32 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 837

Atas Situasi Rohingya, Kemenlu Minta Pertanggungjawaban dari Negara Pihak Konvensi

Ardiyan Syahputra/rakyat aceh IMIGRAN ROHINGYA: Sebanyak 184 imigran Rohingya, kebanyakan mereka wanita dan anak-anak terdampar di Kuala Gingging Gampong Baro, Kabupaten Aceh Besar, beberapa waktu8 lalu. Saat ini tercatat sebanyak 1.626 pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat bicara mengenai pengungsi Rohingya yang makin berpolemik di Aceh.

Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengaku, penanganan masalah pengungsi ini, khususnya isu resettlement, sangat lambat oleh pihak-pihak terkait.

Bahkan, sebagian negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 justru menolak kedatangan mereka, menolak menampung mereka, bahkan sebagian melakukan revolment dan pushback.

Karenanya, Indonesia meminta pertanggungjawaban dari negara-negara pihak konvensi tersebut untuk segera melakukan pemukiman kembali atau resettlement bagi para pengungsi. Saat ini tercatat sebanyak 1.626 pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh.

“Oleh kita meminta agar negara-negara pihak dalam Konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya ini,” ujarnya dalam temu media di Jakarta, Selasa (12/12).

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia terus bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam menangani masalah ini.

UNHCR pun telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan fasilitas, menangani, dan mempertimbangkan resettlement bagi para pengungsi.

Selain resettlement, lanjut dia, akar masalah dari isu Rohingnya juga harus diselesaikan. Yakni, konflik di Myanmar yang saat ini belum selesai. Indonesia pun telah secara aktif membantu agar konflik di Myanmar ini dapat segera diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan.

Di sisi lain, Kemenlu juga fokus pada dugaan adanya dua tindak kejahatan yang menyertai “terdamparnya” pengungsi Rohingnya di Aceh. Diduga kuat bahwa ada unsur penyelundupan dan perdagangan manusia.

Iqbal menekankan, meski Indonesia tidak memiliki kewajiban menampung pengungsi, namun Indonesia wajib mencegah dan ikut memberantas dua tindak pidana tersebut.

“Karena itu pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh,” paparnya.

Selain itu, penyelesaian isu Rohingya ini akan dibawa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada pertemuan Global Refugee di Jenewa pada 13 Desember 2023. Termasuk isu Palestina yang terus digaungkan oleh Retno dalam semua pertemuan Internasional. (mia/jpg/ila)

Menangkan Ganjar – Mahfud, Politisi PDIP Medan Ingatkan Warga Gunakan Hak Pilih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memenangkan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, para politisi PDI Perjuangan Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Adapun kedua politisi PDIP yang dimaksud, yakni Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim SE dan salah seorang pengurus PDIP Medan, Wong Chun Sen.

Dalam pergerakan memenangkan Ganjar – Mahfud di Kota Medan itu, Hasyim dan Wong Chun Sen mengedukasi warga Kota Medan tentang pentingnya menggunakan hak suara dan kerugian yang dialami bila memilih untuk golput.

“Kita terus bergerak dari rumah ke rumah untuk mengedukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Bahwa satu suara yang kita miliki sangat bermanfaat, sangat menentukan nasib bangsa kedepan. Jadilah orang yang ikut serta dalam menentukan nasib bangsa. Jangan golput, sebab golput adalah kerugian besar bagi bangsa,” ucap Hasyim.

Pada kesempatan itu, Hasyim yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Medan itu menyebutkan, bahwa seorang caleg tidak harus mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan kampanye.

istimewa
MENANGKIAN GANJAR: Ketua DPC PDIP Medan Hasyim SE bertekad menangkan Capres Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Ia menilai, mendatangi warga secara langsung justru lebih efektif dalam memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi caleg tersebut dan capres – cawapres yang didukungnya.

“Warga juga sebaiknya memilih sosok caleg yang dikenal, sebab mereka lah yang akan memperjuangkan aspirasi warga di parlemen, baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat,” ujarnya.

Hasyim yang akan maju pada Pilpres 2024 sebagai caleg DPRD Sumut dari Dapil Medan A itu pun menegaskan, dirinya akan terus mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk dapat lebih dekat dengan warga sehingga bisa menyampaikan semua visi misi yang dimiliki PDIP serta Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebagai capres – cawapres yang diusung.

“Kita tadi bertemu dengan warga, tatap muka, bersilaturahmi. Kita dan warga saling bergembira, bisa bertemu langsung dan berdiskusi. Warga begitu antusias, apalagi dalam menyambut Pilpres. Kita terus mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 nanti,” katanya.

Senada dengan Hasyim, Wong Chun Sen yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Medan juga mengatakan bahwa mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah memang lebih efektif dalam mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya.

“Khususnya dalam memenangkan Ganjar – Mahfud pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 mendatang,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wong Chun Sen juga mengimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya. “Jangan Golput, gunakan hak pilih anda,” ucap Wong yang kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai caleg DPRD Medan dari Dapil Medan III (Medan Perjuangan, Timur, Tembung dan Deli).

Dalam kunjungan ke rumah-rumah warga yang berada di kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung, Hasyim dan Wong Chun Sen tampak mencontohkan bagaimana cara memcoblos surat suara yang sah saat melakukan pencoblosan bilik TPS. Termasuk saat mencoblos pasangam capres – cawapres nomor urut 3, Ganjar – Mahfud. (map)

Atletik Sumut Kurang Peralatan dan Dispensasi Sekolah

BERSAMA: Petugas Visitasi Posko Publikasi PON 2024 dari Dispora Sumut Jhonny Siahaan bersama atlet dan pelatih atletik di Unimed. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Atletik merupakan salah satu andalan Sumatera Utara untuk meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. Mereka dibebankan misi meraih enam medali emas.

“Sesuai dengan hasil pertemuan terakhir, kita memiliki target enam medali emas pada PON 2024 nanti. Kita optimis bisa meraih target tersebut,” ujar Pelatih Atletik Sumut, Dumpang Siregar saat menerima kunjungan tim visitasi Posko Publikasi PON 2024 Wilayah Sumut yang dipimpin Jhonny Siahaan SPd M.Or di Lintasan Atletik Unimed, Selasa (12/12/2023).

Dijelaskan, atletik memiliki 42 atlet dan 11 pelatih di Pelatda PON 2024. Mereka latihan di Unimed, PPLP Sumut, dan Pelatnas. “Ada 1 atlet kita latihan di Pelatnas dan 1 lagi di Amerika Serikat,” ungkapnya.

Para pelatih atletik Sumut tersebut adalah, Sukrat Sigh, Sinung Nugroho, Joseph Lumi, Aidil Azhar, Zulkarnain Purba, Jhonny Siahaan, Nuriyoto, Nurhasim, Edi Herianto Harahap, Dumpang Siregar, dan Syah Ajaji Gultom

Atletik Sumut optimis mampu mencapai target 6 emas. Hal ini berdasarkan raihan atlet Pelatda PON 2024 di sejumla event nasional. Pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2023, Sumut meraih 7 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. “Pada Porwil Sumatera kemarin, kita juga meraih 8 emas, meski tidak dihitung,” jelasnya.

Selama Pelatda, atletik Sumut mengeluhkan lintasan atletik Unimed yang kurang kondusif dan bergelombang. Di sana, atlet Pelatda harus berbagi tempat dengan atlet lainnya.

Selain itu, atletik Sumut Kekurangan peralatan dan perlengkapan latihan. Peralatan seperti lempar lembing, lontar martil, tolak peluru, dan medis on ball masuk kurang. “Bahkan saat ini kita hanya memiliki dua lembing, sehingga begitu dilempar harus diambil lagi terlebih dulu,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan latihan atlet, PASI Sumut berharap agar peralatan dan perlengkapan latihan tersebut segera terealisasi. “Kami sudah mengajukan ke Dispora Sumut. Kami berharap segera terealisasi, sehingga persiapan atlet lebih maksimal,” harapnya.

Sedangkan Zulkarnain Purba mengeluhkan dispensasi dari sekolah. Atlet Pelatda PON Baim Bagus Sirait kesulitan mendapatkan dispensasi dari sekolahnya, SMA Swasta Teladan, Jalan Pertiwi. Hal itu membuat si atlet tidak bisa berlatih maksimal.

“Kami berharap agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara membantu agar sekolah memberikan dispensasi. Bagaimana pun juga, para atlet ini akan berjuang membawa nama Sumut,” ungkapnya.

Sementara perwakilan Dispora Sumut, Jhonny Siahaan SPd MOr mengatakan, peralatan dan perlengkapan atletik Sumut sedang dalam proses. Kemungkinan akan terealisasi pada 2024.

“Mari kita berdoa bersama-sama agar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan atletik Sumut bisa terealisasi pada 2024. Untuk itu, kami berharap agar para atlet tetap semangat latihan,” pesannya.

Untuk dispensasi atlet, Jhonny Siahaan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Disdik Sumut. “Mudah-mudahan Disdik Sumut bisa membantu sehingga atlet bisa fokus berlatih,” tambahnya. (dek)

50 Wargabinaan Lapas Pematangsiantar Jalani Program Tahfiz dan Tahsin Alquran

50 Wargabinaan Lapas Pematangsiantar Jalani Program Tahfiz dan Tahsin Alquran.(ist/SUMUT POS)

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 wargabinaan unggulan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, mengikuti program program Tahfiz dan Tahsin Alquran. Hal ini, sebagai wujud pembinaan bagi wargabinaan dilakukan secara berkelanjutan.

Kepala Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, M. Pithra Jaya Saragih mengungkapkan program ini, merupakan kerja sama pihaknya dengan Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, berkomitmen menjadikan Program ini, sebagai program unggulan dalam membina kepribadian warga binaan muslim yang ada di Lapas Pematangsiantar.

“Dalam rangka menghasilkan insan pemasyarakatan yang unggul, beriman dan bertaqwa, Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, adakan Program Tahfiz dan Tahsin Al-Qur’an kepada 50 warga binaan Lapas Pematangsiantar,” ucap Pithra, dalam keterangannya Rabu (13/12).

Pithra mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Agama kota Pematang Siantar, diharapkan Kegiatan ini dapat menjadi program unggulan dari Lapas Pematangsiantar.

“Hal itu, dalam mewujudkan pembinaan keagamaan yang dapat menghasikan santri-santriyah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta bemanfaat bagi masyarakat,” jelas Pithra.

Pithra menjelaskan bahwa kegiatan ini, akan digelar selama tiga bulan kepada 25 orang peserta Tahfiz dan 25 orang peserta Tahsin. Di Mesjid At-Taubah sendiri, telah dilaksanakan berbagai program pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang telah difasilitasi oleh pihak lapas.

Saat ini Lapas Pematangsiantar telah dihuni dengan kondisi over kapasitas kurang lebih 310 persen, dengan tenaga SDM serta sarana prasarana yang masih terbilang terbatas.

“Meski demikian Lapas Pematangsiantar, tetap memaksimal fungsinya, dalam memberikan jaminan pelindungan terhadap warga binaan, sekaligus menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik,” kata Pithra.(gus)

Tifatul Ajak Masyarakat Kritis Kawal Demokrasi

MEDAN, SUMUTPOS-CO – Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengajak masyarakat untuk kritis dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, sikap kritis masyarakat itu dibutuhkan sebagai penyeimbang (balancing) terhadap perkembangan demokrasi di negeri ini.

“Apalagi menjelang Pemilu seperti sekarang ini, sikap kritis kita diperlukan agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” kata Tifatul Sembiring pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Medan Marelan, Kota Medan, Selasa (12/2).

Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mencontohkan, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, menaikkan harga BBM, boleh dikritisi oleh masyarakat. “Karena kritik yang dilontarkan masyarakat, misalnya melalui demonstrasi, dilindungi oleh Undang-undang dan ini adalah bagian dari ber demokrasi,” bebernya.

Peserta yang hadir pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kali ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di Kota Medan. Wawan, seorang peserta yang hadir, mengaku senang mengikuti sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini. “Selain bisa bertemu Pak Tifatul, saya juga bisa menambahkan wawasan tentang 4 Pilar MPR RI ini. Dan sudah sepatutnya memang wakil rakyat turun ke bawah menyambangi konstituennya, seperti Pak Tifatul ini,” jelasnya.

Pada pemaparannya tentang 4 Pilar MPR RI ini, Tifatul menjelaskan beberapa poin krusial yang terkandung di dalamnya, yakni Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara; UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI sebagai Konstitusi; NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. (adz)

Persiapan Pembentukan Rumah Sakit Pendidikan, Pemko Tebingtinggi Jalin Kerjasama Dengan Unimed

KERJA SAMA: Pemko Tebingtinggi bersama Unimed menjalin kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemko Tebingtinggi melakukan kunjungan kerja ke Unimed Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Senin (11/12/2023) sore. Kunjungan kerja ini dalam rangka persiapan menjalin kerja sama tentang Pembentukan Rumah Sakit Pendidikan, antara Pemerintah (Pemko) Tebingtinggi dalam hal ini RSUD dr Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi dengan Universitas Negeri Medan (Unimed).

Hadir dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani, Pj Sekdako Kamlan Mursyid dan dari pihak Unimed yakni Rektor Unimed Prof Dr Baharuddin. Hal ini menindaklanjuti Penandatangan Kesepakatan Bersama yang telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2021 antara Pemko Tebingtinggi dengan Unimed, tentang kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas SDM.

Disampaikan Syarmadani bahwa jajaran Pemko Tebingtinggi telah melakukan upaya-upaya dalam persiapan menjalin Kerja Sama, yakni rencana pembukaan Fakultas Kedokteran Unimed di Kota Tebingtinggi.

“Unimed InsyaAllah bekerjasama dengan Pemko Tebingtinggi, kaitan dengan Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan. Hal tersebut juga atas pemikiran bagaimana menyikapi masa depan Kota Tebingtinggi,” kata Syarmadani.

Syarmadani kembali berharap bahwa sektor kesehatan, tidak semata hanya untuk pelayanan wajib atau pelayanan dasar saja, akan tetapi juga bisa kita dorong sebagai industri kesehatan yang membantu untuk perbaikan, khususnya di bidang kesehatan.

Diakhir sambutan, Syarmadani berharap nantinya melalui Kerja Sama ini, akan membawa kemajuan bersama, baik pada peningkatan kualitas dan kuantitas, selain juga meningkatkan grade dari sebuah pendidikan.

“Kami Pemerintah Kota Tebingtinggi akan mampu memperoleh peningkatan lebih, khususnya dari sektor ekonomi karena adanya peningkatan Pendidikan. Harapan kami, Ini bisa membangun sebuah ekosistem pendidikan, menjadi lebih bagus. Kami siap meningkatkan komitmen,” harapnya.

Sementara, Rektor Unimed Prof Dr Baharuddin menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas keseriusan pihak Pemko Tebingtinggi untuk menjalin Kerja Sama dengan pihaknya, Unimed. Dirinya berharap, Kerja Sama ini akan membawa kemajuan yang signifikan bagi kedua pihak.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama ini, mudah-mudahan kerja sama kita ini akan ada kemajuan yang signifikan,” tutup Baharuddin. (ian/ram)

Pemko Tebingtinggi Bahas Kenaikan Harga Cabai saat Rakor Pengendalian Inflasi

MAHAL: Dalam rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri, Pemko Tebingtinggi bahas kenaikan sejumlah kebutuhan pokok menjelang Nataru.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Harga cabai merah dan cabai keriting terus naik menjelang akhir tahun tepatnya pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kota Tebingtinggi, harganya melonjak karena alasan pasokan cabai merah dan keriting berkurang.

Amatan di empat pasar tradisional di Kota Tebingtinggi, seperti Pasar Gambir dan Pasar Impres Kota Tebingtinggi, Selasa (12/11/2023) harga cabai merah tembus Rp65.000 perkilogram dan harga cabai kecil Rp102.000 perkilogram. Selain harganya mahal, cabai merah dan cabai kecil kebutuhan meningkat dan susah didapat di pasar tradisional dikarenakan jika ada langsung dibeli oleh pembeli khususnya pedagang rumah makan di Kota Tebingtinggi.

Beberapa pedagang di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi mengaku kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit sudah terjadi sejak sepuluh hari lalu, kenaikan terjadi setiap hari sebesar Rp3.000 perkilogram, alasannya dikarenakan penghasil sentra cabai tidak ada yang panen dikarenakan curah hujan tinggi di sentra penghasil cabai seperti wilayah Kabupaten Sergai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara.

R Batubara (56) pedagang Cabai dan sayur mayur di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi menuturkan kenaikan harga cabai memang terjadi, tetapi kebutuhan masyarakat akan cabai tidak menurun dan cenderung naik. “Walaupun cabai mahal, tetapi pembeli tetap ada dan kebutuhan akan cabai malah berkurang pasokannya,” papar R Batubara.

Melihat kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di Kota Tebingtinggi, Pemko Tebingtinggi bersama Forkompinda yang melakukan rakor pengendalian inflasi di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (11/12/2023) bersama Kemendagri juga membahas permasalahan kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti beras, cabai merah dan cabai rawit.

Hal ini dibahas oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti bahwa inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) minggu pertama Desember 2023, dimana ada 343 kabupaten kota yang mengalami kenaikan IPH dan 53 kabupaten kota yang mengalami penurunan.

Di Sumatera, terjadi kenaikan IPH umumnya pada komoditas cabai rawit dan cabai merah. Dua komoditas ini memberi kontribusi kenaikan IPH untuk di luar Pulau Jawa dan Sumatera. “Melihat IPH ini, cabai memberikan kontribusi besar kenaikan IPH. Selain itu ada juga beberapa komoditas lain di beberapa kabupaten/kota seperti gula pasir, bawang merah. Untuk tiga tahun terakhir komoditas tertinggi kenaikan IPH yaitu cabai rawit, daging ayam ras dan telur ayam ras,” terang Amalia.

Amalia meminta kepada pemerintah daerah, agar dapat waspada terhadap kenaikan daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit dan ikan segar, karena memberikan andil yang cukup signifikan pada kota-kota yang memberikan andil inflasi tertinggi.

“Lima tahun terakhir, kenaikan inflasi selalu terjadi di penghujung tahun yakni Desember, apalagi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Adapun kenaikan itu dari angkutan udara, telur ayam ras dan daging ayam ras,” tutupnya.

Menyikapi kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Tebingtinggi, menurut Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebingtinggi, Nasrullah bahwa Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebingtinggi melakukan gerakan pangan murah di lima kecamatan di Kota Tebingtinggi bekerja sama dengan pihak PT Bulog.

“Masyarakat dalam program gerakan pasar murah dapat membeli beras, minyak goreng dan gula pasir dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Sedangkan menghadapi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, diharapkan OPD terkait bersama Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk rutin melakukan kontrol ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi. (ian/ram)

Airlangga Fokus ke Pileg dan Pilpres

RAPIMDA: Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat hadiri Rapimda ke-III DPD Golkar Sumut, di Kota Medan.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa dengan Ijeck dan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution memiliki kans diusung dan didukung Partai Golkar maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2024.

Hal itu, berdasarkan mandat dengan surat DPP Partai Golkar bernomor: Sund- 308 /GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya masih fokus untuk menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sehingga pembahasan kepala daerah setelah itu.

“Jadi kita Pileg Pilpres dulu, pak Ijeck akan maju di Pileg,” kata Airlangga kepada wartawan, disela-sela kegiatan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) ke-III DPD Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Santika, Kota Medan, Senin (11/12/2023) malam.

Dipertegas terkait kans besar dipilih dan diusung partai Golkar antara Ijeck dan Bobby Nasution?. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, enggan berkomentar dengan alasan masih fokus hadapi Pileg dan Pilpres 2024.

“Pileg Pilpres dulu,” tutur Ketua Umum Partai Golkar itu, didampangi Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah.

Airlangga mengatakan dari pada membahas Pilkada serentak 2024, ada capaian besar dalam Pileg 2024, diharapkan Golkar sebagai partai pemenang di Sumut tahun depan. Capaian itu, seluruh anggota dan kader harus turun dan merebut hati masyarakat.

“Memberikan masukan terhadap capaian partai Golkar di Sumut, dan memberikan arahan agar Golkar mendorong kemenagan Prabowo Gibran,” ucap Airlangga.

Airlangga mengklaim jelang Pemilu 2024 ini, hasil survei bahwa Partai Golkar memiliki tren positif, dan terus mengalami peningkatan elaktabilitas.

“Dari berbagai survey di lihat, bahwa trennya positif demikian pula dengan suasana partai Golkar berbagai survey arahnya positif. Saya optimis karena Caleg Golkar dan mereka kita berikan slot maju Pilkada itu, tagguh-tangguh semua, jadi harapannya biasanya Golkar lebih tinggi dari survey yang ada,” tandas Airlangga.

Sedangkan, DPD Golkar Sumut, pada Pileg tahun 2024 ini, memasang target 20 persen di DPRD Sumut periode 2024-2029. Agar bisa mengusung Cagub tahun 2024.(gus/ram)

Kasus Azlansyah Hasibuan Sudah Dilaporkan ke Bawaslu RI

Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses kelengkapan etik terhadap anggota Bawaslu Kota Medan, Azlansyah Hasibuan, diduga melakukan pemerasan Calon Legislatif (Caleg) di Medan, sudah disampaikan Bawaslu Sumut ke Bawaslu RI.

“Sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, sudah disampaikan,” ungkap Ketua Bawaslu Sumut, Aswin Diapari Lubis, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/12/2023) siang.

Kelengkapan administrasi ini menjadi dasar Bawaslu RI untuk membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kemudian, akan diproses secara etik terhadap Azlansyah dipecat atau tidak.

Aswin mengatakan untuk proses di DKPP belum dilakukan proses.

“DKPP belum, tunggu arahan resmi dari Bawaslu RI,” ucap Ketua Bawaslu Sumut itu.

Sebelumnya, DKPP RI menunggu laporan atau aduan resmi dari Bawaslu RI, untuk memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Bawaslu Medan, Azlansyah Hasibuan (32) sebagai tersangka dalam kasus pemerasan Caleg.

Hal itu, diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Heddy Lugito, dalam jumpa pers pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemilu Wilayah I di Lee Hotel Polonia Hotel, Kota Medan, Kamis (30/11/2023) lalu.

Heddy menjelaskan agar tidak terulang hal serupa terjadi di Bawaslu Medan dikemudian hari. Setiap penyelenggara pemilu harus menaati dan pedomani terkait etika.

“Etik harus dipedomani dan harus ditaati, tidak boleh, tidak. Etik itu, harus dijalankan. Melanggar etik, belum tentu melanggar hukum. Tapi, melanggar hukum pasti melanggar etik,” kata Heddy.

Sebelum dicecar pertanyaan wartawan terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bawaslu Medan itu. Heddy menjawab sendiri, menyebutkan DKPP akan memberikan sanksi berat kepada Azlansyah.

“Apakah penyelenggara pemilu melanggar hukum, apakah terkena sanksi, sudah pasti (sanksi pecat). Sebelum kawan-kawan Bawaslu Medan kemarin ya. Sudah saya jawab itu,” ucap Heddy.(gus/ram)

387 PNS Pemkab Labuhanbatu Laksanakan Pengambilan Sumpah

SUMPAH: Bupati Labuhanbatu memimpin proses pengambilan Sumpah/Janji sebanyak 387 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu. (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga memimpin proses pengambilan Sumpah/Janji sebanyak 387 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, di Aula Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Jalan WR Supratman Rantauprapat, Senin (12/12/2023).

“Pengambilan sumpah/janji merupakan tahapan yang dilaksanakan oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah diangkat menjadi PNS. Sumpah/Janji PNS yang diucapkan di hadapan atasan yang berwenang merupakan pernyataan kesanggupan dalam sumpah/janji yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Bupati Erick dalam bimbingan dan arahannya.

“Selamat kami ucapkan. Semoga Tuhan YME memberikan hikmah dan kekuatan bagi rekan-rekan untuk senantiasa memegang dan melaksanakan Sumpah/Janji PNS,” ujarnya.

Disebutkan Bupati, yang hadir adalah orang-orang pilihan yang mempunyai dedikasi dan kemampuan lebih yang bisa mengalahkan sekian banyak calon pegawai Negeri sipil se- Indonesia. orang-orang pilihan yang diharapkan bisa membawa Labuhanbatu ke arah yang lebih baik lagi.

“Saya berharap kepada saudara semua, tolong jaga etika dan bekerjalah sepenuh hati, bekerjalah sesuai dengan kemampuan, jangan malas bertanya tapi harus selalu berkolaborasi bagaimana memikirkan Kabupaten Labuhanbatu ini mencapai prestasi-prestasi yang diharapkan oleh masyarakat Labuhanbatu,” ucap Bupati.

Diakhir bimbingan dan arahannya, Bupati berpesan, untuk terus bekerja dan berinovasi.

“Tunjukkanlah bahwa saudara layak menjadi PNS di lingkungan Pemkab Labuhanbatu, berikanlah dedikasi yang tinggi, berikanlah pemikiran-pemikiran yang baik untuk kemajuan Labuhanbatu,” pungkas Bupati.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu Zainuddin Siregar melaporkan, pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2020 dan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai Negeri sipil.

Hal ini merupakan salah satu usaha pembinaan terhadap pegawai negeri sipil berdasarkan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang sumpah janji pegawai negeri sipil yang menyatakan bahwa setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ujar Zainudin. (fdh/ram)

1...836837838...15,675Page 837 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor