25 C
Medan
Sunday, April 5, 2026
Home Blog Page 768

Dorong Pertumbuhan EV di Sumut, PLN UID Sumatera Utara Berhasil Bangun 14 SPKLU

Pemilik kendaraan listrik sedang melakukan pengisian baterai di SPKLU Medan Kota pada malam pergantian tahun 2023/2024.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang 2023, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara berhasil membangun 3 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Secara keseluruhan, PLN UID Sumatera Utara telah menghadirkan 14 SPKLU di Sumatera Utara.

General Manager PLN UID Sumatera Utara mengatakan, PLN berkomitmen dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan SPKLU di Sumatera Utara. Peningkatan jumlah SPKLU ini guna meyakinkan masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik (5/1/2024).

“PLN UID Sumatera Utara terus mendukung program pemerintah dalam perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara. Selain mempersiapkan infrastruktur charging station, PLN juga menyediakan berbagai layanan untuk kemudahan pengguna EV melalui aplikasi PLN Mobile,” ungkap Awaluddin.

Awaluddin menambahkan jumlah transaksi di SPKLU mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini menjadi sinyal positif pertumbuhan kendaraan Listrik di Sumatera Utara.

“Tercatat jumlah transaksi meningkat mencapai 1.149 kali transaksi. Jumlah ini meningkat sebanyak 53% dibanding tahun 2022 sebanyak 748 kali transaksi. Dengan jumlah konsumsi listrik sebesar 44.522,12 kilowatt hour (kWh),” kata Awaluddin.

Awaluddin merinci, PLN UID Sumatera Utara membangun SPKLU di berbagai lokasi strategis di Kabupaten dan Kotamadya yakni SPKLU Medan Kota, SPKLU City View, SPKLU Amir Hamzah, SPKLU Binjai, SPKLU Tebing Tinggi, SPKLU Rantauprapat, SPKLU Pematang Siantar, SPKLU Medan Baru, SPKLU Sibolga dan SPKLU Terminal Amplas. Selain itu, PLN juga membangun SPKLU di beberapa destinasi wisata yakni SPKLU Balige, SPKLU Berastagi, SPKLU Parapat dan SPKLU Pangururan.

“Diharapkan dengan adanya SPKLU yang tersebar di berbagai lokasi strategis tersebut dapat meyakinkan Masyarakat agar beralih ke kendaraan ramah lingkungan dan dapat mendorong green tourism di Sumatera Utara,” jelas Awaluddin.

Untuk memudahkan pemilik kendaraan Listrik, PLN telah menghadirkan fitur Electric Vehicle di aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pemilik kendaraan Listrik dapat mengetahui lokasi terdekat SPKLU. Aplikasi tersebut dapat di unduh melalui appstore dan playstore. (ila)

DPRD Medan Menyayangkan Dilaporkannya Petugas Dishub ke Polisi

Petugas Dishub Medan saat tertibkan mobil yang terparkir di atas trotoar dan badan jalan di Jalan Sudirman, Medan.

MEDAN, SUMUT POS.CO – Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Ihwan Ritonga, mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) untuk terus melakukan upaya penertiban parkir di setiap ruas jalan di Kota Medan. Sebab ia menilai, kesadaran pengendara di Kota Medan untuk memarkirkan kendaraannya secara tertib memang masih terbilang rendah.

“Itu sebabnya pelanggaran parkir di Kota Medan masih tinggi, kesadaran kita masih rendah. Kalau tidak ditertibkan, maka kondisi ini akan berlarut-larut, dan hal ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu selaku Pimpinan DPRD Medan, saya mendukung Pemko Medan untuk terus melakukan penertiban parkir,” ucap Ihwan kepada Sumut Pos, Minggu (7/1/2024).

Terkait adanya pelaporan ke pihak kepolisian terhadap petugas Dishub Medan yang melakukan penertiban parkir di Jalan Sudirman simpang rumah dinas Gubernur Sumut, Ihwan mengaku menyayangkan sikap tersebut. Pasalnya, apa yang dilakukan petugas Dishub Medan itu hanya sebatas menjalankan fungsi dan tugasnya, salah satunya memastikan tertibnya sistem parkir di Kota Medan.

“Seharusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum. Kalau hanya soal pentil ban mobil, kan bisa diminta baik-baik, saya yakin pasti di kasih. Kalau posisi kita yang salah, ya tentu lah kita mintanya baik-baik. Kalau kita salah, kita tidak perlu marah-marah, itu akan memicu gesekan di lapangan. Apalagi sekarang sampai melapor ke polisi, saya fikir sikap itu terlalu jauh” ujarnya.

Ihwan pun bercerita saat mobilnya pernah di derek oleh petugas Dishub Medan ketika melanggar aturan parkir. Ketika itu, mobil yang dikendarai oleh sopirnya langsung di derek oleh mobil derek Dishub Medan tanpa ada diberikan imbauan ataupun peringatan terlebih dahulu.

“Saya Pimpinan DPRD Medan, mobil saya pernah di derek di Kota Medan. Tapi saya tidak marah-marah ke Dishub, yang saya marahi justru sopir saya, kenapa dia parkir disitu. Saat itu juga tidak ada imbauan atau peringatan, mobil saya langsung diderek. Ya logikanya untuk apalagi diperingatkan, toh sudah sama-sama tahu kalau disitu tidak boleh parkir, ya wajar kalau diderek” ungkapnya.

Ihwan pun menilai bahwa pemberian sanksi berupa penggembosan ban ataupun penderekan mobil yang terbukti melanggar aturan adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan itu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung Pemko Medan dalam menegakkan setiap peraturan yang ada, termasuk dalam hal penertiban parkir di Kota Medan.

Kemudian, Ihwan juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas politik di Kota Medan dengan tidak mengkait-kaitkan semua yang terjadi dalam situasi politik saat ini.

“Pemberian sanksi itu biasa, tidak usah dipolitisir. Sebaliknya, kita harus mendukung langkah pemerintah dalam menegakkan peraturan agar tercipta Kota Medan yang lebih tertib,” pungkasnya.
(map/tri)

Pengungsi Rohingya di Karang Gading diberi Waktu 14 Hari Menetap di Pengungsian.

Seorang pengungsi rohingya saat melakukan aktifitas di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

LABUHAN, SUMUTPOS.CO – Sudah sepekan sebanyak 157 pengungsi Rohingya tinggal di Pantai Mercusuar, Dusun XV, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang usai diduga terdampar pada Minggu, (31/12/2023) lalu.

Para Pengungsi Rohingya tersebut diberi waktu oleh Pemkab Deli Serdang untuk tinggal sementara disana hanya selama 14 hari atau dua pekan. Namun, setelah 14 hari belum ada rencana kebijakan yang akan diambil oleh Pemkab terkait dengan nasib pengungsi Rohingya tersebut.

Kepala Desa Karang Gading, Agus Sanjaya mengatakan, dari Pemkab Deli Serdang diberikan waktu sampai tanggal 14 Januari 2024 , baru nanti akan ada keputusan lebih lanjut, apa yang harus dilakukan. “Apakah mendorong ke negara tujuan ataukah ditempatkan di suatu tempat, nanti ada rapat lanjutannya,” ujarnya, Minggu (7/1/2024).

Agus menjelaskan, rapat itu dihadiri perwakilan UNHCR, IOM, hingga Pemkab Deli Serdang. Kegiatan itu diselenggarakan untuk menghimpun informasi yang berkembang tentang kehadiran ratusan pengungsi Rohingya tersebut. Sejauh ini, untuk suplai makanan dan minuman telah tercukupi dan ada bantuan juga pemerintah desa dan masyarakat juga,
.
“Pengungsi Rohingya sudah lebih seminggu disini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada IOM, Baznas, pemerintah Desa untuk menyuplai makanan dan minuman. Sekarang ditangani IOM, kemudian dari pihak Pemkab Deli Serdang, sudah meninjau ke sana, untuk melihat kondisi di sana,” jelasnya.

