26.7 C
Medan
Wednesday, May 1, 2024

Belum Serahkan Surat Mundur dari Menkopolhukam, Mahfud Minta Bertemu Jokowi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam kambali menguat. Sebab pada Senin (29/1) lalu, dia telah menemui Mensesneg Pratikno untuk meminta jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud memang sudah memberikan sinyal kuat akan mundur dari jabatannya. Namun, pihak istana masih malu-malu mengakui.

Mahfud ingin berbicara langsung ke presiden terkait keputusan pengunduran dirinya. Upaya itu, menurutnya sebagai langkah etis menyikapi posisinya yang dicalonkan sebagai cawapres.

Dirinya menyebut telah bertemu dengan Mensesneg Pratikno. Sebagai penyambung baginya untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pamit langsung ke presiden itu penting baginya. “Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan. Ya sekarang saya harus memberitahu dengan penuh kehormatan juga,” ucapnya usai menghadiri silaturahmi Ponpes Masyariqul Anwar, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon kemarin (30/1).

Dia juga ingin memberi kabar mengenai langkah-langkah politiknya ke presiden. “Ya saya sudah cawapres. Jadi harus jelas langkah saya bagaimana,” terang. Dan jabatan menteri merupakan hak preogratif presiden.

Rencana pertemuan itu, diungkap Mahfud sebagai suatu langkah yang sudah semestinya dia lakukan. Ibarat orang Jawa, “ojo tinggal glanggang, colong playu”. Jangan meninggalkan masalah dan lari dari permasalahan itu. “Sudah ya. Saya belum bertemu (dengan presiden,Red),” katanya.

Sebelumnya, pasangan Capresnya, Ganjar Pranowo juga telah menyarankan Mahfud untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Dorongan tersebut dilakukan Ganjar agar wakilnya itu tak terjebak dalam konflik kepentingan.

Sebab sebagai menteri, Mahfud tentu bisa silap menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye. Pun  sikap netral pun bisa dipersoalkan. Karena bagaimana pun, posisi Mahfud masih sebagai pejabat negara.

 

Belum Serahkan Surat

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin membenarkan pertemuan antara Mahfud dengan Pratikno. Namun dia menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal rencana mundurnya Mahfud dari Menkopolhukam atau menyerahkan surat pengunduran diri. “Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden untuk dapat diterima menghadap beliau dan tentu saja saat itu Pak Mensesneg menyampaikan bahwa presiden sedang berada di luar kota,” katanya.

Memang Jokowi dari Senin hingga hari ini dijadwalkan berada di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Salah satu agenda hari ini adalah menghadiri Harlah ke-101 NU. Rencananya Jokowi kembali ke Jakarta besok (1/2).

Pertemuan dengan Mensesneg untuk membuat janji dengan presiden merupakan hal yang lumrah. Nantinya mensesneg yang akan menyampaikan kepada ajudan atau sekretaris pribadi presiden. “Ada berbagai cara menyampaikan. Pak Mahfud MD menyampaikan pada Mensesneg permohonan berkenan presiden bisa menerima beliau,” ungkapnya.

Ari menyatakan sebenarnya tidak ada keharusan untuk bertemu dengan presiden sebelum menteri mengundurkan diri. Biasanya pengunduran diri disampaikan melalui surat.

Jika benar setelah pertemuan dengan Jokowi, Mahfud akan mengajukan surat pengunduran diri, tidak lantas prosesnya selesai. Sebab untuk mengangkat dan menghentikan menteri merupakan hak prerogative kepala negara. Biasanya akan dituangkan melalui Keputusan Presiden.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pertemuan antara cawapres nomor urut tiga dengan Pratikno. Hasto menegaskan bahwa pertemuan antara Mahfud MD dan Praktikno sebatas pertemuan biasa sesama menteri. Seperti diketahui, Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam).

Menurutnya, sesama menteri selalu melakukan koordinasi. “Pertemuan itu merupakan hal biasa dilakukan, apalagi Menteri Sekretaris Negara merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi,” ujarnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

Selain bertemu Pratikno, kata Hasto, Mahfud juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pertemuan tersebut adalah agenda rutin untuk mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan kampanye.

Apalagi, lanjut dia, dengan melihat kampanye Ganjar dan Mahfud yang selalu penuh didatangi rakyat. Padahal kampanye Ganjar-Mahfud terbilang menggunakan fasilitas yang sederhana.

Hal itu menegaskan bahwa paslon Ganjar-Mahfud diakui sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat. “Dimana rakyat bergotong-royong, sehingga kekuatan inilah yang akhirnya akan mengatasi sekat-sekat intimidasi untuk mendukung pemimpin yang benar-benar merakyat,” ucapnya.

Terkait pengunduran diri Mahfud dari posisi Menko Polhukam, Hasto mengatakan, hal itu telah direncanakan sejak lama. Bahkan, rencana itu dirancang bersama-sama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung, yang dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud.

Namun demikian, menurut Hasto, pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dimana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru. ”Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” ujarnya.

Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan Mahfud akan mundur dari kursi menteri. Dia menegaskan bahwa rencana pengunduran diri Mahfud sudah mendapat restu dari Megawati.

 

Baik-baik Saja

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfamengungkap situasi kabinet pasca munculnya isu mundur oleh sejumlah menteri. Menurutdia, situasi masih baik-baik saja. Tak ada ketegangan apapun diantara para menteri. ”Nggak-nggak (nggak ada saling diem-dieman,red), malah rame. Kita ketawa-ketiwi, rame-rame aja,” ujarnya ditemui usai rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di kantor Bappenas,kemarin.

Dia mengatakan, semua menteri bekerja denganbaik. Begitu pula dirinya. Meski berasal dari partai politik, ia memiliki latar belakangprofessional. Sehingga, tugas yang diberikan kepada saya akan dikerjakansemaksimal. “Saya nggak mau lari dari tanggung jawab, sampai maksimal apa yangbisa kita berikan juga kita lakukan,” ungkapnya. Ditanya lebih lanjut soal kabar Mahfud dan SriMulyani mundur, pengusaha berdarah Gorontalo ini tak banyak menanggapi. Ia tak mengiyakanmaupun mengelak. “Kata siapa (Mahfud mundur, red)? Oh kabar beredar.Alasannya beliau apa, alasan ada isu itu?,”ungkapnya.

Sementara, isu mundurnya Menteri Keuangan dinilainyahanya sekadar isu politik yang akhirnya membawa-bawa Sri Mulyani ke mana-mana. Suharsomemastikan, Sri Mulyani sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengabdiannyapun luar biasa terhadap keprofesionalannya.  ”Bu Menkeu kan sahabat saya, dan bu menkeu itusparing partner saya, bukan sekarang aja. Dulu waktu saya di DPR, sparingpartner yang paling pas banget. Saya respect pada beliau,” pungkasnya. (elo/mia/lum/lyn/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Isu mundurnya Mahfud MD dari Menkopolhukam kambali menguat. Sebab pada Senin (29/1) lalu, dia telah menemui Mensesneg Pratikno untuk meminta jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud memang sudah memberikan sinyal kuat akan mundur dari jabatannya. Namun, pihak istana masih malu-malu mengakui.

Mahfud ingin berbicara langsung ke presiden terkait keputusan pengunduran dirinya. Upaya itu, menurutnya sebagai langkah etis menyikapi posisinya yang dicalonkan sebagai cawapres.

Dirinya menyebut telah bertemu dengan Mensesneg Pratikno. Sebagai penyambung baginya untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pamit langsung ke presiden itu penting baginya. “Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan. Ya sekarang saya harus memberitahu dengan penuh kehormatan juga,” ucapnya usai menghadiri silaturahmi Ponpes Masyariqul Anwar, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon kemarin (30/1).

Dia juga ingin memberi kabar mengenai langkah-langkah politiknya ke presiden. “Ya saya sudah cawapres. Jadi harus jelas langkah saya bagaimana,” terang. Dan jabatan menteri merupakan hak preogratif presiden.

Rencana pertemuan itu, diungkap Mahfud sebagai suatu langkah yang sudah semestinya dia lakukan. Ibarat orang Jawa, “ojo tinggal glanggang, colong playu”. Jangan meninggalkan masalah dan lari dari permasalahan itu. “Sudah ya. Saya belum bertemu (dengan presiden,Red),” katanya.

Sebelumnya, pasangan Capresnya, Ganjar Pranowo juga telah menyarankan Mahfud untuk mengundurkan diri sebagai menteri. Dorongan tersebut dilakukan Ganjar agar wakilnya itu tak terjebak dalam konflik kepentingan.

Sebab sebagai menteri, Mahfud tentu bisa silap menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye. Pun  sikap netral pun bisa dipersoalkan. Karena bagaimana pun, posisi Mahfud masih sebagai pejabat negara.

 

Belum Serahkan Surat

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kemarin membenarkan pertemuan antara Mahfud dengan Pratikno. Namun dia menegaskan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal rencana mundurnya Mahfud dari Menkopolhukam atau menyerahkan surat pengunduran diri. “Dalam pertemuan itu Pak Mahfud MD menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden untuk dapat diterima menghadap beliau dan tentu saja saat itu Pak Mensesneg menyampaikan bahwa presiden sedang berada di luar kota,” katanya.

Memang Jokowi dari Senin hingga hari ini dijadwalkan berada di Jawa Tengah dan Jogjakarta. Salah satu agenda hari ini adalah menghadiri Harlah ke-101 NU. Rencananya Jokowi kembali ke Jakarta besok (1/2).

Pertemuan dengan Mensesneg untuk membuat janji dengan presiden merupakan hal yang lumrah. Nantinya mensesneg yang akan menyampaikan kepada ajudan atau sekretaris pribadi presiden. “Ada berbagai cara menyampaikan. Pak Mahfud MD menyampaikan pada Mensesneg permohonan berkenan presiden bisa menerima beliau,” ungkapnya.

Ari menyatakan sebenarnya tidak ada keharusan untuk bertemu dengan presiden sebelum menteri mengundurkan diri. Biasanya pengunduran diri disampaikan melalui surat.

Jika benar setelah pertemuan dengan Jokowi, Mahfud akan mengajukan surat pengunduran diri, tidak lantas prosesnya selesai. Sebab untuk mengangkat dan menghentikan menteri merupakan hak prerogative kepala negara. Biasanya akan dituangkan melalui Keputusan Presiden.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait pertemuan antara cawapres nomor urut tiga dengan Pratikno. Hasto menegaskan bahwa pertemuan antara Mahfud MD dan Praktikno sebatas pertemuan biasa sesama menteri. Seperti diketahui, Mahfud masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam).

Menurutnya, sesama menteri selalu melakukan koordinasi. “Pertemuan itu merupakan hal biasa dilakukan, apalagi Menteri Sekretaris Negara merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Jokowi,” ujarnya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat kemarin.

Selain bertemu Pratikno, kata Hasto, Mahfud juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, pertemuan tersebut adalah agenda rutin untuk mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan kampanye.

Apalagi, lanjut dia, dengan melihat kampanye Ganjar dan Mahfud yang selalu penuh didatangi rakyat. Padahal kampanye Ganjar-Mahfud terbilang menggunakan fasilitas yang sederhana.

Hal itu menegaskan bahwa paslon Ganjar-Mahfud diakui sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat. “Dimana rakyat bergotong-royong, sehingga kekuatan inilah yang akhirnya akan mengatasi sekat-sekat intimidasi untuk mendukung pemimpin yang benar-benar merakyat,” ucapnya.

Terkait pengunduran diri Mahfud dari posisi Menko Polhukam, Hasto mengatakan, hal itu telah direncanakan sejak lama. Bahkan, rencana itu dirancang bersama-sama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan partai politik pengusung, yang dibahas dalam rapat TPN Ganjar-Mahfud.

Namun demikian, menurut Hasto, pengunduran diri tersebut harus dilakukan dengan persiapan matang. Sebab, Mahfud tetap harus menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Dimana sejumlah persoalan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam.

Dengan begitu, lanjut Hasto, siapapun nanti yang akan menggantikan Mahfud, masih dalam satu spirit yang sama untuk membela rakyat. Dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, dan tidak menumbuhkan kekuatan intimidasi baru. ”Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” ujarnya.

Namun, Hasto tidak menyebutkan kapan Mahfud akan mundur dari kursi menteri. Dia menegaskan bahwa rencana pengunduran diri Mahfud sudah mendapat restu dari Megawati.

 

Baik-baik Saja

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfamengungkap situasi kabinet pasca munculnya isu mundur oleh sejumlah menteri. Menurutdia, situasi masih baik-baik saja. Tak ada ketegangan apapun diantara para menteri. ”Nggak-nggak (nggak ada saling diem-dieman,red), malah rame. Kita ketawa-ketiwi, rame-rame aja,” ujarnya ditemui usai rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di kantor Bappenas,kemarin.

Dia mengatakan, semua menteri bekerja denganbaik. Begitu pula dirinya. Meski berasal dari partai politik, ia memiliki latar belakangprofessional. Sehingga, tugas yang diberikan kepada saya akan dikerjakansemaksimal. “Saya nggak mau lari dari tanggung jawab, sampai maksimal apa yangbisa kita berikan juga kita lakukan,” ungkapnya. Ditanya lebih lanjut soal kabar Mahfud dan SriMulyani mundur, pengusaha berdarah Gorontalo ini tak banyak menanggapi. Ia tak mengiyakanmaupun mengelak. “Kata siapa (Mahfud mundur, red)? Oh kabar beredar.Alasannya beliau apa, alasan ada isu itu?,”ungkapnya.

Sementara, isu mundurnya Menteri Keuangan dinilainyahanya sekadar isu politik yang akhirnya membawa-bawa Sri Mulyani ke mana-mana. Suharsomemastikan, Sri Mulyani sangat profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengabdiannyapun luar biasa terhadap keprofesionalannya.  ”Bu Menkeu kan sahabat saya, dan bu menkeu itusparing partner saya, bukan sekarang aja. Dulu waktu saya di DPR, sparingpartner yang paling pas banget. Saya respect pada beliau,” pungkasnya. (elo/mia/lum/lyn/jpg)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/