Home Blog Page 811

Dua Rumah Karyawan PT BSP Ludes Terbakar

OLAH TKP: Personel Polres Asahan saat melakukan olah TKP di lokasi kejadian.ist/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dua unit rumah semi permanen milik PT BSP Kuala Piasa di Dusun IV, Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, ludes terbakar, Minggu(7/1) sekira pukul 21.00 WIB.

Meski tak ada korban jiwa maupun luka-luka, harta benda korban ludes dilahap si jago merah. Informasi yang dihimpun, sumber api diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah korban.

Kobaran api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam turun ke lokasi. “Kebakaran tidak sampai menimbulkan korban jiwa, sumber api masih dalam penyelidikan,”ujar Kapolsek Prapat Janji, AKP JT Siregar, Senin (8/1) pagi. (dat/han)

Kapolres: Habisi Peredaran Narkoba hingga ke Lobang Tikus

SERTIJAB: Kapolres Batubara AKBP Taufiq Hidayat, SH, Sik saat penyematan pangkat dan jabatan kepada Kasat Narkoba dan Kasat Samapta di depan Mapolres Batubara, Senin(8/1). Liberti/sumut Pos.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kapolres Batubara AKBP Taufiq Hidayat, SH, Sik, mengatakan serah terima Jabatan itu merupakan hal yang biasa untuk penyegaran di satuan Polres Batubara. Kepada Kasat Narkoba yang baru, Kapolres menegaskan bahawa kehadirannya untuk berperang melawan Narkoba.

“Habisi semua peredaran narkoba sampai ke lobang-lobang tikus pun. Cari orangnya, jangan dibiarkan masyarakat Batubara jadi masyarakat yang kalah dengan Narkoba,”ujar AKBP Taufiq Hidayat menegaskan.

“Kalau tidak kita siapa !, Perangi Narkoba sampai ke lobang apapun. Narkotika tangkap. Siapapun orangnya Tangkap!,”ajak Kapolres sembari yakin kepada Kasat Narkoba yang baru akan menunjukkan dedikasinya dalam memberantas dan menumpas peredaran narkoba di Batubara.

Pada kesempatan itu juga, Kapolres Batubara juga memberikan apresiasi Kasat Narkoba sebelumnya AKP Sastrawan Tarigan yang masih mengungkap kasus dalam memerangi peredaran narkoba di Batubara.

“Hingga sampai tadi malam, masih bertugas dan mengungkap kasus. Luar biasa dalam memerangi Narkoba,”pujinya.

Adapun dua pejabat utama yang diserahterima jabatan adalah Kasat Narkoba AKP Sastrawan Tarigan SH MH kepada AKP Fery Kusnadi SH MH, yang sebelumnya menjabat Kanit 1 Sipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut.

Kemudian, Kasat Samapta AKP Daniel Parlindungan Sinaga SH kepada AKP Juni Hendrianto SH MH yang sebelumnya Kapolsek Bandar Pasir Mandoge Polres Asahan. (mag-3/han)

Susanti Pastikan Pelayanan Kesehatan Berjalan Baik

BERDIALOG: Wali Kota Siantar, dr Susanti Dewayani SpA saat berdialog pasien yang berobat di puskesmas. PRA EVASI/SUMUT POS.

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Di awal Januari 2024, Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA memotivasi tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Kesatria dan Pardamean, Senin (08/01) pagi.

dr Susanti hadir bersama Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Sitanggang SSTP MSi dan sejumlah jajaran sebagai kunjungan kerja (kunker). dr Susanti ingin memastikan di awal tahun 2024 ini, pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik kepada masyarakat.

Pertama, dr Susanti mengunjungi Puskesmas Kesatria di Jalan Pdt Justin Sihombing Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur. Kehadiran orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar ini disambut hangat oleh Kepala UPTD Puskesmas Kesatria dr Astuty W Pakpahan dan sejumlah nakes.

Di hadapan para nakes, dr Susanti menegaskan nakes merupakan garda terdepan dalam mewujudkan Pematang Siantar Kota Sehat, sesuai misi Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.

Dari Puskesmas Kesatria, dr Susanti menuju Puskesmas Pardamean di Jalan Mangga Ujung, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat. Di Puskesmas tersebut, dr Susanti disambut Kepala UPTD Theodora Riw Sianturi SKM MKM, juga bersama para nakes.

dr Susanti mengatakan, kehadiran dirinya bersama jajaran untuk memastikan pelayanan Puskesmas sudah berjalan dengan baik.

Tidak lupa, dr Susanti mengucapkan Selamat Tahun Baru. Ia berharap di tahun 2024 ini, pelayanan semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

dr Susanti juga mengajak seluruh jajaran Puskesmas Pardamean untuk tetap kompak dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dr Susanti meminta jajaran Puskesmas untuk mengejar target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024.

Sementara itu, Plh Sekda Junaedi Sitanggang SSTP MSi menekankan untuk sama-sama bekerja, terutama dalam standar pelayanan.

“Puskesmas merupakan satu unsur yang penting dalam mewujudkan Siantar Kota yang Sehat,” tukas Junaedi.(mag-7/han)

KPU Simalungun Perbarui Pencoretan Caleg PDI-P

Jekson Hutahean

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Jekson Hutahean Calon Legeslatif (Caleg) dari PDI-P kembali ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun setelah adanya perbaikan berkas persyaratan calon.

Sebelumnya pada tanggal 2 Desember 2023 lalu, KPU Simalungun mencoret Jekson Hutahaean dari DCT Caleg dari DPRD Simalungun, karena bekerja sebagai tenaga ahli dan tenaga kontrak di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sementara syarat sebagai calon anggota DPRD harus mundur dari pekerjaannya.

Surat pencoretan itu tertuang dalam surat nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT.

Saat dihubungi Minggu (7/1) Jekson Hutahean mengatakan bahwa pihak Sekretariat DPRD Sumatera Utara telah mengeluarkan surat perihal proses pengunduran diri sebagai tenaga ahli DPRD Sumatera Utara. “Surat pemberhentian itu sudah dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Sumatera Utara pada Desember 2023 lalu. Dan berdasarkan surat itu, KPU Simalungun telah mengubah putusan pencoretan itu. Artinya saya tetap menjadi Caleg DPRD Simalungun nomor urut 1 dari Dapil 5,” ujar Jekson.

Jekson menambahkan, KPU Simalungun sudah mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 2 Januari 2023 perihal Penyampaian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Tetap. Dan surat tersebut telah disampaikan kembali kepada Partai PDI-Perjuangan.

“Jadi semuanya sudah selesai. Masalah kemarin hanya soal administrasi saja dan sudah dibereskan,” ujar Jakeson yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga ahli atau tenaga kontrak di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua KPU Simalungun Johan Septian Pradana belum memberi keterangan tentang kembalinya Jakson Hutahaean masuk DCT oleh KPU Simalungun. (mag-7/azw)

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara

VONIS: Terdakwa Rafael Alun Trisambodo menyalami Jaksa Penuntut Umum setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bungur Kemayoran Jakarta, Senin (8/1). Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan untuk Rafael Alun Trisambodo karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Moh Ali/Jawa Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis Rafael Alun Trisambodo 14 tahun penjara. Keputusan itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Sebelum sidang di akhiri, Rafael nyatakan pikir-pikir dengan vonis itu.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Suparman Nyompa menjatuhkan pidana 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. “Dan jika tidak dibayar diganti penjara selama tiga bulan,” ucapnya membacakan putudan kemarin.

Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan bagi Rafael. Berupa uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519, yang harus dia bayarkan dalam kurun satu bulan. Dan jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan kurungan badan selama tiga tahun.

Vonis Rafael yang dibacakan Suparman itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK pada 11 Desember 2023. Saat itu, jaksa meminta Rafael mengganti pidana denda sebesar Rp1 miliar. Serta uang pengganti senilai Rp18,9 miliar.

Korting vonis denda dan uang pengganti itu lantaran Hakim menilai beberapa dakwaan JPU KPK mengenai gratifikasi tak terbukti. Di antaranya penerimaan dari PT Cubes Cunsulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo. Hakim menilai, transaksi duit ke Rafael murni berkaitan dengan bisnis. Bukan terkait jabatannya sebagai pejabat pajak.

Gratifikasi yang diterima Rafael baru terbukti di PT ARME. Rafael diduga menerima uang sebesar Rp10 miliar dari perusahaan yang salah satu komisarisnya dipegang oleh istrinya, Ernie Meike Torondek.

Selain gratifikasi, Rafael juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yang dia rupakan dalam bentuk sejumlah aset. Di antaranya tempat usaha dan kendaraan.

Hakim menilai Rafael terbukti sebagaimana dakwaan kesatu. Yakni melanggar Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dakwaan kedua TPPU, melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta dakwaan ketiga TPPU, melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sebelum sidang selesai, Rafael menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan padanya. Pun dengan dengan JPU KPK yang menyatakan sama. Pikir-pikir atas vonis yang disampaikan Hakim.

Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu turut menanggapi vonis Rafael. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku dan vonis yang diberikan kepada Rafael yang notabene merupakan mantan pegawai DJP.

’’Apapun keputusan hakim didasarkan pada data dan bukti yang ada. Saya sampaikan bahwa kami sangat menghargai proses yang saat ini sedang berlangsung,’’ ujarnya pada media briefing, kemarin (8/1).

Dwi memastikan DJP akan terus menjaga integritas dan kode etek yang berlaku di Kemenkeu. Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan. ’’Tentu saja kami tetap konsisten menjaga integritas kami. Siapapun, tanpa pandang bulu, yang memang melanggar, akan diproses sesesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ tegasnya.

Vonis yang dijatuhkan Rafael di Pengadilan Tipikor kemarin, menggenapi rasa puas publik. Setelah sang anak, Mario divonis 12 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 7 September 2023 lalu. Kini, bapak anak itu bakal meringkuk di jeruji besi, untuk menjalani tanggung jawabnya sebagai terpidana. (elo/dee/jpg/ila)

I Dewa Gede Palguna Pimpin MKMK, Langsung Tangani Perkara

SIDANG: I Dewa Gede Palguna saat pimpin sidang. Saat ini I Dewa Gede Palguna ditetapkan sebagai Ketua MKMK.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Publik akhirnya punya wadah yang tetap untuk melaporkan tindakan hakim Mahkamah Konstitusi yang melenceng dari ketentuan. Kepastian itu menyusul mulai beroperasinya kelembagaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Kemarin, tiga anggota MKMK resmi menjabat usai membaca sumpah jabatan di Gedung MK Jakarta. Pengucapan sumpah dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dihadiri sejumlah hakim bersama pejabat struktural.

Ketiga anggota MKMK yang dilantik Ridwan Mansyur dari unsur hakim aktif, mantan hakim MK I Gede Palguna dari unsur tokoh masyaralat, dan mantan Rektor Universitas Andalas Yuliandri dari unsur akademisi. Sementara itu, usai dibacakan sumpah, tiga anggota MKMK menggelar rapat pleno untuk menetapkan ketua. Hasilnya, I Dewa Gede Palguna ditetapkan sebagai Ketua.

Palguna mengatakan, usai dibentuk MKMK akan segera menyiapkan berbagai prosedur pengawasan maupun penanganan perkara. “Kan harus kita rumuskan dan itu tidak bisa saya berikan keterangan sekarang,” ujarnya.

Apalagi, saat ini sudah ada sejumlah perkara yang masuk ke MKMK sebagai kelanjutan dari polemik putusan syarat usia capres beberapa waktu lalu. Salah satunya laporan terhadap Anwar Usman yang mempersoalkan pemberhentiannya ke PTUN.

Terkait banyaknya laporan yang sudah masuk, Palguna memastikan akan menangani secara terukur. Namun detailnya, dia belum bisa berkomemtar banyak. “Ini kan karena sudah laporannya sudah ada, tapi kami harus konsolidasi dalam tanda kutip, itu dulu lah,” jelasnya.

Mantan Ketua MKMK Ad Hoc, Jimly Ashiddiqie bersyukur atas terbentuknya MKMK Permanen. Dia optimis, dengan adanya MKMK permanen ditambah kepemimpinan baru duet Suhartoyo-Saldi Isra, harapan perbaikan kelembagaan MK muncul. ”Karena itu saya mengajak optimisme ini itu juga untuk semuanya, terutama karena sebulan lagi mau pemilu,” ujarnya.

Jimly mengajak MK dan MKMK menjaga berupaya mengembalikan kepercayaan publik. Sehingga legitimasi hasil pemilu kelak dapat dipercaya.

Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pembentukan MKMK sebagai lembaga permanen menjadi prioritasnya usai menggantikan Anwar Usman yang dicopot. Dia berharap, ketiga anggota MKMK dapat bekerja tanpa mau diintervensi oleh pihak manapun.”Secara kelembagaan kami MK sangat mengharapkan bapak-bapak bertiga independen, imparsial,” ujarnya usai pembacaan sumpah.

Lebih lanjut lagi, Suhartoyo berharap MKMK tidak hanya menjadi lembaga yang mengawasi kinerja dan etika hakim. Lebih dari itu, hakim kelahiran Sleman itu juga meminta MKMK jadi jembatan antara masyarakat dengan MK. “Dengan demikian, akan terbangun sebuah komunikasi timbal balik,” tuturnya.

Suharyoto mengakui, tantangan MK ke depan cukup berat. Sebab, ada banyak sentimen negatif yang mengarah ke MK. Tapi dia optimis hal itu bisa diperbaiki, salah satunya melalui lahirnya MKMK permanen. (far/jpg/ila)

Kasus “Lord Luhut” Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas

BEBAS: Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti saat divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memekikkan “rakyat menang!” usai divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).

Mulanya, Haris dan Fatia tampak berpelukan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menutup persidangan kasus “lord Luhut” tersebut. Keduanya juga tampak menyalami Jaksa Penuntut Umum di ruang persidangan.

Tak lupa, Haris dan Fatia juga berpelukan dengan para kuasa hukumnya yang mengenakan jubah hitam berbalut putih. Teriakan para pendukungnya di kursi penonton meminta agar Haris dan Fatia menghadap ke kursi penonton sambil memegang bendera bertuliskan “KAMI BERSAMA HARIS & FATIA”.

Setelah itu, Haris dan Fatia pun mengangkat tangan kirinya sambil mengepal dengan tinggi. Mereka pun berteriak “Rakyat menang!” berkali-kali yang disambut riuh para pendukungnya.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menimbangkan karena tidak terbukti maka tidak terbukti secara sah maka pada para terdakwa diputus bebas,” kata Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1).

Hakim menilai, dakwaan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti secara hukum. Sehingga tuntutan dikesampingkan.

“Apa yang diperbincangkan bukanlah termasuk dugaan penghinaan. Tidak memenuhi unsur hukum. Tidak terbukti dalam dakwaan pertama dan bebas atas tuntutan dakwaan,” ucap Cokorda.

Terkait dakwaan penyebaran berita bohong pun tidak terpenuhi. “Bukan berita bohong. Sehingga dakwaan kedua tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari dakwaan kedua. Dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari dakwaan subsider,” kata Cokorda. (jpg/ila)

Aturan Siap, Gaji TNI dan Polri Segera Naik

SUBSIDI: Ilustrasi subsidi gaji dari pemerintah. Sebanyak 670.068 data pekerja Sumut sudah tervalidasi untuk menerima subsidi tersebut.
Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo segera menaikkan gaji untuk TNI dan Polri. Aturannya pun telah ditandatanganinya. Pada momen debat calon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anies Baswedan menyebutkan, kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi disebut, kenaikan tersebut lebih sedikit daripada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi kemarin (8/1) menegaskan, kebijakan kenaikan gaji ini harus melalui banyak perhitungan yang sesuai dengan kondisi ekonomi negara.

“Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” ucap Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Depok.

Pandemi Covid-19 disebut menjadi biang ekonomi negara tidak sehat sehingga tidak memungkinkan untuk menaikkan gaji PNS, TNI, maupun Polri. Menurut Kepala Negara pemerintah melakukan perhitungan dan kalkulasi yang baik sebelum memutuskan kebijakan kenaikan gaji tersebut. “Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh Covid, oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan telah meneken aturan kenaikan gaji TNI dan Polri. Sehingga dalam waktu dekat akan mengalami kenaikan gaji. Jokowi pun berharap kebijakan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri pada tahun ini dapat mendorong daya beli dan perekonomian masyarakat. “Ya secepatnya, secepatnya akan keluar. Saya harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli, dan juga berimbas kepada perekonomian,” bebernya.

Meski aturan kenaikan gaji TNI dan Polri sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo, sampai kemarin Mabes TNI belum mendapat informasi secara resmi. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar. “Belum ada informasi resmi. Kalau benar Alhamdulillah,” ungkap dia saat dikonfirmasi oleh Jawa Pos, kemarin.

Kenaikan gaji memang sudah dinantikan oleh para prajurit TNI. Sebagaimana disampaikan oleh presiden, ada beberapa hal yang membuat gaji TNI baru dinaikan lagi tahun ini. “Pastilah (kenaikan gaji TNI dinanti-nantikan). Dikasih rezeki siapa yang nggak mau,” kata Gumilar. Selain kenaikan gaji, belakangan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tengah mengupayakan kenaikan uang lauk pauk. (lyn/syn/lum/jpg)

Jokowi: Debat Kurang Substantif

RESMIKAN JALAN TOL: Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah menteri meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Depok, Senin (8/1). Presiden Jokowi menilai, substansi visi tidak terlihat dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar KPU, Minggu (7/1) malam.SETPRES/Jawa Pos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Panasnya tensi debat ketiga Pemilihan Presiden Minggu malam memicu sejumlah peristiwa dalam arena debat yang digelar di Istora Senayan Jakarta. Merespon hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyiapkan sejumlah evaluasi.

DALAM arena debat sendiri, ada sejumlah insiden. Mulai Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Grace Natalie yang mendatangi moderator, hingga aksi pendukung Ganjar-Mahfud yang mengacungkan jari saat Anies dan Prabowo tampil.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari memastikan, kasus-kasus tersebut menjadi catatan pihaknya. Dia menekankan, semua tim paslon harus taat pada ketentuan yang telah disepakati dalam tata tertib. “Ya nanti (teguran) pada evaluasi,” ujarnya kemarin. Untuk kasus TKN mendatangi moderator, Hasyim memastikan itu tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Sebab, hal itu bisa memicu spekulasi dari orang lain. “Artinya walaupun mungkin saling kenal di antara mereka itu kan bisa menimbulkan persepsi yang tidak tepat,” imbuhnya.

Pun sama halnya dengan kasus para pendukung Ganjar – Mahfud yang mengacungkan jari di arena saat lawan tampil. Hasyim menegaskan itu tidak boleh dilakukan. Dia memastikan, bakal meminta tim paslon mengevalusi jajarannya.

“Ya nanti kita bahas dengan tim paslon ya saat evaluasi beberapa hal yang tadi,” kata Hasyim. Untuk pelaksanaan rapat evaluasi, KPU belum menetapkan jadwalnya. Meski ada sejumlah insiden yang terjadi, Hasyim menilai secara keseluruhan pelaksanaan debat ketiga berjalan baik.

Sementara itu, Sekretaris TKN Nusron Wahid menjelaskan kronologi Grace mendatangi moderator. Dia menyebut, tindakan itu dilakukan agar moderator menertibkan pendukungnya Ganjar yang mengacungkan jari saat lawan berbicara. “Pertama tidak sopan karena sedang bicara, yang kedua itu mengganggu kosentrasi dalam bersikap,” ujarnya. Tak hanya kepada moderator, Nusron juga mengaku ada anggota TKN lain yang menyampaikan ke pihak KPU.

Di pihak lain, Juru Bicara Timnas Amin Billy David mengatakan, pihaknya memiliki beberapa catatan terkait debat capres kemarin. Salah satunya terkait tindakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dan Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka yang mendatangi moderator debat saat jeda iklan.

Billy menyebut, tindakan dua politisi pendukung kubu 02 itu menjadi bahan evaluasi yang akan disampaikan secara langsung ke KPU. Menurutnya, tindakan Grace dan Isyana yang menyampaikan keberatan atas gimmick pendukung kubu paslon 03 mestinya tidak dilakukan di acara debat. Tapi bisa dilakukan saat di forum evaluasi bersama KPU.

Selain itu, Billy menyebut pihaknya juga memiliki catatan terkait kata-kata tidak pantas yang keluar dari pendukung salah satu paslon saat debat berlangsung. Menurutnya, ungkapan semacam itu jelas harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu. “Tentu itu tidak patut. Dan kita berharap bagaimana ketentuan (KPU) itu ditegakkan,” ungkapnya, kemarin.

Captain Timnas Amin M Syaugi Alaydrus mengatakan, dalam debat kemarin Anies mampu menjelaskan pertahanan dan keamanan dengan baik meski tidak memiliki latar belakang militer. Dia juga memastikan bahwa apa yang disampaikan Anies saat debat merupakan fakta dan data. “Gak ada yang gak pakai data, semua ada datanya,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengomentari beberapa substansi debat yang lontarkan capres. Menurutnya, substansi visi tidak terlihat. “Yang terlihat justru saling menyerang. Sebenarnya tidak apa-apa asal kebijakan, poling, visi. Tapi kalau sudah menyerang personal yang tidak ada hubungan dengan konteks debat, saya kira kurang mengedukasi masyarakat,” kata Jokowi.

Dia juga menyebutkan, jika rasio utang negara mengacu undang-undang. Undang-undang telah memperbolehkan rasio utang bisa maksimal 60 persen. Jokowi membandingkan dengan produk domestik bruto (GDP) masih man. Sebab di bawah 40 persen. “Ingat di negara besar itu sudah 260 persen, ada yg 220 persen. Tetangga kita, tidak saya sebut negaranya ada yang (rasio hutangnya, Red) 120, ada yg 66 persen,” bebernya.

Jokowi menyebut jika utang itu penting untuk hal yang produktif. Misalnya saja yang memberikan retur kepada negara. Harapannya dengan demikian negara dapat membayar dari keuntungan tersebut. Hal lain yang patut dilihat adalah kenaikan GDP dalam negeri dari tahun ke tahun.

Terkait desakan membuka data pertahanan Indonesia, Jokowi menyebut harus ada yang dirahasiakan. Sebab terkait dengan keamanan negara dan alutsista. “Ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong tidak bisa,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga turut mengomentari debat ketiga. Apalagi, dalam debat capres, Prabowo menyinggung terkait anggarannya yang tak disetujui oleh Menkeu.

Pemerintah memang melakukan refocusing atau realokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) selama pandemi Covid-19. Kebijakan itu bertujuan untuk mendukung prioritas penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Sementara itu, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat, realisasi belanja terbesar ada di dua kementerian. Yakni Kementerian PUPR dan Kemenhan. Untuk Kemenhan, sepanjang 2023, belanja Kemenhan tercatat mencapai Rp70,9 triliun. Anggaran belanja itu naik 36 persen jika dibandingkan total belanja pada 2022 yang mencapai Rp52,1 triliun.

“Untuk Kemenhan terutama untuk alutsista, sarpras dari alat angkut kapal perang, angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Selasa lalu (2/1).

Kementerian Keuangan juga memutuskan untuk menambahkan anggaran untuk pertahanan khususnya belanja alat utama sistem senjata alias alutsista tahun 2024. Tambahan belanja alutsista tersebut ditambah dari porsi pinjaman luar negeri. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11) lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai belanja alutsista dan juga pinjaman luar negeri.

Menkeu menjelaskan, ada perubahan alokasi anggaran belanja alutsista yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Dimana ada penambahan menjadi USD 25 miliar di tahun 2024. “Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar, itu yang kemarin disepakati,” kata Bendahara Negara.

Menkeu menjelaskan, sebelumnya Presiden sudah menyetujui anggaran belanja alutsista USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Kemudian dengan berbagai perubahan maka alokasi untuk 2024 naik menjadi USD 25,0 miliar. Ani mengatakan, peningkatan anggaran belanja alutsista yang berasal dari utang luar negeri dilakukan untuk menyikapi kebutuhan kondisi alutsista saat ini. Selain itu juga menanggapi ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity.

Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi juga ikut buka suara. Seperti diketahui, salah satu tema yang dibahas adalah kebijakan luar negeri. Dia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri yang transaksional. Diplomasi Indonesia dijalankan secara well-measured, well-calculated, action-oriented, dan result-oriented. “Namun di saat yang sama terus menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang tidak tergoyahkan,” tegasnya.

Menurutnya, politik luar negeri dijalankan di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Menyikapi dinamika tersebut, Politik Luar Negeri Indonesia dijalankan secara konsisten berdasarkan prinsip bebas aktif, berkiblat kepada kepentingan nasional, dan berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi.

Dalam hampir 10 tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia puns udah dirasakan di kawasan dan dunia. Lowy Institute, kata dia, menyebut Indonesia sebagai “middle power in Asia” dengan diplomatic influence dan comprehensive power yang terus meningkat. Diplomasi Indonesia juga disebut memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara tahun 2023.

Pernyataan serupa mengenai keberhasilan diplomasi Indonesia turut disampaikan Chatham House, lembaga swadaya masyarakat nirlaba berpusat di London yang meneliti dan mengutamakan pemahaman isu-isu internasional dan peristiwa terkini. Indonesia disebut sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia. Kepemimpinan Indonesia juga diakui dunia, termasuk dalam menavigasi ASEAN selama keketuaan Indonesia.

Bukan hanya itu, Retno juga mengutip salah satu penulis di The Strait Times tanggal 1 Januari 2024, yang menyampaikan bahwa Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol, karena mampu menavigasi ASEAN melewati lanskap geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan dalam mencegah Balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. “Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton,” tegasnya.

Kemudian, menghadapi tahun politik 2024, Retno memastikan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri akan menjaga netralitas dan siap berkontribusi mensukseskan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Dia yakin, seluruh diplomat Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Siapa pun yang akan memimpin Indonesia nanti, saya harap teman-teman terus bekerja sepenuh hati, mengabdi, senantiasa menjadi diplomat yang bermartabat, menjalankan profesionalisme yang tinggi dan terus menebarkan energi positif dan kebajikan. Tetaplah berdiri tegak memperjuangkan kepentingan nasional dan lanjutkan kontribusi kita untuk dunia,” tuturnya.

Pernyataannya ini seolah menjawab pernyataan Capres nomor 1 Anies Baswedan soal politik luar negeri Indonesia. Anies menyebut, politik luar negeri Indonesia transaksional karena hanya fokus pada transaksi ekonomi saja. Sementar dia ingin politik luar negeri Indonesia berbasis nilai.

Terpisah, INDEF melakukan analisa respon masyarakat terhadap debat Capres ketiga melalui media sosial. Data Analyst Continuum INDEF Maisie Sagita menuturkan, INDEF mengambil sumber data dari Youtube dan Tiktok untuk mengetahui respon masyarakat atau netizen terkait debat capres yang digelar Minggu malam. “Kami ambil dari channel resmi KPU dan sejumlah media televisi yang menyiarkan live, untuk di Tiktok dengan tagar debat dan tagar lainnya,” paparnya.

Hasilnya diketahui bahwa dari ketiga Capres yang berdebat diketahui bahwa Capres Anies menjadi yang paling populer dengan mendominasi 45,7 persen percakapan. Disusul Prabowo Subianto dengan 36,8 persen percakapan dan Ganjar Pranowo dengan 17,6 persen percakapan. “Namun, positivity rate atau komentar positifnya justru sebaliknya,” paparnya.

Anies menjadi Capres dengan positivity rate terendah dengan 47,9 persen. Artinya, walau paling banyak diperbincangkan, sebagian besar memberikan sentimen negatif. Contohnya dianggap paling sering tebar janji manis. “Untuk sentimen positifnya Anies dianggap cerdas, tenang dan berbobot,” jelasnya.

Lalu untuk Capres Prabowo Subianto dengan positivity rate mencapai 61,6 persen. Untuk sentimen negatifnya dinilai terlalu emosian dan sentiman positifnya dianggap bahwa data rahasia memang tidak boleh dibuka ke publik.”walau banyak kritik, Prabowo dianggap pemimpin yang terbaik,” ujarnya.

Untuk Ganjar Pranowo dengan positivity rate tertinggi 81,7 persen. Untuk sentimen negatif strategi Ganjar untuk menyerang Capres lain dinilai tidak beretika. Namun, sentimen positifnya Ganjar dinilai menguasai tema debat dan jawaban-jawabannya dianggap cerdas. “Jadi sama-sama ada ada positif dan negatifnya menurut netizen,” paparnya. (far/tyo/lyn/dee/idr/mia)

360 WNI Selamat dari Hukuman Mati

PERNYATAAN PERS: Menlu Retno Marsudi usai menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2024, di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Senin (8/1).

SUMUTPOS.CO – Isu pelindungan warga negara Indonesia (WNI) masih jadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Selama 9 tahun terakhir, 218.313 kasus WNI berhasil diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama perwakilan RI di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, Kemenlu juga berhasil menyelamatkan 360 WNI dari hukuman mati selama periode 2014 sampai 2023. Kemudian, dari hasil diplomasi, Kemenlu telah membebaskan 56 WNI dari penyanderaan.

Selain itu, 18.022 WNI berhasil direpatriasi dari berbagai situasi darurat termasuk dari zona konflik dan bencana alamn

“Dan lebih dari Rp 1 triliun hak-hak finansial WNI berhasil dikembalikan dan lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri difasilitasi pemberian vaksin,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI tahun 2024 di Bandung, kemarin (8/1).

Untuk di tahun 2023 sendiri, tercatat, ada 44.521 kasus terkait perlindungan WNI di luar negeri yang berhasil diselesaikan. Diantaranya, 1.119 WNI dievakuasi dari berbagai kawasan rentan dan konflik.

Retno mengatakan, sistem pelindungan dibangun dan terus diperkuat. Selaras dengan itu, diplomasi pelindungan WNI pun dilakukan di semua tingkatan. Di tingkat bilateral misalnya, MOU dengan Malaysia dan Arab Saudi terkait sistem penempatan one channel guna memaksimalkan pelindungan WNI yang akan bekerja di sana.

Kemudian, di tingkat kawasan, dibentuk kerja sama ASEAN untuk penanganan kejahatan online scam dan di tingkat global, berkontribusi aktif dalam pembentukan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration dan menjadi salah satu co-sponsor dalam penyusunan Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut. “Paradigma cara berpikir dan pelayanan juga diubah secara signifikan,” ungkapnya.

Pelayanan untuk WNI di luar negeri, kata dia, terus diperbaiki. Di ranah digital misalnya, SMS Blast untuk WNI yang hadir sejak bulan pertama Kabinet Kerja. Dibuatnya Portal Peduli WNI sebagai sarana pelayanan pelindungan WNI satu pintu, dan dibuatnya aplikasi bergerak Safe Travel untuk menghadirkan pelindungan melalui handphone.

Dalam upaya pelindungan ini, lanjut dia, pihaknya selalu menyusun rencana kontijensi di semua negara yang memiliki resiko konflik dan bencana. Di negara-negara tempat konsentrasi WNI, Retno pun telah menunjuk Tim Hukum Pelindungan WNI yang kuat guna membantu para WNI yang terlibat masalah hukum.

Selain itu, Kemenlu juga telah membangun Seafarer Corner di Cape Town, Montevideo dan Kaohsiung. “Pelindungan WNI juga menjadi prioritas kurikulum pendidikan diplomat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Retno turut menyampaikan capaian-capaian lain yang berhasil dicapai oleh pihaknya selama 9 tahun terakhir. Salah satunya, terkait diplomasi kedaulatan. Dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, Indonesia berhasil menyelesaikan 6 perjanjian perbatasan dengan negara tetangga.

Adapun keenam perjanjian tersebut meliputi, perjanjian delimitasi batas ZEE dengan Vietnam, sebagai perjanjian dual line pertama di antara negara Asia Tenggara. Perjanjian ini sudah dirundingkan selama 12 tahun.

Kesepakatan lainnya adalah antara Indonesia-Malaysia pada 2 segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan. Pada Juni 2023, kesepakatan selesai setelah perundingan panjang selama 18 tahun.

“Tiga segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan dan Sabah telah disepakati pada kurun waktu 2017-2019. Sementara tiga segmen batas darat lainnya, yaitu segmen Pulau Sebatik, segmen Sinapad-Sesai dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan dan Sabah ditargetkan selesai tahun ini, setelah berunding selama 24 tahun,” jelasnya.

kesuksesan lainnya, Indonesia dan Timor Leste berhasil menyepakati garis batas darat di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana. Rencananya, kesepakatan akan ditandatangani pada akhir Januari ini. “Ini yang dirundingkan selama 19 tahun,” katanya.

Terakhir, kesepakatan antara Indonesia dan Filipina mengenai Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen pada Oktober 2022. Kesepakatan ini akan dijadikan rujukan penting dalam perundingan batas Landas Kontinen untuk melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014. (mia/jpg)

1...810811812...15,713Page 811 of 15,713