Home Blog Page 735

SYL Dkk Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jakpus

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah menunjuk tiga hakim untuk mengadili Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan dua tersangka lainnya. Sementara KPK kini tengah bersiap menelisik kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh SYL dkk.

Jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak, telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan SYL bersama Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta ke Pengadilan Tipikor pada Selasa (20/2) lalu. Ketiganya didakwa melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar.

Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo mengatakan ketua pengadilan telah menunjuk tiga hakim yang menyidangkan SYL. Hakim Rianto Adam Pontoh ditunjuk sebagai ketua persidangan. Hakim Fahzal Hendri dan Ida Ayu Mustikawati ditunjuk sebagai anggota. Ketiga hakim itu menjadi cukup familiar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantaran pernah bertugas mengadili perkara Eks Gubernur Papua Lukas Enembe dan Eks Menkominfo Johnny Gerard Plate.

Namun, Zulkifli mengatakan pihaknya hingga kemarin belum mendapatkan jadwal sidang perdana SYL dkk. Diperkirakan sidang bakal digelar pekan depan. “Paling lama satu minggu setelah penetapan majelis hakim, sesuai KUHAP,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat ini yang sedang diajukan ke Pengadilan Tipikor adalah perkara pemerasan dan gratifikasi. Sementara untuk TPPU akan menyusul kemudian. Termasuk akan kembali memanggil keluarga SYL untuk dimintai keterangan.

“Ketika penyidikan nantinya memang membutuhkan keterangan pihak keluarga,” terangnya. Terutama untuk menelusuri aliran uang dan aset guna memperkuat unsur-unsur TPPU. Semisal terkait pembelian dan belanja sesuatu yang dilakukan oleh keluarga. Semua kemungkinan akan ditempuh. (jpn)

Kontak Tembak di Sekitar Bandara Dekai, Satu KST Tewas

TANGKAP: Satgas TNI menangkap dua pelaku penembakan pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo, Papua.

SUMUTPOS.CO – Kontak tembak antara prajurit TNI dengan Kelompok Separatis Teroris (KST) kembali terjadi pada Kamis (22/2). Kali ini Satuan Tugas (Satgas) TNI yang terlibat dalam kontak tembak di wilayah Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pasca kontak tembak tersebut, mereka berhasil menangkap dua KST dan menembak seorang KST hingga meninggal dunia.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Infanteri Candra Kurniawan menyampaikan bahwa kontak tembak tersebut terjadi dalam upaya pengejaran pelaku penembakan pesawat Wings Air akhir pekan lalu. Kemarin, prajurit TNI yang bersiaga di Distrik Dekai mendapat laporan dari masyarakat. Mereka melihat anggota KST mendekati Bandara Nop Goliat. Laporan itu langsung direspons oleh Satgas TNI.

Satgas tersebut, kata Candra, langsung menyisir lokasi yang disebut dalam laporan masyarakat. Sesuai laporan itu, mereka mendapati sejumlah anggota KST mendekati Bandara Nop Goliat dengan membawa senjata api. Sekitar pukul 12.05 WIT, kontak tembak terjadi ketika satgas itu berusaha menyergap anggota KST sebelum beraksi. “Akibat kejadian kontak tembak itu, gerombolan KST berhasil diamankan,” ungkap dia, kemarin.

Perwira menengah TNI AD itu menyatakan bahwa secara keseluruhan ada tiga KST yang diamankan usai kontak tembak tersebut. Dua orang ditangkap dalam keadaan selamat, satu lainnya sudah meninggal dunia akibat tertembak oleh Satgas TNI. “Sisanya melarikan diri,” ujar Candra. Saat ini, lanjut dia, Satgas TNI masih bersiaga untuk mengantisipasi aksi atau gangguan KST lainnya.

Tidak hanya, Satgas TNI juga berkoordinasi dengan Polri untuk menindaklanjuti KST yang berhasil melarikan diri. “Gerombolan KST memang sering melakukan teror dan penembakan kepada masyarakat dan aparat keamanan, bahkan mobilitas pesawat terbang sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat,” terang Candra. Untuk itu, langkah tegas dilakukan oleh TNI bersama Polri.

Sesuai arahan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, pengamanan di sekitar Bandara Nop Goliat sudah diperketat. Candra pun memastikan, personel TNI dan Polri akan langsung merespons setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk memastikan KST tidak beraksi dan mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Yahukimo. Menurut dia, penembakan pesawat sipil beberapa hari lalu membuat masyarakat setempat kesulitan.

Terpisah, Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwilhan III Kolonel Czi I. G. N. Suriastawa menyampaikan bahwa di waktu nyaris bersamaan dengan kontak tembak di Distrik Dekai, terjadi kontak tembak di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam kontak tembak itu, KST berhadapan dengan Satgas TNI dari Yonif 411/Pandawa. “Dilaporkan satu KST terkena tembakan, namun berhasil ditarik dan dibawa lari oleh KST lainnya,” terang Suriastawa.

Sementara itu, Satgas Operasi Damai Cartenz memindahkan Alenus Tabuni, seorang anggota KST yang tertangkap pekan lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno mengatakan bahwa Alenus Tabuni dipindahkan dari Ilaga ke Kabupaten Mimika. “Pemindahan dilakukan Kamis pagi (22/2),” paparnya.

Alenus Tabuni saat ini sedang dalam pemeriksaan mendalam. Utamanya untuk mengetahui peran yang bersangkutan dalam sebelaa kejahatan yang dilakukan. “Masih diperiksa,” terangnya. Diketahui Alenus Tabuni diduga terkait dengan sebelas kejahatan. Dari penembakan, pembunuhan hingga pembakaran fasilitas umum di Papua. (jpn/azw)

Dedi Iskandar: Belum Melihat Rencana Pemerintah yang Komprehensif Atasi Beras Mahal

Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara menyoroti soal alasan penyebab kenaikan harga beras di Indonesia akibat bencana Elnino. Sebab menurutnya, jika perubahan iklim adalah pemicunya, maka harusnya pemerintah menyiapkan kebijakan yang berkelanjutan, mengingat kondisi ini sudah terjadi sejak tahun lalu.

Menurut Dedi, belum ada kabar yang menggembirakan dari kebijakan pemerintah, khususnya di Kementerian terkait, bagaimana menangani masalah kebutuhan beras dengan harga yang mendapat jaminan dari negara.

Sebab masalah ini justru membuat seakan bahan pokok pangan sebagian besar masyarakat Indonesia, dibiarkan begitu saja mengikuti mekanisme pasar.

“Saya sudah pernah sampaikan, bahwa faktor perubahan iklim itu kan seperti sebuah keniscayaan. Sebab isu pemanasan global itu memang sudah terjadi, seiring kerusakan lingkungan di dunia. Dan Elnino ini satu diantaranya, namun bukan berarti selalu menjadi kambing hitam di setiap ada kenaikan harga beras. Itu kan alasan klasik karena tidak ada langkah yang lain,” kata Dedi Iskandar Batubara kepada wartawan, Jumat (23/2).

Beberapa catatan yang menurut Dedi perlu menjadi perhatian masyarakat adalah, seperti kenaikan harga terjadi pada beras jenis premium, yang produksinya lokal atau dalam negeri.

Sementara di sisi lain, ada langkah impor beras, dimana Perum Bulog menjadi sektor terdepan sebagai pemasok, dan menjamin harga barang dari luar negeri itu lebih murah karena dijamin pemerintah.

“Dari informasi itu, justru kita melihat bahwa pemerintah memilih mengelola beras yang diproduksi oleh negara luar dengan jaminan harga, dari pada menjamin kehidupan petani sendiri. Misalnya, menjamin ketersediaan pupuk subsidi, menjamin harga gabah tidak anjlok, dan membangun sarana pengairan yang cukup dan berkelanjutan, hingga mempertegas aturan tentang areal pertanian agar tidak ada konversi lahan,” sebut Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI.

Pun begitu, Dedi tidak menampik bahwa impor beras merupakan langkah baik dalam hal menjamin ketersediaan bahan pokok pangan bagi masyarakat. Sehingga ada jaminan pasokan, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya, dan mendekati momentum bulan Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri pada Maret-April mendatang. Termasuk dengan membagikan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu.

“Saya belum melihat rencana pemerintah yang komprehensif, selain untuk menjamin harga gabah agar tidak anjlok dan merugikan petani pada masa panen raya. Sebab jika masalah pupuk, bibit, konversi lahan hingga irigasi tidak tuntas, tentu ancaman perubahan iklim akan terus muncul, terutama saat harga beli di masyarakat kembali tinggi dengan berbagai sebab, khususnya Elnino,” kata Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.

Ia pun berharap pemerintahan di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai Oktober 2024 mendatang, meninggalkan catatan yang baik di bidang ketahanan pangan. Sehingga upaya tersebut nantinya, bisa dilanjutkan oleh rezim berikutnya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

“Jika membangun infrastruktur seperti jalan tol bisa dilakukan. Harusnya untuk membangun dan memperkuat ketahanan pangan, itu tidak sulit. Karena saya yakin, investasi terhadap sektor pertanian ini akan jauh lebih penting untuk mencapai Indonesia Emas 2045 seperti yang digaungkan selama ini,” kata Dedi Iskandar Batubara.

Pertanyaan sederhana menurut Dedi, jika badai Elnino mempengaruhi produksi tanaman pangan di dunia, kenapa negara lain justru bisa mengekspor beras ke Indonesia, yang notabene adalah negara agraria?.

“Kuncinya adalah mengembalikan Indonesia ke khithtah-nya, sebagai lumbung pangan dunia, dan menjamin kesejahteraan hidup petani,” tandasnya.(gus)

Hari Pertama Kerja Dua Menteri Baru Jokowi, Hadi Temui Mahfud MD, AHY Pimpin Rapim hingga Kunker

RAPAT: Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat pada hari pertama kerja, Kamis (22/2).

SUMUTPOS.CO – Sehari pasca dilantik, dua menteri baru langsung tancap gas. Sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto langsung bertemu sejumlah tokoh. Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pilih rapat dan kunjungan kerja (kunker).

HADI terpantau menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dan mantan Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Hadi menemui kedua tokoh itu untuk meminta masukan dan saran. Dia ingin memastikan kondusifitas keamanan sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tidak terganggu.

Kepada awak media, Hadi menyatakan, Gus Yahya dan Mahfud MD merupakan seniornya. Karena itu, dia perlu bertemu mereka berdua. Apalagi Mahfud adalah Menko Polhukam sebelum dirinya. Mantan Panglima TNI itu ingin mengetahui lebih dalam tugas dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kemenko Polhukam. “Beliau memberikan arahan dan gambaran banyak sekali, yang tentunya harus saya tindaklanjuti,” kata dia.

Hadi mengaku, dia sudah mendapat informasi yang rinci dari Mahfud. Termasuk yang terkait dengan kerja-kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), RUU Mahkamah Konstitusi (MK), dan masalah HAM. Informasi itu dia jadikan sebagai bekal untuk melaksanakan tugas lebih kurang delapan bulan ke depan. “Mudah-mudahan dengan informasi yang baik dari Prof. Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas dengan baik,” harapnya.

Di tempat yang sama, Mahfud menyampaikan bahwa Hadi merupakan sosok yang baik. Dia percaya penggantinya di Kemenko Polhukam itu mampu melaksanakan tugas-tugas negara. “Saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakap untuk melakukan (tugas di Kemenko Polhukam). Sehingga saya tidak memberi kiat-kiat, tetapi memberi (informasi) substansi masalahnya,” beber calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03 tersebut.

Sejak Hadi masih bertugas di TNI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Mahfud sudah sering bekerja bersama Hadi untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai masalah keamanan di Papua sampai mafia tanah. Asalkan substansi masalah yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam sudah tuntas, sambung Mahfud Hadi bisa bekerja lebih lincah dari dirinya. “Saya sangat senang dengan Pak Hadi, orangnya saleh juga,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan akan mendukung tugas prioritas Kemenko Polhukam untuk menjaga kondisi dan situasi sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Pihaknya juga ingin agenda-agenda yang sudah disiapkan bisa terlaksana dengan baik. “NU siap kerja sama dengan Kemenko Polhukam untuk mengupayakan semua yang perlu dilakukan dalam menjaga kondusifitas,” ucap dia.

Berbeda dengan Hadi, AHY langsung tancap gas dengan mengadakan rapat pimpinan di hari pertama kerja. Meski tak lama, AHY menyampaikan sejumlah hal untuk bisa dicatat oleh jajarannya.

Kompak berkemeja putih, AHY bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni dan jajarannya memulai rapat sekitar pukul 9.30 WIB. Di awal sambutannya, AHY langsung menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa mengikuti rapim hingga rampung. Pasalnya, ia mendadak diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut serta dalam kunjungan kerja meresmikan Bendungan Lolak, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Meski begitu, dirinya ingin tetap hadir dalam rapat sesuai dengan agenda semula. “Saya mohon maaf, seyogyanya dalam rapat terbatas ini saya ingin mendengar langsung apa saja yang jadi isu utama, yang jadi atensi, dan tengah dikerjakan tapi tadi pagi saya mendapat undangan untuk ikut meresmikan Bendungan Lolak, di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Tapi saya sempatkan mampir dulu,” paparnya.

Karenanya, AHY meminta agar masing-masing direktorat menyampaikan isu utama dan program yang tengah dijalankan secara spesifik nantinya padanya. Termasuk target dan kendala di lapangan dari program-program yang tengah dikerjakan. Apabila butuh koordinasi khusus dengan kementerian/lembaga, Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta agar ada catatan khusus sehingga bisa ia tindaklanjuti. “Kalau ada yang harus dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain, tolong diberikan catatan. Saya akan segera lakukan sowan sekaligus koordinasi awal dengan menteri terkait,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia pun kembali menegaskan komitmennya untuk belajar cepat mengenai tugas dan fungsi utama Kementerian ATR/BPN. Lengkap dengan target-target yang harus diselesaikan. “Ingat 8 bulan itu waktu yang singkat. Saya sendiri secara langsung mendapat tugas dari Bapak Jokowi kemarin di Istana. Ada sejumlah target yg harus kita penuhi dengan baik,” ungkap Alumni Harvard University ini.

Soal target 100 hari pertama, ia mengungkapkan sudah memiliki sejumlah gambaran. Mulai dari memperkuat sertifikasi elektronik, penyerahan bidang tanah, hingga penuntasan kasus sengketa tanah.

Tak lama setelah membuka rapat, AHY pun langsung beranjak dari ruangan. Ia bergegas menuju bandara lantaran hanya ada satu penerbangan menuju ke Manado kemarin.

Sementara itu, setibanya di Provinsi Sulawesi Utara, AHY langsung melaksanakan kunjungan kerja (kunker) pertamanya. Dalam kunjungan kerja pertamanya ini, AHY bertemu dan berdialog secara langsung dengan masyarakat. Ia coba belanja masalah mengenai proses sertifikasi tanah di daerah.

Dirinya juga menyerahkan 105 sertifikat tanah yang akan diserahkan di Kelurahan Malalayang Dua, Kota Manado. Sertifikat ini merupakan hasil program Redistribusi Tanah serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyerahan tiga sertifikat berlangsung secara door to door kepada masyarakat yang berprofesi sebagai tukang kayu, petani dan nelayan.

Tak hanya itu, ia juga menyerahkan sertifikat untuk rumah ibadah di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Tingkulu. Sertifikat tersebut diperuntukkan bagi GMIM Anugerah Tingkulu dengan jumlah jemaat sebanyak 860 orang dan GMIM Yosua Paal IV dengan jumlah jemaat sebanyak 123 orang.

“Ini menjadi perjalanan dinas pertama saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, kami terbiasa bekerja di lapangan untuk menyapa langsung masyarakat,” ujarnya. (syn/mia/jpg)

Gaji Karyawan Naik, Kerek Penerimaan PPh 21, THR dan Gaji ke-13 Tunggu Restu Jokowi

Isa Rachmatarwata.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, Kemenkeu masih menunggu penetapan besaran anggaran dari Presiden Joko Widodo.

’’THR dan gaji ke-13, mengenai besarannya kita tunggu penetapan dari bapak Presiden. Mudah-mudahan di awal Ramadan nanti kita sudah bisa mengetahui bersama,’’ ujarnya pada konferensi pers APBN Kita, kemarin (22/2).

Isa menjelaskan, mekanisme pembayaran THR diharapkan bisa dilakukan pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. ’’Jadi perkiraan di pertengahan Ramadan. Idealnya memang di awal Ramadan kita sudah bisa mendapatkan ketetapannya mengenai berapa besarannya tersebut,’’ katanya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun memastikan hal serupa. Ani menyebut komunikasi langsung telah dilakukannya dengan Jokowi. Pada rapat terbatas (ratas) 19 Februari lalu, Ani dan Jokowi membahas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS. “Jadi untuk proses penyusunan RPP-nya dan supaya bisa dieksekusi pada biasanya 10 hari sebelum lebaran. Persiapannya mulai dilakukan sekarang. Jadi tadi dilaporkan pada bapak presiden,” jelas Menkeu.

Sejalan dengan itu, kinerja APBN di awal tahun masih mencetak surplus. Ani menjelaskan, pada Januari, APBN surplus Rp 31,3 triliun atau 0,14 persen.

Surplus itu berasal dari pendapatan negara Rp 215,5 triliun yang lebih besar dari belanja negara yang mencapai Rp 184,2 triliun. Meskipun baru bulan pertama, Ani menyebut bahwa kinerja APBN melanjutkan tren yang baik seperti tahun 2021, 2022, dan 2023.

Pendapatan negara itu mayoritas tetap disumbang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp 149,25 triliun. ’’Kalau dilihat dari penerimaan pajak bruto, trennya masih mengalami kenaikan,’’ jelas dia.

Tren penerimaan PPN, PPh badan, dan PPh 21 bruto tercatat positif. Hal itu menunjukkan ekonomi yang resilien. Penerimaan PPh 21 juga mencatat kenaikan yang cukup tinggi.

Jika dibandingkan dengan Januari 2021 saja, penerimaan PPh 21 saat itu mencapai Rp 14,4 triliun. Sementara pada Januari 2024 mencapai Rp 28,3 triliun. ’’Kalau meningkat, ini berarti dari jumlah tenaga kerjanya yang meningkat atau dari gaji/upahnya yang meningkat. Sehingga kontribusi dari PPh 21-nya (pajak karyawannya) juga naik,’’ jelasnya.

Bendahara Negara melanjutkan, jika dilihat dari jenis pajak, PPN dalam negeri menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak. Kontribusinya mencapai 35,6 triliun. Kemudian disusul oleh PPh 21 yang mencapai Rp28,3 triliun.

Sementara, dilihat dari sektornya, sektor perdagangan dan insutri pengolahan menyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Masing-masing realisasinya Rp 38,8 triliun dan Rp 38,1 triliun. ’’Ini menggambarkan bahwa seluruh sektor masih berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak kita,’’ katanya.

Dari sisi belanja negara, per Januari 2024 realisasinya sebesar Rp 184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu APBN 2024. Dari sisi belanja pemerintah pusat per Januari 2024 terealisasi Rp 96,4 triliun. Jumlah itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 44,8 triliun. Jumlah itu dipengaruhi antara lain oleh dukungan persiapan Pemilu. Sementara untuk belanja non-K/L mencapai Rp 51,6 triliun. Dipengaruhi oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun. (dee/jpg/adz)

KPU Sebut Kecurangan dan Perselisihan Pemilu Ranah Bawaslu-MK, Koalisi Perubahan Dukung Hak Angket

SUMUTPOS.CO – Wacana pengguliran hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu semakin kencang. Kemarin (22/2), tiga partai Koalisi Perubahan menyatakan siap bersama PDI Perjuangan (PDIP) untuk menggulirkan hak tersebut. Mereka tinggal menunggu tindak lanjut PDIP sebagai partai terbesar di DPR.

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, PKS) punya semangat yang sama. Yakni menggulirkan hak angket DPR sebagaimana disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan beberapa waktu lalu. “Posisi kami (tiga partai Koalisi Perubahan, Red), data sudah siap,” ujarnya di Nasdem Tower, kemarin (22/2).

Hermawi menegaskan, dukungan terhadap wacana hak angket itu merupakan sikap menginginkan kebenaran. Menurutnya, pihaknya akan bersekutu dengan siapa pun yang memiliki itikad baik menegakan kebenaran dan keadilan. Terlebih, inisiator hak angket tersebut bukan orang sembarangan. “Ganjar, kader terbaik (PDI-P), capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius,” ujarnya.

Hal tersebut diamini dua sekjen partai Koalisi Perubahan yang lain, yakni PKB dan PKS. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menyatakan, pihaknya saat ini menunggu langkah PDIP. Itu menyusul wacana pengguliran hak angket kali pertama diinisiasi Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDIP. “Kita tunggu langkah dari PDIP seperti apa,” ungkapnya.

Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy menambahkan, pihaknya sangat mendukung inisiatif hak angket DPR. Pihaknya juga siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi. “Kita dengar banyak sekali keluhan-keluhan kecurangan (pemilu, Red),” ujar anggota DPR Fraksi PKS yang duduk di Komisi III tersebut.

Aboe Bakar menambahkan, saat ini partai Koalisi Perubahan masih mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara. Selain itu, tiga partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin itu juga terus mengumpulkan dan memverifikasi seluruh data yang diperlukan untuk menguatkan dugaan kecurangan. “Rekapitulasi (penghitungan suara, Red) manualnya yang kita tunggu,” terangnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, hak angket itu diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara. “Bukan untuk kepentingan orang per orang,” terang Sarmuji kepada Jawa Pos, kemarin.

Menurutnya, Pemilu 2024 sudah selesai dan rakyat sudah memberikan keputusan. Dia menegaskan bahwa yang diperlukan bukan hak angket, tapi jiwa besar mereka yang berkontestasi dalam menyikapi hasil pesta demokrasi lima tahunan itu.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menegaskan, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. “Komisi yang dipilih oleh DPR sendiri. Lalu apa urgensinya hak angket?” bebernya.

Sarmuji mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud sebaiknya legowo menerima hasil Pemilu 2024. Sebab, selama pihak yang berkontestasi tidak legowo, maka sampai ke pengadilan yang paling adil pun tidak akan memuaskan. “Jadi ya sudahlah, nggak perlu ngadi-ngadi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid menilai, usulan angket merupakan hak siapa pun. Namun dia menilai usulan itu berlebihan jika dilakukan atas nama kecurangan pemilu. “Nanti kalau ada hak angket, di Boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti kalau seperti itu. Saya kira itu berlebihan,” ujarnya.

Meski demikian, Nusron menilai, upaya itu wajar dilakukan pihak-pihak yang kalah. Dalam politik selalu ada rumus, yang kalah selalu mengatakan KPU curang, Bawaslu tidak tegas. “Kata Pak Mahfud begitu kan,” tuturnya.

Soal hak angket yang disuarakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD menyatakan, itu bukan urusan capres dan cawapres. Menurut dia, hak angket menjadi urusan partai politik (parpol). “Apakah partai itu menggertak apa nggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai,” ujarnya.

Dia pun menyebut, parpol tidak wajib koordinasi dengan capres dan cawapres untuk mengajukan hak angket. Menurut Mahfud, urusan capres dan cawapres hanya yang terkait dengan Pilpres. “Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” jelas dia.

Ketimbang ikut mengomentari soal hak angket dan hak interpelasi, Mahfud lebih ingin fokus menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU. “Sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah,” tambahnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengomentari wacana pengguliran hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, dari sisi regulasi, UU 7 tahun 2017 telah mendesain penyelesaian berkaitan dengan Pemilu.

Penanganan itu tidak melalui angket, melainkan di kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Terhadap dugaan pelanggaran administrasi, ada mekanisme di Bawaslu yang menangani. “Kalau ada perselisihan terhadap hasil pemilu, MK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Oleh karenanya, Idham berharap, sebagai negara demokrasi yang besar, semua pihak mengikuti ketentuan yang sudah diatur. Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu, adalah berkepastian hukum. “Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada UU pemilu,” imbuhnya.

Hal ini juga disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dia menilai, perselisihan hasil Pemilu atau dugaan kecurangan di dalamnya tak bisa diselesaikan lewat hak angket atau interpelasi di DPR. Menurut Yusril, perselisihan pemilu atau pilpres hanya bisa diselesaikan lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK). “Apakah hak angket dapat digunakan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam pemilu, dalam hal ini pilpres, oleh pihak yang kalah? Pada hemat saya tidak. Karena UUD NRI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK,” kata dia lewat keterangan tertulis, Kamis (22/2).

Yusril yang merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjelaskan, hak angket memang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Ketentuan lebih detail mengenai hak angket diatur dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Di sana mengatur fungsi DPR melakukan pengawasan yang tidak spesifik, namun bersifat umum mengenai obyek pengawasan DPR. “Oleh karena itu saya berpendapat, jika UUD NRI 1945 telah secara spesifik menegaskan dan mengatur penyelesaian perselisihan pilpres melalui MK, maka penggunaan angket untuk menyelesaikan perselisihan tersebut tidak dapat digunakan,” kata Yusril.

Dia memandang penggunaan angket hanya membuat perselisihan hasil pemilu atau pilpres berlarut-larut. Apalagi, hasil angket juga hanya berbentuk rekomendasi, atau paling banter pernyataan pendapat DPR.

Menurut Yusril, penggunaan hak angket DPR hanya berpotensi menyebabkan negara dalam ketidakpastian dan berujung pada chaos. Sebaliknya, penyelesaian lewat MK bisa membuat kepastian hukum. “Kalau niatnya mau memakzulkan Jokowi, hal itu akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran,” kata Yusril.

Terlebih, Yusril berpendapat proses pemakzulan juga akan memakan waktu panjang. Dimulai dengan angket, dan diakhiri dengan pernyataan pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 45.

Tak sampai di situ, pernyataan pendapat DPR juga tetap harus diputus MK. Jika MK setuju, DPR harus menyampaikan permintaan pemakzulan kepada MPR, yang bisa menolak atau menerima.

Yusril menuturkan proses tersebut akan memakan waktu berbulan-bulan bahkan diyakini hingga melewati batas akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang. “Kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik, maka negara ini berada dalam vakum kekuasaan yang membahayakan. Apakah mereka mau melakukan hal seperti itu? Saya kira negara harus diselamatkan,” pungkasnya. (tyo/lum/far/syn/jpg/adz)

Danamon Ajak Nasabah Manfaatkan Peluang Saat Menavigasi Tantangan dan Kemenangan di Tahun Naga

Danamon Chinese New Year 2024 Gathering di Grand City Hall, Medan. Acara dibuka dengan sambutan Chief Human Capital PT Bank Danamon Indonesia Tbk Evi Damayanti.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa hari lalu, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dalam rangka menyambut Tahun Naga mengundang sejumlah nasabah pada acara Danamon Chinese New Year 2024 Gathering di Grand City Hall, Medan. Acara dibuka dengan sambutan Chief Human Capital PT Bank Danamon Indonesia Tbk Evi Damayanti.

Dikatakan Evi saat itu, bahwa tahun ini memiliki makna khusus karena memasuki Tahun Naga Kayu, yang melambangkan kekuatan, keunggulan, ketekunan, keberuntungan dan kekayaan. “Maka dari itu, Danamon mengajak nasabah untuk bergerak cepat untuk pegang kendali dan memanfaatkan setiap peluang saat kita menavigasi tantangan dan kemenangan di Tahun Naga,” tuturnya.

Sebagai bagian dari grup finansial Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) , salah satu grup jasa keuangan terbesar di dunia, dengan jaringan global yang mencakup sekitar 2.000 lokasi di lebih dari 50 pasar, Danamon berkomitmen untuk terus berinovasi agar dapat menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Sesuai dengan semangat “Grow with Us,” Danamon hadir dalam setiap tahap dalam kehidupan nasabah dengan berbagai solusi yang diharapkan dapat membantu nasabah terus berkembang bersama Danamon dan memungkinkan mereka untuk memegang kendali atas tujuan dan kebutuhan finansialnya agar mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,” tambah Evi. (rel/sih

Upbit Dukung Kerjasama Kominfo dan Asosiasi Blockchain Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggandeng Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) dalam mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, informasi hingga resource dalam ekosistem blockchain di Indonesia, pengembangan standar dan kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan industri, peningkatan literasi masyarakat terkait teknologi blockchain, dan berbagai program kolaboratif lainnya.

Penyusunan kajian Peta Ekosistem Industri Teknologi Blockchain di Indonesia telah dilaksanakan dan kajian ini dipaparkan Prof Dr Meyliana SKom MM selaku Profesor Sistem Informasi Binus University yang bekerjasama dengan ABI dan Kominfo dalam acara focus group discussion yang bertajuk “Blockchain Frontier: Navigating Chalenges, Reinforcing Regulation” dan telah diselenggarakan pada 20 Februari 2024 bersama Upbit yang menjadi co-host pada acara FGD tersebut.

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika industri blockchain lokal, kami sangat bangga dapat berkontribusi dan menjadi bagian dalam mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi pertumbuhan ekosistem teknologi blockchain di Indonesia,”kata Chief Executive Officer Upbit Indonesia Putra Nugraha dalam siaran persnya, Kamis (22/2).

Dengan kerjasama ini, kata Putra, Upbit Indonesia berharap kajian tersebut akan menjadi landasan yang kokoh bagi kebijakan publik yang memadai sehingga dapat memproteksi dari sisi keamanan berbasis blockchain dan diharapkan pemerintah lebih mendukung pengembangan project-project lokal. “Kami juga mengharapkan inisiatif dari sektor pendidikan yang dapat mengarahkan terciptanya lapangan kerja di industri blockchain sehingga dapat memperkuat infrastruktur blockchain dengan menciptakan tenaga ahli (developer) yang berkualitas.” ujar Putra.

Selain itu, Chief Operation Officer Upbit Indonesia Resna Raniadi menambahkan, mereka juga mengharapkan peluang pengembangan teknologi dan investasi di Industri blockchain diperluas dan dapat difasilitasi dari sisi pemerintah selaku regulator untuk dapat bersinergi memperkuat kerangka peraturan kedepannya. “Selain dari sisi pemerintah, kami mengharapkan setidaknya dapat menarik perhatian dari conventional ventures untuk dapat mendanai industri dan project blockchain yang memiliki peluang besar di masa yang akan datang,”ujarnya.

Resna yang turut hadir dalam acara FGD At The Table kemarin, menyambut baik kerjasama dari Kominfo dan juga A-B-I dengan harapan penuh A-B-I dapat memfasilitasi para stakeholder terkait sebagai jembatan penghubung yang cepat dan tanggap dalam mengikuti dinamika teknologi blockchain yang progresif. (rel/adz)

18 Pembalap Luar Negeri Bersaing di F1 Powerboat 2024 Danau Toba Series

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah sukses dengan pelaksanaan tahun lalu, F1 Powerboat Danau Toba Series kembali hadir 2024 ini. Event F1 Powerboat 2024 Danau Toba ini, akan digelar di Balige, Toba, pada 2-3 Maret mendatang.

Gaung F1 Powerboat 2024 Danau Toba, kembali menggema di Pos Bloc Medan, Kamis (22/2) sore. Kegiatan itu turut menghadirkan seorang pemeran film layar lebar “Agak Laen”, Oki Rengga Winata, serta dua konten kreator asal Kota Medan, yakni Wanda dan Ilham.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Carolina Watono mengatakan, Danau Toba dinobatkan sebagai destinasi ke-24 terbaik dunia. Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai kegiatan skala dunia, termasuk melalui F1 Powerboat yang terus berlanjut hingga 2027.

“Event ini bakal ditonton 180 juta warga dunia. Sehingga kita tidak hanya sajikan internasional race, tapi tampilkan budaya atau culture kita,” ungkap Maya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam sesi virtual meeting, mengatakan, event ini bisa melahirkan multiplier effect bagi ekonomi nasional maupun lokal. Terutama bisa mencapai target 20-25 persen. Pihaknya juga terus melakukan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba, baik produk kuliner, kriya, maupun fashion.

“Dukungan kami dengan seluruh kementerian agar ajang Powerboat nanti bisa berdampak pada ekonomi sebesar Rp500 miliar. Kami bersama semua stakeholder untuk memajukan terus wisata Danau Toba di mata dunia,” tutur Sandiaga, dalam sesi temu pers.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumut Hassanudin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Muhammad Armand Effendy Pohan menuturkan, kehadiran ajang ini tentu sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang pariwisata. Termasuk perekonomian daerah di tujuh kabupaten kota yang berada di sekitaran Danau Toba.

“Tahun lalu uang yang beredar di Sumut pada gelaran Powerboat 2023, mencapai Rp391 miliar. Tahun ini sesuai target Pak Menteri, harus bisa mencapai Rp500 miliar. Kami juga ingin ajang ini berdampak bagi ekonomi masyarakat lokal,” harapnya.

Sementara Bupati Toba, Poltak Sitorus berharap, jumlah penonton yang hadir lebih dari event tahun lalu, yakni 60 ribu pengunjung. Kemudian menargetkan ekonomi multiplier effect lebih baik. Dia tidak memungkiri, event ini meningkatkan kunjungan wisatawan.

“Pada 2022 jumlah kunjungan pariwisata hanya satu juta pengunjung. Sementara 2023 naik 100 persen menjadi dua juta. Target kami, makanan harus higienis dan warga sehat. Kami ingin melibatkan konten anak-anak muda. Karena konten itu butuh spot, dan di sana spot tourism luar biasa, talent juga luar biasa,” bebernya.

Sementara Deputy CEO MGPA F1 Powerboat Lake Toba 2024, Samsul Purba mengatakan, seri Danau Toba ini merupakan seri perdana yang digelar pada tahun ini berdasarkan kalendar F1 H2O 2024.

“Event ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim luar negeri. Selain itu, F1 Powerboat Danau Toba Series tahun ini, juga dirangkai dengan Kejurnas Aquabike. Infonya, untuk Kejurnas Aquabike juga ada 18 pembalap dari sembilan tim yang dikonfirmasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terdapat pula ajang balapan lokal untuk mengangkat kembali tradisi masyarakat Batak, yakni kompetisi solu bolon atau perahu naga.

“Kompetisi ini dilombakan pada hari pertama dan final di hari kedua, yang diikuti masyarakat sekitar Danau Toba. Ada hadiah untuk lomba solu bolon ini,” pungkas Samsul.

Dalam kesempatan itu, turut hadir secara daring Marketing & Business Development Director H2O Racing, Raimondo, dari San Germano. (dek)

Ikut di Ajang Collabonation Tour Talent Hunt IM3, Sri Bunga Sirait Berharap Bertemu Juri Nasional

TAMPIL: Sri Bunga Sirait saat tampil di Collabonation Tour Talent Hunt di FIB USU, Medan, Kamis (22/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sri Bunga Sirait (18) sudah menyukai dunia bernyanyi sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Berbagai prestasi sudah diraihnya dan salah satunya adalah 9 besar D’Academy yang disiarkan di salah satu TV swasta di Indonesia. Tidak tanggung tanggung, remaja asal Tanjungbalai ini menjadi wakil Sumatera Utara.

Tidak merasa puas dengan prestasi yang diraihnya, Sri Bunga Sirait kembali mengikuti Collabonation Tour Talent Hunt yang diadakan IM3 di Pendopo Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU, Kamis (22/2/2024).

“Awalnya saya tidak tahu ada audisi ini. Tetapi dosen saya memberitahu dan menyuruh saya ikut mendaftar. Ya, akhirnya saya mencoba,” ujarnya disela sela audisi.

Dalam audisi ini, Sri Bunga Sirait membawakan lagu yang menjadi favoritnya yang bergenre Melayu. Tampil dengan ‘baju kurung’, penampilan Sri Bunga Sirait mendapatkan aplaus dari para penonton.

“Berharap bisa masuk ke final. Karena di final ketemu dengan juri yang memiliki nama besar seperti Kunto Aji, Iga Massardi dan Kill the DJ. Selain itu, karena hadiah yang ditawarkan lumayan untuk biaya kuliah,” ungkap gadis yang sibuk dengan kuliah dan media sosialnya.

Sementara itu, VP – Head of Brand Engagement IM3 Indosat Ooredoo Hutchison, Beni Hutagalung mengatakan, Medan merupakan kota pertama dalam pelaksanaan Collabonation Tour Talent Hunt 2024. Sedangkan pemilihan Kota Medan, karena banyak talenta muda yang lahir di kota terbesar di Indonesia ini.

“Dalam pencarian ini, kita menyediakan hadiah dengan total ratusan juta rupiah. Setiap kategori akan mendapatkan hadiah puluhan juta,” ujarnya di tempat yang sama.

Beni Hutagalung juga menjelaskan, para pemenang bukan hanya sekadar mendapatkan hadiah berupa uang, tetapi juga pelatihan dan workshop untuk mengasah bakat. Dan berharap kegiatan tersebut akan mereka tuangkan di media sosial masing- masing.

“Untuk peserta kita berjumlah ratusan, baik yang offline maupun yang online. Dan kita juga berterima kasih atas sambutan generasi muda Kota Medan,” ungkapnya.

VP – Head of GTM & Direct Sales Sumatera
Indosat Ooredoo Hutchison, Sembodho Budiharto mengatakan untuk acara final akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret mendatang. Dan acara final juga akan disambung dengan konser dari para juri.

“Dan untuk masuk ke acara final cukup mudah, hanya membeli kartu perdana IM3 3GB, maka akan dapat akses masuk ke venue,” tutupnya. (ram)

1...734735736...15,755Page 735 of 15,755