31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 66

Meski Menunggak Iuran BPJS, Warga Medan Tetap Bisa Berobat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi warga Kota Medan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan bukan lagi menjadi penghalang untuk mengakses layanan kesehatan. Dengan program Universal Health Coverage (UHC), warga Medan tidak perlu lagi takut untuk berobat meski menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) I Tahun 2026 mengenai Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong di Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, Sabtu (17/1/2026).

Dalam sosialisasi itu, Nieke Friska Nainggolan, warga Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, menanyakan terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu. “Masyarakat menunggak iuran karena dia tidak mampu membayar. Jadi maksud kami sebagai masyarakat, kalau bisa iuran yang tertunggak itu tidak dibayar lagi alias gratis,” katanya.

Menyikapi ini, dr Nina Arista mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan menjelaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini. Karenanya, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tetap harus membayar tunggakan tersebut.

Namun begitu, sebut dr Nina, masyarakat Kota Medan tetap bisa berobat meski menunggak iuran BPJS Kesehatan. “Dengan UHC bapak ibu masih tetap dilayani di Puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi hak bapak ibu sebagai warga Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap dilayani. Jadi tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, iuran yang menunggak tetap harus dibayar, bisa dengan mencicil, karena tercatat sebagai utang bapak ibu di BPJS Kesehatan,” bebernya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong menjelaskan, skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan saat ini masih digodok oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI

Menurut Dodi, persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang sudah lama menjadi simpul masalah. Karena itu, dia berharap kebijakan yang diambil nantinya menjadi solusi yang tidak sekadar tambal sulam. Salah satunya melalui kebijakan pemutihan bagi peserta yang benar-benar memenuhi syarat. “Ada kriteria-kriteria tertentu yang memungkinkan masyarakat mendapatkan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Kriteria itu, kata Dodi, tidak bersifat tunggal. Pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi peserta secara menyeluruh. Salah satu indikator yang digunakan adalah kelompok kesejahteraan atau quintile, yang menggambarkan posisi ekonomi keluarga.

Di luar itu, kondisi keluarga peserta juga menjadi variabel penting, termasuk status kepesertaan, kondisi anggota keluarga, hingga faktor-faktor lain yang relevan secara administratif maupun sosial.

Tak berhenti di soal pemutihan, Dodi juga menaruh perhatian serius pada kualitas layanan BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan BPJS terus dilakukan, terutama untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal di lapangan. “Peningkatan kualitas layanan itu penting, termasuk memperkuat peran promotif dan preventif agar biaya BPJS bisa ditekan,” tegasnya.

Sosialisasi itu dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Kasipem Kelurahan Sitirejo I Medan Kota Utami Indrayani, dan ratusan masyarakat dari Medan Kota, Medan Amplas, Medan Denai, dan Medan Area. (adz)

Gelar Isra Mikraj di Batu Sumbang, AQL Laznas Peduli Serahkan 7 Ekor Sapi untuk Meugang Puasa ke Bupati Aceh Timur

ACEH TIMUR, SumutPos.co– Peringati Isra Mikraj di Aceh Timur, AQL Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Peduli menyerahkan tujuh ekor sapi kepada Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky. Penyerahan tujuh ekor sapi ini guna persiapan acara peringatan pelaksanaan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan meugang puasa bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Tujuh ekor sapi yang baru diserahkan secara simbolis, terdiri dari lima ekor untuk menyambut hari meugang puasa dan dua ekor untuk peringatan Isra Mikraj di desa pedalaman Aceh Timur. “Program bantuan tujuh ekor sapi ini didistribusikan melalui bupati sebanyak lima ekor, dan dua ekor lagi akan dipotong untuk acara Isra Mikraj oleh warga Gampong (Desa) Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur,” kata Ketua Pembina AQL Laznas Peduli Ustadz Bachtiar Nasir atau yang akrab disapa UBN usai serah terima bantuan tujuh ekor sapi jantan, Jumat 16 Januari 2026.

“Malam ini diselenggarakan peringatan Isra Mikraj di Batu Sumbang. AQL Laznas Peduli bekerja sama dengan warga setempat memasak nasi dan daging sapi untuk makan bersama seluruh warga Gampong Batu Sumbang,” imbuh UBN.

UBN menjelaskan, tim AQL Laznas Peduli juga sudah merealisasikan anggaran untuk pembangunan empat unit meunasah darurat pascabanjir di Aceh Timur, hingga kini masih menunggu lokasi yang disiapkan untuk dibangun. Kemudian, AQL Laznas Peduli sudah menyumbang Musaf (Al Quran) sebanyak 2.800 eksemplar.

“Kami mengajak warga Aceh Timur untuk menulis dan menebalkan Al Quran sampai khatam. Al Quran ini bukan Al Quran biasa, satu jus satu buku dan ini adalah Al Quran khusus yang sangat istimewa dari fungsi untuk menghafalkan dan harga. Kami meyakini, penulisan wahyu Allah SWT tersebut juga berfungsi sebagai program healing dan terbuka keberkahan dari langit. AQL Laznas Peduli akan menyiapkan 500 eksemplar Al Quran khusus tulis tebal dengan anggaran Rp250 juta untuk ditulis tebal. Banyak yang terbukti sembuh dari penyakit penyakit batin,” ucap UBN.

Lebih lanjut, UBN juga menyampaikan rencana akan melaksanakan pengadaan boat kayu serta mobil ambulance. Selain itu, mobil untuk transportasi siswa di sekolah-sekolah yang terisolir seperti wilayah Pantai Bidari dan Simpang Jernih.

“Untuk boat sudah siap anggarannya sebanyak lima unit. Kami sudah bertemu dengan ahli pembuat boat dan proses pembuatannya memakan waktu selama satu bulan di Desa Batu Sumbang,” tuturnya.

Mengenai sekolah darurat yang disampaikan Bupati Aceh Timur memerlukan seragam, sepatu dan alat tulis, UBN menyatakan, saat ini AQL Laznas Peduli sedang mempersiapkan program school kits (paket perlengkapan sekolah), dan AQL Laznas Peduli segera membuka posko di wilayah Peureulak agar konsentrasi bantuan lebih efektif. “Pak bupati akan menugaskan timnya untuk membantu realisasi pembukaan posko tersebut,” katanya.

Saat disinggung mengapa, AQL Laznas Peduli memilih Aceh Timur, UBN menceritakan, tim AQL Laznas Peduli datang ke Gampong Batu Sumbang perbatasan Aceh Tamiang-Aceh Timur. Saat melihat kondisinya, ternyata desa tersebut jaraknya lebih jauh dari Kota Medan, maka di sana kurang mendapatkan perhatian atau bantuan dari pemerintah maupun relawan.

Meskipun, Aceh Tamiang kondisi kerusakannya sangat berat, tapi Aceh Timur ini juga tidak kalah beratnya. Sebagaiman diketahui Bersama, bantuan sosial sudah sangat banyak mengalir ke Aceh Tamiang, dan AQL Laznas Peduli melihat distribusi bantuan ke Aceh Timur masih sangat kurang.

“Atas dasar itulah, AQL Laznas Peduli menentukan salah satu fokusnya adalah Aceh Timur. Selain itu penerimanya sangat mendesak dan lebih membutuhkan, kami juga senang dengan pemerintah daerahnya sangat antusias,” tegasnya UBN.

Lebih lanjut, UBN memproyeksikan timnya akan membantu masyarakat Aceh Timur sampai Idulfitri bahkan Idul Qurban 2026 atau sekitar enam bulan ke depan. “Jika memang Allah SWT kehendaki, ada yang harus kami kerjakan di sini, para donator, para muhsinin (orang-orang baik), mari sama-sama sesegera mungkin dari kondisi darurat ke pemulihan bencana ini, saham paling bagus buat kita, yang ingin beramal saleh. Bersama AQL Laznas Peduli di program tepat guna, semoga sampai ke tangan para mustahik yang tepat, sehingga jangankan donasi yang bersifat kemanusiaan, zakat anda pun sebetulnya layak untuk kita tempatkan di sini termasuk zakat pada bulan Ramadhan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky akan mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), relawan dan lembaga bantuan untuk menyalurkan bantuan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan masyarakat. Bupati berharap, setiap lembaga yang masuk untuk bekoordinasi dengan pemda, harus diberikan kemudahan proses distribusi, termasuk juga keamanan di lapangan.

“Kami mencatat lokasi-lokasi mana yang sudah dapat bantuan dan lokasi mana yang belum. Silahkan berkoordinasi kepada pemerintah daerah melalui posko induk di kabupaten, yang mau serahkan langsung silakan, tapi seminimalnya sudah melaporkan untuk dicatat di daerah ini ada tim yang masuk. Misalnya ada bantuan yang sama kita arahkan lagi di situ,” jelas Bupati Aceh Timur yang juga mantan jurnalis tersebut. (adz)

RDPU BAP DPD RI dengan Kemenhut: Penrad Siagian Tegaskan Desa Bukan Masuk Kawasan Hutan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Pdt Penrad Siagian, menyoroti berbagai persoalan pertanahan yang terjadi di Tanah Air. Ia menilai, persoalan kawasan hutan menjadi salah satu sumber masalah terbesar di republik ini.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAP DPD RI dengan Kementerian Kehutanan dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat di Ruang Rapat Utama Kementerian Kehutanan, Kamis (15/1).

RDPU yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi Soeratno itu dihadir perwakilan Kementerian Kehutanan, di antaranya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho, dan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani.

Dalam forum itu, Penrad menyoroti masih banyaknya desa yang secara administratif ditetapkan berada di dalam kawasan hutan. Padahal menurutnya, menjelang satu abad Republik Indonesia, seharusnya negara mampu menyelesaikan persoalan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian.

Penrad menegaskan, konflik pertanahan di kawasan hutan sangat tinggi dan kerap menempatkan masyarakat sebagai korban. “Kemudian yang mau saya katakan, nggak pernah desa masuk kawasan hutan. Hutan yang masuk kawasan desa. Wong desa lebih dulu ada ketimbang republik ini kok. Kemudian secara administratif kita sebutkan desa itu menjadi kawasan hutan. Jadi jangan pernah sebutkan desa masuk kawasan hutan! Yang betul itu, hutan masuk kawasan desa,” seru Penrad.

Ia juga menyinggung persoalan di Sumatra Utara, khususnya di Mandoge, Kabupaten Asahan. Penrad menyebut, data yang disampaikan Kementerian Kehutanan tidak lengkap karena tidak mencantumkan fakta bahwa masyarakat setempat telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 2023 sebagai subjek hukum pengelolaan kawasan hutan seluas sekitar 1.600 hektare.

“Mengurus masyarakat inikan perlu serius juga kita. Masa data yang sangat penting begitu tidak disebutkan seolah-olah masyarakat sedang meminta-minta ke kita. Nggak!” tuturnya.
Penrad menilai, masyarakat di Mandoge bukan sedang mengajukan permohonan, melainkan menuntut hak yang telah diberikan negara melalui SK tersebut. Namun hingga kini, eksekusi atas keputusan itu belum juga direalisasikan, meski sudah berulang kali disampaikan hingga ke tingkat menteri.

“Tindak lanjutin dong, masa mereka sudah bertahun-tahun menuntut agar SK itu dieksekusi tapi nggak keluar-keluar juga. Ini ada catatannya, sudah berkali-kali bahkan sudah sampai ke menteri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Senator asal Sumut ini juga mengkritik tindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang memasang palang di lokasi tersebut. Menurut Penrad, tindakan itu menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, padahal status subjek hukum telah ditegaskan.

Penrad meminta agar Satgas PKH segera mencabut palang di kawasan tersebut dan seluruh pihak terkait berkoordinasi secara serius. Ia menilai ketidaksinkronan kebijakan justru membuka ruang konflik baru dan memunculkan kelompok-kelompok baru di tengah masyarakat.

“Satgas PKH juga harus terkoordinasi. Masa masyarakat mau diusir padahal lahan itu sudah sebagai subjek hukum atas negara ini, terus datang PKH mempalang itu dengan plang-nya. Siapa yang dipercayai masyarakat kalau begitu,” ucapnya.

“Perintahkan PKH mencabut palangnya sekarang karena itu subjek hukum dan tinggal menunggu realisasi eksekusi agar masyarakat punya kepastian hukum atas legalitas resmi yang dikeluarkan oleh negara ini melalui Kementerian,” sambungnya. (adz)

Bapenda Kota Medan Buka Layanan Pengambilan Mandiri SPPT PBB 2026 untuk Keperluan Mendesak

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M. Agha Novrian menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Medan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2026 saat ini dalam proses pendistribusian.

Namun, menyikapi adanya kebutuhan administratif warga yang bersifat mendesak, Bapenda Kota Medan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memerlukan dokumen tersebut lebih awal. Warga kini dapat melakukan pengambilan mandiri SPPT PBB 2026 langsung di Kantor Bapenda Kota Medan.

Layanan ini disediakan khusus bagi warga yang membutuhkan SPPT PBB sebagai syarat kelengkapan dokumen, seperti:
Proses transaksi jual beli properti, pengurusan perbankan atau agunan, kelengkapan administrasi pertanahan (Sertifikat) dan perizinan, keperluan mendesak lainnya yang memerlukan bukti pajak terbaru.

Agha menegaskan bahwa proses distribusi SPPT PBB melalui pihak Kelurahan dan Kepling tetap berjalan sesuai jadwal ke lingkungan masing-masing. Layanan di kantor Bapenda ini merupakan opsi tambahan guna mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang tidak bisa menunggu jadwal distribusi reguler.

Bapenda Kota Medan juga menghimbau masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu guna mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti bank Sumut, BCA, Mandiri, BRI, BNI BSI, dan aplikasi pembayaran digital seperti Tokopedia, Shopee, DANA, OVO hingga supermarket seperti Indomaret ataupun Alfamart. Informasi selanjutnya masyarakat dapat menghubungi Call Centre PBB dinomor 0823-1192-0459 dijam kerja.(*)

KH Bachtiar Nasir Semangati Alumni Timur Tengah untuk Terus Berdakwah di Aceh

ACEH TAMIANG, SumutPos.co – Para alumni Timur Tengah di Aceh mendapatkan kunjungan langsung dari Ketua Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir. Dalam kunjungannya, Bachtiar Nasir yang akrab disapa UBN, menyerahkan bantuan kepada para alumni Timur Tengah yang menjadi korban banjir.

Ustad Marwan Ismail mengaku gembira mendapat kunjungan dari KH Bachtiar Nasir. “Saya alumni dari Libya tahun 1998, dan kami sangat berbahagia hari ini dikunjungi langsung Ketua JATTI dari Jakarta. Kami sangat senang sekali,” kata Ustad Marwan Ismail kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Ustad Marwan mengaku berasal dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), namun menetap di Kampung Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, karena memperistrikan orang Aceh Tamiang.

Pertemuan antara Alumni Timur Tengah di Aceh dengan Ketua JATTI, KH Bachtiar Nasir adalah pertemuan silaturahmi biasa saja, dari 25 orang alumni yang di Aceh, ada sebanyak 21 orang yang dapat hadir. “Dari 21 orang ini, semuanya adalah korban banjir,” katanya.

Marwan menambahkan, saat ini kondisi bangunan rumah, dan jalanan sangat rusak. Sehingga, suasana ini membuat kami kesulitan dalam berdakwah kepada masyarakat. “Semoga apa yang hilang milik kami, segera digantikan oleh Allah SWT, dan kami bisa lebih bergerak lagi dalam menjalankan dakwah ini,” katanya.

Sementara itu, salah seorang peserta lainnya, Ahmad Nabawi, Alumni Mesir, yang kembali ke Aceh tahun 2010 mengatakan bahwa saat ini masih tergoncang secara mental, karena rumahnya masih berlumpur, jalannya juga belum beres, masih banyak lumpur. “Mau pergi ke luar dari kota, sementara di dalam kota juga lebih stres lagi melihat banyak bencana yang ada,” ceritanya.

Dia juga menyampaikan, keengganan menyampaikan kepada UBN tentang kondisinya saat ini, bahwa secara kondisi kami sangat tidak baik-baik saja, namun kami sangat tidak sampai hati untuk menyampaikan membutuhkan bantuan. “Inilah dilema bagi kami hari ini, kami butuh bantuan, tapi kami sangat tidak sampai hati menyampaikan jika kami butuh bantuan,” sebutnya.

Sebelumnya, KH Bachtiar Nasir yang biasa disapa UBN merupakan Pembinan Laznas AQL Peduli. Pada sejumlah kunjungan ke Aceh, UBN sudah mengucurkan bantuan melalui Posko Laznas AQL Peduli.

Khusus kepada pertemuan, UBN menyampaikan bantuan kepada Alumni Timur Tengah. Pada penyaluran bantuannya ada beragam, mulai berang-barang yang dibutuhkan para korban, ada juga diberikan bantuan berupa uang cash. “UBN telah memberi bantuan, kami menguvapkan Alhamdulillah atas bantuannya, semoga apa yang disalurkan dapat memberikan semangat bagi kami oara korban banjir,” kata Marwan.

Usai berkunjung ke Aceh Tamiang, UBN akan mengunjungi IDI, Aceh Timur. Dalam kunjungannya, UBN juga sekaligus mengecek Posko Laznas AQL Peduli di Aceh Tamiang dan Aceh Timur serta IDI. (rel/adz)

Rangkul Alumni Timur Tengah Guna Sukseskan Pemulihan Pascabencana Berbasis Masjid

ACEH TAMIANG, SumutPos.co– Perkuat silaturahim untuk penanganan pascabencana di Aceh adalah salah satu upaya guna mempercepat pemulihan. Sebagaimana dilakukan Pembina Laznas AQL Peduli Ustad Bachtiar Nasir menjalin pertemuan dengan para Alumni Timur Tengah di Aceh Tamiang, Langkat, dan Langsa.

“Sekarang saya bersilaturahmi dengan para alumni Timur Tengah yang ada di Aceh Tamiang, Langkat dan Langsa. Saya berpikir, dengan adanya jalinan silaturahmi ini, akan menambah energi menjadi lebih besar,” kata KH Bachtiar Nasir yang juga Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Kamis (15/1/2026).

KH Bachtiar Nasir yang biasa disapa UBN menyampaikan, kunjungannya ke Aceh Tamiang sekaligus untuk memantau sejumlah posko bantuan kemanusian Laznas AQL Peduli yang memiliki Program Pemulihan Pascabencana Berbasis Masjid. Maka, sangat penting baginya untuk terus bersama dengan para Alumni Timur yang ada di Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, IDI, dan Aceh Utara agar dapat bergerak bersama-sama demi pemulihan pascabencana di Aceh.

“Alhamdulillah, kami bersilaturahmi dengan Ustad Marwan, saya sebelumnya belum pernah bertemu. Semoga pertemuan ini memperkuat silaturahmi kita, dan sama-sama membangun sinergitas demi pemulihan pascabencana Aceh,” katanya.

Lebih lanjut, UBN menyampaikan, pada pertemuan silaturahmi para alumni Timur Tengah di Aceh Tamiang ini, secara pribadi dapat dirasakan seperti pertemuan di dalam rumah sendiri. Sebab, pertemuan ini membuat suasana semakin dekat dan semangat untuk menggairahkan dakwah akan bertambah energinya menjadi lebih besar lagi.

“Saya merasa mendapatkan energi besar dalam silaturahmi ini, sebab saya bertemu dengan Alumni Timur Tengah yang ada di Aceh Tamiang dan para penggiat dakwah lainnya. Saya merasa diringankan dalam menggairahkan dakwah di sini, kedepannya saya piker sudah perlu lagi mendatangkan bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi untuk mendukung dakwah di Aceh,” ujarnya.

Ke depan, UBN mengingatkan, khusus di Aceh, paling penting adalah bagaimana memperkuat spiritual dan kekuatan moral serta mental ke masyarakatnya. Sehingga dalam pencapaian kehidupan kemasyarakatan bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih baik lagi.

“Maka dengan ini kami mengajak para Alumni Timur Tengah di Aceh untuk sama-sama bergerak melaksanakan pemulihan pascabencana berbasis masjid, dengan begitu kekuatan spiritual, moral dan mental masyarakatnya akan menghadirkan kebaikan kepada kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan,” pungkasnya. (adz)

Tak Sendiri Bangkit Pascabencana, Bantuan YBM PLN Menguatkan Warga Desa Batu Hula

Penyerahan Sembako dan Alat masak untuk Dapur umum Desa Batu Hula
Penyerahan Sembako dan Alat masak untuk Dapur umum Desa Batu Hula

TAPSEL— Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung, bantuan sosial dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN menjadi penguat bagi warga Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Melalui PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, bantuan berupa paket sembako dan peralatan dapur disalurkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung dan diterima oleh Kepala Desa Batu Hula, M. Ali Nasutionm(9/1/2026), sebagai perwakilan masyarakat. Hingga kini, kondisi sosial dan ekonomi warga setempat belum sepenuhnya pulih akibat dampak bencana yang melanda wilayah tersebut.

“Pasca bencana, kehidupan warga kami masih dalam tahap pemulihan. Bantuan sembako dan peralatan dapur ini sangat membantu keberlangsungan hidup masyarakat kami. Atas nama warga Desa Batu Hula, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian PLN serta YBM PLN,” ujar M. Ali Nasution.

Dari sudut pandang warga, bantuan ini tidak hanya bermakna sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi wujud empati dan kepedulian yang menumbuhkan ketenangan serta rasa diperhatikan. Kehadiran langsung manajemen PLN di desa mereka memberikan semangat tersendiri, bahwa proses pemulihan tidak dijalani sendirian.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menegaskan bahwa penyaluran bantuan YBM PLN merupakan bagian dari komitmen sosial PLN untuk mendampingi masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami memahami bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya tentang membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Melalui YBM PLN, kami ingin hadir untuk meringankan beban warga dan memastikan mereka tidak merasa sendiri dalam proses bangkit kembali,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa nilai kepedulian dan gotong royong menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat pascabencana. PLN berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan masyarakat agar proses pemulihan, baik dari sisi kelistrikan maupun sosial dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Bagi warga Desa Batu Hula, bantuan ini menjadi simbol hadirnya harapan di tengah keterbatasan. Dengan dukungan yang berjalan beriringan antara pemulihan pasokan listrik dan bantuan sosial, masyarakat optimistis dapat menata kembali kehidupan mereka secara perlahan namun pasti. (ila)

Jaga Konektivitas Warga di Huntara, Telkomsel Perkuat Akses Internet

Aceh, 15 Januari 2026 – Telkomsel terus mendukung pemulihan pascabencana dengan memastikan ketersediaan layanan internet yang andal di 11 Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Upaya ini ditujukan untuk membantu masyarakat tetap terhubung, mengakses informasi penting, serta mendukung aktivitas sehari-hari selama masa transisi pemulihan.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menyampaikan bahwa Telkomsel menempatkan keandalan jaringan sebagai prioritas utama di kawasan Huntara.

“Kami memastikan konektivitas di Huntara tetap terjaga melalui peningkatan kapasitas jaringan dan pengoperasian Combat di sejumlah lokasi. Kolaborasi bersama Telkom Group yang menghadirkan WiFi gratis di Huntara juga menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap terhubung selama masa pemulihan,” ujar Nugroho.

Untuk menjaga kelancaran akses internet di kawasan Huntara, Telkomsel melakukan penguatan jaringan melalui upgrade kapasitas di berbagai site yang meng-cover wilayah Huntara. Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan Compact Mobile BTS (Combat) di sejumlah titik strategis guna memperkuat cakupan dan kualitas layanan jaringan di lokasi dengan kebutuhan konektivitas yang meningkat.
Sebagai bagian dari kolaborasi berkelanjutan, Telkom Group turut menghadirkan akses internet/WiFi gratis yang dibangun langsung di kawasan Huntara. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat tetap berkomunikasi dengan keluarga, mengakses layanan digital, serta mendukung kebutuhan pendidikan dan aktivitas produktif lainnya selama berada di hunian sementara.

Telkomsel akan terus memantau kebutuhan jaringan di kawasan Huntara serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kualitas layanan tetap optimal, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk selalu hadir mendampingi masyarakat pascabencana dan mendukung pemulihan yang berkelanjutan.(rel)

Sepekan Keppres Terbit, Penrad Siagian Nilai Satgas Pascabencana Belum Bekerja

JAKARTA, SumutPos.co- Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian menyoroti lambannya tindak lanjut pemerintah terhadap penanganan pascabencana alam di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Pasalnya, lebih dari sepekan sejak Keppres Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumut, Aceh, dan Sumbar diterbitkan, belum terlihat langkah konkret yang dilakukan oleh satuan tugas tersebut.

“Satu minggu lebih keluar Keppres, saya tidak menemukan apapun yang sudah dilakukan oleh satgassus. Artinya kalau tidak didorong, jangan-jangan nggak kerja juga dan ketika yang namanya satgasus ini tapi kerjanya lambat yang menderita adalah masyarakat korban,” kata Penrad pada Rapat Paripurna DPD RI masa sidang ke-3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Penrad menyampaikan, DPD RI perlu segera membentuk instrumen pengawasan, baik dalam bentuk satgas, panitia khusus, maupun mekanisme lain, untuk mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, tanpa dorongan kuat dari DPD RI sebagai representasi daerah, kerja satgas berpotensi berjalan lambat dan berdampak langsung pada penderitaan masyarakat korban bencana.

“Itu mengapa sangat urgent DPD RI yang sebenarnya wajah daerah ini membentuk yang saya sebut tadi namanya apapun namanya apakah Satgas, Pansus dan lain-lain terserah, karena memang kita harus mendorong ini,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi isi Keppres yang dinilai belum merinci secara jelas aspek pembiayaan, besaran anggaran, serta objek rehabilitasi dan rekonstruksi. Penrad menegaskan, kerusakan akibat bencana tidak hanya menyangkut infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan perkantoran, tetapi juga rumah warga serta hilangnya mata pencaharian masyarakat.

“Saya berharap, karena tidak detail sampai ke hal itu di dalam Keppres, DPD RI harus mendorong itu. Kalau tidak sampai didorong, maka saya meyakini puluhan tahun tidak akan pulih sebagaimana awalnya dinamika ekonomi masyarakat di daerah-daerah dan itu pasti akan mempersulit daerah,” tuturnya.

Penrad menekankan pentingnya pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya didorong melalui APBN. Ia menilai, status bencana yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional tidak boleh menjadi alasan untuk membebani keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan untuk menanggung beban rehabilitasi dan rekonstruksi secara mandiri. “Yang berikutnya dari Keppres ini agar tidak lagi memberatkan (pemerintah daerah) karena status bukan bencana nasional, koordinasi diambil oleh pusat melalui keppres ini, supaya kita mendorong pendanaan itu berasal dari APBN. Efisiensi ini tidak akan memungkinkan dan memampukan daerah untuk mampu melakukan rehab dan rekon,” ungkapnya.

Selain itu, Penrad juga menyoroti kebijakan moratorium Hak Guna Usaha (HGU) dan izin-izin konsesi yang dikeluarkan Presiden pascabencana. Ia berharap moratorium tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola ruang dan kebijakan perizinan yang selama ini dinilai berkontribusi pada terjadinya bencana ekologis.

Penrad mengingatkan bahwa terdapat ratusan hingga ribuan korporasi yang saat ini sedang dalam proses perpanjangan atau pembaruan HGU, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan. Ia mengkhawatirkan moratorium tidak berjalan efektif apabila tidak dikawal secara ketat, mengingat masih ditemukannya aktivitas perkebunan yang tetap berproduksi meski kebijakan moratorium telah diberlakukan.

Berkaca pada kondisi di Sumatra Utara, Penrad menilai lemahnya pengawasan terhadap konsesi telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan memicu bencana. Ia bahkan mengingatkan bahwa wilayah lain seperti Papua berpotensi mengalami kondisi serupa jika momentum moratorium ini tidak dimanfaatkan untuk menata ulang kebijakan tata ruang secara serius.

Menurut Penrad, isu rehabilitasi pascabencana dan moratorium HGU merupakan persoalan kewilayahan yang menjadi tanggung jawab moral dan politik DPD RI. Ia menegaskan, tanpa pengawalan yang kuat, masyarakat daerah akan kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan lingkungan dan keberlanjutan hidup warga.

“Saya berharap ini menjadi tugas DPD RI karena ini menyangkut kewilayahan dan menyangkut daerah. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban,” pungkasnya. (adz)

PLN UID Sumatera Utara Peringati Bulan K3 Nasional, Teguhkan Budaya Keselamatan Kerja Pascabencana

General Manager PLN UID Sumut memastikan wearpack 20 kV untuk pekerjaan saat bertegangan dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran sehingga aman digunakan.
General Manager PLN UID Sumut memastikan wearpack 20 kV untuk pekerjaan saat bertegangan dalam kondisi baik dan tidak ada kebocoran sehingga aman digunakan.

MEDAN— PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026, di Kantor PLN UID Sumatera Utara, Medan, pada Rabu (14/1/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh unit PLN di Sumatera Utara, termasuk di Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan.

Apel peringatan Bulan K3 Nasional menjadi momentum strategis bagi PLN UID Sumatera Utara untuk meneguhkan kembali komitmen dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang profesional, andal, dan berkelanjutan. Penguatan budaya K3 ini dinilai semakin krusial di tengah tantangan operasional pascabencana serta dinamika cuaca ekstrem yang berdampak langsung pada sistem ketenagalistrikan.

Bertindak sebagai pembina apel, General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka Bulan K3 Nasional.

Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa K3 bukan sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi, melainkan nilai fundamental yang harus melekat dalam setiap proses kerja.

Mundhakir menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, melindungi sumber daya manusia, serta memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

“Menyalakan listrik bisa dilakukan dengan cepat, tetapi memastikan setiap petugas bekerja dengan selamat adalah tanggung jawab yang tidak bisa dikompromikan. Keselamatan petugas adalah cahaya pertama yang harus kita jaga, terutama di tengah kondisi pascabencana dan risiko kerja yang semakin kompleks,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa membangun budaya K3 membutuhkan keteladanan pimpinan, disiplin dalam menjalankan prosedur kerja, serta keberanian untuk menghentikan pekerjaan yang berpotensi tidak aman. Kepemimpinan yang berorientasi pada keselamatan diyakini akan melahirkan sistem kerja yang tangguh sekaligus sumber daya manusia yang berdaya dan berintegritas.

Pada kesempatan yang sama, turut dibacakan dan diikrarkan Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Senior Manager Distribusi PLN UID Sumatera Utara Dicky Hiwardi.

Ikrar ini menjadi penegasan tekad seluruh jajaran manajemen dan pegawai PLN UID Sumatera Utara untuk menjadikan K3 sebagai budaya kerja yang hidup, konsisten, dan terintegrasi dalam setiap aktivitas operasional.

Komitmen K3 tersebut mencerminkan peran strategis insan PLN sebagai safety leader di unit masing-masing, yang tidak hanya bertugas menjalankan prosedur, tetapi juga memberikan teladan, menjaga disiplin kerja, serta aktif menjadi komunikator keselamatan di lapangan guna mencegah kecelakaan kerja dan insiden operasional.

Melalui peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2026 ini, PLN UID Sumatera Utara menegaskan kesiapannya untuk terus memperkuat sistem manajemen K3, meningkatkan kesiapan fisik dan mental petugas, serta membangun ekosistem kerja yang aman dan sehat. Upaya tersebut sejalan dengan tema nasional Bulan K3 Tahun 2026, “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”

PLN meyakini bahwa keandalan pasokan listrik bagi masyarakat hanya dapat terwujud apabila keselamatan para penjaga cahaya senantiasa dijaga dan diutamakan. (ila)

1...656667...15,814Page 66 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor