Home Blog Page 79

Wali Kota Medan Tinjau Jembatan Perlintasan Kereta Api di Gang Damai

TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).
TINJAU: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026).

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan perlintasan kereta api yang roboh akibat banjir besar yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kec. Medan Polonia, Jumat (17/4/2026). Jembatan eks perlintasan kereta api milik PT. KAI yang dibangun pada era kolonial Belanda (rentang tahun 1887-1915), sudah tidak difungsikan untuk kereta api.

Dalam peninjauan tersebut, Rico Waas turut didampingi Kepala Bappeda Kota Medan Ferri Ichsan, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution, Kadis SDABMBK Khairul Azmi, Camat Medan Polonia Noor Alfi Pane, Camat Medan Johor Bachtiar Rivai Nasution, Camat Medan Maimun Rizki Hari Adam Lubis, perwakilan dari PT. KAI, dan PDAM Tirtanadi.

Dalam peninjauan itu, Rico Waas memastikan bahwa Pemko Medan tidak akan tinggal diam melihat terputusnya akses warga. Sebab jembatan ini merupakan urat nadi bagi mobilitas warga, terutama akses utama anak-anak menuju sekolah.Mengingat lahan tersebut merupakan kewenangan PT KAI, Pemko Medan tengah menyiapkan strategi kolaborasi untuk membangun kembali akses penyeberangan yang lebih modern dan aman.

“Hari ini saya meninjau lokasi jembatan di Gang Damai yang sudah roboh sejak tahun 2024. Kami bersama PT KAI akan menyiapkan strategi pembangunan akses penyeberangan yang nyaman bagi masyarakat,” kata Rico Waas di sela-sela peninjauannya.

Rico Waas berharap pembangunan kembali akses ini nantinya dapat menghubungkan kembali aktivitas antar kecamatan dan kelurahan yang selama ini terhambat. “Saya berharap nantinya ini bisa menyambungkan aktivitas masyarakat dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya menjadi lebih dekat. Kita ingin mobilitas warga kembali normal, dan anak-anak sekolah bisa melintas dengan aman,” harapnya. (map/ila)

PW DMI Sumut Tegaskan Narasi Provokasi Jusuf Kalla Sebagai Bentuk Framing Menyesatkan

MEDAN, SumutPos.co – Ketua Umum Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Sumatera Utara, Irhamuddin Siregar menegaskan, tuduhan provokasi terhadap Jusuf Kalla yang beredar melalui potongan video di media sosial merupakan bentuk framing yang menyesatkan.

Dalam pernyataan resminya bertajuk “Antara Kritik dan Provokasi: Meluruskan Kebenaran di Tengah Distorsi”, Irhamuddin menyebut bahwa video yang beredar tidak utuh dan telah diproduksi tanpa konteks yang jelas, sehingga memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. “Ini bukan kritik yang sehat. Ini adalah framing yang menyesatkan,” tegasnya dalam pers rilisnya, Jumat (19/4/2026).

Ia menilai, penggunaan potongan video tanpa konteks berpotensi membentuk opini publik yang tidak berdasar dan dapat merugikan siapa pun. Menurutnya, jika pola seperti ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum dapat menjadi korban berikutnya.

Irhamuddin juga menyoroti bahwa tuduhan tersebut sangat tidak proporsional, mengingat rekam jejak panjang Jusuf Kalla dalam menjaga perdamaian di berbagai wilayah di Indonesia. “Menuduh beliau sebagai provokator adalah bentuk pengingkaran terhadap fakta sejarah. Ini bukan sekadar keliru, tetapi juga ketidakadilan intelektual,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan provokasi. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi karena membuka ruang dialog, sedangkan provokasi justru merusak dan menutup ruang tersebut. “Jika setiap kritik langsung dicap sebagai provokasi, maka kita sedang membunuh akal sehat di ruang publik,” katanya.

PW DMI Sumut juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar justru dapat memicu provokasi baru yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, Irhamuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali pada prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya.

Ia menegaskan tiga langkah penting yang harus dijunjung bersama, yakni verifikasi sebelum menilai, klarifikasi sebelum menuduh, serta dialog sebelum menyimpulkan. Selain itu, ia menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya literasi media di era digital. Masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama yang bersumber dari potongan konten yang tidak utuh.

“Tidak semua yang viral adalah benar, dan tidak semua yang terlihat meyakinkan memiliki dasar yang kuat,” ujarnya.

Irhamuddin menegaskan, PW DMI Sumatera Utara secara tegas menolak tuduhan terhadap Jusuf Kalla yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak harmoni sosial. Narasi yang dibangun dari potongan video tanpa konteks bukanlah kebenaran, melainkan konstruksi persepsi yang keliru dan berbahaya bagi persatuan bangsa. “Dalam bangsa yang majemuk seperti Indonesia, menjaga narasi sama pentingnya dengan menjaga tindakan. Satu narasi yang keliru dapat memicu seribu kesalahpahaman,” pungkasnya. (adz)

Fasilitas RS Bachtiar Djafar Memprihatinkan, Minim Dokter Spesialis

Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq.
Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq.

Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bachtiar Djafar kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Dalam rapat evaluasi triwulan I yang digelar di gedung DPRD Medan, Selasa (24/4/2026), sejumlah anggota dewan mempertanyakan kinerja manajemen rumah sakit yang dinilai belum mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Sorotan keras disampaikan anggota Komisi II DPRD Medan, Ade Taufiq, yang mengaku prihatin setelah mendengar langsung paparan dari Direktur Utama RSUD Bachtiar Djafar Muklis.

Ia menyebut kondisi rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena tidak adanya dokter spesialis serta minimnya sarana dan prasarana pendukung. “Ini bagaimana sebenarnya RS Bachtiar Djafar. Hingga saat ini belum mampu memberikan pelayanan optimal, khususnya bagi masyarakat Medan Utara,” tegasnya.

Menurut dr Ade, kinerja manajemen rumah sakit jauh dari harapan. Lemahnya sumber daya manusia di bidang kesehatan serta terbatasnya alat medis yang menjadi faktor utama rendahnya kualitas pelayanan.

Dalam forum tersebut, dr Ade juga secara langsung mempertanyakan kemampuan Dirut dalam mengelola rumah sakit. :Kepemimpinan yang kuat dan inovatif sangat dibutuhkan untuk membenahi kondisi yang ada. “Di sini kemampuan pimpinan diuji. Harus ada inovasi dalam pengelolaan manajemen yang profesional,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah awal yang harus dilakukan manajemen adalah memetakan secara jelas kekuatan dan kelemahan rumah sakit. Dengan begitu, solusi yang diambil bisa tepat sasaran. “Dirut harus tahu apa yang menjadi masalah utama. Saya dengar tenaga medis minim, kamar operasi tidak berfungsi, bahkan listrik sering padam. Ini persoalan serius,” tegasnya.

Kritikan serupa juga datang dari anggota dewan lainnya yang menilai manajemen RS kurang menunjukkan semangat dalam melakukan pembenahan. Bahkan dalam rapat, sempat muncul teguran agar pihak direksi lebih serius dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan. “Semangat, Pak. Mari kita benahi bersama agar rumah sakit ini bisa bersaing dengan RS swasta di Medan Utara,” ujar salah satu anggota dewan.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Dirut RSUD Bachtiar Djafar, Muklis, mengakui bahwa kondisi rumah sakit saat ini masih jauh dari ideal. Tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) masih rendah, hanya sekitar 40 persen dari total 100 tempat tidur yang tersedia.

Selain itu, klaim layanan melalui BPJS Kesehatan juga tergolong kecil, yakni sekitar Rp5 miliar sepanjang tahun lalu. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan layanan rumah sakit oleh masyarakat.

Meski demikian, Muklis menyatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan pembenahan secara maksimal. Ia juga berharap dukungan dan masukan dari DPRD Medan untuk memperbaiki kondisi rumah sakit ke depan.

Rapat evaluasi tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti, didampingi Wakil Ketua Modesta Marpaung, serta anggota lainnya seperti Henry Jhon Hutagalung dan Binsar Simarmata. Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Henny Lubis. (map/ila)

Kasus Dugaan Korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Puluhan Massa Tuntut Kejatisu Bebaskan Tersangka

UNJUK RASA: Puluhan massa menggelar unjukrasa di Kantor Kejati Sumut, menuntut pembebasan tiga terdakwa korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Kamis (16/4/2026).
UNJUK RASA: Puluhan massa menggelar unjukrasa di Kantor Kejati Sumut, menuntut pembebasan tiga terdakwa korupsi Dana BOS MAS Sunggal, Kamis (16/4/2026).

MEDAN – Puluhan massa mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumut, menuntut pembebasan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal.

Hal itu setelah mereka melakukan unjukrasa di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (16/4/2026). Dalam orasinya, massa menilai penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut tidak tepat sasaran.

Ketua DPW, Ansori Ritonga, menyebut ketiga tersangka yakni Hardriyatul Akbar (bendahara BOS), serta dua operator sekolah, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo, tidak terlibat dalam praktik korupsi sebagaimana yang disangkakan.

“Mereka tidak menikmati hasil korupsi. Justru ada pihak lain yang diduga sebagai aktor utama, namun hingga kini belum ditahan,” ujar Ansori dari atas mobil komando.

Saat ini, ketiganya diketahui ditahan di Rutan Kelas I Labuhan Deli, oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli.

Massa menilai penanganan kasus tersebut sarat ketidakadilan. Mereka menduga adanya kriminalisasi terhadap tenaga honorer yang bekerja di sekolah tersebut. “Kami minta status tersangka terhadap ketiga orang itu dicabut. Hentikan kriminalisasi terhadap guru honorer,” tegasnya.

Selain menuntut pembebasan, massa juga mendesak Kejati Sumut mengambil alih penanganan perkara dari Cabjari Labuhan Deli. Mereka meminta agar pihak yang disebut sebagai aktor utama, yakni Ketua Yayasan berinisial M yang telah ditetapkan sebagai tersangka, segera ditahan.

Dalam aksinya, massa juga menyuarakan kritik terhadap penegakan hukum yang dinilai tidak adil. “Hukum jangan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kami ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” seru Ansori. (man/ila)

DPRD Medan Desak RS Pirngadi Berbenah

EVALUASI: Rapat evaluasi Komisi II DPRD Kota Medan bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).
EVALUASI: Rapat evaluasi Komisi II DPRD Kota Medan bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).

Komisi II DPRD Kota Medan mendorong manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan untuk melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan keuangan. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu dinilai belum mampu bersaing dengan rumah sakit swasta, meski telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dorongan tersebut disampaikan anggota DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, dalam rapat evaluasi triwulan I Tahun Anggaran 2026 bersama jajaran RS Pirngadi di gedung DPRD Medan, Selasa (15/4/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Kasman Bin Marasakti dan Wakil Ketua Modesta Marpaung tersebut, Henry menegaskan bahwa RS Pirngadi harus mampu mandiri dalam mengelola keuangan, sesuai dengan statusnya sebagai BLUD.

“Kalau sudah BLUD, harus bisa mandiri menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan lagi bergantung pada APBD untuk menutupi biaya operasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RS Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, memaparkan kondisi keuangan rumah sakit yang masih belum stabil. Ia mengungkapkan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mampu menutupi belanja operasional, dengan selisih defisit mencapai sekitar Rp5 miliar.

Mendengar hal tersebut, Henry mempertanyakan sumber penutupan defisit tersebut. Mardohar pun mengakui bahwa kekurangan anggaran masih ditutupi melalui APBD Pemko Medan.

Jawaban itu langsung mendapat sorotan dari dewan. Henry menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip BLUD yang seharusnya mandiri secara finansial dan transparan dalam pengelolaan anggaran.“Ini yang jadi persoalan. Harus dipastikan aliran dana itu benar dan melalui proses audit yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan keuangan, DPRD juga menyoroti rendahnya tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) di RS Pirngadi. Dari sekitar 500 tempat tidur yang tersedia, hanya sekitar 50 persen yang terisi.

Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat rumah sakit swasta di Kota Medan justru mengalami tingkat hunian yang tinggi. DPRD menilai rendahnya jumlah pasien menjadi indikator lemahnya daya saing dan kualitas pelayanan RS Pirngadi.

“Masa rumah sakit pemerintah kekurangan pasien, sementara rumah sakit swasta penuh? Ini harus jadi perhatian serius,” kata Henry.

Untuk itu, Komisi II DPRD Medan mendesak manajemen RS Pirngadi agar segera melakukan perbaikan secara profesional dan menyeluruh, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar sistem rujukan dari puskesmas dioptimalkan, dengan memprioritaskan pasien dirujuk ke rumah sakit milik Pemko Medan, seperti RS Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar.

Tak kalah penting, Henry juga mengusulkan kepada Wali Kota Medan agar meningkatkan honor atau gaji dokter spesialis di RS Pirngadi. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menarik dan mempertahankan tenaga medis berkualitas agar tetap mengabdi di rumah sakit pemerintah.

“Kalau honor dokter ditingkatkan, tentu mereka akan lebih betah dan maksimal dalam memberikan pelayanan. Ini penting untuk meningkatkan kualitas RS Pirngadi,” pungkasnya. (map/ila)

Salomo Minta Pengawasan Pajak Diperketat

Salomo TD Pardede.
Salomo TD Pardede.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada Triwulan I Tahun 2026 mendapat sorotan dari DPRD Kota Medan. Capaian yang dinilai belum maksimal mendorong dewan meminta Pemerintah Kota Medan meningkatkan pengawasan serta optimalisasi potensi pajak dari berbagai sektor usaha.

Ketua Komisi III DPRD Medan, Salomo TD Pardede, menilai angka realisasi PAD sebesar Rp757,46 miliar atau 19,91 persen dari target Rp3,64 triliun masih jauh dari harapan.

“Saya menilai capaian ini belum maksimal. Dengan banyaknya usaha yang berkembang di Kota Medan, seharusnya realisasi PAD bisa lebih tinggi,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurut Salomo, jika tren tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, maka target PAD sebesar Rp3,64 triliun berpotensi tidak tercapai. Oleh karena itu, ia mendorong Pemko Medan untuk bekerja lebih keras dalam mendata seluruh potensi usaha serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu metode yang dinilai efektif, kata Salomo, adalah sistem pengawasan langsung atau “menongkrongi” tempat usaha guna memastikan pembayaran pajak dilakukan sesuai ketentuan.

“Cara ini terbukti efektif. Ketika diawasi langsung, ada perubahan signifikan pada nilai pajak yang dibayarkan. Artinya, metode ini perlu diterapkan secara menyeluruh,” jelasnya.

Selain itu, Salomo juga menyoroti persoalan pajak hiburan yang tarifnya mencapai 40 persen. Ia menyebut masih ada sejumlah pelaku usaha yang mencoba menghindari kewajiban dengan mengklasifikasikan usahanya sebagai restoran yang hanya dikenakan pajak 10 persen.

“Kondisi ini sudah beberapa kali kami sampaikan dalam RDP dengan Bapenda. Kami akan kembali meminta penjelasan terkait tindak lanjutnya,” tegasnya.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Medan juga meminta Pemko Medan untuk melaporkan usaha-usaha yang tidak patuh membayar pajak. Salomo menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang menunggak, agar memberikan efek jera.

“Kalau sudah diberi waktu tapi tetap tidak membayar, harus ditindak tegas. Ini penting sebagai contoh bagi yang lain,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Waas, dalam rapat kerja realisasi PAD di Kantor Bapenda Medan sehari sebelumnya, mengakui bahwa capaian pajak daerah masih tergolong baik, namun belum boleh membuat jajaran berpuas diri. “Kita harus terus mendorong agar realisasi pajak lebih optimal,” ujarnya.

Rico juga menyoroti rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) segera mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak, khususnya dengan nilai besar, serta melakukan langkah penagihan yang konkret. “Penanganan tunggakan tidak boleh menunggu sampai akhir tahun,” tegasnya. (map/ila)

Humas Poldasu Borong Dua Penghargaan dari Polri

PENGHARGAAN: Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan (kanan) saat menerima penghargaan dari Divisi Humas Mabes Polri. Istimewa/Sumut Pos
PENGHARGAAN: Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dr Ferry Walintukan (kanan) saat menerima penghargaan dari Divisi Humas Mabes Polri. Istimewa/Sumut Pos

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan Ferry Walintukan, Humas Polda Sumut sukses meraih dua penghargaan bergengsi dari Mabes Polri dalam penilaian kinerja periode Januari–Maret 2026.

Dalam ajang yang digelar Divisi Humas Polri tersebut, Humas Polda Sumut dinobatkan sebagai Juara I Zona B untuk dua kategori sekaligus, yakni Kategori Cipta Trending Topik serta Kategori SPIT Media Hub Polri. Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi komunikasi publik yang dijalankan secara konsisten dan inovatif.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir, kepada Kombes Pol Ferry Walintukan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja kolektif seluruh jajaran Humas Polda Sumut.

Keberhasilan ini tidak lepas dari pendekatan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Optimalisasi platform digital, serta pengelolaan konten yang kreatif dan informatif, dinilai mampu meningkatkan keterlibatan publik terhadap informasi yang disampaikan kepolisian.

Dalam keterangannya, Kombes Ferry menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras tim. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan dedikasi seluruh personel dalam memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja sama dan semangat seluruh tim. Kami akan terus berkomitmen menyajikan informasi yang dapat dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga keseimbangan pemberitaan di ruang publik.

Dengan raihan ini, Humas Polda Sumut diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai ujung tombak komunikasi publik Polri, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan, edukatif, dan berimbang. (dwi/ila)

Ratusan Massa Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur Sumut, Desak Pembukaan Kembali PT TPL

DEMO: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4/2026). (Foto : Ihsan Syahreza)
DEMO: Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4/2026). (Foto : Ihsan Syahreza)

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Berjuang menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (16/4/2026). Massa yang berasal dari wilayah Toba, Tapanuli Utara, Samosir, dan Simalungun itu menyuarakan tuntutan agar operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) segera dibuka kembali.

Aksi tersebut menjadi bentuk kegelisahan masyarakat atas dampak ekonomi yang dirasakan sejak dihentikannya aktivitas perusahaan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan warga di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Sejak pagi hari, massa mulai memadati lokasi aksi dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka menyuarakan aspirasi secara tertib dan damai, sembari berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat segera memberikan solusi konkret atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Koordinator Aksi, Maju Butarbutar, menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Banyak warga kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan penghasilan secara drastis.

“Kami datang dengan harapan besar, tetapi dalam kondisi yang sulit. Banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Dampaknya sudah meluas ke berbagai sektor kehidupan,” ujarnya di sela-sela aksi.

Maju menegaskan bahwa pembukaan kembali PT TPL dinilai menjadi salah satu solusi untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Tanpa langkah cepat dari pemerintah, kata dia, situasi sosial dikhawatirkan akan semakin memburuk.

Selain itu, massa juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera mengambil langkah strategis, cepat, dan terukur dalam merespons persoalan tersebut. Mereka menilai, hingga saat ini belum ada kebijakan konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Forum Masyarakat Berjuang turut meminta keterlibatan berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepolisian, kejaksaan, DPRD Sumut hingga dinas terkait, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan secara transparan dan akuntabel.

Ketua Forum Masyarakat Berjuang, Saut Ternama Sitorus, menambahkan bahwa dampak kebijakan penghentian aktivitas perusahaan tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga telah merambah ke dunia pendidikan.

“Banyak anak-anak terancam putus sekolah karena orangtua mereka kehilangan penghasilan. Bahkan ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan,” ungkapnya.

Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk dugaan pembakaran lahan, perusakan lingkungan, serta aktivitas ilegal lainnya. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Selain persoalan ekonomi, massa turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul apabila kondisi ini terus dibiarkan. Meningkatnya angka pengangguran dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Oleh karena itu, selain mendesak solusi jangka pendek, Forum Masyarakat Berjuang juga meminta pemerintah menghadirkan program pemulihan ekonomi yang nyata. Di antaranya melalui penyediaan lapangan kerja alternatif serta jaminan keberlangsungan hidup bagi masyarakat terdampak.

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga meminta Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Prabowo Subianto, agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di daerah.

Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait tuntutan yang disampaikan massa.

Forum Masyarakat Berjuang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret yang berpihak kepada masyarakat, serta menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terdampak. (san/ila)

Tragis, PMI Medan Tewas di Korsel, Keluarga Menanti Kepastian Hak Korban

WAWANCARA: Saut Simamora ayah dari Reza Valentino Simamora yang meninggal di Korsel, saat diwawancarai di Markas Forwakum Sumu, Kamis (16/4/2026) sore.
WAWANCARA: Saut Simamora ayah dari Reza Valentino Simamora yang meninggal di Korsel, saat diwawancarai di Markas Forwakum Sumu, Kamis (16/4/2026) sore.

Kisah tragis dialami keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) asal Medan, Reza Valentino Simamora (21), yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di Korea Selatan (Korsel). Hingga kini, pihak keluarga mengaku masih memperjuangkan hak-hak almarhum yang belum juga terpenuhi.

Ayah korban, Saut Tarulitua Simamora (46), mengungkapkan anaknya berangkat ke Korea Selatan melalui program Government to Government (G to G) usai menjalani pelatihan di LPK Karanganyar pada Desember 2024. Reza dinyatakan lulus pada Maret 2025 dan langsung diberangkatkan pada pertengahan bulan tersebut.

Namun, harapan untuk kehidupan yang lebih baik berubah menjadi penderitaan. Baru dua minggu bekerja, Reza sudah mengeluhkan beratnya kondisi kerja di kapal penangkap ikan.

“Dia cerita jam kerjanya tidak manusiawi. Berangkat jam tiga pagi, pulang tengah malam. Istirahat cuma sebentar,” ujar Saut, saat diwawancarai di Markas Forwakum Sumut, Kamis (16/4/2026) sore.

Menurutnya, tekanan kerja yang tinggi membuat sejumlah PMI lain tidak bertahan. Bahkan, beberapa di antaranya memilih kabur untuk mencari pekerjaan lain.

Tragedi terjadi pada 23 September 2025. Reza mengalami kecelakaan kerja akibat putusnya tali seling di kapal. Empat hari kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Ironisnya, kabar duka tersebut pertama kali diterima keluarga dari rekan kerja korban, bukan dari pihak resmi.

“Temannya yang kasih tahu. Bahkan yang bantu urus barang-barangnya juga teman sesama pekerja,” ungkap Saut.

Jenazah Reza akhirnya dipulangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Oktober 2025, sebelum dibawa ke Medan dan dimakamkan sehari kemudian.

Meski proses pemulangan telah selesai, persoalan lain justru muncul. Hingga kini, keluarga mengaku belum menerima hak-hak almarhum, termasuk asuransi kecelakaan kerja. Bahkan, dokumen penting terkait pekerjaan Reza disebut belum diserahkan. “Kami kecewa. Hak anak kami belum jelas, dokumen pun tidak ada,” kata Saut.

Saut menambahkan, pihak keluarga telah berupaya berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk pihak terkait di Indonesia dan pendamping hukum di Korea Selatan. Namun, prosesnya masih berjalan tanpa kepastian.

Keluarga berharap pemerintah dapat turun tangan lebih serius untuk membantu penyelesaian kasus tersebut. “Kami hanya ingin keadilan dan hak anak kami dipenuhi,” harapnya.

Kasus ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan terhadap PMI, khususnya di sektor berisiko tinggi seperti perikanan, serta pentingnya pengawasan terhadap keselamatan kerja dan pemenuhan hak pekerja di luar negeri. (man/ila)

Tim Pembina Posyandu Dairi Salurkan Bantuan Mobiler

POSYANDU: Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi Sri Dewi Manik didampingi Camat Silima Pungga-Pungga Edwin Nababan saat berdialog dengan warga di Posyandu Desa Bongkaras, Rabu (15/4).(istimewa).
POSYANDU: Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi Sri Dewi Manik didampingi Camat Silima Pungga-Pungga Edwin Nababan saat berdialog dengan warga di Posyandu Desa Bongkaras, Rabu (15/4).(istimewa).

DAIRI— Upaya penguatan layanan kesehatan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi melalui pembinaan Posyandu di tingkat desa. Hal ini terlihat dari kunjungan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi ke Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Rabu (15/4), yang sekaligus dirangkai dengan penyerahan bantuan mobiler dan sarana pendukung dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Dairi Sri Dewi Manik, kepada pengelola Posyandu Desa Bongkaras di kantor kepala desa setempat.

Dalam kesempatan itu, Sri Dewi Manik menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana peran kader serta pelayanan Posyandu sesuai siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada para kader Posyandu yang selama ini terus bekerja tanpa lelah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program Posyandu sangat bergantung pada semangat dan dedikasi para kader di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras seluruh kader yang tidak kenal lelah mengabdi demi kesehatan masyarakat,” kata Sri.

Sri Dewi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam program pembangunan daerah. Posyandu, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan Posyandu, terutama dalam pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi gizi, guna mendukung program pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi.

“Mari kita rutin memeriksakan kesehatan ke fasilitas yang ada. Posyandu harus dimanfaatkan sebagai pusat edukasi gizi masyarakat,” ajaknya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Camat Silima Pungga-Pungga Edwin Nababan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Luber Sianturi, Kepala Desa Bongkaras Arion Sihaloho, serta sejumlah kader Posyandu dan masyarakat setempat. (rud/ila)

1...787980...15,900Page 79 of 15,900