Home Blog Page 844

Jalan Penghubung Desa Siboras-Saribu Jandi Diresmikan

GUNTING PITA: Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, saat menggunting pita peresmian jalan penghubung Desa Siboras dengan Nagori Saribu Jandi, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Kamis (18/1).

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, meresmikan Jalan Kabupaten Penghubung Nagori (Desa) Siboras dengan Nagori Saribu Jandi, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Kamis (18/1).

Peresmian jalan tersebut, ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Simalungun, didampingi Dandim 0207/Sml Letkol Inf Hadranus Yossy, bersama Ketua Program Studi S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM, Prof Agus Heruanto Hadna.

“Hari ini (kemarin, red) kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas apa yang kita capai ini, khususnya di Pematang Silimahuta. Pemkab Simalungun melalui Dinas PUTR telah mengelontorkan anggarannya sekitar Rp8 miliar, untuk pembangunan jalan di sini,” ungkap Radiapoh.

Radiapoh juga menyampaikan, jalan ini merupakan penunjang perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun.

“Banyak hasil pertanian yang dapat diangkat dan dikirimkan dengan mudah, dan lancar melalui jalan ini,” tuturnya.

Menurutnya, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), telah membangun jalan di Kecamatan Pamatang Silimakuta, yang dibagi menjadi tiga paket perbaikan jalan, yakni paket pertama Rakut Besi-Saribu Jandi, paket kedua Saribu Jandi-Perbatasan Kabupaten Karo, dan paket ketiga Tigaraja-Rakut Besi, dengan panjang sekitar 3.467 meter.

“Dan ke depan kita akan siapkan beberapa alat berat untuk pemeliharaan jalan di Simalungun, baik di Simalungun atas, atau Simalungun yang bawah,” jelas Radiapoh lagi.

“Kita juga berharap, ke depan Pemkab Simalungun bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat, untuk membangun Simalungun yang kita cintai ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Neatehi Sembiring, selaku tokoh masyarakat Nagori Saribu Jandi, mengucapkan terima kasih atas pembangunan jalan yang dilakukan Pemkab Simalungun. (mag-7/saz)

Perumda AM Lae Nciho Dairi Gratiskan Pasang Baru, Pengajuan Ditenggat Sampai 23 Januari

Direktur Perumda AM Lae Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum (AM) Lae Nciho Kabupaten Dairi, menggratiskan pemasangan atau sambungan baru kepada masyarakat. Direktur Perumda AM Lae Nciho Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe menjelaskan, penggratisan pemasangan baru untuk sambungan rumah kepada masyarakat ini, sesuai Instruksi Presiden (Inpres), tentang Percepatan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) kepada Masyarakat.

“Kami diberi target sebanyak 2.000 sambungan baru. Dan sampai sekarang, yang sudah diajukan untuk diverifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baru sekitar 1.800 sambungan,” ungkap Wahlin.

Artinya, lanjut Wahlin, masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan sekitar 200 sambungan lagi.

“Sasaran program ini, seluruh kecamatan layanan Perumda AM Lae Nciho,” imbuhnya.

Adapun persyaratan dalam mengajukan pemasangan baru ini, yakni e-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan bukti pembayaran rekening listrik.

“Masih ada waktu pengusulan atau pengajuan sampai Selasa (23/1) depan. Sementara untuk realisasi, masih menungu dari pemerintah pusat, yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. Karena bantuan sambungan baru sebesar Rp3 juta itu, merupakan program pemerintah pusat. Tapi, tahun ini (sambungan baru) pasti direalisaskan,” pungkas Wahlin. (rud/saz)

Tanam Cabai hingga Beri Bantuan ke Petani Karo, Hassanudin: Kita Senang, Petani Juga Harus Senang

TANAM CABAI: Pj Gubernur Sumut Hassanudin didampingi Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, saat menanam bibit cabai di Desa Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Selasa (16/1).

KARO, SUMUTPOS.CO – Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin, menanam bibit cabai di Desa Sampun, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Selasa (16/1) lalu. Penanaman cabai ini, merupakan satu program ‘Gerakan Sumut Menanam’ dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut.

Sebelum menanam bibit cabai, Hassanudin menemui para petani dan berdialog tentang kondisi pertanian. Dia pun mengaku, ada laporan terkait kesulitan mendapatkan air, sementara padinya banyak. Serta persoalan ketersediaan bibit, mulai dari bibit jagung, padi, dan lainnya.

Kedatangan Hassanudin ke lokasi pertanian tersebut untuk memberikan bantuan bibit, seperti cabai, jagung, dan padi. Bahkan ada juga bantuan alat mesin pertanian (alsintan), seperti traktor, hand sprayer elektrik, dan mulsa.

“Sepanjang perjalanan, saya terkagum-kagum, Ibu Bupati (Karo) bersemangat sekali menceritakan tentang pertanian. Karo merupakan satu lumbung pangan dan sayuran. Kami dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, bangga. Karo adalah tempat penghasil padi, sayuran, dan cabai. Karo adalah produsen cabai terbesar setelah Batubara,” ungkap Hassanudin.

Banyaknya produksi pertanian di Kabupaten Karo, membuat harga juga tidak stabil. Ini, lanjut Hassanudin, menjadi tanggung jawab dan peran pemerintah, bagaimana untuk menjaga stabilitas harga. “Kalau bisa panen sebanyak-banyaknya, tapi harga tetap terkendali. Inilah perlunya hilirisasi (pertanian). Kita senang, petani juga harus senang,” tuturnya.

Sebelumnya, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, pun merasa bangga dengan pemberian bantuan untuk petani di daerahnya. Ini pertanda, Kabupaten Karo mendapat perhatian khusus dari Pemprov Sumut.

“Kami merasa bangga dengan bantuan yang diberikan oleh Bapak Pj Gubernur Sumut, mengetahui apa yang dibutuhkan untuk Karo. Kalau Bapak lihat, ladang-ladang di sini bersih. Petani Karo itu pekerja keras, rajin. Mereka bertani sampai ke puncak-puncak. Bahkan ladang ini lebih bersih ketimbang rumahnya petani sendiri,” ujarnya sambil tersenyum.

Dia juga menyebutkan, jumlah kelompok petani di Kabupaten Karo ada sekitar 5.000. Cory berharap, bantuan untuk para petani tidak hanya untuk saat ini, tapi berkelanjutan.

“Kalau tadi saya lihat ada bibit padi dan cabai, kalau bisa ada juga bibit jagung. Bahkan kalau bisa, ditambah lagi bantuannya Pak. Karo surplus beras dan jagung Pak,” katanya lagi.

Pada gerakan menanam cabai itu, turut hadir sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut dan Pemkab Karo, serta para petani dari berbagai desa di Kabupaten Karo. Pada kesempatan itu juga, Pj Gubernur Sumut bersama pimpinan OPD, mencoba mengendarai traktor, bantuan yang diberikan untuk para petani di Kabupaten Karo. (gus/saz)

Tol Seksi Kuala Bingai – Tanjung Pura, Resmi Dibuka 29 Januari 2024, Tanpa Tarif

Ruas jalan tol Seksi Kuala Bingai - Tanjung Pura Resmi Dibuka Tanpa Tarif.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ruas jalan Tol Binjai – Langsa, Seksi Kuala Bingai – Tanjung Pura sepanjang 19 kilometer, resmi dioperasikan oleh PT Hutama Karya (Persero), dimulai pada 29 Januari 2024 Pukul 07.00 WIB.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengungkapkan selama uji coba jalan tol ini, pengguna kenderaan bermotor melintas tidak kena tarif alias gratis.

“Pengoperasian ini, menyambung seksi Binjai – Stabat sepanjang 12,3 kilometer, yang telah terlebih dahulu dioperasikan sejak Februari 2022 dan seksi Stabat – Kuala Bingai sepanjang 7,55 Km sejak September 2023,” ucap Tjahjo, dalan keterangannya, Jumat (19/1).

Tjahjo menjelaskan bahwa pengoperasian ini menyusul telah dikantonginya Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang terbit pada tanggal 27 Desember 2023 lalu dan dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 15/KPTS/M/2024 Tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi Kuala Bingai – Tanjung Pura.

“Sebelumnya seksi tol ini, telah diuji coba terlebih dahulu pada Libur Nataru lalu dengan dioperasikan secara fungsional sejak selama lebih dari dua pekan mulai dari tanggal 23 Desember 2023 hingga 10 Januari 2024 dan telah dilalui sebanyak lebih dari 100 Ribu kendaraan dengan lancar serta nihil kecelakaan,” tutur Tjahjo.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi pada fungsional Nataru lalu serta pemangkasan waktu tempuh yang signifikan. Tjahjo menjelaskan bahwa Hutama Karya telah siap mengoperasikan jalan tol ini, dari sisi fasilitas maupun kesiapan petugas di lapangan.

“Terdapat sebanyak 62 personil siaga hanya untuk seksi ini, jika digabung dengan petugas dari Binjai hingga Kuala Bingai totalnya mencapai 162 personil siaga yang terdiri dari petugas layanan operasi, derek, ambulans hingga patroli,” kata Tjahjo.
Lebih lanjut, Tjahjo menambahkan bahwa selama masa beroperasi tanpa tarif, Hutama Karya akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai aturan berkendara di jalan tol.

Tjahjo mengatakan selama beroperasi tanpa tarif ini, pastinya pihaknya sekaligus akan mensosialisasikan aturan berkendara di jalan tol. Walaupun masyarakat sekitar telah banyak mempelajari aturannya mengingat sebelumnya telah dioperasikan 2 seksi.
“Sehingga sudah memahami bahwa aturan di jalan tol cukup berbeda dengan jalan nasional, terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik hingga peraturan putar balik kendaraan,” kata Tjahjo.

Meski belum ditetapkan tarif, pengguna jalan tol tetap harus melakukan tapping kartu uang elektronik khususnya pengguna yang melintas dari arah Kuala Bingai menuju Tanjung Pura atau sebaliknya melalui Seksi Binjai – Stabat dan Stabat – Kuala Bingai. Dimana Tol Binjai – Langsa seksi Binjai – Stabat tetap dikenakan tarif normal karena sudah beroperasi dengan tarif sejak lama.

“Kami menghimbau pengguna jalan untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di jalan tol saat melintas diantaranya yakni dengan berkendara dengan kecepatan maksimal 80 km/jam, menjaga jarak aman dengan kendaraan didepan minimal 10-20 meter, dan pastikan kendaraan tidak melebihi muatan,” tandas Tjahjo.(gus)

Perekrutan Calon Anggota KPPS Hamparanperak Diprotes Peserta

PROTES: Lili Putri Azhar (kiri) didampingi ibunya Siti Khadijah saat melakukan protes di Kantor Sekretariat PPS Desa Hamparanperak, Kamis (18/1).

AMPARANPERAK, SUMUTPOS.CO – Proses perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 yang serentak dilakukan oleh daerah masing-masing di seluruh Indonesia telah usai. Namun masih ada masalah yang terjadi dalam perekrutan tersebut. Seperti yang terjadi di perekrutan anggota KPPS Desa Hamparanperak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Kamis (18/1).

Salah seorang calon anggota atas nama Lili Putri Azhar memprotes kebijakan yang dilakukan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hamparanperak, Benson yang diduga telah melakukan kesalahan administrasi dalam proses perekrutan anggota KPPS yang melanggar sistem dan aturan yang sudah dibuat oleh KPU.

Dalam aturan tersebut, Benson selaku Ketua PPS Desa Hamparanperak menyuruh Lili untuk membuat surat keterangan berkelakuan baik yang secara adminitrasi berkas tidak ada di aturan KPU dalam proses perekrutan anggota KPPS.

Lili Putri Azhar ketika ditemui di Kantor Desa Hamparanperak mengatakan, awalnya saya mendaftar menjadi anggota KPPS dengan membawa berkas yang lengkap yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. “Saya tidak diloloskan oleh pihak panitia KPPS dikarenakan kuota anggota KPPS berjumlah tujuh orang tapi pada saat itu yang mendaftar berjumlah delapan orang, dengan kondisi seperti itu, saya dinyatakan tidak lolos,” terangnya.

Seiring berjalannya waktu, salah seorang anggota KPPS 21 mengundurkan diri, dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Secara otomatis Lili lolos menjadi anggota KPPS dengan status pergantian antarwaktu (PAW).

Namun, menurut keputusan yang dibuat oleh panitia, calon anggota KPPS dengan status PAW tidak serta merta lolos langsung menjadi anggota, dengan keputusan yang agak ngawur itu, panitia menyuruh Lili untuk membuat surat berkelakuan baik atau surat beretika.

Jelas saja Lili menolak dengan aturan tersebut, karena aturan tersebut tidak ada yang sudah dibuat oleh KPU. Kemudian Lili menanyakan maksud dan tujuan apa saya harus membuat surat tersebut, tapi pihak panitia membuat pernyataan, jika Lili telah berbuat tidak sopan dan tidak beretika kepada anggota panitia dalam proses pendaftaran berkas kemarin. “Saya heran kenapa mereka membuat saya tidak diloloskan dan harus membuat surat berkelakuan baik, padahal tahun lalu saya merupakan anggota pantarlih yang bisa dibilang adalah warga yang diutamakan dalam proses perekrutan anggota KPPS,” katanya.

“Saya kemarin sempat marah-marah dengan anggota KPPS, pada saat pendaftaran, yang awalnya saya datang mau mendekati istirahat siang, namun berkas saya sementara ditinggal dulu di meja pendaftaran itupun mereka yang nyuruh, lalu ditumpukkan sama mereka, pada saat selesai istirahat siang, kok tiba-tiba berkas ada di paling bawah, dan calon peserta yang diatas saya, yang datang setelah saya, malah dipanggil duluan, ya jelaslah saya marah marah,” ucapnya dengan nada kesal.

Menurut informasi yang didapat yang Lili Putri Azhar, sempat ada pertemuan dengan anggota PPS, namun anggota saling buang badan terkait masalah ini malah Lili dikeluarkan dari Grup Whatsapp anggota KPPS Hamparan Perak secara sepihak.

Siti Khadijah, Ibu Korban ketika mendampingi Lili, mengatakan jika ia tidak termasuk kalau anaknya dibilang tidak beretika. Orangtuanya tersebut marah-marah kepada petugas PPS yang ada di Kantor Desa Hamparanperak. “Anak saya itu sarjana, berpendidikan, guru juga, dari mana jalannya ia tidak beretika,” tegasnya.

Ketua PPS Desa Hamparanperak, Berso ketika dikonfirmasi mengakui bahwa dia telah memberikan aturan tersebut kepada anggota KPPS 21, atas nama Lili Putri Azhar. Alasan Lili dianggap tidak beretika kepada merka saat pendaftaran berkas kemarin.

Sementara, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hamparanperak Muhammad Lutfi Al Fikri ketika dikonfirmasi mengatakan akan mencermati surat yang dibuat oleh anggota KPPS tersebut. “Baik pak, terkait surat ini akan saya cermati bersama PPK divisi hukum”, ucapnya.(mag-1/azw)

BSI Genjot Pembayaran Cashless Lewat BSI Hasanah Card

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendorong masyarakat untuk menggunakan pembayaran non-tunai atau cashless untuk pembayaran yang lebih mudah dan fleksibel. Di antaranya melalui produk BSI Hasanah Card yang merupakan Kartu Kredit Syariah yang menjadi salah satu produk unggulan BSI untuk mendukung program pembayaran cashless.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menyebutkan bahwa salah satu keunggulan dari BSI Hasanah Card adalah tidak menerapkan sistem bunga dan denda. Dia pun menyebutkan bahwa saat ini BSI Hasanah Card sudah menjadi pilihan masyarakat sebagai alat pembayaran baik untuk transaksi domestik maupun Internasional, terutama saat nasabah beribadah Haji ataupun Umroh di tanah suci karena BSI Hasanah Card memiliki kurs yang sangat kompetitif.

Perseroan mencatat, jumlah BSI Hasanah Card yang beredar hingga November 2023 tumbuh sebesar 11,7% secara year on year, dengan fokus akuisisi pada nasabah profitable dan berkualitas baik. Sedangkan, sales volume BSI Hasanah Card mencapai Rp1,6 triliun atau tumbuh 23%.

“BSI Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip dasar syariah, berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah, yaitu akad Kafalah (penjaminan), Qard (pemberi pinjaman) & Ijarah (imbal jasa). Oleh karena itu, BSI Hasanah Card tidak mengenakan bunga, denda keterlambatan dan denda overlimit. Sesuai prinsip syariah, BSI Hasanah Card tidak bisa digunakan untuk belanja di merchant non-halal,” tutur Anton.

Saat ini BSI Hasanah Card sudah bekerja sama dengan ratusan merchant ternama mulai dari online travel agent, e-commerce, electronic gadgets dan dining, baik merchant nasional maupun lokal. Selain itu, BSI Hasanah Card juga bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan untuk membuat program promo menarik berupa potongan harga, special price dan cicilan 0% hingga 24 bulan.

Tidak hanya itu, BSI Hasanah Card juga memiliki beberapa keunggulan lain seperti transaksi sesuai prinsip syariah dan diterima di seluruh dunia, kurs kompetitif, bebas biaya tahunan, fasilitas di executive lounge, cicilan 0% hingga 24 bulan, dan kemudahan pembayaran shadaqoh dan tagihan rutin.(rel)

Usai Resmi Menjabat Hakim MK, Arsul Sani Bersedia Tak Ikut Sengketa Pemilu

Jawa Pos KATA SAMBUTAN: Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan sambutan pada acara Wisuda Purnabakti Hakim MK di Geding Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Arsul Sani resmi menjabat hakim konstitusi menggantikan Wahidudin Adams usai mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta kemarin. Latar belakangnya sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan anggota DPR RI memantik keraguan sejumlah pihak.

Menanggapi hal itu, Arsul menegaskan siap mengembalikan keraguan publik. Diakuinya, ada dua hal yang harus dia pegang, yakni independensi dan impersialitas.

Menurutnya, dua hal ini tidak hanya disampaikan, tapi juga harus dibuktikan. “Dibuktikan dalam kerja-kerja proses mengadili perkara, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi lembaga yudisial. Seperti diketahui, dalam waktu belakangan ada sentimen negatif kepada MK. Terutama ketika memutuskan aturan yang diduga menguntungkan individu untuk menjadi calon wakil presiden. “Modal utama ini harus dikuatkan secara terus menerus dan tidak sebaliknya tergerus,” ungkapnya.

Ditemui dalam acara penyambutan di MK, Arsul menegaskan dirinya tidak hanya mundur dari PPP. Dalam perkara tertentu, dia juga siap untuk tidak terlibat. Misalnya perselisihan hasil pemilu yang melibatkan partai PPP

“Sebaiknya tidak boleh saya terlibat dalam perkara PHPU yang menyangkut PPP,” tuturnya. Diakuinya, meski punya komitmen independen, prasangka publik harus dihindari.

Lantas, bagaimana dengan sengketa Pilpres? Arsul mengatakan, secara keenam calon presiden maupun wakilnya, tidak punya hubungan pribadi dengannya. Bukan juga kader PPP.

Namun jika dirasa perlu untuk tidak terlibat dalam perkara Pilpres, Arsul siap mengikutinya. Hal itu, tentu akan menjadi bahan pembicaraan dalam rapat permusyawaratan hakim.

“Apapun yang diputuskan saya sami’na waatokna (mentaati),” tegasnya.

Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan, memang sudah seharunya hakim MK taat pada asas. Dalam kasus Arsul, kemungkinan besar memang tidak akan dilibatkan jika terkait PPP. “Dia tidak akan menyelesaikan panel yang berkaitan dengan PPP,” ujarnya.

Tak hanya Arsul, hal serupa juga berlaku terhadap Anwar Usman. Enny menyebut, Anwar tidak diperbolehkan menangani perkara PSI yang dipimpin ponakannya Kaesang Pangarap.

“Jadi memang sudah kami siapkan itu dengan sangat hati-hati,” tuturnya.

Kemudian untuk Pilpres, sejauh ini hanya Anwar yang dipastikan tidak dilibatkan. Sementara untuk Arsul, masih akan menunggu hasil rapat hakim.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyerahkan hal itu ke mekanisme internal. Yang jelas, secara etik, jika ada potensi konflik kepentingan, maka penanganan perkara harus dihindari. Namun di sisi lain, harus juga dipastikan syarat kuorum dari setiap perkara. Sesuai ketentuan, perkara minimal ditangani tujuh hakim. (far/lyn/jpg/ila)

Sri Mulyani dan Basuki Diisukan Mengundurkan Diri

net BERSAMA: Menkeu Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Keduanya diisukan mengundurkan diri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tersiar kabar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Tak hanya Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga diisukan mundur dari jabatan menteri.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, seluruh menteri tetap kompak dan solid bekerja dalam membantu tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai akhir masa jabatannya.

“Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari dikonfirmasi, Kamis (18/1).

Ari pun meminta isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet karena tidak nyaman di dalam pemerintahan, agar ditanyakan ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut. “Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” tegas Ari.

Terkait isu mundur Sri Mulyani, ekonom senior Faisal Basri sempat mengajak sejumlah kalangan untuk membujuk beberapa anak buah Presiden Jokowi untuk mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi, yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1) lalu. (jpg/ila)

Dugaan Korupsi Merugikan PT Antam Rp1,2 Triliun, Pengusaha Asal Surabaya Diselkan

DITAHAN: Budi Said ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi yang merugikan PT Antam sebesar Rp1,2 triliun. Budi langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

SUMUTPOS.CO – September lalu, Budi Said memenangkan kasus perdata di Mahkamah Agung (MA). Akibatnya, PT Aneka Tambang (Antam) harus menyerahkan 1,1 ton emas kepada pengusaha asal Surabaya tersebut.

Kamis petang (18/1) penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) me-netapkan Budi sebagai tersangka. Dia langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi menjelaskan duduk perkara yang menjerat Budi. Dia menyebut, perkara terjadi pada Maret – November 2018. Bersama-sama dengan beberapa pegawai PT Antam, pengusaha properti itu sepakat melakukan tindak kejahatan. “Tersangka BS (Budi Said, Red) bersama dengan beberapa oknum pegawai PT Antam merekayasa transaksi jual beli emas logam mulia,” kata dia kepada awak media di Jakarta.

Kuntadi menyebut, mereka melakukan permufakatan jahat dan merekayasa transaksi dengan cara menetapkan harga jual lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh PT Antam. “Dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan diskon,” bebernya.

Untuk menutupi rekayasa transaksi tersebut, Budi bersama EA dan pegawai PT Antam berinisial EK, AP, dan MD memakai pola transaksi di luar mekanisme yang berlaku.

Alhasil PT Antam tidak bisa mengontrol arus keluar – masuk emas dan uang yang ditransaksikan. Sampai-sampai muncul selisih yang sangat besar dalam transaksi tersebut. “Guna menutupi jumlah selisih tersebut, para pelaku membuat surat yang diduga palsu,” kata Kuntandi.

Pokok surat tersebut menyatakan transaksi benar terjadi dan PT Antam belum menyerahkan seluruh emas yang dibeli oleh Budi. Akibatnya, perusahaan BUMN itu merugi.

Tidak tanggung-tanggung, jumlah total kerugian yang dialami oleh PT Antam mencapai 1.136 kilogram emas. Bila dikonversi menjadi uang dengan harga emas terkini, kerugian PT Antam mencapai Rp1,266 triliun.

Kerugian itu jelas tidak sedikit. Karena itu, menjerat Budi dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain menetapkan Budi sebagai tersangka dan menyeret yang bersangkutan ke dalam tahanan, lanjut Kuntadi, kemarin pihaknya juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

Di antaranya di rumah dan kantor milik Budi. Sampai kemarin petang, penyidik JAM Pidsus Kejagung sudah mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya emas. “Sedang dilakukan penghitungan dan penyitaan,” terang dia. Tidak hanya itu, dari tangan Budi juga disita uang Rp 130 juta.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa dalam kasus tersebut sudah ada 24 sanksi yang diperiksa. Dia memastikan, pihaknya bakal terus didalami dan dikembangkan. Pasal yang dijeratkan kepada Budi membuka peluang penyidik untuk menetapkan tersangka lain.

“Sudah pasti akan dipertimbangkan segera akan ada tersangka baru dalam perkara ini,” tegasnya.

Ketut menambahkan, JAM Pidsus Kejagung tidak terpengaruh dengan proses hukum perdata yang ditempuh oleh tersangka. Apalagi proses hukum itu diduga dilakukan untuk menutupi perbuatan terlarang yang dilakukan oleh yang bersangkutan. “Pak Dirdik sudah menyampaikan secara tegas, sudah ditemukan permufakatan jahat di antara mereka,” kata dia. Perbuatan itu yang kemudian ditelisik oleh penyidik hingga diketahui merugikan PT Antam. (syn/jpg/ila)

Kemenag Keluarkan Rencana Perjalanan Haji 2024, Terbang Mulai 12 Mei, Wukuf di Arafah 15 Juni

BERANGKAT: Para jamaah haji saat akan berangkat ke Tanah Suci, tahun lalu. Musim haji tahun ini, jamaah akan berangkat ke Tanah Suci pada 12 Mei 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengeluarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2024. Secara keseluruhan misi penyelenggaraan haji berlangsung dua bulan lebih 10 hari. Diawali dengan masuk asrama haji mulai 11 Mei, hingga kedatangan terakhir di tanah air pada 22 Juni.

Rincian RPH 2024 itu dijelaskan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta kemarin (18/1). Dia mengatakan pemberangkatan jamaah haji diawali dengan masuknya jamaah ke asrama haji mulai 11 Mei. “Kemudian jamaah mulai diterbangkan ke Arab Saudi pada 12 Mei,” katanya.

Artinya seperti sebelumnya, jamaah transit sekitar satu hari terlebih dahulu di asrama haji. Selama transit itu, jamaah menerima dokumen-dokumen perjalanan haji. Selain itu juga akan menerima uang saku atau living cost.

Hilman mengatakan, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dikelompokkan dalam dua gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan dengan rute tanah air menuju Madinah. Kemudian setelah menjalankan ibadah arbain atau salat 40 waktu berturut-turut di Masjid Nabawi, jamaah gelombang satu diberangkatkan menuju Makkah.

Kemudian untuk jamaah gelombang kedua, di berangkatkan dari tanah air langsung menuju Jeddah kemudian naik bus ke Makkah. Bersama-sama dengan jamaah gelombang pertama, mereka melakoni rangkaian haji di Makkah, Arafah, Mudzalifah, dan Mina. Sesuai dengan di RPH, wukuf dilaksanakan pada 15 Juni.

Setelah puncak haji selesai, jamaah gelombang pertama dipulangkan ke tanah air dari Jeddah. Sedangkan jamaah gelombang kedua, diberangkatkan menuju Madinah untuk menjalani ibadah arbain. Jamaah gelombang kedua dipulangkan ke tanah air dari bandara di Madinah. “Tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 241 ribu jamaah haji,” jelasnya.

Dia berharap pelaksanaan haji tahun ini berjalan dengan baik. Khususnya saat puncak ibadah haji di Arafah, Mudzalifah dan Mina. Seperti diketahui tahun lalu, sempat terjadi masalah di Mudzalifah. Yaitu ketika bus yang membawa jamaah menuju Mina mengalami keterlambatan berjam-jam.

Sampai saat ini proses pelunasan biaya haji masih berlangsung. Data sampai kemarin sore, jumlah jamaah yang sudah melunasi biaya haji reguler sebanyak 14.863 orang. Perinciannya adalah 14.495 orang jamaah berhak lunas, 85 orang kuota lanjut usia prioritas, dan 188 orang kuota cadangan.

 

Hilal Rendah, Awal Puasa Beda

Sementara itu perbedaan penetapan hari besar Islam tahun ini kembali terjadi. Tahun ini hampir dipastikan umat Islam akan mengawali puasa (1 Ramadan 1445 H) tidak serentak. Versi Muhammadiyah 1 Ramadan atau awal puasa jatuh pada Senin 11 Maret. Sementara pemerintah dan NU, diperkirakan bakal mengawali puasa pada 12 Maret.

Ketetapan awal puasa oleh Muhammadiyah itu beredar di masyarakat. Ormas Islam berlogo sinar matahari itu juga sudah menetapkan 1 Syawal atau Idul Fitri jatuh pada 10 April. Muhammadiyah juga menetapkan 10 Zulhijjah atau Idul Adha jatuh pada 17 Juni.

Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 11 Maret, karena hilal sudah di atas ufuk pada 10 Maret (29 Syakban) atau sudah wujud. Posisi ketinggian hilal itu menggunakan pendekatan hisab. Ketentuan yang menjadi patokan Muhammadiyah selama ini adalah, pokoknya hilal sudah di atas ufuk berarti terjadi pergantian bulan. Pada 10 Maret nanti, hilal sudah di atas ufuk dengan ketinggian maksimal satu derajat. Maka 11 Maret sudah awal puasa.

Guru besar riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin mengatakan potensi perbedaan awal puasa sangat mungkin terjadi. Dari tulisan yang dia buat 10 Juli 2023 lalu, 1 Ramadan jatuh pada 12 Maret. “Pada saat maghrib 10 Maret, posisi bulan di Indonesia hanya sekitar 1 derajat atau kurang,” katanya kemarin (18/1).

Dengan posisi itu, belum memenuhi kriteria yang ditetapkan MABIMS. Thomas juga mengatakan kriteria yang diadopsi pemerintah Indonesia adalah tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat. Dia mengatakan selama tinggi hilal sudah diatas kriteria itu, hilal bisa dilihat atau dirukyat. “Asal sudah di atas kriteria, biasanya ada yang mengaku melihat hilal dan bisa diterima di sidang isbat,” tuturnya.

Tetapi ketika hilal masih di bawah kriteria MABIMS itu, apalagi di bawah 1 derajat, sulit dilihat atau dirukyat. Sehingga nanti saat sidang isbat Kementerian Agama tidak ada yang melapor berhasil melihat hilal.

Sedangkan untuk Idul Fitri, Thomas mengatakan kemungkinan akan serentak. “Insyaallah Idul Fitri serentak 10 April,” katanya.

Merujuk hasil hisab Muhammadiyah, tinggi hilal di 9 April (29 Ramadan) mencapai 6 derajat lebih. Dengan ketinggian seperti itu, hilal dengan mudah untuk dilihat. Sehingga lebaran versi Muhammadiyah maupun pemerintah dan NU nanti jatuh pada 10 April.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, metode yang digunakan pemerintah adalah hisab dan rukyat. ’’Jadi (penetapan awal puasa) masih menunggu sidang isbat,’’ katanya. Masyarakat bisa menunggu hasil sidang isbat dan keputusannya akan disampaikan secara terbuka ke publik. (wan/jpg)

1...843844845...15,916Page 844 of 15,916