28 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 66

Soal Anggaran Jalan Meteorologi, Komisi IV DPRD Medan Marahi Kadis PKPCKTR 

RDP: Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.
RDP: Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan meluapkan kemarahan besar kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan Jhon Ester Lase, saat RDP digelar di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (5/1/2026).

Sorotan keras datang dari Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia menilai Dinas PKPCKTR tidak memiliki kepekaan dalam menentukan prioritas anggaran, lantaran masih mengalokasikan sekitar Rp3 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi, yang berbatasan langsung dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

Menurut Paul, Jalan Meteorologi lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses menuju Perumahan Citraland, yang notabene berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga dinilai tidak berpihak pada kepentingan warga Kota Medan.

“Ngapain dianggarkan lagi dana untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi itu? Itu kan lebih demi kepentingan perumahan tertentu. Mereka saja tidak peduli dengan warga Medan,” tegas Paul dengan nada kesal di hadapan Jhon Ester Lase.

Kemarahan Paul semakin memuncak setelah menyinggung kondisi drainase di sepanjang Jalan Meteorologi yang justru menyempit pascapelebaran jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap masalah banjir di Kota Medan. “Drainasenya dipersempit. Akibatnya banjir di Medan. Ini yang sangat kami sesalkan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya difokuskan untuk perbaikan drainase dan penanganan banjir, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Kota Medan.

“Masih banyak kebutuhan yang jauh lebih prioritas. Jangan hanya mengutamakan kepentingan masyarakat tertentu, apalagi yang berada di luar Kota Medan,” ujarnya.

RDP yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak itu turut dihadiri anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Iskandar Muda, Edwin Sugesti, dan Jusup Ginting.

Selain persoalan anggaran, kritik tajam juga disampaikan Lailatul Badri, yang menyoroti belum tuntasnya masalah salah pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas PKPCKTR.

“Ada pemilik tanah yang sampai sekarang belum menerima ganti rugi, tapi yang menerima justru orang lain. Ini bagaimana penyelesaiannya?” tegas Laila.

Ia pun mendesak agar Dinas PKPCKTR segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Jhon Ester Lase menjelaskan bahwa penganggaran pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak Tahun 2022. Untuk anggaran tahun 2026, pihaknya hanya melanjutkan penyelesaian beberapa persil lahan yang belum tuntas. “Untuk tahun 2026 ini, kami hanya menuntaskan yang belum selesai,” jelasnya singkat.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan anggota Komisi IV, yang menilai Dinas PKPCKTR perlu lebih cermat dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat Kota Medan. (map/ila)

Apresiasi Penurunan Tarif Air MBR, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Minta Tirtanadi Jaga Kualitas Layanan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Prof Dr Usman Jakfar, mengapresiasi langkah Perumda Tirtanadi dan Pemerintah Provinsi Sumut yang menurunkan tarif air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan penyesuaian tarif air yang akan berlaku mulai Februari 2026.

Menurut Prof Usman, kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih yang layak dan terjangkau. “Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan penurunan tarif bagi MBR patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan,” ujar Prof Usman Jakfar, Senin (5/1/2026).

Namun demikian, Fraksi PKS DPRD Sumut menegaskan, kebijakan tersebut harus dikawal secara ketat agar implementasinya benar-benar adil dan tepat sasaran.

Perlu Data MBR yang Akurat

Prof Usman menyoroti pentingnya validitas data MBR agar subsidi tarif tidak salah sasaran. “Kami mengingatkan agar penetapan pelanggan MBR menggunakan data yang valid dan mutakhir. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menikmati penurunan tarif, sementara yang mampu ikut menerima subsidi,” tegasnya.

Transparansi dan Kualitas Layanan

Selain itu, DPRD juga meminta Perumda Tirtanadi transparan dalam perhitungan tarif serta memastikan bahwa penurunan tarif tidak berdampak pada kualitas pelayanan.
“Tarif boleh disesuaikan, tetapi kualitas layanan tidak boleh turun. Kontinuitas aliran air, tekanan, dan kualitas air harus tetap menjadi prioritas,” kata Prof. Usman.

Jaga Kesehatan Keuangan BUMD

Fraksi PKS juga menyoroti aspek kesehatan keuangan Perumda Tirtanadi. Menurut Prof Usman, kebijakan sosial harus diimbangi dengan tata kelola yang efisien agar tidak berujung pada beban APBD di kemudian hari.

“Jangan sampai penyesuaian tarif ini justru menimbulkan persoalan baru, seperti ketergantungan pada penyertaan modal daerah. Efisiensi internal dan perbaikan manajemen harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

DPRD akan Lakukan Evaluasi

DPRD Sumut, lanjut Prof Usman, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala setelah tarif baru diberlakukan. “Kami di DPRD, khususnya Fraksi PKS, akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adz)

GDAN Berdiri, Tambah Amunisi Perangi Peredaran Narkoba di Kalteng

Oleh: Sun Rise Sinulingga dan Risma Ria
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin)

Peredaran narkoba saat ini menjadi ancaman serius bagi anak bangsa. Bukan hanya anak muda yang kecanduan barang haram tersebut tapi sudah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau pekerjaan seseorang.

Pelajar, mahasiswa, ASN, buruh, TNI/Polri dan lainnya sudah banyak yang kecanduan narkoba. Kalau hal ini berlangsung terus maka menjadi ancaman serius masa depan bangsa ini. Tidak hanya menghancurkan perekonomian masyarakat, kesehatan fisik dan mental tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan mengancam keutuhan bangsa ini.

Polda Kalimantan Tengah pada tahun 2025 melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) alias dipecat 10 orang anggotanya karena terlibat kasus narkoba. Betapa pilunya mendengar informasi ini, katika aparat penegak hukum yang diharapkan memberantas narkoba justru ikut penyalahgunaan narkoba.

Belum lagi ASN yang diharapkan menjadi pelayan masyarakat ikut terjerumus menjadi pemakai narkoba bahkan menjadi pengedar narkoba. Hal ini tentu membuat suram pemberantasan narkoba di negara ini.

Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Oktober 2025 di Betang Hapakat Palangka Raya tokoh Dayak mendeklarasikan organisasi Gerakan Dayak Anti Narkoba. Sadagori Henoch Binti dipercaya untuk menjadi ketua organisasi ini.

Berdirinya GDAN di Kalteng menambah amunisi baru untuk memerangi peredaran narkoba di Bumi Pancasila. Ririen Binti panggilan akrab Sadagori Henoch Binti bersama sekretaris Ari Yunus Hendrawan dan beberapa tokoh dan pemuda Dayak bergerak cepat untuk ikut menyelamatkan masyarakat Kalteng dari kecanduan barang haram tersebut.

GDAN menggandeng lembaga adat lainnya melakukan audensi dengan pihak penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian bahkan beberapa kali melakukan aksi (demo) di Pengadilan Negeri Palangka Raya agar bandar atau pengedar narkoba dihukum seberatberatnya bahkan diminta untuk keluar dari Kalteng.

Aktivis GDAN dengan lembaga adat lainnya juga turun langsung ke Kampung Ponton yang dikenal wilayah rawan peredaran narkoba. Di kampung narkoba tersebut selain ditemukan bong alat khusus menghisap sabu juga ada rumah khusus untuk menghisap sabu. Di Ponton juga GDAN melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

Dengan caranya sendiri, GDAN juga menemukan praktik penjualan narkoba secara terbuka di Jalan Seth Aji Palangka Raya pada 2 Desember 2025. “Selama 45 menit saja, kurang lebih 100 orang mendatangi loket penjualan barang haram. Ada yang berseragam sekolah dan ada yang membawa anak kecil,” beber Ririn Binti pada 4 Desember 2025.

Gerakan GDAN tentunya disambut positif masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi, Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya bahkan Ketua DAD Kalteng yang juga Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

GDAN juga telah menyelesaikan usulan pedoman peralihan adat Dayak khusus untuk kejahatan narkotika. Dimana sanksi adat Dayak terberat terhadap pengendali, bandar dan pengedar narkoba yang diusulkan GDAN yaitu pengusiran dari tanah Dayak.

Ririen Binti yang juga merupakan mantan pemakai narkoba bersama aktivis GDAN lainnya saat ini sedang berjuang untuk perangi narkoba di Kalteng dan mengusulkan pendirian pos terpadu di Kampung Ponton.

Pendirian pos terpadu didukung Gubernur Kalimantan Tengah dan Wali Kota Palangka Raya. Pada tanggal 3 Desember 2025 kata Ririen Binti, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, untuk kebaikan bersama Pemprov Kalteng sangat mendukung didirikannya pos terpadu di Kampung Ponton. Pemprov Kalteng secara gotong royong siap membantu anggaran.

Salute buat perjuangan GDAN ikut ambil bagian perangi narkoba di Kalteng. GDAN dengan menggandeng BNN atau lembaga lainnya yang punya anggaran untuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan narkoba seperti seminar ke sekolah-sekolah, kampus dan masyarakat.

Dampak Negatif Narkoba

1.Bagi Kesehatan: Narkoba merusak organ vital seperti otak, jantung dan paru-paru. Efek jangka panjangnya bisa berupa kerusakan otak permanen, penyakit menular dan kematian.

2.Bagi Psikiologis: Pengguna narkoba sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi dan perubahan prilaku.

3.Bagi Sosial: Narkoba merusak hubungan sosial, keluarga dan lingkungan sekitar. Pengguna cenderung mengisolasi diri dan terlibat dalam tindakan kriminal.

4.Bagi Ekonomi: Kecanduan narkoba menyebabkan pengeluaran yang besar. Seringkali membuat pengguna dan keluarganya hidup dalam kesulitan ekonomi.

Faktor Penyebab Penggunaan Narkoba:

1.Peer pressure: Tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkoba.

2.Keluarga: Masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga atau kurangnya prhatian orang tua dapat mendorong anak untuk mencari pelarian ke narkoba.

3.Lingkungan: Lingkungan sekitar yang permisif terhadap narkoba dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan.

4.Kurangnya informasi: Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba membuat remaja rentan terjebak.

Upaya Pencegahan dan Penanganan

1.Pendidikan: Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini di sekolah dan keluarga.

2.Pencegahan: Meningkatkan pengawasan orang tua, menyediakan kegiatan positif bagi remaja dan menciptakan lingkungan yang sehat.

3.Penanganan: Rehabilitasi bagi pengguna narkoba, penegakan hukum tang tegas terhadap pengedar dan dukungan sosial bagi keluarga korban.

4.Keterlibatan masyarakat: Membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam pencegahan.

Narkoba adalah musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama. Salute dan panjang umur perjuangan GDAN.

DPRD Minta Pemko Medan Segera Terbitkan Perwal KTR

Anggota DPRD Medan Edi Saputra.
Anggota DPRD Medan Edi Saputra.

MEDAN – Guna memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan untuk segera membuat peraturan turunan berupa Peraturan Walikota (Perwal) agar pelaksanaan Perda KTR dapat berjalan dengan baik dan terimplementasi dengan sebenar-benarnya.

“Perwal tentang Perwal KTR harus segera diterbitkan. Sebab dengan adanya Perwal, Perda KTR akan berjalan dengan lancar,” ucap anggota DPRD Medan Edi Saputra, Minggu (4/1/2026).

Dikatakan politisi PAN itu, DPRD Kota Medan sebagai lembaga yang membuat Perda juga harus menjadi instansi terdepan dalam memberikan contoh yang baik dalam penerapan dan penegakan Perda. “Kawasan perkantoran DPRD Kota Medan harus benar-benar dapat menjadi kantor percontohan dalam penegakkan KTR sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Menurut Edi, sejatinya pelaksanaan dan penerapan Perda KTR bertujuan untuk mempersempit area bagi perokok. Sehingga, generasi saat ini dan akan datang dapat terlindungi dari bahaya asap rokok. Diharapkan, semakin sempitnya area bagi perokok juga dapat menekan angka perokok bagi generasi di masa depan.

“Untuk mendukung terwujudnya KTR sesuai yang di atur dalam Perda, pemberlakuan KTR harus dimulai walau secara bertahap. Hal ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat. Khususnya kebiasaan untuk menjalani hidup tanpa merokok,” katanya.

Selanjutnya, kata Edi Saputra, Pemko Medan kedepan harus membuat tanda-tanda khusus yang dapat mengingatkan siapapun untuk tidak merokok di tempat yang telah ditentukan.
Tanda-tanda khusus tersebut bukan hanya untuk mengingatkan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat, terutama para pemilik atau pengelola tempat usaha agar para perokok tidak merokok di lokasi terlarang.

“Dengan diberlakukannya Perda kepada pemerintah dan juga perkantoran, mal-mal dan pusat perbelanjaan, maka seluruh tempat itu diwajibkan mempersiapkan fasilitas yang memadai bagi ruangan bagi yang merokok,” tegasnya.

Ia juga meminta agar penegakan disiplin, sanksi, denda dan lainnya yang terdapat didalam peraturan juga harus benar-benar diberlakukan. “Sehingga aturan ini akan memiliki marwah dan kekuataan dalam pelaksanaannya. Komitmen yang kuat harus ada dalam pelaksanaan dan penegakkan peraturan ini,” pungkasnya. (map/ila)

Laznas AQL Peduli Salurkan Bantuan Sandang ke Empat Dusun Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

ACEH TAMIANG, SUMUTPOS.CO— Laznas AQL Peduli menyalurkan bantuan sandang ke empat dusun terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, pada Jumat (2/12/2026). Bantuan sandang tersebut meliputi mukena, pakaian, celana, serta kebutuhan sandang lainnya untuk warga terdampak.

Tim Lapangan Laznas AQL Peduli, Eko mengatakan, penyaluran bantuan sandang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan didistribusikan ke empat dusun yang berbeda. “Hari ini kami menyalurkan kebutuhan sandang di wilayah terdampak sekitar Aceh Tamiang. Kebutuhan sandang ini di antaranya ada mukena, celana, dan baju. Bantuan ini kami sebarkan ke empat dusun,” ujarnya.

Eko menjelaskan, penyaluran bantuan sandang menjadi penting mengingat pascabanjir besar banyak warga yang kehilangan pakaian dan hanya memiliki pakaian yang melekat di badan. Oleh karena itu, bantuan sandang dinilai sama pentingnya dengan bantuan kebutuhan pangan.

Empat dusun penerima bantuan sandang tersebut meliputi Kampung Seumentoh, Kecamatan Karang Baru; Kampung Raja dan Kampung Lubuk Batil, Kecamatan Bendahara; serta Kampung Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed.

Sementara itu, salah seorang warga penerima bantuan, Samsi mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan melalui bantuan pakaian dan mukena tersebut.
“Alhamdulillah kami merasa diperhatikan dengan adanya bantuan pakaian ini, karena ada yang ingin melaksanakan salat tetapi tidak memiliki pakaian bersih atau mukena,” kata Samsi. (rel/adz)

Koordinasi dengan Bupati Aceh Timur, LAZNAS AQL Peduli Luncurkan Program Pemulihan Pascabencana Berbasis Masjid

ACEH TIMUR, SUMUTPOS CO- Bencana alam yang melanda Aceh Timur dan sekitarnya mengundang Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) AQL Peduli untuk bergerak demi pemulihan pascabencana berbasis masjid. Guna memulai gerakan pemulihan Pascabencana berbasis masjid yang dilakukan LAZNAS AQL Peduli adalah berkoordinasi langsung dengan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si.

Pada pertemuan yang dilaksanakan pada Jumat (2/1/2026), Tim LAZNAS AQL Peduli dihadiri KH Bachtiar Nasir, selaku Pembina LAZNAS AQL Peduli dan Samade selaku Direktur LAZNAS AQL Peduli.

Pada pertemuan tersebut, Bachtiar Nasir menyampaikan, secara kondisional banyak infrastruktur masyarakat yang rusak, baik rumah, jalan, jembatan, fasilitas umum seperti rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, sarana dan prasana pendidikan baik negeri maupun swasta.

Dari pendataan yang sudah didapatkan oleh tim, Bachtiar menegaskan, LAZNAS AQL Peduli akan bergerak melaksanakan pemulihan yang difokuskan pada ‘Pulihkan Aceh dari Masjid’. Maksud dari program ini adalah pendekatan pemulihan masyarakat dengan menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, distribusi bantuan, pendidikan dan penguatan ekonomi umat.

Lebih lanjut di hadapan Bupati Aceh Timur, Bachtiar Nasir menegaskan, LAZNAS AQL Peduli ini memiliki komitmen mengawal Aceh Timur melalui, Pemulihan berbasis masjid, penguatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta koordinasi erat dengan pemerintah daerah, BNPB, serta tokoh lokal. “Aceh bukan hanya dipulihkan infrastrukturnya, tetapi juga iman, ilmu, dan kemandirian ekonominya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyampaikan, bencana alam banjir di wilayah kami ini terjadi pada 26 November 2025, banjir ini akibat hujan deras yang melanda selama sepekan. Dampak banjir ini terparah dirasakan di Aceh Timur, sementara wilayah lain yang terdampak meliputi Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh Tamiang, dengan karakter dampak dan penanganan yang berbeda-beda.

Dia menceritakan, sejak hari pertama, sebagai seorang bupati, yang berada di Aceh Timur melihat langsung kondisi lapangan dan memimpin penanganan bencana. Pada hari pertama, hampir seluruh Aceh Timur dilaporkan tenggelam. Evakuasi dilakukan menggunakan speedboat, termasuk penyelamatan lima warga Desa Seumali yang terjebak di atap rumah, di antaranya anak-anak.

“Kondisi diperparah oleh listrik dan jaringan internet yang terputus total, sehingga masyarakat bertahan hidup selama tiga hari dengan makanan seadanya. Sebagian warga tidak makan sama sekali karena ketakutan dan keterbatasan logistik,” kenangnya.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memperkirakan masa pemulihan membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) tahun dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp7,1 triliun, dan tercatat 57 korban meninggal dunia dan sejumlah desa harus direlokasi. “Saat ini program hunian sementara dan hunian tetap dari pemerintah masih terkendala persoalan lahan,” ucapnya.

Bupati Aceh Timur juga menyatakan, kebutuhan yang sangat mendesak untuk para korban bencana diantaranya adalah logistik pangan hingga Ramadhan, perlengkapan dapur, perlengkapan sekolah, tenda untuk sekolah dan puskesmas darurat, serta pembangunan mushalla yang hilang.

“Rumah warga yang rusak akan menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara peran lembaga kemanusiaan diharapkan dapat memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat dan layanan sosial berbasis komunitas,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia berharap kepada LAZNAS AQL Peduli untuk tidak sungkan dalam berkoordinasi dalam menjalankan misi kemanusiaannya membantu pemulihan pascabencana, tentunya Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sangat berterima kasih atas bantuan dan kontribusinya dalam menghadirkan Program Pemulihan dari Masjid. “Semoga program ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, apalagi ini dipimpin langsung oleh KH Bachtiar Nasir, yang sangat kami hormati dan sungguh sangat membuat kami bersemangat dalam menuntaskan pembangunan pascabencana,” pungkasnya. (adz)

Dukung Pemulihan Pascabencana, Telkomsel Operasikan Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang, Aceh Tamiang

Kuala Simpang, SUMUTPOS.CO – Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan layanan terbaik pascabencana, Telkomsel menghadirkan Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Posko layanan ini berlokasi di STO Kuala Simpang dan dihadirkan secara khusus untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat di masa pemulihan layaknya GraPARI.

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, menyampaikan bahwa kehadiran posko layanan ini merupakan bentuk kepedulian Telkomsel terhadap pelanggan di wilayah terdampak bencana. “Pascabencana, pelanggan membutuhkan akses layanan yang cepat dan mudah. Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang kami hadirkan agar masyarakat tetap dapat memperoleh layanan Telkomsel secara langsung, termasuk penggantian kartu dan akses komunikasi yang dibutuhkan,” ujar Agung.

Melalui posko layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pelanggan layaknya di GraPARI, mulai dari penggantian kartu, aktivasi kartu gratis dan layanan pelanggan lainnya. Selain itu, Telkomsel juga menyediakan akses internet gratis di posko ini agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan keluarga, memperoleh informasi penting, serta mendukung aktivitas sehari-hari di tengah masa pemulihan.

Untuk memberikan kemudahan akses layanan, Posko Layanan Siaga Telkomsel di Kuala Simpang ini beroperasi dengan jam layanan sebagai berikut:

  • Senin–Jumat: pukul 09.00–16.00 WIB
  • Sabtu–Minggu: pukul 09.00–12.00 WIB

Agung menambahkan bahwa posko ini menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk tetap dekat dengan pelanggan di masa sulit. “Kami berharap kehadiran posko layanan ini dapat membantu meringankan kebutuhan komunikasi masyarakat dan menjadi solusi sementara hingga kondisi benar-benar pulih,” tambahnya.

Telkomsel akan terus memantau kebutuhan pelanggan di wilayah terdampak dan menghadirkan berbagai inisiatif layanan yang relevan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati.(rel)

Telkomsel Perkuat Konektivitas Huntara Aceh Tamiang melalui Kolaborasi Telkom Group dan Danantara

Aceh Tamiang, 2 Januari 2026 – Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Telkomsel bersama Telkom Group dan Danantara Indonesia memperkuat dukungan konektivitas di kawasan Hunian Sementara (Huntara). Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung dan dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari selama masa transisi pascabencana.

Melalui sinergi Telkom Group dan Danantara, Telkomsel menghadirkan dukungan infrastruktur dan layanan komunikasi yang terintegrasi. Telkom Group juga menghadirkan akses internet/WiFi gratis yang menjangkau seluruh area Huntara, sehingga warga dapat berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi penting, serta mendukung kebutuhan pendidikan dan aktivitas digital di tengah proses pemulihan.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menegaskan bahwa Telkomsel menempatkan Coverage, Capacity, dan Experience pelanggan sebagai prioritas utama. “Kolaborasi Telkom Group bersama Danantara memungkinkan kami memastikan konektivitas di kawasan Huntara tetap terjaga. Fokus kami adalah menghadirkan cakupan yang merata, kapasitas yang memadai, dan pengalaman layanan terbaik bagi masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan,” ujar Nugroho.

Dukungan Konektivitas dan Infrastruktur

Untuk memastikan layanan jaringan tetap andal di kawasan Huntara Aceh Tamiang, Telkomsel melakukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas jaringan melalui dukungan sebagai berikut:

  • 2 site jaringan aktif yang meng-cover kawasan Huntara
  • 1 unit Combat (Compact Mobile BTS) untuk memperkuat kualitas sinyal
  • Peningkatan kapasitas jaringan guna menjaga stabilitas layanan
  • Perangkat Orbit sebagai backup jaringan di Posko Telkom Group yang berada di kawasan Huntara Aceh Tamiang

Saat ini, jaringan Telkomsel di Aceh Tamiang telah pulih 100% dengan didukung oleh 88 site aktif. Dari total site tersebut, lebih dari 50% operasional site masih menggunakan genset yang terus diaktifkan akibat terbatasnya sistem catu daya di sejumlah lokasi pascabencana.

Posko Layanan Komunikasi

Selain penguatan jaringan, Telkomsel juga membuka Posko Layanan Komunikasi di kawasan Huntara Aceh Tamiang. Melalui posko ini, masyarakat dapat memperoleh:

  • Kartu internet gratis dengan kuota 3GB
  • Voucher internet gratis sebesar 7GB
  • Layanan pelanggan, termasuk penggantian kartu dan aktivasi layanan

Posko Layanan Komunikasi ini beroperasi setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB selama masa pemulihan. Masyarakat juga dapat mengakses layanan digital melalui aplikasi MyTelkomsel atau menghubungi Call Center 188.

Komitmen Berkelanjutan

Telkomsel bersama Telkom Group dan Danantara akan terus melanjutkan dukungan pemulihan pascabencana dengan memperluas penguatan fasilitas serta menghadirkan konektivitas yang andal di berbagai kawasan Hunian Sementara lainnya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendampingi masyarakat pascabencana, menghadirkan pemulihan yang inklusif, serta menjalankan operasional berkelanjutan berlandaskan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.telkomsel.com atau ikuti media sosial resmi @telkomsel. (rel)

DPRD Medan Apresiasi Penutupan De Tonga Bar

Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi.
Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi.

MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Polrestabes Medan yang telah menutup De Tonga Bar di Jalan Sei Belutu, Kecamatan Medan Selayang.

Menurut Zulham, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dan terukur dalam menegakkan aturan perizinan usaha sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan.

“Saya mengapresiasi keberanian Pemko Medan dan Polrestabes Medan. Penutupan ini bukan tanpa alasan, karena didasarkan pada temuan administrasi yang jelas serta adanya dugaan aktivitas yang berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda,” ucap Zulham, Jumat (2/1/2026).

Zulham yang juga dikenal sebagai tokoh pendidikan di Medan Utara ini menegaskan bahwa tempat usaha yang tidak memiliki legalitas lengkap dan disinyalir berkaitan dengan praktik melanggar hukum, termasuk narkoba, berpotensi memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Narkoba adalah musuh bersama. Jika ada usaha yang tidak patuh aturan dan berpotensi menjadi ruang subur peredaran narkoba, maka negara tidak boleh ragu hadir untuk menertibkan,” ujarnya.

Ia menilai, penegakan aturan perizinan usaha harus berjalan seiring dengan upaya menjaga moral dan masa depan generasi muda. Zulham menyebut, lingkungan yang sehat dan taat hukum merupakan bagian penting dari pendidikan karakter masyarakat.

“Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan sosial. Karena itu, langkah penertiban ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif,” katanya.

Zulham juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Medan agar mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku dan tidak mencoba menjalankan usaha yang melanggar hukum.

“Silakan berusaha dan membuka lapangan kerja, tapi patuhi aturan. Jangan sekali-kali terlibat atau memberi ruang bagi aktivitas ilegal, apalagi narkoba,” tuturnya.

Ia berharap, langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar lebih taat aturan, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan Kota Medan yang aman, sehat, dan ramah bagi generasi masa depan. (map/ila)

Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik untuk Semua Rumah dan Fasum

RAPAT-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh jajaran menteri, kepala daerah, dan Direksi BUMN di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Aceh Tamiang pada Kamis (1/1).
RAPAT-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh jajaran menteri, kepala daerah, dan Direksi BUMN di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Aceh Tamiang pada Kamis (1/1).

ACEH– PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut.

Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

“Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik. Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

“PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya.

Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana,” pungkas Darmawan. (ila)

1...656667...15,669Page 66 of 15,669

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor