31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 65

Sidang Dugaan Korupsi Aset PTPN I Bergulir, Kuasa Hukum Minta Hakim Objektif

MEDAN, SumutPos.co— Perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN I yang melibatkan Irwan Perangin-angin dan Imam Subekti mulai bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Sidang perdana digelar Rabu (21/01/2025) sebagai awal rangkaian pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Persidangan tersebut tercatat dengan register Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn atas nama Imam Subekti dan No. 5/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn atas nama Irwan Perangin-angin. Keduanya hadir mengikuti agenda sidang perdana yang menandai dimulainya proses pembuktian dalam perkara ini.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Irwan Perangin Angin dan Imam Subekti didakwa terkait perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN I. Perkara tersebut berkaitan dengan perubahan status lahan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Nusa Dua Propertindo (NDP) yang disebut belum disertai penyerahan 20 persen lahan kepada negara.

Peristiwa itu disebut terjadi dalam rentang waktu 2022 hingga 2024 dengan nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp263 miliar.

Pengacara Imam Subekti, Hasrul Benny Harahap menyatakan, kliennya bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa.

“Permasalahan utama yang terjadi lebih kepada belum jelasnya mekanisme penyerahan 20 persen lahan sebagaimana dimaksud dalam aturan. Klien kami tidak menolak kewajiban tersebut, justru menunggu kejelasan tata cara dan bentuk penyerahannya,” ujar Benny di PN Medan.

Menurut Benny, hingga saat ini belum terdapat aturan teknis yang tegas dan operasional terkait mekanisme penyerahan lahan 20 persen kepada negara. Ia menilai persoalan administratif dan kebijakan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur nonpidana.

Sementara itu, kuasa hukum Irwan Perangin-angin, Fernandes Raja Saor, meminta majelis hakim mempertimbangkan secara cermat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dikaji lebih mendalam.

“Kami berharap majelis hakim dapat menilai perkara ini secara objektif dan komprehensif. Jangan sampai klien kami dipidanakan atas persoalan yang sejatinya masih berada dalam ranah kebijakan dan administrasi,” kata Fernandes.

Kedua kuasa hukum menyatakan akan menghadirkan fakta-fakta hukum dalam persidangan untuk menjelaskan posisi hukum klien masing-masing. Mereka menegaskan, akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mereka juga menyampaikan optimisme bahwa melalui proses persidangan yang terbuka dan adil, kebenaran materiil dapat terungkap serta hak-hak hukum para terdakwa tetap terlindungi. “Saya optimistis apa yang menjerat klien kami dapat dibuktikan melalui fakta-fakta persidangan,” jelasnya. (adz)

M Nuh Berharap Pemerintah Pusat Serius Urusi Koperasi

JAKARTA, SumutPos.co – Anggota Komite IV DPD RI KH Muhammad Nuh MSP mengatakan, ekonomi kerakyatan yang selama ini dicita-citakan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, masih jalan di tempat. Hal ini disampaikan Muhammad Nuh dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono di Senayan Jakarta, Selasa (20/1/2026).

“Kenapa saya katakan demikian? Di era reformasi seperti sekarang ini, undang-undangnya (UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) malah dibatalkan oleh MK. Akhirnya kita kembali ke UU Nomor 25 Tahun 1992, undang-undang masa Orba (Orde Baru) yang menurut hematnya sudah tidak memadai lagi,” kata Nuh di harapan peserta rapat yang hadir, di anataranya Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah beserta jajaran dan wakil ketua serta aggota Komite IV DPD RI.

Nuh juga mengatakan, sebagai program unggulan Presiden Prabowo, anggaran Kementerian Koperasi kurang dari Rp1 triliun. Padahal, APBN sebesar Rp3.842,7 triliin, dan anggaran Pemerintah Pusat lebih dari Rp3.149,7 triliun. “Ini jelas sedikit sekali,” ketusnya.

Senator asal Sumut ini juga mempertanyakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program andalan Presiden Prabowo. “Saat menggelar FGD bersama beberapa kampus di daerah dengan melibatkan pakar hukum, kami banyak mendapat masukan terkait keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Banyak dari mereka yang mengkritisi dasar hukum Koperasi Merah Putih. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pinta Nuh.

Sementara dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Nuh menyebutkan, dalam rapat kerja itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono di akhir tanggapannya menyebutkan, adanya pihak-pihak yg tidak menginginkan besarnya peran Koperasi. “Itu di antaranya dengan dibatalkannya UU Koperasi oleh MK, sehingga kembali ke UU masa Orba yang sudah tidak memadai,” kata Nuh.

Nuh juga mengungkapkan, saat ini sedang disusun RUU Sistem Perkoperasian Nasional. “Prosesnya sudah berjalan sejak November lalu. Semoga RUU yang direncanakan nggak mentok lagi di MK dan kami berharap RUU yang sedang dipersiapkan ini bisa menjadi payung hukum yang memadai untuk pengembangan koperasi ke depan,” pungkas Nuh. (adz)

Penrad Siagian Tegaskan Pilkada melalui DPRD Bukan Efisiensi, tapi Pengkhianatan Demokrasi

JAKARTA, SumutPos.co- Anggota DPD RI Pendeta Penrad Siagian merespons keras wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Ia mengingatkan DPR RI agar tidak mengkhianati rakyat dan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan melalui reformasi.

Menurut Penrad, wacana pengembalian Pilkada ke DPRD dengan dalih efisiensi anggaran dan stabilitas politik, pada hakikatnya merupakan kemunduran demokrasi yang serius. Pilkada langsung, kata dia, bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan manifestasi nyata kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang harus dimaknai dalam semangat reformasi dan perluasan partisipasi publik.

“Upaya memindahkan kembali hak memilih dari rakyat ke DPRD berarti mereduksi demokrasi menjadi urusan elite dan menghapus akuntabilitas kepala daerah kepada warga,” ujar Penrad dalam keterangan resminya yang diterima Sumut Pos, Selasa (20/1).

Senator asal Sumatra Utara (Sumut) ini menilai, argumentasi biaya tinggi pilkada yang kerap dijadikan pembenaran bersifat tidak konsisten dan selektif. Penrad menyebut, jika dibandingkan dengan berbagai program dan belanja negara lain yang minim evaluasi dan sarat inefisiensi, anggaran pilkada justru relatif lebih kecil.

Menurutnya, mahalnya pilkada bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh kegagalan partai politik dalam kaderisasi, maraknya politik uang, serta buruknya tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pemilu. “Menghilangkan hak pilih rakyat bukan solusi atas masalah tersebut, melainkan jalan pintas untuk mengamankan konsolidasi kekuasaan,” tegasnya.

Penrad menekankan, pilkada langsung merupakan perwujudan konkret Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 terkait prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. “Ketika hak memilih kepala daerah dicabut dari rakyat dan dialihkan ke DPRD—lembaga yang secara struktural dikendalikan oleh partai, maka yang terjadi bukan efisiensi demokrasi, melainkan pencurian mandat rakyat secara sistematis,” ujarnya.

Ia juga mengkritik dalih partai-partai politik yang mengaitkan pilkada langsung dengan biaya politik tinggi, instabilitas, dan rendahnya efektivitas pemerintahan. Menurut Penrad, dalih tersebut runtuh karena persoalan biaya dan korupsi justru lahir dari praktik oligarki partai, bukan dari rakyat.

“Menghilangkan hak pilih rakyat bukan solusi atas korupsi; itu hanya cara cepat mengamankan transaksi kekuasaan di ruang tertutup. Dengan pilkada via DPRD, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada elite partai dan fraksi,” katanya.

“Akuntabilitas publik diganti dengan loyalitas politik. Kontrol rakyat dibunuh, digantikan oleh politik dagang sapi,” sambungnya.

Penrad menilai mekanisme tersebut hanya akan melahirkan demokrasi semu, di mana prosedur tetap ada tetapi roh kedaulatan rakyat telah mati. Karena itu, ia mengingatkan DPR RI agar berhenti mendorong regulasi yang justru menggeser pusat kekuasaan dari rakyat ke partai.

“Ini bukan langkah mundur biasa, melainkan pengkhianatan terhadap reformasi 1998 yang Jika kedaulatan rakyat dicuri atas nama “efisiensi”, maka demokrasi telah direduksi menjadi proyek elite, dan rakyat kembali ditempatkan sebagai penonton. Jadi saya mengingatkan DPR RI agar jangan mengkhianati rakyat kembali, berulang-ulang dengan berbagai regulasi yang tidak untuk kepentingan rakyat dan demokrasi,” pungkasnya. (adz)

Ansor Medan Apresiasi Gebrakan Menkomdigi Meutya Hafid Tekan Transaksi Judol Hingga 57 Persen

MEDAN, SumutPos.co- Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Medan mengapresiasi gebrakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang sukses menekan transaksi judi online (Judol) hingga 57 persen. Apresiasi itu disampaikan Ketua PC GP Ansor Kota Medan Muhammad Husein Tanjung dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Dijelaskan Husein, Kementerian Komdigi di bawah kepemimpinan Meutya Hafid, Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru dalam perang melawan judol. Bukan sekadar angka di atas kertas, keberhasilan ini menjadi angin segar bagi ketahanan ekonomi keluarga Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

“Data terbaru menunjukkan penurunan drastis nilai transaksi judi online sebesar 57 persen sepanjang Tahun 2025. Berdasarkan catatan PPATK, angka transaksi yang sebelumnya menyentuh Rp359 triliun (2024), kini berhasil ditekan hingga menjadi Rp155 triliun,” papar Husein.

Penurunan ini, imbuh Husein, setara dengan menyelamatkan lebih dari Rp200 triliun uang rakyat agar tidak terbuang sia-sia ke kantong bandar judi. Kementerian Komdigi melakukan langkah agresif dengan menutup 2.458.934 situs dan konten judol sejak 20 Oktober 2024 hingga awal November 2025.

“Ini merupakan angka pemblokiran terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah digital Indonesia. Lebih dari 2,1 juta di antaranya adalah situs judi aktif, sementara sisanya merupakan konten provokatif yang tersebar di platform besar seperti Meta, Google, YouTube, dan X,” paparnya.

Partisipasi pemain di segmen masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, juga menurun. Tercatat partisipasi di kelompok ini turun tajam hingga 67 persen.

“Kebijakan Menkomdigi Meutya Hafid ini bukan sekadar soal mematikan situs, tapi soal melindungi uang belanja ibu-ibu, biaya sekolah anak-anak, dan tabungan masa depan keluarga Indonesia agar tidak habis dirampas oleh ilusi kemenangan judi,” kata Husein.

Ketegasan Menkomdigi dalam memberantas judol membuat ruang gerak sindikat judi kini semakin sempit. Nilai deposit masyarakat pun merosot lebih dari 45 persen, dari Rp51 triliun menjadi sekitar Rp24,9 triliun.

“Hal ini membuktikan bahwa edukasi dan pemblokiran yang masif berhasil mengubah perilaku masyarakat secara signifikan,” pungkas Husein. (adz)

ADA Research Center Gandeng Perguruan Tinggi Gelar PkM Internasional, Tingkatkan Literasi Digital dan AI serta Bantu Korban Banjir Sumatera

BINJAI, SumutPos.co– ADA Research Center bekerja sama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional di Sekolah Alam Istana Hati Binjai, Sabtu (14/1/2026). Kegiatan bertajuk “Enhancing Digital and AI Literacy for Youth and Educators through International Community Service Collaboration” ini, menjadi wujud nyata kolaborasi internasional dalam mendukung peningkatan literasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bagi generasi muda dan tenaga pendidik.

Hadir pada kegiatan ini Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, S.Sos., M.M, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai Syofyan Syahputra S. STP, M.A, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan transformasi pendidikan berbasis teknologi digital dan AI yang beretika.

Ketua Yayasan Istana Hati Kita Suwardiyamsyah, M.Ag dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Suwardiyamsyah menegaskan, kolaborasi internasional ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas pendidikan di Sekolah Alam Istana Hati terkhusus bagi pengembangan keilmuan para guru.

“Melalui kegiatan ini, guru dan siswa tidak hanya mendapatkan wawasan tentang teknologi digital dan AI, tetapi juga penguatan nilai karakter, etika, dan kepedulian sosial. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat jangka panjang,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, para peserta khususnya para guru mendapatkan materi dari sejumlah narasumber nasional dan internasional, di antaranya Rektor ITB Indonesia Dr. David JM Sembiring, M. Kom; Prof. Dr. Emmy Erwina.,M.A dari Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Ada juga Ts. Dr. Aeni dan Ts. Dr. Azliza Othman dan Dr. Aeni Zuhana Saidin dari Universiti Utara Malaysia, serta Dr. Wardayani.,SE.,M.Si dari STIM Sukma Medan.

Para pemateri membahas penguatan literasi digital, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, serta pentingnya integrasi teknologi dengan nilai etika, komunikasi, dan karakter. Rangkaian acara meliputi seminar edukatif, sesi fun learning yang interaktif bagi siswa, serta sarasehan guru sebagai ruang diskusi dan refleksi bagi para pendidik dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) sebagai komitmen penguatan kemitraan internasional dan nasional di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun perguruan tinggi di Sumatera Utara yang terlibat dalam Program PkM internasional ini antara lain Universitas Harapan Medan (UNHAR), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Institut Teknologi Bisnis Indonesia (ITBI), STIM Sukma Medan, Politeknik Cendana, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Direktur ADA Research Center Dr. Suginam, SE, M.Ak, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas digital dan AI, tetapi juga menyambung silaturahmi, menumbuhkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. “Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus berdampak nyata, baik dalam peningkatan kompetensi maupun kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Melalui kolaborasi internasional ini, diharapkan terbangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global, sekaligus berlandaskan nilai kemanusiaan dan kebersamaan.

Usai kegiatan, secara bersama melanjutkan agenda bakti sosial di wilayah Kuala Simpang-Aceh Tamiang. Kegiatan ini memberi bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Aksi sosial ini menjadi bentuk kepedulian dan empati sivitas akademika terhadap masyarakat yang terdampak banjir. (rel/adz)

Telkomsel Lanjutkan Kebijakan Penyesuaian Biaya Berlangganan dan Pastikan Stabilitas Jaringan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak awal terjadinya banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Telkomsel terus hadir mendampingi masyarakat melalui percepatan pemulihan jaringan, dukungan sosial di lapangan, serta kebijakan khusus bagi pelanggan yang terdampak.

Pemulihan Jaringan 100% Normal

Seluruh layanan jaringan seluler Telkomsel di wilayah terdampak kini telah kembali beroperasi 100% normal. Saat ini Telkomsel memfokuskan upaya pada pemantauan intensif, penguatan infrastruktur jaringan, dan stabilisasi kualitas layanan agar kebutuhan komunikasi masyarakat tetap terjaga dengan baik selama masa pemulihan pascabencana.

Kebijakan Penyesuaian Biaya Berlangganan Diperpanjang

Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, Telkomsel melanjutkan kebijakan penyesuaian biaya berlangganan, yang mencakup mekanisme prorata hingga pembebasan tagihan, bagi pelanggan IndiHome dan Telkomsel Halo pada periode tagihan Januari 2026 (pemakaian Desember 2025).

Pelanggan IndiHome dapat melakukan pengecekan mandiri melalui:
👉 http://tsel.id/penyesuaiantagihanindihome

Pelanggan Telkomsel Halo dapat melakukan pengecekan melalui:
👉 https://tsel.id/bayarhalo

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, pelanggan dapat mengakses kanal resmi berikut:

– Website resmi Telkomsel
– Aplikasi MyTelkomsel
– Layanan Call Center 188
– GraPARI terdekat

Komitmen Kolaborasi Berkelanjutan

Telkomsel menegaskan kembali komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, aparat penanggulangan bencana, serta mitra strategis lainnya, guna memastikan layanan komunikasi tetap stabil dan masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan normal.(rel)

M Nuh Sebut Peran Guru Sangat Strategis dalam Edukasi Lingkungan

MEDAN, SumutPos.co- Banyak kalangan merasa prihatin dengan kondisi bangsa kita saat ini.
Banjir bandang dan longsor yang baru saja menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, adalah salah satu sorotan terkait kurang pedulinya anak bangsa kepada masalah lingkungan.

Beberapa titik di Aceh dan Sumatera Utara, sungai tertutup kayu akibat perambahan hutan yang ugal-ugalan, air mengalir di jalan raya, begitu juga kerusakan di bidang lain.

“Lalu muncul pertanyaan, dari mana kita mulai memperbaiki bangsa ini? Jawabannya adalah pendidikan. Di sinilah peran guru sangat strategis,” kata Anggota DPD RI KH Muhammad Nuh MSP ketika menghadiri Workshop Pengembangan Potensi Guru dengan tema “Assesement Strength Typology (ST30)”, yang  diinisiasi Yayasan Cendikia Daya Guna di Rumah Makan Wong Solo, Jalan Gajah Mada Medan, Minggu (18/1/2026).

“Mudah-mudahan kegiatan yang diperuntukkan bagi para guru yang mulia ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya kita memperbaiki bangsa yang kita cintai ini,” harap Dewan Pertimbangan MUI Sumatera Utara ini.

Sedangkan Penasehat Yayasan Cendikia Daya Guna Ustazah Dahriantini MA menjelaskan, tujuan dari digelarnya workshop ini adalah agar para guru lebih memahami kemampuan internalnya dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Sehingga mengajar bukan saja sebuah tugas mulia dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Tapi mengajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan mengasyikkan bagi guru. Karena guru yang mengenali sisi keunggulan dirinya, berupa potensi, bakat, dan kekuatan dirinya, dalam menjalankan peran sebagi guru. Diharapkan guru yang memiliki ‘self awareness’ akan lebih baik dalam berinteraksi dengan murid-muridnya,” jelas ustazah jebolan Pesantren Bangil Jawa Timur ini.

Adapun Workshop diikuti 29 orang guru dari berbagai sekolah di sekitar Kota Medan. Hadir sebagai narasumber dalam workshop ini diantaranya Rina Afrida, S.Psi. dan ibu Nur Hikmah Sari, S. PD. “Kegiatan ini rencananya akan terus dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan serupa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi para guru dalam melaksanakan tugas tugas mereka,” ucap Ustazah Dahriantini.

Sekedar diketahui Yayasan Cendikia Daya Guna adalah sebuah yayasan yang concern memperhatikan perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. (adz)

Buktikan Ketangguhan dan Hemat BBM dari Mandalika ke Medan: Ekspedisi 7.000 Km Toyota Veloz Hybrid EV Tuntas Dilalui

TIBA: Tim ekspedisi perjalanan mengendarai Toyota Veloz Hybrid EV dari Mandalika saat tiba di Kota Medan.
TIBA: Tim ekspedisi perjalanan mengendarai Toyota Veloz Hybrid EV dari Mandalika saat tiba di Kota Medan.

MEDAN- Setelah menempuh jarak lebih dari 7.000 kilometer (km) dengan waktu tempuh lebih dari 45 hari, ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 akhirnya tiba di Medan, Sabtu (17/1/2026). Hal ini sekaligus mengakhiri perjalanan panjang Toyota Veloz Hybrid EV menjelajahi Indonesia, dimulai dari Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (2/12/2025) lalu.

Perjalanan panjang lintas pulau ini menjadi pembuktian nyata kemampuan kendaraan hybrid Toyota di Indonesia. Ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 melintasi berbagai karakter jalan mulai dari Nusa Tenggara Barat, Bali, Pulau Jawa hingga Pulau Sumatra dengan akhir perjalanan di Kota Medan.

Kedatangan tim Ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 tersebut disambut hangat oleh jajaran Auto2000 Medan, Deltamas, Perintis, dan Sutan Indo selaku dealer mobil Toyota di Sumatra Utara.

Regional Business Head Auto 2000 Wilayah Sumatera, Biyouzmal, yang didampingi Area Business Head Auto 2000 Wilayah Sumbagut, Lim Steven, dalam keterangannya mengatakan, kedatangan tim ekspedisi tersebut menjadi bukti keandalan teknologi hybrid dari Toyota. “Hal ini merupakan wujud komitmen dari Toyota untuk menghadirkan mobil berteknologi canggih sebagai wujud dari memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

Lim Steven berharap kehadiran ekspedisi ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumatra Utara terhadap mobil keluaran Toyota, khususnya yang menggunakan teknologi hybrid EV.

Adapun rute perjalanan yang melewati berbagai daerah ini dirancang untuk menguji langsung ketahanan, efisiensi, dan kenyamanan Toyota Veloz Hybrid EV di kondisi jalan Indonesia yang beragam, mulai dari jalur perkotaan, pegunungan, hingga lintasan antarpulau.

Philardi Ogi selaku Head of Public Relation (Kepala Hubungan Masyarakat) PT Toyota-Astra Motor (TAM), mengatakan bahwa Ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa ini menjadi bukti bahwa teknologi hybrid Toyota bukan sekadar konsep, tetapi sudah matang dan siap digunakan dalam perjalanan jarak jauh.

“Veloz Hybrid EV ini kami uji tidak hanya melalui test drive singkat, tetapi lewat perjalanan panjang dari Lombok sampai Sumatera. Total jarak lebih dari 7.000 kilometer selama lebih dari 45 hari menjadi bukti bahwa konsep hemat, efisien, dan tangguh benar-benar terasa dalam penggunaan nyata,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Philardi, Toyota Veloz Hybrid EV dirancang bukan hanya untuk mobilitas harian keluarga, tetapi juga mengusung teknologi masa depan yang mampu menjawab kebutuhan efisiensi energi tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan.

Philardi mengatakan, Toyota Veloz Hybrid EV yang baru diluncurkan pada November 2025 tersebut telah mendapatkan pemesanan mendekati angka 4.000 unit hingga akhir tahun 2025 lalu. Dirinya optimis jika pemesanan hingga awal Februari 2026 nanti bisa melampaui angka 4.000 unit.

“Mobil Toyota Veloz Hybrid EV ini akan mulai kita serahkan kepada customer mulai awal Maret 2026,” jelasnya.

Dari sisi teknologi, Toyota Hybrid System menjadi jantung utama kendaraan ini. Bagus, perwakilan Auto2000, menjelaskan bahwa sistem hybrid tersebut memungkinkan perpaduan optimal antara mesin bensin dan motor listrik.

“Dengan Toyota Hybrid System, konsumsi bahan bakar Veloz Hybrid EV bisa mencapai 1 liter untuk 18 hingga 19 kilometer bahkan lebih. Angka ini sangat impresif untuk kendaraan keluarga yang digunakan dalam perjalanan lintas pulau,” jelasnya.

Efisiensi tersebut terasa signifikan selama perjalanan panjang, terutama saat melintasi jalur padat perkotaan hingga perjalanan antarkota, di mana sistem hybrid secara otomatis mengatur kerja mesin dan motor listrik agar tetap hemat bahan bakar.

YouTuber dan konten kreator otomotif Indonesia, Ridwan Hanif yang turut ambil bagian dalam ekspedisi ini menilai, Ekspedisi Veloz Hybrid EV Lintas Nusa merupakan langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai kendaraan hybrid.

Ia menilai, uji coba langsung di lapangan dengan jarak tempuh ekstrem menjadi pendekatan yang efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi ramah lingkungan, khususnya teknologi hybrid.

Hal senada juga dikatakan pengamat, jurnalis, dan influencer otomotif ternama di Indonesia, Fitra Eri. Dia mengatakan bahwa kolaborasi tahun ini menjadi pencapaian tersendiri.

“Epic Journey memang rutin kami gelar, namun tahun ini terasa lebih membanggakan karena dilakukan bersama Veloz Hybrid EV Lintas Nusa. Ini menunjukkan bahwa kendaraan hybrid sudah siap diajak menjelajah Indonesia,” ungkapnya.

Melalui program Veloz Hybrid EV Lintas Nusa, Toyota menegaskan komitmennya menghadirkan solusi mobilitas berkelanjutan. Perjalanan panjang ini sekaligus menjadi pesan bahwa kendaraan hybrid bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga tangguh, efisien, dan relevan untuk kondisi jalan Indonesia. (ila)

PKS Medan Amplas Gelar Prarakercab, Kusminto: PKS Hadir untuk Melayani Rakyat

MEDAN, SumutPos.co- DPC PKS Medan Amplas menggelar pra-rapat kerja cabang (Prarakercab) di Savana Bunda, Jalan Kerang, Medan Amplas, Minggu (18/1/2026)..Kegiatan ini dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Kota Medan Ustadz Wahyudi SS, Ketua DPC PKS Medan Amplas Ustadz Kusminto SP dan pengurus DPC lainnya.

Dalam sambutannya, Ustadz Wahyudi mengatakan, keberhasilan sebuah program kerja yang dibuat adalah hasil dari pemahaman terhadap visi misi PKS itu sendiri. Di mana salah satu visi dari PKS, yakni menjadi pelopor terwujudnya cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945.

Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. “Jadi, PKS harus bisa menjadi pelopor terdepan dalam mewujudkan ini semua,” kata Wahyudi.

Dia juga menekankan, program yang telah dirumuskan oleh bidang masing-masing, wajib berorientasi pada K2 P2 yakni Kader Kaderisasi dan Pelayanan Publik. “Atau sederhananya, program yang kita lakukan, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Wahyudi.

Sedangkan Ketua DPC PKS Medan Amplas Kusminto SP, mengajak para pengurus untuk merumuskan program kerja dengan hati yang tulus. Ia juga berharap, program yang dibuat harus terukur, agar bisa dijalankan dengan sebaik baiknya.

Ia juga berharap, para pengurus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang ada, seperti BKM, Karang Taruna, komunitas anak muda, komunitas olahraga, dan sebagainya. “Hal ini perlu, agar PKS semakin inklusif dan semakin dikenal oleh masyarakat,” ujarnya.

Pada pra Rakercab ini, ada 9 bidang yang memaparkan program-program unggulan yang akan menjadi acuan kerja selama satu tahun ke depan. Adapun bidang-bidang tersebut yakni Bidang Kaderisasi dan Anggota Partai (BPKAP), Bidang Kepanduan dan Kepemimpinan Partai (BKKP), Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3), Bidang Koperasi, UMKM, dan Kreatif (BUMKRAF), Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BIPEKA), Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (BPPM), Bidang komunikasi Digital (Komdigi), Bidang Seni Budaya dan Olahraga (SENBUDO) dan Bidang Pembinaan Ummat dan Kerukunan Beragama (BPUKB). (adz)

Meski Menunggak Iuran BPJS, Warga Medan Tetap Bisa Berobat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi warga Kota Medan, tunggakan iuran BPJS Kesehatan bukan lagi menjadi penghalang untuk mengakses layanan kesehatan. Dengan program Universal Health Coverage (UHC), warga Medan tidak perlu lagi takut untuk berobat meski menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) I Tahun 2026 mengenai Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong di Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, Sabtu (17/1/2026).

Dalam sosialisasi itu, Nieke Friska Nainggolan, warga Jalan Pulau Harapan, Medan Kota, menanyakan terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi warga yang kurang mampu. “Masyarakat menunggak iuran karena dia tidak mampu membayar. Jadi maksud kami sebagai masyarakat, kalau bisa iuran yang tertunggak itu tidak dibayar lagi alias gratis,” katanya.

Menyikapi ini, dr Nina Arista mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan menjelaskan, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini. Karenanya, peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tetap harus membayar tunggakan tersebut.

Namun begitu, sebut dr Nina, masyarakat Kota Medan tetap bisa berobat meski menunggak iuran BPJS Kesehatan. “Dengan UHC bapak ibu masih tetap dilayani di Puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi hak bapak ibu sebagai warga Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap dilayani. Jadi tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, iuran yang menunggak tetap harus dibayar, bisa dengan mencicil, karena tercatat sebagai utang bapak ibu di BPJS Kesehatan,” bebernya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong menjelaskan, skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan saat ini masih digodok oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI

Menurut Dodi, persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang sudah lama menjadi simpul masalah. Karena itu, dia berharap kebijakan yang diambil nantinya menjadi solusi yang tidak sekadar tambal sulam. Salah satunya melalui kebijakan pemutihan bagi peserta yang benar-benar memenuhi syarat. “Ada kriteria-kriteria tertentu yang memungkinkan masyarakat mendapatkan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Kriteria itu, kata Dodi, tidak bersifat tunggal. Pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi peserta secara menyeluruh. Salah satu indikator yang digunakan adalah kelompok kesejahteraan atau quintile, yang menggambarkan posisi ekonomi keluarga.

Di luar itu, kondisi keluarga peserta juga menjadi variabel penting, termasuk status kepesertaan, kondisi anggota keluarga, hingga faktor-faktor lain yang relevan secara administratif maupun sosial.

Tak berhenti di soal pemutihan, Dodi juga menaruh perhatian serius pada kualitas layanan BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan BPJS terus dilakukan, terutama untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal di lapangan. “Peningkatan kualitas layanan itu penting, termasuk memperkuat peran promotif dan preventif agar biaya BPJS bisa ditekan,” tegasnya.

Sosialisasi itu dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Kasipem Kelurahan Sitirejo I Medan Kota Utami Indrayani, dan ratusan masyarakat dari Medan Kota, Medan Amplas, Medan Denai, dan Medan Area. (adz)

1...646566...15,814Page 65 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor