentikan. Terlebih, Presiden Jokowi kerap menyatakan bahwa dirinya idak masalah dengan kritik. “Kenapa (pelapor) mempersoalkan?” kata Jazil kepada Jawa Pos.

Meski begitu, politisi PKB tersebut juga mengajak semua pihak untuk tidak melakukan black campaign. Menurutnya, lebih baik kampanye dilakukan dengan menyampaikan fakta dan data. “Kita mesti tahan untuk saling melapor, fitnah memfitnah, bicara yang fakta saja,” tutur Wakil Ketua MPR tersebut.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga buka suara mengenai upaya pemidanaan Butet. Menurut Anies, ancaman terhadap kebebasan mengkritik pemerintah memang turun. Karena itu, dia berkomitmen untuk menjaga kebebasan tersebut. “Kita akan mengubah aturan-aturan yang dijadikan aturan karet untuk menjerat orang yang mengungkapkan pandangannya tentang kondisi di Indonesia,” ungkapnya usai kampanye di Tegal.

Terpisah, Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong dilaporkan oleh Advokat Lingkar Nusantara (Advokat Lisan) ke Bawaslu. Laporan itu buntut unggahan pria yang akrab disapa Tom terkait pasal kampanye di sosial medianya.

Dalam unggahannya, Tom menampilkan pasal 299 ayat 1 UU Pemilu yang menyebut larangan kampanye presiden terhadap calon yang memiliki hubungan keluarga. Isi pasal tersebut tidak sesuai dengan norma aslinya yang tidak mengatur hubungan keluarga.

Atas dasar itu, Tom dinilai menyebarkan informasi palsu dan dianggap menghasut. Pengacara Hendarsam Marantoko mengatakan, Tom telah melanggar pasal 280 ayat 1 UU Pemilu yang melarang kampanye bernuansa menghasut dan adu domba. “Kami memohon untuk menindaklanjuti,” ujarnya kemarin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Puadi mengakui sudah menerima laporan tersebut. Sesuai prosedur, Bawaslu harus mengecek kelayakan laporan tersebut. “Apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil atau materil tidak,” ungkapnya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani Raharjo Puro menerangkan bahwa dari laporan kasus tindak pidana pemilu dari Satgas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), menerima penyerahan 34 kasus tindak pidana pemilu. “Semuanya diproses,” terangnya.

Hasilnya dari 34 kasus tindak pidana pemili tersebut, 21 kasus diantaranya masuk ke tahap penyidikan. Lalu, 10 kasus masuk tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. “Lalu 3 kasus dihentikan atau SP3,” paparnya.

Ketiga kasus yang dihentikan dikarenakan alat bukti yang tidak mencukupi. Dia mengatakan bahwa kasus paling banyak adalah money politik dengan 9 kasus. Lalu, 7 perkara keputusan menguntungkan salah satu pihak, pemalsuan dokumen dengan 6 kasus, dan perusakan alat peraga. “Sisanya tindak pidananya beragam,” urainya. Menurutnya, secara umum tindak pidana pemilu pada 2024 menurun bila dibandingkan 2019. “Jumlah laporan dan pelanggarannya mengalami penurunan,” terangnya kemarin. (far/idr/tyo/lum//lyn/jpg)

Belum Serahkan Surat Mundur dari Menkopolhukam, Mahfud Minta Bertemu Jokowi

Mahfud MD

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam kambali menguat. Sebab pada Senin (29/1) lalu, dia telah menemui Mensesneg Pratikno untuk meminta jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud memang sudah memberikan sinyal kuat akan mundur dari jabatannya. Namun, pihak istana masih malu-malu mengakui.

Mahfud ingin berbicara langsung ke presiden terkait keputusan pengunduran dirinya. Upaya itu, menurutnya sebagai langkah etis menyikapi posisinya yang dicalonkan sebagai cawapres.

Dirinya menyebut telah bertemu dengan Mensesneg Pratikno. Sebagai penyambung baginya untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pamit langsung ke presiden itu penting baginya. “Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan. Ya sekarang saya harus memberitahu dengan penuh kehormatan juga,” ucapnya usai menghadiri silaturahmi Ponpes Masyariqul Anwar, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon kemarin (30/1).

Dia juga ingin memberi kabar mengenai langkah-langkah politiknya ke presiden. “Ya saya sudah cawapres. Jadi harus jelas langkah saya bagaimana,” terang. Dan jabatan menteri merupakan hak preogratif presiden.

Rencana pertemuan itu, diungkap Mahfud sebagai suatu langkah yang sudah semestinya dia lakukan. Ibarat orang Jawa, “ojo tinggal glanggang, colong playu”. Jangan meninggalkan masalah dan lari dari permasalahan itu. “Sudah ya. Saya belum bertemu (dengan presiden,Red),” katanya.

Sebelumnya, pasangan Capresnya, Ganjar Pranowo juga telah menyarankan Mahfud untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Dorongan tersebut dilakukan Ganjar agar wakilnya itu tak terjebak dalam konflik kepentingan.

Sebab sebagai menteri, Mahfud tentu bisa silap menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye. Pun  sikap netral pun bisa dipersoalkan. Karena bagaimana pun, posisi Mahfud masih sebagai pejabat negara.

 

Belum Serahkan Surat

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin membenarkan pertemuan antara Mahfud dengan Pratikno. Namun dia menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal rencana mundurnya Mahfud dari Menkopolhukam atau menyerahkan surat pengunduran diri. “Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden untuk dapat diterima menghadap beliau dan tentu saja saat itu Pak Mensesneg menyampaikan bahwa presiden sedang berada di luar kota,” katanya.

Memang Jokowi dari Senin hingga hari ini dijadwalkan berada di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Salah satu agenda hari ini adalah menghadiri Harlah ke-101 NU. Rencananya Jokowi kembali ke Jakarta besok (1/2).

Pertemuan dengan Mensesneg untuk membuat janji dengan presiden merupakan hal yang lumrah. Nantinya mensesneg yang akan menyampaikan kepada ajudan atau sekretaris pribadi presiden. “Ada berbagai cara menyampaikan. Pak Mahfud MD menyampaikan pada Mensesneg permohonan berkenan presiden bisa menerima beliau,” ungkapnya.

Ari menyatakan sebenarnya tidak ada keharusan untuk bertemu dengan presiden sebelum menteri mengundurkan diri. Biasanya pengunduran diri disampaikan melalui surat.

Jika benar setelah pertemuan dengan Jokowi, Mahfud akan mengajukan surat pengunduran diri, tidak lantas prosesnya selesai. Sebab untuk mengangkat dan menghentikan menteri merupakan hak prerogative kepala negara. Biasanya akan dituangkan melalui Keputusan Presiden.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pertemuan antara cawapres nomor urut tiga dengan Pratikno. Hasto menegaskan bahwa pertemuan antara Mahfud MD dan Praktikno sebatas pertemuan biasa sesama menteri. Seperti diketahui, Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam).

Menurutnya, sesama menteri selalu melakukan koordinasi. “Pertemuan itu merupakan hal biasa dilakukan, apalagi Menteri Sekretaris Negara merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi,” ujarnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

Selain bertemu Pratikno, kata Hasto, Mahfud juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pertemuan tersebut adalah agenda rutin untuk mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan kampanye.

Apalagi, lanjut dia, dengan melihat kampanye Ganjar dan Mahfud yang selalu penuh didatangi rakyat. Padahal kampanye Ganjar-Mahfud terbilang menggunakan fasilitas yang sederhana.

Hal itu menegaskan bahwa paslon Ganjar-Mahfud diakui sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat. “Dimana rakyat bergotong-royong, sehingga kekuatan inilah yang akhirnya akan mengatasi sekat-sekat intimidasi untuk mendukung pemimpin yang benar-benar merakyat,” ucapnya.

Terkait pengunduran diri Mahfud dari posisi Menko Polhukam, Hasto mengatakan, hal itu telah direncanakan sejak lama. Bahkan, rencana itu dirancang bersama-sama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung, yang dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud.

Namun demikian, menurut Hasto, pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dimana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru. ”Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” ujarnya.

Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan Mahfud akan mundur dari kursi menteri. Dia menegaskan bahwa rencana pengunduran diri Mahfud sudah mendapat restu dari Megawati.

 

Baik-baik Saja

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfamengungkap situasi kabinet pasca munculnya isu mundur oleh sejumlah menteri. Menurutdia, situasi masih baik-baik saja. Tak ada ketegangan apapun diantara para menteri. ”Nggak-nggak (nggak ada saling diem-dieman,red), malah rame. Kita ketawa-ketiwi, rame-rame aja,” ujarnya ditemui usai rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di kantor Bappenas,kemarin.

Dia mengatakan, semua menteri bekerja denganbaik. Begitu pula dirinya. Meski berasal dari partai politik, ia memiliki latar belakangprofessional. Sehingga, tugas yang diberikan kepada saya akan dikerjakansemaksimal. “Saya nggak mau lari dari tanggung jawab, sampai maksimal apa yangbisa kita berikan juga kita lakukan,” ungkapnya. Ditanya lebih lanjut soal kabar Mahfud dan SriMulyani mundur, pengusaha berdarah Gorontalo ini tak banyak menanggapi. Ia tak mengiyakanmaupun mengelak. “Kata siapa (Mahfud mundur, red)? Oh kabar beredar.Alasannya beliau apa, alasan ada isu itu?,”ungkapnya.

Sementara, isu mundurnya Menteri Keuangan dinilainyahanya sekadar isu politik yang akhirnya membawa-bawa Sri Mulyani ke mana-mana. Suharsomemastikan, Sri Mulyani sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengabdiannyapun luar biasa terhadap keprofesionalannya.  ”Bu Menkeu kan sahabat saya, dan bu menkeu itusparing partner saya, bukan sekarang aja. Dulu waktu saya di DPR, sparingpartner yang paling pas banget. Saya respect pada beliau,” pungkasnya. (elo/mia/lum/lyn/jpg)

Kasus OTT Anggota KPU Padangsidimpuan, Polda Sumut Diminta Terbuka ke Publik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut diminta mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif (Caleg) sebesar Rp26 juta yang dilakukan komisioner KPUD Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap. Sebab, ada kemungkinan kasus ini juga melibat oknum lainnya.

“Tidak mungkin satu orang, bisa mengatur ribuan suara. Pasti melibatkan oknum-oknum lain, khususnya dalam proses administrasi. Uang itulah nantinya dibagi-bagi,” kata pengamat politik Rafriandi Nasution kepada Sumut Pos, Selasa (30/1).

Rafriandi menduga, kasus seperti ini juga banyak terjadi di KPU lain, hanya saja belum terungkap. Untuk itu, dia meminta agar polisi benar-benar serius mengungkap kasus ini dan mengumumkan hasilnya ke publik. “Ini merupakan kasus memalukan bagi Sumatera Utara. Ini yang kedua terjadi di Sumut. Sebelumnya oknum Bawaslu kena OTT di Medan,” tambahnya.

Mantan anggota DPRD Sumut periode 2004-2009 ini juga meminta agar oknum komisioner tersebut diberi sanksi tegas. Sebab, dia akan menjadi contoh bagi komisioner lainnya. “Kalau tidak diberi sanksi tegas, maka kasus serupa akan terulang kembali,” tegasnya.

Senada, pengamat politik asal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Bengkel Ginting juga meminta penyidik terbuka secara publik terkait proses hukum yang dilakukan. Jangan sampai tidak ada kejelasan dalam kasus ini. “Jangan sampai kasus ini tidak kita ketahui penyelesaiannya, “ katanya.

Bengkel Ginting yang juga Sekretaris Program Magister Ilmu Politik, FISIP USU ini juga menyarankan, kasus ini segara dibawa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Yang sudah muncul ke permukaan, harus dituntaskan secara hukum dan juga harus ada sikap tegas dari DKPP,” ujarnya.

Menurutnya, kasus ini tidak lepas dari persoalan integritas para penyelenggara Pemilu yang dimulai dari proses seleksi terhadap mereka. “Akar masalahnya berawal dari proses rekrutmen komisioner yang penuh intervensi parpol dan sebagian job seeker terpilih dengan transaksional. Jangka panjang rekrutmen KPU RI jangan voting komisi II agar tidak menjadi bola salju ke bawah,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga menyesalkan OTT yang menjerat komisioner KPU Kota Padangsidimpuan. Menurut Baskami, penyelenggara Pemilu, baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP, harus menjalankan kode etik serta pedoman yang menjunjung tinggi profesionalitas. “Harus menunjukkan integritas, sesuai kata dan perbuatan. Jangan ada lagi OTT, karena ini memalukan bagi kita semua,” kata Baskami kepada Sumut Pos, Selasa (30/1).

Baskami meminta kejadian tersebut agar menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara Pemilu, baik KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun pada tingkat paling bawah. “Kita diamanahkan untuk menyelenggarakan pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kita memiliki tanggung jawab moril kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Baskami mengingatkan, tindakan-tindakan penekanan dan pemerasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam demokrasi. Baskami pun meminta masyarakat dan media untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu. “Pengawasan partisipatif dan kontrol dari media sangat kita perlukan. Segera laporkan bila ada tindakan-tindakan pemerasan dan sebagainya,” pungkasnya.

Menyikapi terkait integritas penyelenggara Pemilu, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah memastikan, pihaknya akan tetap netral dalam Pemilu 2024. Apalagi, pihaknya sudah menandatangani pakta integritas sebagai komisoner KPU. “Saya pastikan kita netral. Begitu juga terhadap seluruh petugas PPS dan KPPS, terus kita ingatkan agar bekerja sesuai amanat UU,” kata Mutia kepada wartawan, Selasa (30/1).

Dikatakan Mutia, kemarin pihaknya bersama perwakilan KPU di seluruh Sumatera Utara juga diberikan penguatan oleh KPU RI melalui sambungan zoom. “Jadi kita diminta agar mengurangi berkumpul-kumpul di luar sampai waktu Pemilu nanti. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi yang rentan terjadi menjelang Pemilu,” ujarnya.

Kalaupun nanti ada komisioner maupun petugas PPS dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran, Mutia menyebut bahwa semua perbuatan tersebut tentu akan menuai sanksi. “Kalau memang sudah melenceng dari amanat UU dan peraturan KPU, tentu oknum-oknum tersebut akan ada sanksinya. Kasus OTT terhadap rekan kita yang terjadi di Padangsidempuan harus menjadi pembelajaran. Kita prihatin atas peristiwa itu. Oleh karenanya, saya imbau rekan-rekan KPU Medan agar menjalankan tugasnya sesuai amanat UU,” pungkasnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold Tampubolon. Ia menyebutkan, penandatanganan pakta integritas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Medan juga qkan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti. “Selalu kita ingatkan, baik itu komisioner maupun PKD agar bekerja sesuai tupoksinya. Tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tentu sarat banyaknya godaan, makanya selalu kita ingatkan jajaran kita agar selalu netral,” katanya.

David menyadari bahwa pelanggaran bisa saja terjadi, baik itu dari Peserta Pemilu maupun penyelenggara. Hanya saja, dirinya menegaskan bahwa hal-hal seperti itu terjadi terhadap oknum saja. “Sanksinya pasti ada bagi setiap oknum yang melanggar, apakah itu etik ataupun pidana. Namun saya tegaskan jika sikap kita (Bawaslu Medan) netral dalam Pemilu ini,” pungkasnya.

Sementara, Polda Sumut masih terus melakukan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan komisioner KPU Padangsidempuan, Parlagutan Harahap. “Sejauh ini masih satu orang tersangka dan masih berproses. Penyidik masih terus melakukan penyidikan,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (30/1).

Dijelaskannya, dalam proses kasus tersebut, tahapannya itu penyelidikan, lalu operasi tangkap tangan (OTT), proses pemeriksaan, gelar perkara. “Setelah itu penetapan tersangka, penahanan tersangka dan penyidikan lanjut,” tandasnya. (gus/map/dwi/dek/adz)

Diduga Serobot Lahan, PT Jui Shin Indonesia dan PT BUMI Dilaporkan ke Polda Sumut

TAMBANG: Aktivitas tambang pasir kuarsa di Desa Gambuslaut Kabupaten Batubara yang dilaporkan ke Polda Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang dipimpin Irjen Effendi Irjen Setya Imam tampaknya tidak main-main melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan pasir kuarsa di Desa Gambuslaut, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Selasa (30/1).

Diduga aktivitas tambang pasir kuarsa yang dimotori oleh PT Jui Shin Indonesia itu menjadi pemicu bertambah parahnya banjir di Desa Gambuslaut yang berada di sekitar lokasi pertambangan. “Anggota sudah saya perintahkan lidik,” tegas Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol Andry Setyawan.

Sebelumnya, Direskrimsus menerima laporan dari masyarakat bahwa akibat penambangan pasir kuarsa yang dilakukan PT Jui Shin Indonesia di Desa Gambuslaut, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batubara, dinilai sangat merugikan negara, masyarakat. Tidak cuma itu saja, bahwa aktivitas tambang itu jug diduga melanggar hukum.

Sebab diyakini letak aktivitas tambang tidak sesuai titik kordinat sesuai izin yang didapat mereka (WIUP/RKAB/dan lainnya). Parahnya lagi, diduga aktivitas tambang diduga menjadi pemicu banjir. Baru-baru ini di akhir tahun 2022, bencana banjir besar pernah menenggelamkan atap rumah warga di Desa Gambuslaut. Berkisar 330 kepala keluarga menjadi korban. Termasuk juga tanaman dan perkebunan.

Terbaru disampaikan Kepala Desa Gambus Laut, Zaharuddin, bahwa ada beberapa lokasi lainnya pertambangan pasir kuarsa perusahaan tersebut di Kabupaten Batubara, seperti di Kecamatan Airputih. “Yang di Sukaramai sudah beroperasi tempo hari, saat ini sudah ditinggalkan. Habis dari Gambus Laut kabarnya mau pindah lagi ke Sukaramai,” beber Kades Zaharuddin.

Akibat galian tambang pasir tersebut, katanya, air pasang masuk ke perkebunanan dan permukiman masyarakat. Sehingga tanaman masyarakat banyak yang mati, ”Padahal di Desa Gambuslaut ada 6.167 jiwa yang tinggal tidak jauh dari lokasi tambang,” beber Zaharuddin.

Pantauan langsung wartawan di lokasi penambangan pasir kuarsa milik PT Jui Shin Indonesia (PT JSI) di Desa Gambuslaut itu telah menembus daerah aliaran sungai (DAS). Areal pertambangan ternyata berdampingan langsung dengan hutan lindung. Terlihat adanya plank yang didirikan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara.

Padahal sebagian lokasi tambang masih ada pemilik lahannya bernama Sunani (58) seluas 4 hektare. ”Lahan milik warga itu juga digali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” beber Zaharuddin. Sunani yang tidak terima lahannya diserobot langsung menanyakan kepada pekerja yang berada di lahan tambang tersebut. Dari pekerja yang mengaku bernama Panca didapat informasi, bahwa mereka dari PT Jui Shin Indonesia.

Selain tu didapat juga informasi bahwa pasir yang dikeruk dengan alat berat itu, termasuk lahan Sunani itu dikirim ke PT Bina Usaha Mineral Indonesia (BUMI) yang diduga anak atau grup dari PT Jui Shin Indonesia. Setelah itu sampai ke PT Jui Shin Indonesia di KIM 2 Medan.

Setelah mendapat informasi akurat, PT Jui Shin Indonesia, PT BUMI, dan pria yang dipanggil Panca yang disebut sebagai Direktur kedua perusahaan tersebut dilaporkan ke Polda Sumut atas dugaan pencurian pasir kuarsa dan pengerusakan lahan milik Sunani sesuai Nomor STTLP/B/8#/I/2024. Disebut-sebut Pa bersama beberapa pria diduga oknum aparat melakukan pematokan sepihak di lokasi penambangan, tanpa disaksikan Kepala Desa Gambuslaut, Minggu (28/1), pagi.

Atas perbuatan itu, kuasa hukum Sunani (pelapor), Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CTLA Med, menegaskan, pihaknya akan melaporkan perkara baru, apalagi bila nantinya ditemukan mencaplok lahan kliennya. “Fakta hukum tidak bisa dibuang, patok lama masih ada. Mematok baru sepihak itu dasarnya di mana, bila nantinya sampai mencaplok tanah milik Sunani, kita akan laporkan perkara baru,” tegas sosok pengacara kondang itu.

Ditanya wartawan soal aktivitas penambangan pasir tersebut di luar kordinat/WIUP? Darmawan mengatakan, “Berarti ada banyak pihak yang dirugikan, baik negara juga pihak lain sebagai pemilik lahan yang sah. Karena dalam operasional pertambangan berjalan harus ada dan sesuai RKAB, di situ semua dijelaskan detail rencana kerja perusahaan tambang itu, diawasi lagi,” urainya.

“Jadi bila melewati WIUP, berarti kuat dugaan bahan yang ditambang perusahaan itu di luar perhitungan pajak ke negara, ke pemerintah daerah dan sebagainya, itu kan sama saja negara rugi dibuatnya. Dari itu, aparat penegak hukum, Kejati Sumut, Polda Sumut, harus berlomba gerak cepat menindak persoalan ini, dari masyarakat sampai negara diduga kuat banyak dirugikan disini.

Seperti APH dari Ditreskrisus Polda Sumut, bisa buat laporan laporan tipe A, itu tanpa adanya laporan masyarakat, bisa bertindak memproses hukum,” tegas Darmawan. Pria yang gemar memberikan edukasi hukum di publik melalui medsos itu juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Dirkrimsus Polda Sumut kepada wartawan, bahwa masyarakat masih yakin kepadas Polda Sumut sedang berupaya selamatkan masyarakat melalui penegakan hukum.

Menurut Dermawan ada ribuan jiwa yang bisa terancam bila kasus ini dibiarkan. “Semoga tidak berulang lagi bencana banjir seperti kemarin, apalagi jangan sampai semakin parah akibat ulah manusia maupun pelaku usaha,” harapnya.

Kepada Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Sumut maupun pusat, dan Dinas Perdagangan Energi dan Mineral Pemerintah Propinsi Sumut, Dermawan SH, berharap agar mengevaluasi izin-izin IUP, RKAB, Amdal untuk perusahaan PT Jui Shin tersebut. “Artinya, dengan kata lain sesuai fakta yang ada, sebaiknya aktivitas tambang pasirnya itu disetop dululah,” tegasnya.

Sementara, pihak PT Jui Shin Indonesia di KIM II Medan ketika didatangi wartawan kantornya untuk mendapat keterangan tentang aktivitas tambang pasir tersebut belum menerima jawaban. ”Pak Panca dan Pak Asep yang biasanya ditemui wartawan bang, tetapi kata orang (di kantor) itu keduanya sedang keluar,” kata sekuriti jaga. Begitu juga dengan PT BUMI di Jalan Dahlia, Komplek Cemara Asri Medan ketika didatangi kantornya seperti tidak ada aktivitas di dalam.

“Jarang ada orang di situ pak, sekali sebulan belum tentu ada orangnya, kalau pun ada sebentar langsung pergi,” kata warga setempat. Lalu dicoba lagi konfirmasi melalui sambungan seluler, Panca Irwan Ginting disebut selaku Direktur di (Jui Shin dan BUMI) belum juga memberikan keterangan.(rel/azw)

24 Mahasiswa FK UISU Ikuti Yudisium dan Sumpah Dokter

SUMPAH DOKTER: Sebanyak 24 mahasiswa FK-UISU mengikuti Yudisium dan sumpah dokter, Selasa, (30/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – SUMUTPOS.CO-Sebanyak 24 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK-UISU) mengikuti Yudisium dan sumpah dokter, Selasa, (30/1).

Dari 24 mahasiswa yang mengikuti sumpah, tiga di antaranya merupakan lulusan berprestasi.

Ketiganya adalah, Dokter Vahira Nissha Matovani Ray dengan nilai IPK tertinggi 3,78.

Kemudian Dokter Mirza Rerfky Pratama dengan nilai Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Computer Based Test (UKMPPD CBT) tertinggi 83,00.

Terakhir, Dokter Fitri Annisa dengan nilai UKMPPD OSCE tertinggi 89,75.

Sumpah dokter dan Yudisium 24 mahasiswa yang dilaksanakan di Aula Gedung FK-UISU, Jalan STM Medan ini dihadiri Rektor Prof Dr Safrida SE MSI diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Prof Dr Marzuki SH MHum.

Kemudian Mewakili Dirut RS Pirngadi Komkordik RS Pirngadi dr Ade Wirata Sp An dan Mewakili IDI Medan dr Galdy Wafie MKed ( An) Sp An. Tidak ketinggalan, Dekan FK-UISU, dr Tri Makmur SpS beserta jajarannya.

Dalam kesempatan itu, Dekan FK-UISU, Tri Makmur mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang hari ini mengkikuti Yudisium dan pengucapan Sumpah Dokter.

“Selamat kepada para dokter baru karena sudah berada di tahap angkat sumpah dokter,” ujar Dekan FK-UISU, Selasa, (30/1).

Disebutkannya, pencapaian hari ini merupakan titik awal dalam merangkai hari-hari berikutnya.

“Maka dari itu, perbanyak belajar dan menjadi yang terbaik di manapun berada. Jadilah dokter dengan rasa empati tinggi yang tak pilih kasih terhadap siapa pun,” sebutnya.

Bahwa sebagai dokter yang resmi itu, katanya, harus melayani masyarakat dan dapat bertanggung jawab serta berintegritas.

“Terlebih dalam memastikan setiap langkah keputusan klinis yang diambil karena memiliki dampak positif bagi kesembuhan pasien,” pungkasnya.(rel/azw)

Ketidakpastian Pasar Keuangan Global, BI: Stabilitas Sistem Keuangan Tetap Terjaga

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa pada Rapat Berkala KSSK I 2024 di Jakarta yang disiarkan secara online YouTube Selasa (30/1). Istimewa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan IV-2023 tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global.

Menurutnya, perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien, serta koordinasi dan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terus diperkuat.

“Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Erwin dalam siaran persnya, di Website BI Selasa (30/1).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Berkala KSSK I-2024, yang juga disiarkan di Youtube, pada Senin (29/1).

Erwin menuturkan, berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024. “Termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” tandasnya. (dwi)

Wakapolres Sergai Rapat Anev Pengamanan TPS Se- Sergai

BERSAMA: Wakapolres Sergai Kompol Damos C Aritonang bersama anggota.

SERGAI, SUMUTPOS.CO- Polres Serdangbedagai (Sergai) menggelar rapat analisa dan evaluasi (Anev) hasil pemetaan, identifikasi, lokasi, dan potensi ancaman dalam pelaksanaan pengamanan (PAM) tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Teluk Mengkudu, Firdaus, dan Tanjung Beringin, di Aula Patriatama Polres Sergai Seirampah, Selasa (30/1/2024).

Anev dipimpin Wakapolres Sergai Kompol Damos C Aritonang didampingi Kabag Ops Kompol LS Siregar, Kabag SDM Kompol SP Anal Ampun, serta diikuti Kapolsek Teluk Mengkudu AKP Sugiono, Kapolsek Firdaus AKP Andi Sujendral, Kapolsek Tanjung Beringin AKP Tobat Sihombing, dan para personel PAM TPS sebanyak 114 personel.

Dalam arahannya, Kompol Damos C Aritonang meminta seluruh personel PAM TPS agar segera mendatangi dan mencek lokasi TPS, mengenali petugas KPPS dan Linmas di masing-masing TPS.

“Personel PAM TPS harus dapat mengamankan kotak suara yang telah di distribusikan KPUD Sergai dan PPK, serta PPS. Dan segera melaporkan setiap potensi ancaman dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pengamanan TPS,” tegasnya.

Kabag Ops Kompol LS Siregar menambahkan, personel Pam TPS harus dapat menganalisa potensi kerawanan dan gangguan keamanan di masing-masing TPS.

Memberdayakan semua potensi masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif selama berlangsung, dan setelah berakhirnya proses pemungutan suara.

Seluruh personel Pam TPS harus mengetahui SOP pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan proses pemungutan suara di TPS.

“Segera melaporkan kepada pimpinan setiap permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan suara berlangsung, untuk segera dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kabag Ops juga mengenalkan dan mensosialisasikan petunjuk dan penggunaan aplikasi pengamanan TPS Polres Sergai yang telah dibuat, dan akan di pergunakan oleh seluruh personel Pam TPS pada Pemilu 2024. Dengan tujuan, untuk mempermudah seluruh personel dalam melaksanakan tugas pengamanan di setiap TPS yang berada di wilayah hukum Polres Sergai.

Usai sosialisasi aplikasi, dilanjutkan dialog interaktif dan sesi tanya jawab dengan seluruh personel Pam TPS.

Ps Kasi Humas Polres Sergai, Iptu Edward Sidauruk kepada awak media mengatakan, dari hasil Anev yang dilakukan, secara umum personel PAM TPS di Wilkum Polsek Teluk Mengkudu, Firdaus, dan Tanjung Beringin, telah mendatangi TPS yang menjadi objek pengamanan. Telah mengenali dan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan petugas KPPS dan Linmas di masing-masing TPS.

Selain itu, personel PAM TPS telah melakukan deteksi dini, dan menganalisa potensi gangguan Kamtibmas di masing-masing objek pengamanan dalam rangka mengantisipasi terjadinya potensi kerawanan dan gangguan keamanan selama berlangsungnya proses pemungutan suara di TPS.

“Berdasarkan dialog interaktif yang dilakukan bersama personel PAM TPS, diketahui sampai saat ini belum ada ditemukan kendala dan masalah dalam melaksanakan Pam TPS Pemilu 2024,” jelasnya. (fad/ram)

Komisi I Minta Disdukcapil Medan Lebih Gencar Sosialisasikan IKD

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk lebih gencar dalam menyosialisasikan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pasalnya, jumlah warga Kota Medan yang telah memiliki IKD terbilang masih sangat kecil.

“IKD ini kan program Pemerintah Pusat yang sifatnya sangat baik. Salah satu tujuannya agar identitas dan data penduduk bisa terangkum dalam satu data dan terkoneksi secara digital. Tapi di Kota Medan, kita lihat jumlah warga yang sudah mengaktivasi IKD masih sangat kecil,” ucap Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (30/1/2024).

Dikatakan Robi, hingga awal Januari 2024, baru sekitar 60 ribuan warga Kota Medan yang telah mengaktivasi IKD. Sementara dari jumlah penduduk Kota Medan yang berjumlah sekitar 2,5 juta jiwa, terdapat lebih dari 1,8 juta jiwa yang telah berusia di atas 17 tahun atau wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Patokannya mudah, lihat saja jumlah DPT Kota Medan di Pemilu 2024 ini, jumlahnya lebih dari 1.850.000 orang, artinya lebih dari 1,8 juta jiwa sudah memiliki KTP. Dari jumlah itu baru 60 ribuan yang sudah aktivasi IKD. Kalau kita persentasekan, itu baru sekitar 3,25 persen, masih sangat kecil,” ujarnya.

Robi pun berharap, Disdukcapil Kota Medan bisa lebih gencar melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan jumlah warga Kota Medan yang melakukan aktivasi IKD. Salah satunya, dengan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.

“Lakukan kolaborasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan, hingga kepling-kepling di Kota Medan untuk menyosialisasikan IKD ini kepada seluruh warga Kota Medan. Saya yakin, pasti masih banyak sekali warga Kota Medan yang bahkan belum tahu apa itu IKD,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu.

Selanjutnya, Robi pun meminta Disdukcapil Kota Medan untuk mengarahkan setiap masyarakat yang datang ke kantor Disdukcapil Kota Medan saat mengurus dokumen kependudukannya agar sekaligus melakukan aktivasi IKD.

“Masyarakat sebaiknya langsung datang diarahkan untuk melakukan aktivasi IKD. Tak hanya ke kantor Disdukcapil, di kantor-kantor camat dan yang terbaru di Mal Pelayanan Publik kan pasti juga ada petugas Disdukcapil, di sana juga sebaiknya petugas mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD,” lanjutnya.

Robi menjelaskan, sejatinya aktivasi IKD memang belum menjadi kewajiban. Akan tetapi, hal itu perlu untuk diperhatikan karena merupakan program Pemerintah Pusat yang bertujuan baik untuk masyarakat.

“Toh tidak ada ruginya masyarakat melakukan aktivasi IKD ini. Bahkan dengan memiliki IKD, data warga tersebut bisa terkoneksi dengan data-data lainnya yang dibutuhkan dalam pengurusan apapun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, hingga awal Januari 2024, sebanyak 60.000 masyarakat Kota Medan sudah melakukan aktivasi IKD. Jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah mengingat sampai saat ini hal tersebut masih berjalan.

“Sampai saat ini kita masih terus berjalan aktivasi IKD. Sekitar 60.000 orang sudah melakukannya,” ucap Kadisdukcapil Kota Medan, Baginda Siregar saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2024) lalu.

Dikatakan Baginda, bagi warga Kota Medan yang ingin melakukann aktivasi IKD, bisa datang ke kantor camat maupun Disdukcapil Kota Medan di saat jam kerja.

“Di kecamatan ada petugas yang standby, begitu juga di kantor Disdukcapil. Proses pengaktifannya juga sebentar, sekitar 10 menit saja. Aktiviasi IKD ini juga kita haruskan kepada masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen di Disdukcapil,” ujarnya.

Meski saat ini aktivasi IKD belum diwajibkan, Baginda mengimbau masyarakat untuk tetap melakukan aktivasi. Sebab, hal tersebut nantinya akan membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen lainnya. (map/ram)

Dorong Peningkatan Hidup Sehat, Hassanudin Ajak Masyarakat Tekan Angka Stunting di Sumut

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin mengajak masyarakat, untuk bersama-sama menekan angka stunting, dengan menjaga kesehatan, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Hal itu, disampaikan Hassanudin saat meninjau Posyandu dan PAUD di Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (30/1/2024). Hassanudin juga mengajak masyarakat untuk terus rajin datang ke Posyandu.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat prevalensi stunting di Sumut berada pada angka 21,1%. Untuk itu, kegiatan Posyandu diharapkan semakin digalakkan, untuk menurunkan prevalensi stunting hingga tercapai target 14%.

“Posyandu ini, penting sekali dalam upaya kita menurunkan stunting. Posyandu mitra penting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam upaya penurunan stunting, sehingga stunting kita sesuai target yaitu 14%,” kata Hassanudin.

Selain itu, menurut Hassanudin, Posyandu juga mitra strategis Pemprov Sumut dalam mengatasi berbagai isu kesehatan masyarakat. Pemprov Sumut berkomitmen akan terus bersama-sama dengan berbagai pihak. Termasuk Posyandu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat di Sumut.

“Ibu-ibu, bawa terus anak-anaknya ke Posyandu ya, banyak manfaatnya, kita terus jaga kesehatan anak anak kita disini (posyandu),” kata Hassanudin, Selasa 30 Januari 2024.

Mantan Pangdam I Bukit Barisan itu, mengungkapkan bahwa lebih baik menjaga kesehatan ketimbang mengobati.

“Lebih mudah untuk kita menjaga kebersihan dan kesehatan, ketimbang kita mengobati, lebih sulit mengobati,” kata Hassanudin.

Disampaikan juga, Posyandu memiliki peran strategis dalam mengatasi berbagai isu kesehatan masyarakat. Salah satunya stunting, yang bisa ditangani melalui kegiatan Posyandu.

Sementara itu, Pj Ketua TP PKK Sumut Dessy Hassanudin yang juga Pembina Posyandu Sumut mengatakan, saat ini Posyandu tengah menggalakkan peran Posyandu dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan masyarakat. Ia juga berharap masyarakat tidak ragu datang ke Posyandu.

“Kita juga mengharapkan masyarakat tidak ragu datang ke Posyandu, dengan ke Posyandu masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan kesehatan, memang mencegah lebih baik daripada mengobati,” kata Dessy.

Turut hadir Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, Pj Bupati Padanglawas Utara Patuan Rahmat Syukur Hasibuan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono, Kepala Bappelitbang Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit, dan OPD Pemprov Sumut lainnya.(gus/ram)

KPU dan Bawaslu Kota Medan Pastikan Netral di Pemilu 2024

Ketua KPU Medan, Mutia Atiqah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Setelah Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya oknum komisioner Bawaslu Kota Medan yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT), baru-baru ini Sumatera Utara kembali dikejutkan dengan adanya komisoner KPU Padang Sidempuan yang turut terjaring OTT.

Alhasil, kondisi itu pun semakin mempertegas persepsi liar masyarakat terkait ketidaknetralan para penyelenggara Pemilu 2024.

Ditanya terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Mutia Atiqah memastikan bahwa pihaknya di KPU Kota Medan akan tetap netral dalam Pemilu 14 Februari 2024. Saat ini, pihaknya juga sudah menandatangani pakta integritas terhadap seluruh komisoner KPU Kota Medan.

“Saya pastikan kita (KPU Medan) netral. Begitu juga terhadap seluruh petugas PPS dan KPPS, terus kita ingatkan agar bekerja sesuai amanat UU,” ucap Mutia, Selasa (30/1/24).

Dikatakan Mutia, kemarin pihaknya bersama perwakilan KPU di seluruh Sumatera Utara (Sumut) juga diberikan penguatan oleh KPU RI melalui sambungan zoom.

“Jadi kita diminta agar mengurangi berkumpul-kumpul di luar sampai waktu Pemilu nanti. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi yang rentan terjadi menjelang Pemilu,” ujarnya.

Kalaupun nanti ada komisioner maupun petugas PPS dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran, Mutia menyebut bahwa semua perbuatan tersebut tentu akan menuai sanksi.

“Kalau memang sudah melenceng dari amanat UU dan peraturan KPU, tentu oknum-oknum tersebut akan ada sanksinya. Kasus OTT terhadap rekan kita yang terjadi di Padangsidempuan harus menjadi pembelajaran. Kita prihatin atas peristiwa itu. Oleh karenanya, saya imbau rekan-rekan KPU Medan agar menjalankan tugasnya sesuai amanat UU,” pungkasnya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Bawaslu Kota Medan, David Reynold Tampubolon. Ia menyebutkan, penandatanganan pakta integritas membuktikan bahwa Bawaslu Kota Medan juga qkan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti.

“Selalu kita ingatkan, baik itu komisioner maupun PKD agar bekerja sesuai tupoksinya. Tugas Bawaslu sebagai pengawas Pemilu tentu sarat banyaknya godaan, makanya selalu kita ingatkan jajaran kita agar selalu netral,” katanya.

David menyadari bahwa pelanggaran bisa saja terjadi, baik itu dari Peserta Pemilu maupun penyelenggara. Hanya saja, dirinya menegaskan bahwa hal-hal seperti itu terjadi terhadap oknum saja.

“Sanksinya pasti ada bagi setiap oknum yang melanggar, apakah itu etik ataupun pidana. Namun saya tegaskan jika sikap kita (Bawaslu Medan) netral dalam Pemilu ini,” pungkasnya. (map/ram)

1...631632633...15,603Page 632 of 15,603

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor