29 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 646

Menlu Retno Walk Out saat Israel Pidato di PBB

DEBAT TERBUKA: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dukungan Indonesia untuk Palestina saat debat terbuka Dewan Kemanan PBB, di New York, Rabu (24/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan aksi walk out saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk Amerika Serikat dan PBB, Gilad Erdan menyampaikan pendapatnya dalam Open Debate Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis Israel-Palestina, Rabu (24/1) waktu setempat. Menlu meninggalkan ruangan bersama sejumlah diplomat dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.

Pada kesempatan yang sama, Retno mengatakan, Indonesia menolak keras pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Dia menilai, pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. “Akankah Dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujarnya mempertanyakan sikap DK PBB.

Menurut Retno, ini adalah open debate DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam 3 bulan terakhir. Indonesia pun selalu hadir sebagai salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina. “Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida,” ungkapnya usai mengikuti debat.

Retno juga mempertanyakan mengenai resolusi PBB yang dibuat khusus untuk Palestina yang telah diadopsi dan dilaksanakan. Mengingat, banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. “Kemana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?,” ungkapnya.

Di sisi lain, Retno mendesak, adanya penyediaan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca-konflik, dan proses Solusi Dua Negara. Termasuk, upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. “Palestina juga harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel,” jelasnya.

Penghentian pasokan senjata ke Israel juga diminta dihentikan. Pasalnya, setiap senjata yang dikirim ke Israel dinilai dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lalu Muhamad Iqbal mengamini adanya aksi keluar ruangan oleh Menlu dan sejumlah diplomat. “Menlu Retno dan ketua delegasi sejumlah negara lainnya keluar ruangan saat watap (wakil tetap, red) Israel menyampaikan pernyataannya. Sebaliknya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara OKI juga tidak berada di ruangan saat watap Israel menyampaikan pernyataan,” ungkapnya. (mia/jpg)

Hindari Konflik Kepentingan Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Tetap Netral

Nawawi Pomolango.

SUMUTPOS.CO – KPK mengingatkan penyelenggara negara tetap netral menjelang masa Pemilu seperti sekarang ini. Munculnya conflict of intetest berbahaya dalam demokrasi. Dan perilaku semacam itu, menjadi wujud nyata perilaku korupsi.

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan, conflict of interest bukan lagi sekadar embrio korupsi. Melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri.

Dia mencontohkan soal kondisi yang terjadi saat ini. Di mana sejumlah Penyelenggara Negara tampak melakukann

‘aktivitas’nya di giat Pemilu. Masalah inilah, yang diakui Nawawi menjadi salah satu hambatan pemberantasan korupsi yang diangkat KPK pada Paku Integritas Capres dan Cawapres pekan lalu.

Untuk mengatasi itu, perlu adanya pengaturan pengelolaan konflik kepentingan dimasukkan dalam perundangan. ”Atau paling tidak bisa disempurnakan dalam UU yang ada,” terangnya.

Misalnya, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengaturan ini penting, lantaran banyak negara maju menempatkan instremen konflik kepentingan ini dalam aturan yang ketat.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwarta juga mengikritik mengenai adanya konflik kepentingan yang merebak menjelang Pemilu. Salah satunya penempelan poster salah satu paslon di karung beras yang dibagikan kepada masyarakat. Memang, dari segi materiel, kondisi itu tak merugikan.

“Namun jelas itu wujud dari konflik kepentingan itu sendiri,” paparnya. Alex menyebut, jika mau fair, tempel saja foto ketiga paslon tersebut di karung beras. Sekalian sebagai wujud sosialisasi ke masyarakat. Jika hanya satu, jelas ini bagian dari konflik kepentingan.

Alex mengingatkan penyelenggara negara agar tetap netral menjelang pemilu. Soal bansos beras semisal. Batuan itu jelas murni menggunakan duit ABPN. Yang sudah seharusnya tidak dipolitisasi. “Terkait korupsi atau tidak. Itu perlu ditindaklanjuti. Yang jelas ini uang negara,” katanya. (elo/jpg)

Pemprov Sumut Dorong ASN Tingkatkan Kemampuan

Sekda Sumut, Arief S Trinugroho.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan teknologi yang kian canggih harus diimbangi dengan peningkatan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaku pelayanan publik, juga diharapkan terus berbenah dan meningkatkan kemampuan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Ruang Rapat 1, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Kamis (25/1/2024).

“Teknologi informasi sudah masuk dan akan mempengaruhi kehidupan. Mau atau tidak, ngerti atau tidak, kita tetap harus pakai,” kata Arief S Trinugroho.

Arief menyampaikan, perkembangan zaman tidak bisa dihindari. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh peserta Bimtek yang berasal dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, untuk berbenah dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

“Kepada para peserta yang hadir, fokus dengan apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Setelah itu, hasil dari Bimtek bisa dibawa ke daerah masing-masing dan dilaporkan kepada Tim Penyusun Perjanjian Kinerja yang ada di kabupaten/kota,” ujar Arief, yang didampingi Asisten Administrasi Umum Lies Handayani Siregar dan Kepala Biro Organisasi Desni Maharani Saragih.

Dalam hal ini, lanjut Arief, Pemprov Sumut berkomitmen terus mendorong dan memotivasi untuk melakukan perbaikan atas kinerja ASN. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Bimtek saat ini. Tujuannya, untuk meningkatkan kinerja para ASN yang hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita harus iri terhadap daerah-daerah lain yang terus melaju. Untuk itu, saya mengajak kita semua, jangan lagi hanya mengejar ketertinggalan, tapi harus melompat untuk lebih baik ke depannya,” katanya.

Arief bersama inspektorat juga akan berkeliling mengunjungi kabupaten/kota. Hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan kinerja ASN yang mumpuni, dimana tercatat ada 270.000 ASN di Provinsi Sumut, termasuk kabupaten/kota. Sementara khusus di Pemprov Sumut tercatat 27.000 ASN.

Bukan hanya itu, katanya, Pemprov Sumut juga akan belajar dari Provinsi Lampung, yang dinilai baik dalam hal sistem kinerja, Provinsi Jawa Barat dalam hal sistem merit berbasis digital, dan Provinsi Jawa Timur soal tunjangan tambahan penghasilan (TPP). “Kita bisa integrasikan itu semua untuk kepentingan Pemprov Sumut,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli SmartID Ahmad Miftahul Khoiri yang hadir sebagai pembicara menyampaikan, perjanjian kinerja adalah wujud dari sebuah proses manajemen kinerja. Perjanjian kinerja inilah yang berusaha mengubah pola pikir agar si pekerja mempunyai tanggung jawab moril.

“Perjanjian kinerja bukan hanya formalitas yang ditandatangani. Perjanjian kinerja mempunyai target, apa sudah tercapai. Untuk menjadi good governance maka ada sejumlah hal yang harus dilakukan, yakni apa yang dikerjakan jelas, ukuran yang dikerjakan juga jelas, dan keselarasan,” pungkasnya.(gus/ram)

Masih Fokus ke Pilpres dan Pileg, PDIP Berpotensi Usung Kader di Cagubsu 2024

Anggota PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan Sumatera Utara mengaku siap menghadapi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan menjadi salah satu agenda Pilkada serentak 2024 mendatang.

Namun saat ini, PDIP Sumut mengaku belum mau terlalu jauh membahas masalah Pilgubsu tersebut, sebab pihaknya masih berfokus dalam memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sudah di depan mata.

“Sampai saat ini semua kekuatan PDIP Sumut sedang berkonsentrasi menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, sehingga belum ada pembahasan terhadap Pilkada serentak. PDIP Sumut tentu siap dalam menghadapi Pilgubsu tahun ini, tapi tentu saat ini kita berfokus ke Pilpres dan Pileg yang akan dilaksanakan 14 Februari ini,” ucap Anggota PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan kepada Sumut Pos, Kamis (25/1/2024).

Sutrisno yang juga menjabat sebagai Humas Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo – Mahfud MD Sumut, itu mengatakan semua kader dan simpatisan PDI Perjuangan Sumut saat ini sedang berjuang keras untuk mengamankan dan memenangkan Ganjar – Mahfud di Pilpres kali ini.

“Kita sangat yakin Ganjar – Mahfud akan menang di Sumut. PDIP punya suara yang sangat bagus di Sumut, kita yakin hal itu akan menjadi salah satu penentu kemenangan Ganjar – Mahfud di Sumut,” ujarnya.

Oleh sebab itu, sambung Sutrisno, PDIP Sumut saat ini juga bukan hanya berfokus untuk memenangkan Ganjar-Mahfud, tapi juga tengah berjuang untuk mempertahankan perolehan kursi terbanyak di lembaga legislatif, khususnya di DPRD Sumut. Selain itu, perolehan kursi di DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga tak luput dari konsentrasi pihaknya saat ini.

“PDIP berkomitmen untuk kembali menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di Sumut. Dengan begitu, kita akan bisa ‘berbicara’ banyak saat Pilgubsu nanti,” katanya.

Namun Besar Potensi Usung Kader PDIP Sendiri

Akan tetapi, lanjut Sutrisno, dari pengalaman selama ini, PDIP selalu berusaha untuk mengusung kadernya sendiri dalam gelaran Pilkada. Dengan begitu, besar potensi PDI Perjuangan akan kembali mengusung kadernya sebagai calon kepala daerah, terkhusus di Sumut yang selama ini memiliki tren perolehan suara yang sangat baik.

“PDIP biasa mengusung, mendukung, dan memperjuangkan kadernya, seperti halnya dulu Joko Widodo,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan PDIP untuk menetapkan kriteria calon kepala daerah selalu sama setiap tahunnya, yakni kader yang memiliki rekam jejak yang jelas, memiliki keberpihakan kepada wong cilik, memahami ideologi PDIP, hingga tidak punya rekam jejak sebagai pengkhianat partai,” pungkasnya.
(map/ram)

Guru Honorer Langkat Demo di Kejatisu, Minta Plt Bupati Diperiksa Terkait Seleksi PPPK

UNJUK RASA: Puluhan guru honorer Kabupaten Langkat, saat berunjukrasa di Kantor Kejatisu, Kamis (25/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan guru honorer di Kabupaten Langkat, didampingi LBH Medan dan Kontras Sumut menggelar unjuk rasa di Kejatisu. Dalam aksinya, mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat serta meminta Plt Bupati Langkat diperiksa.

“Aksi yang dikuti puluhan guru tersebut menyampaikan adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi pada seleksi PPPK Langkat,” ujar Direktur LBH Medan, Irvan Sahputra, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, kata dia, para guru secara tegas meminta keadilan kepada Kapolda dan Kejati Sumut untuk mengusut tuntas dan memeriksa Plt Bupati, Kadis Pendidikan & BKD Langkat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal suap menyuap.

Sebelumnya, para guru secara resmi telah membuat laporan kecurangan tersebut ke Ombudsman RI, Komnas HAM dan BKN Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2024 di Jakarta. Seraya memberikan bukti-bukti terkait kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsinya.

“Oleh karena itu LBH Medan dan Kontras secara tegas meminta Polda Sumut dan Kejatisu untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengusut tuntas permasalahan a quo,” tegasnya.

Ia menerangkan atas adanya kecurangan, mal administrasi dan dugaan korupsi tersebut sesungguhnya telah merampas hak-hak 203 guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan dan belasan tahun. Serta menghancurkan harapan dan masa depan guru untuk lebih baik daripada sebelumnya.

“Harusnya para guru lulus, namun dinyatakan gagal karena adanya seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), padahal para guru mendapatkan nilai yang tinggi saat CAT,” kata Irvan.

Selain itu, bebernya, SKTT yang dipaksakan dan menyalahi aturan hukum tersebut telah menimbulkan banyaknya kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud yakni, tidak adanya tercantum dalam pengumuman Bupati Langkat nomor:810-2187/BKD/2023 tertangal 19 september 2023.

“Namun kemudian secara tiba-tiba ada dalam pengumuman penyesuaian oleh BKD sebagaiman surat nomor:2772/BKD/2023 tertanggal 15 Desember 2023. Parahnya pengumuman penyusaian tersebut bertentangan dengan hukum,” jelasnya.

Adapun SKTT tersebut tidak pernah disosialisasiakan, tidak diketahui teknisnya dan penilaianya, serta tidak diketahui kapan dilaksanakanya SKTT.

Parahnya, kata dia lagi, untuk lulus PPPK diduga adanya suap menyuap di dinas pendidikan kabupaten Langkat yang berkisar Rp40 hingga Rp80 juta, bahkan diduga ada pihak yang tidak pernah mengajar dan terdaftar sebagai honor di dinas PUPR bisa lulus menjadi guru. Hal ini jelas telah menggambarkan adanya kejangglan yang nyata dan terstruktur.

Atas hal, lanjut Irvan, 203 guru harus menelan pil pahit dan menangis ketika dinyatakan tidak lulus PPPK karena adanya kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi.

LBH Medan dan Kontras Sumut menduga Plt Bupati, Kepala Dinas Penidikan dan BKD Kab Langkat telah melanggar pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo Declaration Of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi/Duham) dan Internasional Convenant On Civil And Political Right (ICCPR), KepmenpanRB 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintahan Dugaan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada instansi daerah tahun anggaran 2023, Permenpan 14 Tahun 2023, Kepmendikbud 298 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksaanan PPPK UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“LBH Medan dan Kontras dalam hal ini mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) R. I, BKN dan Panselnas untuk segera mebatalkan hasil akhir PPPK kab.Langkat tahun 2023,sebagaimana pasal 38 ayat (1) PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 dan mengumumkan hasil kelulusan PPPK Langakat Berdasarkan CAT. Serta menindak tegas Plt Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan BKD Langkat,” pungkasnya. (man/ram)

Sepak Bola Sumut Masih Terpuruk

PRIHATIN: Petra Jaya Purba (kanan) dan Dodi Safnul (pake kaca mata) prihatin dengan sepak bola Sumut. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan sepak bola Sumatera Utara masih dalam periode terpuruk. Ini terlihat dari belum mampunya tim asal Sumatera Utara menembus kompetisi tertinggi di Indonesia, Liga 1.

“Jujur, sepak bola Sumatera Utara masih terpuruk. Buktinya belum ada tim asal Sumut yang mampu menembus Liga 1,” ujar Pengamat Sepak Bola, Petra Jaya Purba kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Petra Jaya menambahkan, sepak bola Sumut sebenarnya sempat memperlihatkan titik kebangkitan ketika Karo United dan PSDS Deliserdang promis ke Liga 2 pada tahun 2022 lalu. Saat itu muncul angin segar bagi pecinta sepak bola Sumut.

“Memang beberapa kali tim asal Sumut lebih dari satu mentas di Liga 2. Mulai dari Pro Duta, Kwarta, Bintang Jaya Asahan, dan terakhir PSDS serta Karo United. Namun kiprah mereka tidak berlangsung lama. Jangankan menembus Liga 1, bertahan di Liga 2 juga sulit,” paparnya.

Kondisi ini juga terjadi pada tahun ini. Sada Sumut yang sebelumnya bernama Karo United dipastikan degradasi ke Liga 3. Kemudian PSDS juga terancam turun kasta.

“Sedangkan PSMS yang sedang berjuang di babak 12 besar Liga 2, juga sangat berat bisa lolos ke Liga 1. Ini tentu mengecewakan bagi insan sepak bola Sumut,” tegasnya.

Ketua PSSK Karo tersebut mengungkapkan, kondisi sepak bola Sumut sekarang ini kontras dengan dulu. Kalau zaman dulu, Sumut dikenal sebagai lumbung pemain sepak bola di Indonesia. Tim asal Sumut seperti PSMS, Medan Jaya, dan PSDS merupakan langganan kompetisi kasta tertinggi di Indonesia.

Belum lagi tim sepak bola Sumut sering meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON). Terakhir kali sepak bola Sumut meraih prestasi adalah medali perak PON 2012 Riau.

“Dulu kita barometer sepak bola nasional, tapi sekarang sudah kalah dengan provinsi lain. Jangankan bersaing di tingkat nasional, untuk Pulau Sumatera saja sudah sulit,” tandasnya.

Petra Jaya mengakui mundurnya sepak bola Sumut ini disebabkan oleh pembinaan dan pengelolaan yang masih kurang. Untuk itu, dia berharap agar semua insan sepak bola di Sumut kembali bersatu. “Jangan ada lagi perpecahan. Kita harus bersatu untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Sumut,” pesannya.

Hal yang sama juga disampaikan pemerhati sepak bola lainnya, DR Dody Safnul SH Spn Mkn. Menurutnya terpuruknya prestasi sepak bola Sumatera Utara di pentas nasional harus menggugat tanggung jawab moral pengurus dan pengelola klub di liga 2 maupun PSSI Sumut.

“Ada beberapa faktor sehingga prestasi persepakbolaan Sumut kian terpuruk. Salah satunya karena para pengurusnya tidak menunjukan sikap profesional dalam mengelola manejemen, tapi lebih memikirkan kedudukannya,” ujarnya.

Mantan Exco Asprov PSSI Sumut ini meminta semua pihak untuk introspeksi diri. “Kita hanya berupaya mengetuk hati mereka supaya introspeksi dan membenahinya,” kata Dody Safnul. (dek)

3.619 Anggota KPPS Kota Tebingtinggi Dikukuhkan

KUKUHKAN: Anggota KPPS se Kota Tebingtinggi Dikukuhkan di setiap kelurahan masing-masing oleh PPS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, Emil Sofyan mengatakan, sebanyak 3.619 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se Kota Tebingtinggi di kukuhkan di setiap kelurahan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pelantikan dilaksanakan di Kantor Lurah masing-masing tempat KPPS bertugas. Pelantikan dilakukan secara nasional serentak seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan penanaman pohon.

Dijelaskannya, penerimaan KPPS ini dilakukan secara transparan. Seleksi terbuka ini hanya seleksi administrasi dan tidak dilakukan wawancara.

“Dalam proses rekrutmen beberapa waktu yang lalu terdapat calon pelamar yang tercatut namanya dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), maka aturan KPU menjelaskan bahwa yang tercatut cukup membuat surat penyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik yang ditujukan kepada partai politik yang mencatut nama yang bersangkutan,” jelasnya, Kamis (25/1/12024).

3.619 orang KPPS yang dilantik akan mengikuti bimtek terpadu yang diselenggarakan sejak tanggal 26 sampai dengan taggal 30 Januari 2024 di setiap kecamatan. Adapun jadwal bimtek sudah disusun oleh sub bagian SDM.

“Pesan tertulis KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, bahwa kesiapan untuk pelaksanaan pelantikan KPPS yaitu melakukan kegiatan penanaman pohon dan bimbingan teknis,” paparnya.

Pesan tertulis tersebut adalah pelantikan dan Bimtek KPPS, tercatat di Indonesia jumlah TPS sebanyak 820.161, jumlah KPPS yang dilantik sebanyak 5.741.127 orang, jumlah titik pelantikan: sebanyak 71.000 tempat dan jumlah titik Bimtek KPPS sebanyak 39.143 lokasi.

Emil Sofyan berharap pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kota Tebingtinggi dapat berjalan lancar dan aman. Kepada petugas KPPS yang baru dikukuhkan di setiap PPS Kelurahan masing-masing dapat menjaga pelaksanaan pemilu dengan jujur dan adil.

“Diharapkan kepada petugas KPPS di Kota Tebingtinggi yang sudah dikukuhkan untuk tetap menjaga kesehatan. Laksanakan tugas dengan baik dan harus mengikuti bimbingan teknis agar nantinya saat pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari, tidak ada kendala di lapangan,” jelas Emil. (ian/ram)

Pemkab Langkat dan Bank Mandiri Teken Kerja Sama

BERSAMA: Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin bersama Vice Presiden PT Bank Mandiri melakukan penandatanganan bersama.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Bank Mandiri melakukan penandatanganan kesepakatan bersama di ruang kerja bupati, Kamis (25/1/2024). Kerjasama dan kesepakatan antara keduanya di bidang penyelenggaraan pelayanan jasa perbankan yang meliputi jasa layanan, produk hingga optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kerja sama ini sebagai komitmen dan landasan bagi para pihak untuk saling bersinergi berdasarkan program. Juga kegiatan yang saling mendukung dan menguntungkan serta memperkuat kerja sama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Tujuannya, untuk mewujudkan kerja sama dan membangun hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan jasa perbankan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sekaligus optimalisasi layanan jasa perbankan.

Penandatangan dilakukan langsung Plt Bupati Langkat, H Syah Afandin dengan Vice Presiden PT Bank Mandiri Balai Kota Medan, Ronaldo Rotua. Plt Bupati Langkat yang akrab disapa Ondim menyambut baik kesepakatan bersama tersebut.

“Kami sangat bergembira hati dengan MoU ini, banyak hal positif yang bisa kita ambil. Saya mempersilahkan untuk Bank Mandiri lebih luas lagi kerjasama dengan setiap dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga hasilnya lebih maksimal,” ucapnya.

“Saya berharap ini pembuka kerja sama kita, ke depan lebih banyak lagi kerjasama yang kita buat untuk masyarakat Langkat lebih baik lagi, terutama dalam usaha meningkatkan UMKM maupun usaha lainnya di Kabupaten Langkat,” sambungnya.

Sementara Vice Presiden PT Bank Mandiri Balai Kota Medan, Ronaldo Rotua menjelaskan, pengguna perbankan mencapai 13 juta pengusaha di Sumut. Karenanya, Bank Mandiri ingin lebih meningkatkan pelayanan publik melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Dirinya berharap kedepannya melalui kerja sama ini lebih meningkatkan penggunaan jasa perbankan tersebut khususnya di Kabupaten Langkat.

“Banyak hal yang bisa kerjasamakan terkait fitur dan program yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintahan. Harapan saya dengan kerja sama ini saya berharap lebih banyak lagi yang menggunakan Bank Mandiri, baik untuk pribadi maupun dalam kebutuhan pemerintahan lewat program- program yang kami buat,” tukasnya. (ted/ram)

Ancam Wartawan, Imran Surbakti Divonis 6 Bulan Penjara

PUTUSAN: Majelis hakim membacakan putusan terhadap Imran Surbakti, terdakwa pengancaman wartawan secara virtual, Kamis (25/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Imran Surbakti (51) terdakwa pengancam pembunuhan wartawan divonis hakim 6 bulan penjara. Putusan dibacakan hakim ketua Arfan Yani, dalam sidang virtual di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (25/1/2024).

Dalam amar putusannya, terdakwa diyakini melanggar Pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Imran Surbakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan, denda Rp10 juta subsider 2 bulan penjara,” tegasnya.

Menurut hakim, hal memberatkan, terdakwa membuat korban merasa ketakutan dan tidak tenang, dan selalu merasa was-was. “Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya,” kata hakim.

Usai membacakan amar putusannya, majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding apabila tidak menerima putusan tersebut.

Putusan hakim diketahui lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya terdakwa dituntut selama 9 bulan dan denda Rp10 juta subsider 3 bulan penjara.

Diketahui, kasus ancaman pembunuhan ini bermula saat jurnalis berinisial FS memberitakan dugaan gudang gas oplosan yang disinyalir dikelola oleh Imran Surbakti.

Setelah diberitakan, Imran Surbakti mengirimkan pesan ancaman pembunuhan ke FS. Karena merasa terancam, FS kemudian melapor ke Polrestabes Medan. Sat Reskrim Polrestabes Medan langsung menerima dan memproses laporan FS.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan memenjarakan Imran Surbakti, Ketua Ranting Pemuda Pancasila yang dinilai dapat menghalangi kemerdekaan pers. (man/ram)

Pertamina Sumbagut Kampanyekan Keselamatan Kerja di SPBU Singapore Station

SAPA: Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, saat menyapa pelanggan di SPBU Singapore Station, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tahun 2024, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menggelar edukasi keselamatan kerja bagi pekerja, mitra kerja dan masyarakat umum di SPBU Singapore Station, di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Kamis (25/1/2024).

Edukasi keselamatan kerja ini, dihadiri langsung oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar, bersama jajarannya. Terlihat, Freddy menyapa pelanggan setia Pertamina saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Singapore Station itu.

Freddy juga tampak, memberikan voucher BBM gratis kepada pelanggan Pertamina, yang setia menggunakan BBM berkualitas. Kegiatan ini, untuk memastikan budaya Health, Safety, Security & Environment (HSSE) kepada seluruh pihak.

“Hari ini, kita dalam rangka pembukaan bulan K3, dalam rangka keselamatan kerja. Kita ketahui, bahwa Pertamina ini, adalah bisnis yang mengelola produk-produk bahan bakar, yang berbahaya,” ucap Freddy kepada wartawan, disela-sela acara tersebut.

Freddy menjelaskan pada bulan K3 ini, pihaknya bolak-balik mengedukasi pelanggan, pekerja, hingga mitra kerja, supaya patuh dan taat kepada keselamatan kerja.

“Kita juga mengaplikasikan safety riding. Bukan saja, mengedukasi tapi kita mempraktekkan kendaraan yang baik,” tutur Freddy.

Freddy mengungkapkan dengan menyapa pelanggan setia Pertamina, memberikan pemahaman saat pengisian BBM, seperti kondisi mesin kendaraan mati, tidak boleh mainkan handphone dalam satu meter, kemudian tidak boleh merokok. Hal itu, menjadi faktor utama untuk keselamatan bagi pelanggan dan mitra kerja Pertamina.

“Ini untuk pelanggan kita di SPBU. Dari hal-hal itu, kita bisa memastikan keselamatan kerja itu,” ucap Freddy.

Freddy mengatakan sepanjang tahun 2023, lalu. Tidak ada kasus kecelakaan kerja di wilayah kerja Pertamina Regional Sumbagut. Sehingga dengan kegiatan edukasi K3 ini. Ia berharap tidak ada terjadi insiden membahayakan bagi masyarakat, pekerja dan mitra kerja.

“Alhamdulillah, kalau bicara zero insiden. Untuk tahun 2023, nihil. Seluruh Sumut ada 15 lokasi, ada kantor regional, ada beberapa kantor cabang, ada Terminal BBM, nihil kecelakaan kerja. Ini pertahanan terus, kita tidak henti-hentinya, menyampaikan masyarakat, mitra kerja, pekerja dan kita, patuh dengan keselamatan,” tandas Freddy.(gus/ram)

1...645646647...15,603Page 646 of 15,603

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor