26 C
Medan
Saturday, April 18, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 870

Wujudkan Sergai Religius, Bupati Ajak Masyarakat Tingkatkan Kualitas Iman

SAMBUTAN: Bupati Sergai, H. Darma Wijaya saat memberikan kata sambutan.

SEI BAMBAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya menghadiri acara Pesta Pembangunan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Sei Baru, Pantai Cermin, Minggu(3/12). Pada kesempatan ini, Bupati juga berkesempatan meletakkan batu pertama pembangunan.

Bupati Darma Wijaya dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, dan berupaya sampai diadakannya acara pesta pembangunan HKBP Ressort Sei Baru Pantai Cermin.

Darma Wijaya menyampaikan, pembangunan gedung ini telah melewati suatu proses pergumulan panjang, dari seluruh warga jemaat, dengan itikad dan harapan bahwa di gereja ini akan tumbuh dan berkembang persekutuan yang indah dan utuh, menghasilkan jemaat yang sanggup menjadi pengemban misi pelayanan gereja.

“Semoga dengan dibangunnya HKBP Ressort Sei Baru Pantai Cermin ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pelayanan para pendeta, maupun hamba Tuhan demi terciptanya masyarakat yang religius. Sejalan dengan visi misi Kabupaten Sergai yang Maju Terus: Mandiri, Sejahtera, dan Religius,”kata Darma Wijaya.

Bupati Sergai menyebut, perjalanan kehidupan pelayanan dalam membangun kualitas kehidupan jemaat termasuk pembangunan sarana dan prasarana peribadatan tidak lepas dari peran dan tanggung jawab bersama.

“Pemkab Sergai mendukung sepenuhnya terhadap pemenuhan kebutuhan penunjang untuk peningkatan pelayanan maupun pemenuhan pembangunan tempat ibadah, dan peningkatan iman seluruh jemaat Kristiani di Kabupaten Sergai,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya menyebut Pemkab Sergai juga memberikan apresiasi dan perhatian kepada para guru sekolah minggu yang memberikan pendidikan iman bagi anak-anak penerus bangsa agar menjadi penerus yang memegang teguh ajarannya.

“Perhatian tersebut salah satunya lewat program Gerakan Aksi Kasih (GAK) yang memberikan insentif bagi guru sekolah minggu,” katanya.

Menutup sambutannya, Darma Wijaya menyampaikan harapan agar seluruh pihak bersama-sama berupaya meningkatkan keimanan dengan bergandengan tangan dan meningkatkan kualitas iman dengan memberikan pelayanan yang baik bagi jemaat. (fad/han)

Polres Sergai Tingkatkan Patroli Selama Kampanye

LAKUKAN PENGAMANAN: Personel Polres Sergai saat pengamanan di gudang logistik KPU Sergai. fadly/ SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Personel Sat Samapta Polres Sergai terus meningkatkan patroli, menjelang dan memasuki Tahapan Pemilu Serentak tahun 2024. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Toba 2023-2024 di wilayah Polres Serdangbedagai, Senin(4/12).

Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Preemtif dan Preventif, dilakukan oleh Tim Patroli Sat Samapta Polres Serdang Bedagai, menjelang dan memasuki Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024.

Kapolres Serdang Bedagai AKBP Oxy Yudha Pratesta S.IK, melalui Kasat Samapta AKP Salvester Butar Butar menjelaskan, rute dan sasaran Patroli yang dilaksanakan pada Senin(4/12) di Kantor KPU Sergai dan Gudang Logistik KPU.

Selain melakukan patroli, Personel juga melakukan imbauan dan sosialiasi, patroli dialogis kepada masyarakat yang ditemui saat pelaksanaan patroli untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Selain itu, lanjut Kasi Humas menambahkan, agar Personel juga menyosialisasikan layanan 110 Polres Sergai yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan bila terjadi suatu ganguan kamtibmas, sehingga Polri dapat lebih cepat merespon.

Hal tersebut merupakan Implementasi dari Program Prioritas Kapolda Sumatera Utara mengenai “Penanganan Area Publik yang Aman dan Nyaman” serta serta mewujudkan “Pemilu Damai” di wilayah Polda Sumatera Utara. (fad/han)

Asisten Bupati Tegur Pimpinan OPD, Realisasi PAD Labuhanbatu Masih 66 Persen

APEL: Asisten 3 Pemkab Labuhanbatu, Zaid Harahap saat memimpin apel gabungan.fajar/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kesal capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) masih 66 persen, Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap menegur sejumlah pimpinan OPD pada apel gabungan di Halaman Kantor BKPP Labuhanbatu, Senin(4/12).

Zaid menjelaskan, berdasarkan realisasi pendapatan daerah tersebut, kondisi realisasi pendapatan masih jauh dari yang seharusnya terutama dari komponen pendapatan asli daerah.

“Tentu hal ini akan mempengaruhi kemampuan daerah dalam mengelola belanja daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023,”katanya.

Untuk itu, lanjut Zaid, agar seluruh pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah, terutama pengelola Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah maupun retribusi daerah supaya lebih energik dalam meningkatkan capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Sehingga belanja daerah juga dapat direalisasikan sebagaimana mestinya”, ucapnya.

Zaid juga meminta kepada seluruh kepala OPD dalam hal pengelolaan belanja menjelang akhir tahun anggaran, agar dapat mempedomani surat edaran Bupati Nomor: 900/3602/BPKAD/2023 tentang Langkah-langkah penyelesaian Akhir tahun atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Turut menghadiri apel gabungan tersebut para Asisten, para kepala OPD, pejabat eselon 3 dan 4, jabatan fungsional, dan staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. (fdh/han)

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Resmi Berakhir 31 Desember Nanti

TANDA TANGAN: Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani disaksikan Wakil Ketua Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang, menandatangani berita acara pengumuman masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Senin (4/11).Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

SUMUTPOS.CO – DPRD Dairi resmi mengumumkan masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu-Jimmy Andrea Lukita Sihombing. Pengumuman masa akhir jabatan kedua pejabat ini, digelar pada Rapat Paripirna DPRD Dairi, yang dipimpin Ketua Sabam Sibarani, didampingi Wakil Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang, Senin (4/12).

Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani mengatakan, pokok acara Rapat Paripurna adalah pengumuman masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Dairi. Menurutnya, sesuai Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam Undang-Undang itu, dinyatakan, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Wali Kota/Wakil Wali Kota hasil pemilihan 2018, menjabat sampai dengan 2023. Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, menyatakan, pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diumumkan oleh DPRD kepada presiden melalui menteri, untuk gubernur/wakil gubernur; serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota, untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Selanjutnya, angka 2 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/6047/SJ tertanggal 9 November 2023, hal usul nama calon penjabat bupati/wali kota yang berbunyi berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta wali kota/wakil wali kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, 2019, dan 2020, sesuai amanat regulasi dimaksud, masa jabatanya berakhir pada 31 Desember 2023.

Serta keputusan pimpinan DPRD Dairi Nomor: 172/21/K-PIMP/DPRD/2023 tertanggal 27 November 2023, tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD pada 27 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023.

Sabam juga mengatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan itu, akan diangkat Penjabat (Pj) Bupati Dairi.

Sementara itu, sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu DPRD Dairi telah mengusulkan 3 nama untuk menjadi Pj Bupati Dairi. Adapun 3 nama itu, yakni Eddy Banurea Inspektur Pemkab Dairi; Leonardus Sihotang, Staf Ahli Bupati Dairi yang juga mantan Sekdakab Dairi; dan Naslindo Sirait, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.

Rapat Paripurna tersebut, hanya dihadiri Wakil Bupati Jimmy Andrea Lukita Sihombing, tanpa Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu. Menurut informasi, awalnya bupati hadir, dan tidak diketahui kenapa bupati meninggalkan gedung dan rapat tersebut.

Dalam sambutanya, Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing mengatakan, mereka dilantik jadi bupati dan wakil bupati pada 23 April 2019, seyogianya berakhir 23 April 2024.

“Sebagai warga negara yang baik, kami taat Undang-Undang dan proses sesuai regulasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada DPRD dan lembaga lainnya, yang sudah bekerja dengan baik selama ini. Selama kami bekerja ataupun menjabat kurang lebih 4 tahun 7 bulan, mungkin belum bisa sesuai harapan masyarakat. Kami sudah bekerja maksimal, walaupun belum semuanya bisa diakomodir untuk membangun Dairi,” pungkasnya. (rud/saz)

Pemkab Dairi Peringati Hari Penyandang Disabilitas, Bupati Serahkan 26 Kursi Roda dan 1 Tripod

SERAHKAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, didampingi Plt Kepala Dinsos Tumpal Pasaribu, dan Ketua TP PKK Romy Mariani Simarmata, saat menyerahkan bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas di Gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang, Senin (4/12)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemkab Dairi melalui Dinas Sosial (Dinsos), memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2023 lalu. Seremoni perayaan digelar di Gedung Nasional Djauli Manik, Senin (4/11). Peringatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap para penyandang disabilitas di dunia.

Perayaan peringatan ini, pun ditandai dengan penyerahan bantuan kursi roda dan tripod kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Dairi. Pada kesempatan itu, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Tumpal Pasaribu, dan disaksikan Ketua Pokja Wilayah Kerja Kabupaten Dairi UPT Sentra Insyaf Kemensos di Kota Medan, Lerry Simatupang, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada tersebut kepada penerima manfaat.

Eddy menjelaskan, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya, dan tidak untuk didiskriminasikan. Dan menurutnya, belum semua negara memiliki mekanisme memadai sepenuhnya ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi lain, lanjut Eddy, inklusi disabilitas penting dimasukkan pada perencanaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan.

“Hari ini (Minggu) kita memperingatinya (Hari Penyandang Disabilitas Internasional), untuk membuktikan Pemkab Dairi hadir di tengah masyarakat, secara khusus penyandang disabilitas. Walaupun mengalami keterbatasan anggaran, kami tetap memberi perhatian penuh. Dan program ini, akan tetap berjalan ke depannya,”ungkap Eddy.

Eddy juga mengatakan, adapun tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2023 kali ini, yakni ‘United in action to rescue and achieve the SDGs for, with, and by persons with disabilities’. Tema ini, merupakan seruan untuk mengambil tindakan berguna demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), untuk, bersama, dan oleh para penyandang disabilitas.

“Peringatan Hari Disabilitas ini, sengaja dilakukan dan dianggarkan untuk semangat baru, sebagai perwujudan visi dan misi. Bukan hanya dalam ucapan, tapi dilakukan. Walau sederhana, tapi semoga membawa dampak positif bagi kita semua,” harapnya.

Diketahui, Perayaan Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama sebagai peringatan dan penyerahan bantuan 26 kursi roda dan satu tripod. Dan di hari kedua, digelar kegiatan bimbingan mental dan psikologis untuk 75 penyandang disabilitas. (rud/saz)

Kick Off Klaster Pangan Binaan pada PTBI 2023, Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan

SELEBRASI: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, saat Selebrasi Kick Off Klaster Pangan Binaan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Convention Hall Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, baru-baru ini.Istimewa.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, menghadiri Kick Off Klaster Pangan Binaan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Convention Hall Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendukung Program Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan di Sumatera Utara (Sumut).

Pada kesempatan ini, Cory menyampaikan, klaster cabai merah Gapoktan Ari Ersada, Gapoktan Desa Bukit, dan Gapoktan Sada Perari Kabupaten Karo, memenuhi kriteria masuk sebagai klaster pangan binaan Bank Indonesia 2023.

Penyelenggaraan program akan dimulai dengan Selebrasi Kick Off yang dirangkaikan dengan acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Sumut 2023, yang akan dihadiri para stakeholder strategis, yang mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di daerah. (deo/saz)

Jenazah Opung Eva Tertimbun Tumpukan Batu

EVAKUASI KORBAN: Personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri mengevakuasi jenazah Tiamin Boru Sinambela alias Opung Eva yang ditemukan tertimbun bebatuan akibat longsor yang terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Upaya pencarian para korban banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), membuahkan hasil. Di hari ketiga, satu satu dari 11 korban yang dinyatakan hilang akhirnya ditemukan. Jenazah berjenis perempuan tersebut, ditemukan terkubur material longsor di depan Hotel Senior, Senin (4/12) pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Camat Baktiraja Sanggam Lumbangaol membenarkan penemuan satu jenazah korban tersebut. “Korban itu bernama Tiamin Sinambela, berumur 78 tahun,” kata Sanggam ketika dikonfirmasi.

Sanggam menambahkan dengan ditemukannya satu orang lagi jenazah, maka tinggal 10 orang lagi masih hilang, dan dalam proses pencarian. “Jadi, dua orang jenazah sudah ditemukan, tinggal 10 lagi masih hilang, dan masih proses pencarian,” kata Sanggam.

Penemuan mayat seorang perempuan itu juga dibenarkan oleh, Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto. “Benar, ada tambah satu korban. Jam 10 tadi,” kata Hary.

Hary menjelaskan, korban ditemukan di bawah tumpukan batu tepatnya di depan Senior Hotel oleh petugas saat sedang melakukan evakuasi sejumlah material batu besar. “Ditemukan di depan Hotel Senior, tidak terlalu jauh dari lokasi. Pas sekali di depan Hotel Senior,” sebutnya lagi.

Setelah dievakuasi oleh petugas Tim Basarnas, selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah sakit. “Korban bernama Tiamin Sinambela atau dipanggil Opung Eva, telah dibawa ke rumah sakit,” sambungnya.

Lebih lanjut, Hary menyampaikan, dengan ditemukannya kembali satu korban bencana banjir bandang-longsor di Desa Simangulampe, jumlah korban hilang tinggal 10 orang. “ Tinggal 10 orang lagi, karena sebelumnya ditemukan seorang perempuan bernama Dian Adelina Lubis berumur 19 tahun karyawan Senior Hotel,” ujar Hary.

Sementara, Polda Sumut menambah personel untuk melakukan pencarian terhadap korban musibah longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas). Saat ini, sebanyak 109 personel Polda Sumut dari Yon B dan Pasmob 1 sudah berada di lokasi bencana untuk melakukan pencarian para korban.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, hingga kemarin total ada tiga korban yang ditemukan. Satu dalam kondisi luka ringan, sedangkan dua lainnya ditemukan telah meninggal dunia. Ketiga korban longsor yang ditemukan itu, kata Hadi, di antaranya bernama Diana Sinaga (luka ringan), Dian Lubis (meninggal dunia), dan Tiamin Sinambela (meninggal dunia).

“Berdasarkan data yang ada, masih 10 korban lainnya belum ditemukan. Personel Polda Sumut, Polres Humbahas, TNI, SAR bersama pemerintah daerah akan terus bekerja melakukan pencarian korban lainnya,” kata Hadi kepada wartawan, Senin (4/12).

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi bersama Pj Gubernur Sumut Hassanudin dan Kasdam I/BB, meninjau lokasi pencarian korban. “Kita masih fokus mencari para korban yang diidentifikasi berada di lokasi bencana dan saat ini belum ditemukan. Saat ini sejumlah alat berat masih melakukan pembersihan material longsor berupa batu berukuran besar yang membenam rumah warga dan akses jalan,” katanya.

Agung mengungkapkan, sebanyak 120 kepala keluarga telah diungsikan ke Balai Desa, Kecamatan Balaraja, berada di tempat yang lebih aman untuk sementara waktu, guna mengantisipasi terjadinya musibah longsor susulan. “Kita Polda Sumut, Kodam I Bukit Barisan, Pemprov Sumut, Polres Humbahas beserta Pemda telah memberikan bantuan kebutuhan hidup kepada masyarakat yang terdampak musibah longsor selama mengungsi,” ungkapnya.

Polda Sumut juga mendidirikan posko identifikasi antemortem dan postmortem. “Saya meminta agar agar manajemen disaster diterapkan dengan baik dengan membagi zona penanganan lokasi bencana, korban dan masyarakat terdampak,” pungkas mantan Asops Kapolri tersebut.

 

Selidiki Dugaan Perambahan Hutan

Sebelumnya, banjir bandang dan longsor terjadi di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara. Diduga ada indikasi perambahan hutan di sekitar bencana alam tersebut.

Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor berbagi video dalam akun instagramnya, memperlihatkan sebuah perbukitan di sekitar Danau Toba, terlihat gundul. Sehingga ia menilai, ada dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi.

“Setelah saya melihat vidio ini, sepertinya ada kejahatan lingkungan luar biasa yang menyebabkan musibah bencana tanah dan batu-batuan yang longsor,” tulis Dosmar dikutip Sumut Pos melalui akun instagramnya @dosmarb, Senin (4/12).

Dosmar mengajak masyarakat, bersama-sama memerangi aktivitas kejahatan lingkungan, dapat merugikan alam dan masyarakat sekitarnya, karena dapat memicu terjadinya bencana alam. “Kepada semua elemen masyarakat yang mengetahui para pelaku ilegal ini untuk sama-sama kita memantau ini, agar para pihak terkait mengambil langkah yang dianggap perlu,” tulis Dosmar lagi.

Menyikapi ada dugaan Ilegal logging tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut untuk melakukan tindakan penyelidik bersama pihak kepolisian atas penyebab terjadi banjir bandang dan longsor tersebut.

“Terkait penyebab, memang kemarin saya sampaikan, coba dilihat diinvestigasi cari kemungkinan apa penyebabnya (banjir bandang dan longsor di Humbahas),” kata Hassanudin kepada wartawan di loby Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan.

Hassanudin mengungkapkan, saat dirinya turun langsung bersama Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi ke lokasi bencana alam tersebut, Minggu (3/12) kemarin. Ia mengatakan, kondisi lokasi banjir bandang dan longsor sangat memperhatikan.

“Karena dilihat dari dampaknya itu sangat sederhana sekali. Saya kira dari ketinggian, rupanya tidak dari ketinggian itu. Apakah ada gejala tektonik atau memang dampak dari informasi tadi (perambahan hutan),” jelas Hassanudin.

Hasanuddin meminta kepada Polda Sumut, juga turun melakukan penyelidikan dugaan perambahan hutan tersebut. Sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dikemudian hari, sehingga tidak terulang lagi bencana alam serupa. “Dalam hal kami sama sama dengan pak Kapolda Sumut dan bidang-bidang lain. Saya minta untuk mecari data dan informasi, apakah itu investigasi apa penyebabnya (banjir bandang dan longsor itu),” kata Hassanudin.

Hassanudin mengungkapkan melihat langsung proses evakuasi dan pencarian korban hilang itu, tim SAR gabungan terlihat mengalami kesulitan karena banyak material longsor seperti batu-batu besar bertumpuk di lokasi bencana tersebut. “Sampai sekarang ada dua yang ditemukan, saya lihat semalam, penanganan bagus pemberian bantuan bagus,” kata Hassanudin.

Dua korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia masing-masing bernama Dian Lubis berjenis kelamin laki-laki, warga warga Parsoburan, Kabupaten Toba dan Tiamin Boru Sinambela warga Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas.

Dian ditemukan di lokasi bencana pada Sabtu (2/12) siang, sekitar pukul 11.30 WIB. Sedangkan, Tiamin ditemukan pada Senin (4/12) pagi, sekitar pukul 10.07 WIB.

Untuk proses pencarian korban hilang berjumlah 10 orang. Tim SAR gabungan melibatkan, TNI/Polri, Basarnas Medan, BPBD Sumut, BPBD Humbahas, dan dibantu masyarakat sekitar.

Lanjut, Hassanudin mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga sudah menurunkan alat berat, untuk pencarian korban yang hilang, diduga tertimbun di material batu besar itu. “Sampai kemarin, sudah 10 alat berat. Bahkan butuh pemecah batu. Mengenai informasi tadi (perambahan hutan), semua kemungkinan bisa terjadi. Tapi saya belum bisa menyimpulkan dengan informasi itu, kita akan tindak lanjuti,” tegasnya.

Dalam penanganan bencana alam tersebut, Hassanudin menjelaskan, BNPB turun juga ke lokasi banjir bandang dan longsor itu. Untuk memberikan bantuan hingga memberikan bimbingan dalam proses pencarian korban hilang. “Pasti akan kita lakukan. Segalanya akan kita lakukan. Hari ini BNPB Pusat akan hadir memberikan bantuan dan penyelesaian termasuk mendalami penyebabnya (longsor dan banjir bandang itu),” jelas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Disinggung lokasi bencana alam itu berada di sekitar Danau Toba, Hasanuddin mengungkapkan, perlu menjadi perhatian pihaknya dan stekholder terkait. Sehingga harus ada langkah, upaya pelestarian lingkungan di danau terbesar di Asia Tenggara itu. “Betul sekali (harus ada pelestarian lingkungan). Jadi kita memandang sesuatu itu harus secara holistik tidak hanya asas pemanfaatan nya saya,” katanya.

Hasanuddin juga menjelaskan, tentunya dalam program ke depan, Pemprov Sumut akan melakukan secara konprehenshif pelestarian lingkungan dan akan melibatkan semua pihak. “Ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, termasuk dampak lingkungan. Saya juga sudah berkeliling dan meliahat air terjun. Sedangkan ini, misalnya Kabupaten Dairi di atas, di bawahnya Samosir,” ujarnya.

Pj Gubsu juga menambahkan, pihaknya akan mendorong pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba. Kalau tidak diatur, keindahan alam Danau Toba akan hancur.

Sementara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, mendorong upaya penanganan dampak banjir bandang serta longsor yang menimpa Desa Simangulampe, agar ditangani secara maksimal. Agar dapat berjalan maksimal, Politisi PDI Perjuangan itu mendorong agar penanganan bencana tersebut dapat ditangani secara lintas sektoral.

“Kita prihatin dan berbelasungkawa. Saya mendorong agar upaya penanganannya dilakukan secara lintas sektor. Para korban harus segera ditemukan dan masyarakat yang terkena dampak banjir bandang itu harus ditangani sebaik mungkin,” kata Baskami, Senin (4/12).

Baskami mengatakan, BPBD telah bekerja maksimal sejak hari pertama terjadinya bencana alam tersebut. Kendati demikian, menurut Baskami, pemerintah harus terus berupaya agar dampak bencana tersebut ditangani maksimal. “Sebanyak 35 rumah rusak, 12 rumah di antaranya rusak berat karena tertimbun batu besar. Ada 200 orang mengungsi akibat banjir bandang itu,” ujarnya.

Baskami juga meminta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun pihak terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan pangan, pakaian dan obat-obatan yang dibutuhkan. “Juga persoalan infrastruktur, drainase, air bersih yang harus ditangani. Maka upaya penanganan serta penanggulangan ini harus lintas sektor,” katanya.

Menurutnya, perlu dicari penyebab pasti terjadinya banjir bandang di Humbahas. Baskami mempersoalkan, kerusakan hutan dan hilangnya daerah tangkapan (penahan air) di areal sekitar DanauToba. “Saya berkali-kali berdiskusi dengan pemerhati lingkungan, aktivis, warga masyarakat, mahasiswa tentang masalah ini. Harus ada upaya kongkrit dari kita menyelamatkan alam sekitar DanauToba itu,” tuturnya.

Bagi Baskami, dalam beberapa waktu terakhir, banjir bandang Humbahas merupakan rentetan peristiwa banjir yang semakin sering terjadi di kawasan Danau Toba. “Maka harus ada kepedulian dan aksi konkrit baik pemda, pemprov dan pemerintah pusat mengenai kerusakan-kerusahan hutan ini. Adakan upaya reboisasi, penghijauan agar tidak mudah terjadi longsor dan banjir,” pungkasnya. (des/dwi/gus/map/adz)

11 Pendaki Tewas di Radius 1,5 Km dari Kawah

SUMUTPOS.CO – Tim SAR Gabungan masih berupaya mencari dan mengevakuasi para pendaki yang terjebak di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Pasca erupsi pada Minggu (3/12), ada 75 pendaki yang terjebak. Sampai kemarin (4/12), masih ada 12 pendaki yang belum ditemukan. Tidak hanya itu, sebelas pendaki yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia juga belum seluruhnya berhasil dievakuasi ke Posko Lapangan.

Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik menyampaikan, sekitar pukul 07.10 WIB, pihaknya mendapat laporan temuan sebelas pendaki yang sudah meninggal dunia dan tiga pendaki selamat. Laporan itu diterima ketika Tim SAR Gabungan masih mencari 26 pendaki yang masih belum turun dari Gunung Marapi. “Pukul 17.30 WIB, kami menerima info dari Posko Lapangan bahwa tiga korban dari sebelas korban yang meninggal dunia telah berhasil dievakuasi,” ungkapnya, kemarin malam.

