26 C
Medan
Wednesday, January 14, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 692

Upah Sorlip Surat Suara di Karo Per Lembar Rp80 hingga Rp150

PENGAMANAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman SH SIK MM CPHR CBA melakukan pengecekan dan pengamanan proses sorlip Surat Suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik KPUD Karo Jalan Letnan Mumah Purba, Kabanjahe.solideo/sumut pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman SH SIK MM CPHR CBA melakukan pengecekan dan pengamanan proses sortir dan pelipatan (sorlip) kertas suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik KPUD Karo Jalan Letnan Mumah Purba, Kabanjahe. Pada proses pelipatan ini, dilakukan dengan jumlah target surat suara sebanyak 200.000. Pelipatan surat suara ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat lokal di sekitar gudang logistik.

Adapun jenis surat suara yang akan dilipat, surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden mendapat bayaran (80 perak) per lembar surat suara, surat suara DPD RI (150 perak) per lembar surat suara, surat suara DPR RI (150 perak). Kemudian surat suara DPRD Propinsi (150 perak), dan surat suara DPRD Kabupaten (150 perak) per lembar.

Pada kesempatan ini, Kapolres Tanah Karo AKBP Wahyudi Rahman didampingi Ketua KPU Kabupaten Karo Rendra Gaulle Ginting SH mengatakan, pihaknya selaku tim pengamanan memberikan pelayan maksimal di Gudang KPUD Karo, terlebih di dalam proses pelipatan surat suara. “Kita tadi sudah cek langsung situasi di Gudang KPUD Karo, mulai dari keamanan logistik sampai proses pelipatan surat suara,” kata Kapolres. Dalam memberikan pelayanan proses pelipatan surat suara ini, Polres Tanah Karo mengerahkan sebanyak 13 personel.

Adapun penempatan personel ini dilakukan untuk memastikan keamanan di Gudang Logistik KPUD Karo, dan menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terlebih yang dapat merusak kondisi logistik.

Dalam pelaksanaan pengamanan, menurut AKBP Wahyudi, petugas melakukan pengawasan secara ketat, mulai dari penyortiran surat suara hingga memastikan tidak adanya kertas suara yang rusak.

“Selain itu, juga pengamanan dan pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tata tertib penyortiran pelipatan surat suara Pemilu 2024,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Karo, Rendra Gaulle Ginting SH mengatakan, sebelum pelaksanaan sortir lipat surat suara, KPU membekali tenaga sortir lipat tentang tata cara sortir lipat melalui penjelasan langsung. Hal tersebut telah sesuai Keputusan KPU Nomor 1395 tentang Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum. (deo/azw)

Partai Berkarya Resmi Dukung Prabowo-Gibran

DUKUNGAN: Partai Berkarya deklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran.

SUMUTPOS.CO – Partai Berkarya deklarasi mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Partai Berkarya menyebut dukungan diberikan setelah melihat proses debat capres.

Deklarasi ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1). Deklarasi dipimpin oleh Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah, ditemani oleh ketua harian Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) Alvian Luneto beserta jajarannya.

“Setelah kita turun ke masyarakat ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan kemudian setelah juga kita bertanya pada para senior, pada para kiai alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya dan setelah kita mengafirmasi diri menjadi swing voters, alhamdulillah pada hari ini, dengan mengucapkan, Bismillahirohmanirrohim, kita mendukung pasangan calon presiden 2 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka,” kata Fauzan dalam keterangan tertulisnya.

Fauzan mengatakan pihaknya akan turun ke rumah-rumah warga untuk menggalang dukungan bagi Prabowo-Gibran. Ia menyebut hal ini diperlukan untuk melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Waktu yang tidak lama lagi, kita akan ketok pintu ke rumah masyarakat, kemudian kita juga akan mengingatkan pada rekan kita semuanya untuk berjuang demi bangsa dan negara demi kelanjutan yang telah dibangun Bapak Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Fauzan menjelaskan alasan Partai Berkarya pimpinan Ketua Umum Muchdi Purwoprandjono ini baru mendeklarasikan dukungan. Ia menilai partainya enggan terburu-buru dalam menentukan sikap, sehingga baru memutuskan usai melihat hasil pelaksanaan debat capres-cawapres

“Kita nggak pernah mau buru-buru menentukan sikap, pemimpin 5 tahun ke depan itu sangat penting. Kita lihat di beberapa kali debat memang jadi kita tau siapa yang cocok untuk jadi memimpin bangsa ini,” kata Fauzan.

“Ini panggilan dari hati untuk berbuat bangsa dan negara. Kita lihat di debat itu siapa yang paling beretika, siapa yang paling sabar membuat suasana kondusif sangat baik aman, dan siapa paling memiliki gagasan, dan siapa paling otentik dari para capes cawapres, 02 itu paling otentik,” sambungnya.(jpc/dtk)

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, KPK Tempuh Upaya Banding ke PT Jakpus

PUTUSAN: Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo saat menjalani sidang putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas putusan 14 tahun pidana penjara terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. KPK menyebut, pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengakomodir fakta hukum, terkait aset milik Rafael Alun.

“Setelah tim jaksa KPK analisis pertimbangan majelis hakim, maka hari ini, Jumat (12/1) tim jaksa telah ajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui PN Jakarta Pusat atas putusan majelis hakim dimaksud,” kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (12/1).

Ali menegaskan, upaya hukum banding itu dilakukan karena belum dipertimbangkannya beberapa fakta hukum mengenai aset yang diduga dari hasil korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal itu penting untuk memberikan efek jera.

“Sebagai bagian efek jera, maka kami berupaya optimalisasi asset recovery hasil kejahatan korupsi dengan melakukan penyitaan dan perampasan untuk dikembalikan kepada negara,” ucap Ali.

Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo terbukti bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis Hakim Pengadilan Tinda Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun dengan 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/1).

Selan pidana badan, Rafael Alun juga dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10 miliar. Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayarkan, maka Jaksa KPK akan merampas harta benda Rafael untuk dilelang dan diserahkan kepada negara.

“Jika harta benda yang dimiliki tidak mencukupi maka pidana tambahan itu akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun,” ucap Hakim Suparman.

Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar terkait perpajakan. Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PT Artha Mega Ekadhana (ARME), PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Ernie merupakan komisaris dan pemegang saham PT ARME, PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri. Adik Rafael, Gangsar Sulaksono, juga menjadi pemegang saham di PT Cubes Consulting.

Rafael bersama Ernie juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam periode 2003-2010 sebesar Rp 5.101.503.466 dan penerimaan lain sejumlah Rp 31.727.322.416 serta periode 2011-2023 sebesar Rp 11.543.302.671 dan penerimaan lain berupa SGD 2.098.365 dan USD 937.900 serta sejumlah Rp 14.557.334.857.

Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan.

Rafael terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Rafael juga terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (jpc/han)

Presiden Jokowi dan Keluarga Digugat Dugaan Nepotisme dan Dinasti Politik

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo digugat atas tuduhan dugaan melakukan nepotisme dalam jabatannya sebagai Kepala Negara ke ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Jumat (12/1).

“Dinasti politik dan nepotisme yang semula hanya ada di lingkaran eksekutif, kini sudah lintas lembaga tinggi, dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator

Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus saat mengajukan gugatan.

Menurut TPDI, manuver Presiden Joko Widodo mengancam keberlangsungan demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Nepotisme dan politik dinasti adalah racun demokrasi. Ini alasan kami mengajukan gugatan ke PTUN,” sambungnya.

Selain Jokowi, ada beberapa pihak yang ikut digugat, yakni Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution, Prabowo Subianto, KPU RI, Iriana Jokowi, Mahkamah Konstitusi, hingga Kaesang Pangarep.

Petrus mengatakan, saat ini Jokowi telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulutan dinasti Jokowi. Masalah ini, katanya, berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dinasti politik Jokowi saat ini, ujar Petrus, tidak hanya menguasai supra-struktur politik di eksekutif dan legislatif. Tetapi juga, katanya, menguasai dan bahkan menyandera lembaga yudikatif.

Menurut dia, MK selaku pelaksana kekuasaan kehakiman telah kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya. Kehilangan kemerdekaan dan kemandiriannya itu, menurut Petrus, karena jaminan Undang-Undang Dasar 1945 telah digusur oleh kekuatan dinasti politik.

“Kedaulatan rakyat akan menjadi korban pertama manakala dinasti politik Jokowi dibiarkan berkembang dan beranak pinak ke seluruh sentra kekuasaan,” tutur Petrus.

Sehingga jika supra-struktur politik di pucuk pimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada di bawah kendali Jokowi, kata dia, kedaulatan rakyat secara absolut akan bergeser menjadi kedaulatan dinasti politik Jokowi. “Seolah-olah lewat demokrasi,” ucap dia.

Adapun advokat TPDI dan Perekat Nusantara itu terdiri Petrus, Carrel Ticualu, Erick S. Paat, Robert B. Keytimu, Jemmy S. Mokolensang, Paskalis A. Dachunha, Pitri Indriningtyas, Roslina Simangunsong, serta Pieter Paskalis.

Para advokat ini juga memasukkan nama calon presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu tergugat.

“Karena PS (Prabowo Subianto) tahu, bahwa Gibran statusnya bermasalah dengan putusan MK Nomor 90,” kata Petrus.

Putusan MK itu, kata dia, diperkuat oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK.

“Tetapi kok diusung? Selain itu Putusan MK Nomor 90 terbukti lahir dari conflict of interest Anwar Usman yang dilarang UU Kekuasaan Kehakiman,” ujar dia.

Adapun MKMK memutuskan Anwar Usman melanggar etik. Pelanggaran etika berat itu dilakukan Anwar dalam putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Putusan itu menambah frasa “pernah menjabat atau menjadi kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan”. Anwar adalah paman Gibran, yang juga ipar Jokowi.

Selain itu, Petrus menjelaskan alasan Prabowo akan digugat ke PTUN Jakarta juga berhubungan masalah hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disidangkan pada pada 24 Juli 1998. Sidang itu merekomendasikan pemecatan Prabowo sebagai tentara.

Surat Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP menyebut sebelas pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo. Antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi, dan disiplin hukum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Disebutkan kesalahan Prabowo ketika itu soal penugasan Satuan Tugas Mawar atau lebih dikenal sebagai Tim Mawar menculik aktivis prodemokrasi. Perintah itu dikirimkan melalui Kolonel Infanteri Chairawan, yang merupakan Komandan Grup 4, dan Mayor Infanteri Bambang Kristiono.

“DKP memberhentikan PS, membuat PS berada dalam permasalahan kesetiaan kepada NKRI, Pancasila, aspek etik, moral, hukum serta hak asasi manusia,” tutur Petrus.

Selain keluarga Jokowi dan capres Prabowo, gugatan itu juga menyasar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan capres-cawapres sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan,” ujar dia.

Selanjutnya, yang akan digugat hari ini, yakni hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, serta Podcast Bocor Alus Politik. Tuntutannya adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum. “Atau suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan,” ucap Petrus. (bbs/net/han)

Pengiriman Kendaraan Hasil Curian ke Timor Leste, Bea Cukai Kesulitan Lakukan Identifikasi

DAMPINGI: Warga didampingi polisi mencari kendaraan miliknya yang hilang usai rilis ratusan kendaraan hasil curian yang ditampung di Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (AD) di Polda Metro Jaya, Jakarta.SALMAN TOYIBI/JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait temuan sindikat curanmor yang ditangani Polda Metro Jaya (PMJ).

“Setiap kendaraan itu kan ada nomor rangka, nomor mesin. Setelah koordinasi dengan Polda Metro, banyak dari kendaraan tersebut yang memang masih dalam pembiayaan atau dalam status kredit,” ujar Suwandi kepada Jawa Pos kemarin (11/1).

Menurut dia, akan ada waktunya APPI dilibatkan untuk mendalami kasus tersebut. “Mungkin nanti juga ada proses pengembalian unit-unit tersebut. Ini kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Tidak mungkin kerja sama pembiayaannya bisa kita lanjutkan dengan debitur-debitur yang terlibat,” tegasnya.

Terkait dengan praktik tersangka yang sebagian mendapatkan unit tersebut hasil membeli dari debitur yang macet, Suwandi menegaskan, sesuai dengan Undang-Undang Fidusia, pengalihan serta penjualan di bawah tangan tidak dapat dibenarkan. “Itu ada hukum pidananya,” katanya.

Soal pengakuan tersangka terkait adanya pengajuan pembiayaan dengan identitas palsu, Suwandi belum berani berkomentar lebih jauh. “Tentu nanti silakan diproses itu masing-masing perusahaan pembiayaan, kenapa itu bisa terjadi seperti data palsu dan lain-lain,” jelasnya.

Sementara itu, pejabat fungsional pada Humas Bea Cukai Tanjung Perak Bintang Satriawan mengatakan, proses ekspor barang bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, ekspor secara umum. Kedua, mengajukan PEB (pemberitahuan ekspor barang) atau ekspor barang kiriman. Jadi, barang ekspor dititipkan lewat jasa pengiriman multinasional. Ketiga, ekspor barang yang dibawa langsung oleh penumpang.

“Nah, dalam kasus penyelundupan kendaraan roda empat dan roda dua tersebut belum diketahui dikirim lewat pelabuhan domestik atau internasional,” katanya.

Bintang menjelaskan, jika kendaraan tersebut dikirim lewat pelabuhan internasional, pilihannya hanya ada ekspor secara umum. Namun, jika lewat pelabuhan domestik, pengiriman kendaraan curian tersebut mungkin lewat jalur darat yang nanti ke perbatasan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Jadi, dari kapal domestik nanti dibawa lewat darat sampai ke lintas batas Timor Leste dan NTT,” ujarnya.

Bintang menyatakan, bea cukai sedikit kesulitan untuk menemukan kebenaran kendaraan curian dikirim ke Pelabuhan Internasional Tanjung Perak. Sementara itu, jika ternyata pengiriman kendaraan tersebut melalui Pelabuhan Domestik Tanjung Perak, bea cukai tidak mengawasi peredaran barang tersebut.

“Kalau itu memang lewat pelabuhan internasional, dari sisi kami pun tidak bisa mengecek kebenaran data tersebut karena tidak ada persyaratan seperti melampirkan STNK maupun BPKB kendaraan,” ujarnya. (jpc/han)

Pasutri Kerabat Erik Ikut Diamankan KPK

PAPARAN KASUS: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga bersama tersangka lainnya usai paparan kasus di gedung KPK, Jumat (12/1).

PASANGAN suami istri (Pasutri) RSR dan M yang masih kerabat Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR) ikut ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/1) kemarin. M yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu, dan suaminya RSR, tak menyangka kalau rumah mereka disatroni penyidik KPK.

RSR diketahui pernah menjadi anggota DPRD Labuhanbatu dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan saat ini resmi terdaftar sebagai Caleg dari Partai Nasdem. Dia memang cukup familiar bagi masyarakat Labuhanbatu.

Kedekatannya dengan Bupati EAR itu menjadi sorotan khalayak. Alhasil, sisi positif dan negatifnya kerap jadi perhatian publik. Bahkan, istrinya berinisial M kini menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di dua dinas di jajaran Pemkab Labuhanbatu. Salah satunya, sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu.

Sekira pukul 05.30 WIB, sebanyak dua mobil merapat ke kediaman mereka di Jalan Asrol Adam, Rantauprapat. Saat petugas KPK menggedor rumah mereka, seorang asisten rumah tangga membukakan pintu.

Setelah pintu dibuka, enam orang yang terdiri dari lima pria dan satu wanita, langsung merangsek masuk. “Ada 6 orang menggedor pintu dan memaksa masuk ke dalam rumah,” kata seorang sumber di dalam rumah RSR kepada Sumut Pos, Jumat (12/1).

Aasisten rumah tangga itu sempat mencegah petugas KPK masuk, sehingga terjadi sedikit keributan. Hal itu mengundang perhatian M yang baru selesai Salat Subuh. “Selesai salat subuh, ibu keluar untuk melihat tamu yang datang,” terangnya.

Melihat pintu kamar terbuka, tim KPK langsung menerobos ke dalam dan mendapati RSR sedang tertidur. Lantas membangunkannya.

Tim KPK mencecar M dan RSR denganberbagai pernyataan. Bahkan, tambah sumber, tim KPK diduga juga mengamankan sejumlah uang pribadi pasutri tersebut. “Ada uang bapak sebanyak Rp50 juta. Dan uang ibu sebanyak Rp80 juta diamankan,” ujarnya.

Padahal, lanjut sumber, M sudah menjelaskan jika sejumlah uang milik pribadinya itu didapat hasil menggadaikan sejumlah perhiasan miliknya. “Iya. Ibu mengatakan ke mereka jika uang itu hasil gadai emas. Uang akan dipergunakan untuk keperluan rumah tangga,” imbuhnya.

Bahkan untuk meyakinkan petugas, M menunjukkan lembaran surat gadai emas miliknya kepada petugas. “Jadi terasa heran dengan informasi jika telah terjadi OTT. Padahal uang dimaksud milik pribadi,” paparnya.

Sekira pukul 08.00 WIB, tim KPK RI bergerak ke Kantor Dinas Kesehatan Labuhanbatu di kawasan Jalan KH Dewantara Rantau Selatan. Selain melakukan penyegelan kantor, tim juga membawa serta beberapa orang. Diantaranya S sebagai ajudan M dan T sebagai orang kepercayaan RSR. “Iya. Ada yang dibawa serta dengan bapak dan ibu. Tapi Informasi mereka sudah kembali,” tandas sumber.

Disebutkan, setelahnya tim KPK beranjak ke kediaman pribadi Bupati Labuhanbatu EAR di Jalan Padang Matinggi Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, untuk melakukan pengembangan dibantu oleh Polres Labuhanbatu.

Pukul 11.30 WIB, tim KPK bergerak meninggalkan kediaman rumah Bupati Labuhanbatu menuju ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah nama yang turut serta diamankan dalam OTT tersebut adalah, Bupati Labuhanbatu EAR, Plt Kadis Kesehatan Labuhanbatu M dan RSR serta sejumlah staf dan swasta. (fdh)

KPK Tahan Erik Adtrada, Eks Anggota DPRD, dan Dua Swasta

DITAHAN: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengenakan rompi oranye digiring petugas KPK dengan tangan diborgol usai menjalani pemeriksaan, Jumat (12/1).

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga (EAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa. EAR terjaring dalam operasi tangkap tangan.

SELAIN orang nomor satu di Labuhanbatu itu, ada tiga tersangka lain yang kini ditahan KPK. Salah satunya adalah Efendy Sahputra alias Asiong (ES), mantan terpidana kasus korupsi. Asiong merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK pada 2018. Saat itu dia terlibat kasus korupsi lantaran menyuap eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Lantaran mengulangi perbuatannya, KPK memastikan bakal memperberat hukuman dengan harapan membuat yang bersangkutan jera.

“Berdasar KUHP, pemberatan pidana bagi residivis adalah sepertiga,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media di Jakarta, kemarin (12/1).

Ghufron memastikan, instansinya memiliki pedoman penuntutan yang jelas. Dia mencontohkan, bila nanti Asiong divonis 12 tahun penjara, hukumannya ditambah menjadi 15 tahun.

Selain Asiong dan EAR, dua tersangka lain yang diumumkan KPK kemarin adalah mantan anggota DPRD Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga (RSR), dan seorang pihak swasta bernama Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Menurut Ghufron, penangkapan Erik cs berdasarkan laporan masyarakat, ada terjadi pemberian sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan Bupati Erik. Dengan informasi tersebut, tim KPK langsung bergerak dan berpencar mengamankan para pihak yang ada di sekitaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sepuluh orang yang ditangkap, yakni Bupati Erik Adtrada Ritonga, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Hendra Efendi Hutajulu (HEH) selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Labuhanbatu. Selanjutnya, Maharani (MHR) selaku Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, Susi Susanti (SS) selaku ASN Pemkab Labuhanbatu, Elviani Batubara (EB) selaku Staf Rudi Syahputra Ritonga, dan Triyono (TR) selaku swasta.

Dalam kasus ini, Erik diduga bersama Rudi menerima suap dari Efendy dan Fazar untuk mengatur pemenangan proyek di Kabupaten Labuhanbatu dengan kesepakatan pemberian fee. Menurut Ghufron, Kabupaten Labuhanbatu menganggarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp1,4 triliun.

Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.

Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp19,9 miliar.

Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan mantan anggota DPRD Labuhanbatu sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan. “Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek,” ungkap Ghufron.

Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa. Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.

Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilakukan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.

“Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp1,7 miliar,” ucap Ghufron.

Ghufron menyebut, uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Ia memastikan, pihaknya akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada Erick melalui Rudi. “Selain itu KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya,” pungkasnya.

Peringatan Bagi Semua

Menyikapi OTT yang menjerat Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengatakan, kasus itu sebagai tanda peringatan bagi kepala daerah lain di Sumut.

Hassanudin mengaku sangat menghargai proses hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini. “Kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum memproses sesuai kewenangannya,” katanya.

Hassanudin pun sempat mengingatkan tagline “Sumut Hebat” yang diusungnya sejak awal menjabat sebagai Pj Gubsu. Di mana kata “Hebat” merupakan akronim dari Harmonis, Efektif, Bersama, Akuntabilitas, dan Transparan. “Sejak awal saya masuk ke sini (Pemprov Sumut), saya menekankan agar kita semua bekerja secara harmonis, efektif, bersama-sama, akuntabilitas, dan transparansi. Itu yang pertama saya tekankan ketika memijakkan kaki di sini,” jelasnya.

Mantan Pangdam I/BB ini mengaku tidak ingin, Sumut itu menjadi akronim dari semua urusan mesti ada uang tunai. “Janganlah, jangan seperti itu, nggak benar juga itu,” tegasnya.

Hassanudin juga mengungkapkan, kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu itu menjadi peringatan bagi penyelanggara negara untuk terus meningkatkan kinerja, tanpa melanggar hukum atau melakukan tindakan pidana korupsi. “Sebaiknya, bagaimana kita makin ke depan makin lebih baik,” harapnya.

Di sisi lain, Hassanudin mengingatkan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, harus tetap berjalan. “Pelayanan masyarakat tidak boleh terhenti. Semuanya sistem sudah berjalan,” ucapnya.

Karenanya, Hassanudin mengaku tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar agar memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu. “Tetap (akan kordinasi), sistem organisasikan tetap berjalan, otomatis begitu,” jelasnya lagi. (syn/c9/bay/jpg/gus/adz)

Polisi Dalami Ancaman Tembak Anies di Medsos

Anies Baswedan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mabes Polri tengah menelusuri dugaan ancaman penembakan oleh sebuah akun di media sosial terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman penembakan itu diterima Anies saat melakukan siaran langsung atau live di aplikasi TikTok @aniesbaswedan. Terduga pelakunya teridentifikasi menggunakan akun @rifanariansyah.

Karo Penmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, belum ada laporan polisi dari Anies selaku korban. Akan tetapi, kepolisian tetap memulai mendalami akun yang melontarkan ancaman. “Sejauh ini belum ada laporannya, namun Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” jelasnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Ia mengimbau agar masyarakat tidak membuat gaduh selama proses Pemilu 2024 berjalan. Dia meminta agar semua pihak menjaga kekondusifan situasi. “Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo juga memastikan akan mengusut kasus dugaan pengancaman tersebut. “Kita masih dalami,” kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (12/1/2024). n

Yusuf mengatakan, proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk saat ini sedang menelusuri sosok pemilik akun. “Iya Polda Kaltim sedang memprofiling pemilik akun tersebut walaupun akun tersebut sekarang sudah hilang,” ucap dia.

Di sisi lain, Polda Kaltim juga menunggu pihak yang menjadi korban untuk membuat laporan polisi (LP). “Kita masih menunggu siapa yang merasa menjadi korban pengancaman atau yang keberatan,” tandas dia.

Sementara Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Polri tidak menanggap remeh berbagai ancaman keamanan bagi capres manapun. “Saya minta pihak kepolisian dengan cepat mengusut ancaman ini. Karena ini ngeri sekali. Faktanya kita lihat insiden penembakan terhadap pemimpin negara itu bisa benar-benar terjadi, seperti di Jepang dan Amerika Serikat misalnya. Jadi tetap polisi harus memastikan keamanan para capres-cawapres, khususnya di musim-musim kampanye yang mulai memanas seperti saat ini,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (12/1).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI berharap agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi, kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Karena menurutnya, jika dibiarkan, akan dapat merusak dan memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. “Jadi yang bernada ancaman dan provokasi serius terhadap capres-cawapres di medsos, agar segera ditindak satu per satu. Karena ini sudah membahayakan nyawa para paslon. Kalau sekedar kritik pedas, ada sedikit hujat menghujat, dibuat meme, atau yang lainnya, itu masih sangat kita bisa pahami sebagai bagian dari demokrasi, apalagi ini memang sedang momentum pemilu. Tapi kalau sudah mengancami, ini harus benar-benar diusut,” ungkap Sahroni.

Menurut dia, dengan sikap tegas ini, bisa membawa suasana lebih kondusif menjelang hari pemilihan pada 14 Februari 2024. Untuk itu, aparat penegak hukum khususnya Polri, harus bantu untuk mewujudkannya. “Harus saling jaga, saling menahan diri, dan bersuaralah dalam batasan yang ada. Agar situasi dan kondisi menjelang hari pemilihan bisa kita pastikan kondusif,” demikian Sahroni.

Anies Baswedan sudah merespons ancaman itu. Dia berharap ancaman penembakan itu tak benar-benar terjadi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap aparat penegak hukum tak tinggal diam jika benar ancaman tersebut mengancam keselamatan dirinya. “Ya, mudah-mudahan tidak kejadian, kalau itu dianggap ancaman ya biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti,” kata Anies kepada wartawan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (11/1).

Kendati demikian, Anies mengaku pihak Timnas AMIN belum ada rencana untuk memproses hukum pelaku yang melontarkan ancaman penembakan tersebut. “Belum ada rencana itu,” ujar dia.

Terpisah, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menganggap serius ancaman penembakan kepada Anies tersebut. Cak Imin mengaku akan melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika bukti sudah cukup.

“Serius, kita akan proses. Kalau nanti buktinya kuat, saya lapor presiden,” ujar Cak Imin usai agenda ‘Konsolidasi Jaringan dan Sumber Daya Tim Pemenangan Elektoral Sistem (TPES) 50 Kecamatan di Jawa Timur’ di Gedung Juang Surabaya, Jumat (12/1).

Selain itu, Cak Imin juga bakal melaporkan kegiatan kampanye pasangan AMIN di Jawa Timur yang diduga diintimidasi aparat. Intimidasi itu terjadi setelah kampanye dirinya rampung di Gresik dan saat Anies hendak mendarat di Tuban menggunakan helikopter. “Ini lagi saya proses. Nanti kalau benar akan saya laporkan ke pak presiden langsung,” ucapnya.

Sementara, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong ancaman penembakan terhadap capres nomor 1 Anies Baswedan yang viral dan menjadi perbincangan di sosial media untuk dilaporkan ke polisi. “Ya laporke sama polisi ya, biar ditindak,” kata Ganjar ditemui selepas acara resepsi Pernikahan Agung atau Dhaup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman Yogyakarta, Kamis (11/1) malam.

Ancaman penembakan terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan viral di media sosial Twitter yang kini bernama X. Salah satu pengguna @sleepyiysloth mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform Tiktok bertuliskan ancaman penembakan itu.

Ia juga memperlihatkan beberapa foto yang diduga sebagai sosok yang menyampaikan ancaman tersebut. Unggahan itu telah dibaca oleh 19 ribu pengguna media sosial X. (bbs/adz)

Kemenag Kebut Kontrak Hotel Jamaah

TINJAU: Menteri Agama Yaqut Choli Qoumas meninjau hotel jamaah haji di Arab Saudi, tahun lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah bertemu otoritas Arab Saudi, Kementerian Agama (Kemenag) mematangkan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2024. Penginapan untuk para jemaah haji jadi salah satu fokus utama. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan agar jemaah haji Indonesia mendapatkan tempat terbaik di Arab Saudi. Misalnya, saat berada di Arafah dan Mina. Namun, itu dipengaruhi oleh seberapa cepat kontrak teknis perhajian bersama pihak Saudi dibuat.

Oleh sebab itu, pihaknya tengah berupaya mempercepat proses kontrak tersebut. ’’Insya Allah, dalam minggu ini atau maksimal minggu depan kontrak itu akan segera kita lakukan agar tempat terbaik didapatkan untuk jemaah Indonesia,’’ ungkapnya.

Selain urusan penginapan, kata dia, pembicaraan terkait penerbangan bagi jemaah haji Indonesia juga dibahas dengan otoritas setempat. Secara garis besar, pihak otoritas Saudi siap menyambut kedatangan delegasi Indonesia dengan baik. ’’Ini juga insya Allah aman, biar nanti Garuda Indonesia saja yang follow up,’’ sambungnya.

Selain bertemu pihak otoritas Saudi, Yaqut juga mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait penyelenggara haji Indonesia. Dia meminta agar pelayanan harus berorientasi kepada jemaah. Terlebih, di tahun ini Indonesia tetap mengusung tema Haji Ramah Lansia. ’’Setiap layanan yang diberikan harus dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Ini harus dicamkan,” tegasnya.

Pada bagian lain, para calon jemaah haji diimbau untuk segera melakukan tes kesehatan. Mengingat, istitaah kesehatan menjadi salah satu persyaratan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) bagi jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab mengungkapkan, sudah sekitar seribu calon jemaah haji yang melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) hingga Rabu (11/1) siang. Selain itu, ada pula calon jemaah yang telah melakukan pembayaran bipih secara dicicil.

“Ada (yang mencicil, red) sampai kemarin (Selasa, red) kurang lebih 11 ribuan jemaah yang sudah mencicil,” ungkapnya. Sebagai informasi, pelunasan bipih telah dibuka sejak 10 Januari 2024. Proses pelunasan tahap pertama ini bisa dilakukan hingga 12 Februari 2024 mendatang. Di tahun ini, calon jemaah juga dibolehkan mencicil pembayaran bipih hingga batas waktu penutupan pelunasan. (mia/c6/bay/jpg)

Kalah dari PSIM, PSMS Pecat Miftahudin Mukson

Sekadar informasi, Miftahudin sebelumnya resmi menjadi pelatih PSMS Medan menggantikan Ridwan Saragih yang memilih mundur. Miftahudin remsi melatih PSMS Medan sejak 6 November 2023 lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasabaran Manajemen PSMS Medan akhirnya habis setelah Ayam Kinantan menelan kekalahan dari PSIM dengan skor 1-2 di Stadion Mandala Krida. Jumat (12/1/2024). Mereka akhirnya memecat Miftahudin Mukson dari jabatan pelatih kepala PSMS.

Pengelola PSMS Medan, Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) Arifuddin Maulana Basri membenarkan pihaknya telah memberhentikan Miftahudin sebagai pelatih.

“Ya, PSMS Medan resmi memberhentikan coach Miftah dari jabatan pelatih PSMS Medan,” ujar Arifuddin, Jumat (12/1/2024) malam.

Arie, sapaan Arifuddin, mengatakan pemberhentikan Miftahudin dilakukan untuk kebaikan PSMS Medan.”Keputusan ini kami lakukan semua demi kebaikan bersama,” ujarnya.

Sekadar informasi, sebelum dan khususnya pasca laga 12 besar menghadapi Persiraja, desakan agar Miftahudin mundur dari PSMS Medan semakin besar. Legenda PSMS Medan hingga mantan manajemen menilai PSMS Medan harus segera melakukan penggantian pelatih jika ingin tetap punya asa lolos ke babak semi final Liga 2 musim ini.

Namun, siapa pengganti Miftahudin di PSMS, belum bisa dipastikan. Namun, kuat kemungkinan perannya akan digantikan caretaker pelatih. Legimin Rahardjo, kemungkinan besar akan menjabat sebagai caretaker pelatih PSMS Medan, setidaknya saat PSMS bertandang ke markas Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim, Rabu (17/1/2024) pukul 19.00 WIB. (dek)

1...691692693...15,608Page 692 of 15,608

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor