30 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 643

Belum Laku, Aset Tommy Soeharto akan Dilelang Ulang

Tommy Soeharto.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah aset milik Tommy Soeharto tak juga laku dalam upaya pelelangan. Aset itu dilelang setelah Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyita beberapa aset milik anak Presiden RI kedua Soeharto itu.

Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto menyampaikan, pihaknya akan melelang ulang beberapa aset yang disita dari Tommy Soeharto tersebut. Langkah pelelangan ulang akan dilakukan pada tahun ini.

“Aset Tommy Soeharto sudah berapa kali ya belum laku sampai sekarang, mungkin akan dilelang ulang di 2024,” kata Joko di Jakarta, Kamis (25/1).

Namun, Joko tak menjelaskan secara rinci aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang ulang itu. Jika mengacu data Satgas BLBI, terdapat empat aset Tommy yang disita negara.

Adapun empat aset itu di antaranya, pertama, tanah seluas 530.125,526 m2 yang terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors. Kedua, tanah seluas 98.896,700 m2 di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors.

Ketiga, tanah seluas 100.985,15 m2 terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 5/ Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors. Keempat, tanah seluas 518.870 m2 terletak di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang sebagaimana SHGB Nomor 3/ Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen.

Joko menduga, belum lakunya aset dalam upaya pelelangan itu dimungkinkan karena permasalahan harga. Selain itu, banyak pihak menduga karena aset tersebut bermasalah.

“Tapi sebenarnya itu, biasa namanya lelang kan ada sitaan Kejaksaan juga laku,” ucap Joko.

Meski demikian, Joko meyakini aset tersebut dapat terjual untuk mengembalikan kerugian negara. Sehingga diharapkan dapat dibeli oleh orang yang pas.

“Tapi mungkin belum mendapatkan pembeli yang pas saja,” pungkasnya. (jpc/han)

Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemnaker 2012, Politikus PKB Reyna Usman Ditahan KPK

DITAHAN: Politikus PKB Reyna Usman ditahan penyidik KPK terkait dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2012 dengan kerugian negara Rp17, 6 miliar.

SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman, pada Kamis (25/1). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012.

Selain Reyna Usman, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta. Keduanya ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

“Atas dasar kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka RU (Reyna Usman) dan IND (I Nyoman Darmanta) untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 25 Januari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1).

KPK seharusnya jug memeriksa satu tersangka lainnya yakni, Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia. Namun Karunia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik.

“Sedangkan KRN (Karunia), kami ingatkan untuk kooperatif dan hadir pada penjadwalan pemanggilan selanjutnya,” ucap Alex.

Alex menjelaskan, Reyna Usman yang saat itu menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) diduga mengajukan anggaran Rp 20 miliar dalam upaya melakukan pengolahan data proteksi TKI ke Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

Dalam prosesnya, I Nyoman Darmanta dipilih dan diangkat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut. Sekitar Maret 2012, atas inisiatif dari Reyna Usman dilakukan pertemuan pembahasan awal yang dihadiri I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku Direktur PT AIM yang kemudian, atas perintah Reyna Usman disepakati sepenuhnya menggunakan data tunggal dari PT AIM.

“Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, dimana KRN sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” ucap Alex.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dari Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan didapati adanya item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam surat perintah mulai kerja, diantaranya komposisi hardware dan software.

Selain itu, lanjut Alex, atas persetujuan IND selaku PPK, dilakukan pembayaran 100 persen ke PT AIM, walaupun fakta dilapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen. Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia.

KPK menduga, perbuatan itu merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Hal itu diketahui berdasarkan analisis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan RI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar Rp 17, 6 miliar,” tegas Alex.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penmberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (jpc/han)

Firli Bahuri Cabut Gugatan Praperadilan Kedua

DIPANGGIL: Firli Bahuri saat memenuhi panggilan dewas KPK terkait dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan kedua kalinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal gugatan Firli ini sudah dijadwalkan sidang perdana dan telah ditunjuk hakim yang akan memimpin.

Pencabutan gugatan ini dibenarkan oleh Pengacara Firli, Fahri Bachmid. “Iya betul,” ucapnya saat dihubungi, Jumat (26/1).

Fahri belum merinci ihwal keputusan pencabutan gugatan ini. Dia hanya menyampaikan keterangan resmi akan disampaikan segera kepada publik.

“Ada beberapa alasan teknis,” jelas Fahri.

