Home Blog Page 717

Polres Pelabuhan Belawan Kawal Pergeseran Logistik Suara ke Gudang KPUD Deli Serdang

KAWAL: Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat(1/3/2024).

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS – Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat (1/3/2024), setelah penghitungan suara di tingkat PPK Hamparan Perak selesai dilaksanakan.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP, menjelaskan bahwa pengawalan pergeseran logistik suara tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan logistik suara hingga selesai proses rekapitulasi di KPUD Deliserdang. Dalam upaya tersebut, Polres Pelabuhan Belawan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan terselenggaranya pemilu yang aman, damai, dan sejuk.

“Pengawalan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengamankan seluruh proses pemilu, termasuk pengangkutan logistik suara. Kami bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilu,” ungkap AKBP Janton Silaban.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menerima hasil rekapitulasi dengan lapang dada. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai pasca-pemilu.

Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan logistik suara dapat sampai dengan selamat di Gudang KPUD Deli Serdang, dan proses rekapitulasi suara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Polres Pelabuhan Belawan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan integritas proses demokrasi di wilayahnya.(mag-1/han)

MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen Syarat Parpol

ILUSTRASI: Ketua MK Suhartoyo saat bersidang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya tak menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan, ambang batas parlemen tetap diperlukan, tetapi harus disusun dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.

Hal ini disampaikan Enny untuk memperjelas isi putusan perkara 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam rapat pleno di ruang sidang MK, Kamis (29/2). Perkara itu diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Putusan Nomor 116 tidak meniadakan treshold sebagaimana dapat dibaca dari amar putusannya,” kata Enny dikonfirmasi, Jumat (1/3).

Enny menjelaskan, MK menyerahkan kepada kebijakan pembuat undang-undang untuk mengatur ambang batas parlemen dan menentukan besaran angka persentasenya. Terpenting, angka ambang batas parlemennya rasional dengan merujuk pada metode kajian yang jelas dan komprehensif.

“Bahwa threshold dan besaran angka persentasenya diserahkan ke pembentuk UU untuk menentukan threshold yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang sehingga sistem proporsional yang digunakan tetapi hasil pemilunya tidak proporsional,” ucap Enny.

Karena itu, dalam putusan perkara nomor 116 tersebut, MK meminta pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan angka yang rasional. Proses revisi ambang batas parlemen 4 persen ini dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

“Oleh karena itu, untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan threshold dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut (disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang),” pungkas Enny.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta pembuat undang-undang memperhatikan 5 poin saat mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan ambang batas parlemen harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Terakhir, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. (jpc/han)

Penentuan Awal Ramadan 2024, Begini Menurut Pandangan Muhammadiyah dan NU

ILUSTRASI: Petugas melakukan pemantauan hilal (ru'yatul hilal) dengan teropong.

SUMUTPOS.CO – Umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia akan segera menyambut bulan suci Ramadhan 2024, dimana menjadi bulan yang ditunggu-tunggu untuk menjalankan ibadah secara khusyu’ dalam satu bulan penuh.

Di Indonesia sendiri, pemerintah selaku Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) baru akan menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah melalui sidang Isbat yang akan digelar pada 10 Maret 2024 mendatang. Sidang Isbat tersebut akan digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrim, Jakarta Pusat, dengan melalui pemantauan Hilal yang dilakukan di 134 titik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia yaitu Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan awal puasa Ramadhan 2024 jauh-jauh hari yang ternyata memiliki perbedaan versi.

 

Mari kita Simak ulasan:

Awal Ramadan 2024 Menurut Pandangan Muhammadiyah

Dilansir melalui website resminya Jumat (1/3), Muhammadiyah telah mengumumkan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menjelaskan bahwa keputusan penetapan tersebut berdasarkan dengan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki yang digunakan.

“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammdiyah,” kata Sayuti.

Penetapan tersebut juga tertuang dalam Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada 12 Januari 2024.

Awal Ramadhan 2024 Menurut Pandangan Nadhlatul Ulama

Sementara itu, Lembaga Falakiayah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa awal bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024 seperti yang dilansir melalui website Nu Online.

Prediksi tersebut berdasarkan pengamatan terhadap posisi Hilal baik dari sisi tinggi maupun elongasinya. Metode yang digunakan oleh Nu sama dengan yang digunakan oleh pemerintah yaitu melalui Rukyatul Hilal.

Ketua LF PBNU Kiai Sirril menyatakan bahwa melalui pengamatan atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat dirukyat pada 29 Sya’ban 1445 H atau bertepatan pada Ahad, 10 Maret 2024.

“Untuk awal Ramadhan tahun ini dengan memperhatikan posisi hilal baik tinggi maupun elongasinya secara pengalaman atau tajribah hilal tidak mungkin dirukyat pada Ahad Sore, 10 Maret,” jelas Kiai Sirril.

Lebih lanjut, “Jadi Langkah Ikmal/istikmal Sya’ban sebagaimana tertulis di almanac PBNU sudah benar, InsyaAllah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M,” terang ulama ahli falak itu.

Kiai Sirril juga menyatakan bahwa LF PBNU akan melakukan rukyatul hilal atau pemantauan hilal awal Ramadhan 1445 H pada Ahad 10 Maret 2024 yang akan dilakukan oleh LFNU daerah secara serentak melalui pinggiran Pantai yang mengarah ke barat maupun pada Gedung-gedung tinggi dengan ufuk barat yang tidak terhalang.

Ia juga mengatakan bahwa untuk Ramadhan ini rukyatul hilal akan digelar di 50 hingga 60 titik yang tersebar di berbagai wilayah mencangkup zona Indonesia Timur, Tengah dan juga Barat. Pelaksanaan rukyat ini juga akan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti petugas Kementerian Agama setempat, Pengadilan Agama, Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan juga Masyarakat. (jpc/han)

PN Medan Sosialisasikan Public Campaign SMAP ke Masyarakat

BAGIKAN: Ketua PN Medan,Victor Togi Rumahorbo membagikan bunga kepada pengendara motor di Jalan Pengadilan, Medan, Jumat (1/3/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar jalan santai dalam rangka Public Campaign sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Jumat (1/3/2024) pagi.

Pantauan Sumut Pos di lokasi, setelah melaksanakan jalan santai, Ketua PN Medan Victor Togi Rumahorbo SH MH bersama Wakil Ketua PN Medan Agus Waluyo Tjahjono SH MHum didampingi Ketua Pembina Olahraga PN Medan As’ad Rahim Lubis SH MH dan Humas PN Medan Soniady Drajat Sadarisman SH MH, para Hakim serta Panitera PN Medan turut membagikan bunga, brosur SMAP dan coklat kepada masyarakat pengguna jalan.

Ketua PN Medan Victor Togi Rumahorbo mengatakan kegiatan jalan santai ini diselenggarakan sehubungan dengan mengadakan Publik Campaign, dikarenakan PN Medan dipercaya oleh Mahkamah Agung (MA), untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

“Kemudian sertifikasi mutu Peradilan unggul dan tangguh atau ampuh dan pembangunan Zona Integritas,” katanya kepada wartawan.

Ditegaskan Victor Togi Rumahorbo, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat khususnya pencari keadilan dapat mengetahui bahwa PN Medan sedang membangun hal tersebut.

“Maka dari itu, kami mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya mereka membantu kami. Jika seandainya masyarakat ada yang berperkara di Pengadilan Negeri Medan ini, agar tidak memberikan suap, tidak memberikan gratifikasi, tidak memberi amplop atau sejenis lainnya. Itulah intinya Publik Campaign ini dilaksanakan sekaligus olahraga bersama dengan menggelar jalan santai,” sebutnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Ia berharap kepada masyarakat dapat membantu PN Medan dalam membangun sistem Manajemen SMAP.

“Sekiranya masyarakat bisa membantu kami, karena sebuah kepercayaan yang diberikan MA harus dipertahankan dan kami pertanggungjawabkan. Karena dari 382 satker di Indonesia hanya beberapa satker yang dipercayakan untuk membangun anti penyuapan ini,” tegasnya sembari mengatakan kegiatan ini terus berlanjut, baik di internal maupun eksternal.

Selain itu, sambungnya, PN Medan juga telah memilih 4 orang Duta Pelayanan Tahun 2024, yang bertugas memberikan bantuan pelayanan prima kepada masyarakat atau pengunjung di PN Medan.

“Diharapkan dengan adanya Duta Pelayanan akan semakin memudahkan pelayanan bagi pencari keadilan dan penganugerahan SMAP, Ampuh dan ZI dapat diraih,” pungkasnya.

Diketahui dalam kegiatan jalan santai yang diikuti sekitar 120 orang dari keluarga besar PN Medan, Posbakum dan Forwakum Sumut tersebut dimulai sekitar pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB.

Adapun rute tersebut yakni diawali dari Jalan Pengadilan-Jalan Imam Bonjol-Jalan RA Kartini-Jalan Diponegoro dan Finish di Gedung Pengadilan Negeri Medan dengan waktu tempuh 3.023 meter. (man/han)

Pj Bupati Langkat Apresiasi Kinerja Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu

SERAHKAN: Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy saat menyerahkan BLT kepada masyarakat Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalansusu.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Penjabat Bupati Langkat, H M Faisal Hasrimy memuji sekaligus mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan Kepala Desa Pintu Air dan Camat Pangkalansusu. Ini disampaikan Faisal saat menghadiri pemberian bantuan sumur bor, bedah rumah, dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, Kamis (29/2/2024).

Faisal mengapresiasi langkah Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu atas upayanya menyejahterakan masyarakat.
“Kalau seandainya semua kepala desa dan camat seperti ini, maka akan sejahtera semua masyarakat kabupaten Langkat. Kades dan camat ini sebagai garda terdepan melayani masyarakat kabupaten Langkat,” seru Faisal.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan dana desa dengan tujuan agar kades dapat berkreasi membangun desanya. “Alhamdulillah, dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Kepada Sekda Langkat, Faisal berpesan agar dapat memberikan penghargaan kepada Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu.
“Saya meminta nanti kepada Bapak Sekda Langkat untuk memberikan reward (penghargaan) atas yang mereka lakukan. Tujuannya, agar ini menjadi contoh untuk daerah lain,” serunya.

Pada kesempatan ini, Pj Bupati Langkat turut menyerahkan BLT secara simbolis kepada 10 orang penerima sebesar Rp600 ribu. Faisal juga menyerahkan kunci kepada Erlianto dalam program bedah rumah dan terakhir, meresmikan sumur bor yang mampu mengaliri 10 rumah masyarakat di Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalansusu.

Sementara, Kades Pintu Air, M Sofian mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Langkat yang telah hadir. “Kedatangan bapak ke sini merupakan hal yang tidak dipercaya masyarakat. Sebab, tidak pernah sebelumnya ada bupati ke desa ini,” tukasnya. (ted/han)

DPRD Medan Dorong Pemko Tingkatkan Program Kegiatan Pencegahan Peredaran Narkoba

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, meminta Pemko Medan bersama seluruh jajarannya untuk berfokus membantu pihak kepolisian dalam menuntaskan masalah peredaran narkoba di Kota Medan yang kian marak dari waktu ke waktu. Ia berharap, penuntasan peredaran narkoba yang masuk dalam rencana kerja Pemko Medan Tahun 2025 dapat mulai dilakukan.

“Kita dukung Pemko Medan yang berfokus untuk menuntaskan masalah narkoba, kemarin hal itu sudah dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2025. Harapan kita, program-program pencegahan peredaran narkoba di Kota Medan dapat dilakukan mulai saat ini,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Jumat (1/3/2024).

Robi juga mengaku sepakat dengan niat Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang ingin setiap program dan kebijakan yang dihadirkan Pemko Medan dapat dipastikan berjalan agar persoalan narkoba bisa berkurang secara signifikan.

“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang tidak boleh terlepas dari hal-hal yang memberdayakan generasi muda agar persoalan narkoba dapat ditekan semaksimal mungkin. Stakeholder harus dilibatkan, sosialisasi tentabg bahaya narkoba juga harus terus kita dengungkan dalam setiap kegiatan,” ujar politisi PDIP tersebut.

Robi berharap, masalah narkoba dapat ditekan secara masif dengan mengedepankan upaya pencegahan. Ia juga mendorong pihak kepolisian agar memberikan tindakan tegas kepada setiap pengedar narkoba, agar dapat memberikan efek jera.

“Sehingga di tahun-tahun berikutnya fokusnya bukan lagi untuk mengurangi tingkat peredaran narkoba, tetapi sudah kepada fokus untuk menuntaskannya,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2025 di Four Point Hotel, Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (29/2), mengingatkan jajarannya tentang beberapa hal, salah satunya adalah masalah peredaran narkoba.

Saat itu, Bobby Nasution menegaskan agar persoalan narkoba harus tetap menjadi perhatian bersama.

“Bagaimana caranya agar setiap kegiatan, program dan kebijakan yang dihadirkan untuk memastikan agar persoalan narkoba bisa berkurang secara signifikan sehingga di tahun-tahun berikutnya perencanaannya bukan lagi bisa mengurangi tapi sudah menghilangkan narkoba,” katanya.

Untuk itu, kepada seluruh skateholder, Bobby mengingatkan bahwa semua pihak bukan hanya berperan untuk membuat perencanaan kerja di tahun depan.

“Tetapi peran kita adalah sepanjang tahun, sepanjang waktu untuk menjalankannya dan memonitoringnya bersama-sama. Jadi, jika kami mampu melayani masyarakat itu pasti juga karena dukungan hebat dari semua stakeholder yang ada,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Bobby juga berharap agar para pimpinan perangkat daerah dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan banyak pihak guna pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki.

“Jadi dari kerja sama yang dilakukan tentu ada manfaat yang dihasilkan termasuk memberi input, income atau pemasukan bagi daerah,” pungkasnya.
(map/han)

Pertamina Pastikan Persedian BBM di Sumut Aman Selama Kegiatan F1 Powerboat 2024 Danau Toba

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat 2024 Danau Toba, Pertamina Patra Niaga menjamin persedian bahan bakar minyak (BBM) dan avtur aman di Sumatera Utara ini.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, Pertamina Patra Niaga juga akan menyiagakan fasilitas utama dan menyiapkan layanan tambahan untuk mendukung kelancaran pasokan energi.

“Kami pastikan dan menjamin stok hingga distribusi BBM dan Avtur, aman di Sumut, terutama di wilayah penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat,” ujar Satria, Jumat (1/3/2024).

Dijelaskan Satria, pihaknya juga memastikan sarana dan fasilitas Fuel Terminal, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi energi di masyarakat.

“Melalui Fuel Terminal Medan Group, DPPU Kualanamu dan DPPU Silangit, Pertamina Patra Niaga telah siap memenuhi kebutuhan konsumen maskapai penerbangan terutama selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat 2024,” katanya.

Berdasarkan catatan Pertamina Patra Niaga, Jumat (1/3) di Sumut, persediaan Biosolar sebanyak 36.532 Kilo Liter (KL) dan Pertalite sebanyak 46.530 KL. Untuk stok BBM berkualitas berupa Pertamax Turbo sebanyak 1.251 KL, Pertamax sejumlah 390 KL dan 2.373 KL Dex Series. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebutuhan Avtur sebanyak 13.091 KL. Stok berjalan Avtur tersebut masih dalam keadaan lebih dari cukup, yakni selama 20 hari.

“Stok BBM dan avtur ini belum termasuk stok yang akan disalurkan dari kilang dan stok yang sedang berjalan dari kapal tanker,” jelas Satria.

Pertamina Grand Prix of Indonesia Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) digelar di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tepatnya di Balige, Sumatera Utara (Sumut) pada 2-3 Maret 2024.(gus/han)

Catat Jadwalnya, China Jadi Lawan Uji Coba Timnas U-20 Indonesia

SUMUTPOS.CO – Dalam rangka persiapa pada Piala AFF U-19 2024, Timnas U-20 Indonesia akan menghadapi China yang akan berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Duel uji coba tersebut akan digelar pada 22 Maret dan 25 Maret 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung di akun resmi Instagram Timnas Indonesia.

“Ramaikan pertandingan kandang Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam & 2 pertandingan persahabatan U20 melawan China,” tulis akun Instagram Timnas Indonesia.
Dan berikan dukungan untuk pertandingan tandang terakhir kualifikasi Piala Dunia di Vietnam,”ditulis di IG Timnas tersebut.

Laga uji coba Timnas U-20 Indonesia bakal menjadi hiburan masyarakat tanah air di sela-sela kesibukan Timnas Indonesia senior di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sebelumnya, Indra Sjafri mengungkapkan alasannya menggelar dua laga uji coba bulan Maret 2024. Laga uji coba tersebut bakal menjadi bagian dari persiapan Timnas U-20 Indonesia pada Piala AFF U-19 2024 yang akan digelar pada Juli 2024 mendatang.

Indonesia menjadi tuan rumah turnamen kelompok umur antarnegara-negara Asia Tenggara tersebut. Pertandingan tersebut juga jadi bagian dari pemusatan latihan Timnas U-20 Indonesia bulan Maret 2024.

Indra Sjafri bakal memanggil para pemain terbaik pada pemusatan latihan tahap pertama dan kedua.

“Yang kedua, TC akan kami lanjutkan nanti di bulan Maret dan kami sudah merancang akan menjalani dua kali uji coba,” ujar Indra Sjafri.

“Pemain-pemain yang kami panggil adalah mereka yang kami nilai terbaik dari TC tahap satu dan tahap dua nanti,” lanjutnya.

Pada bulan Maret 2024, Indra Sjafri tak menutup bakal mencoba para pemain diaspora di skuad Timnas U-20 Indonesia. Ada kemungkinan mereka bakal tampil pada dua laga uji coba lawan China.

“Kami tidak menutup kemungkinan akan memanggil pemain-pemain yang punya paspor Indonesia yang bermain di luar negeri,” ujar Indra Sjafri.

“Baik itu keturunan atau anak-anak Indonesia yang bermain di luar. Itu program bulan Maret mendatang,” tambahnya.(bbs/han)

Berikut jadwal uji coba tersebut:

Timnas U-20 Indonesia vs China – 22 Maret 2024 – 20.30 WIB – Stadion Madya Senayan, Jakarta.

Timnas U-20 Indonesia vs China – 25 Maret 2024 – 20.30 WIB – Stadion Madya Senayan, Jakarta.

Terlibat Perampokan Mahasiswa, Kades Sialang Muda Jadi Tersangka

DIPAPARKAN: Polrestabes Medan memaparkan tiga tersangka kasus penganiayaan dan perampokan mahasiswa, Kamis (29/2) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kepala Desa (Kades) Sialang Muda, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Abdul Haris, menjadi tersangka karena terlibat dalam aksi penganiayaan dan perampokan terhadap AK (17), mahasiswa UINSU di Jalan TB Simatupang, Medan, beluam lama ini.

Oknum kepala desa itu ditangkap bersama dua tersangka lainnya, yakni M Irfandi (34) dan Al Hafiz Syahputra (24). Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy JS Marbun mengatakan, kronologis kejadian ini bermula ketika korban pada 23 Februari 2024, berangkat dari rumahnya naik sepeda motor menuju kantor relawan di Pinang Baris, Medan Sunggal.

“Pada saat di Pinang Baris (Jalan TB Simatupang) tiba-tiba ada mobil pribadi Suzuki Ertiga dengan plat BK 142 AAJ, tidak memberikan korban memotong (mendahului),” ungkapnya, dalam konferensi pers, Kamis (29/2/2024) malam.

Teddy mengatakan, saat itu sepeda motor dan mobil korban juga sempat terjadi senggolan, yang mengakibatkan body mobil yang dinaiki para pelaku menjadi lecet.

“Sopirnya turun lalu menuduh korban seolah-olah baru membeli narkoba dan menggeledah kantong celana korban dan para pelaku meminta pertanggung jawaban,” katanya.

Para pelaku pun terlibat cekcok mulut, dan mengancam menembak korban dengan mengaku sebagai anggota polisi.

“Siapa yang kau anggarkan rupanya, kami anggota (polisi) semua ini. Korban juga dipiting, dijambak rambutnya,” ujar Teddy menirukan perkataan pelaku.

Warga sekitar yang melihat kejadian itu kemudian datang dan meredakan ketegangan. Pelaku lalu menyuruh korban menelpon orangtuanya.

“Karena tidak diangkat salah satu pelaku langsung mengambil handphone korban, sehingga terjadi pencurian dengan kekerasan,” ungkapnya.

Usai merampok HP korban, lanjutnya, ketiga pelaku lalu tancap gas naik mobil meninggalkan korban. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi yang menerima laporan ini, kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap ketiga tersangka.

“Tersangka MI (M Irfandi) inilah yang mengaku sebagai Kanit Reskrim Polsek Medan Sunggal. Kemudian tersangka AHS ini yang merampas HP korban,” sebutnya.

Lanjut Teddy menjelaskan, pihaknya juga menangkap seorang kepala desa yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan dan perampokan. Dari pemeriksaan, motif penganiayaan dan perampokan ini karena persoalan sepele yakni kecelakaan lalu-lintas (lakalantas).

“Motifnya karena lakalantas terjadi cekcok, yang disayangkan terjadi tindakan kekerasan dengan mengambil barang-barang milik korban,” timpal Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Candra Yudha Pranata.

Ia melanjutkan dari pemeriksaan pelaku baru pertama kali melakukan aksi kejahatan tersebut. “Mereka spontan karena sempat senggolan, lalu cekcok dengan korban. Dari pemeriksaan baru sekali melakukan,” tukasnya.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan dengan Pasal 365 KUHPidana, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. (man/han)

Ancaman Serius Sampah Sachet, Sungai Watch Tuntut Tanggung Jawab Produsen

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Sampah sachet secara nyata menjadi masalah serius di masa depan apabila tidak segera dibenahi. Pasalnya, sachet dari brand seperti Wings Group, Mayora, Unilever, dan Indofood selalu menjadi sampah terbanyak setiap kali dilakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan.

Teranyar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sungai Watch mendapati bahwa Sachet menjadi masalah sampah yang serius. Co-Founder Sungai Watch, Sam Bencheghib menegaskan bahwa sachet merupakan tiga sampah terbanyak yang selalu ditemukan.

“Ini (sampah sachet) setara dengan 6 persen dari total berat sampah yang kami kumpulkan,” kata Sam Bencheghib dalam akun instagram @sungaiwatch.

Dia melanjutkan, sachet merupakan musuh bersama karena bersifat multilayer dan sangat sulit untuk memisahkan setiap lapisan yang ada. Plastik multilayer seperti ini merupakan sampah yang teramat sangat sulit untuk di daur ulang.

Berdasarkan laporan kegiatan Sungai Watch memperoleh waste audit di mana 6 persen atau sekitar 91.667 dari limbah yang terjaring merupakan sampah saset. Kemasan tersebut merupakan golongan sampah tidak bisa di daur ulang, bersamaan dengan sampah kain (5 persen).

Sementara kaca, sandal dan kemasan PET menyumbang empat persen dari total 844.936 ton sampah yang terkumpul. Adapun pengauditan sampah ini dirangkum dalam sebuah laporan berjudul ‘Sungai Watch Impact Report 2023’.

Hal ini tertangkap dari laporan Sungai Watch Impact Report 2023. Mereka melakukan penjaringan sampah dengan memasang jaring di hulu sungai. Jaring dipasang pada sungai-sungai di Bali dan Banyuwangi Jawa Timur.

Melihat ancaman tersebut, Sam Bencheghib mendesak agar setiap produsen harus bertanggung jawab atas produk mereka dan dampak yang dihasilkan setelahnya. Dia menegaskan, produsen perlu melakukan berinovasi dan beralih menggunakan material yang berkelanjutan dan mudah didaur ulang.

“Konsumen juga harus lebih kritis dan memperhatikan produk yang mereka pilih agar tidak menggunakan kemasan sekali pakai seperti sachet,” katanya.

Sensus Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) juga mendapati bahwa bungkus sachet merupakan sampah yang paling sering terjaring operasi. Sachet mendominasi total 25.733 sampah plastik yang dikumpulkan.

Hasil brand audit yang dilakukan menemukan bahwa Mayora masuk sebagai lima penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Mayora bersanding bersama dengan Unilever, Wings Food dan Indofood.

Hasilnya, Mayora sebagai induk dari PT Fresindo Jaya sebagai produsen galon sekali pakai menyumbang 8,1 persen sampah plastik. Di atasnya ada Indofood (10,1%) Unilever (12,3%) Wings (16,4%) dan tak bermerek (37%).

“Kami nilai mereka-mereka ini hanya memikirkan keuntungan tanpa melihat dampak buruk bagi lingkungan,” kata Koordinator Program Sensus Sampah Plastik Indonesia, Muhammad Kholid Basyaiban.

Sensus dilakukan dengan menyusuri serta melakukan audit sampah di 64 titik lokasi di 30 kabupaten kota di 13 provinsi di Indonesia. Sensus menjadi audit sampah plastik di perairan yang pertama kali dilakukan di jumlah titik terbanyak di Indonesia.

Adapun, daerah yang menjadi target yakni di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Pemilihan wilayah tersebut dilakukan dengan menggunakan proporsi sampling dimana penentuan lokasinya dilihat dari lingkungan yang dijadikan fokus untuk penelitiannya. (rel/ila)

1...716717718...15,758Page 717 of 15,758