Home Blog Page 737

KPK Limpahkan Berkas SYL ke Tipikor PN Jakarta Pusat, Didakwa Terima Gratifikasi Rp44,5 M

DIKAWAL PENYIDIK: Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat dikawal penyidik usai menjalani pemeriksaan. KPK telah melimpahkan perkara SYL yang bakal didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

SUMUTPOS.CO – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan perkara eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang bakal didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/2). “Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar,” kata dia.

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor. Sementara itu, jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. “Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023. Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut konon berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Uang dikumpulkan dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah. Selain itu, penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah. (jpg/ila)

Status tak Sekuat PNS, Seribu Guru PPPK di Aceh Belum Diperpanjang Kontrak

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kekhawatiran honorer terhadap status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akhirnya terbukti.

Ini setelah ribuan guru PPPK belum diperpanjang masa kontraknya, padahal sudah habis sejak Januari 2024. Kondisi ini mengingatkan masa awal pemerintah mencetuskan perekrutan PPPK pada Februari 2019 banyak penolakan dari honorer kategori dua (K2).

Honorer K2 menolak diangkat PPPK, karena takut akan diberhentikan sewaktu-waktu. Mereka ingin diangkat PNS agar bisa hidup tenang hingga pensiun. Kekhawatiran honorer K2 tersebut akhirnya terbukti.

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan, sekitar seribu guru PPPK di Provinsi Aceh kini statusnya tidak jelas. Seharusnya mereka sudah diperpanjang kontraknya, karena per 31 Januari 2024 telah selesai perjanjian kerjanya.

Namun, yang terjadi di luar dugaan guru PPPK. Sebab, hingga 21 Februari 2024 belum ada tanda-tanda akan ada perpanjangan. “Karena belum ada perpanjangan kontrak kerja, teman-teman guru PPPK di Aceh sejak Januari sampai hari ini tidak digaji. Ini bikin syok semua ASN PPPK, calon PPPK hingga honorer,” kata Heti Kustrianingsih, Selasa (21/2).

Dua bulan tidak gajian, kata Heti, membuat ASN PPPK hatinya sedih. Di satu sisi mereka harus bekerja maksimal mencerdaskan anak bangsa.

Sementara, sisi lainnya hak-haknya tidak diberikan. “Masa sejak Januari enggak digaji, sedangkan mengajar tetap jalan kan,” ucapnya.

Heti makin khawatir karena informasi rekan-rekannya, akan ada lagi angkatan kedua yang masa kontraknya berakhir 29 Februari 2024. Jika angkatan pertama (31 Januari 2024) belum dibereskan, lanjut Heti, bagaimana dengan yang kedua. Seharusnya, kata Heti, Pemda langsung memperpanjang secara otomatis terhadap kontrak kerja guru PPPK. Jangan sampai membuat guru PPPK khawatir dan tidak fokus bekerja. “Guru PPPK kan sudah dibebankan dengan berbagai kegiatan administrasi dan pembelajaran. Mengapa untuk perpanjangan kontrak kerja tidak dibikin mudah,” ujar Heti.

Dia menegaskan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah berupaya menutupi kebutuhan guru PPPK.

Jika upaya Kemendikbudristek itu diganjal pemda karena masalah perpanjangan kontrak, sangat disayangkan. Heti berharap kejadian di Aceh ini tidak menular pada daerah lain. “Mudah-mudahan perpanjangan kontrak kerja secata otomatis sampai batas usia pensiun bisa disetujui KemenPAN-RB dan dituangkan dalam PP Manajemen ASN,” tegas Heti. (jgp/ila)

Indosat dan Lintasarta Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Tulang Bawang Barat Lampung Terkait Faskes

LAMPUNG, SUMUTPOS.CO – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison, Indosat, atau IOH) melalui Authorized Channel Partner (ACP) Indosat Business yaitu PT Distribusi Sukses Mtandiri (DSM) bersama PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) melalui business unit-nya Owlexa Healthcare, mengumumkan kemitraan strategis untuk implementasi dan dukungan digitalisasi pada fasilitas kesehatan (Faskes) 16 Puskesmas dan 1 klinik di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen kerja sama antara Indosat Business, Lintasarta, DSM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba di Tulang Bawang Barat, Lampung pada awal Februari lalu.

Komitmen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Senior Vice President (SVP) Head of Business to Business (B2B) Small Medium Business (SMB) Indosat Ooredoo Hutchison – Widirianto Hendro Trilaksono, Senior Vice President (SVP) Regional Commerce Lintasarta – Sigit Pramudyantoro, Direktur DSM – Ridwan Sani, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba – Majril. Prosesi penandatangan kerja sama terkait aspek teknis dilakukan oleh Direktur DSM Ridwan Sani bersama pimpinan 16 Puskesmas dan 2 klinik yang mencakup teknis implementasi dan dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Puskesmas sebagai wujud komitmen digitalisasi di wilayah Tubaba, Lampung.

Muhammad Danny Buldansyah, Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison menyatakan, Indosat Ooredoo Hutchison melalui Indosat Business bersama Lintasarta berkolaborasi untuk mendorong transformasi digital di sektor kesehatan sebagai upaya mendukung program pemerintah daerah. “Sebagai penyedia terdepan untuk sistem informasi manajemen Faskes dan konektivitas, Indosat Group telah siap untuk mendorong pertumbuhan akses layanan kesehatan melalui digitalisasi dalam lingkup daerah hingga nasional,” ungkap Danny.

Fitrah Muhammad, Commerce Director Lintasarta mengungkapkan, implementasi paket layanan SIMPuskesmas, solusi connectivity Indosat, dan tablet device menjadi satu paket solusi lengkap yang memenuhi kebutuhan dari sisi penyelenggara Faskes di daerah. Kolaborasi ini menjadi langkah besar transformasi pemerintah daerah dengan adanya kepercayaan dari pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Tubaba, Lampung.
“Hal penting lainnya melalui implementasi digitalisasi ini, seluruh Faskes dengan pemerintah daerah akan terintegrasi secara real time, termasuk integrasi dengan instansi eksternal yaitu BPJS Kesehatan dan Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan,” ungkap Fitrah.

Majril, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengungkapkan, kendala yang selama ini ada terkait masih manualnya proses layanan di internal Faskes dan kebutuhan data pelayanan kesehatan di wilayah Tubaba sudah terselesaikan. “Implementasi digitalisasi melalui kolaborasi dengan Indosat Group tidak akan berhenti di sini karena solusi digitalisasi ini akan semakin berkembang dan akan diimplementasikan lebih jauh lagi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan pemenuhan data strategis bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat,” kata Majril.

Ridwan, Direktur PT Distribusi Sukses Mandiri menambahkan, keunggulan Indosat Group sebagai penyedia solusi teknologi enterprise menjadi semakin lengkap dengan berkolaborasi bersama DSM yang menghadirkan sentuhan khas daerah yang sangat mengenal kebutuhan serta keinginan dari stakeholder di Tubaba atau Lampung umumnya. “Ke depannya, saya meyakini layanan ini akan beyond dari digitalisasi di sektor kesehatan yang ada dewasa ini karena adanya teknologi Artificial Inteligence (AI) dan teknologi lainnya serta akan menyebar implementasinya ke daerah lainnya,” ungkap Ridwan.

Pada akhirnya, kerja sama ini tidak akan selesai di Tubaba Lampung saja, namun akan semakin meluas ke daerah-daerah lainnya sebagai wujud komitmen Indosat dan Lintasarta dalam memajukan infrastruktur digital, transformasi dan inovasi pemerintah daerah di sektor kesehatan, serta mempercepat implementasi transformasi digital di sektor kesehatan sebagai visi Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah pusat.

Melalui semangat gotong royong, kerja sama ini menunjukkan komitmen Indosat dan Lintasarta dalam membuka potensi sektor kesehatan digital Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. “Melalui kemitraan ini, Indosat Group akan menghubungkan antar pemangku kepentingan di sektor Kesehatan di setiap daerah dengan di pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, serta stakeholder lainnya yang terkait. Hal ini sesuai tujuan besar Indosat, yaitu menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mengakselerasi transformasi digital bangsa,” tutup Danny. (rel/ram)

Berupa Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan, dan Susulan, Bawaslu Rekomendasi 1.496 Coblosan

HITUNG ULANG: Petugas PPK sedang membaca ulang hasil suara di Kantor Camat Medan Amplas, Jalan Garu III Medan, Selasa (20/2).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengeluarkan 1.496 rekomendasi pemungutan suara di luar 14 Februari 2024. Rekomendasi itu berupa pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS). Perinciannya, 780 rekomendasi PSU, 132 PSL, dan 584 PSS.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menilai PSU, PSL, dan PSS harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. ’’Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilih hak pilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS,’’ ujarnya kemarin.

Rekomendasi pelaksanaan PSU dipengaruhi sejumlah permasalahan dari hasil pengawasan. Masalah terbanyak adalah diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan (suket) dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Masalah lainnya, ada pemilih yang bisa memilih tidak sesuai dengan domisilinya tanpa mengurus pindah memilih, pemilih DPTb yang mendapat surat suara tidak sesuai haknya, hingga pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Untuk rekomendasi PSL disebabkan gangguan keamanan bencana alam atau gangguan lain yang membuat sebagian tahapan tidak terlaksana. Sedangkan penyebab PSS adalah terjadinya gangguan serupa, namun mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Lolly mengatakan, hingga kemarin, dari rekomendasi itu belum semuanya mendapat penjadwalan. Dalam catatannya, KPU baru menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS. Artinya, ada 688 rekomendasi yang belum dijadwalkan. ’’Bawaslu mengimbau KPU melalui kabupaten/kota untuk segera menetapkan jadwal PSU, PSS, dan/atau PSL,” imbuhnya.

Terpisah, berdasar laporan yang diterima KPU, pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS berjumlah 867. Komisioner KPU RI Idham Holik mengakui, sebagian lain masih menunggu laporan dari daerah.

Idham juga mengakui, belum semua pemungutan suara susulan digelar. Misalnya, di Jakarta dan Demak yang baru menjadwalkan pada 24 Februari. ’’Jadi ada yang sudah, ada yang belum,’’ ujarnya. Dia menekankan, pihaknya sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk menggelar pemungutan suara maksimal pada 24 Februari.

 

PSU di Sumut Lancar

Terpisah, Komisioner KPU Sumut Robby Effendi mengatakan, PSU yang digelar di Sumut berjalan baik dan lancar. Hal itu, tidak lepas kordinasi antara TNI/Polri, Pemerintah setempat dan stekholder terkait.

Menurut Robby, total ada 21 TPS di 6 kabupaten kota se-Sumut yang melaksanakan PSU. “Untuk sementara, data PSU di Sumut 21 TPS di 6 kabupaten/kota. Dimana, 17 TPS dilaksanakan hari ini (kemarin),” katanya.

Dia merincikan, 17 TPS yang melaksanakan PSU tersebut tersebar di Kota Medan ada 2 TPS dan di Kabupaten Deliserdang ada 13 TPS. Sisanya, Robby tidak merincikan.

Menurut Robby, hari ini ada dua TPS di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang akan menggelar PSU. Sedangkan dua TPS di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) baru akan melaksanakan PSU pada Hari Sabtu, 24 Februari 2024.

Sementara 7 TPS di Kabupaten Simalungun yang sempat disebut akan melakukan PSU, Robby meluruskan kabar itu. Menurutnya 7 TPS tersebut hanya akan melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).”Ya, jadi PSL,” tandas mantan komisioner KPU Kota Binjai itu.

Terpisah, Ketua KPU Kota Medan Mutia Atiqah meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 005, Jalan Brigjen Katamso, Keluruhan Titi Kuning, Medan Johor, Rabu (21/2). Menurut Mutia, selain di TPS 005 ini, PSU juga dilaksanakan di TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Medan Petisah.

Menurut Mutia, pelaksanaan PSU ini berlangsung sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kemudian, dilanjutkan penghitungan suara kembali. “Partisipasinya (pemilih) tidak terlalu jauh. C pemberitahuan diberikan, dengan menggandeng stakeholder. Lurah, dan Kepling,” terangnya.

Diakuinya, PSU di dua TPS ini tak lepas dari kelalaian petugas KPPS saat menjalankan tugasnya. Ditambah kurangnya pemahaman petugas KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Dijelaskannya, PSU di TPS 005 tersebut dilaksanakan karena ditemukan ada 16 pemilih menggunakan hak suara hingga dua kali dalam satu identitas yang tertera di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Yang pertma datang secara berkelompok, menggunakan C pemberitahuan. Kemudian mereka datang lagi orang per orang menggunakan KTP dengan nama yang sama,” sebut Mutia kepada wartawan.

Sedangkan, di TPS 21 Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah. Mutia mengungkapkan, PSU dilaksanakan karena pemilih dari luar Kota Medan, dimasukkan dalam DPK oleh KPPS sebanyak 37 pemilih. “Kalau di Petisah ada 37 orang, datang satu per satu pada akhirnya berkelompok juga. Dan mereka datang jam 12 siang. Dan mereka ingin masuk DPK,” jelasnya.

Mutia menjelaskan oleh petugas KPPS, diakomodir, untuk menggunakan hak suara mereka. Sehingga mereka bisa mencoblos Pilpres. Tetapi KTP atau identitas mereka, di luar Kota Medan. Kalau DPK itu mereka harusnya bisa menunjukkan KTP wilayah Kecamatan Medan Petisah. “Dari 37 itu justru warga luar Sumut. Bukan, khususnya di luar Kota Medan,” pungkasnya.

 

Ribuan Napi Gagal Nyoblos

Di sisi lain, Komnas HAM ikut menyampaikan sejumlah catatan penyelenggaraan pemilu. Mulai temuan dugaan pelanggaran netralitas hingga sulitnya akses kaum marjinal-rentan dalam menggunakan hak pilih.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan, berdasar temuan Komnas HAM, hampir seluruh rumah sakit tidak memiliki TPS khusus. ’’Sehingga ratusan tenaga kesehatan dan pasien kehilangan hak pilih,’’ ujarnya.

Bukan hanya nakes dan pasien, Komnas HAM juga mendapati ribuan warga binaan lembaga pemasyarakatan (WBP) tidak bisa mencoblos. Misalnya, 1.804 WBP di Lapas Kelas I Medan tak memiliki e-KTP. Mereka juga tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb.

Di Rutan Kelas II-B Poso, sebanyak 205 WBP yang masuk DPTb tidak bisa nyoblos lantaran kekurangan surat suara. Kondisi serupa terjadi di Lapas Kelas II-A Manado. Total 101 WBP gagal nyoblos gara-gara masalah yang sama.

Situasi yang sama pun terjadi di IKN. Menurut Atnike, banyak pekerja di IKN yang tidak bisa memilih karena tak mendapat sosialisasi untuk mengurus surat pindah memilih ke lokasi kerja di IKN. Catatan yang tak kalah penting adalah meninggalnya 71 petugas pemilu dan 3.909 petugas yang jatuh sakit. (far/syn/tyo/c18/bay)

Ini Tarif Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura – Lima Puluh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 251/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi Indrapura – Lima Puluh.

Kemudian, SK Kementerian PUPR Nomor 416/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura. Dengan itu, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Hutama Marga Waskita (Hamawas), memastikan dalam waktu dekat ini, akan merealisasikan tarif tersebut.

Hal itu, diungkapkan oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo kepada wartawan, Kamis (22/2/2024). Ia menjelaskan jalan tol ini, telah dioperasikan tanpa tarif selama 4 bulan sejak 10 November 2023.

Tjahjo mengungkapkan kehadiran kedua jalan tol ini, mempermudah mobilitas kebutuhan logistik dari dari dan ke Pelabuhan Kuala Tanjung hingga ke arah KEK Sei Mangkei. Hal tersebut x dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Sumatra Utara khususnya kabupaten penyangga.

“Juga menjadi akses mobilitas ke tujuan wisata pengguna jalan tol yang melintas dari arah Tebing Tinggi ke daerah Lima Puluh,” jelas Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan dalam pengoperasiannya, Hutama Karya dan Hamawas memastikan kualitas jalan maupun kelengkapan fasilitas yang ada telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tjahjo menjelaskan nantinya jalan tol ini, akan dilengkapi dengan ada 2 rest area di Tol Tebing Tinggi – Indrapura dan 2 rest area, di Tol Indrapura – Lima Puluh. Yang saat ini, masih dalam proses konstruksi karena jalan tol yang beroperasi masih belum panjang.

“Harapannya konstruksi ini dapat segera rampung sehingga rest area bisa segera digunakan,” tutur Tjahjo.

Selama dioperasikan tanpa tarif, Hutama Karya dan Hamawas mencatat Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) yang cukup tinggi di Jalan Tol Indrapura – Lima Puluh dan Jalan Tol Tebing Tinggi – Indrapura.

“Kendaraan yang melintas di Jalan Tol Indrapura – Lima Puluh setiap harinya yaitu sebanyak lebih dari 8.800 kendaraan/hari, sedangkan di Jalan Tol Tebing Tinggi -Indrapura tercatat sebanyak 7.885 kendaraan/hari,” tutur Tjahjo.

Menuju penetapan tarif, Hutama Karya dan Hamawas sudah lebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif terkait dengan profil jalan tol, hingga tata tertib berkendara di jalan tol melalui berbagai kanal diantaranya media sosial perusahaan, rilis resmi, maupun melalui media luar ruang seperti spanduk dan baliho di sepanjang jalan tol.

“Saat ini kami telah masuk ke tahapan sosialisasi mengenai besaran tarif yang diperkirakan akan dilakukan selama sepekan. Harapannya pengguna jalan tol terinfo sejak dini sehingga dapat bersiap memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik agar ketika penerapan tarif berlaku, tidak terjadi antrian yang disebabkan kurang saldo,” jelas Tjahjo.

Dalam penentuan besaran tarif, yang dilakukan, sebelumnya telah diuji mengenai kelayakan performa dan kualitas dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol sehingga angka tarif yang ditentukan telah mempertimbangkan sisi kepentingan publik maupun investor.

“Penetapan tarif ini telah mempertimbangkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) dari jalan tol tersebut dan setelah dioperasikan tanpa tarif cukup lama, diperlukan pengembalian investasi atas pemeliharaan dan pengeoperasian jalan tol,” tandas Tjahjo.

Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam FGD Internal Virtual Terbatas Rencana Penetapan Tarif Tol pada Selasa (20/2) menyampaikan bahwa jalan tol ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pengguna jalan tol, tetapi juga berdampak pada kelancaran berbagai industri yang ada di Sumatera Utara.

“Dikarenakan jalan tol ini masih baru diharapkan kepada BUJT untuk dapat mensosialisasikan lebih masif manfaat jalan tol sehingga masyarakat mengetahui dengan tarif tersebut apa saja pelayanan yang didapatkan,” tandas Arya.(gus/ram)

Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan AHY

SUMPAH JABATAN: Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (21/2).FEDRIK TARIGAN/JAWA POS.

SUMUTPOS.CO – Pelantikan dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju, menyita perhatian. Terlebih, ada nama-nama yang biasa hadir dalam pelantikan menteri atau pejabat tinggi namun terlihat absen, kemarin (21/2). Sebut saja Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Hingga akhir acara, Mantan Panglima TNI itu tak juga terlihat batang hidungnya. Padahal, ia kerap hadir dalam acara pelantikan di istana

DALAM pelantikan kemarin, tampak juga beberapa pejabat lain seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Lalu, ada pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Selain itu, hadir pula Ketua Dewan PertimbanganPresiden (Wantimpres) Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Disinggung soal ketidakhadiran Moeldoko dalam pelantikannya, AHY tidak merespons banyak. Dia hanya menunjukkan mimik kaget mendapat pertanyaan tersebut dari awak media saat menunggunya tiba di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. “Waduh,” ujarnya singkat sambil melangkah pergi kearea sertijab.

Tidak hadirnya Moeldoko ini tentu menarik perhatian. Sebab,bisa jadi kehadiran ataupun keabsenannya merupakan cerminan dari sikap Moeldoko atas perseteruannya dengan AHY sebelumnya. Keduanya diketahui pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat pada 2022 lalu. Masing-masing pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Moeldoko pernah terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB itu digagas sejumlah politisi Demokrat yang tak setuju dengan kepemimpinan AHY. Beberapa tokoh di balik KLB itu antara lain Marzuki Alie dan Jhoni Allen.

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tetapi MA kembalimenolaknya pada 10 Agustus 2023. Kepemimpinan AHY di Demokrat berlanjut. Ia kemudian membawaDemokrat masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu serentak 2024.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan puntak ambil pusing atas absennya Moeldoko. Dia pun menilai, hal itu biasa saja karena bisa jadi ketidakhadiran Kepala KSP tersebut lantaran kesibukannya. “Saya pikir kehadiran tergantung kesibukan masing-masing. Malah saya lihat menteri-menteri banyak yang ngak datang ya. Jadi saya pikir bukan karena (ada masalah, red) itu. Mungkin karena sibuk,” ungkapnya ditemuiusai menghadiri sertijab Menteri ATR/BPN di Jakarta, kemarin.

Seharian “menghilang”, Moeldoko akhirnya muncul melalui postingan akun Instagramnya.”Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini,” tulisnya.

Dia mengaku tengah bertugas untuk menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik, di Sri Lanka, kemarin. Karenanya, dia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak bisa menghadiri pelantikan. “Mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri pelantikan karena harus menjalankan tugas saya sebagai kepala @kantorstafpresidenri untuk menjadi pembicara forum @fao di Sri Lanka. Saya ucapkan juga selamat kepada pak @hadi.tjahjanto dan mas @agusyudhoyono yang telah dilantik oleh presiden @jokowi menjadi Menteri Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya. Dalam forum yang dihadiri oleh 34 delegasi negara tersebut.

Dalam pelantikan dua menteri Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir. Yang menjadi perhatian adalah posisi Prabowo saat pelantikan dan pin yang dikenakan. Prabowo berdiri di sisi Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sementara menteri lain berjarak cukup jauh.

Selain itu, di dada kiri Prabowo terpasang pin kenegaraan. Sekilas mirip punya Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf. Pin merah putih memanjang ke bawah. Lalu ada benda bulat untuk menunjukkan jabatan. Hanya Prabowo saja yang mengenakan tanda ini. Menteri lain hanya menggunakan pin tanda jabatan tanpa ada pita merah putih.

Menurut Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat Setingkat Menteri. Pada Pasal 5 disebutkan tanda jabatan presiden dan wapres dipasang dengan cara digantungkan pada pita warna merah putih yang bagian tengahnya terdapat lambang negara. Sementara untuk tanda jabatan menteri tidak diatur, apakah menggantung dengan pita merah putih.

Hapus Bayang-bayang PDIP

Direktur Eksekutif Institute for Democracy Ahmad Khoirul Umam menilai, dilantiknta AHY menjadi Menteri ATR/BPN seolah menegaskan, Jokowi saat ini independen dan tidak lagi berada di bawah bayang-bayang intervensi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurut Umam, sejak 2019 Jokowi memang ingin mengajak AHY masuk ke pemerintahan, namun terhalang veto politik Megawati, karena AHY adalah anak SBY.

“Meskipun hanya menjabat delapan bulan, AHY akan bisa mendapatkan double portofolio di pemerintahan pada tahun 2024 ini. Pertama sebagai Menteri ATR, dan pada Oktober 2024 nanti akan menjadi menteri baru di kabinet Prabowo-Gibran jika dinyatakan menang secara sah oleh KPU,” kata Umam dalam keterangannya, Rabu (21/2).

Umam menyatakan, jabatan Menteri ATR/BPN yang diemban AHY akan menghapus semua cibiran tentang stempel tidak berpengalaman, yang selama ini di alamatkan ke AHY. Bahkan, posisi AHY yang menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang juga seorang mantan Panglima TNI menghapus stereotype yang selama ini membayangi AHY berpangkat Mayor TNI. “Ini menjadi bukti akselerasi bagi AHY pasca keputusannya masuk ke dunia politik,” tegas Umam.

Sementara, keuntungan bagi Jokowi dengan memasukkan AHY akan bisa memastikan Demokrat ikut bekerja optimal untuk menjamin Jokowi bisa soft landing di akhir pemerintahannya. Sehingga, kehadirkan Demokrat bisa menghadirkan proteksi politik untuk mengantisipasi potensi turbulensi di fase akhir pemerintahan Jokowi, terutama jika akhirnya PDIP mulai menyalakan mesin politik bercorak oposisi ke depan. ”Karena itu, rekrutmen Demokrat ini merupakan langkah strategis yang jitu oleh pemerintahan Jokowi, sekaligus untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi transisi kekuasaan ke kepemimpinan yang lebih smooth,” pungkas Umam.

PKS Oposisi Tunggal

Dengan dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR/BPN, menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi tunggal. Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, Demokrat dan PKS berada di luar pemerintahan sejak Pilpres 2014.

Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai DPR RI berkoalisi dengan Jokowi. Jokowi perlahan-lahan menambah barisan pendukung di periode keduanya.

Saat bertarung di Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP. Barisan itu setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI. Kekuatan Jokowi bertambah sesaat setelah Pilpres 2019. Dia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk pemerintahan.

Jokowi menunjuk Prabowo, rivalnya di dua pilpres berturut-turut, sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi juga menunjuk Sandiaga Uno, yang kala itu berstatus kader Gerindra, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jokowi mendapat tambahan dukungan 78 kursi DPR RI dari Gerindra. Jokowi menguasai 81,91 persen kursi di DPR RI sejak awal periode kedua.

Di tengah jalan, tepatnya 15 Juni 2022, Jokowi menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memberi jatah kursi Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kemarin, Jokowi memberi jatah menteri untuk Partai Demokrat. Dengan bergabungnya AHY, Jokowi menguasai hampir seluruh kursi di DPR RI.

Total kursi partai-partai pendukung Jokowi di DPR saat ini mencapai 525 dari 575 kursi. Artinya, kekuatan Jokowi di parlemen mencapai 91,3 persen.

PKS mengaku tak masalah menjadi satu-satunya oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak terpengaruh keputusan Demokrat merapat ke Jokowi. “Semua bebas buat pilihan. PKS istiqomah, Insya Allah,” kata Mardani. (lyn/mia/jpg/adz)

Tembus Rp20 T, Biaya Operasional Haji Disalurkan ke Kemenag, Besok Terakhir Pelunasan Bipih

Acep Riana Jayaprawira

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dengan kuota sebanyak 241 ribu jamaah, penyelenggaraan haji 2024 menelan biaya Rp20 triliunan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengklaim, uang tersebut sudah disalurkan ke Kementerian Agama (Kemenag). Untuk digunakan sewa hotel, order katering, dan layanan lainnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan, tidak ada masalah untuk penyaluran dana operasional haji dari BPKH ke Kemenag.

Dana operasional itu bersumber dari Bipih atau uang yang dibayar langsung jemaah. Kemudian juga dari hasil investasi dana haji oleh Kemenag.

Acep mengatakan, untuk nilai investasi yang digunakan pada haji tahun ini sekitar Rp8 triliun. “Sisanya dari uang jamaah,” katanya, usai pembukaan Risk Forum 2024 bertema Global and Middle East Outlook Risk and Its Impact on Investments and On Hajj Organizing di Jakarta, Rabu (21/2).

Seperti diketahui tahun ini jamaah haji hanya menanggung 60 persen dari total biaya riil haji yang mencapai hampir Rp100 juta. Sisanya 40 persen disubsidi dari hasil investasi dana haji. Tahun depan diharapkan proporsi itu berubah jadi 65 persen ditanggung jamaah dan 35 persen subsidi. “Nah, idealnya sih seperti yang pernah Menteri Agama sampaikan, yaitu 70 persen (ditanggung jamaah) dan 30 persen (disubsidi),” katanya.

Dengan proporsi itu, diharapkan pengelolaan haji bisa lebih berkelanjutan. Karena hasil pengelolaan dana haji tidak tersedot habis untuk subsidi biaya haji.

BPKH juga menyampaikan, untuk terus mengoptimalkan investasi dana haji. Diantaranya menggenjot investasi langsung. Tahun ini mereka memasang target sebanyak Rp 11 triliunan dana haji akan ditempatkan pada investasi langsung. Khususnya terkait dengan ekosistem haji dan umrah.

Acep mengingatkan, masa pelunasan biaya haji tinggal sebentar. Sesuai jadwal yang ditetapkan Kemenag, besok (23/2) adalah hari terakhir pelunasan biaya haji. Acep menegaskan urusan pelunasan biaya haji adalah domain atau kewenangan dari Kemenag.

Data terbaru Kemenag menyebutkan, sampai kemarin sore sudah ada 196 ribu lebih jamaah yang sudah melunasi biaya haji. Perincian adalah 159.423 orang dari porsi berangkat tahun ini. Kemudian 4.336 orang dari kuota lansia prioritas. Lalu ada 32.701 jamaah kuota cadangan yang sudah melunasi. Jumlah kuota cadangan yang sudah melunasi ini, lebih banyak dibandingkan sisa kuota sebesar 31.474 kursi. Dengan demikian bisa disebut bahwa kuota haji 2024 sudah terisi penuh.

 

Perpres Pendirian Rumah Ibadah Tinggal Diteken

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pendirian rumah ibadah. Dia mengatakan Perpres tersebut sudah melalui fase atau tahapan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.

“Tinggal (menunggu) tanda tangan Presiden,” katanya dalam pembukaan Raker Bersama Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Jakarta kemarin (21/2). Dia berharap sebelum ada pergantian Presiden, Perpres itu sudah diterbitkan. Yaqut mengatakan Perpres itu adalah peningkatan status landasan hukum pendirian rumah ibadah, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Yaqut mengatakan upaya pemerintah tidak hanya menaikkan derajat aturan pendirian rumah ibadah dari SKB menteri ke Perpres. Tetapi di dalam Perpres itu terkandung semangat untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah.

Dia mengatakan dalam aturan yang ada saat ini, ada syarat krusial setiap pendirian rumah ibadah. Yaitu harus memiliki rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Di Perpres tidak ada lagi (syarat) rekomendasi FKUB,” katanya. Syarat pendirian rumah ibadah cukup dengan rekomendasi dari Kemenag saja. Harapannya proses pendirian rumah ibadah jadi lebih mudah.

Yaqut mewanti-wanti seluruh Dirjen Bimas di Kemenag untuk menyelesaikan setiap ada kasus kesulitan mendirikan ibadah. “Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, masalah tidak selesai,” jelasnya. Di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju saat ini, Yaqut tidak ingin mendengar kejadian sulitnya mendirikan rumah ibadah. Untuk seluruh agama.

Dia mengakui menjalankan fungsi keagamaan, ada tantangan anggaran. Di Kemenag sendiri, anggaran terbesar untuk fungsi pendidikan. Di saat anggaran keagamaan yang terbatas, masalah keagamaan atau keumatan sangat banyak dan rumit. Tapi dia menegaskan urusan substansial, seperti pembangunan rumah ibadah harus diselesaikan.

Pada kesempatan itu Yaqut kembali menegaskan jajaran Kemenag sampai level KUA tidak boleh diam ketika ada masalah keumatan. Misalnya ada umat yang kesulitan membangun rumah ibadah, difasilitasi dahulu dengan gedung-gedung milik Kemenag. “Jangan sampai ada yang beribadah di trotoar,” katanya.

Yaqut mengatakan ruangan di KUA yang tersebar di tiap kecamatan bisa digunakan sebagai tempat ibadah sementara. Sambil menunggu rumah ibadah selesai didirikan dan berfungsi secara layak.

Yaqut menceritakan di awal dia jadi menteri, dua urusan pendirian rumah ibadah berhasil diselesaikan. Yaitu pembangunan rumah ibadah di kawasan Bekasi dan Ciledug. Dia bersyukur akhirnya izin pendirian rumah ibadah tersebut keluar. Sedangkan untuk Gereja Yasmin di Bogor, jiga sudah selesai karena ada pejabat yang turun tangan. Dia mengaku ada kalanya sumbatan perizinan pendirian rumah ibadah bukan kewenangan Kemenag. Tetapi pejabat Kemenag tetap harus turun mengatasinya. (wan/jpg)

Efektifkan Standar Akreditasi, Operasional, dan Kode Etik RS

CENDERAMATA: Ketua PERSI Sumut dr Syaiful M Sitompul menerima cenderamata di acara Medan Hospital Expo 2024.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Syaiful M Sitompul berpesan kepada seluruh rumah sakit di Sumatera Utara mengefektifkan standar akreditasi, standar operasional, hingga kode etik rumah sakit.

Hal ini disampaikan pada kegiatan Medan Hospital Expo 2024, berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel, pada 21-23 Februari 2024. Kegiatan ini digelar oleh PERS Sumut.

Pada kegiatan itu setidaknya ada 41 stand diisi oleh perusahaan alat-alat kesehatan, dan rumah-rumah sakit yang mempromosikan layanan-layanan dan fasilitas kesehatannya.

Hadir pada kegiatan itu, PJ Gubernur Sumut yang diwakilkan Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesejahteraan Kemenkes RI, Ketua Umum PERSI, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Kadis Kesehatan Sumut, Kadis Kesehatan Medan, dan sejumlah Ketua Organisasi Profesi Kesehatan diantaranya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI).

dr Syaiful M Sitompul juga menyampaikan hal yang yang tak kalah penting dalam kegiatan itu, seperti terkait Undang-undang (UU) Kesehatan no 17 tahun 2023, dimana bahwa regulasi yang terdahulu sudah dicabut namun peraturan pelaksanaannya masih ada dan tidak bertentangan dengan UU tahun 2023 yang baru itu. “Misalnya berupa peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri kesehatan,” ungkapnya.

Dipembukaan kegiatan itu juga dijelaskan Syaiful bahwa UU Kesehatan yang baru telah diundangkan pada 8 Agustus 2023 lalu dan peraturan pelaksana dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan.

Tentunya, lanjut dia, ini tentu saja berdampak pada bidang perumahsakitan. Karenanya ia mengajak agar para insan perumahsakitan cermat akibat dari kebijakan regulasi itu.

“Rumah sakit harus mampu mengefektifkan organisasi meliputi struktur, tata kelola RS, tata kelola klinis dan tak kalah penting adalah kelompok fungsional yang langsung di bawah Direktur antara lain Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Etik dan Hukum OSB,” ujarnya.

“Efektifkan standar akreditasi, standar operasional, kode etik rumah sakit” imbuh Syaiful.

Ia mengharapkan rumah sakit di Sumut menjadi rumah sakit yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien, sehingga kepercayaan pasien terhadap rumah sakit menjadi meningkat.

Syaiful juga menjelaskan bahwa Medan Gospital Expo ini merupakan ke 12 kalinya mereka gelar sedangkan workshop dan seminar merupakan kegiatan yang ke -14 kali pada tahun ini.

Kegiatan ini akan diisi mulai dari seminar juga workshop, dengan mengangkat tema Kesiapan Rumah Sakit dalam Tranformasi Kesehatan di era digital.
Workshop itu dilakukan dalam enam sesi dengan membahas antara lain seputar kelengkapan rekam medis sebagai dasar audit koding dan optimalisasi klaim JKN, implementasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. (ila)

Faizal Amri Siregar layak jadi Bupati Labuhanbatu 2024

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sosok Faizal Amri Siregar digadang-gadang masyarakat luas menjadi Calon Bupati Labuhanbatu 2024. Pasalnya pria yang sudah malang melintang di Birokrasi ini diyakini sudah berpengalaman untuk membawa Kabupaten Labuhanbatu berbenah ke arah yang lebih baik.

“Sosok seperti bang Faisal Amri ini sangat layak untuk menjadi Bupati Labuhanbatu. Pengalaman dan pemikirannya diharapkan untuk membenahi kondisi Labuhanbatu yang saat ini krisis dan kehilangan sosok akibat terpuruk dengan proses hukum,” ujar salah seorang warga Rantauptapat, Marwan kepada wartawan, Selasa (20/2/2024)

Ditambahkannya, Faizal Amri pada perhelatan Pilkada sebelumnya juga pernah menjadi calon wakil Bupati Labuhanbatu berpasangan dengan Andi Suhaimi Dalimunthe. Namun kalah dalam pertarungan PSU.

“Mudah mudahan setelah mencalon, berhasil dipilih masyarakat dan bisa menuangkan pemikiran dan dedikasinya buat Kabupaten Labuhanbatu ini,” jelasnya.

Terpisah Faizal Amri Siregar, menyatakan dirinya siap maju menjadi Balon Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2024 – 2029, manakala dirinya nanti dipilih masyarakat sebagai Bupati Labuhanbatu pada gelaran pesta demokrasi pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak tahun 2024 mendatang siap berbuat yang terbaik bagi Labuhanbatu.

“Saya sudah deklarasikann sebagai bakal calon Bupati Labuhanbatu, Jumat (6/10/2023) lalu dan sudah mendapat restu dan dukungan dari seluruh keluarga besar saya dan beberapa para tokoh Labuhanbatu,” tambah Faisal Amri.

Putra almarhum Drs Ridha Amran Siregar (ayah dari H Faisal Amri Siregar), dan dari keluarga besar Nukman Harahap (mertua H Faizal Amri Siregar) merupakan sosok birokrat murni. Dan keturunan Aparatur sipil Negara (ASN) sejati. Karena ayah kandung Faizal merupakan ASN berprestasi. Hingga akhir masa jabatannya sampai di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Salah seorang warga Labuhanbatu, Doni mengatakan Faizal Amri, diyakini mampu menata Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, untuk lima tahun ke depan, secara merata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu. Karena dia juga adalah putra pesisir Labuhanbatu”,cetusnya.

Faizal Amri Siregar, juga diyakininya mampu menata perekonomian rakyat. Karena dirinya, sejak almarhum ayahnya Ridha Amran Siregar wafat, aktif di dunia perekonomian, menjalankan usaha peninggalan orang tuanya.

Juga termasuk sosok yang dekat dengan masyarakat. Faizal Amri Siregar yang akrab disapa Nanda itu, merupakan sosok yang dekat dengan generasi muda. Karena dia aktif dibeberapa cabang olahraga yang digandrungi generasi muda, sebutnya. (fdh/ram)

Pleno Kecamatan Medan Amplas Hampir Ricuh, Oknum DPRD Medan Sulut Emosi Saksi Parpol

DEBAT: Oknum DPRD Medan, DRS berdebat dengan petuas PPS Kelurahan Amplas, pada Pleno Terbuka Kecamatan Medan Amplas, Rabu (21/2/2024).

MEDAN, SUMUTPOS CO- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Untuk Pemilu 2024, yang digelar di Halaman Kantor Camat Medan Amplas, hampir ricuh. Pasalnya, oknum anggota DPRD Medan, DRS dari Fraksi PDIP menyulut emosi saksi partai politik.

Kedatangan DRS yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPRD Medan Dapil IV dari Partai PDIP itu, membuat Rapat Pleno Terbuka yang sedang berlangsung menjadi tertunda. Alhasil, saksi dari berbagai parpol pun menjadi geram.

Dari pantauan di lokasi, DRS yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak tersebut tiba-tiba masuk ke Panel Rapat Pleno dan menghampiri PPS Kelurahan Amplas, mempertanyakan suara miliknya yang ada di TPS 9 Kelurahan Amplas.

Namun, para saksi Parpol yang ada di lokasi tak terima atas hal itu, dikarenakan Rapat Pleno penghitungan itu sedang berlangsung untuk TPS 14 Kelurahan Amplas.

“Bang, ini yang dibahas untuk TPS berapa? Jangan gara-gara satulah jadi tertunda. Kami didengar jugalah,” kata seorang saksi Parpol di lokasi.

Mendengar hal itu, DRS pun emosi dan membentak para saksi dari berbagai Parpol yang sedang mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut.

Tak terima dengan sikap oknum caleg itu, saksi Parpol semakin emosi dan geram dengan sikapnya yang notabenenya selaku wakil rakyat yang duduk di DPRD Medan.

“Bapak sebagai Anggota Dewan seharusnya memberikan contoh, bukan malah membentak kami,” cetus saksi Parpol lainnya di lokasi.

Sementara itu, Ketua PPS Kelurahan Amplas Danoe Zuhdian Sardi membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan bahwa DRS datang ke lokasi Panel ketika Rapat Pleno berlangsung dan mempertanyakan hasil suara di TPS 9, yang berbeda 1 suara dengan C Plano dengan C Hasil Salinan milik saksi yang diutus David Roni Ganda.

“Kejadian suara yang berbeda dari pihak saksi David Roni Ganda itu terjadi semalam, karena saksi yang mengaku dari PDIP atau saksinya David Roni Ganda itu membawa C Salinan yang didapatnya dari saksi di TPS. Namun, kami heran dikarenakan C Hasil Salinan itu terdapat tanda tangan saksi dan KPPS itu fotocopy bukan tanda tangan basah dan di dalam salinan perolehan suara PDIP dan calegnya itu dicoret-coret sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar memanggil saksinya yang ada di TPS untuk menyelesaikan permasalahan yang salah penulisan itu.

“Memang KPPS kami sudah datang sebanyak 7 orang untuk menjelaskan bahwa ada terjadi salah penulisan, namun saat itu saksi dari DRS atau PDIP yang di TPS itu, tidak menghiraukan yang ada di C Hasil Salinan, malah mengikuti apa yang ditulisnya,” ujarnya.

“Jumlah yang ada di C Hasil Plano ada 4 suara untuk DRS. Namun, yang ditulis sendiri oleh saksi dari DRS atau PDIP ada 5 suara dan itulah yang di protes untuk meminta izin agar bongkar kotak suara ulang,” tambahnya.

Alhasil, kata Danoe, karena kami melayani semua saksi dan caleg di Pleno ini, kami izinkanlah dan diizinkan peserta forum yakni saksi Parpol yang ada.

“Jadi hari ini pada pukul 10.00 WIB, saat ingin melakukan pembongkaran kotak surat suara yang dihadiri oleh KPPS TPS 9 kami dan para saksi Parpol, namun saksi dari DRS tidak datang-datang sampai setengah jam menunggu,” sebutnya.

Lanjut dikatakannya, lalu pihaknya mengambil keputusan, dan saksi-saksi lain juga meminta agar Rapat Pleno segara dibuka, maka kesepakatan para saksi-saksi Parpol yang juga menerima C Hasil Salinan sesuai dengan C Hasil Plano yang ada.

“Dan saksi lainnya dari Partai PDIP, kami minta tanggapnya, sebagai perwakilan dari PDIP, Ibu itu menyetujui dan sepakat bahwa C Hasil Pleno itu benar dan sesuai dengan C Hasil Salinan yang diterima para saksi parpol lainnya di TPS yang berjumlah 4 suara, sehingga tak perlu lagi buka kotak suara,” ujarnya.

Namun ketika siang hari, DRS datang ke Panel 3 Rapat Pleno Kelurahan Amplas, DRS komplain untuk membongkar kotak suara, karena DRS tidak terima suaranya berbeda dengan C Hasil Salinan fotocopy itu, berbeda 1 suara.

“Dia bilang dia membawa atas nama lembaga, dia tidak sepakat dengan hasil yang telah kami setujui tadi pagi, dia meminta untuk tetap membongkar kotak suara. Meskipun begitu, saya lempar ke forum, para saksi tak terima karena merasa menghabiskan waktu, menghalang-halangi Rapat Pleno sehingga terjadi keributan adu mulut, sampai anggota DRRD Medan DRS membentak saksi Parpol yang ada di dalam Forum,” pungkasnya. (man/ram)

1...736737738...15,755Page 737 of 15,755