Ketika disinggung soal pro dan kontra penerimaan dan penolakan pengungsi Rohingya, Agus mengatakan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya gesekan masyarakat. “Isu-isu adanya penolakan ini, sudah masuk ke kita informasinya,” ujarnya

Sejak dari awal kita mengantisipasi, imbuhnya, jangan sampai ada gesek-gesekan antara masyarakat dengan pengungsi. “Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada pengamanan melalui Babinsa di sana, masih stay, koramil ada di sana, saya juga sebagai pemerintah Desa juga disana, jadi informasi yang berkembang di lokasi akan menjadi pertimbangan dan bisa menjadi laporan ke pihak Pemkab Deli Serdang, untuk bisa menangani untuk membuat kebijakan selanjutnya,” pungkas Agus.(mag-1/tri)

Persaingan Grup X Makin Sengit

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persaingan Grup X Babak 12 Besar Liga 2 musim 2023/2024 berjalan sengit. Hal terlihat setelah empat tim memiliki poin sama usai melakoni pertandingan perdana, Sabtu (6/1/2024). Dua pertandingan di grup ini berakhir imbang.

Pertandingan perdana antara PSMS Medan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam berakhir imbang tanpa gol. Laga ini berjalan tanpa disaksikan suporter tuan rumah PSMS.

Meski tanpa didukung suporternya, PSMS justru bermain cukup baik. Mereka sedikit mendominasi jalannya pertandingan dan memiliki beberapa kali peluang mencetak gol.

Peluang terbaik PSMS tercipta di menit ke-15. Umpan dari sisi kiri berhasil disundul Nico Malau. Sayang, bola membentur mistar gawang.

Begitu juga ketika Niko Malau lepas dari kawalan pemain belakang Persiraja. Namun tendangannya masih mengenai kaki pemain lawan, sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok.

Di babak kedua, PSMS kembali memiliki peluang ketika terjadi kemelut di depan gawang Persiraja. Namun kemelut tersebut tidak bisa diselesaikan menjadi gol, karena bola masih bisa disapu kiper Persiraja.

Persiraja sendiri memiliki beberapa peluang melalui serangan balik. Namun juga gagal membuahkan gol. Hingga pertandingan usai, tidak ada gol tercipta.

Hasil imbang ini membuat persaingan di Grup X semakin sengit. Sebab pertandingan lain antara tuan rumah Semen Padang FC melawan PSIM Yogyakarta di Stadion H Agus Salim, Padang, juga berakhir imbang dengan skor 1-1.

Usai pertandingan, Pelatih PSMS Miftahudin Mukson mohon maaf kepada pendukung PSMS. Sebab hasil imbang ini merugikan bagi timnya. “Saya mohon maaf karena gagal meraih tiga poin fi kandang sendiri,” ujarnya pada temu pers usai pertandingan.

Miftahudin menambahkan, timnya sudah berusaha untuk menang. Terbukti mereka tampil lebih baik. “Pemain sudah berusaha, tapi gagal mencetak gol. Mudah-mudahan kita bisa raih hasil maksimal pada pertandingan selanjutnya,” tambahnya. (dek)

Kerahkan 400 Warga, KPU Medan Mulai Sortir Dan Lipat Surat Suara

Warga yang menjadi tenaga kerja saat melipat kertas suara di KPU Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mulai melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang digudang Logistik KPU Kota Medan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (6/1/2023)

Dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara, KPU Kota Medan mengerahkan sebanyak empat ratus warga sebagai tenaga pekerja.

Pantauan Sumut Pos di lokasi ratusan orang terlihat memadati ruang penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kota Medan. Satu-persatu surat suara pun disortir dan dilipat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para warga juga tampak sudah lihai dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara.

Penyortiran dan pelipatan surat suara ini pun dijaga ketat oleh sejumlah personil Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan Belawan dan juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dan petugas KPU Kota Medan.

KPU Kota Medan sebelumnya telah menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI sebanyak 1.893.724, kertas suara untuk pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 1.893.724 dan kertas suara untuk pemilihan DPRD Kota sebanyak 1.893.724. Sementara untuk kebutuhan surat suara Kota Medan sebanyak 1.893.724.

Ketua Komisi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Mutia Atiqah mengatakan, penyortiran dan pelipatan surat suara ini melibatkan sebanyak empat ratus warga dari berbagai wilayah Kota Medan.

Dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara, para pekerja harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana para pekerja pada saat melakukan pelipatan didalam gudang harus menggunakan tanda pengenal yang telah disiapkan, tidak boleh makan dan minum sebelum waktunya, tidak diperbolehkan membawa barang apapun baik itu ponsel maupun barang lainnya.

“Targetnya kita lima sampai enam hari, karena empat ratus pekerja ini di kelompokkan dengan satu kelompok itu sepuluh orang dan satu kelompok targetnya seribu surat suara dalam satu hari Surat suara yang dilipat itu ada surat suara DPR RI, DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan,” ucap Mutia.

Para pekerja penyortiran dan pelipatan surat suara ini sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang ingin memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya. Dalam satu pelipatan surat suara, KPU Kota Medan memberikan upah kepada para pekerja sebesar tiga ratus lima puluh rupiah.

Devi salah satu warga yang dilibatkan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara mengaku senang dan bersyukur bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu 2024. Selain itu, pekerjaan sortir dan pelipatan ini menambah penghasilan yang didapat oleh suaminya.

“Gak ada kesulitan, gampang kok pelipatannya sudah diajari tadi. Berkah sekali sangat membantu keluarga. Kalau ini sampai selesai berapa hari,” ujarnya.

Suara suara ini nantinya akan didistribusikan ke enam ribu Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang tersebar di dua puluh dua Kecamatan yang ada di Kota Medan, yakni Kecamatan Medan Deli, Medan Belawan, Medan Timur, Medan Barat, Medan Kota, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Tembung, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Denai, Medan Baru, Medan Amplas dan Medan Area.

Terkait dengan surat suara, sampai hari ini hanya surat suara Pilpres dan DPD saja yang belum diterima KPU Kota Medan.(mag-1/tri)

Pelindo Group Belawan Serahkan Apresiasi First Call Vessel 2024

Nakhoda Kapal MV CETUS dan keagaenan Kapal saat bersama manajemen Pelindo Group.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelindo (Persero) Regional 1 Belawan, Subholding Pelindo Multi Terminal (SPMT) dan Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menggelar penyambutan kapal pertama atau First Call Vessel Tahun 2024, Selasa, (2/1/24).

MV CETUS menjadi kapal yang pertama sekali sandar di Pelabuhan Belawan di tahun 2024. Kapal MV CETUS telah melakukan pembongkaran Curah kering berupa gandum sebanyak 20.000 Ton dan Kembali berlayar pada Jumat, (5/1/2024).

Nakhoda Kapal dan keagaenan Kapal menerima penghargaan dari manajemen Pelindo Group yang diberikan secara langsung oleh Junior Manager Operasi Pelindo Regional 1 Belawan, Priyetni yang mewakili Executive General Manager Belawan, Branch Manager SPMT Belawan dan Manager Area Sumatera I SPJM Belawan beserta jajaran manajemen Pelindo Group di Belawan.

Pada kesempatan tersebut manajemen Pelindo Group menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan sekaligus apresiasi kepada seluruh pelanggan/mitra kerja Kepelabuhanan yang telah mempercayakan pelayanannya kepada Pelindo Group di Belawan.

Semoga di tahun 2024 ini Pelindo dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkesan kepada pelanggan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Belawan.
Apresiasi dalam kegiatan First Call Vessel 2024 di pelabuhan Belawan ini juga merupakan wujud dari nilai AKHLAK yang menjadi pedoman implementasi bagi seluruh insan BUMN.(mag-1/tri)

Bila Tarif Parkir Jadi Naik, DPRD Medan Harapkan Tidak Berlaku Bagi Sepeda Motor

Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan

MEDAN, SUMUT POS – Fraksi PKS DPRD Medan memberikan komentar terkait wacana kenaikan tarif parkir di Kota Medan. Bilapun kenaikan tarif itu jadi diberlakukan, Fraksi PKS berharap agar kenaikan tarif itu hanya berlaku untuk kendaraan roda empat ke atas dan tidak berlaku untuk kendaraan roda dua.

“Kalau pun harus dilakukan penyesuaian tarif parkir di Kota Medan, kita berharap agar kenaikan tarif itu tidak berlaku untuk sepeda motor,” ucap Bendahara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan, Minggu (7/1/2024).

Rudiawan meminta agar tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor di Kota Medan tetap di angka Rp2 ribu. Pasalnya, mayoritas warga tidak mampu atau menengah ke bawah beraktivitas dengan menggunakan sepeda motor. Walaupun, orang-orang dengan ekonomi mampu juga banyak yang beraktivitas dengan kendaraan roda dua tersebut.

“Tapi setidaknya dapat kita pastikan kalau orang tidak mampu, orang miskin, sudah pasti berkendara dengan sepeda motor. Kalau tarif parkir sepeda motor dinaikkan jadi Rp3 ribu, ini justru akan semakin menyulitkan perekonomian mereka,” ujarnya.

Sementara, Rudiawan mengaku setuju dengan statement Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mengaku mempertimbangkan kenaikan tarif parkir dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya dari sisi inflasi.

“Kalau pengguna sepeda motor ini rata-rata parkir 5 kali saja dalam sehari, maka satu hari dia harus mengeluarkan Rp15 ribu untuk parkir apabila tarif parkir sepeda motor jadi naik menjadi Rp3 ribu. Sementara bila tetap Rp2 ribu, dia hanya perlu menyiapkan Rp10 ribu dalam sehari. Disitu ada selisih Rp5 ribu setiap harinya. Bagi mereka warga tidak mampu, nilai Rp5 ribu itu sangat berarti,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution belum memastikan apakah kenaikan tarif parkir di Kota Medan jadi diberlakukan atau tidak. Ia menyatakan, Pemko Medan akan mendiskusikannya terlebih dahulu meskipun Perdanya telah disahkan oleh DPRD Medan.

Dengan belum dapat dipastikan apakah tarif parkir di Kota Medan memang akan naik atau tidak, maka Bobby Nasution juga belum dapat memastikan kapan tarif baru parkir itu akan diterapkan di Kota Medan.

“Nanti, belum saya tentukan. Yang bilang ada yang mau naik (tarif parkir), kita kan pemerintah harus mensosialisasikan (kebijakan) apapun itu. Hasil sosialisasi itu nanti akan kita pertimbangkan. Bukan berarti begitu disuarakan wajib jadi, bukan (kenaikan tarif parkir) ini harus jadi, tapi akan kita diskusikan,” ujarnya.

Bila pun kenaikan tarif itu memang harus dilakukan, Bobby telah meminta kepada jajarannya untuk memperhatikan dengan baik angka kenaikan yang akan ditetapkan. Pasalnya, kenaikan tarif parkir akan berpengaruh terhadap kenaikan inflasi.

“Tapi kita di Kota Medan saya sudah sampaikan agar diperhatikan betul itu untuk naik-naikkan angka (tarif parkir), karena itu akan menaikkan inflasi, akan berpengaruh sekali kepada masyarakat,” katanya.

Untuk mempertimbangkan kenaikan tarif tersebut, sambung Bobby, pihaknya akan melihat beberapa faktor terlebih dahulu. Ia berharap, bilapun terjadi kenaikan tarif, maka kenaikan tarif diharapkan tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat.

“Kita akan lihat tarifnya dari beberapa daerah yang lain, dari beberapa waktu (tarif parkir) kita belum pernah naik. Saya wanti-wanti kemarin, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda dan seluruh jajaran, wanti-wanti ini jangan naikkan sembarangan. Jangan naiknya dengan angka yang terlalu drastis, karena ini akan mempengaruhi ekonomi walaupun sedikit,” tutupnya.
(map/tri)

LIPPSU Meminta Wali Kota Evaluasi Kinerja Direktur Keuangan PUD Pasar Medan

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik.

MEDAN, SUMUT POS – Wali Kota Medan, Bobby Nasution diminta untuk segera mengevaluasi kinerja Direktur Keuangan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan, Fernando Napitupulu karena bocornya data-data keuangan perusahaan ke para karyawan yang kemudian dibeberkan ke ruang publik.

“Bocornya data-data keuangan PUD Pasar Kota Medan ke karyawan, apalagi dibeberkan oknum karyawan ke ruang publik, ini saya pikir bentuk kegagalan Direktur Keuangan perusahaan. Jadi sepatutnya Wali Kota perlu mengevaluasi kinerjanya,” ucap Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu (6/1/2024).

Diketahui, bocornya data keuangan PUD Pasar Medan itu diketahui saat sejumlah pegawai PUD Pasar Medan melakukan aksi demo di depan gedung Balai Kota Medan. Saat itu, pendemo yang merupakan pegawai PUD Pasar membeberkan data keuangan perusahaan yang membuktikan bahwa dirinya mengetahui data keuangan perusahaan dan membuat khalayak publik juga ikut mengetahuinya.

Azhari menilai, aksi demo sebagian karyawan PUD Pasar Kota Medan ke Balai Kota beberapa waktu lalu tersebut juga tidak murni sebagai aspirasi dari seluruh karyawan. Akan tetapi, aksi tersebut hanya merupakan ulah sebagian karyawan.

“Saya melihat ada pihak-pihak yang mencoba menunggangi sebagian karyawan yang tidak senang dengan kebijakan Suwarno selaku Dirut dalam menertibkan kebocoran-kebocoran keuangan yang selama ini terjadi dalam rangka meningkatkan PAD dari PUD Pasar Medan,” ujarnya.

Senada dengan Azhari Sinik, tokoh masyarakat Sumatera Utara, Arif Tanjung juga menilai aksi tersebut sengaja ditunggangi untuk menjatuhkan Suwarno dari jabatan Dirut PUD Pasar Medan.

Menurutnya, sangat tidak beralasan karyawan yang berdemo khawatir THR karyawan tidak dibayarkan. Tudingan itu sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang sudah dilakukan Suwarno sejak menjabat sebagai Dirut.

“Diawal menjabat tahun 2021 dulu, Suwarno sudah membayar tunggakan THR karyawan sebesar Rp1,4 miliar yang tidak dibayarkan oleh Dirut terdahulu. Tidak hanya itu, pada tahun-tahun selanjutnya THR tak lagi pernah menunggak. Jadi kenapa isu yang dilempar soal kekhawatiran THR tidak dibayar? Kan isunya terlalu mengada-ada dan sangat tidak bertanggungjawab,” tuturnya.

Arif juga berharap Wali Kota Medan, Bobby Nasution dapat mengevaluasi Direktur Keuangan terkait bocornya data keuangan PUD Pasar Medan.

“Tidak hanya itu, Direktur Pengembangan dan SDM, Imam Abdul Hadi juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan yang berdemo karena dengan sengaja meninggalkan kantor disaat jam kerja,” tandasnya.

Seperti diketahui, bocornya data-data keuangan perusahaan milik Pemko Medan tersebut dinilai banyak kalangan sebagai bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan bagian keuangan.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Direktur Keuangan PUD Pasar Medan, Fernando Napitupulu sempat enggan memberikan jawaban karena dirinya mengaku sedang cuti.

“Oh itu. Nanti ya, saya sedang cuti,” kata Fernando saat dihubungi.

Namun ketika didesak soal sanksi yang dilakukan terhadap pegawai yang membeberkan data keuangan PUD Pasar ke ruang publik, Fernando mengatakan itu bukan wewenangnya.

“Soal punishment (sanksi) itu bukan wewenang saya. Itu ada bagian SDM (Direktur Pembangunan dan SDM Imam Abdul Hadi),” jawab Fernando.

Fernando juga mengatakan bahwa data-data pendapatan PUD Pasar Medan selalu diumumkan melalui grup WA pejabat struktural PUD Pasar Medan.

“Biasanya itu, setiap perkembangan data keuangan selalu di share ke grup pejabat struktural PUD Pasar Medan,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa kepala pasar yang dikonfirmasi terkait data keuangan yang selalu dibagikan ke grup WA pejabat struktural membantah pernyataan Fernando.

“Tidak ada itu. Tidak pernah di grup WhatsApp kami di share mengenai data-data keuangan,” ujar salah seorang kepala pasar yang tidak ingin disebutkan namanya.

Perihal data keuangan yang dipakai massa pendemo kemarin, Kabag Keuangan PUD Pasar Medan Zikriah juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan apalagi membeberkannya ke karyawan. Dia juga merasa heran mengapa para pendemo memiliki data tersebut.

“Saya juga heran, kenapa mereka bisa memiliki data itu. Soalnya itu data bukan yang bisa diakses oleh umum. Makanya saya juga heran,” kata Zikriah.
(map/tri)

DPRD Sumut Tuntut Ketegasan Pemerintah Usut Dugaan TPPO Terhadap Pengungsi Rohingya

Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting kembali menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyikapi kedatangan para pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di kawasan pesisir timur Sumatera Utara (Sumut).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya tersebut diyakini dapat terjadi karena adanya andil beberapa oknum pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara. Ada dugaan kuat mereka (para pengungsi) menjadi korban penyeludupan maupun perdagangan manusia. Saya minta hal ini harus diusut,” ucap Baskami, Minggu (7/1/2023).

Baskami pun meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam memperkuat penjagaan pada batas-batas wilayah di Sumatera Utara, khususnya di kawasan perairan yang kerap menjadi akses masuk bagi para imigran gelap tersebut.

“Menurut saya, selama belum ada ketegasan dan penanganan serius, maka harus dibatasi kedatangan para pengungsi (rohingya) ini ke Sumut sembari menunggu kebijakan Pemerintah Pusat secara langsung,” ujarnya.

Baskami secara tegas juga mendesak perwakilan UNHCR serta Organisasi Migrasi Internasional (IOM) agar melakukan tindakan cepat dalam penanganan masalah Rohingya.

“Di Sumatera Utara selain Rohingya, juga ada pengungsi lainnya dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Irak, dan Suriah. Mereka sudah beberapa kali mendatangi DPRD Sumut untuk meminta kejelasan dari UNHCR agar dapat masuk ke negara ketiga seperti Amerika, Selandia Baru, Australia dan Kanada,” katanya.

Baskami menjelaskan bahwa permasalahan pengungsi ini merupakan persoalan global yang mencakup lintas negara yang melibatkan sejumlah negara besar. Ia pun berkeyakinan, pemerintah sedang mencari solusi terbaik atas nasib para pengungsi.

“Saya tekankan sekali lagi, kepentingan nasional kita adalah yang paling utama,” pungkasnya.
(map/tri)