Home Blog Page 873

Peringatan Hari Ibu ke-95 Tingkat Deliserdang, Perempuan Berdaya Indonesia Maju

SERAHKAN: Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP, menyerahkan hadia kepada Ketua PKK Deliserdang Sri Pepeni, Yusuf Siregar. batara/sumut pos.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 Tingkat Kabupaten Deliserdang mengusung tema, Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, harus benar-benar dijadikan sebagai momentum untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan yang telah menempuh jalan panjang untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Deliserdang.

Pesan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, H Timur Tumanggor SSos MAP, pada peringatan Hari Ibu ke-95 Tingkat Kabupaten Deliserdang di Convention Hall Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/12).

Perempuan, sebut Sekda, telah menjadi mitra dan mendorong inovasi keadilan sosial, menyejahteraan gender yang tangguh dan berdaya serta mampu mewarnai segala proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

“Saya mengikuti dan menikmati kegiatan yang dilaksanakan dalam menyambut Hari Ibu ke-95 ini. Kegiatan-kegiatan itu merupakan bagian kecil dari kegiatan perempuan yang dapat membangkitkan semangat juang kaum perempuan dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya religius dan rukun dalam kebhinekaan,” kata Sekda.

Pihak panitia yang diwakili, Elisa Jhon Napitupulu menyampaikan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-95 Tingkat Kabupaten Deliserdang, antara lain kick-off Peringatan Hari Ibu ke-95 ditandai dengan pelaksanaan turnamen voli antara organisasi perempuan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Deliserdang, Tim Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (TP PKK) Kabupaten Deliserdang dan PKK Kecamatan se-Deliserdang, sebanyak 23 tim, dilaksanakan sejak Minggu, 26 November 2023 sampai Rabu, 29 November 2023 di Gedung Olahraga (GOR) Lubuk Pakam; Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, sejak Selasa, 5 Desember 2023 hingga Kamis, 7 Desember 2023 di Hotel Thongs Inn yang diikuti lima desa; Seminar Perempuan, pada Rabu, 13 November 2023 di Hotel Thong Inn yang mengusung tema, “Menjadi Perempuan Hebat yang Dikaruniai Anak Istimewa” diikuti 300 peserta; Lomba Champion pada perangkat daerah dan tokoh masyarakat dan lainnya.

“Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga penyelenggaraannya bisa terselenggara dengan baik,” ucapnya. (btr/han)

Kasus Korupsi Proyek Dishub Kabupaten Nias Barat, Kejari Gunungsitoli Tahan Dua Tersangka

DIBOYONG: Kedua tersangka OH dan MM dugaan korupsi proyek di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat diboyong menggunakan rompi dengan tangan diborgol keluar dari kantor Kejari Gunungsitoli. ADITIA LAOLI/SUMUT POS .

SUMUTPOS.CO – Dua orang tersangka kasus korupsi proyek di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat berinisial OH dan MM ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan langsung dijebloskan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli, pada Senin (11/12).

Pantauan Sumut Pos di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada Kamis (11/12) sekira pukul 19.30 WIB, kedua tersangka OH dan MM keluar dari ruangan pemeriksaan pidana khusus menggunakan rompi warna jingga dengan tangan diborgol, diboyong petugas menuju mobil tahanan yang sudah disiapkan di halaman kantor Kejari Gunungsitoli menuju Lapas Kelas II B Gunungsitoli di Jalan Dolok Martimbang Desa Hilina’a Kecamatan Gunungsitoli.

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parada Situmorang SH MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Solidaritas Telaumbanua SH mengungkapkan penahanan kedua tersangka terkait dugaan korupsi proyek Pembangunan Jalan Desa Strategis dari Belakang Kantor Syahbandar Sirombu (Sifadaya) menuju lokasi Surfing Desa Sirombu Kecamatan Sirombu yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Barat tahun anggaran 2020 dengan nilai kontrak Rp1.046.800.100 dikerjakan oleh CV. “O”.

“Tim penyidik telah merampungkan penyelidikan dugaan penyimpangan pada proyek tersebut dan menemukan peristiwa pidana dengan bukti permulaan yang cukup, untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sehingga OH selaku PPK dan MM adalah penyedia jasa dari CV. “O” pada hari ini kita tetapkan tersangka,” Ungkap Kasi Pidsus didampingi Kasi Intel dan Kasi BB kepada sejumlah wartawan pada konferensi pers yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Senin (11/12) malam.

“Untuk kepentingan penyidikan maka keduanya ditahan di rutan Lapas Kelas II B Gunungsitoli selama dua puluh hari ke depan sejak tanggal 11 hingga 30 Desember 2023,” sambung Kasi Pidsus.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menjelaskan pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut penyidik menemukan fakta hukum yakni kekurangan mutu pekerjaan dan manipulasi data. Sehingga negara dirugikan dengan perhitungan sementara sebesar Rp 303 juta.

Kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu : Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Kepada tersangka OH dan MM penyidik mempersangkakan pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Kasi Pidsus, tersangka dalam kasus tersebut tidak tertutup kemungkinan akan bertambah. “Kasus ini penyidik terus melakukan pendalaman. Dan tidak tertutup kemungkinan masih pihak-pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (adl/han)

Lahirnya Kecamatan Tampahan Diprakarsai Guru dan Siswa

BERSAMA: Bupati Toba Poltak Sitorus diabadikan bersama Janter Simanjuntak, Bakhtiar Tampubolon, dan Mangapul Siahaan pada Perayaan HUT ke-17 Kecamatan Tampahan, yang digelar di Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Sabtu (9/12).Istimewa.

TOBA, SUMUTPOS.CO – Sebelum membacakan sejarah singkat terbentuknya Kecamatan Tampahan di Kabupaten Toba, Janter Simanjuntak, mantan Kepala Desa Lintong Nihuta, periode 2003-2011, sedikit bercerita tentang awal mula lahirnya Kecamatan Tampahan.

Dari atas panggung pada Perayaan HUT ke-17 Kecamatan Tampahan, yang digelar di Bukit Singgolom, Desa Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan, Sabtu (9/12) lalu, Janter mengilasbalik peristiwa proses lahirnya Kecamatan Tampahan.

“Jika mengingat Tampahan, saya langsung teringat dengan 2 sosok penting, yakni Bakhtiar Tampubolon dan Mangapul Siahaan. Bapak Bakhtiar adalah mantan guru saya, dan Bapak Mangapul adalah teman sekelas saya. Jadi Pak Bakhtiar adalah mantan guru kami,” ungkap Janter, mengawali ceritanya, didampingi 2 sosok yang disebutkannya.

Di awal Juni 2006, kegiatan Bulan Bakti Kesehatan digelar di Desa Lintong Nihuta dihadiri oleh Bakhtiar yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Toba Samosir, dan Mangapul menjabat Anggota DPRD Toba Samosir.

“Pada saat acara itu, Pak Bakhtiar berkata kepada saya, ‘Kita harus membentuk kecamatan yang baru, yakni Tampahan’. Beliau minta saya mengumpulkan kepala desa dan tokoh masyarakat,” tutur Janter.

Mengingat satu syarat pemekaran kecamatan harus minimal terdiri dari 7 desa, Janter bergerilya, menjalin komunikasi dengan desa tetangga, termasuk Desa Longat untuk memenuhi syarat 7 desa. Setelah melalui diskusi panjang dan komunikasi yang alot, Desa Longat mengundurkan diri, dengan alasan mereka masih terikat peradatan dengan Desa Hinalang. Tak menyerah, mereka terus bergerilya dan berupaya melobi Desa Sibodiala agar bersedia bergabung, namun Sibodiala menolak, karena letak mereka berada di wilayah marga Silalahi.

Dengan harapan kosong, Janter dan kawan-kawan menyampaikan laporan itu kepada Bakhtiar dan Mangapul. Dengan tegas, keduanya berkata, ‘Jangan mundur, masih ada opsi lain’. Opsi lain yang disebut adalah jumlah penduduk harus minimal 3.000 jiwa. Namun setelah ditelusuri, opsi ini juga tidak berhasil, karena jumlah penduduk calon Kecamatan Tampahan saat itu tidak sampai 3.000 jiwa.

“Tapi dalam waktu singkat, jumlah penduduk itu bisa dipenuhi, karena perpindahan penduduk,” lanjut Janter.

Setelah opsi itu terpenuhi, kendala lain nyaris menghambat pembentukan Kecamatan Tampahan. Perdebatan antardesa untuk menentukan ibukota kecamatan, tidak dapat dihindarkan, antara Desa Gurgur Aek Raja dan Desa Lintong Nihuta. Terlebih saat itu Desa Lintong Nihuta telah lebih dulu menyerahkan surat tanah. Namun setelah melalui berbagai diskusi panjang dan negosiasi, akhirnya terjadi kesepakatan, ibukota kecamatan berada di Desa Gurgur Aek Raja. Namun camat pertama harus berasal dari Desa Lintong Nihuta.

Selain soal negosiasi yang alot, pembentukan Kecamatan ini juga nyaris gagal, karena persoalan dana. Beruntung seorang dermawan bersedia bergabung, yakni Daulat Simanjuntak, beliau pensiunan ASN dari Pulau Sulawesi. Kerja sama para panitia ini berjalan baik, ditambah dengan dukungan penuh dari Bakhtiar dan Mangapul, yang mendukung dan mendorong sekuat tenaga dari lembaga legislatif.

“Pada 9 Desember 2006, Tampahan dimekarkan dari Kecamatan Balige, sesuai dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pembentukan Kecamatan Tampahan, dimekarkan dari Kecematan Balige dan beribukota di Desa Gurgur Aek Raja,” beber Janter, membacakan sejarah terbentuknya Kecamatan Tampahan.

Pada kesempatan sama, Bakhtiar menyampaikan, ide pemekaran Kecamatan Tampahan lahir dari kelamnya kehidupan masa lalu. Terutama soal jarak beberapa desa di Kecamatan Tampahan yang sangat jauh ke Kantor Camat Balige, terutama Desa Meat dan Desa Tangga Batu. Tak hanya untuk urusan pemerintahan, kepedihan juga dialami anak-anak sekolah yang pada masanya harus berjalan kaki dari desa mereka ke Soposurung, Balige.

Kedua sosok guru dan siswa itu bahu-membahu bersama para kepala desa di kecamatan tersebut pada periode 2003-2008, ditambah dukungan para tokoh masyarakat, perantau, dan warga lainnya, Kecamatan Tampahan akhirnya lahir.

Sementara Bupati Toba Poltak Sitorus, yang hadir bersama beberapa kepala dinasnya, plus Anggota DPRD Robinson Tampubolon, dan Forkopimcam, diundang berdiri di tengah lapangan, di hadapan ratusan masyarakat, Poltak mewakili rombongan itu, menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi ke-17 Kecamatan Tampahan. Tidak hanya ucapan selamat, Poltak juga menyambut permintaan Bakhtiar yang meminta agar pemerintah memberi perhatian serius untuk pembangunan Kecamatan Tampahan.

“Kita sepakat, ini akan menjadi prioritas. Terlebih saat ini yang menjadi super prioritas kita adalah pariwisata. Maka Tampahan menjadi prioritas kita,” jelasnya.

Meski begitu, Poltak berharap, agar ke depan tempat pemakaman umum bisa tersedia di Kecamatan Tampahan, dan tugu atau makam yang berdiri kokoh di beberapa spot wisata, bisa disatukan dalam satu tempat. “Kalau ini jadi, saya yakin wisawatan akan berjubel datang ke sini, membawa harta kekayaan bangsa-bangsa. Sedangkan Raja dan Ratu Belanda sudah pernah datang ke sini, apalagi rakyatnya,” harapnya.

Usai penyampaikan sambutan, acara perayaan kemudian dilanjutkan dengan meniup lilin dan pelepasan balon ke udara. Acara kemudian dilanjutkan dengan pertunjukkan tortor massal oleh para pelajar SD.

Sebelum meninggalkan lokasi, Bupati Toba bersama istri dan rombongan, menyempatkan diri mengunjungi stand setiap desa yang menyajikan berbagai hasil UMKM, pertanian, dan kerajinan tangan. Usai makan siang, acara kemudian dilanjutkan dengan defile dari masing-masing desa dan acara hiburan. (mag-10/saz)

Debat Perdana Pilpres 2024 Semarak dan Hangat, Tiga Capres Saling Sindir

BERSALAMAN: Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka , serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersalaman sebelum debat pertama yang digelar KPU di halaman Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12). Dalam depat tersebut, ketiga Capres terlibat saling sindir.

SUMUTPOS.CO – Tiga calon presiden (Capres) terlibat aksi saling sindir dalam debat perdana Pemilu 2024 yang digelar di kantor KPU RI, Jakarta, tadi malam (12/12). Meski demikian, secara keseluruhan debat berlangsung semarak dan hangat.

SINDIRAN pertama, misalnya, dilontarkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam isu kesetaraan hukum, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyoroti adanya sosok milenial yang bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Itu tentu saja merujuk pada sosok Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Cawapres.

Namun, kata Anies, di sisi lain, ada banyak milenial yang justru tergerus haknya. “Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan,” tegasnya.

Sindiran lain dilontarkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kepada Ganjar Pranowo. Tepatnya saat debat membahas tema pelayanan pemerintahan. Prabowo mengkritik Ganjar yang gagal memenuhi kebutuhan pupuk petani. “Menurut saya, pandangan saya, kelompok rentan itu termasuk juga para petani dan nelayan. Dan, yang saya dapat waktu keliling di Jawa Tengah, petani-petani di situ sangat sulit mendapat pupuk,” ujarnya.

Tapi, Ganjar tak menerima begitu saja kritik Prabowo. Bagi capres nomor urut 3 tersebut, itu bukan persoalan daerah, melainkan isu nasional. “Saya mengingatkan Pak Prabowo, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Di Sumatera, di NTT, di NTB,” ungkapnya. Persoalan itu, kata dia, justru menjadi persoalan nasional. Sehingga penanganannya membutuhkan kebijakan secara nasional.

Anies Baswedan juga tidak luput dari sindiran. Saat memaparkan soal indeks demokrasi, Anies disentil berlebihan oleh Prabowo. Sebab, kata Prabowo, kemenangan Anies di DKI membuktikan bahwa demokrasi masih fair. Sebab, secara politik yang dilawan Anies adalah penguasa.

“Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anda menjadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas. Anda ke rumah saya, Anda oposisi, Anda terpilih,” tegas Prabowo seraya berjoget dan disambut riuh para hadirin.

Anies pun membalas. Dia menyentil konsistensi Prabowo sebagai oposisi yang tergoda kekuasaan. Padahal, oposisi juga punya posisi terhormat. “Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi,” ucapnya. Bahkan, dia juga mengutip pernyataan Prabowo yang mengaku tidak bisa berbisnis jika ikut kekuasaan.

Situasi itu, bagi Anies, mencerminkan kondisi demokrasi yang tak sehat. “Kekuasaan lebih soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” kata Anies yang juga disambut riuh.

Anies dan Ganjar juga menyerang Prabowo lewat pertanyaan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres dan cawapres. Pasalnya, putusan MK sempat menjadi polemik, karena membolehkan seorang pemimpin daerah, seperti wali kota atau gubernur, meski secara usia tidak memenuhi ambang batas (40 tahun).

Putusan MK itu lantas dinilai telah diwarnai pelanggaran etika berat oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Namun, menurut Anies, Prabowo tetap mendaftar bersama Gibran Rakabuming Raka pada 13 November 2023. Anies bertanya perasaan Prabowo ketika ada permasalahan etika dalam putusan itu.

Merespons hal itu, Prabowo mengatakan, ada beberapa perspektif dalam permasalahan itu. “Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika, sudah diambil tindakan dan keputusan waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang kemudian sudah ada tindakan,” ujarnya.

Namun demikian, menurut Prabowo, itupun masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memprosesnya. “Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah ya saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil Mas Anies, anda juga paham ya. Sudahlah ya,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, apabila rakyat tidak suka Prabowo-Gibran, tidak usah dipilih dalam pemilu nanti. Prabowo mengaku tidak takut jika tidak punya jabatan. “Mas Anies, saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ini,” ujar Prabowo.

Menanggapi jawaban Prabowo, Anies menilai, fenomena orang dalam (Ordal) menyebalkan. Ada fenomena itu di seluruh Indonesia sehingga membuat meritokrasi tidak berjalan karena etika luntur.

Namun demikian, Anies tidak menjabarkan ordal yang dimaksud dalam konteks putusan MK.

Ganjar Pranowo juga ikut mempertanyakan putusan MK terkait batas usia calon wakil presiden tersebut. Menanggapi pertanyaan Ganjar, Prabowo menegaskan putusan MK itu sudah jelas dan menilai masyarakat sudah pandai. Ia kemudian melontarkan ucapan yang mempertanyakan kebenaran terkait pihak yang mengintervensi putusan tersebut.

“Saya kira mengenai MK, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu,” ujar Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2024.

“Mas Ganjar, kita tahu lah bagaimana prosesnya. Yang intervensi siapa? Yang intervensi siapa?” lanjutnya.

Prabowo juga menekankan, pemerintah harus menegakkan konstitusi dan Undang-Undang. Ia juga berjanji akan memperbaiki berbagai hal yang kurang sempurna jika terpilih menjadi presiden. “Tapi intinya adalah, kita tegakkan konstitusi. Kita tegakkan Undang-Undang, kita perbaiki yang kurang sempurna,” lanjutnya.

Angkat Tujuh Tema

Sementara itu, dalam debat tadi malam, ada tujuh tema yang dibahas. Meliputi pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memaparkan visi hukumnya untuk menghadirkan kembali rasa keadilan. Anies menilai, saat ini hukum dipegang oleh kekuasaan. Imbasnya, banyak aturan yang ditekuk sesuai kepentingan kekuasaan. “Apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah,” tandasnya.

Dalam konteks pemerintahan, tata kelola juga kerap tidak sesuai hukum. Padahal, hukum adalah panglima dalam negara demokrasi yang dianut Indonesia. Anies juga menyindir sistem kesetaraan dalam hukum. Di satu sisi, ada sosok milenial yang bisa menembus panggung pilpres. Namun, di sisi lain, banyak milenial yang mendapat kekerasan hanya karena melontarkan kritik.

Anies mencontohkan seorang anak bernama Harun Al Rasyid yang meninggal saat demo menuntut keadilan dalam Pemilu 2019. Hingga saat ini kasusnya tidak ada kejelasan. Ke depan, Anies tidak ingin kasus serupa terjadi.

Sementara itu, Prabowo menegaskan komitmennya pada isu hukum, HAM, perbaikan pelayanan, dan pemberantasan korupsi. Semua isu itu bahkan menjadi prioritasnya. “Hal-hal ini ditaruh di paling atas,” ujarnya.

Prabowo menekankan, sejak muda dirinya sudah mempraktikkan membela Undang-Undang Dasar (UUD) dan Pancasila. Sebab, republik harus berdasar hukum. “Saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya, untuk membela demokrasi hukum dan HAM,” tegasnya.

Diakuinya, saat ini masih banyak kekurangan. Itu hal yang wajar. Namun, bagi Prabowo, stabilitas yang bisa didapat hingga saat ini menjadi sesuatu yang harus disyukuri. “Prabowo-Gibran akan perbaiki, kita tegakkan,” tuturnya. Prabowo juga menekankan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya.

Sementara itu, Ganjar memaparkan visi hukumnya dengan menghadirkan pemerintahan bersih. Dia meyakini, pemerintah bersih bisa diciptakan melalui sistem. Bukan sekadar kata-kata, tetapi butuh keseriusan. Hal utama adalah teladan. “Semua ini berjalannya kalau pemerintahannya bersih, pemerintahannya bisa akomodatif. Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata. Tapi dengan keseriusan,” tegasnya.

Ganjar meyakini, cawapresnya, yakni Mahfud MD, bisa mengeksekusi rencana tersebut. “Pak Mahfud adalah mitra saya, yang sebagai Menko Polhukam yang mengeksekusi itu dengan baik,” ungkapnya.

Ganjar juga memaparkan visi kesetaraan. Dari hasil safarinya, masih terdapat diskriminasi. Masyarakat Dayak di Kalimantan, misalnya, mengaku tidak mendapatkan akses yang sama di pemerintahan. Padahal, mereka ingin kesamaan akses. (far/c9/fal/jpg)

Indikator Pemberatan Korupsi Terus Turun

PAMERAN: Presiden Joko Widodo didampingi Ketua KPK Nawawi Pomolango meninjau pameran saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Istora Senayan, Selasa (12/12).FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo meminta ada evaluasi total dalam pemberatan korupsi. Pencegahan perilaku korupsi perlu dijalankan secara sistemik agar tindakan culas tersebut bisa diberantas. Salah satunya lewat penggunaan teknologi dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan di masyarakat.

Presiden menyebut pemberatan korupsi harus digalakkan. Dia prihatin melihat data masih banyaknya pejabat yang ditangkap KPK lantaran berperilaku korupsi. “Terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang ditangkap dan dipenjarakan,” ucapnya dalam peringatan Hakordia di Istora Senayan kemarin.

Selama 2004-2022 tercatat ada 344 pimpinan dan anggota DPR baik pusat maupun daerah yang telah dipenjara akibat korupsi. Juga 38 menteri daj kepala lembaga dan 24 gubernur. Ada 24 gubernur dan 162 bupati atau wali kota. Serta delapan komisioner baik KPU, KPPU, dan KY. Juga 415 orang dari pihak swasta. Terlalu banyak yang ditangkap. “Tidak ada di negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak seperti di Indonesia saat ini. Jangan ditepuktangani” katanya.

Dia meminta agar ada evaluasi total untuk pemberantasan korupsi ke depan. Baik dari sektor pendidikan, pencegahan, maupun penindakan. Sebab, hukuman penjara saat ini ternyata juga belum membuat para koruptor kapok.

Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi. Di antaranya dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dan masyarakat. Salah satunya sistem e catalog. Berbagai aplikasi diciptakan agar memudahkan masyarakat. Pun juga membatasi agar pejabat dan pengusaha tidak sampai ketemu dalam pengurusan izin. Salah satunya lewat Online Single Submission (OSS). Ini sebagai langkah untuk memagari agar pejabat tidak melakukan korupsi atas kewenangannya.

Presiden juga mendorong agar pemerintah dan DPR mempercepat finalisasi RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan RUU pembatasan uang kartal. Dua aturan ini penting untuk memasifkan upaya pencegahan perilaku korupsi dan memberikan efek jera bagi koruptor.

Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango mengatakan, saat ini upaya pemberatansan korupsi sudah dilakukan. Namun, sayangnya, beberapa indikator menunjukkan pemberatasan tersebut belum efektif dan efisien. “Skor indeks persepsi korupsi tidak meningkat dan cenderung stagnan,” paparnya.

Pun dengan skor indeks perilaku anti korupsi (IPAK) dan survei penilaian integritas (SPI) yang skornya cenderung menurun setiap tahun. Nawawi juga memaparkan, saat ini selain bersinergi, perlu adanya penggunaan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, sejumlah kisah sukses mencegah dan memberantas korupsi di Kementerian/Lembaga menjadi contoh pentingnya sinergi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi. “Teknologi informasi telah mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA),” paparnya.

Sistem ini memperbaiki tata kelola batubara secara signifikan termasuk mencegah illegal mining, penyelundupan ekspor dan praktek yang merugikan penerimaan negara sejak puluhan tahun.

Sinergi juga terjadi pada sistem logistik nasional. Integrasi sistem dan koordinasi 18 Kementerian/Lembaga dan dunia usaha pada pelabuhan laut berhasil menurunkan waktu dan biaya di pelabuhan, dimulai dari 14 pelabuhan laut besar dan melebar pada pelabuhan udara bahkan 1.400 terminal khusus (tersus). Salah satu hasilnya, Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2022.

Sementara itu, di acara besar KPK itu, kemarin, Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri tak hadir mengikuti peringatan. Meski KPK yang telah mengundang seluruh insan KPK dalam perayaan hari anti korupsi sedunia itu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan undangan hakordia itu dibagikan ke seluruh insan KPK melalui email. Termasuk ke Firli Bahuri yang masih menjadi bagian dari insan KPK meski statusnya nonaktif. Ali tidak mengetahui jika Firli tidak hadir dalam acara tersebut. “Gak tahu. Karena memang kamu mengundang seluruh insan KPK. Diundang semua untuk mengikuti acara ini,” jelasnya. (elo/jpg)

Atas Situasi Rohingya, Kemenlu Minta Pertanggungjawaban dari Negara Pihak Konvensi

Ardiyan Syahputra/rakyat aceh IMIGRAN ROHINGYA: Sebanyak 184 imigran Rohingya, kebanyakan mereka wanita dan anak-anak terdampar di Kuala Gingging Gampong Baro, Kabupaten Aceh Besar, beberapa waktu8 lalu. Saat ini tercatat sebanyak 1.626 pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) angkat bicara mengenai pengungsi Rohingya yang makin berpolemik di Aceh.

Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengaku, penanganan masalah pengungsi ini, khususnya isu resettlement, sangat lambat oleh pihak-pihak terkait.

Bahkan, sebagian negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 justru menolak kedatangan mereka, menolak menampung mereka, bahkan sebagian melakukan revolment dan pushback.

Karenanya, Indonesia meminta pertanggungjawaban dari negara-negara pihak konvensi tersebut untuk segera melakukan pemukiman kembali atau resettlement bagi para pengungsi. Saat ini tercatat sebanyak 1.626 pengungsi Rohingnya yang berada di Aceh.

“Oleh kita meminta agar negara-negara pihak dalam Konvensi dan komunitas internasional menunjukkan tanggung jawab lebih terhadap upaya menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya ini,” ujarnya dalam temu media di Jakarta, Selasa (12/12).

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia terus bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, khususnya Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dalam menangani masalah ini.

UNHCR pun telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan fasilitas, menangani, dan mempertimbangkan resettlement bagi para pengungsi.

Selain resettlement, lanjut dia, akar masalah dari isu Rohingnya juga harus diselesaikan. Yakni, konflik di Myanmar yang saat ini belum selesai. Indonesia pun telah secara aktif membantu agar konflik di Myanmar ini dapat segera diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan.

Di sisi lain, Kemenlu juga fokus pada dugaan adanya dua tindak kejahatan yang menyertai “terdamparnya” pengungsi Rohingnya di Aceh. Diduga kuat bahwa ada unsur penyelundupan dan perdagangan manusia.

Iqbal menekankan, meski Indonesia tidak memiliki kewajiban menampung pengungsi, namun Indonesia wajib mencegah dan ikut memberantas dua tindak pidana tersebut.

“Karena itu pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, baik penyelundupan maupun perdagangan manusia yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ke Aceh,” paparnya.

Selain itu, penyelesaian isu Rohingya ini akan dibawa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada pertemuan Global Refugee di Jenewa pada 13 Desember 2023. Termasuk isu Palestina yang terus digaungkan oleh Retno dalam semua pertemuan Internasional. (mia/jpg/ila)

Menangkan Ganjar – Mahfud, Politisi PDIP Medan Ingatkan Warga Gunakan Hak Pilih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memenangkan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, para politisi PDI Perjuangan Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat.

Adapun kedua politisi PDIP yang dimaksud, yakni Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim SE dan salah seorang pengurus PDIP Medan, Wong Chun Sen.

Dalam pergerakan memenangkan Ganjar – Mahfud di Kota Medan itu, Hasyim dan Wong Chun Sen mengedukasi warga Kota Medan tentang pentingnya menggunakan hak suara dan kerugian yang dialami bila memilih untuk golput.

“Kita terus bergerak dari rumah ke rumah untuk mengedukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Bahwa satu suara yang kita miliki sangat bermanfaat, sangat menentukan nasib bangsa kedepan. Jadilah orang yang ikut serta dalam menentukan nasib bangsa. Jangan golput, sebab golput adalah kerugian besar bagi bangsa,” ucap Hasyim.

Pada kesempatan itu, Hasyim yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Medan itu menyebutkan, bahwa seorang caleg tidak harus mengundang masyarakat untuk hadir dalam kegiatan kampanye.

istimewa
MENANGKIAN GANJAR: Ketua DPC PDIP Medan Hasyim SE bertekad menangkan Capres Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

Ia menilai, mendatangi warga secara langsung justru lebih efektif dalam memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misi caleg tersebut dan capres – cawapres yang didukungnya.

“Warga juga sebaiknya memilih sosok caleg yang dikenal, sebab mereka lah yang akan memperjuangkan aspirasi warga di parlemen, baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat,” ujarnya.

Hasyim yang akan maju pada Pilpres 2024 sebagai caleg DPRD Sumut dari Dapil Medan A itu pun menegaskan, dirinya akan terus mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk dapat lebih dekat dengan warga sehingga bisa menyampaikan semua visi misi yang dimiliki PDIP serta Ganjar Pranowo – Mahfud MD sebagai capres – cawapres yang diusung.

“Kita tadi bertemu dengan warga, tatap muka, bersilaturahmi. Kita dan warga saling bergembira, bisa bertemu langsung dan berdiskusi. Warga begitu antusias, apalagi dalam menyambut Pilpres. Kita terus mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 nanti,” katanya.

Senada dengan Hasyim, Wong Chun Sen yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Medan juga mengatakan bahwa mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah memang lebih efektif dalam mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya.

“Khususnya dalam memenangkan Ganjar – Mahfud pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 mendatang,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Wong Chun Sen juga mengimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya. “Jangan Golput, gunakan hak pilih anda,” ucap Wong yang kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai caleg DPRD Medan dari Dapil Medan III (Medan Perjuangan, Timur, Tembung dan Deli).

Dalam kunjungan ke rumah-rumah warga yang berada di kecamatan Medan Timur, Medan Perjuangan dan Medan Tembung, Hasyim dan Wong Chun Sen tampak mencontohkan bagaimana cara memcoblos surat suara yang sah saat melakukan pencoblosan bilik TPS. Termasuk saat mencoblos pasangam capres – cawapres nomor urut 3, Ganjar – Mahfud. (map)

Atletik Sumut Kurang Peralatan dan Dispensasi Sekolah

BERSAMA: Petugas Visitasi Posko Publikasi PON 2024 dari Dispora Sumut Jhonny Siahaan bersama atlet dan pelatih atletik di Unimed. (IST)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Atletik merupakan salah satu andalan Sumatera Utara untuk meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. Mereka dibebankan misi meraih enam medali emas.

“Sesuai dengan hasil pertemuan terakhir, kita memiliki target enam medali emas pada PON 2024 nanti. Kita optimis bisa meraih target tersebut,” ujar Pelatih Atletik Sumut, Dumpang Siregar saat menerima kunjungan tim visitasi Posko Publikasi PON 2024 Wilayah Sumut yang dipimpin Jhonny Siahaan SPd M.Or di Lintasan Atletik Unimed, Selasa (12/12/2023).

Dijelaskan, atletik memiliki 42 atlet dan 11 pelatih di Pelatda PON 2024. Mereka latihan di Unimed, PPLP Sumut, dan Pelatnas. “Ada 1 atlet kita latihan di Pelatnas dan 1 lagi di Amerika Serikat,” ungkapnya.

Para pelatih atletik Sumut tersebut adalah, Sukrat Sigh, Sinung Nugroho, Joseph Lumi, Aidil Azhar, Zulkarnain Purba, Jhonny Siahaan, Nuriyoto, Nurhasim, Edi Herianto Harahap, Dumpang Siregar, dan Syah Ajaji Gultom

Atletik Sumut optimis mampu mencapai target 6 emas. Hal ini berdasarkan raihan atlet Pelatda PON 2024 di sejumla event nasional. Pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2023, Sumut meraih 7 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. “Pada Porwil Sumatera kemarin, kita juga meraih 8 emas, meski tidak dihitung,” jelasnya.

Selama Pelatda, atletik Sumut mengeluhkan lintasan atletik Unimed yang kurang kondusif dan bergelombang. Di sana, atlet Pelatda harus berbagi tempat dengan atlet lainnya.

Selain itu, atletik Sumut Kekurangan peralatan dan perlengkapan latihan. Peralatan seperti lempar lembing, lontar martil, tolak peluru, dan medis on ball masuk kurang. “Bahkan saat ini kita hanya memiliki dua lembing, sehingga begitu dilempar harus diambil lagi terlebih dulu,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan latihan atlet, PASI Sumut berharap agar peralatan dan perlengkapan latihan tersebut segera terealisasi. “Kami sudah mengajukan ke Dispora Sumut. Kami berharap segera terealisasi, sehingga persiapan atlet lebih maksimal,” harapnya.

Sedangkan Zulkarnain Purba mengeluhkan dispensasi dari sekolah. Atlet Pelatda PON Baim Bagus Sirait kesulitan mendapatkan dispensasi dari sekolahnya, SMA Swasta Teladan, Jalan Pertiwi. Hal itu membuat si atlet tidak bisa berlatih maksimal.

“Kami berharap agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara membantu agar sekolah memberikan dispensasi. Bagaimana pun juga, para atlet ini akan berjuang membawa nama Sumut,” ungkapnya.

Sementara perwakilan Dispora Sumut, Jhonny Siahaan SPd MOr mengatakan, peralatan dan perlengkapan atletik Sumut sedang dalam proses. Kemungkinan akan terealisasi pada 2024.

“Mari kita berdoa bersama-sama agar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan atletik Sumut bisa terealisasi pada 2024. Untuk itu, kami berharap agar para atlet tetap semangat latihan,” pesannya.

Untuk dispensasi atlet, Jhonny Siahaan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Disdik Sumut. “Mudah-mudahan Disdik Sumut bisa membantu sehingga atlet bisa fokus berlatih,” tambahnya. (dek)

50 Wargabinaan Lapas Pematangsiantar Jalani Program Tahfiz dan Tahsin Alquran

50 Wargabinaan Lapas Pematangsiantar Jalani Program Tahfiz dan Tahsin Alquran.(ist/SUMUT POS)

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 50 wargabinaan unggulan di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, mengikuti program program Tahfiz dan Tahsin Alquran. Hal ini, sebagai wujud pembinaan bagi wargabinaan dilakukan secara berkelanjutan.

Kepala Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, M. Pithra Jaya Saragih mengungkapkan program ini, merupakan kerja sama pihaknya dengan Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, berkomitmen menjadikan Program ini, sebagai program unggulan dalam membina kepribadian warga binaan muslim yang ada di Lapas Pematangsiantar.

“Dalam rangka menghasilkan insan pemasyarakatan yang unggul, beriman dan bertaqwa, Lapas Kelas IIA Pematangsiantar, adakan Program Tahfiz dan Tahsin Al-Qur’an kepada 50 warga binaan Lapas Pematangsiantar,” ucap Pithra, dalam keterangannya Rabu (13/12).

Pithra mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian Agama kota Pematang Siantar, diharapkan Kegiatan ini dapat menjadi program unggulan dari Lapas Pematangsiantar.

“Hal itu, dalam mewujudkan pembinaan keagamaan yang dapat menghasikan santri-santriyah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta bemanfaat bagi masyarakat,” jelas Pithra.

Pithra menjelaskan bahwa kegiatan ini, akan digelar selama tiga bulan kepada 25 orang peserta Tahfiz dan 25 orang peserta Tahsin. Di Mesjid At-Taubah sendiri, telah dilaksanakan berbagai program pembinaan kerohanian bagi warga binaan yang telah difasilitasi oleh pihak lapas.

Saat ini Lapas Pematangsiantar telah dihuni dengan kondisi over kapasitas kurang lebih 310 persen, dengan tenaga SDM serta sarana prasarana yang masih terbilang terbatas.

“Meski demikian Lapas Pematangsiantar, tetap memaksimal fungsinya, dalam memberikan jaminan pelindungan terhadap warga binaan, sekaligus menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik,” kata Pithra.(gus)

Tifatul Ajak Masyarakat Kritis Kawal Demokrasi

MEDAN, SUMUTPOS-CO – Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PKS Tifatul Sembiring mengajak masyarakat untuk kritis dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, sikap kritis masyarakat itu dibutuhkan sebagai penyeimbang (balancing) terhadap perkembangan demokrasi di negeri ini.

“Apalagi menjelang Pemilu seperti sekarang ini, sikap kritis kita diperlukan agar Pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” kata Tifatul Sembiring pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar di Medan Marelan, Kota Medan, Selasa (12/2).

Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga mencontohkan, kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, menaikkan harga BBM, boleh dikritisi oleh masyarakat. “Karena kritik yang dilontarkan masyarakat, misalnya melalui demonstrasi, dilindungi oleh Undang-undang dan ini adalah bagian dari ber demokrasi,” bebernya.

Peserta yang hadir pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kali ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di Kota Medan. Wawan, seorang peserta yang hadir, mengaku senang mengikuti sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini. “Selain bisa bertemu Pak Tifatul, saya juga bisa menambahkan wawasan tentang 4 Pilar MPR RI ini. Dan sudah sepatutnya memang wakil rakyat turun ke bawah menyambangi konstituennya, seperti Pak Tifatul ini,” jelasnya.

Pada pemaparannya tentang 4 Pilar MPR RI ini, Tifatul menjelaskan beberapa poin krusial yang terkandung di dalamnya, yakni Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara; UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI sebagai Konstitusi; NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. (adz)

1...872873874...15,711Page 873 of 15,711