Home Blog Page 89

Jelang Hari Buruh 2026, Pengangguran dan PHK Masih Tinggi

Praktisi Hukum yang juga Pengamat Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Dr Minggu Saragih. Istimewa/Sumut Pos
Praktisi Hukum yang juga Pengamat Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Dr Minggu Saragih. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN – Jelang Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2026, tingginya angka pengangguran serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih berdampak bagi buruh atau pekerja dan dunia usaha, sehingga dapat mengganggu stabilitas Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Karena itu, pemerintah harus segera ambil langkah cepat untuk menyelamatkan kehidupan dan kesejahteraan buruh demi keberlangsungan dunia usaha.

Demikian dikatakan Praktisi Hukum yang juga Pengamat Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Dr Minggu Saragih di Medan, Jumat (10/4). “Hari Buruh Internasional (May Day) ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia sejak tahun 2014. Keputusan ini diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mulai berlaku efektif pada 1 Mei 2014, bertujuan menghormati hak dan perjuangan kaum buruh, namun kondisi kehidupan buruh atau pekerja begitu juga dunia usaha masih dalam keadaan tidak baik baik saja, belum menunjukkan tren positif khususnya tiga tahun terakhir, di mana dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran dan PHK  masih sangat tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada November 2025 tercatat sebesar 4,74 persen, tren ini turun dibandingkan pada Agustus 2025, sebesar 4,85 persen atau Agustus 2024, berkisar 4,91 persen.

Sedangkan jumlah pengangguran per November 2025 mencapai 7,35 juta orang, tren ini juga berkurang 109 ribu orang dibanding Agustus 2025.

Sehingga dapat dirincikan, total angkatan kerja sebanyak 155,27 juta orang, jumlah pekerja 147,91 juta orang, pengangguran (TPT): 7,35 juta orang. TPT berdasarkan kelompok umur per Agustus 2025, tertinggi berkisar di usia 15-19 tahun, sebesar 23,34 persen dan 20-24 tahun 14,35 persen.

“Penurunan jumlah pengangguran ini didorong oleh penambahan angkatan kerja sebanyak 1,26 juta orang dan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,37 juta orang sepanjang periode Agustus-November 2025. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan,” jelas Minggu yang juga Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan ini.

Sementara itu, sambungnya, pada awal tahun 2026, berdasarkan data per Februari 2026, BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia menurun tipis menjadi 7,35 juta orang, atau sekitar 4,73 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang.

“Angka ini menunjukkan perbaikan lapangan kerja, dengan proyeksi tingkat pengangguran cenderung stabil di kisaran 4,7 persen pada tahun 2026. “Dari data tersebut, angka pengangguran dinilai masih sangat tinggi dan sangat menghawatirkan,” tuturnya.

Menurut Minggu, hal itu belum bisa dibilang turun signifikan, karena pada tahun 2025, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 88.519 orang. “Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 10.554 orang dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencatat 77.965 pekerja ter PHK,” kata dia.

Ia berharap, dengan adanya Program Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengurangi angka pengangguran, namun adanya pencabutan izin beberapa perusahaan di Sumatra Utara (Sumut) pada awal tahun 2026 dapat menambah  angka pengangguran pada akhir tahun 2026 nanti.

“Begitu juga dampak dari beberapa perusahaan perkebunan yang diambil alih oleh Negera melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang juga dapat menimbulkan banyaknya PHK terhadap pekerja oleh perusahaan akibat dampak dari kebijakan tersebut dan bisa saja akan berdampak pada gejolak sosial,” bebernya.

Sehingga, kata Minggu, berdasarkan data data tersebut Pemerintahan Prabowo-Gibran harus segera mungkin mengambil langkah cepat agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Sektor pertanian bisa menjadi solusi, begitu juga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pariwisata serta pemerintah memberikan kemudahan berinvestasi bagi dunia usaha dengan tetap menjamin hak hak normatif bagi buruh seperti upah minimum, BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan,” pungkasnya. (dwi/ila)

Kejahatan Kembali Marak, DPRD Desak Polisi Perketat Patroli

Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi.
Anggota DPRD Kota Medan, Fauzi.

MEDAN— Aksi kriminalitas kembali menunjukkan tren peningkatan di Kota Medan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, mendesak aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan patroli di lapangan.

Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah kasus kejahatan yang kembali terjadi pasca Lebaran. Salah satu yang menjadi sorotan adalah aksi perampokan terhadap tiga wanita di dalam angkutan kota Morina 81 di Jalan KL Yos Sudarso, kawasan Medan Labuhan, Rabu (8/4/2026).

“Beberapa bulan terakhir sempat melandai, bahkan hingga Lebaran. Tapi setelah itu, kejahatan mulai marak lagi. Kami minta pihak kepolisian seperti Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan Polres Pelabuhan Belawan untuk meningkatkan patroli,” ujar Fauzi, Kamis (9/4/2026).

Fauzi menilai, aksi kejahatan yang terjadi di dalam angkutan umum tergolong sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat. Dalam kasus terbaru, pelaku disebut mengancam korban menggunakan senjata tajam, hingga membuat salah satu korban nekat melompat dari kendaraan yang sedang melaju.

“Ini sangat serius. Ancamannya nyata, bahkan sampai membuat korban mengambil risiko besar demi menyelamatkan diri. Pelaku harus segera ditangkap dan ditindak tegas,” tegasnya.

Selain mendorong peningkatan kinerja aparat, Fauzi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada. Sebab, aksi kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama di ruang-ruang publik seperti transportasi umum.

Fauzi juga mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan setiap tindakan mencurigakan kepada aparat keamanan. Respons cepat dari pihak kepolisian dinilai sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kalau ada kejadian atau melihat tindakan mencurigakan, segera laporkan. Kami harap petugas juga bisa cepat merespons setiap laporan masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

Geledah Dua Kantor BPN, Kejati Sumut Kejar Bukti Korupsi Tol Medan-Binjai

GELEDAH: Tim Pidsus Kejati Sumut saat melakukan penggeledahan di dua Kantor BPN di Medan. (Ist)
GELEDAH: Tim Pidsus Kejati Sumut saat melakukan penggeledahan di dua Kantor BPN di Medan. (Ist)

MEDAN – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek jalan tol Medan-Binjai terus bergerak. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), saat ini meneliti dokumen untuk mengejar bukti dugaan korupsi dari dua penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Medan.

Dua lokasi yang digeledah yakni Kantor Wilayah BPN Sumut di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting yang kini tengah diteliti.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi, mengatakan seluruh rangkaian penggeledahan telah selesai dilakukan sehari sebelumnya. “Penggeledahan di Kanwil BPN Sumut dan BPN Kota Medan sudah rampung. Saat ini dokumen yang diamankan sedang diteliti oleh tim penyidik,” ujarnya, Jumat (10/4).

Menurut Rizaldi, penelitian dilakukan untuk memastikan keterkaitan dokumen dengan perkara yang tengah ditangani, sekaligus memperkuat pembuktian. “Semua dokumen akan dianalisis apakah bisa menjadi alat bukti atau barang bukti dalam kasus ini,” jelasnya.

Dalam proses penggeledahan, tim penyidik menyisir sejumlah ruangan strategis. Di Kanwil BPN Sumut, pemeriksaan dilakukan di ruang Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, fokus pencarian diarahkan pada dokumen pengadaan lahan proyek tol. Penggeledahan dimulai sejak pukul 09.30 WIB dan berlangsung selama beberapa jam dengan pengamanan ketat.

Diketahui, kasus ini terkait dugaan korupsi pengadaan tanah proyek jalan tol Medan–Binjai Seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek tersebut bersumber dari Tahun Anggaran 2016 dengan nilai mencapai Rp1,17 triliun.

Kejatisu menegaskan akan terus mendalami kasus ini, termasuk membuka kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut. (man/ila)

Hari Pertama Pelaksanaan WFH ASN Pemko Medan, 2.637 Pegawai Terapkan WFH

SEPI: Suasana di laur bangunan gedung DPRD Sumatera Utara sepi yang biasanya ramai parkir kendaraan. Hal ini karena DPRD Sumatera Utara sudah menjalankan WFH, Jumat (10/4/2026).
SEPI: Suasana di laur bangunan gedung DPRD Sumatera Utara sepi yang biasanya ramai parkir kendaraan. Hal ini karena DPRD Sumatera Utara sudah menjalankan WFH, Jumat (10/4/2026).

Sebanyak 2.637 orang ASN di lingkungan Pemko Medan mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) mulai Jumat (10/4/2026), terdiri dari 21 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Hari ini Pemko Medan sudah menjalankan WFH, ada 2.637 ASN dari 21 OPD yang bekerja dari rumah (WFH) dan yang WFO (Work From Office) sesuai SPT sebanyak 1.161 orang. Jadi, total ASN pada OPD yang melaksanakan Transformasi Budaya Kerja ASN sesuai SE Wali Kota Medan sebanyak 3.798 orang,” ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan Subhan Fajri Harahap kepada Sumut Pos, Jumat (10/4/2026).

Dijelaskan Subhan, adapun ke-21 OPD tersebut, yakni BKPSDM, BKAD, KESBANGPOL, BAPPEDA, BRIDA, Dinas Kesehatan (kecuali UPT Puskesmas), Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketenagakerjaan, Diskop UKM Perindag, Diskominfo, Dinas Pariwisata, DPPPAPM, Dispora, Dinas Pendidikan (kecuali UPT Sekolah), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Perkimcikataru, Dinas Sosial, Dinas SDABMBK, Inspektorat, Setda, dan Sekretariat DPRD Medan.

Sementara, adapun OPD Lainnya yang tidak diperkenankan melaksanakan WFH, antara lain, BPBD, BAPENDA, Disdukcapil, DLH, Disdamkarmat, DPMPTSP, Dishub, RSUD dr Pirngadi, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan, UPT Sekolah (TK/PAUD/SD/SMP), dan UPT Puskesmas serta RSUD Bachtiar Djafar.

Menurut Subhan, pihaknya terus melakukan monitoring WFH/WFO di setiap perangkat daerah yang menerapkan transoformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemko Medan sesuai Surat Edaran Walikota Medan, Tanggal 10 April 2026.

“Bagi yang melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. Jika mengulangi pelanggaran akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” pungkasnya.

 

DPRD Sumut WFH 10 Persen

Sementara itu, kebijakan WFH justru juga mulai diterapkan secara terbatas di lingkungan pemerintahan. Di Sekretariat DPRD Sumatera Utara, misalnya, skema kerja ini telah dijalankan meski dalam porsi kecil.

Kepala Bagian Persidangan DPRD Sumut Lutfi Solihin Sirait, menjelaskan bahwa hanya sekitar 10 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah. Selebihnya tetap menjalankan aktivitas secara Work From Office (WFO) seperti biasa. “Tidak semua melaksanakan WFH, hanya 10 persen yang melaksanakan WFH, selebihnya bekerja dengan normal,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).

Lutfi menegaskan, pembatasan jumlah ASN yang WFH dilakukan agar pelayanan dan aktivitas di rumah rakyat tersebut tetap berjalan optimal tanpa gangguan. Dengan skema tersebut, keseimbangan antara efisiensi energi dan kinerja instansi tetap dapat terjaga.

Meski demikian, situasi di Sekretariat DPRD Sumut terpantau tetap kondusif, dengan aktivitas perkantoran berjalan lancar dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat. (map/ila)

Penerapan WFH di Sektor Swasta, Disnaker Tunggu Arahan Pusat

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara, Yuliani Siregar
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara, Yuliani Siregar

Kebijakan Work From Home (WFH) di sektor swasta yang akan diterapkan di Sumatera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara (Disnaker Sumut) menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi yang dapat dijadikan acuan.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum mengambil langkah lebih jauh. Sebab, informasi yang beredar di media belum dapat dijadikan dasar kebijakan.

Menurut Yuliani, penerapan WFH di sektor swasta bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sepihak oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Yuliani mengingatkan bahwa dunia usaha melibatkan banyak kepentingan, mulai dari perusahaan hingga tenaga kerja, sehingga setiap kebijakan harus dipertimbangkan secara matang. “Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, kita tidak bisa serta-merta menetapkan kebijakan. Ini menyangkut stabilitas dunia usaha dan perlindungan pekerja,” ujarnya.

Selain aspek regulasi, Disnaker Sumut juga menaruh perhatian pada dampak penerapan WFH terhadap produktivitas perusahaan. Tidak semua sektor dinilai cocok menerapkan sistem kerja jarak jauh. Perbedaan karakteristik usaha menjadi faktor penting yang harus dikaji sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Yuliani juga mengingatkan potensi reaksi dari pelaku usaha apabila kebijakan dipaksakan tanpa koordinasi yang baik. Ia menilai, langkah yang terburu-buru justru dapat memicu penolakan hingga aksi protes dari perusahaan yang merasa dirugikan.

Karena itu, Disnaker Sumut memilih bersikap hati-hati dan menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat sebagai pedoman. “Kami akan mengikuti ketentuan yang ada jika sudah ada arahan resmi,” tegasnya. (san/ila)

Sakaw Diduga Gunakan Vape Berisi Narkoba, Gubsu Tampar Sopir Pejabat BUMD Sumut

INTROGRASI: Gubsu Bobby Nasution saat mengintrograsi pria diduga pengguna narkoba (tak terlihat karena tertutup petugas BNN) di Kantor KONI Sumut. (ist)
INTROGRASI: Gubsu Bobby Nasution saat mengintrograsi pria diduga pengguna narkoba (tak terlihat karena tertutup petugas BNN) di Kantor KONI Sumut. (ist)

Insiden mengejutkan terjadi di Kantor KONI Sumatera Utara, Jumat (10/4/2026), saat Bobby Afif Nasution menghadiri acara penyerahan tali asih bagi atlet peraih medali SEA Games 2025. Gubernur Sumatera Utara itu terlihat menampar seorang pria yang diduga sebagai pengguna narkoba di area kantor tersebut.

Peristiwa itu terjadi ketika Bobby hendak menuju aula di lantai II. Saat melintasi lorong menuju tangga, ia melihat seorang pria dengan kondisi mencurigakan, yang diduga tengah berada di bawah pengaruh narkoba jenis vape. “Kau kenapa?” tanya Bobby.

Karena tidak dijawab, orang nomor satu di Sumut itu menampar pria tersebut.  Setidaknya Bobby melepaskan tiga kali tamparan. “Siap salah, Pak,” jawab pria itu.

Bobby terlihat geram dan meminta kepada petugas BNN Sumut untuk mengamankan pria itu. “Bawa orang ini. Bereskan ini,” perintah Bobby kepada petugas di situ.

Seketika juga Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho yang datang bersama Bobby memerintahkan untuk mengamankan pria itu. “Amankan dulu orang ini,” perintah Kepala BNN Sumut.

Selama acara berlangsung, pria itu tetap berada dalam pengawasan petugas. Beberapa petugas BNN bersama tenaga medis juga terlihat memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan, meski belum ada keterangan resmi terkait hasilnya.

Koordinator Bidang Rehabilitasi BNN Sumut Suku Ginting, membenarkan adanya pengamanan terhadap seorang pria dari lokasi tersebut. Namun, ia menyebut pihaknya masih mendalami apakah yang bersangkutan benar merupakan pengguna narkoba.“Menurut pengakuannya, barang itu diperoleh dari temannya dan baru pertama kali digunakan,” ujarnya.

Ia juga menyebut pria tersebut mengaku sebagai sopir salah satu direktur utama BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun identitasnya masih dalam proses verifikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara Erwin Hotmansyah Harahap, mengatakan pihaknya belum menerima laporan lengkap terkait kejadian tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai status hukum pria yang diamankan maupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Sumut. (san/ila)

Kejari Karo Tak Kasasi, PN Medan: Vonis Bebas Amsal Inkrah

BEBAS: Vonis bebas Amsal Sitepu saat digelar di PN Medan, beberapa waktu lalu.
BEBAS: Vonis bebas Amsal Sitepu saat digelar di PN Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upaya hukum dalam perkara dugaan korupsi proyek komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo resmi berakhir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dipastikan tidak mengajukan kasasi atas vonis bebas yang dijatuhkan kepada Amsal Christy Sitepu.

Dengan tidak adanya langkah hukum lanjutan dari jaksa penuntut umum (JPU), putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan tersebut, kini berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, menyampaikan bahwa hingga berakhirnya masa pikir-pikir selama 7 hari, pihaknya tidak menerima pengajuan kasasi dari Kejari Karo.

“Tidak ada pengajuan kasasi. Dengan demikian, putusan bebas tersebut sudah inkrah,” ujarnya, Jumat (10/4).

Sebelumnya, Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan dalam sidang pada 1 April 2026. Majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Amsal dengan hukuman dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp202,1 juta subsider satu tahun penjara.

Namun, majelis hakim menilai unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak terpenuhi. Dengan putusan tersebut, Amsal resmi lepas dari segala tuntutan hukum. (man/azw)

Pemko Tebingtinggi Bahas Pengendalian Inflasi

RAKER: Sedako Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, memimpin Rapat Kerja (Raker) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Mawar, Balai Kota Tebingtinggi, Jumat (10/4).
RAKER: Sedako Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, memimpin Rapat Kerja (Raker) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Mawar, Balai Kota Tebingtinggi, Jumat (10/4).

TEBINGTINGGI-Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, memimpin Rapat Kerja (Raker) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Mawar, Lantai 3 Gedung Balai Kota, Jumat (10/4). Rapat koordinasi tersebut merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam mengendalikan laju inflasi.

Fokus utama pertemuan adalah memperkuat sinergi lintas instansi serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah lembaga vertikal yang tergabung dalam TPID Kota Tebingtinggi.

Dalam arahannya, Erwin Suheri Damanik menegaskan bahwa rapat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

“Rapat ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pengendalian inflasi dan pelaksanaan tugas TPID, sekaligus menyusun langkah konkret ke depan,” ujarnya.

Sejumlah agenda penting dibahas dalam rakor tersebut, di antaranya penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi Kota Tebingtinggi Tahun 2025–2027, perkembangan perekonomian daerah, serta evaluasi capaian Indeks Harga Konsumen (IHK).

Selain itu, turut dibahas hasil monitoring Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap kinerja TPID, serta optimalisasi pemanfaatan APBD untuk mendukung intervensi pasar.

Melalui sinergi yang kuat antarinstansi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu lebih responsif, terutama dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan.

Tak hanya itu, rapat juga menyinggung strategi peningkatan pendapatan daerah Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat ketahanan fiskal kota.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi optimistis, dengan kolaborasi yang solid, laju inflasi dapat terus terkendali sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (mag-3/azw)

Tekankan Kolaborasi Kecamatan dan Pendidikan, Sekdako Tebingtinggi Perkuat Layanan Publik

BERSAMA: Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi,  Erwin Suheri Damanik, berfoto bersama para camat, lurah, dan kepala sekolah usai kegiatan audiensi penyelarasan program kerja di Aula SMA Negeri 2 Tebingtinggi, Kamis (9/4) Azan purba / sumutpos.
BERSAMA: Sekretaris Daerah Kota Tebingtinggi,  Erwin Suheri Damanik, berfoto bersama para camat, lurah, dan kepala sekolah usai kegiatan audiensi penyelarasan program kerja di Aula SMA Negeri 2 Tebingtinggi, Kamis (9/4) Azan purba / sumutpos.

TEBINGTINGGI – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebingtinggi,  Erwin Suheri Damanik, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah kecamatan dengan sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang bersih serta sehat. Hal tersebut ditegaskan Sekdako Tebingtinggi saat menghadiri kegiatan audiensi penyelarasan program kerja yang berlangsung di Aula SMA Negeri 2 Tebingtinggi, Jalan  Yos Sudarso, Kamis (9/4).

Forum ini mempertemukan para lurah dengan kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kota Tebingtinggi.

Dalam sambutannya, Sekdako Tebingtinggi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah kecamatan, sekolah, dan dinas terkait dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Ia mengatakan bahwa pendidikan, lingkungan, dan pelayanan publik harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kemajuan daerah.

“Sinergi antara camat, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” urai Erwin Suheri Damanik.

Erwin juga mendorong adanya kepedulian bersama terhadap generasi muda, termasuk dukungan bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu melalui program beasiswa, kolaborasi alumni, serta penguatan karakter melalui kegiatan sosial dan keagamaan.

Senada dengan Erwin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Salman, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program Pemerintah Kota Tebingtinggi. Ia menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk aktif menjalin komunikasi dengan dinas terkait guna menyukseskan program strategis daerah.

Di sisi lain, Camat Tebingtinggi Kota, Henci Siregar, memaparkan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal sebelum deklarasi program lingkungan bersih dan sehat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Kami telah mengawali dengan gotong royong serentak di tujuh kelurahan serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, hingga sektor perbankan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang asri,” jelas Henci.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh  Inspektur Kota Tebingtinggi M Fachri,  Kadis Pendidikan Muhammad Deni Saragih, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, para lurah serta Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Kota Tebingtinggi.

Audiensi ini diharapkan menjadi momentum transformasi koordinasi antarinstansi di Kota Tebingtinggi, memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (mag-3/azw)

Peserta APCS Kodaeral I Gelar Bhakti Sosial di Deliserdang dan Belawan, Salurkan 150 Paket Sembako

BANTUAN: Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) bersama peserta ASEAN Patrol Craft Symposium (APCS) melaksanakan kegiatan bhakti sosial secara serentak di dua wilayah pesisir, yakni Desa Nelayan, Kabupaten Deliserdang, dan Desa Sundari, Belawan, Kota Medan, Selasa (7/4).
BANTUAN: Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) bersama peserta ASEAN Patrol Craft Symposium (APCS) melaksanakan kegiatan bhakti sosial secara serentak di dua wilayah pesisir, yakni Desa Nelayan, Kabupaten Deliserdang, dan Desa Sundari, Belawan, Kota Medan, Selasa (7/4).

MEDAN – Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) bersama peserta ASEAN Patrol Craft Symposium (APCS) melaksanakan kegiatan bhakti sosial secara serentak di dua wilayah pesisir, yakni Desa Nelayan, Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Sundari, Belawan, Kota Medan, Selasa (7/4).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Operasi (Asops) Dankodaeral I, Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya, di Desa Nelayan Deliserdang, serta Asisten Intelijen (Asintel) Dankodaeral I, Kolonel Laut (P) Bambang Widodo, di Desa Sundari Belawan.

Bhakti sosial tersebut merupakan rangkaian hari ketiga kegiatan peserta APCS di wilayah Kodaeral I, yang tidak hanya berfokus pada agenda resmi dan diskusi strategis, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata kepedulian terhadap masyarakat.

 

Sebanyak 150 paket sembako disalurkan secara langsung kepada warga di kedua lokasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir.

Kolonel Laut (P) Wirawan Ady Prasetya dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari semangat kebersamaan yang dibangun dalam forum APCS.

“Kegiatan bhakti sosial ini bukan sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian kami terhadap masyarakat. Kami ingin hadir, melihat langsung kondisi warga, sekaligus berbagi kebahagiaan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kolonel Laut (P) Bambang Widodo menambahkan bahwa interaksi langsung antara peserta APCS dan masyarakat menjadi momen yang sangat berarti.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan, baik di antara peserta maupun dengan masyarakat. Kehadiran kami di sini diharapkan membawa manfaat dan kesan positif,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan menyambut baik kehadiran para peserta. Senyum dan ucapan terima kasih dari masyarakat menjadi gambaran nyata dampak positif dari kegiatan tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut, peserta internasional APCS, dan masyarakat lokal, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap rangkaian kegiatan militer dan kerja sama regional. (san/azw)

1...888990...15,902Page 89 of 15,902