Meski operasi SAR sempat terhenti lantaran kembali terjadi erupsi, Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian ketika sudah mendapat lampu hijau. Salah satu fokus mereka adalah mengevakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia. Kemarin, para korban itu ditemukan pada titik koordinat 0°23’23.73″S-100°26’57.72″T. Lokasi itu berada dalam radius 1 kilometer – 1,5 kilometer dari kawah puncak Gunung Marapi. Dari Posko Lapangan, para korban langsung dibawa ke RSUD Dr Achmad Mochtar. Lokasi penemuan para korban turut menjadi catatan. Sebab, data itu menunjukkan ada larangan yang diterobos. Yakni larangan masuk dalam radius 3 kilometer dari puncak Gunung Marapi.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan menuturkan, Gunung Marapi sudah lama dalam status waspada. Dengan status tersebut pengunjung dan wisatawan tidak diperbolehkan naik dengan jarak radius 5 kilometer. “Namun, larangan dari PVMBG itu sifatnya rekomendasi ke instansi terkait,” paparnya.

Informasi dari sejumlah relawan yang melakukan evakuasi diketahui bahwa para korban meninggal dunia ditemukan berada di jarak antara 1 kilometer hingga 1,5 kilometer dari puncak kawah. “Korban terdampak paling parah di jarak itu,” ujarnya.

Menurutnya, sejak 2011 status Gunung Marapi selalu di level II atau waspada. Status tersebut terus bertahan selama hampir 12 tahun. “Jadi waspada itu sudah begitu lama,” terangnya dalam konferensi pers via daring, kemarin. Dari data statistik PVMBG diketahui bahwa selama ini tidak terdapat dampak sama sekali dari letusan Gunung Marapi di radius lebih dari 3 kilometer. Yang terkena dampak letusan selalu berada di dalam radius 3 kilometer. “Begitu karakter dari Gunung Marapi,” jelasnya.

Karakter lainnya dari erupsi Gunung Marapi didominasi aliran lava dan jatuhan material. Sangat sedikit terjadi awan panas. “Secara visual kawah Gunung Marapi ini tidak terlihat ada apa-apa. Secara kegempaan terjadi sebulan sekali. Inilah yang menjadi dasar dari status waspada,” urainya. Dia mengatakan dari data PVMBG diketahui sejak 2011 hingga 2018 terjadi lima kali erupsi. Erupsi itu terjadi pada 2011, 2012, 2014, 2017, dan 2018.

Baru kemudian terjadi jeda sekitar empat tahun dan erupsi kembali Desember 2023. “Saat tidak meletus itu bukannya aman, malah tidak aman. karena bersifat akumulasi menjadi lebih kuat erupsinya. Akumulasi gas di dasar kawah,” paparnya.

Sementara itu, Ahli Geologi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Eko Teguh menyampaikan, dalam status waspada KRB III atau kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava atau lontaran vulkanik direkomendasikan masyarakat tidak beraktivitas di sana. “Artinya pendakian di radius 3 kilometer tidak dibenarkan,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, memang dapat dipastikan terjadi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP). Pelanggaran itu bukan hanya dilakukan masyarakat yang naik ke radius 3 kilometer, tapi juga dilakukan oleh para pihak yang tidak memberikan informasi. “Instansi terkait,” terangnya. Dia mengatakan, seharusnya instansi terkait mengingatkan dan memberitahukan saat pembelian tiket. Bahwa dilarang untuk mendaki hingga radius 3 kilometer dari puncak kawah. “Ini yang seharusnya dilakukan,” paparnya.

Diketahui bahwa instansi yang berwenang dalam mengatur pendakian adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dalam hal ini BKSDA Sumatera Barat. Sayangnya, dikonfirmasi terkait mengapa pendaki masih naik hingga radius 3 kilometer, Pelaksana Harian BKSDA Sumatera Barat Eka Damayanti tidak merespon. Panggilan telepon dan pesan singkat dari Jawa Pos tidak dibalas.

Sesuai data Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 75 pendaki yang naik ke Gunung Marapi saat terjadi erupsi. Data tersebut berbeda dengan yang disampaikan BKSDA Sumatera Barat. Yakni hanya 70 pendaki. Sesuai data BNPB, dari 75 pendaki itu 54 pendaki masuk dari pintu Batu Palano dan 21 orang masuk dari pintu Koto Baru.

Dari 75 pendaki tersebut telah dievakuasi turun sebanyak 49 orang dalam selamat. Lalu, terdapat dua selamat yang masih dievakuasi, satu orang selamat telah berhasil dievakuasi, tiga orang meninggal dunia sudah dievakuasi, delapan orang meninggal dunia masih dalam proses evakuasi, dan 12 orang masih dalam pencarian. “Untuk sebelas orang yang meninggal dunia masih dalam proses identifikasi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Saat ini Tim BPBD juga tengah memonitor perkembangan erupsi Gunung Marapi. Tujuannya tidak lain agar bisa dilakukan tindakan cepat untuk evakuasi warga bila terjadi aktivitas vulkanik yang lebih besar. “Kami himbau pendaki, wisatawan, pengunjung tidak masuk ke kawasan dengan radius 3 kilometer,” paparnya kepada awak media kemarin. (idr/syn)

Mulai 18 Desember 2023 hingga 4 Januari 2024, Jasa Marga Buka Posko Nataru

POSKO SIAGA: Layanan Posko Siaga yang dihadirkan Jasa Marga dan Jasa Raharja selama libur Nataru.dok jasa marga.

SUMUTPOS.CO – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan akan membuka posko libur Natal dan Tahun Baru atau Posko Nataru selama 18 hari, terhitung mulai 18 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024. Hal ini seiring dengan moda transportasi roda empat yang akan menjadi kendaraan favorit masyarakat selama libur Nataru.

“Terdapat dua periode pergerakan, yaitu saat Natal dan Tahun Baru sehingga posko yang akan berlangsung 18 November Tahun 2023 sampai dengan 4 Januari 2024 yaitu selama 18 hari,” kata Dirut Jasa Marga Subakti Syukur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (4/12).

“Secara total kendaraan yang akan melintas di Jalan Tol Trans Jawa sejumlah 32 persen, Tol Cipularang 19 persen, Tol Jagorawi 15 persen, dan Jakarta-Merak 7 persen,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan Hasil Survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pergerakan orang saat libur Natal dan Tahun Baru atau libur Nataru mencapai 107,63 juta orang. Angka pergerakan orang tersebut lebih tinggi sebesar 143 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 44,17 juta orang.

Selain itu, Kemenhub juga memproyeksi bahwa puncak arus mudik Natal akan terjadi pada 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sementara itu, puncak arus mudik Tahun Baru akan terjadi pada 29-30 Desember 2023 dengan puncak arus baliknya terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Dari sisi moda transportasi yang digunakan, Kemenhub menyebut mobil pribadi tetap menjadi nomor satu tercatat sebesar 35 persen atau 39,97 juta orang dan sepeda motor 17,92 persen atau 20,14 juta orang.

Lalu, sepeda motor 17,92 persen atau 20,14 juta orang, dan KAI 13 persen atau sekitar 14,79 persen orang. Kemudian, pesawat sebesar 11,91 persen atau 13,38 juta orang, bus sebesar 10,94 persen atau sekitar 12,29 juta orang. Selanjutnya, kapal penyebrangan sebesar 6,04 persen atau mencapai 6,78 juta orang dan kapal laut sebesar 3,86 juta orang.

Sebelumnya, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya siap melayani pelaku perjalanan yang ingin berlibur via jalur darat di sepanjang 589 km ruas tol, baik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) maupun JORR-S dan Akses Tanjung Priok (ATP). Tjahjo menyampaikan, dari sisi pelayanan, Hutama Karya meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan telah juga menyiapkan berbagai strategi anti-macet.

Di antaranya dengan menyediakan 64 unit alat mobile reader dan top-up asongan untuk mempercepat transaksi serta penerapan sistem holding di rest area di Tol Terpeka dan Permai apabila lonjakan semakin padat, menyiagakan 2.576 personil dan 289 unit armada siaga. Kemudian mengoptimalisasi rest area yang terdiri dari sembilan rest area permanen di Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan kapasitas daya tampung 1.352 kendaraan, enam rest area sementara di Tol Pekanbaru-Dumai dan dua di Tol Indralaya-Prabumulih dengan kapasitas daya tampung masing-masing 345 kendaraan.

Selanjutnya, delapan rest area fungsional di antaranya dua di Tol Palembang-Indralaya dengan kapasitas 60 kendaraan, dua di Tol Pekanbaru-Bangkinang dengan daya tampung 226 kendaraan, dua di Tol Indrapura-Kisaran dengan kapasitas 390 kendaraan, dan dua di Tol Binjai-Langsa dengan kapasitas 60 kendaraan.

“Rest area permanen maupun fungsional didukung dengan fasilitas yang lengkap seperti tempat makan dengan tenant yang beragam, toilet yang bersih, layanan bengkel hingga terjaminnya penyediaan semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berkolaborasi dengan PT Pertamina (Persero), dimana rest area sementara juga telah dilengkapi dengan SPBU modular,” ujar Tjahjo Purnomo dalam keteranganya, Selasa (28/11) lalu.

“Khusus di rest area Tol Terpeka KM 234 Jalur A sudah dilengkapi dengan ruang laktasi dan ladies parking, sehingga pengguna jalan tol utamanya ibu menyusui tidak perlu khawatir karena sudah ada tempat yang dikhususkan,” tegas Tjahjo Purnomo.

Dari sisi keamanan dan keselamatan, jalan tol telah dilengkapi dengan 982 unit CCTV dengan dua arah mata kamera yang dipantau selama 24 jam oleh petugas dan terintegrasi dengan teknologi Intelligent Traffic System (ITS) yang dipantau dari command center di kantor pusat dan control room masing-masing cabang tol.

Hutama Karya juga berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder setempat diantaranya yakni Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, BNPB, Pemprov/Pemda hingga pihak-pihak terkait lainnya agar penyelenggaraan mudik Nataru berjalan dengan lancar. “Kami siapkan pelayanan dan keamanan yang terpadu selama Nataru. Bersama dengan pihak kepolisian, kita mendirikan Pos Pengamanan di beberapa titik selama Nataru, diantaranya di Tol Terpeka tepatnya di KM 163, KM 208, KM 234, KM 277 Jalur A dan KM 172, KM 215, KM 306 Jalur B. Sedangkan di Tol Permai berlokasi di Gerbang Tol Pekanbaru dan Gerbang Tol Dumai,” imbuh Tjahjo.

Sebagai tambahan informasi, jalan tol yang saat ini telah dioperasikan oleh Hutama Karya terdiri dari sembilan ruas JTTS bertarif yaitu Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (21,93 km), Tol Bengkulu-Taba Penanjung (17,8 km), Tol Pekanbaru-Dumai (131 km), Tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km).

Kemudian Tol Binjai-Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) (11 km), dan Tol Sigli-Banda Aceh (Seulimeum-Blang Bintang) (35,85 km) serta dua ruas tol yang berada di Pulau Jawa yaitu Tol JORR-S (14,25 km) dan Akses Tanjung Priok (11,4 km). Lalu termasuk lima ruas yang masih belum bertarif atau gratis yaitu Tol Indralaya-Prabumulih (64,5 km), Tol Binjai-Langsa (Stabat-Kuala Bingai) (8 km), Tol Indrapura-Lima Puluh (15 km), Tol Sigli-Banda Aceh (Blang Bintang-Baitussalam) (12,7 km) dan Tol IndrapuraTebing Tinggi (26,23 km) yang dikelola PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).

“Kami optimis dengan peningkatan pengguna jalan tol yang signifikan akan disertai dengan pelayanan yang baik dan layak sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan jalan tol yang aman dan nyaman selama Nataru nanti,” tutup Tjahjo. (jpc/bbs/adz)

 

KPK Periksa Wamenkumham 5 Jam Lebih

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS GEDUNG KPK: Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi, Senin (4/12/203). Edward telah ditetapkan sebagai tersangka.

SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memenuhi panggilan KPK kemarin. Diperiksa sebagai saksi, Eddy sapaan akrabnya, dia seribu bahasa ketika ditodong puluhan wartawan yang menunggu.

Mengenakan kameja merah dilipat lengan dan kacamata yang dicentelkan ke jidat, Eddy tak seperti biasa kemarin. Dia tak ramah dan berani berbicara lugas dan tenang seperti saat tampil dipengadilan maupun arena publik lain.

Keluar dari ruangan penyidik pukul 16.12 WIB, Eddy langsung bergegas menuju mobil. Di depan, Eddy dikawal oleh pengacaranya. Di belakang, ada dua orang yang seolah melindungi Eddy dari kerumunan media yqng menunggunya sejak pagi.

Dia juga tak bergeming saat diberondong pertanyaan wartawan. Eddy hanya menjawab saat masuk pemeriksaan di KPK pukul 9.36 WIB. “Sehat walafiat,” katanya saat ditanya kabar.

Sejak Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menyebut namanya sebagai tersangka pada 9 November lalu, Eddy memang seolah mengindar dari media. Dia tak pernah menjawab terang-terangan di publik. Dia seperti tahu statusnya dalam kasus itu.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango pada 30 November lalu juga telah menyebut, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap para tersangka sudah ditandatangi. Surat tersebut juga telah diberikan kepada presiden.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kembali memaparkan bahwa Eddy dipanggil kapasitasnya sebagai saksi. Untuk memberikan kesaksian atas tersangka lain yang telah ditetapkan KPK terkait kasus suap dan gratifikasi tersebut.

“Terutama para tersangka yang rumahnya telah digeledah oleh tim penyidik KPK beberapa waktu yang lalu,” ucapnya dalam konferensi pers kemarin. Sedang Eddy diperiksa kemarin untuk kebutuhan pengetahuannya terkait kasus tersebut.

Dia belum berani memaparkan terkait proses pemeriksaan oleh penyidik. Dia berjanji akan menyampaikan hasil tersebut usai pemeriksaan oleh tim penyidik rampung digelar. Ali juga menghimbau soal status Eddy dalam perkara ini. “Penetapan tersangka akan diumumkan dalam konferensi pers,” paparnya.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso agak kecewa saat melihat proses pengusutan perkara yang mereka laporkan ke KPK Maret lalu. “Saya kok agak pemisimis lihat perkembangan yang ada,” celetuknya. Seharusnya, jika sudah ditetapkan sebagai tersangka Eddy bisa ditahan oleh KPK. Namun, kenyataan saat ini, Eddy masih bebas seperti biasa.

IPW juga menyoroti soal penerapan pasal suap dan gratifikasi dalam kasus ini. Sebab, saat mereka laporkan ke KPK, sebenarnya perkara yang menjerat Wamenkumham ini adalah pemerasan. Terkait pengurusan badan hukum di Kemenkumham. “Tapi kami lihat saja lah perkembangannya ke depan,” ucapnya. (elo/jpg/ila)

1...869870871...15,682Page 870 of 15,682

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor