Home Blog Page 760

Sidang Pleno Pemilu 2024, Polres Tanah Karo Pertebal Pengamanan

AMANKAN: Personel Polres Tanah Karo saat melakukan pengamanan Sidang Pleno di Kantor PPK Kecamatan.

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk memastikan keamanan Sidang Pleno Pemilu 2024 di Kantor PPK seluruh kecamatan, Polres Tanah Karo melakukan penebalan pengamanan pada tiap Kantor PPK Kecamatan wilayah Kabupaten Karo, Senin (19/2).

Kapolres Tanah Karo, AKBP Wahyudi Rahman menjelaskan, pihaknya memaksimalkan pengamanan di tiap Kantor PPK saat pelaksanaan Sidang Pleno Rekapitulasi Surat Suara.

“Pengamanan ini kami maksimalkan, guna memastikan rangkaian sidang pleno yang direncanakan digelar selama tiga hari ke depan, mulai hari ini (kemarin, red) di Kantor PPK Kecamatan, agar dapat berjalan aman dan lancar,” ungkap Wahyudi.

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan, pihaknya melakukan penjagaan di kantor PPK selama 1 x 24 jam, sejak tibanya logisitik surat suara dari TPS, beberapa waktu lalu, setelah pemungutan suara. Dan untuk pelaksanaan sidang pleno, ditambah lagi penguatan dari personel Siaga Mapolres Tanah Karo yang dianggap memiliki kerawanan.

Selama pelaksanaan sidang pleno nantinya, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tetap menjaga harkamtibmas. Dan khusus para calon dan pendukung, untuk tetap menghormati jalannya sidang, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menganggu jalannya sidang.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar bersama-sama menjaga harkamtibmas guna kelancaran sidang pleno di seluruh Kantor PPK Kecamatan,” imbau Wahyudi.

Wahyudi juga menuturkan, khususnya kepada calon ataupun pendukung yang keberatan atau tidak puas dengan jalannya sidang, nantinya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan mengganggu ketertiban lainnya.

“Semua ada mekanismenya, dan jangan melakukan perbuatan yang mengganggu harkamtibmas. Mari bersama kita menjaga jalannya Pemilu 2024, khususnya di Karo, agar tetap berjalan aman dan kondusif,” pungkasnya. (deo/saz)

Menambah Pengetahuan, PFI Medan dan USU Kolaborasi di Bidang Ilmu Jurnalistik

Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan saat Audiensi di Universitas Sumatera Utara (USU)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Rektor 3 Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan M.Si., Apt menerima audiensi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan di Gedung Rektorat USU, Senin (19/2) siang.

Dalam pertemuan ini tercetus banyak peluang kolaborasi yang bisa dilakukan antara USU dan PFI Medan. Tidak sebatas hanya urusan yang terkait pemberitaan saja.

“Kita ingin memperbanyak kerjasama baik di bidang akademisi, industri, termasuk dengan PFI Medan,” ucap Prof. Dr. Poppy didampingi
Kepala Humas, Promosi dan Protokoler Amalia Meutia, MPsi, Psikolog, Kepala Arsip USU, Aisyah SE,. M.Si, dan Manager Kemitraan Global Dr. Arida Susilowati, S.Hut., M.Si,.

Sementara itu Dr. Arida berharap pertemuan ini terus berkesinambungan tidak hanya sebatas audiensi dan silaturahmi saja. Mengingat peluang kerjasama dan kolaborasi antar USU dan PFI Medan sangat terbuka lebar.

“Yang terdekat pelatihan dengan narasumber dari PFI Medan tentang ilmu jurnalistik. Kita membutuhkan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Kita butuh ada nota kesepakatan atau MoU,” ucap Dr. Arida.

Kepala Humas, Promosi dan Protokoler Amalia Meutia, MPsi, Psikolog menambahkan maraknya media sosial di jaman sekarang menjadi kesempatan setiap orang untuk memberitakan. Namun, banyak pihak yang belum paham cara menulis dan memproduksi informasi hingga berita secara benar.

“Ilmu jurnalistik tidak hanya sebatas di Fisipol saja, mungkin di fakultas lain para mahasiswa juga minat dengan ilmu jurnalistik. Karena knowledge jurnalistik tidak melulu untuk mahasiswa Fisipol tapi semua mahasiswa boleh menggunakan ilmu jurnalistik dan menjadi pewarta,” kata Amalia.

“Seperti, mahasiswa harus tahu tentang cara memproduksi berita, angle motret dan semua tentang jurnalistik,” ucap Amalia.

Sedangkan Kepala Arsip USU, Aisyah SE mengatakan ingin membuat galeri USU. Banyak arsip lama USU yang mungkin bisa menjadi bahan informasi kepada masyarakat banyak. Seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah universitas di Indonesia.

“Tentunya kita mesti aktif melakukan training dan mengadakan pelatihan teknis dengan narasumber yang berkompeten. Sebab, kita dituntut bisa aktif dalam media sosial, setidaknya setiap SDM mampu menulis berita dan caption dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua PFI Medan Riski Cahyadi menyebutkan niatan organisasi pers ini adalah bisa ikut bermanfaat bagi banyak orang. Contohnya mampu membagikan ilmu yang dimiliki anggota PFI Medan kepada mahasiswa USU secara khusus.

“Apalagi secara organisasi kita sudah diakui dan terverifikasi dewan pers. Lalu, sekarang bagaimana kita memaksimalkan dan bisa berperan besar agar menjadi manfaat untuk orang banyak. Kita siap membantu dan berkolaborasi dengan USU dalam banyak hal,” ujar Riski didampingi, Sekertaris Jendral PFI Medan, Zulfan Dalimunte. (rel/tri)

54.442 Hektare Sawah Gagal Panen Selama 2023 Akibat Banjir, Pemerintah Lanjutkan Bantuan Rp8 Juta per Hektare

GAGAL PANEN: Padi milik petani di Sidoarjo kekeringan dan gagal panen. Pemerintah melanjutkan bantuan Rp8 juta per hektare untuk petani gagal panen.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal melanjutkan kebijakan pemberian bantuan bagi petani yang mengalami puso akibat bencana alam banjir. Petani akan menerima Rp8 juta per hektare untuk kerugian yang dialaminya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan ini sudah berjalan di 2023. Namun, karena masih belum selesai diberikan maka pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan kembali dana bantuan stimulan ini ke Kementerian Keuangan di tahun 2024.

“Mengingat masa berlaku Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir telah berakhir pada 31 Desember 2023, sehingga bantuan stimulan yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke Kas Negara maka RTM hari ini menyepakati agar BNPB mengusulkan kembali dana bantuan stimulan tersebut,” tuturnya usai rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, kemarin (19/2). Hadir pada rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, dan BPKP.

Rencananya, anggaran yang akan diusulkan kembali sebesar Rp233.822.793,- disertai dengan perpanjangan kebijakan penanganan bencana dalam keadaan tertentu oleh BNPB. Dengan pengajuan ini, kata dia, maka bantuan dapat kembali disalurkan kepada para petani terdampak sebelum Desember 2024. Dengan begitu mereka dapat kembali memproduksi pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.” Untuk anggaran penanganan gagal panen akibat bencana alam banjir (puso) tahun 2024 (penyalurannya, red) ditangani oleh PT. Jasindo dan Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Berdasarkan data BNPB, terjadi 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir ini telah mengakibatkan gagal panen (puso) di 136 Kabupaten/Kota di 20 provinsi dengan luas total 54.442 hektare.

Atas kondisi tersebut, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu telah memberi arahan  langsung untuk memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen ini.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada RTM pada Mei 2023, disepakati bahwa pemerintah akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir melalui Dana Siap Pakai senilai Rp 8 juta/hektar kepada setiap petani. Namun, bagi petani yang telah mempunyai asuransi maka akan dibayarkan oleh PT. Jasindo dan kekurangannya akan diberikan oleh BNPB.

Hingga saat ini, bantuan baru disalurkan sebanyak 2 kali. Yakni, pada 13 Desember 2023 untuk lahan seluas 493,383 hektar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 8 kabupaten/kota itu meliputi Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal. Kemudian, penyaluran kedua pada 23 Januari 2024, untuk lahan seluas 2.038,86 hektar yang berada di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yakni, Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. (mia/jpg/ila)

Melalui HK Urban 2023, Hutama Karya Wujudkan Keberlanjutan Kemandirian Pangan dan Kelola Sampah Rumah Tangga

HK Urban Habitsphere 2023 Berhasil Kelola Sampah Rumah Tangga hingga Dukung Kemandirian pangan.

JAKARTA, SUMUTPOS CO – Dalam upaya pelestarian lingkungan serta pengembangan kawasan berkelanjutan, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk “HK Urban Habitsphere” telah menyelesaikan kegiatan revitalisasi ekosistem lokal pada bulan Oktober-Desember tahun 2023 bertempat di wilayah Kampung Pro Iklim (Proklim) RW.05 Kelurahan Cibubur serta RW.12 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan, bahwa sepanjang kegiatan tersebut dijalankan, sejumlah manfaat nyata telah dihasilkan bagi masyarakat setempat yakni dari aspek kesehatan dengan mewujudkan kebersihan lingkungan, aspek ekonomi melalui pengembangan pertanian perkotaan dan penciptaan produk yang memiliki nilai jual, aspek sosial dalam membentuk proses kemandirian masyarakat serta aspek edukasi dalam upaya penghijauan maupun pengelolaan sumber daya air.

“Untuk menunjang keberlanjutan program-program tersebut, Hutama Karya juga memberikan beragam bantuan sarana prasarana berupa pengeboran dan pembuatan instalasi air, perbaikan pagar dan atap jerami, pembuatan Green House serta mengadakan pelatihan kepada warga setempat mengenai proses bisnis hingga marketing produk kampung proklim,” ujar Tjahjo.

Sejauh ini, sebanyak 3200 KK yang berada di RW 05 Cibubur dan 557 KK di RW 12 Malaka Jaya telah menjalankan program pelestarian lingkungan diantaranya menanam TOGA (tanaman obat keluarga) dan buah-buahan, pengembangan hidroponik dan aquaponik, mendirikan bank sampah sebagai pusat pengelolaan sampah warga setempat serta pengelolaan limbah minyak jelanta. Oleh karena itu, HK Urban Habitsphere dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki dan mengembangkan program-program tersebut untuk mendukung peningkatan ekosistem lokal serta kawasan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut Tjahjo juga menjelaskan untuk mengoptimalkan programnya, dilakukan evaluasi secara berkala dalam setiap tahapan. Pada aktivitas bank sampah di RW.05 Cibubur, sepanjang bulan Oktober hingga Desember telah mengalami peningkatan pengumpulan sampah rumah tangga sebesar 146,1 kg. Selain itu adanya penambahan hasil panen sayur dan buah, serta warga setempat mulai memproduksi pangan olahan yang memiliki nilai jual tinggi.

“Program ini juga menunjukan progres positif dalam pencapaian tujuannya berkat partisipasi aktif HK Urban Ranger yang terdiri dari 42 karyawan Hutama Karya termasuk anak perusahaan dan afiliasi dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk melanjutkan program ini pada tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan di tempat-tempat potensial lainnya,” tutup Tjahjo Purnomo, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Di sisi lain, Ida Juraidah selaku Ketua PKK sekaligus Ketua Proklim RW.05 Cibubur memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas terselenggara program HK Urban Habitsphere dan revitalisasi program kampung iklim sebagai wujud dukungan pelestarian lingkungan tingkat lokal.

“Saya mewakili warga sebagai penerima manfaat program ini sangat bersyukur atas berbagai program, kegiatan dan bantuan oleh Hutama Karya yang menjadi semangat baru bagi kami untuk terus melestarikan alam serta melanjutkan program-program pro lingkungan ke depannya,” ujar Ida Juraidah.

Seluruh rangkaian program TJSL ini telah sesuai dengan ISO:26000 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Pilar Pembangunan Lingkungan No.15 tentang Ekosistem Daratan. (rel/tri)

Tak Banyak Bukti Baru, MAKI Minta Sidang In Absentia Harun Masiku

WAWANCARA: Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat diwawancarai wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sidang praperadilan terkait permintaan penyidangan secara in absentia buronan KPK, Harun Masiku berlanjut kemarin. Tim hukum KPK menunjukkan beberapa bukti mengenai upaya pengejaran Harus Masiku terus berlanjut, meski telah buron selama 4 tahun.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai pemohon dalam perkara itu menilai bukti yang dijabarkan KPK tak kuat dan belum serius. Di antaranya Sprindik pada 5 Mei 2023 dan surat perintah penangkapan Harun pada 26 Oktober 2023 yang ditandatangi langsung oleh Eks Ketua KPK Firli Bahuri.

“Dari jumlah bukti itu, hanya empat yang utama. Sementara bukti kelima sampai terakhir, perihal putusan praperadilan. Di kami sering berkelahi,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman usai sidang.

Kondisi itu menurutnya tak cukup bukti bahwa KPK kini memang tengah serius memburu Harun Masiku. KPK hanya berstatmen saja di publik soal Harun Masiku. Langkah MAKI untuk meminta sidang in absentia ini untuk memastikan kepastian hukum. Juga sebagai kroscek kinerja KPK dalam menuntaskan perkara korupsi, termasuk memburu para tersangkanya.

Dan khusus untuk Harun Masiku, Boyamin tak ingin kasus ini menjadi gorengan politik yang muncul lima tahun sekali. Sementara orangnya sendiri, tak kunjung tertangkap.

Misalnya KPK memanggil Eks Komisioner KPU 2017-2023 Wahyu Setiawan pada 28 Desember 2023. Wahyu sepaket dengan Harun dalam perkara suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI 2019-2024. Dia tetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani hukuman.

KPK juga telah menggeledah rumah Wahyu. Tapi, hasil pemeriksaan dan penggeledahan Wahyu ini tak dilampirkan dalam bukti oleh KPK. ”Gugatan praperadilan ini sebagai bagian ikhtiar,” katanya.

Dalam permohonan itu, di depan Hakim, MAKI juga membeberkan beberapa bukti di kasus lain. Bahwa sidang in absentia itu bisa dilangsungkan. Misalnya kasus Bank Century pada 2010, yang menyidangkan Rafat Ali Risfi dan Hesham secara in absentia, tanpa kehadiran keduanya.

Ada juga kasus Mantan Dirut PT TPPI Honggo Hendratno yang disidang tanpa kehadiran bersangkutan. Artinya, perkara Harun pun bisa dilakukan.

Harun merupakan buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Dia diduga kabur ke luar negeri usai perkara penyuapan yang dilakukan olehnya diusut oleh KPK. Dan hingga kini, Harun tak kunjung ditemukan batang hidungnya. (elo/jpg/ila)

12 Ribu ASN Segera Pindah ke IKN

Abdullah Azwar Anas MenPANRB

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, tahun ini, 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) bakal diboyong ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan dilakukan bertahap mulai Juli 2024.

Anas mengungkapkan, 12 ribu pegawai ini terdiri dari ASN dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya (eselon I), JPT Pratama (eselon II), Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, hingga Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga. Mereka dipindah bertahap sampai Desember 2024.

“Untuk kloter pertama pemindahan pada Bulan Juli 2024 mendatang, kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir,” ujarnya, kemarin (19/2).

Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi Pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.

Lebih lanjut, Anas menjelaskan, dalam penentuan jumlah pegawai ASN Instansi Pusat yang akan dipindah dilakukan melalui beberapa tahap dengan memperhatikan sejumlah prinsip.

Tahapannya yakni, analisis untuk menapis kementerian/lembaga dan unit kerja mana saja yang prioritas untuk dipindahkan pada tahap pertama. Hal tersebut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan efektif pada masa awal pemindahan. Terlebih, nantinya pemerintahan akan sepenuhnya menggunakan sistem digitalisasi.

Kedua, pemilihan jabatan dan ASN secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dengan berbasis pola penapisan dari KemenPANRB sebelumnya. Dalam penentuan ini, kementerian/lembaga harus memastikan ASN-nya menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). “Kementerian secara intensif mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya,” ungkapnya.

Bukan hanya kesiapan SDM, pemerintah pun tengah ngebut menyiapkan hunian bagi para ASN. Saat ini, progress pembangunan sudah mencapai 30 persen. Pemerintah juga mengupayakan agar para ASN mendapatkan unit hunian apartemen ataupun rumah susun yang sifatnya kedinasan. “Sehingga tidak perlu membayar sewa,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN.

Nantinya, kata dia, selain menerapkan konsep kota pintar atau smart city, tata kelola pemerintahan di IKN Nusantara juga didukung dengan green design, green building, serta green open space. Akan diterapkan pula penerapan shared services berupa pusat pelayanan berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan secara bersama dengan menyediakan co-working space bagi ASN maupun tamu. (mia/jpg)

Terkait Pertemuan dengan Surya Paloh, Jokowi: Saya Hanya Jadi Jembatan

RESMIKAN: Presiden Jokowi bersalaman dengan Menhan Prabowo Subianto saat meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Minggu (18/2) malam, menimbulkan banyak pertanyaan. Sebab, Nasdem kini mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres). Memang Nasdem sebelumnya merupakan partai koalisi Jokowi.

Kemarin (19/2), Jokowi akhirnya angkat bicara soal pertemuan dengan Paloh. Dia menyebut pertemuan itu sebagai pertemuan politik biasa. “Bicara masalah politik biasa,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.

Pasca munculnya hasil quick count yang menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi pilpres, beberapa pihak menyatakan akan menjadi oposisi. Hingga kini Nasdem belum menentukan sikapnya. Apalagi setelah pertemuan dengan Jokowi lalu. Jokowi pun juga enggan terang-terangan menyebut apakah kedatangan Paloh merupakan sinyal akan merapat kembali. Dia menyatakan pertemuan pada Minggu sore itu baru awal. “Saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang penting nanti partai-partai,” kata Jokowi.

Dia menegaskan bahwa posisinya adalah menjembatani semuanya. “Urusan politik itu urusan partai,” imbuhnya. Jokowi juga enggan mengomentari pernyataan PDI Perjuangan yang sudah menyatakan diri siap jadi oposisi.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ikut menyoroti pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh. Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, jika semua proses pemilu berjalan dengan baik, maka tidak perlu dilakukan proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat.

Tetapi, kata Hasto, ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, hal itu menunjukkan adanya question mark atau tanda tanya terkait proses pemilu. “Itu semua harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar,” terangnya di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) itu menyatakan bahwa sebenarnya pemilu belum selesai, karena masih dalam proses rekapitulasi secara berjenjang. Selama pemilu berlangsung, kata Hasto, banyak kecurangan yang terjadi. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam film Dirty Vote. “Kami tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam Dirty Vote, demokrasi kita itu turun ke titik nadir,” paparnya.

Hasto mengatakan, persoalan itu harus menjadi perhatian bersama, karena hal tersebut menyangkut masalah masa depan bangsa. “Bagaimana proses demokrasi dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa,” bebernya.

Hasto menegaskan, Presiden Jokowi menjadi sosok yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi sekarang ini. “Pak Jokowi seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi demokrasi kota saat ini,” tegasnya.

Beragam reaksi terus mengalir usai pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemarin (19/2) giliran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan respons pertemuan SP dan Jokowi pada Minggu (18/2) tersebut.

Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan pihaknya menghargai langkah politik Surya Paloh sebagai kewenangan otonom partai. “Kami menghormati setiap langkah partai politik lain dalam membangun komunikasi politik,” kata Kholid dalam keterangannya, kemarin.

Sebagai partai koalisi yang sama-sama mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pilpres 2024, PKS tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai pertemuan SP dan Jokowi di Istana Merdeka tersebut. PKS mengaku ingin fokus mengawal suara pemilu.

Kholid menegaskan, para saksi PKS di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat. Partai berlambang bulan sabit dan butiran padi itu ingin pemilu berjalan jujur dan adil (jurdil) tanpa kecurangan. “Jika ada kekurangan dan kecurangan ya harus dikoreksi dan diluruskan,” ungkapnya.

Mengenai sikap PKS usai pemilu nanti, Kholid menegaskan partainya bakal berpijak pada keputusan Musyawarah Majelis Syura, lembaga tertinggi dalam struktur PKS. Dia menyebut, musyawarah rencananya akan dilakukan setelah semua proses penghitungan suara secara resmi di KPU selesai. ”Sekali lagi, jangan buru-buru (mengambil sikap, Red), ojo kesusu, perjuangan kami mengawal suara rakyat belum tuntas,” imbuhnya.

Di sisi lain, Nasdem menegaskan pertemuan SP dengan Jokowi hanya makan malam biasa. Kehadiran SP tersebut merupakan undangan Jokowi dan berlangsung secara tertutup. Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan, pertemuan itu bukan permintaan SP sebagaimana disebut pihak Staf Presiden. ”Kehadiran Ketum NasDem Pak Surya Paloh adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” ujar Hermawi dalam keterangannya, kemarin.

Ketua DPP Nadem Willy Aditya menambahkan, SP merupakan sosok yang terbuka untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Dia menyebut, dalam pertemuan dengan Jokowi, SP bicara tentang banyak hal tentang kebangsaan dan dinamika politik Indonesia saat ini. “Banyak sekali yang mereka bahas selama satu jam,” ujarnya.

Mengenai pesan khusus yang disampaikan Jokowi ke SP, Willy mengaku pertemuan keduanya hanya silaturahmi dan dialog biasa. Dia menegaskan, pertemuan semacam itu bukan hal baru. Menurutnya, komunikasi itu menjadi kunci dalam proses silaturahmi dua belah pihak.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai wajar internal Koalisi Perubahan mulai gusar, karena khawatir merasa akan dikhianati. Ia menduga, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di internal PKS dan PKB tentang komitmen spirit perubahan dalam diri Surya Paloh dan Partai NasDem.

”Selain itu, manuver Paloh ini seolah membenarkan penyataan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat Capres pertama, yang pernah menyatakan banyak pemimpin politik yang tidak tahan menjadi oposisi, karena membuat mereka tidak bisa berbisnis,” kata Umam dalam keterangannya, Senin (19/2).

Umam menjelaskan, manuver Paloh tampaknya memanfaatkan momentum pasca statemen capres terpilih Prabowo Subianto, yang menyatakan siap merangkul semua pihak di kubu 01 dan 03 untuk memperkuat pemerintahannya. Terlebih, realitas Pilpres 2024 tidak menghadirkan coat-tail effect sama sekali, dimana partainya Prabowo yakni Gerindra harus berpuas diri di peringkat ketiga dengan elektabilitas 13 persen.

“Konsekuensinya, Prabowo akan memiliki tingkat ketergantungan politik (political dependency) yang sangat tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahannya di fase transisi awal kekuasaan yang seringkali penuh turbulensi. Untuk mengamankan itu, Prabowo setidaknya harus bisa mengumpulkan sekitar 70 persen kekuatan politik di parlemen,” papar Umam.

Oleh karena itu, kesempatan itu seolah menjadi peluang emas bagi partai-partai menengah dan untuk putar balik dari koalisi lama, dengan membelot pada kubu pemenang. Sebab, partai-partai kelas tengah cenderung tidak siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan.

“Mereka juga tampaknya tidak siap untuk menanggung risiko dan konsekuensi ekonomi politik dan stabilitas internal partainya, ketika mereka harus berpuasa dari kekuasaan. Problemnya, keputusan untuk bergabung dengan kekuasaan ini merupakan ujian riil terhadap konsistensi atau keistiqomahan partai-partai politik itu terhadap gerakan perubahan dan narasi kritis yang mereka usung selama kampanye jelang Pemilu 2024 lalu,” papar Umam.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya, lanjut Umam, Partai NasDem dikabarkan positif akan masuk ke pemerintahan setelah mengeruk cerug massa properubahan yang menentang pemerintahan. Selain itu, lingkaran istana dan Prabowo juga sedang mengusahakan pendekatan untuk meyakinkan PDIP bersedia ikut memback up pemerintahan ke depan.

”Sebagaimana PDIP dulu mempersilakan Prabowo masuk ke kekuasaan pasca kekalahannya dari Jokowi di Pilpres 2019. Sementara itu, PPP jelas tidak kuat bertahan dari luar kekuasaan dan akan terus mencari jalan untuk bergabung,” ungkap Umam.

Sementara jika PKS dan PKB bergabung, tampaknya agak problematik di fase awal. Sebab, PKS tergolong paling kuat menyerang pemerintahan Jokowi. Sedangkan PKB sendiri intens menggunakan ‘slepetnya’ untuk menghantam kredibilitas pemerintahan dan Jokowi secara personal. ”Namun, semua itu akan bergantung pada basis kebutuhan penciptaan stabilitas politik dan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan Prabowo ke depan,” pungkas Umam. (far/lyn/lum/tyo/jpg)

Inilah 7 Referensi Toko Swalayan di Medan, Murah dan Lengkap!

Swalayan mitra Blibli di Sumut.

MEDAN, METRODAILY – Sekarang ini, banyak orang lebih memilih berbelanja di swalayan atau supermarket yang menyediakan berbagai macam barang, seperti Swalayan Maju Bersama. Sehingga mereka tidak perlu mengunjungi beberapa toko dan belum tentu barang yang dicari pun ada. Nah, bagi Anda yang berada di Medan, beberapa referensi toko swalayan di Medan ini bisa menjadi tujuan untuk berbelanja.

7 Referensi Toko Swalayan di Medan Sumatera Utara

Untuk lebih mudah menemukan toko swalayan yang sekiranya sesuai dengan barang apa yang Anda beli, berikut daftar referensinya.

1. Swalayan Maju Bersama

Swalayan tertua di Kota Medan ini memiliki cabang di berbagai lokasi seperti Jalan Yos Sudarso, Letda Sudjono, Putri Merak Jingga, Kapten Muslim, Abdul Haris Nasution, Brigjen Katamso, Brigjen Zein Hamid, dan lainnya. Orang-orang sering berbelanja di sini karena harganya murah dan sering ada promo berhadiah, terutama saat Ramadan dan hari besar lainnya.

Nah, bagi Anda yang ingin mencari promo lebih banyak, kini belanja di Maju Bersama bisa via Blibli. Dengan belanja di sini, Anda bisa belanja lebih hemat, tanpa mengantri, serta koleksi barangnya juga lengkap. Berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, mie, tepung, hingga berbagai jenis sabun dan jajanan ada di sini.

2. Sun Supermart

Sun Supermart adalah salah satu swalayan yang menawarkan harga terjangkau dan memiliki berbagai macam barang yang lengkap. Lokasinya berada di Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun. Di sini tersedia berbagai jenis produk mulai dari bahan makanan, alat tulis kantor, kosmetik, hingga perlengkapan rumah tangga.

3. Irian Supermarket

Irian Supermarket, dikenal sebagai toko swalayan di Medan yang ramah mahasiswa, menawarkan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari di lantai pertama. Sementara fashion dan permainan anak tersedia di lantai dua. Terletak di Jalan HM. Joni Nomor 47-46, Teladan Timur, Kecamatan Medan Area, swalayan ini menghadirkan barang-barang lengkap dan lokasi yang strategis.

4. Indogrosir

Indogrosir merupakan referensi swalayan di Medan lainnya yang ingin membeli kebutuhan sehari-hari. Lokasinya berada di Jalan Sisingamangaraja, No 12, menawarkan harga yang terjangkau dan pilihan barang yang juga sangat lengkap. Ditambah lagi dengan adanya promo yang menarik.

5. Brastagi Supermarket

Swalayan di Cut Mutia Nomor 1, Madras Hulu, Medan ini menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari dan buah-buahan lengkap dengan harga terjangkau. Mereka juga menyediakan bahan makanan impor serta sajian makanan lokal dan restoran.

6. Lotte Grosir Medan

Berikutnya, ada Lotte Grosir Medan yang menawarkan pembelian grosir maupun satuan. Toko ini menyediakan berbagai barang dan kebutuhan lengkap untuk pelanggan dengan banyak promo yang ditawarkan. Lokasinya berada di Jalan Gatot Subroto Nomor KM 7, RW 8, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal.

7. Asia Mart

Selanjutnya, ada Asia Mart yang terletak di Jalan Asia Nomor 548 aa-bb, Sukaramai II. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai barang dan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, bahkan seringkali lebih murah, serra promo khusus untuk pelanggannya.

Ada banyak toko swalayan di Medan yang menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Mulai dari Sun Supermart, Irian Supermarket, Indogrosir, Brastagi Supermarket, Lotte Grosir Medan, hingga Asia Mart.

Nah, salah satu yang tak kalah lengkapnya adalah Maju Bersama yang kini bisa diakses melalui Blibli. Berbagai produk lengkap keperluan rumah tangga hingga promo menarik tersedia di sini. Yuk, belanja di swalayan mitra Blibli! (rel)

Respon MUI Soal Tren Umrah Backpacker, Cholil Nafis: Silakan Coba, Seru!

Cholil Nafis.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut merespon tren umrah mandiri berbiaya murah atau backpacker. Bahkan MUI menantang masyarakat yang punya adrenaline dan jiwa petualang, untuk sesekali merasakannya. Karena umrah backpacker seru.

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis di kantornya, kemarin (19/2). Dia menegaskan, umrah itu adalah ibadah sunnah. Berbeda dengan haji yang masuk kategori ibadah wajib, bahkan salah satu dari lima rukun Islam. Itupun bagi yang memiliki kemampuan finansial dan kesehatan.

Karena umrah sifatnya sunnah, Cholil mengatakan, jika dikerjakan mendapatkan pahala. Sebaliknya jika tidak dilakukan tidak apa-apa, alias tidak berdosa. Bahkan untuk sekadar beribadah di Masjidilharam atau Masjid Nabawi, itu pahalanya sudah berlipat-lipat. ’’Saya minta kepada masyarakat yang ingin umrah backpacker, silahkan dicoba. Seru,’’ katanya.

Cholil sendiri mengatakan, beberapa kali menjalankan umrah backpacker. Umrah hemat dia lakukan ketika sedang mendapatkan undangan menjadi pembicara soal keislaman di Riyadh. Dia menyempatkan mampir di Makkah untuk menjalankan umrah secara mandiri. Tanpa melibatkan travel manapun.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan umrah backpacker, harus bisa menjaga nama baik bangsa Indonesia. Diantaranya adalah memastikan tiket berangkat dan pulangnya sudah ada. Kemudian juga pastikan menginap di hotel yang layak. ’’Jangan kemudian di sana hanya tidur di masjid. Sewa hotel yang layak, berangkat ke Masjidilharam dengan kondisi bersih,’’ tuturnya.

Menurut Cholil, saat ini sistem perjalanan lintas batas masyarakat sudah jauh berubah. Masyarakat Indonesia sekarang bisa dengan mudah melancong ke negara-negara terjauh sekalipun. Sementara untuk umrah, masyarakat hanya berkunjung ke Saudi. Yang masih di area Benua Asia.

Dia mengatakan selama seseorang sudah pegang tiket pesawat, punya visa umrah, hotel sudah dipesan, tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk mencegahnya. Dia mengatakan kalaupun ada regulasi soal perjalanan umrah, sepengetahuannya itu terkait dengan travel selaku badan usaha. Tetapi jika perorangan, selama dokumen keimigrasiannya lengkap, punya hak untuk pergi kemanapun.

Di bagian lagi Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan, soal harga sejatinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara umrah backpacker dengan lewat travel. ’’Apalagi beberapa waktu lalu harga referensi umrah sudah diturunkan,’’ katanya.

Dari semula Rp 26 juta/orang menjadi Rp 23 juta/orang. Harga referensi itu adalah harga patokan minimal berangkat umrah yang dibahas bersama antara travel umrah dengan Kemenag. Harga referensi ini untuk mencegah adanya paket umrah yang sangat murah, sehingga beresiko gagal berangkat. Harga referensi ini ditetapkan setelah muncul kasus First Travel beberapa waktu lalu.

Menurut Firman perjalanan umrah berbeda dengan wisata pada umumnya. Pada perjalanan wisata, tujuannya adalah untuk sampai di lokasi kemudian foto-foto. Sedangkan tujuan umrah adalah ibadah. Meskipun umrah itu sifatnya ibadah sunnah, tetapi tetap ada aturan untuk mencapai kesempurnaannya. (wan/jpg)

TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus

TOLAK PEMILU CURANG: Massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi menolak Pemilu curang di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin Jakarta, Senin (19/2). Mereka juga mendesak Bawaslu melakukan pengawasan secara maksimal proses penghitungan suara Pemilu 2024 dan bersikap netral.

SUMUTPOS.CO – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga terus melakukan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pemilu. TPN bahkan membentuk tim khusus untuk mengungkapkan kecurangan dengan nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud

Tim itu dipimpin dua advokat senior, Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua. Todung mengatakan, pihaknya mengajak seluruh anak bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.

”Dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law,” kata Todung usai rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat kemarin (19/2).

Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Dia mengatakan, hal itu sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. “Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Todung menjelaskan, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasarkan rekomendasi rapat TPN Ganjar-Mahfud, yang dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hanura pada 15 Februari 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik atas berbagai kecurangan pemilu dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut TPDK Ganjar-Mahfud resmi dibentuk. “Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung,” kata Todung.

Henry Yosodiningrat mengatakan, tim khusus akan mengkritisi kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai sebagai pemilu dengan kerusakan paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Reformasi.

Menurutnya, dengan memperhatikan arahan para ketua umum partai pengusung, maka yang diperjuangkan oleh tim khusus adalah demokrasi, hukum dan keadilan. Arahan para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud bertujuan untuk menghasilkan kualitas demokrasi melalui pemilu yang sangat menentukan kelangsungan masa depan bangsa.

Karena itulah perjuangan yang dilakukan adalah untuk menempatkan kembali kedaulatan rakyat pada jalan demokrasi melalui prinsip-prinsip supremasi hukum dan keadilan. “Tm khusus yang telah dibentuk ini akan langsung bergerak di bawah koordinasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” paparnya.

Henry menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat oleh pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi. Saat ini, tim khusus dan seluruh pakar sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Joko Widodo dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 02 secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Henry mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari para pakar, kelompok-kelompok pro demokrasi, dan para ahli forensik IT. “Dan semua pihak yang banyak membantu dalam mengidentifikasi, menginvestigasi dan mengungkapkan berbagai kecurangan yang bersifat TSM ini,” tandasnya.

Sementara itu founder Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti soal polemik SIREKAP milik KPU. Dia mengakui memang ada sejumlah kasus kesalahan upload data C1 di SIREKAP. ’’Seperti yang terjadi di Lampung,’’ katanya di forum Halaqah Dakwah oleh Komisi Dakwah MUI di Jakarta kemarin (19/2).

Wakil Ketua Komisi Infokom MUI itu mencontohkan kasus salah input 3,5 juta suara untuk pasangan Anies-Muhaimin di sebuah TPS di Lampung. Ismail menuturkan keberadaan SIREKAP itu tetap penting. Sehingga dia tidak setuju terhadap aspirasi supaya layanan SIREKAP itu di-shutdown atau dimatikan sementara.

Menurut Ismail keberadaan SIREKAP itu penting untuk akuntabilitas publik. Kalaupun ada salah input, bisa dilakukan perbaikan. Tanpa harus mematikan layanan tersebut. Ismail mengatakan aplikasi SIREKAP itu bisa menjadi pendamping data-data yang dilaporkan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. ’’Jadi layanan SIREKAP ini harus selalu ada,’’ katanya.

Ismail kurang sepakat dengan pernyataan komisioner KPU, bahwa SIREKAP hanya sebagai alat bantu. Menurutnya, SIREKAP itu bukan alat bantu saja. Tetapi landasan satu-satunya bagi masyarakat umum untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi manual oleh KPU di semua level.

Dia mencontohkan viral jumlah suara yang didapat komedian Komeng sebagai calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat. Ismail mengatakan jika tidak ada SIREKAP, masyarakat tidak akan mengetahui bahwa suara yang diperoleh Komeng mencapai 1,5 juta suara lebih. Bahkan jika tidak ada SIREKAP, peluang uang manipulasi suara perolehan dalam Pemilu semakim besar. Karena publik tidak bisa ikut memantaunya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi mengatakan, secara umum Pemilu 2024 berjalan lancar. Tetapi dia mengatakan residu yang berpotensi konflik dan perpecahan masih ada. Diantaranya dibalut dengan suara-suara penolakan atau keraguan terhadap akuntabilitas penghitungan suara.

Untuk itu dia berpesan MUI mengimbau kepada para pendakwah untuk ikut mendamaikan umat. Sehingga residu-residu pasca Pemilu yang bisa membawa umat ke kondisi negatif itu bisa segera dibersihkan. ’’Tugas kita sebagai pendakwah atau ulama adalah, menyatukan umat,’’ katanya.

Di sisi lain, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak semua pihak untuk sama-sama melakukan perbaikan atas berbagai kekurangan yang ditemukan. Dia menyebut, temuan itu bukan untuk membolak-balikan hasil pemilu, namun bagian dari gerakan perubahan. ”Kita ingin pemilu kita lebih baik, lebih jujur, bersih, lebih fair, lebih transparan,” ungkapnya, kemarin. Perbaikan atas kekurangan tersebut, lanjut Anies, akan membuat kualitas demokrasi menjadi lebih baik. “Pemilu ini penting karena terjadi lima tahun sekali,” imbuhnya. (lum/tyo/wan/jpg)

1...759760761...15,910Page 760 of 15,910