Sebelumnya, Firli Bahuri kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah kedua kalinya dia menggugat keabsahan penetapan tersangka dalam kasus pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Gugatan Firli telah masuk di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan per tanggal 22 Januari 2024. Gugatan teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Tergugat dalam perkara ini yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Berbeda dengan gugatan sebelumnya, di mana Firli menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto membenarkan adanya gugatan ini. Gugatan kedua dilayangkan usai gugatan pertama ditolak hakim.

“Permohonan praperadilan Firli dimasukkan Senin, 22 Januari 2024,” kata Djuyamto saat dihubungi, Selasa (23/1).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Estiono untuk memimpin persidangan. “Sidang pertama Senin 30 Januari 2024,” imbuhnya. (jpc/han)

Hadiri Kerja Tahunan, Plt Bupati Langkat Janji Lebih Perhatikan Sirapit

SAMBUTAN: Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin saat memberi kata sambutan saat menghadiri Gendang Guro-guro Aron Kerja di dusun Bergese, Desa Serapit, Kamis (25/1/2024).Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Bupati Langkat, H Syah Afandin berjanji akan lebih memperhatikan Kecamatan Sirapit. Ini disampaikan Plt Bupati Langkat yang akrab disapa Ondim saat menghadiri Gendang Guro-guro Aron Kerja di dusun Bergese, Desa Serapit, Kamis (25/1/2024).

Di hadapan masyarakat, Ondim mengungkapkan janjinya untuk Kecamatan Sirapit lebih diperhatikan kedepannya. Kata dia, Kecamatan Sirapit mendapatkan penghargaan pada tingkat Provinsi Sumatera Utara.

“Kecamatan Sirapit ini berprestasi, saya akan lebih memperhatikan dengan menambah anggaran untuk Kecamatan Sirapit. Semoga panen padi, sawit dan lainnya untuk tahun ini, semakin meningkat dan menyejahterakan semua masyarakat Kecamatan Sirapit,” seru dia.

Mendengar janji Ondim, ribuan masyarakat Kecamatan Sirapit yang hadir mengucapkan terima kasih. Bahkan, tokoh masyarakat, pemuda dan agama yang hadir pun membuat pernyataan sikap berupa dukungan agar Ondim maju dalam pesta demokrasi dan duduk sebagai Bupati Langkat periode 2024-2029.

“Kami siap mendukung dan mendoakan Bapak H Syah Afandin,” ujar mereka.

Tokoh Masyarakat Desa Serapit, Indra Bakti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Plt Bupati Langkat dalam kerja tahun tersebut.

“Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Plt. Bupati Langkat di acara kerja tahun di Dusun Bergese Desa Serapit,” tukasnya. (ted/ram)

Jelang Pemilu, Kajari Medan Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

GELAR: Kajari Medan Muttaqin Harahap saat menggelar coffee morning dengan Forwakum Sumut, Jumat (26/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS CO- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Muttaqin Harahap memastikan jajarannya tegak lurus dalam menjaga perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Ia juga mengajak masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Dari pimpinan tegak lurus dan tidak berpihak. Dari pimpinan kita juga sudah menegaskan harus netral dan jika tidak netral akan ditindak dengan tegas,” ujar Muttaqin, saat coffee morning bersama Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut), Jumat (26/1/2024).

Selain itu, kata dia, pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, bukan hanya untuk PNS dan ASN, melainkan untuk semua masyarakat Indonesia.

“Jadi gunakan hak pilih kita. Semua yang punya hak suara, haruslah untuk menggunakan haknya. Satu suara ini untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan, bukan untuk satu tahun ke depan,” ujarnya.

Muttaqin juga berpesan kepada masyarakat khususnya Kota Medan, agar tidak menimbulkan keributan walaupun memiliki perbedaan pilihan.

“Biarlah berbeda pilihan, karena itu hal biasa, tapi jangan sampai kita ribut. Perbedaan itu tidak harus memisahkan,” sebut mantan Kajari Langkat tersebut.

Pemilu ini tidak tiap hari, lanjutnya, ini hanya dilakukan 5 tahun sekali. Pria kelahiran Padangsidempuan itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain mengajak, Ia pun mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk memberikan waktu kepada pekerjanya agar dapat menyalurkan hak suaranya.

“Himbauan juga kepada perusahaan untuk memberikan waktu kepada pegawainya agar bisa mencoblos,” imbuhnya.

Diakhir, Muttaqin berharap, agar seluruh masyarakat Kota Medan dapat hadir pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menggunakan hak suaranya.

“Harapannya ditahun ini, tinggal datang ke TPS aja, kalau bukan kita yang milih, siapa lagi,” pungkasnya. (man/ram)

Pengprov GABSI Sumut Resmi Dilantik, Mulyadi Target Altet Bridge Raih Prestasi dan Petik Medali di PON 2024

LANTIK: Pengprov GABSI Sumatera Utara diketuai Mulyadi Simatupang resmi dilantik.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Provinsi Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Pengprov GABSI) Sumatera Utara, masa bakti 2023-2027, dibawah kepemimpinan Mulyadi Simatupang resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum PB Gabsi Pusat, Edi Nurinda, di Grand Central Premier Hotel Medan, Jumat (26/1/2024).

Ketua Pengprov GABSI Sumut, Mulyadi Simatupang mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas pelantikan ini. Ia berkomitmen siap melakukan pembinaan terhadap atlet Bridge Sumut ini, bersama jajarannya hingga ke Kabupaten/Kota se-Sumut.

“Pelantikan dan pengukuhan ini, adalah tugas sama-sama yang harus kita jalankan dan aktif bekerja. Baru bisa efektif, karena itu perlu kerja sama,” jelas Mulyadi.

Mulyadi yang juga menjabat sebagai Kepala Disperindag ESDM Sumut itu, mengatakan bahwa Sumut tahun 2024 ini, menjadi tuan rumah bersama dengan Aceh dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Atas hal itu, Mulyadi mengungkapkan ada tugas, dalam waktu dekat untuk mempersiapkan atlet Bridge mengikuti PON 2024 ini, dengan target meraih prestasi dan memetik medali.

“Tahun ini, kita dihadapi PON. Salah satu Cabor Bridge di pertandingan. Untuk dapat prestasi PON Aceh-Sumut. paling tidak satu emas,” tutur Mulyadi.

Mulyadi mengatakan atlet Bridge dibawah naungan Pengprov GABSI Sumut, akan dilakukan pembinaan berjenjang dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Sehingga menghasilkan atlet-atlet berprestasi.

“Kondisi atlet kita, dibandingkan atlet nasional, tidak diperhitungkan. Tapi, tetap harus berprestasi. Kita tunjukkan bahwa atlet Sumut mampu berprestasi,” sebut Mulyadi.

Wakil Ketua Umum PB Gabsi Pusat, Edi Nurinda, mengatakan Pengprov GABSI Sumut dibawah kepemimpinan Mulyadi Simatupang, dalam menjalankan organisasi ini, secara dinamis, solid serta membawa olahraga Bridge dapat dikenal secara luas di masyarakat.

“Apa lagi, Sumut akan menjadi tuan rumah PON. Jadi, Bridge salah satu Cabor dipertandingkan. Mari lah bersaing dalam berprestasi,” ujar Edi.

Edi juga berpesan kepada Pengprov GABSI Sumut, untuk melakukan pembinaan atlet berjenjang, juga kerap menggelar kompetisi, dari Kejurda, Kejurnas hingga tingkat Internasional di Sumut ini.

“Sehingga saya berpesan, Bridge menjadi olahraga yang berprestasi lebih kedepannya,” tandas Edi.

Sementara itu, Ketua KONI Sumatera Utara, Jhon Ismadi Lubis menyampaikan selamat kepada Mulyadi Simatupang dan Pengprov GABSI Sumut, yang baru dilantik ini. Ia membeberkan pihaknya tengah melakukan pembinaan atlet bersama pelatih berjumlah 1.000 orang lebih. Hal itu, dalam rangka persiapan menuju PON 2024.

“Sudah melakukan pembinaan atlet dalam 5 bulan ini, melakukan Kejurda dan latihan dalam mempersiapkan atlet,” kata Jhon.

Jhon mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap atlet yang berprestasi ditingkat nasional dan internasional, yang dimiliki Sumut. Ia menargetkan PON 2024, Sumut bisa menduduki 5 besar dalam perolehan medali.

“Atlet potensial 70 atlet nasional, juara 2, 600 orang. Kita targetkan posisi 5 besar, bisa lah Sumut posisi pada peringkat 3 atau 4,” kata Jhon.(gus/ram)

Berita Ini Telah Di-take Down..