28 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 845

Kamis, Firli Jalani Sidang Etik di Dewas 

DIPERIKSA: Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Puncak peringatan Hakordia yang digelar pada di Istora Senayan 12-13 Desember ini menjadi ajang refleksi KPK di tengah isu yang menerpanya. Beberapa survei mencatat kepercayaan pada lembaga antirasuah itu terus menurun. KPK berjanji akn fokus pada penataan lembaga dan kolaborasi dengan berbagai instasi untuk berantas korupsi agar marwahnya kembali terangkat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dilihat dari catatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun ini di angka 3,92. Capaian itu turun dibandingkan tahun 2022 di mana IPAK mencapai 3,93 pun dengan Survei Penilaian Integritas (SPI). Di mana tahun 2022 angkanya mencapai 71,9. Sementara di tahun sebelumnya tercatat 72,4.

“Memang mengalami penurunan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua,” jelasnya. Termasuk internal KPK sendiri. Ghufron berjanji akan memperkuat kolaborasi antar berbagai elemen agar pemberatan korupsi ke depan makin kuat.

Di singgung soal apakah layak Hakordia dilaksanakan di tengah isu korupsi yang tinggi dan KPK sedang disorot publik, Ghurfon memaparkan, acara tersebut bagian dari refleksi bersama. Bukan pada mengangkat acara seremoninya, tapi ajakan kepada semua lapisan masyarakat. “Semangat untuk berantas korupsi yang diangkat,” paparnya.

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KPK Saut Sitomurang menyorot, penilaian korupsi Indonesia juga jeblok dari penilaian internasional. Yang dibuktikan turunnya hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Skala IPK di 2022 tercatat 34. Turun empat poin dari tahun sebelumnya di mana masih 40.

“Yang dibutuhkan KPK ke depan itu soal integritas dan kompetensi,” paparnya. Tanpa dua elemen itu KPK akan terus merosot. Laporan lembaga internasional itu menjadi bukti, laju pemberatasan korupsi di Indonesia terus alami penurunan.

Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan ke depan yang dibutuhkan KPK adalah assesment loophole. Atau asesmen internal yang memetakan potendi penyimpangan seluruh level. Mulai dari teras atas pimpinan hingga tingkat staf.

Sebab, aejak kasus Firli Bahuri, di level pimpinan ada peluang main kasus. Hal ini lah yang harus dicari persoalan dan dimitigasi. “Oleh karena itu harus ada review ulang peta peluang penyimpangan di seluruh jenjang jabatan,” paparnya.

 

Firli Diduga Melanggar Tiga Pasal

Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memutuskan status pelanggaran etik Ketua KPK Nonakftif Firli Bahuri. Sidang dugaan pelanggaran etik akan digelar pada Kamis (14/12) oleh Dewas. Sarankan Firli mengundurkan diri, jika terbukti melanggar etik.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean pihaknya telah melakukan selesai melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (8/11). “Hasilnya ada beberapa dugaan pelanggaran etik,” paparnya. Pertama, soal pertemuan antara Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kedua, berhubungan soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan secara tidak benar. Ketiga, soal hubungan penyewaan rumah di jalan Kertanegara.

Dewas telah melakukan pemanggilan 33 orang terkait kasus ini. Mulai dari pelapor, terlapor, hingga pihak eksternal dan ahli. Dari sana, Dewas menyimpulkan Firli diduga melanggar tiga pasal. Di antaranya Pasal 4 Ayat (2) Huruf a atau Pasal 4 Ayat (1) Huruf j dan Pasal 8 Ayat (e) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Untuk memastikan hasil pemeriksaan ini, Dewas bakal melakukan sidang pelanggaran etik pada Kamis. Dari sana akan ditentukan pelanggaran etiknya. Tumpak menyebut, Dewas tidak bisa memberhentikan Firli. Sebab itu bukan merupakan kewenangan Dewas. “Sanksi terberat jika terbukti adalah meminta yang bersangkutan mengundurkan diri,” paparnya. (elo/jpg)

Gelar Reses, Burhanuddin Sitepu Imbau Warga Antisipasi Penyebaran Mycoplasma

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Demokrat Burhanuddin Sitepu mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyakit Mycoplasma Pneumonia. Pasalnya, penyakit penyebab pneumonia atau radang paru-paru ini, lebih banyak terdampak kepada anak-anak dan lansia.

“Menyikapi penyakit ini, Dinas Kesehatan Kota Medan Sudan mengeluarkan surat edaran. Mari sama-sama kita mewaspadainya dengan menjaga pola hidup sehat, dan selalu menggunakan masker,” kata Burhanuddin Sitepu kepada masyarakat saat menggelar reses III Tahun 2023 di dua lokasi, yakni di Jalan Jamin Ginting Km 12,8 Nomor 32 Kelurahan Laucih, Medan Tuntungan, Sabtu (9/12/2023), dan di Jalan Alfalah, Lingkungan 1, Kelurahan Titikuning, Medan Johor, Minggu (10/12/2023).

Menurut Burhanuddin, kasus infeksi Mycoplasma ini sudah menyerang anak-anak di Jakarta. Namun dia belum mendapat informasi, apakah penyakit ini sudah menyebar di Kota Medan atau tidak. “Untuk itu, mari sama-sama kita mengantisipasinya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker saat berada di tempat umum atau keramaian juga dianggap efektif dalam mendukung gaya hidup sehat dan mencegah penyebaran penyakit ini,” ujar politisi senior Partai Demokrat Sumatera Utara ini.

Selain itu, Burhanuddin Sitepu juga mengimbau agar masyarakat yang menemukan gejala penyakit ini pada anggota keluarganya, khususnya anak-anak, seperti batuk berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam, dan sesak nafas, segera menghubungi petugas Puskesmas terdekat. “Jangan ragu lagi, segera bawa ke Puskesmas terdekat,” imbaunya.

Lebih lanjut, Burhanuddin meminta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan yang hadir dalam reses tersebut menjelaskan terkait surat edaran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dalam mengantisipasi penyakit mykroplasma tersebut. Perwakilan Dinkes Medan, Boru Ginting membenarkan adanya surat edaran yang ditandatangani Kadinkes Medan Taufik Ririansyah tersebut.

Menurutnya, dalam surat edaran tersebut Dinkes Kota Medan menganjurkan masyarakat untuk kembali memakai masker sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyakit Mycoplasma Pneumonia dan meningkatnya kasus Covid-19 di Medan. “Dari surat edaran tersebut, disebutkan bahwa Mycoplasma merupakan penyakit penyebab umum infeksi respiratori sebelum masa Covid-19. Pathogen ini memiliki periode inkubasi yang cukup lama dan penyebarannya memerlukan waktu yang cukup lama sehingga disebut sebagai Walking Pneumonia. Mycoplasma merupakan salah satu penyebab pneuomonia di masyarakat yang paling banyak dampaknya pada anak-anak, selain itu adanya trend kenaikan kasus Covid di Kota Medan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, salah satu gejala utama yang harus diwaspadai adalah sesak napas, yang merupakan tanda bahwa seseorang harus segera mendapatkan perawatan medis. Dalam menghadapi ancaman ini, Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terutama di masa peralihan musim. Kekebalan tubuh yang kuat dapat membantu melawan serangan penyakit. “Jadi, kalau ada anak-anak yang mengalami sakit batuk, demam, flu yang berkepanjangan, segera bawa ke Puskesmas terdekat,” tandasnya.

Selain masalah antisipasi penyakit Mycroplasma, dalam reses ini masyarakat menyampaikan aspirasinya, seperti masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH, BPNT, KIS, KIP dan lainnya. Termasuk juga masalah infrastruktur seperti jalan rusak, penyumbatan drainase, hingga penanganan banjir yang belum maksimal.

Reses tersebut dihadiri ratusan masyarakat dari enam kecamatan yakni Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Hadir juga sebagai narasumber perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas SDABMBK, Bapenda, kecamatan dan lurah. (adz)

Burhanuddin Sitepu Prihatin, Masih Banyak Warga tak Dapat Bansos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga saat ini, masih ada saja warga yang mengeluhkan masalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tidak merata dan terkesan pilih kasih. Kondisi ini membuat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Burhanuddin Sitepu perihatin.

Hal ini terungkap ketika Burhanuddin Sitepu menggelar Reses Masa Sidang III Tahun IV Tahun Anggaran 2023 di dua lokasi yakni Jalan Jamin Ginting Km 12,8, Kelurahan Laucih, Medan Tuntungan, Sabtu (9/12/2023) dan di Jalan Al-Falah Lingkungan I, Kelurahan Titikuning, Medan Johor, Minggu (10/12). Banyak warga yang mengeluh karena tidak pernah menerima bansos dari pemerintah, baik itu PKH, BPNT, dan lainnya.

Ada warga yang benar- benar tidak mampu, namun tidak mendapatkan Bansos. Tetapi, warga pula yang hidupnya berkecukupan malah mendapatkan Bansos. Seperti yang disampaikan Hasan, warga Jalan Pancur I, Simpang Selayang. Dia mengaku, sudah sepuluh tahun terakhir tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. ”Selama 2 periode pemerintahan Jokowi, saya tidak pernah mendapatkan bantuan. Tapi di masa SBY, saya pernah mendapatkan bantuan,” sebut Hasan.

Dia pun mengaku sudah pernah ke Dinas Sosial Kota Medan di Jalan Pinangbaris, Medan Sunggal, tapi tetap juga tak bisa mendapatkan bantuan. ”Saya tanya ke Kepling, tapi kata Kepling nama saya tak ada di DTKS. Jika nama saya tidak ada dalam DTKS, harusnya Kepling kan bisa mengarahkan saya bagaimana caranya agar nama saya bisa masuk dalam DTKS,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Verawati Siagian, warga Lingkungan 1, Kelurahan Titi Kuning, Medan Johor. Dia juga mengaku sudah sudah bulak-balik mengurus ke Kepling dan ke dinas sosial, tapi tetap tidak pernah mendapatkan bantuan. ”Sudah seperti pengemis saya ke dinas sosial, tetap saja saya tidak dapat bantuan. Saya mengadu ke Kepling, tapi dia buang badan. Dia bilang, itu wewenang Kementerian Sosial. Ke mana lagi saya harus mengadu, kalau tidak ke Kepling? Mana mungkin orang di pusat sana tau kondisi saya di sini, kalau bukan melalui Kepling. Tak akan mungkin Pak Jokowi tahu kondisi kami di sini. Harusnya Kepling jangan lepas tangan dengan kondisi kami,” cecarnya dengan nada sedih.

Menyikapi keluhan konstituennya ini, Burhanuddin Sitepu mengaku ikut perihatin. Namun begitu, Burhanuddin menjelaskan, saat ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yakni data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial. “Jika data bapak ibu sudah masuk dalam DTKS, sebenarnya tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan bantuan. Atau dengan kata lain, sudah masuk dalam antrean penerima bansos. Jadi, pastikan dulu data bapak ibu sudah masuk DTKS,” jelas mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Apalagi, lanjut politisi senior Partai Demokrat ini, jika rumah warga sudah ditempeli stiker, itu artinya pemilik rumah sudah masuk pendataan. Namun, lanjut Burhanuddin, stiker yang tertempel di dinting rumah itu itu sudah memberi sanksi moral kepada penghuni rumah. ”Penghuni rumah tersebut sudah dicap sebagai warga miskin. Padahal, penghuni rumah tersebut belum tentu mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Namun begitu, terang Burhanuddin, masyarakat juga harus memahami, bahwa realisasi penyaluran bansos itu bukan wewenang Dinsos melainkan Kemensos. ”Mereka (Dinsos) hanya menyalurkan data warga dari Kepling yang sudah dimusyawarahkan di kelurahan ke Kemensos,” terangnya lagi.

”Kalau bapak ibu merasa punya hak (mendapatkan bansos), sampaikan ke Kepling. Jika Kepling tak mengakomodir, bapak ibu bisa menyampaikan saat musyawarah di kelurahan. Bapak ibu bisa komplain di situ. Makanya, bapak ibu harus proaktif mencari tahu kapan Muskel itu dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara, Suprida mewakili Dinsos Kota Medan pada reses itu mengatakan, masyarakat bisa mengecek secara langsung apakah namanya sudah masuk dalam DTKS atau belum. Caranya membuka aplikasi atau bisa ditelusuri melalui google Cek Bansos. ”Di aplikasi atau situs Cek Bansos itu ada kolom sanggahan. Jika bapak ibu ada menemukan warga yang tidak layak lagi menerima bansos tapi masih menerima bansos, bisa disampaikan melalui kolom sanggahan itu dengan melampirkan NIK, foto rumah warga yang dilaporkan dan sebagainya,” beber Suprida.

Selain masalah bansos, dalam reses ini masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait masalah infrastruktur seperti jalan rusak, penyumbatan drainase, hingga penanganan banjir yang belum maksimal. Reses tersebut dihadiri ratusan masyarakat dari enam kecamatan yakni Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Polonia. Hadir juga sebagai narasumber perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas SDABMBK, Bapenda, kecamatan dan lurah. (adz)

PSMS Terancam Degradasi

SAKSIKAN: Direktur Utama PSMS Arifudin Maulana ketika menyaksikan pertandingan dari bench pemain. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS Medan membuang dua kali kesempatan masuk 12 besar Liga 2 musim 2023/2024. Meski tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut dua kali bermain di kandang, namun gagal memanfaatkan keuntungan tersebut.

Kesempatan pertama saat menghadapi Semen Padang, Jumat (1/12/2023). Saat itu Ayam Kinantan tumbang 1-2 dari Kabau Sirah. Kesempatan kedua, saat bermain imbang tanpa gol menjamu PSPS Riau, Sabtu (9/12)

Dari dua laga itu, PSMS bermain buruk dan tidak punya karakter baik pola serta strategi tidak jelas. Meski beberapa kali kesulitan mencetak gol, namun tidak ada perubahan. Para pemain bermain seperti tidak punya pelatih.

Pemain asing Jose Valencia seperti kesulitan menembus pertahanan lawan. Bahkan, peluang di depan gawang juga tidak bisa dimaksimalkan. Herannya, pelatih PSMS Miftahudin Mukson tetap mempercayakan penyerang asal Kolombia itu sebagai starter.

Beredar isu bahwa perekrutan pelatih dan pemain khususnya striker asing langsung dilakukan Direktur Utama PSMS Arifudin Maulana. Begitu juga beberapa pemain lokal merupakan rekomendasi dari Dirut, meski sampai saat ini ada yang belum pernah dimainkan.

Peran Dirut disebutkan terlalu dominan dan melakukan intervensi dalam beberapa pertandingan kandang maupun tandang. Ini terlihat pada beberapa laga, Dirut turun langsung ke bench pemain.

Bahkan dia juga kerap berperan seperti pelatih dengan berteriak-teriak memberikan instruksi kepada pemain di tengah lapangan. Direktur Teknik dan Manajer Tim pun terkesan tidak memiliki peran, hanya sebatas simbolis saja.Semua manajemen pun tidak berani menegur atau membantah Dirut.

Kini posisi PSMS di ujung tanduk. Mereka harus melakoni laga berat saat tandang ke markas Sriwijaya FC. Untuk bisa lolos ke 12 besar, Ayam Kinantan wajib bermain imbang. Namun jika kalah, Rachmad Hidayat dkk harus melakoni babak playoff degradasi.

Situasi yang dialami PSMS ini cukup miris. Pasalnya, sebagai tim yang memiliki nama besar, mereka justru terancam degradasi.

Manajemen pun diharapkan berubah, khususnya Direktur Utama. Semua manajemen mulai dari Dirut, Dirtek, Manajer, pelatih, dan pemain diharapkan segara berubah serta bekerja dengan profesional. Sebab peluang untuk lolos ke 12 besar masih terbuka, meski sulit.

Manajer Tim PSMS Mulyadi Simatupang ketika dikonfirmasi soal isu tersebut enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan bahwa PSMS saat ini fokus menghadapi pertandingan penentuan melawan Sriwijaya FC.

“Setelah imbang melawan PSPS, kita akan fokus menghadapi Sriwijaya FC. Kita akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih hasil maksimal, minimal imbang untuk lolos ke babak 12 besar,” ucapnya singkat.

Sementara Direktur Teknik Andry Mahyar dan Pelatih Miftahudin Mukson belum bisa dihubungi. Miftah saat ini berada di Jakarta untuk menyelesaikan kursus linsensi A-Pro. (dek)

ASN Dispora Sumut Rayakan Natal

BINGKISAN: Kadispora Sumut Baharuddin Siagian SH MSi memberikan bingkisan kepada anak yatim dan binaan PPLP Sumut. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara menggelar Perayaan Natal bersama di Medan, Kamis (7/12). Perayaan Natal ini menghadirkan pendeta Pdt Bahtiar Sirait BTH.

Dalam kotbahnya, Pdt Bahtiar Surat mengambi tema dari Lukas 2:4 yakni Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi dan Damai Sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan Kepada-Nya. Kemudian mengambil sub tema, melalui pesta natal ini marilah kita menjadi pembawa damai bagi semua orang yang mendukung kinerja Dispora menjadi Sumut yang lebih hebat.

Sedangkan Kapala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut, Baharuddin Siagian SH MSi mengatakan, Natal menghadirkan suka cita bersama bagi umat Kristiani di mana pun berada. Natal menjadi simbol akan kesucian dan datangnya kebaikan-kebaikan yang menyertainya.

“Natal sesungguhnya menjadi refleksi khusus untuk memperbaiki kualitas keberagamaan, kualitas ibadah dan keimanan,” ujarnya.

Baharuddin berharap kualitas diri ASN Dispora Sumut di tahun 2023 dengan tahun 2024 mendatang harus lebih baik. Untuk itu, dia juga mengajak ASN Dispora Sumut untuk bersama-sama merawat kehidupan beragama, salah satunya dengan menyediakan ruang beribadah untuk umat beragama, tanpa kecuali. “Mari kita berikan ruang beribadah untuk semua umat beragama,” sebut Bahar.

Bahar juga meminta agar moderasi beragama terus digaungkan agar menjadi jawaban atas pemikiran sempit, sehingga di masa depan tidak ada lagi kasus intoleransi di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan ini Sektretaris Dispora Sumut Ismail, Ketua STM ASN Dispora Sumut John Erick Purba, Ricki Harianja, Ketua Panitia Leonard Marganda Sitompul dan lainnya.

Kegiatan dirangkai memberikan bingkisan peduli kasih kepada anak yatim Panti asuhan Diora Kasih dan anak-anak binaan PPLP Dispora Sumut dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama orang sekitar untuk memupuk semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam sukacita. (dek)

Pijar Sumut Siap Dukung Ganjar-Mahfud MD, Siti Atikoh: Pilih Pemimpin dengan Hati Nurani

Ribuan masyarakat yang bergabung dalam Relawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) Sumut deklarasi dukung Paslon no urut 03 Ganjar Pranowo - Mahfud MD Menang Pilpres 2024 di Gedung MABMI Jalan Proklamasi No. 45, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut, Sabtu (9/12).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat yang bergabung dalam Relawan Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) Sumut mendeklarasikan diri mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD.

Deklarasi yang dilaksanakan di Gedung MABMI Jalan Proklamasi No. 45, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut, Sabtu (9/12).

Turut dihadiri Bendahara Umum Pijar Mia Sudarso, Ketua Pijar Milenial XYZ Trini Puspa, Putri almarhum H. Samsul Arifin, Beby yang juga caleg DPR RI dari PDI Perjuangan, istri almarhum H. Samsul Arifin, perwakilan dari partai pengusung, perwakilan dari TPD Sumut, perwakilan NU Langkat dan Alwasliyah Langkat.

Hj. Siti Atikoh Suprianti istri Ganjar Pranowo yang hadir lewat zoom mengingatkan dalam menghadapi Pilpres 2024, masyarakat agar mempunyai tanggungjawab atas pilihannya bukan memilih atas dasar iming-iming dan kepentingan tertentu.

“Kita harapkan dengan adanya Pilpres, masyarakat mempunyai pilihan dan mempunyai tanggungjawab atas pilihan itu bukan atas dasar kepentingan tertentu atau iming-iming. Karena kita mencari pemimpin Indonesia ke depan. Kalau salah memilih pemimpin menjadi tanggungjawab pemilih,” kata Siti Atikoh.

Dalam acara Deklarasi Pijar Sumut dengan dihadiri sekitar 3000 relawan Pijar, Siti Atikoh mengatakan, masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin nasional.

“Kita mencoba mengingatkan masyarakat agar mengetahui persis siapa capres dan cawapres. Masyarakat yang akan menentukan,” katanya.

“Kita harapkan pilihlah sesuai hati nurani. Mana yang baik untuk kita. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang membuat kita lupa bahwa kita juga punya tanggungjawab kepada yang kuasa.” tambahnya lagi.

Siti Atikoh menyebutkan pilihlah pemimpin yang amanah. “Lihat integritasnya, kompetensinya, kelebihan di bidangnya yang memperhatikan masyarakat sekitar dan amanah. Ini menjadi tanggungjawab pemilih jika memilih orang yang ternyata tidak amanah,” tandasnya.

Deklarasi yang dipimpin Ketua Sarma Hutajulu SH, Bendahara Siti Wahyuni S.Pd, Sekretaris Dr Hj Fitriani Manurung M.Pd menegaskan, Pijar Sumut yang mayoritas pengurusnya perempuan menyakini kuat dukung Ganjar-Mahfud untuk dimenangkan dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Kita bangga, ibu Siti Atikoh bisa menyapa langsung masyarakat Langkat meski melalui zoom. Karena kehadiran ibu Siti Atikoh dengan sosok perempuan yang cerdas, tulus dan luar biasa, menambah semangat Pijar Sumut mengajak ibu-ibu untuk memilih Ganjar-Mahfud,” ujar Fitriani seraya memberi mandat segera mendeklarasikan KSB Pijar se-kabupaten/kota, Sumut.

Fitriani menilai, selama ini banyak perempuan di Langkat memilih golput. Semua itu lantaran faktor internal karena tidak ada sosok calon pemimpin yang dilihat mereka.

“Beliau (Ganjar-Mahfud) sosok pemimpin yang luar biasa. Kita (Pijar Sumut) akan mengajak perempuan untuk memilih dan tidak ada lagi yang golput,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fitriani menuturkan, Langkat banyak mayoritas perempuan dan Puan-puan melayu. Bahkan, suara Puan-puan melayu untuk mendukung Ganjar-Mahfud cukup banyak.

“Setiap kader-kader relawan Pijar Sumut akan diletakkan di TPS. Kita yakin partisipasi meningkat dan perempuan mempunyai hak suara untuk memilih pasangan nomor urut tiga tersebut,” cetus Fitriani. (rel/tri)

Tama Langkun Dukung Gagasan Ganjar yang Ingin Koruptor Dibui di Nusakambangan

PAPARAN: Ganjar Pranowo saat memberikan paparan Kuliah Kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/12/2023).

CIREBON, SUMUTPOS.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggagas akan menempatkan narapidana tindak pidana korupsi di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) ketika nanti terpilih menjadi presiden.

Hal itu dikatakan Ganjar saat berdialog bersama ribuan mahasiswa dalam Kuliah Kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Jumat (8/12/2023).

Awalnya, Ganjar memaparkan data Transparency International tahun 2022 yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara dengan skor 34.

Merujuk data tersebut, Ganjar menyebut pemberantasan korupsi mesti diperkuat lewat tindakan tegas pemimpin negara. Salah satunya dengan menahan koruptor di lapas Pulau Nusakambangan.

“Maka teman-teman, kalau kalau kita melihat kondisi ini, setuju tidak kalau Nusakambangan itu tempat terbaik yang kita pilihkan untuk pejabat yang korupsi? Setuju tidak?” kata Ganjar yang disambut positif dan antusias oleh para mahasiswa

Lebih lanjut, Ganjar menambahkan, ketika masyarakat sudah jengah dengan tindakan koruptif para pejabat di negeri ini, maka pimpinan negara mesti turun tangan agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan serupa.

Oleh sebab itu, Ganjar punya misi untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berintegritas.

“Penguatan KPK, membikin KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusakambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan,” tuturnya.

Ganjar pun berharap dapat terus menekan kasus korupsi dan membuat Indonesia semakin unggul di mata dunia. Dengan mewujudkan pemerintahan bersih, kata Ganjar, pertumbuhan ekonomi pun akan turut meningkat.

“Saya kira itu (menahan napi korupsi ke Nusakambangan) yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu. Rakyat marah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk kalau korupsi,” tuturnya.

Wacana LP Nusakambangan menjadi penjara para koruptor yang digagas tersebut juga menjadi bukti keberanian dan komitmen Ganjar-Mahfud memberantas korupsi di Tanah Air.

Ditegaskan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Tama Satrya Langkun bahwa keinginan Ganjar itu terkait dengan visi pemberantasan korupsi yang salah satunya adalah upaya memaksimalkan hukuman bagi para terpidana korupsi.

“Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang berat dan kejahatan luar biasa, sehingga sanksi dan juga tempat penjaranya pun juga jauh di seberang sana, di Nusakambangan, yang kemudian menambah efek jera,” ujar Tama.

Perihal penjara para koruptor yang selama ini sebagian berada di LP Sukamiskin, Bandung, Tama mengungkapkan pemindahan ke Nusakambangan bukanlah sesuatu yang berat dan sekaligus langkah yang bisa dilakukan.

Lebih lanjut, Tama Satrya Langkun juga menekankan bahwa esensi dari hukuman kepada koruptor adalah memberikan sanksi yang maksimal dan timbulnya efek jera.

“Selain itu, penting juga melakukan revisi UU Antikorupsi mengingat sudah berusia hampir 23 tahun itu dan belum ada revisi. Padahal, modus dan pola tindak korupsi terus berkembang,” kata Tama Satrya Langkun –yang juga merupakan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Perindo ini.

Begitu pula dengan pentingnya UU Perampasan Aset, sehingga menambah berat sanksi serta efek jera yang timbul. Kemudian juga hubungan yang baik dalam konteks harmonisasi pelaksanaan penindakan perkara tindak pidana korupsi.

Tama berharap KPK, kepolisian dan kejaksaan harmonis dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Ketika Mas Ganjar – Prof Mahfud terpilih, langkah-langkah upaya antikorupsi ini akan menjadi salah satu prioritas yang kita ke depankan,” pungkas Tama Satrya Langkun. (rel/ram)

PWI Sumut Umumkan Hasil Ujian Kenaikan Status Anggota Biasa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara mengumumkan hasil ujian kenaikan status anggota muda menjadi biasa. Dari 40 peserta ujian, sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus.

Hasil pengumuman itu disampaikan Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rifki Warisan, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Sugiatmo, serta Wakil Ketua Bidang Media Siber dan Multimedia Austin Tumengkol, Sabtu (9/12).

Rifki Warisan mengatakan pengumuman ini merupakan hasil ujian yang dilaksanakan pada Kamis (9/11) lalu di Hotel Swiss-Belinn, Medan. Bagi peserta yang lulus, sebut Rifki, diharapkan segera melengkapi berkas yang dibutuhkan guna selanjutnya diajukan ke PWI Pusat untuk penerimaan kartu anggota biasa.

“Bagi yang tidak melengkapi berkasnya, maka tidak akan kita proses penerbitan kartunya,” tegas Rifki.

Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE mengucapkan selamat kepada peserta yang lulus menjadi anggota biasa PWI Sumut. “Dengan ditetapkannya 38 peserta ujian lulus, maka bertambah lagi anggota biasa PWI Sumut,” katanya.

Pria yang akrab disapa Nanda itu mengimbau tidak hanya kepada anggota yang baru lulus, tetapi juga seluruh anggota PWI agar tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kewartawanan setiap hari, sehingga menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan tetap dalam rambu-rambu Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Soal etika, sebut Nanda, merupakan hal terpenting karena berhubungan erat atau tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM). Karena itu, salah satu program PWI Sumut di bawah kepemimpinannya fokus peningkatan SDM wartawan anggota PWI.

“Harapannya akan terbentuk wartawan yang berkualitas dan profesional. Yang terpenting, jaga nama baik PWI,” pesannya.

Dari 38 yang lulus ujian kenaikan status anggota biasa PWI, terdapat tiga wartawan Sumut Pos. Mereka adalah Markus Pasaribu yang biasa bertugas di Pemko Medan, Darmawan di Kabupaten Asahan, dan Rudy Hartono Sitanggang di Kabupaten Dairi. (dek)

M Nuh Kembali Dipercaya Nakhodai Persis Sumut hingga 2028

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KH M Nuh MSP kembali mendapat amanah sebagai Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Islam (Pesis) Sumatera Utara (Sumut) periode 2023-2028. M Nuh terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Persis Sumut di Asrama Haji Medan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu (9-10/12/2023).

Selain M Nuh, Wakil Ketua I diamanahkan kepada Dr Dany Arianto MPD, Wakil Ketua 2 diamanahkan kepada Muhammad Ali Fikri. Lalu Mawardi Tanjung, Zulkifli dan Abdul Azis ST diamanahi sebagai Dewan Penasihat.

Dalam sambutannya ketika dilantik, M Nuh mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan Muswil dengan sangat baik, sehingga dapat berjalan sesuai rencana. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut ini berharap, Persis Sumut ke depan dapat lebih solid dan tetap semangat dalam kerja-kerja dakwah.

“Persis merupakan ormas Islam yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Sebab, Persis juga memiliki peran penting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Sedangkan di Sumatera Utara sendiri, Persis sudah ada sejak 1969 di Tanjung Tiram, Batubara, dan pada 1970 di Simalungun,” kata Nuh dalam kegiatan yang dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persis DR Jeje Zaenudin ini.

“Alhamdulillah perkembangan PERSIS di Sumatera Utara cukup baik ini dibuktikan dengan sudah banyak kader Persis yang tersebar di berbagai lembaga seperti MUI Sumut dan MUI kabupaten,” kata M Nuh yang juga diamanahi sebagai Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini.

Sedangkan Ketua PP Persis DR Jeje Zaenudin dalam sambutannya mengatakan, siapa saja yang tergabung dalam Persis harus bangga, kerena ikut menjadi pelaku dakwah bukan hanya menjadi penonton. ”Saya yakin dengan sumber daya dan koordinasi yang baik Persis Sumut akan menjadi pelopor atau teladan bagi perngurus wilayah lainnya,” ujar DR Jeje.

Surya Darma, selaku Ketua panitia Muswil VII Persis Sumut mengatakan, selain menggelar Muswil VII, Persis Sumut juga menggelar secara paralel Muswil V Persistri Sumut di lokasi yang sama yakni Gedung Madinah Al Munawaroh, Asrama Haji Medan. Untuk Muswil VII Persis Sumut digelar di lantai 4, sedangkan Muswil V Persistri Sumut di lantai 5.

Menurut Surya, adapun Pengurus Daerah (PD) yang hadir pada Muswil kali ini di antaranya PD Medan, PD Deliserdang, PD Serdangbedagai, PD Karo, PD Labusel, PD Phakphak Barat, PD Labuhan Batu dan PD Simalungun. Sedangkan dari Pengurus Cabang (PC) yang hadir yakni PC Hamparan Perak, PC Bosar Maligas, PC Bandar, PC Lima Puluh, PC Tanjung Tiram, PC Rantauprapar, PC Datuk Tanah Datar, PC Bilahhilir, PC Kualuhhilue, PC Torgamba, PC Salak, PC Munte, PC Kerajaan, PC Tanjung Morawa, dan PC STM Hulu. (adz)

Di Reses Robi Barus, Warga Keluhan Jalan Rusak dan Buruknya Kualitas Air Tirtanadi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Medan Helvetia mengaku miris melihat kondisi Jalan Helvetia Raya di Kelurahan Helvetia Tengah, Lingkungan 17 yang rusak parah akibat galian pipa. Pasalnya, galian pipa hanya ditutup begitu saja tanpa dilakukan pengaspalan kembali yang mengakibatkan jalan tidak rata.

“Beberapa bulan lalu, di sana ada penggalian pipa. Setelah selesai dikerjakan, jalan di sana jadi hancur. Tidak diperbaiki, tidak diaspal kembali, jalannya jadi rusak dan tidak rata,” kata Noni, warga Helvetia Tengah kepada Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus saat menggelar Reses Masa Sidang III Tahun Keempat di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Minggu (10/12/2023) sore.

Kepada Robi yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Medan itu, Noni pun menjelaskan, akibat kondisi jalan yang hanya ditutup tanah tersebut, jalan Helvetia Raya kerap becek saat hujan turun dan berdebu saat cuaca panas menyengat. “Jalannya jadi sempit. Banyak pengendara yang jatuh saat melintas karena jalannya nggak rata, licin saat hujan. Kalau panas jalannya berdebu, nggak sehat lah untuk dilintasi,” keluh Noni pada kegiatan yang turut dihadiri perwakilan Camat Medan Barat, Kelurahan Kesawan, Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK, dan Dinas Sosial Kota Medan tersebut.

Untuk itu, warga pun meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki dengan diaspal kembali agar dapat dilintasi secara normal seperti sebelum dilakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa. Tak hanya Noni, pada kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting itu, Melva Deliana Silalahi selaku warga yang tinggal di Jalan Setiabaru, Kelurahan Sei Agul, Medan Barat juga menyampaikan keluhannya. Ia mengeluhkan kondisi buruknya ketersediaan air bersih Perumda Tirtanadi.

“Airnya kotor, tidak layak dikonsumsi. Saya minta tolong sampaikan ke Perumda Tirtanadi, tolong supaya kualitas airnya diperbaiki. Ini sebentar saja, airnya dipasang kecil saja ada cacing-cacing kecil di dasar bak mandi. Airnya kotor pak, sementara airnya kita bayar, bukan gratis,” keluh Melva.

Atas aspirasi yang masuk, Robi pun langsung meminta perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan yang hadir pada kegiatan reses tersebut untuk segera mengecek lokasi jalan Helvetia Raya.

“Tolong segera cek Jalan Helvetia Raya, saya minta supaya jalan itu segera diaspal kembali. Jangan biarkan semakin banyak pengendara yang celaka karena kondisi jalan itu,” tegas Robi.

Terkait kualitas dan kuantitas air Perumda Tirtanadi yang dikeluhkan warga Medan, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting yang hadir pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya di DPRD Sumut telah meminta Pemprov Sumut untuk memperbaiki kualitas air yang dikelola Perumda Tirtanadi sebagai BUMD milik Pemprov Sumut.

“Kita akui bahwa secara kualitas dan kuantitas air bersih dari Tirtanadi untuk warga Kota Medan memang belum memadai, tapi hal ini sudah kita komunikasikan langsung ke Pemprov Sumut dan Dirut Perumda Tirtanadi. Kabar baiknya, dalam waktu dekat Perumda Tirtanadi akan dialirkan pasokan air dari Binjai, ini akan sangat membantu pasokan air untuk warga Kota Medan,” pungkas Baskami. (map)

1...844845846...15,675Page 845 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor