Home Blog Page 699

DPR Bakal Revisi UU Kepolisian, Usia Pensiun Polri Diwacanakan 60 Tahun

PERSONEL POLISI: Personel kepolisian dalam sebuah kegiatan belum lama ini. DPR RI bakal merevisi UU tentang Kepolisian termasuk batas usia pensiun.dokumentasi Sayudi Prastopo .

SUMUTPOS.CO – Batas usia pensiun anggota Polri bakal diubah. Itu seiring dengan mencuatnya wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Rencana tersebut membuat Badan Legislasi (Baleg) DPR menjadi sorotan setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara menjadi inisiatif DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi belum mau mengiyakan rencana revisi itu. Sebab, sampai saat ini belum ada rapat apa pun mengenai RUU Polri di Baleg DPRn

Selain itu, belum ada penugasan dari baleg untuk membahasnya. “Sampai saat ini kami belum tahu (kapan rencana pembahasan RUU Polri, Red),” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos, kemarin (18/5).

Meski begitu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Awiek tersebut mengaku siap untuk melakukan pembahasan RUU Polri. Sebagai badan yang menangani legislasi, baleg tentu siap jika ada penugasan untuk membahas rencana undang-undang. “Tapi, yang pasti sejauh ini belum (ada pembahasan RUU Polri di baleg, Red),” ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos, revisi UU Polri tersebut rencananya akan mengubah Pasal 30 UU Polri terkait usia pensiun maksimum anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Selain itu, anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas dapat dipertahankan menjadi 62 tahun dari sebelumnya 60 tahun.

Bukan hanya itu, dalam draf RUU yang beredar juga ditambahkan aturan mengenai usia pensiun maksimal 65 tahun pejabat fungsional di Polri. Ketentuan lain dalam draf RUU tersebut juga mengatur usia pensiun perwira tinggi bintang empat atau Kapolri ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.

Wacana RUU Polri tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai RUU itu melengkapi problematika sebelumnya, yakni RUU Penyiaran. Menurut dia, dua RUU tersebut menunjukkan bahwa negara tengah menguatkan dan memperluas kewenangannya. “Sementara masyarakat sipilnya dilemahkan. Salah satunya lewat RUU Penyiaran,” cetusnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan juga menilai, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah cukup usang, sehingga perlu direvisi untuk mengikuti perkembangan zaman. “Tentunya sudah perlu ada revisi untuk mengikuti perkembangan demi untuk Polri semakin baik,” kata Edi.

Salah satu poin yang akan direvisi adalah batas usia pensiun anggota Polri 58 tahun menjadi 60 tahun. Menurut Edi, usia pensiun saat ini terlalu membatasi ruang gerak anggota Polri yang masih punya kinerja baik. “Padahal usia 58 tahun itu, banyak polisi masih giat-giatnya kerja,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia mendorong usia pensiun diubah menjadi 60 tahun. Edi juga setuju usia pensiun anggota Polri yang memiliki keahlian khusus diusulkan menjadi 65 tahun.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) itu juga siap memberikan masukan dan kajian akademik jika diperlukan.

Sementara Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin menilai, wacana perpanjangan usia pensiun Kapolri melalui rencana revisi UU Polri di DPR itu masuk akal. “Seperti jabatan strategis lembaga negara, termasuk eselon 1 Kementerian, saya rasa ide usia pensiun Kapolri 60 tahun cukup masuk akal,” kata Prof Asep Saefuddin.

Menurut Asep, jabatan Kapolri cukup strategis. Maka, wajar jika usia pensiun diperpanjang dan disamakan dengan kementerian atau lembaga lainnya. “Secara kelembagaan, wajar bila posisi setingkat Kapolri itu maksimal 60 tahun,” ujarnya. (tyo/c9/fal/jpg)

Minimalisir Kejahatan di Malam Minggu, Polsek Dolok Merawan Lakukan Patroli

PESAN: Patroli gabungan Polsek Dolok Merawan Polres Tebingtinggi memberikan imbauan kepada warga berada di warung.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka meminimalisir kejahatan dimalam minggu, Polsek Dolok Merawan Polres Tebingtinggi menggelar patroli gabungan Tiga Pilar bersama TNI dan Pemerintahan Desa diwilayah hukumnya, Minggu (19/5/2024) dini hari.

Pelaksanaan patroli gabungan dilaksanakan untuk meminimalisir kejahatan dimalam hari berupa aksi premanisme, kejahatan jalanan (street Crime), Curas, Curat dan Curanmor (3C), balap liar dan tawuran serta menciptakan area publik yang aman dan nyaman dimalam Minggu.

“Sehingga masyarakat yang melaksanakan aktifitas diluar rumah dan pengguna jalan raya merasa aman,” papar Kanit Samapta Polsek Dolok Merasa Ipda Ferry Siagian.

Menurut Ipda Ferry, pelaksanaan Patroli 3 Pilar yang melibatkan unsur Polri, TNI dan Aparatur pemerintah dengan menggunakan kenderaan Dinas Roda dua dengan rute Desa Dolok Merawan, Desa Mainu Tengah, Desa Bandar dan Dusun III Desa Korajim Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

“Dalam pelaksanaan patroli petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang beraktifitas dimalam hari untuk selalu waspada dan bersama sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” jelasnya.

Sedangkan kepada seluruh masyarakat jika melihat maupun mengalami suatu tindak pidana dan memerlukan kehadiran pihak Kepolisian, dapat menghubungi layanan Call Center 110 dan Whatsapp Polres Tebingtinggi dinomor 081260664044.

“Kita harapkan dengan adanya patroli gabungan ini wilayah hukum Polsek Dolok Merawan Polres Tebingtinggi kondisi aman dan kondusif tanpa adanya gangguan kamtibmas,” harap Ipda Ferry. (ian/han)

LBH Medan Sulit Dapat Informasi Penyidikan Perambah Hutan Lindung di Langkat

Kondisi hutan lindung semula ditanami mangrove yang kini porak-poranda. (Dok Masyarakat Desa Kwala Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum Medan selaku pendamping masyarakat Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, kesulitan menerima informasi yang berkaitan proses penyidikan perkara perambahan hutan. Meski status perkara sudah tahap penyidikan, tapi LBH Medan kesulitan dan bahkan harus ‘tegang urat’ dengan penyidik ketika menyoal kasusnya.

Karenanya, LBH Medan menilai, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tak transparan. “Petugas menyebut, perkara ini atas laporan dari anggota kepolisian (model A), sehingga informasi tidak dapat diberikan. Sikap ini dinilai sebagai sikap tidak siapnya Ditreskrimsus Polda Sumut, untuk diawasi dan dikritik kerjanya oleh masyarakat, sehingga tidak mencerminkan Polri yang profesional, bersih dan transparan, yang akan menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat,” ujar Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, akhir pekan kemarin.

Muncul dugaan, terduga pelaku perambahan hutan lindung di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjungpura, masih bebas berkeliaran. Adapun terduga pelaku perambahan hutan dimaksud berinisial SKW, SPD, SS, BS dan MD.

Menurut dia, kerja penyidik cukup lamban. Hal tersebut, ujar dia, membuat masyarakat kecewa.

Sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 44 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 65 dan pasal 70 UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH, Ali menambahkan, sangat jelas setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, akan hak lingkungan yang baik, dan sehat. Juga serta dapat berperan baik dengan penyampaian pengaduan, keberatan, laporan dan berhak untuk mendapatkan akses informasi.

“Maka dari itu jelas LBH Medan atau elemen masyarakat lainnya berhak mengetahui sejauh mana penanganan kasus perambahan hutan di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini. Apalagi akibat perambahan hutan, akan berdampak kepada peradaban umat manusia di bumi ini,” ujar Ali.

Dalam hal ini, penyidik pernah mengamankan 1 unit alat berat ekskavator dari dalam hutan pada medio awal Februari 2024. Namun proses perkaranya, sebut Ali, malah tidak menunjukkan progres atau melempem.

Buktinya, penyidik belum ada menetapkan tersangka. “Hingga saat ini belum ada kejelasan adanya penetapan tersangka. Walau saat ini perkaranya sudah pada tahap penyidikan berdasarkan keterangan petugas Unit 4 Ditreskrimsus Polda Sumut kepada Tim LBH Medan,” ujarnya.

Dia juga menyoal pengaduan masyarakat atau Dumas yang disampaikan Ilham Mahmudi pada 16 Februari 2024 terkait hal sama, dugaan perambahan hutan.

Namun diduga tidak pernah diproses oleh Ditreskrimsus Polda Sumut. “Patut diketahui bahwa aktivitas perambahan hutan diduga ilegal ini, telah berlangsung lama yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana pasal 78 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar,” bebernya.

Konflik berkepanjangan soal perambahan hutan ini, Ali menilai, masyarakat menjadi korbannya. Menurut dia, informasi dan pemantauan LBH Medan di lapangan menyebut terduga pelaku masih bebas berkeliaran. Bahkan menunjukkan sikap seakan-akan tak tersentuh aparat penegak hukum.

“LBH Medan mendesak Kapolda Sumut, agar memerintah Direktur Ditreskrimsus Polda Sumut untuk segera menetapkan tersangka atas adanya dugaan tindak pidana perambahan hutan di Desa Kwala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka agar tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana dan demi untuk meminimalisir potensi intimidasi terhadap masyarakat yang menentang perambahan hutan ini,” tukasnya. (ted/tri)

Pelatakan Prasasti Pendiri Perguruan Islam An-Nizam Diresmikan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Yayasan Sech Oemar Bin Salmin Bahadjadj meresmikan peletakan prasasti pendiri Perguruan Islam An-Nizam di halaman sekolah itu, Jalan Perjuangan/Tuba II, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Sabtu (18/5). Kegiatan ini dihadiri Pembina Yayasan Alvina Masitah Bahadjadj SH MKn, Ketua Yayasan Umar Ali Bahadjadj ST MT, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan Drs Burhanuddin Damanik, Prof HM Hasballah Thaib MA PhD, Ir H Husni Samad, Danramil, Camat Medan Denai, tokoh agama dan para sahabat pendiri Perguruan Islam An-Nizam Ir H Ali Umar Bahadjadj,serta para guru, staf, dan pegawai Perguruan Islam An-Nizam Medan.

“Peresmian dan peletakan prasasti ini bertujuan untuk mengumumkan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat, inilah sosok pendiri Perguruan Islam An-Nizam yang selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang,” kata Pembina Yayasan Alvina Masitah Bahadjadj SH MKn.

Menurut Alvina, mereka selaku generasi penerus bertekat untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan ayahandanya Ir H Ali Umar Bahadjadj, menjadi Perguruan Islam An-Nizam sebagai salah satu sekolah yang lebih berkembang dan maju, tentunya bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

“Kita akan mengembangkan Perguruan Islam An-Nizam sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan kaidah-kaidah Islam dan tanpa melupakan visi dan misi perguruan Islam An-Nizam. Yang paling utama, mensyiarkan agama Islam, mengikuti kurikulum yang berjalan, dan beberapa program yang telah dilakukan kegiatan sosial seperti sunatan massal, pelayanan kesehatan yang terbuka untuk umum, orangtua siswa dan guru,” ujarnya.

Kemudian beberapa hal seperti yang telah dicita-citakan Ir H Ali Umar Bahadjadj, yaitu mendiri aula, mendirikan masjid di luar An-Nizam atas nama Ir H Ali Umar Bahadjadj yang tetap berkesinambungan dengan perguruan An-Nizam serta program umroh bagi guru dan pegawai. “Kami juga bertekat akan menonjolkan ciri-ciri An-Nizam, yaitu kesederhanaan. Apapun nantinya jadinya para alumni An-Nizam harus lebih menonjolkan kesederhanaan, kerbersahajaan seperti yang selama ini telah dicontohkan pendiri An-Nizam, Ir H Ali Umar Bahadjadj dalam kehidupannya sehari-hari,” harapnya.

Sementara dari segi pendidikan, lanjut Alvina, ke depan An-Nizam akan memiliki program fullday dengan pembelajaran lima hari dalam seminggu, dimana anak-anak akan belajar sampai sore pukul 16:00 mulai Senin-Jumat dan Sabtu libur. “Ke depan kami berharap An-Nizam betul-betul menjadi lembaga umat yang bermanfaat yang bisa berkiprah panjang dalam dunia pendidikan dan dunia mensyiarkan agama Allah,” ujarnya.

Sementara itu, Prof HM Hasballah Thaib MA PhD, dalam tausiyahnya berpesan kepada para pengurus yayasan agar dapat melanjutkan cita-cita pendiri yang sangat konsen dalam dunia pendidikan. Karena itu, dia berharap agar An-Nizam dapat terus berkembang menjadi perguruan Islam yang modern dan lebih maju ke depannya. (rel/adz)

Afrida Ginting SH Didorong Maju di Pilkada Kota Medan

Ketua Asosiasi Pedagang Seluler Sumut, Rudi Irawan. Sumut Pos/Dokumen Pribadi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tokoh Perempuan Kota Medan, Afrida Ginting didorong untuk maju berkontestasi, baik sebagai calon Wali Kota maupun wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan yang bakal digelar pada 27 Nopember 2024.

“Kami mendorong dan akan mendukung pencalonan Ibu Afrida Ginting pada Pilkada Kota Medan,” ungkap Ketua Asosiasi Pedagang Seluler Sumatera Utara (Sumut), Rudi Irawan, Rabu (15/5).

Sosok Aprida Ginting, jelas Rudi, merupakan perempuan tangguh dan sukses serta terbukti berkontribusi dalam memajukan dan meningkatkan keberadaan para pelaku Usaha Mkro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan.

Menurutnya, sebagai orang yang membangun karirnya dari bawah, Aprida Ginting dinilai akan sangat paham dan memahami keinginan pelaku UMKM di Kota Medan untuk maju juga berkembang.

Keterlibatannya dari bawah, sambungnya, menjadi jaminan dan harapan bagi pelaku UMKM di Kota Medan ke depan akan semakin maju.

“Dia lebih mengerti kondisi UMKM. Apa yang menjadi kemauan kaum bawah terhadap permasalahan UMKM di Kota Medan serta solusinya,” papar Rudi.

Selama ini, Rudi menilai, UMKM merupakan pilar penjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika krisis moneter menerpa Indonesia dan banyak negara di dunia, UMKM mampu bertahan meski harus kupak-kapik.

Kemudian, sebutnya, ketika Indonesia diuji dengan wabah covid-19, banyak perusahaan besar goyang bahkan
gulung tikar, UMKM juga tetap bertahan meski kebijakan Pemerintah melakukan karantina dengan tidak boleh berdagang.

“Kalau tidak ada UMKM sebagai penjaga stabilitas ekonomi nasional, mungkin negeri kita sudah hancur secara ekonomi. Dan salah satu kontribusi serta kerja nyata sosok Afrida Ginting, ia melakukan
pendampingan dan terus berjuang untuk menjadikan UMKM ‘naik kelas’ untuk lebih baik dan sejahtera,” imbuhnya.

Selain itu, tambah Rudi, Aprida Ginting juga dinilai sosok yang selama ini telah berbuat, memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dari tindakan diskriminasi juga melindungi dari ancaman terhadap keselamatan kaum hawa. Dan nilai tambahnya sebagai pejuang perempuan yang telah banyak berbuat, Aprida juga
punya koneksi serta kekuatan politik sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga langkah-langkahnya memajukan Kota Medan ke depan mudah terwujud.

“Kami berharap besar Ibu Aprida Ginting mau dan bersedia untuk maju pada Pilkada Kota Medan. Kami akan mendukung sepenuhnya karena Kota Medan butuh sosok pemimpin sepertinya,” tandasnya. (dwi/tri)

237 JCH Labura Diberangkatkan Menuju Embarkasi Medan

LEPAS: Bupati Hendriyanto Sitorus dan sejumlah Forkompinda melepas keberangkatan JCH menuju Embarkasi Medan.

LABURA, SUMUTPOS.CO-Sebanyak 237 Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Labuhanbatu Utara dilepas Bupati Hendriyanto Sitorus SE, menuju Embarkasi Haji Medan, Sabtu (18/5/2024) malam dari Aula Ahmad Dewi Syukur.

Sebelum diberangkatkan, jamaah calon haji yang tergabung pada kelompok terbang (Kloter) 7 gelombang pertama ini terlebih dahulu di upah-upah oleh Bupati Hendriyanto, Wakil Bupati Samsul Tanjung, Sekda Muhammad Suib, dan sejumlah pejabat forkopimda.

Hendriyanto menyampaikan ucapan selamat kepada calhaj yang akan melaksanakan rukun Islam yang ke lima di tanah suci Mekah dan keberangkatan ini merupakan awal dari rangkaian perjalanan ibadah haji.

“Selamat jalan para Dhuyufurrahman para tamu Allah, selamat menunaikan ibadah Haji, semoga menjadi tamu Allah yang dapat menjaga nama baik daerah, bangsa dan negara serta mendoakan semua yang di tinggalkan dapat menyusul menunaikan ibadah haji ke tanah suci”, ucap Bupati.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, bupati juga memberikan bumbu pecal untuk bekal para calhaj saat berada di tanah suci Mekah, yang dapat dimakan saat berada di sana dan siap saji dan cocok untuk haji asal Indonesia umumnya. (Ind/han)

Pj Bupati Langkat Lepas Keberangkatan 462 Jemaah Calhaj

Pj Bupati Langkat, H M Faisal Hasrimy foto bersama dengan jamaah calhaj yang akan berangkat ke tanah suci. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 462 jemaah Calon Haji (calhaj) asal Kabupaten Langkat, sudah masuk Asrama Haji di Medan. Pelepasan mereka ke Asrama Haji Medan dilakukan Pj Bupati Langkat, H M Faisal Hasrimy di Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, akhir pekan lalu.

Mereka tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 6 Embarkasi Medan. Suasana haru terpancar dalam pelepasan tersebut.

Pj Bupati Langkat yang akrab disapa Hasrimy mengucapkan selamat atas keberangkatan para jamaah ke tanah suci. Dia mendoakan agar jamaah calhaj selamat sampai tujuan dan juga saat kembali ke tanah air.

“Kami berharap para jamaah calon haji dari Kabupaten Langkat dapat melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk dan lancar. Pasangkan niat kita, luruskan niat kita untuk beribadah secara totalitas. Insya Allah, akan menjadi haji yang mabrur,” katanya.

Bagi dia, keberangkatan ke tanah suci diidamkan seluruh umat muslim. Mereka yang terpilih berangkat ibadah haji adalah kesempatan yang ditunggu, karena belum tentu semua orang dapat menjalankannya seumur hidup.

“Sekali lagi, jaga betul niat kita menjadi tamu Allah, ini tidak mudah. Saya berharap, saya selalu munajat kepada Allah di musim-musim haji. Ya Allah, siapapun saudara-saudara yang sedang melaksanakan haji, ya Allah tolong mereka. Ya Allah, luruskan niat mereka dan dijadikan mereka haji yang mabrur,” doa Faisal Hasrimy.

“Saya sadar atas nama pemerintah belum bisa secara maksimal di dalam memberikan yang terbaik dalam proses pemberangkatan. Untuk itu, saya atas nama pemerintah dan pribadi memohon maaf kalau di dalam proses pemberangkatan ini, kami bersama dengan teman yang mungkin belum mampu memberikan secara maksimal pelayanan untuk bapak atau ibu,” ujarnya.

Sementara, Kakan Kemenag Langkat, H Ainul Aswad menjelaskan, tidak semua 462 jemaah calhaj akan berangkat ke Asrama Haji Medan yang tergabung dalam kloter 6. Kata dia, ada 112 jemaah Calhaj asal Kabupaten Langkat yang baru terbang ke tanah suci pada Minggu (19/5/2024) dan tergabung dalam kloter 7 bersama jemaah asal Labuhanbatu Utara dan Toba.

“Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Langkat, terkhususnya Bapak Pj Bupati Langkat yang telah memberi fasilitas kepada jamaah. Di antaranya, pelaksanaan manasik haji, konsumsi, transportasi pemberangkatan, cinderamata berupa kain sarung dan paling berkesan bumbu pecal serta sambal teri yang diberikan oleh Bapak Pj Bupati Langkat sebagai penyemangat makan agar sehat, kuat dalam menjalankan ibadah,” pungkasnya. (ted/tri)

Kasasi JPU Ditolak, MA Vonis 4 Tahun Penjara Mantan Plt Kadis PUPR Siantar Terkait Korupsi

Mantan Plt Kadis PUPR Siantar, Jhonson Tambunan (kacamata), saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan. (Dokumen pribadi/Sumut Pos)

MEDAN – Mahkamah Agung (MA) menganulir hukuman 7 tahun penjara terhadap mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pematang Siantar, Jhonson Tambunan. Dia divonis MA 4 tahun penjara, terkait kasus korupsi proyek galvanis di Siantar.

Dalam amar putusan kasasi Nomor 2776 K/Pid.Sus/2024, majelis hakim tunggal menyakini perbuatan terdakwa Jhonson Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan primer.

Yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 51 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jhonson dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yng telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematang Siantar tersebut,” ucap Hakim melalui laman SIPP Pengadilan Negeri (PN) Medan yang dilihat wartawan, Minggu (19/5/2024).

Kemudian, Hakim pun memutuskan untuk memperbaiki putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Medan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2023/PT MDN yang memvonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Jhonson.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegasnya.

Sebelumnya pada tingkat pengadilan pertama, yakni Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jhonson divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Diketahui, perkara tersebut menjadi temuan, menyusul hasil pekerjaan jembatan oleh rekanan PT SAMK roboh, dimana terdakwa Berman Simanjuntak selaku direktur.

Sedangkan pagunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) TA 2018 sebesar Rp20 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, keuangan negara dirugikan Rp2,9 miliar lebih. (man/tri)

Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan Ringkus Pelaku Tawuran

Personil piket Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan saat merespon cepat dua kejadian tawuran yang terjadi Minggu, (19/5/2024) dini hari. (Istimewa)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Personil piket Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan merespon cepat dua kejadian tawuran yang terjadi Minggu, (19/5/2024) dini hari.

Atas respon cepat tersebut, aksi tawuran berhasil dengan cepat dibubarkan dan satu orang pelaku diamankan.

Kapolsek Belawan, AKP Ponijo SIP menjelaskan, bahwa tawuran pertama terjadi di Lorong Stasiun sekitar pukul 02.30 WIB. Setelah pihaknya mendapat informasi mengenai aksi tawuran tersebut, personil Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Belawan segera turun ke lokasi bersama piket fungsi Polres Pelabuhan Belawan.

“Mengetahui kedatangan personil Polri, para pemuda yang melakukan tawuran langsung melarikan diri. Namun, satu orang berhasil diamankan, yakni F (15) warga Pekan Labuhan,” ujar AKP Ponijo.

Kemudian, sekitar pukul 03.00 WIB, kembali didapat informasi mengenai adanya tawuran di Lorong Mesjid Titi Baru, Bagan Deli. Polres Pelabuhan Belawan bersama Polsek Belawan langsung turun ke lokasi dan para pemuda yang tawuran kembali langsung membubarkan diri.

“Dari dua lokasi tawuran tersebut, kami mengamankan dua buah senjata tajam, satu unit sepeda motor, dan satu unit speaker,” tambah AKP Ponijo.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Tindakan cepat dan tegas akan selalu dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani kejadian-kejadian yang mengganggu keamanan masyarakat.

Saat ini, pelaku yang diamankan sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Belawan. Pihak kepolisian juga terus melakukan patroli rutin dan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tawuran guna memastikan situasi tetap kondusif.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan seperti tawuran. Kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita,” tutup AKP Ponijo.(mag-1/tri)

Polres Pelabuhan Belawan Sosialisasi Kamseltibcar Lantas kepada Supir Angkot Gabion

FOTO BERSAMA: Satlantas Polres Pelabuhan Belawan foto bersama dengan sopir angkot di sela sela sosialisasi.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO- Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) kepada para pengemudi angkutan kota (angkot) di Terminal Angkutan Gabion, Belawan, pada Jumat (17/5/2024).

Kegiatan ini dilakukan oleh personil Unit Kamsel Sat Lantas Polres Pelabuhan Belawan.

Kasat Lantas AKP Pittor Gultom, SH., dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024) menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para supir angkot tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

“Kami memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para pengemudi angkot, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menggunakan sabuk pengaman, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan di atas kecepatan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, personil Sat Lantas menekankan beberapa poin penting, antara lain Pengemudi diingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, terutama di area yang padat lalu lintas, Menekankan pentingnya penggunaan sabuk pengaman untuk keselamatan diri sendiri dan penumpang, mematuhi Rambu-rambu Lalu Lintas dan Utamakan Keselamatan:

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pengemudi angkot dapat lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan,” tambah AKP Pittor Gultom.

Para pengemudi angkot yang hadir dalam kegiatan ini tampak antusias dan berterima kasih atas informasi serta himbauan yang diberikan. Mereka menyadari bahwa keselamatan dalam berkendara adalah tanggung jawab bersama dan berjanji akan lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Polres Pelabuhan Belawan akan terus melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi serupa di berbagai lokasi untuk memastikan terciptanya kamseltibcar lantas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

“Kami akan terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di jalan,” tutup AKP Pittor Gultom.(mag-1/han)

1...698699700...15,759Page 699 of 15,759