Home Blog Page 66

Dana Rp28 Miliar Dikembalikan, DPRD Sumut Apresiasi Komitmen BNI

Lambok Andreas Simamora.
Lambok Andreas Simamora.

Komitmen Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembalikan dana milik Gereja Paroki Aek Nabara sebesar Rp28 miliar mendapat apresiasi dari DPRD Sumatera Utara. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Anggota Komisi C DPRD Sumut, Lambok Andreas Simamora, menyampaikan rasa syukur atas keputusan BNI yang akan merealisasikan pengembalian dana tersebut dalam waktu dekat.

“Kita sangat bersyukur akhirnya ada keputusan dari pimpinan BNI untuk membayarkan dana milik Gereja Paroki Aek Nabara. Ini menjadi angin segar setelah kasus investasi fiktif yang sempat meresahkan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Ia menegaskan, DPRD Sumut akan terus menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, perhatian dari pemerintah pusat turut mempercepat penyelesaian persoalan ini.

Kasus dugaan penggelapan dana umat ini sebelumnya mencuat setelah Credit Union Paroki Aek Nabara kesulitan mencairkan dana investasi senilai Rp10 miliar pada Desember 2025. Seiring waktu, terungkap adanya dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum internal, sehingga total kerugian mencapai Rp28 miliar.

Upaya penyelesaian semakin konkret setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memfasilitasi pertemuan antara pihak gereja dengan Direktur Utama BNI Putrama Wahyu Setyawan, pada 21 April 2026.

Sementara itu, Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang, memastikan bahwa dana tersebut telah dikembalikan kepada koperasi simpan pinjam milik gereja sebagai bentuk penyelesaian.

DPRD Sumut menilai kasus ini harus menjadi evaluasi besar bagi sistem pengawasan perbankan, khususnya di daerah. Komisi C berkomitmen akan memperketat pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

“Ini bukan hanya soal pengembalian dana, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik. Ke depan, pengawasan harus lebih kuat agar masyarakat tidak dirugikan lagi,” tegas Lambok. (map/ila)

Siswa SMP Seberangi Sungai Lewati Pipa Air, Ketua PBB Medan Desak Percepat Bangun Jembatan

Ketua DPC PBB Kota Medan, H. Marhot Harahap, SE.
Ketua DPC PBB Kota Medan, H. Marhot Harahap, SE.

MEDAN – Kondisi memprihatinkan terlihat di Gang Damai, Kecamatan Medan Polonia. Sejumlah anak sekolah terpaksa mempertaruhkan keselamatan dengan meniti pipa air milik Perumda Tirtanadi untuk menyeberang, setelah jembatan penghubung di kawasan itu roboh akibat banjir Sungai Deli yang meluap beberapa waktu lalu.

Dalam video yang beredar, para pelajar terlihat berhati-hati melangkah di atas pipa tanpa pengaman. Situasi ini memicu kekhawatiran warga karena risiko terjatuh sangat tinggi, terlebih saat hujan atau kondisi licin. Meski telah ada imbaun dan larangan, sejumlah siswa sekolah masih tetap ada yang melintasinya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Medan, H. Marhot Harahap, SE mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas – Zakiyuddin Harahap agar segera mengambil langkah konkret.

Menurut Marhot Harahap, keberadaan jembatan sangat vital karena menjadi akses utama, khususnya bagi anak-anak menuju sekolah. “Kalau ada jembatan, anak-anak tidak perlu memutar jauh. Sekarang mereka terpaksa lewat pipa, sangat berbahaya. Kita berharap Pemko Medan segera membangun jembatan” kata Marhot Harahap.

Marhot Harahap menilai kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian Pemko Medan terhadap infrastruktur dasar yang sangat vital bagi masyarakat.

“Pemerintah harus segera membangun jembatan, mengingat jembatan tersebut menjadi akses penghubung lebih cepat bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa bagi anak sekolah yang masih nekat melintas pipa dengan ketinggian sekita belasan meter tersebut,” kata Marhot Harahap. (map/ila)

Gubsu Minta Pengawasan Imigran Diperketat

AUDIENSI: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi sejumlah OPD, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, , Kamis (23/4/2026). (Foto : Diskominfo Sumut)
AUDIENSI: Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi sejumlah OPD, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, , Kamis (23/4/2026). (Foto : Diskominfo Sumut)

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam menangani keberadaan pengungsi luar negeri agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun potensi kriminalitas di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut Parlindungan, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41, Kamis (23/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas lembaga dalam pengelolaan pengungsi dan peningkatan layanan keimigrasian.

“Kita ingin penanganan pengungsi dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Regulasi dari pemerintah pusat harus disesuaikan dengan kondisi daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Bobby.

Bobby juga mendorong peran aktif lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM dalam memastikan mobilitas pengungsi tetap terkendali serta tidak melanggar aturan wilayah.

Selain membahas isu pengungsi, Bobby menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumut untuk meningkatkan kualitas layanan imigrasi. Salah satu langkah yang didukung adalah pengembangan fasilitas layanan terpadu atau satu atap guna mempermudah akses masyarakat dan warga negara asing.

“Kami mendukung penuh penyediaan gedung layanan imigrasi yang representatif. Dengan sistem satu atap, pelayanan akan lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut Parlindungan, mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam penguatan tugas keimigrasian. Pihaknya terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di wilayah Sumut, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai langkah strategis.

“Kami terus melakukan mitigasi terhadap potensi persoalan orang asing, termasuk mempersiapkan rencana kunjungan menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program keimigrasian,” tegas Parlindungan.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga internasional, guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara. (san/ila)

Jaga Keamanan Hayati, Ribuan Kulit Biawak dan Komoditas Ilegal Dimusnahkan

MUSNAHKAN: Karantina Sumut memusnahkan 1.984 lembar kulit biawak yang tidak dilengkapi dokumen kesehatan dan tidak dilaporkan kepada Pejabat Karantina, Rabu (22/04).(Foto: Badan Karantina Indonesia).
MUSNAHKAN: Karantina Sumut memusnahkan 1.984 lembar kulit biawak yang tidak dilengkapi dokumen kesehatan dan tidak dilaporkan kepada Pejabat Karantina, Rabu (22/04).(Foto: Badan Karantina Indonesia).

Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Sumatera Utara memusnahkan 1.984 lembar kulit biawak yang tidak dilengkapi dokumen kesehatan dan tidak dilaporkan kepada Pejabat Karantina, Rabu (22/04).

Komoditas ini merupakan hasil penegahan Bea Cukai Teluk Nibung pada saat akan diekspor secara illegal dan diserah terimakan ke Karantina Sumatera Utara pada 9 Februari 2026 lalu.

Selain itu dilakukan tindakan tegas pemusnahan terhadap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan lainnya yang masuk dan akan dikeluarkan secara ilegal dari wilayah Indonesia.

Kepala Karantina Sumatera Utara Prayatno N Ginting menjelaskan komoditas-komoditas tersebut merupakan hasil penahanan penumpang kapal feri rute Malaysia–Indonesia.

“Barang-barang seperti buah, sayur, serta produk hewan dan ikan tersebut merupakan barang bawaan penumpang yang tidak disertai sertifikat kesehatan dari karantina negara asal,” ujarnya

Prayatno menambahkan selain komoditas illegal, pihaknya juga memusnahkan sisa sampel laboratorium yang telah melalui proses pengujian karantina sebelumnya, seperti madu, telur, pisang, pinang, hingga umbut kelapa. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur standar untuk memastikan sisa media pembawa penyakit tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Seluruh komoditi tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam mesin insinerator bersuhu tinggi. Penggunaan insinerator menjamin seluruh hama maupun penyakit yang mungkin menempel pada komoditas benar-benar mati secara total,” ungkapnya

Prayatno menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Karantina dalam menjaga kedaulatan hayati dan keamanan pangan di pintu masuk negara. Petugas menegaskan bahwa setiap produk hewan yang masuk wajib disertai sertifikat kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit di tanah air.

“Komoditas tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina untuk pemasukan dan pengeluaran, sehingga secara undang-undang harus dimusnahkan,” ucapnya.

Prayatno mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan komoditas yang dilalulintaskan kepada petugas karantina. Dengan melapor karantina, maka telah berkontribusi nyata dalam menjaga kekayaan hayati nusantara dari ancaman hama penyakit, karena melindungi negeri adalah tanggung jawab kita Bersama.

“Kegiatan pemusnahan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk selalu melaporkan setiap komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang dibawa demi menjaga keamanan negeri kita. Mari kita tunjukkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya hayati Indonesia dengan patuh lapor karantina dan memastikan setiap barang bawaan kita aman serta legal,” pungkasnya.(san/ila)

Kecelakaan Kerja di Proyek Islamic Center, Pemko Beri Santunan Ahli Waris Rp208 Juta

TERIMA SANTUNAN: Keluarga ahli waris almarhum Wahyu Suprio, pekerja proyek pembangunan Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, menerima santunan.
TERIMA SANTUNAN: Keluarga ahli waris almarhum Wahyu Suprio, pekerja proyek pembangunan Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, menerima santunan.

Pemerintah Kota Medan memastikan hak-hak almarhum Wahyu Suprio, pekerja proyek pembangunan Islamic Center Medan yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, telah dipenuhi sepenuhnya. Santunan sebesar Rp208 juta resmi diserahkan kepada pihak ahli waris setelah melalui proses mediasi yang ketat.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan John Ester Lase, menjelaskan bahwa penanganan kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah sejak awal. Instruksi langsung dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan agar kasus diselesaikan secara adil dan hak korban dipenuhi tanpa kompromi.

“Bapak Wali Kota meminta agar persoalan ini dikawal sampai tuntas. Kami langsung mendesak pihak pelaksana proyek untuk bertanggung jawab penuh terhadap korban,” ujar John, Rabu (22/4/2026).

Karena korban belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Pemko Medan menuntut agar santunan tetap diberikan dengan skema setara ketentuan yang berlaku. Setelah melalui mediasi bersama berbagai pihak, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, disepakati besaran santunan berdasarkan perhitungan 48 kali Upah Minimum Kota (UMK).

Dengan asumsi UMK Kota Medan sekitar Rp4,3 juta per bulan, total santunan yang diberikan mencapai kurang lebih Rp208 juta. Penyerahan dilakukan langsung oleh pihak pelaksana proyek, dengan pemerintah hadir sebagai saksi untuk memastikan hak tersebut diterima secara utuh oleh keluarga korban.

John menegaskan, peristiwa ini menjadi evaluasi besar bagi seluruh proyek di lingkungan Pemko Medan. Ke depan, pengawasan terhadap keselamatan kerja dan administrasi akan diperketat, tanpa toleransi terhadap pelanggaran.

“Kami pastikan seluruh pekerja wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus dijalankan secara serius. Ini bukan formalitas, tapi komitmen melindungi nyawa pekerja,” tegasnya.

Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen Pemko Medan dalam memastikan perlindungan maksimal bagi para pekerja, sekaligus mendorong seluruh pelaksana proyek agar lebih disiplin dalam menerapkan standar keselamatan kerja. (map/ila)

Hadapi Ancaman, Zakiyuddin Minta Semua Siaga

HADIRI: Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap hadiri TFG SispamKota.
HADIRI: Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap hadiri TFG SispamKota.

Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi potensi situasi darurat yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kota. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Tactical Floor Game (TFG) SispamKota yang digelar Polrestabes Medan, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dhira Brata Sat Brimob Polda Sumatera Utara ini menjadi simulasi strategis untuk menguji kesiapan aparat gabungan dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

Didampingi Kasatpol PP M. Yunus serta Kepala Dinas Perhubungan Irsan Idris Nasution, Zakiyuddin menekankan bahwa pengamanan kota bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif berbagai sektor, mulai dari sekolah, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit.

“Jika terjadi situasi tidak terkendali, objek vital seperti mal sering menjadi sasaran. Karena itu semua pihak harus siap, termasuk fasilitas kesehatan dalam menangani kemungkinan korban,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi melalui latihan dan simulasi berkelanjutan agar respons terhadap situasi darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, jalur akses menuju titik aksi menjadi perhatian serius karena kerap dimanfaatkan massa untuk masuk meski telah dilakukan pembatasan.

“Simulasi ini penting agar kita siap sebelum kejadian. Jangan menunggu situasi memburuk baru bertindak,” tegasnya.

Zakiyuddin turut mengingatkan peran besar media sosial dalam memobilisasi massa secara cepat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif guna mencegah eskalasi konflik di lapangan.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Simanjuntak, menjelaskan pengamanan difokuskan pada sejumlah objek vital seperti Kantor DPRD Sumut, DPRD Kota Medan, Kantor Gubernur, dan Kantor Wali Kota.

Sebanyak 3.800 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemko Medan disiapkan dan ditempatkan di titik-titik strategis. Aparat juga membentuk tim penyekat di pintu masuk kota seperti Terminal Amplas dan Pinang Baris guna mengantisipasi pergerakan massa dari luar daerah. “Medan berbatasan langsung dengan sejumlah daerah, sehingga pergerakan massa harus bisa dikendalikan sejak dari pintu masuk kota,” jelasnya.

Meski demikian, kepolisian memastikan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tetap difasilitasi selama berjalan tertib dan sesuai aturan. Peran liaison officer (LO) pun dioptimalkan untuk menjaga komunikasi antara massa dan aparat. (map/ila)

Kafe di Payabagas Terbakar

CEK LOKASI KEBAKARAN: Petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi kebakaran sebuah kafe di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Sergai, Kamis (23/4). ( Azan purba/ sumutpos).
CEK LOKASI KEBAKARAN: Petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi kebakaran sebuah kafe di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebingtinggi, Sergai, Kamis (23/4). ( Azan purba/ sumutpos).

TEBINGTINGGI – Kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang difungsikan sebagai kafe di Dusun X, Desa Payabagas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Kamis (23/4) sekitar pukul 00.30 WIB.

Bangunan milik Taripar Siburian itu diketahui dalam keadaan kosong saat api mulai membesar. Sekitar pukul 00.15 WIB, pemilik sempat menghubungi petugas setempat untuk melaporkan bahwa tempat usahanya terbakar.

Petugas dari Polsek Tebingtinggi kemudian turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengumpulkan keterangan dari warga. Dua saksi, Hari Nopiawan dan Sutrisno, mengaku pertama kali melihat kobaran api saat sedang berada di teras rumah.

Menurut keterangan mereka, api muncul dari bagian belakang bangunan, tepatnya area dapur yang berdinding tepas. Upaya pemadaman sempat dilakukan secara manual, namun api dengan cepat membesar hingga akhirnya melahap seluruh bangunan.

Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp50 juta. Dari lokasi, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran.

Pihak kepolisian menyatakan saat kejadian tidak ada korban jiwa karena bangunan sedang tidak ditempati. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. (mag-3/azw)

Demo di Depan Kantor Bupati Deliserdang, Massa Minta Bupati Pecat Kades Penungkiren

UNJUK RASA: Warga Desa Panungkiren saat menggeruduk Kantor Bupati Deliserdang, Kamis (23/4).
UNJUK RASA: Warga Desa Panungkiren saat menggeruduk Kantor Bupati Deliserdang, Kamis (23/4).

LUBUKPAKAM – Ratusan warga Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deliserdang melakukan aksi demontrasi ke Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang, untuk mendesak Bupati Asri Ludin Tambunan memecat Kepala Desa (Kades) Panungkiren karena dianggap banyak melakukan pelanggaran.

Pantauan, Kamis(23/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan warga ini tiba mengendarai truk, sepeda motor, dan mobil pikap dan langsung merapat ke depan pintu gerbang keluar Kantor Bupati Deliserdang yang sudah dijaga pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Polresta Deliserdang.

Informasi dihimpun, aksi demo dilakukan oleh warga Dusun I, Dusun II dan Dusun III Desa Penungkiren Kecamatan STM Hilir yang di Komandoi Dedi Iskandar Barus. Warga mengusung spanduk tuntutan dan melakukan orasi.

Massa mendesak bupati segera memecat Kades Penungkiren Madan Tarigan yang menjabat saat ini. Massa juga menuntut agar Madan Tarigan bertanggung jawab atas  kejadian terbakarnya Kantor Kades Penungkiren pada tanggal 3 Maret 2025 lalu yang mengakibatkan banyak arsip desa hilang karena hangus terbakar. Termasuk surat tanah wakaf milik warga Dusun I, warga menduga ada yang janggal dengan peristiwa itu.

Warga juga merasa keberatan dikarenakan fasilitas umum di Dusun Satu berupa jambur digunakan sebagai kantor desa saat ini, hingga mengakibatkan kegiatan masyarakat seperti pesta dan kegiatan sosial lainnya tak bisa lagi mempergunakan Jambur .

Barus mengatakan persoalan lain juga, kurang transparannya penggunaan dana desa, sehingga pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum.

Masyarakat juga menyoroti  penyalahgunaan wewenang pejabat desa dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti saat proses pembentukan badan-badan desa lebih mengutamakan keluarga, kerabat, atau kroni, menghilangkan salah satu aset di Dusun Satu secara sepihak, (menebang pohon asam gelugur yang berada di atas tanah wakaf tanpa musyawarah dengan warga), memanipulasi tanda tangan daftar hadir musyawarah desa (musdes) di jadikan sebagai persetujuan berita acara kesepakatan bersama.

Selain itu, adanya upaya mempersulit segala urusan administrasi, khususnya surat-menyurat yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mengintimidasi masyarakat dengan melaporkan 6 orang warga, karena tidak sepakat dengan program nya membangun proyek KMP di lahan tanah wakaf.

Konflik lahan tanah wakaf dijadikan tempat awal pembangunan gedung koperasi merah putih berujung ribut dan kepala desa membuat pelaporan terhadap enam orang warga dianggap provokator dan penghalang pembangunan ke Polsek Talunkenas.

Mendengar enam warga dipanggil Polsek Talunkenas untuk diperiksa terkait protes penggunaan lahan tanah wakaf untuk KMP, warga lain ngamuk dan menggeruduk kantor Polsek Talunkenas. Hingga diselesaikan secara musyawarah dan pembangunan KMP di lahan wakaf dibatalkan.

Warga juga mengeluhkan tidak tersedianya layanan Publik terhitung dari tanggal 08 April 2026 sampai dengan saat ini dikarenakan pemerintah desa tidak berada di kantor Desa.

“Ini merupakan aksi murni dari kesepakatan berujung kemarahan warga terhadap Pemerintah Desa Penungkiren hingga mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi dan memecat kepala desa,” pungkasnya (btr/azw)

Disperindag Temukan Tambang Tanpa Izin di Labura

Tim dari Cabang Dinas ESDM Wilayah IV bersama sejumlah instansi terkait turun langsung ke lokasi adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. (Foto : Disperindag dan ESDM Sumut)
Tim dari Cabang Dinas ESDM Wilayah IV bersama sejumlah instansi terkait turun langsung ke lokasi adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (22/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. (Foto : Disperindag dan ESDM Sumut)

MEDAN- Dugaan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di Desa Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut). Pemantauan langsung ke lokasi dilakukan atas arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut.

Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, menjelaskan bahwa tim dari Cabang Dinas ESDM Wilayah IV bersama sejumlah instansi terkait turun langsung ke lokasi pada Rabu (22/4) sekitar pukul 15.00 WIB. Kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Labuhanbatu Utara serta UPT Samsat Aek Kanopan Provinsi Sumatera Utara.

“Tim kami bersama instansi terkait telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Dari hasil pengecekan sementara, ditemukan adanya aktivitas penambangan batu gunung atau batu padas dengan luas kurang lebih satu hektare,” ujar Dedi saat memberikan keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, petugas juga mendapati satu unit alat berat jenis ekskavator di area tambang. Namun, alat tersebut tidak dalam kondisi beroperasi saat pemeriksaan berlangsung.

Dedi menambahkan, pihaknya juga berupaya menelusuri legalitas kegiatan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, termasuk pemilik lahan. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Labuhanbatu Utara kemudian menghubungi pemilik lahan yang diketahui bernama Ibu Fatimah.

“Pemilik lahan telah kami hubungi dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu. Yang bersangkutan juga menyampaikan niatnya untuk segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi HMB, Heppy Masa Hulu, memberikan penjelasan langsung kepada pihak terkait mengenai prosedur dan persyaratan dalam memperoleh izin usaha pertambangan. Ia menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan wajib memiliki legalitas, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

“Setiap kegiatan penambangan harus memiliki izin resmi. Kami telah menjelaskan tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, baik untuk pengurusan IUP maupun SIPB, agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum,” kata Heppy.

Selain itu, tim juga telah mengambil titik koordinat lokasi penambangan untuk selanjutnya dianalisis oleh UPT Laboratorium. Langkah ini dilakukan guna memastikan status kawasan secara akurat. Berdasarkan dugaan sementara, lokasi tambang tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang memiliki aturan khusus dalam pemanfaatannya.

Pemantauan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam pengawasan aktivitas pertambangan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan penanganan yang komprehensif terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Dedi juga mengapresiasi dukungan dari Kepala Bapenda Labuhanbatu Utara, Teddy, yang aktif mendampingi tim selama proses peninjauan di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak, khususnya Bapenda Labura yang turut aktif dalam kegiatan ini. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa laporan hasil pemantauan telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lanjutan terkait langkah penanganan berikutnya.

“Kami telah melaporkan hasil pemantauan ini kepada pimpinan. Selanjutnya, kami menunggu arahan untuk menentukan langkah yang akan diambil, termasuk penegakan aturan apabila terbukti terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin, sekaligus mendorong para pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.(san/azw)

Dishub Binjai Terima Bantuan Palang Pintu Perlintasan KA

BERSAMA: Dishub Binjai dengan perwakilan dari Kanwil PT Jasa Raharja, foto bersama usai menyerahkan bantuan palang pintu perlintasan KA. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)
BERSAMA: Dishub Binjai dengan perwakilan dari Kanwil PT Jasa Raharja, foto bersama usai menyerahkan bantuan palang pintu perlintasan KA. (Diskominfo Binjai/Sumut Pos)

BINJAI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Binjai bersama sejumlah instansi terkait menerima bantuan palang pintu perlintasan kereta api dari PT Jasa Raharja Wilayah I. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di perlintasan kereta api, Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Tanah Tinggi, Rabu (22/4/2026).

Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, khususnya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api dan kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Roy Simanjuntak menyambut baik bantuan tersebut. Ia menilai keberadaan palang pintu sangat penting untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, terutama di perlintasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Dengan adanya palang pintu ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas,” ungkapnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun bantuan palang pintu dari PT Jasa Raharja Wilayah I ini diserahkan untuk tiga titik perlintasan di Kota Binjai, yakni di Jalan Ikan Hiu, Jalan Ikan Kakap, dan Jalan Megawati.

Sementara, Kepala Bagian Operasional Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Rd Saeful Kamal Apandi menyatakan, program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung keselamatan transportasi, khususnya di wilayah Sumatera Utara. “Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi perlintasan kereta api,” pungkasnya. (ted/ila)

1...656667...15,899Page 66 of 15,899