Labuhanbatu – Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar P.H. Sitorus, menyampaikan kritik terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Camat Bilah Hulu, Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Jumat (24/4/2026).

Dalam pemaparannya, Sihar menegaskan bahwa meskipun program MBG digagas sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan krusial yang tidak boleh diabaikan.

“Program ini tidak cukup hanya berhenti pada niat baik. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana memastikan ketepatan sasaran dan kualitas implementasinya,” ujar Sihar.

Ia menilai, keberadaan belasan dapur MBG di Labuhanbatu memang menunjukkan perkembangan program, namun justru menjadi titik rawan jika tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Menurutnya, distribusi bantuan yang hanya berorientasi pada pemerataan administratif berisiko mengabaikan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Program sebesar ini tidak boleh sekadar merata di atas kertas. Harus dipastikan menyasar anak-anak yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Selain soal ketepatan sasaran, Sihar juga menyoroti kualitas makanan dan efektivitas distribusi. Ia mengingatkan bahwa program gizi tidak boleh dikompromikan dengan standar yang rendah, karena berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan anak.

Lebih jauh, ia mengkritisi potensi lemahnya pengawasan jika hanya bergantung pada pemerintah. Sihar mendorong adanya keterlibatan aktif masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah penyimpangan.

“Tanpa pengawasan berbasis masyarakat, program ini berpotensi kehilangan arah. Kritik harus dibuka seluas-luasnya sebagai bagian dari evaluasi,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam rantai pasok dan pengelolaan anggaran. Menurutnya, MBG berpotensi besar menjadi program yang tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut hanya bisa tercapai jika pengelolaannya akuntabel.

Dalam forum yang sama, perwakilan Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Ningsih, menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah sebagai investasi jangka panjang. Ia menyebut kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program.

Sementara itu, perwakilan KPPG Medan Wilayah Sumatera Utara, Erdianta Sitepu, menjelaskan bahwa MBG dirancang untuk menjawab persoalan gizi nasional seperti stunting dan anemia, sekaligus mendorong ekonomi berbasis masyarakat melalui pelibatan pelaku lokal.

Meski demikian, Sihar kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak bisa diukur dari konsep dan tujuan semata, melainkan dari dampak nyata di lapangan.

“MBG harus menjadi program yang tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya. Jika tidak, ini hanya akan menjadi program besar tanpa hasil signifikan,” pungkasnya.