Home Blog Page 6453

Arsyad Tertinggi, Disusul Sabrina dan Sarmadan

Foto: Humas Provsu Plt Sekdaprofvsu Ir. Ibnu Sri Hutomo, didampingi Kabiro Humas dan Keprotokolan Ilyas S. Sitorus, dan Plh Kepala BKD Provsu, temu pers dalam rangka Penyampaian Hasil Tim Pansel Sekda Provsu di ruang press room kantor Gubsu, Senin (9/4).
Foto: Humas Provsu
Plt Sekdaprofvsu Ir. Ibnu Sri Hutomo, didampingi Kabiro Humas dan Keprotokolan Ilyas S. Sitorus, dan Plh Kepala BKD Provsu, temu pers dalam rangka Penyampaian Hasil Tim Pansel Sekda Provsu di ruang press room kantor Gubsu, Senin (9/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga nama hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) telah diusulkan oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr  Ir HT. Erry Nuradi  MSi untuk ditetapkan menjadi Sekda defenitif. Tiga nama yang diusulkan adalah berdasarkan ranking, Dr. Drs. Arsyad MM (nilai tertinggi 92,94), Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si (91,44) dan Dr. Sarmadan Hasibuan (86,35).

Usulan nama tersebut disampaikan Gubsu HT Erry Nuradi dan dibacakan oleh Plt. Sekda Provsu Ibnu S Utomo didampingi Plh BKD Khoir Harahap dan Kepala Biro Humas & Keprotokolan Ilyas S Sitorus dalam konfrensi pers di ruang Press Room Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Senin (9/4).

Pansel lelang jabatan untuk Sekda Provsu yang menandatangani hasil rangking dan penilaian terhadap calon yang lulus adalah I Nyoman Arsya (BKN), Drs. H Muhyan Tambuse (mantan Sekda Provsu), Didik Suprayitno (Staf Ahli Kemendagri), Farid Utomo (Deputi) dan Prof. Subhilhar (Akademisi USU).

Lima nama yang diusulkan Pansel kepada Gubsu adalah : (1) Dr. Drs. Arsyad MM (nilai 92,94). (2) Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si (91,44). (3) Dr. Sarmadan Hasibuan (86,35). (4) Drs. H.M Fitrius, SH, MSP (82,14) dan (5) Dr. Ir. Binsar Situmorang (79,43).

“Tiga nama yang diusulkan tinggal menunggu hasil Tim Penilai Akhir, siapa diantara tiga nama yang akan menjadi Sekda kita tunggu dalam waktu dekat ini,” kata Ibnu Utomo. (rel/mea)

Ugamo Bangso Batak Bersukacita

Seorang warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, penghayat kepercayaan menunjukkan KTP elektronik miliknya dimana kolom agama dikosongkan.

SUMUTPOS.CO – Kelompok penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak di Sumatera Utara, bersuka cita menyambut kebijakan pemerintah mencantumkan kolom khusus penghayat kepercayaan di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Kabar tersebut seolah telah mewujudkan apa yang dicita-citakan mereka. Dengan begitu, ke depan generasi mereka bakal mendapat hak-hak yang sama seperti pemeluk agama lain yang telah diakui pemerintah.

Desain KTP-el bagi para penghayat kepercayaan yang diusulkan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah disetujui Presiden Joko Widodo, Rabu (4/4) pekan lalu. Nantinya keterangan yang ada di KTP-el penghayat kepeercayaan, berbeda dengan pemeluk enam agama di Indonesia. Kolom agama dalam data yang tertera di KTP-el berganti menjadi kepercayaan. Sementara keterangan kepercayaannya diseragamkan menjadi “Tuhan yang Maha Esa”. Berbeda dengan pemeluk agama yang keterangannya berisi Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Buhda dan Konghuchu.

Perubahan tersebut merupakan tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PPU-XIV/2016. Sebelum adanya putusan tersebut, penganut kepercayaan harus mengosongkan kolom agama atau memilih salah satu agama yang diakui jika ingin memiliki KTP.

“Tentunya kami sangat senang dan gembira mendengar berita tersebut. Inilah yang memang kami harapkan,” kata Ketua Adat Ugamo Bangso Batak (UBB) Kota Medan, Arnold Purba kepada Sumut Pos, Minggu (8/4).

Arnold juga mengaku tidak mempersoalkan aliran kepercayaan mereka tidak dituliskan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Sebab kolom agama yang tertulis ‘Percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa’ menurut dia sama saja. “Itu sama saja. Hal itu pula yang kami perjuangkan sampai ke MK (Mahkamah Konstitusi) tahun lalu,” imbuh Arnold, yang merupakan salah satu pejuang penghayat kepercayaan di Indonesia.

Dalam waktu dekat, menurutnya akan ada sarasehan nasional yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Laguboti, Sumatera Utara pada 23 April-26 April 2018. Sebelumnya, bersama kelompok penghayat kepercayaan yang ada di Sumut, mereka sudah menggelar rapat setelah mendengar berita dimaksud. “Sarasehan Nasional itu rencananya digelar di Hotel Sere Jalan Sisingamangaraja, Laguboti. Dipimpin dari direktorat yang salah satu agendanya membahas tentang penghayat kepercayaan ini ke depan. Lebih spesifiknya soal hak-hak kami,” katanya.

Selain itu, UBB ke depan bakal memohonkan ke Kementerian Tenaga Kerja untuk penerimaan TNI/Polri agar disampaikan secara terbuka khusus pada kolom agama. Sebab di KTP, Kartu Keluarga, Akte Lahir dan administrasi kependudukan lainnya, mereka sudah sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Disdukcapil setempat.

Arnold sebelumnya menyebut, khusus di Sumut penganut UBB tersebar di Kota Medan, Tanjungbalai dan Pusuk Buhit Samosir, dan Pekanbaru, Riau. “Dulunya UBB di Sumut tercatat ada 60 KK. Mungkin dikarenakan kesulitan penerimaan masuk ke agama ini, atau kurang setia dan kurang aktif dalam setiap ritual ibadah, penganut penghayat ini sekarang tinggal 30-an. Itu termasuk yang di Pasubuhit, di Samosir. Nah kalau di Medan hanya sekitar 10 atau 11  KK lagi,” terangnya.

Perampok Gasak Uang Rp150 Juta

Tersangka terekam CCTV saat menggasak Rp150 juta dari Indomaretm Jalan KL Yos Sudarso.
Tersangka terekam CCTV saat menggasak Rp150 juta dari Indomaretm Jalan KL Yos Sudarso.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Minimarket waralaba kembali menjadi sasaran perampokan. Sabtu (8/4) malam sekira pukul 23.45 WIB, perampok bersenjata api laras panjang berhasil menggasak uang sekitar Rp150 juta dari Indomaret, Jalan KL Yos Sudarso, Simpang Kantor, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sebelum terjadi aksi perampokan itu, karyawan yang berada di dalam minimarket itu sedang bersiap-siap untuk menutup toko tersebut. Tiba-tiba seorang pria berpostur tinggi sekitar 170 cm memakai helm dan menyandang senjata api laras panjang itu masuk ke Indomaret. Dengan tenang, pria mengenakan jakaet hitam dan celana panjang loreng itu mengancam dua karyawan yang berada di kasir untuk menyerahkan uang kepadanya.

Takut dengan ancaman perampok bersenjata api laras panjang itu, kedua karyawan mengambil seluruh uang dari kasir dikumpulkan dalam satu kantongan plastik. Di sela-sela itu, pelaku berusaha mengecek ke arah belakang, guna memastikan agar tidak terjadi perlawanan dari dua karyawan Indomaret yang sedang berada di bagian belakang toko minimarket tersebut.

Dengan tenangnya, perampok yang telah mengambil uang senilai Rp150 juta keluar dari minimarket langsung kabur. Tidak diketahui secara persis, pelaku kabur seorang diri atau bersama temannya.

Peristiwa perampokan itu langsung dilaporkan karyawan minimarket itu ke Polsek Medan Labuhan yang hanya berjarak sekitar 500 meter. Mendapat laporan, petugas langsung datang melakukan cek TKP. “Malam itu seperti tidak ada peristiwa, karena tak ada kekerasan. Warga hebohnya setelah polisi datang, jadi kami tidak tahu pelaku itu naik apa dan apakah berboncengan dengan temannya,” kata warga sekitar.

Polisi yang telah melakukan cek TKP, langsung memeriksa rekaman CCTV serta memeriksa 4 karyawan Indomaret yang sedang bekerja. Hingga kini, polisi masih melakukan pengecekan di lapangan guna menyelidiki pelaku tersebut.

Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Hendris Tampubolon dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan di lapangan, untuk memastikan jumlah pelaku masih mereka selidiki.  “Pelaku untuk dugaan sementara masih satu orang, yang jelas kita masih dalami kasus ini, apakah ada keterlibatan orang dalam. Anggota dilapangan sedang melakukan pengejaran,” kata Hendris. (fac/adz)

Kompol Fahrizal Menembak Setelah Ada Bisikan

Kompol Fahrizal dikawal petugas.
Kompol Fahrizal dikawal petugas.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjadi personel Kepolisian merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Tekanan pekerjaan, membuat banyak di antara mereka yang kemudian rentan mengalami gangguan psikologis. Karenanya, diperlukan pemeriksaan psikologis yang mendalam bagi mereka.

“Trauma yang dialami selama tugas dan masalah pekerjaan lain membuat banyak yang kemudian mengalami gangguan stres paska trauma atau post-traumatic stress disorder, depresi dan mungkin mengalami gangguan skizofrenia,” kata Direktur Minauli Consulting, Irna Minauli kepada Sumut Pos, Minggu (8/4), menyikapi penembakan oleh Kompol Fahrizal terhadap adik iparnya sendiri di Jalan Tirtosari, Kelurahan Bantan, Medan Tembung, Rabu (4/4) malam lalu.

Dijelaskan Irna, Skizofrenia ditandai dengan ada halusinasi dan delusional. Halusinasi adalah gangguan dimana penderita seolah mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak ada stimulusnya. Paling banyak adalah gangguan visual atau penglihatan dan auditory atau pendengaran. Sementara gangguan delusional ditandai dengan adanya pikiran-pikiran yang salah yang diyakini sebagai kebenaran.

“Bentuk dari gangguan delusional ini bisa berupa grandiose atau waham kebesaran, persecution atau waham dikejar-kejar dan paranoia,” tambahnya.

Meski begitu, disebut Irna, menentukan hal itu harus dilakukan pemeriksaan psikologis yang mendalam serta dilihat anamnesa dari penderita. Umumnya setiap gangguan jiwa sudah memiliki akar dari masa lalu. Ditegaskan Irna, jarang sekali atau hampir tidak pernah kejadian secara tiba-tiba. “Skizofrenia tidak terjadi secara spontan. Ada faktor predisposisi atau faktor pendahulu dan ada faktor trigger atau pemicu. Faktor predisposisi berupa gabungan antara faktor internal yakni kepribadian dan faktor eksternal yakni lingkungan, ” lanjut Irna.

Disinggung soal kronologis kejadian yang menyebutkan senjata awalnya diarahkan ke Ibu tersangka baru ke korban, diakuinya agak kompleks dalam menentukan hal itu. Disebutnya, bisa saja korban merupakan pemicu meski mungkin saja sumber utama stres stressor adalah ibunya. “Tapi ini semua masih berupa dugaan. Perlu penelusuran lebih mendalam. Terkadang mereka melampiaskan kemarahannya pada orang yang salah yang tidak berdaya, ” tandasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting menyebutkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, penembakan yang dilakukan mantan Kasat Reskrim Polresta Medan itu, setelah ia mendapatkan bisikan ketelinga sebelah kanannya. “Tersangka melakukan penembakan setelah ada bisikan. Bisikan itu kepadanya mengatakan, ini jahat tembak saja,” ungkap Rina, Sabtu (7/4).

Karenanya sambung Rina, untuk mengetahui kondisi kejiwaan Fahrizal, maka Poldasu juga telah melakukan  pemeriksaan atau tes kejiwaan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) terhadap Kompol Fahrizal di ruangan Reskrimum Polda oleh dokter ahli jiwa. Dan akan dilanjutkan tes pemeriksaan kejiwaan lanjutan terhadap Kompol Fahrizal dan keluarga  oleh dokter ahli jiwa dari Pusdokkes Mabes Polri. “Sedangkan rencana tindak lanjut, akan melakukan uji balistik terhadap senjata yang digunakan,” jelasnya. Selain itu, Rina juga menyebutkan, jika kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Masing-masing saksi terdiri dari 6 orang tetangga dan 4 orang dari pihak keluarga.

Dapil DPRD Medan Berubah

Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin.
Ketua KPU Medan, Herdensi Adnin.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menetapkan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Sumut untuk Pemilu 2019. Berdasar Surat Keputusan No 265/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang dapil dan alokasi kursi ini, Pileg 2019 Kota Medan tampaknya paling signifikan berubah. Perubahan itu tampak pada pembagian Dapil saat Pileg 2014 lalu. Sedangkan untuk alokasi kursi tetap 50 kursi.

Sesuai SK KPU RI terbaru itu, untuk Kota Medan Dapil I meliputi empat kecamatan yakni; Medan Barat, Baru, Helvetia, dan Petisah dengan alokasi 8 kursi. Dapil II meliputi 4 kecamatan yakni Medan Belawan, Deli, Labuhan dan Marelan dengan 12 kursi. Dapil III memiliki alokasi 8 kursi yang meliputi 3 kecamatan yakni Medan Perjuangan, Tembung dan Timur.

Selanjutnya Dapil IV meliputi empat kecamatan yakni; Medan Amplas, Area, Denai dan Kota dengan alokasi 10 kursi. Dapil V mendapat alokasi 12 kursi, terdiri dari 6 kecamatan yakni; Medan Johor, Maimun, Polonia, Selayang, Sunggal, dan Medan Tuntungan.

Ketua KPU Medan Herdensi Adnin mengaku belum mendapatkan secara resmi surat dari KPU Sumut tentang pembagian Dapil untuk Pemilu 2019 mendatang. Meski begitu, diakuinya sempat ada dua opsi usulan dari KPU Medan tentang penataan Dapil ini. “Untuk Dapil I ada pengurangan 1 kursi dan dialihkan ke Dapil V. Ini terjadi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di Dapil V,” katanya, Sabtu (7/4).

Dia mengaku tidak mengetahui adanya perubahan Dapil signifikan khusus dapil dan pembagian jumlah kursi di Pemilu 2019. “Berdasarkan Pemilu 2014, Dapil I itu Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, dan Medan Denai, begitu juga dapil V itu wilayah Medan Utara. Karena belum terima surat resmi, jadi belum tahu. Kalau itu suratnya, berarti dapil untuk Medan berubah total,” ungkapnya.

Perpres Bikin TKA Makin Sulit Diawasi

Petugas menunjukkan Visa palsu pada rilis hasil operasi pengawasan keimigrasian, di Kantor Imigrasi kelas 1, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat mengamankan 4 WNA berinisial GS, SS, MS dan BJS diduga melakukan kegiatan pemalsuan telex visa Republik Indonesia, pemalsuan stiker Visa Negara Asing , dan formulir bisa asing beserta persyaratan yang di duga dipalsukan. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS
Petugas menunjukkan Visa palsu pada rilis hasil operasi pengawasan keimigrasian, di Kantor Imigrasi kelas 1, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Imigrasi kelas 1 Jakarta Pusat mengamankan 4 WNA berinisial GS, SS, MS dan BJS diduga melakukan kegiatan pemalsuan telex visa Republik Indonesia, pemalsuan stiker Visa Negara Asing , dan formulir bisa asing beserta persyaratan yang di duga dipalsukan. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penerbitan Perpres 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menuai penolakan. Regulasi anyar itu berpotensi memancing eksodus TKA masuk ke Indonesia. Selain itu, kebijakan mempermudah masuknya TKA di kelas jabatan elite perusahaan asing membuat pengawasannya semakin sulit.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, di dalam pasal 10 ayat 1 Perpres tersebut dinyatakan pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk duduk di direksi atau anggota dewan komisaris. Saleh mengatakan, aturan itu memang bakal membuat TKA semangat untuk datang dan bekerja di Indonesia. ’’Tetapi apakah mereka betul-betul sesuai dengan kriteria Perpres, tunggu dulu. Bergantung dari kinerja pengawasan tenaga kerja,’’ katanya, kemarin (8/4).

Namun sayangnya Saleh mengatakan, pengawasan tenaga kerja di Indonesia masih lemah. Apalagi jika yang diawasi adalah perusahaan asing. ’’Apa pengawas tenaga kerja kita mau atau bisa periksa petinggi perusahaan asing? Jangankan untuk diperiksa, pendamping mereka dari tenaga kerja lokal saja kelihatannya sulit,’’ jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa keberadaan TKA itu berkaitan dengan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Dalam investasi itu dibutuhkan modal, skill, dan lahan. ”Jadi hukumnya ialah satu tenaga asing bisa membuka setidak-setidaknya 100 lapangan pekerja. Kalau tidak ada tenaga asing itu tidak ada lapangan kerja,” kata JK di Jakarta Jumat (6/4).

Dia mencontohkan, di perusahaan Toyota dulu setidaknya jumlah TKA mencapai 40 orang. Kini hanya tinggal tiga orang saja. Nah, orang asing tersebut sebagai bentuk alih teknologi untuk mendidik tenaga kerja Indonesia. Saat ini malah semua direksinya semua orang Indonesia. ”Jadi bukan menyaingi tenaga kerja di Indonesia. Justru membantu tenaga kerja di Indonesia untuk skill sehingga industri bisa maju,” ungkap dia.

Mempekerjakan TKA untuk posisi strategis itu bukan hanya dilakukan di Indoenesia. JK menyontohkan Thailand yang juga menggunakan strategi mempekerjakan TKA untuk bekerja di negara tersebut. Imbasnya pun bagus untuk perekonomian negara itu. ”Di Thailand 10 kali lipat jumlah tenaga asingnya daripada kita. Sehingga industrinya, ekspornya lebih banyak dari kita,” ungkap dia.

Masyarakat Rindukan Jenderal Pimpin Sumut

Cagubsu Edy Rahmayadi bersama istri menyanyikan sebuah lagu saat bersilaturahim dengan masyarakat di Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Minggu (8/4).
Cagubsu Edy Rahmayadi bersama istri menyanyikan sebuah lagu saat bersilaturahim dengan masyarakat di Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Minggu (8/4).

SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara beberapa kali dipimpin oleh seorang gubernur dengan latar belakang militer. Sebut saja Mayjen TNI Marah Halim Harahap, Letjen Kaharuddin Nasution, Mayjen TNI EWP Tambunan, Letjen TNI Raja Inal Siregar, dan terakhir Mayjen TNI Tengku Rizal Nurdin. Di bawah kepemimpinan mereka, Sumatera Utara sempat meraih kejayaan.

Keikut sertaan Letjen TNI Edy Rahmayadi sebagai Calon Gubernur Sumut yang berpasangan dengan Musa Rajeksahah sebagai calon wakil Gubernur Sumut, memberi asa bagi masyarakat. Kehadiran Edy diharapkan dapat mengobati kerinduan akan kejayaan Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan seorang jenderal.

“Kita lihat sejarah, Sumut maju di tangan gubernur yang berlatarbelakang militer. Sumut aman tentram, perekonomian baik, olahraga kita hebat. Inilah yang kita rindukan sosok pemimpin,” kata tokoh masyarakat M Yahman, saat temu ramah dan silaturahmi dengan masyarakat di Desa  Martebing (Kampung Jati), Dolok Masihol, Serdang Bedagai, Minggu (8/4).

Itu makanya, Yahman mendoakan agar Edy Rahmayadi terpilih menjadi Gubernur Sumut. “Semoga Pak Edy bisa mengembalikan kejayaan Sumut dan semakin bermertabat. Kami siap mendoakan dan mendukung Pak Edy,” katanya.

Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Kota Medan Tergenang Banjir

Banjir di Jalan Asrama, Medan.
Banjir di Jalan Asrama, Medan.

SUMUTPOS.CO – Lebih dari tiga jam Kota Medan diguyur hujan deras disertai angin kencang, Minggu (8/4) sore. Akibatnya, sejumlah ruas jalan tergenang air hingga betis orang dewasa. Pantauan Sumut Pos, ruas jalan yang tergenang itu seperti terjadi di Jalan Abdullah Lubis, seputaran Jalan Ayahanda, Jalan Sei Batanghari, Jalan Asrama, dan Jalan Gatot Subroto persisnya di simpang Tomang Elok, Jalan Dr Mansyur, Jalan STM serta sejumlah ruas lainnya. Bahkan dari informasi yang dihimpun, karena kondisi jalan tergenang air, banyak kendaraan bermotor baik roda dua dan empat mengalami mogok.

“Tadi pas saya melintas di Jalan Abdullah Lubis, tinggi air sampai betis orang dewasa. Mobil saya terpaksa melaju pelan karena tingginya air,” ungkap Sari, warga Medan kepada Sumut Pos, kemarin.

Meski masih dalam kondisi gerimis, dia mengatakan genangan air di jalan belum ikut surut. “Kebetulan saat saya ingin jalan pulang, kan masih gerimis. Cuma saya lihat jalan masih banjir dan banyak kreta (sepeda motor, Red) nyorong karena mogok. Kondisi yang sama seperti di Jalan Sei Batanghari,” katanya.

Warga Medan lainnya, Ira, mengaku melewati genangan air saat melintas di Jalan STM Medan sore kemarin. Genangan air disebutnya lumayan tinggi sehingga laju kenderaan tidak bisa dengan kecepatan konstan.”Jalan STM itu selalu langganan banjir. Padahal belum lama drainasenya diperbaiki, tapi kalau hujan deras tetap saja tergenang,” katanya.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Medan, Khairul Syahan sendiri belum bisa dihubungi. Nomor seluler miliknya dialihkan.

Menanggapi kejadian ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong mengaku kecewa dengan kinerja Dinas PU Bina Marga Medan. Pasalnya, hampir semua drainase ruas jalan yang mengalami banjir baru diperbaiki.

“Banjir tersebut disebabkan oleh drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, dari semua jalan yang banjir, sebagian besar drainasenya baru diperbaiki. Makanya kita juga heran kenapa bisa banjir,” ujar Parlaungan kepada Sumut Pos, tadi malam.

Politisi dari Pertai Demokrat ini menilai, drainase tersebut tidak berfungsi dengan baik, karena dibangun asal-asalan. “Ini memang masih menjadi persoalan di Kota Medan. Semua drainase dibangun tanpa perencanaan yang matang. Semua asal jadi dan kejar target, jadi hasilnya ya begitulah. Asal hujan sebentar, langsung banjir,” sebutnya.

Parlaungan pun meminta agar Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin mengevaluasi kinerja Dinas PU Bina Marga. Pasalnya, Kadis PU Bina Marga Khairul Syahnan sudah cukup lama menjabat, sehingga seharusnya sudah paham untuk mengatasi persoalan ini.”Kadisnya sudah cukup lama menjabat, jadi seharusnya sudah paham dengan persoalan ini. Kita berharap Pak Wali mengevaluasi kinerjanya,” pungkasnya. (prn/ila)

 

Tak Kepanasan, Tak Kehujanan Lagi…

Foto: M IDRIS/Sumut Pos Pedagang gedung baru Pasar Marelan sedang berjualan, kemarin.
Foto: M IDRIS/Sumut Pos
Pedagang gedung baru Pasar Marelan sedang berjualan, kemarin.

SUMUTPOS.CO – Pembangunan gedung baru Pasar Marelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui PD Pasar, ternyata tak hanya menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan termasuk para pedagang. Sebab, sebagian besar pedagang yang kini telah dipindahkan ke dalam pasar tersebut sangat mendukung dengan dibangunnya gedung baru itu.

Salah seorang pedagang, Ros mengaku sangat senang dipindahkan berjualan ke gedung baru. Karena, sebelumnya puluhan tahun berjualan di pinggir jalan dengan lapak seadanya atau kurang layak.

“Jelas sangat senanglah dibangun tempat berjualan yang sekarang ini (gedung baru), soalnya lebih aman, nyaman dan luas. Kalau dulu sewaktu berjualan di pinggir jalan, tempatnya sempit dan harus berpanas-panasan,” kata Ros yang sehari-hari berjualan bumbu siap saji ketika diwawancarai, kemarin.

Diakui Ros, berjualan di lapak yang baru memang omset yang didapat agak berkurang dari sebelumnya karena pelanggan pasti masih bingung. Misalnya, yang biasa sehari bisa dapat Rp100 ribu maka berkurang menjadi Rp70 ribu. Akan tetapi, hal ini masih wajar dan bertahap diyakini pendapatan akan kembali normal lagi.

“Saya berharap pembangunan gedung baru pasar ini cepat selesai, sehingga pedagang yang masih berjualan di halaman parkir bisa dipindahkan ke dalam semua. Soalnya, kalau masih ada yang bertahan berjualan di luar, pasti pembeli memilih ke sana karena lebih dekat ketimbang di dalam,” harap pedagang yang sudah 25 tahun berjualan ini.

Pedagang lainnya, Sri Susanti menyampaikan hal senada. Dikatakan pedagang ayam potong ini, tak hanya lebih luas, aman dan nyaman, tempat berjualan di gedung baru Pasar Marelan tidak jorok. Kondisi kebersihannya dijaga, terlebih saat turun hujan tak perlu khawatir harus basah-basahan lagi.

“Kalau dulu (sewaktu berjualan di pinggir jalan), tahu sendirilah kondisinya gimana pasti jorok dan becek. Apalagi pas turun hujan, pasti airnya tergenang dan harus mengamankan barang dagangan karena takut basah. Tapi sekarang enggak perlu repot lagi kalau hujan turun,” ujar Sri yang baru tiga tahun berjualan.

Hari Ini, 146.825 Siswa Ikuti UN

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Para peserta ujian mengerjakan soal pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 4 Medan, Senin (10/4). Berdasarkan data Kemdikbud, jumlah pelajar SMA seluruh Indonesia yang mengikuti UNBK sebanyak 873.043 orang dari 5.900 sekolah selama 10-13 April 2017.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Para peserta ujian mengerjakan soal pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 4 Medan, tahun lalu.

SUMUTPOS.CO – Ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Sumatera Utara (Sumut), hari ini Senin (9/4) serentak digelar. Jumlah peserta UNBK dan UNKP sebanyak 146.825 siswa. Sedangkan berdasarkan peraturan UNBK, Gubernur dan pejabat mana pun tidak boleh masuk ke kelas untuk meninjau.

“Jumlah siswa SMA sederajat UNBK 135.917 siswa. Untuk jumlah siswa SMA sederajat UNKP 10.908 siswa. Dengan total siswa mengikuti UNBK dan UNKP seluruhnya, berjumlah 146.825 siswa,” ungkap Ketua panitia Ujian Nasional (UN) Prov Sumut, August Sinaga saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (8/4) siang.

August Sinaga juga menjelaskan, sekolah SMA sederajat mengikuti UNBK dan UNKP tahun 2018 di Sumut berjumlah 1.511 sekolah. Sedangkan pelaksanaan UNBK dan UNKP sudah siap digelar dimulai 9 hingga 12 April 2018.

“Dengan perincian, jumlah sekolah SMA sederajat mengikuti UNBK sebanyak 1.305 sekolah dan sekolah melaksanakan UNKP berjumlah 206 sekolah. Total keseluruhan UNBK dan UNKP sebanyak 1.511 sekolah,” kata August.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumut Arsyad Lubis mengatakan, ada peningkatan sekolah mengikuti UNBK setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 awal pelaksanaan UNBK, keikutsertaan sekolah terus naik dan sekolah sudah melaksanakan UNBK pada tahun 2018 ini.

“UNBK SMA peningkatannya sangat tinggi setiap tahunnya. Pertama tahun 2016, lalu baru 96 sekolah mengikuti UNBK di Sumatera Utara. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.502 sekolah. Tahun ini, sudah hampir seluruhnya mengikuti UNBK,” ucap Irsyad Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin siang.

Namun, sayangnya Irsyad Lubis tidak memiliki datang persis yang dipegangnya untuk data sekolah yang jelas mengikuti UNBK SMA. Namun, ia mengatakan sudah mencapai 96 persen sekolah tingkat SMA di Sumut mengikuti pelaksanaan UNBK.

“Untuk jumlah siswanya yang mengikuti UNBK SMA tahun ini. Boleh lah, disebutkan sama seperti jumlah siswa tahun lalu kira-kiranya itu,” kata Arsyad Lubis.

Arsyad mengakui, untuk kendala pelaksanaan UNBK, ada pada fasilitas seperti komputer, jaringan listrik dan jaringan internet yang belum memadai untuk saat ini. Namun hal itu, terdapat pada sekolah diderah terpencil di Sumut ini.

“Untuk komputernya, kebanyakan swada masyarakat, orangtua siswa dengan penggunaan (komputer) berganti-gantian. Untuk pengadaan APBD untuk pengadaan (komputer sekolah) untuk di Kota Medan. Untuk tahun ini, kita perluas untuk sekolah-sekolah belum memiliki komputer,” jelasnya.

Sedangkan untuk peserta sendiri, bagi siswa SMA mengikuti UNBK dalam pantauannya tidak memiliki kendala. Karena, sudah mempersiapkan diri secara pribadi dan persiapan bersama dilakukan guru dan pihak sekolah juga.”Untuk siswa atusias mengikuti UNBK dan tidak ada kendala,” pungkasnya.

1...6,4526,4536,454...15,923Page 6,453 of 15,923