Home Blog Page 90

Polres Labuhanbatu Dirikan ‘Warung Polri Presisi’, Sapa Masyarakat Lewat Sepiring Nasi

LUNCURKAN PROGRAM: Kapolres meluncurkan program kegiatan Warung Polri Presisi Polres Labuhanbatu di Lapangan Ika Bina di Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Jumat pagi (10/4)// (fajar)
LUNCURKAN PROGRAM: Kapolres meluncurkan program kegiatan Warung Polri Presisi Polres Labuhanbatu di Lapangan Ika Bina di Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Jumat pagi (10/4)// (fajar)

RANTAUPRAPAT, SUMUTPOS.CO – Masyarakat kota Rantauprapat menaruh fokus perhatian ke Lapangan Ika Bina di Jalan MH Thamrin, Rantauprapat, Jumat pagi (10/4). Di lokasi berspanduk biru bertuliskan ‘Warung Polri Presisi’ berkibar pelan. Di balik meja panjang, personel Polres Labuhanbatu dengan sigap menyusun ratusan kotak makanan. Inilah wajah lain dari kepolisian yang jarang tersorot bukan sebagai aparat penegak hukum yang tegas dan mengintimidasi, melainkan sebagai tetangga yang peduli.

Sebanyak 500 porsi makanan lengkap dengan minuman bernutrisi disiapkan. Namun, angka itu hanyalah statistik. Yang lebih substansial adalah pesan yang ingin disampaikan: Polri hadir untuk masyarakat, bukan hanya saat ada masalah.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Wahyu Endrajaya, secara resmi meluncurkan program ini sebagai terobosan baru dalam pendekatan sosial kepolisian. “Kami ingin terus berkontribusi positif kepada masyarakat. Tidak ada perbedaan latar belakang, tidak ada pembedaan profesi,” ujarnya dalam sambutan.

Dan benar-benar tidak ada sekat. Dalam antrean yang tertib, tampak berdampingan para pengemudi ojek online yang biasa nongkrong di pinggir jalan, ibu-ibu petugas kebersihan dengan seragam oranye khas mereka, hingga para penarik becak bermotor yang raut wajahnya mulai berseri.

Salah satu aspek yang menarik dari program ini adalah standar keamanan pangan yang diterapkan. Sebelum disajikan, seluruh makanan menjalani pemeriksaan ketat oleh tim Kesehatan (Sidokkes) Polres Labuhanbatu. Pengecekan meliputi kebersihan, kehigienisan, hingga kelayakan konsumsi.

Ini menjadi nilai tambah yang membedakan Warung Polri Presisi dari kegiatan berbagi biasa. “Kami tidak hanya ingin berbagi, tetapi juga memastikan apa yang kami berikan benar-benar sehat dan layak. Ini bentuk tanggung jawab,” jelasnya.

Peluncuran perdana ini bukan sekadar seremoni satu kali. Kapolres Labuhanbatu menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kegiatan secara rutin jika mendapat respons positif dari warga.

“Jika kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, maka akan kita lanjutkan secara rutin setiap hari Jumat,” ujar AKBP Wahyu Endrajaya.

Pilihan hari Jumat pun terasa simbolis. Sebagai hari yang sarat berkah bagi sebagian besar masyarakat, momentum ini diharapkan memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Gerakan berbagi yang dilembagakan.

Tak ketinggalan, Ketua Bhayangkari Cabang Labuhanbatu, Ny Fida Wahyu Endrajaya, turun langsung membagikan makanan. Kehadirannya memberikan sentuhan hangat dan keibuan di tengah euforia warga yang antusias.

Ia terlihat menyapa satu per satu penerima manfaat, bahkan sempat menggendong balita seorang pengemudi ojol yang ikut serta. Momen-momen kecil seperti ini yang memperkuat kesan bahwa Bhayangkari bukanlah organisasi yang eksklusif, melainkan mitra perempuan masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan bersama.

Di sela-sela pembagian, Kapolres juga menyampaikan imbauan yang menarik. Masyarakat diminta untuk tetap tertib saat antre dan menjaga kebersihan lingkungan setelah kegiatan usai. Pesan ini bukan tanpa alasan.

Di balik aksi sosial, Polres Labuhanbatu tetap menjalankan fungsinya sebagai pembina ketertiban masyarakat. Dengan menyelipkan pesan menjaga kebersihan dan ketertiban, program ini menjadi pengingat lembut bahwa budaya hidup bersih dan sehat adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya aparat.

Warung Polri Presisi mungkin tampak sederhana di permukaan: berbagi makanan gratis. Namun, jika ditelisik lebih dalam, program ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan kepolisian terhadap masyarakat.

Selama ini, hubungan polisi-warga kerap dibingkai dalam relasi kuasa: polisi sebagai pengawas, masyarakat sebagai yang diawasi. Namun, di Warung Polri Presisi, relasi itu berubah. Polisi menjadi pemberi, masyarakat menjadi penerima yang setara. Tidak ada KTP yang diperiksa, tidak ada surat tilang yang dibagikan. Yang ada hanyalah senyuman dan ucapan terima kasih.

“Ini pertama kali saya makan siang dari polisi. Biasanya cuma lihat dari jauh kalau ada razia,” ujar seorang warga.

Pertanyaan besarnya, akankah program ini bertahan dan menjadi gerakan berkelanjutan? Atau hanya akan menjadi dokumentasi kegiatan yang terlupakan begitu momentumnya habis?

Kapolres Labuhanbatu tampaknya sadar akan tantangan itu. Komitmen untuk melanjutkan setiap hari Jumat menunjukkan adanya rencana keberlanjutan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kesiapan logistik Polres, tetapi juga pada bagaimana masyarakat merespons dan ikut menjaga semangat kebersamaan ini.

Idealnya, Warung Polri Presisi menjadi model yang dapat direplikasi oleh kepolisian di daerah lain. Bukan sekadar warung makan gratis, tetapi sebagai ruang dialog antara polisi dan warga dalam suasana yang cair dan tidak formal. Di sanalah kepercayaan publik sesungguhnya dibangun. (fdh/azw)

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai Tingkatkan Pelayanan, Perbarui Fitur Lapak Asik

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Binjai di Jalan Soekarno-Hatta KM 19,5.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Binjai di Jalan Soekarno-Hatta KM 19,5.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan inovasi melalui transformasi digital. Salah satunya dengan pembaruan fitur layanan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) yang kini turut diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, sejalan dengan kebijakan nasional yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Pembaruan ini memungkinkan peserta untuk tidak lagi harus datang dan antre sejak pagi hari. Melalui sistem terbaru, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, kemudian hadir ke kantor cabang sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sistem.

Lapak Asik merupakan inovasi layanan digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan klaim, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), dengan proses yang lebih praktis, cepat, dan transparan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai Inggrid Maya Sari, menyampaikan pihaknya mendukung penuh implementasi kebijakan nasional tersebut sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai mengikuti kebijakan nasional dengan melakukan pembaruan fitur Lapak Asik guna memberikan kemudahan dan kenyamanan yang lebih baik bagi peserta,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Inggrid menjelaskan, peserta kini memiliki fleksibilitas dalam memilih metode layanan, baik secara daring melalui video call maupun secara langsung dengan datang ke kantor cabang. “Peserta dapat memilih metode layanan sesuai kebutuhan, baik melalui video call maupun datang langsung ke kantor cabang,” kata Inggrid.

Bagi peserta yang memilih layanan langsung, sistem akan menampilkan jadwal kehadiran atau estimasi waktu dilayani sehingga tidak perlu datang terlalu awal. Dengan demikian, peserta dapat menghindari antrean panjang dan memperoleh kepastian waktu pelayanan.

Selain itu, sistem Lapak Asik yang telah diperbarui juga mengintegrasikan proses verifikasi data secara digital, mulai dari pengisian data, unggah dokumen, hingga penjadwalan layanan, sehingga proses menjadi lebih tertib dan efisien. “Dengan sistem yang sudah terjadwal, peserta tidak perlu terburu-buru atau menunggu lama. Pelayanan menjadi lebih nyaman, tertib, dan efisien,” jelasnya.

Melalui pembaruan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta memberikan pengalaman yang lebih baik, modern, dan transparan bagi seluruh peserta. (ted/ila)

Kekurangan ASN, Pemkab Dairi Belum Terapkan WFH

Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.(RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).
Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.(RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).

DAIRI — Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang didorong pemerintah pusat belum diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Keterbatasan jumlah personel menjadi alasan utama belum dijalankannya sistem kerja tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, menjelaskan bahwa kebijakan WFH sebenarnya telah diakomodasi melalui surat edaran resmi pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Prabowo Subianto serta surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN.

Surat edaran tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga, dan disampaikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam aturan itu, ASN diberi opsi menjalankan tugas kedinasan dari rumah setiap hari Jumat sebagai bagian dari program efisiensi nasional.

Namun dalam praktiknya, hingga saat ini belum ada satu pun OPD di Dairi yang melaporkan penerapan WFH. “Implementasi memang kami serahkan ke masing-masing OPD. Tetapi sampai sekarang belum ada yang menjalankan, karena hampir semua OPD masih kekurangan personel,” ujar Surung, Jumat (10/4/2026).

Surung mengakui, kondisi geografis dan jarak kantor pemerintahan yang relatif berdekatan juga menjadi pertimbangan lain. Dengan situasi tersebut, kehadiran langsung di kantor dinilai masih lebih efektif untuk menjaga kinerja dan pelayanan publik tetap optimal.

Kebijakan WFH sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ASN agar lebih fleksibel dan adaptif.

Namun, Surung menegaskan bahwa penerapannya tidak bisa disamaratakan di semua daerah. “Setiap daerah punya kondisi berbeda. Di Dairi, keterbatasan SDM menjadi tantangan utama,” jelasnya.

Meski belum diterapkan, Pemkab Dairi tetap membuka peluang penerapan WFH di masa mendatang, jika kondisi jumlah pegawai dan kebutuhan organisasi memungkinkan.

Dengan demikian, hingga saat ini ASN di lingkungan Pemkab Dairi masih menjalankan sistem kerja Work From Office (WFO) secara penuh, sembari menunggu kesiapan internal untuk beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. (rud/ila)

Polsek Tigaderket Gelar Jumat Bersih

GOTONG ROYONG: Jajaran Polsek Tiganderket gotong royong bersama warga.
GOTONG ROYONG: Jajaran Polsek Tiganderket gotong royong bersama warga.

KARO- Untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, Polsek Tiganderket melaksanakan kegiatan Gotong Royong Jumat Bersih yang dirangkaikan dengan sambang oleh Bhabinkamtibmas, Jumat (10/4).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan di jalur antara Jembatan Titikambing menuju Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Kegiatan ini melibatkan personel Bhabinkamtibmas, yakni Aiptu W. Bangun dan Aiotu Legiono, bersama unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, Koramil, serta masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polri bersama warga melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan, sekaligus melakukan sambang dan tatap muka guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Warga juga diberikan nomor kontak Bhabinkamtibmas serta diinformasikan Call Center Polri 110 sebagai layanan cepat tanggap apabila membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian di lingkungan sekitar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program optimalisasi pemolisian masyarakat, dengan indikator pelaksanaan berupa patroli rutin di desa binaan, interaksi aktif dengan warga, serta kemudahan akses komunikasi antara masyarakat dan pihak kepolisian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus menjadi wadah untuk menampung kritik, saran, maupun aduan dari masyarakat. Selain itu, terjalin komunikasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan warga binaan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kapolsek Tiganderket, Iptu Irwanta Jaya Sembiring, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. “Melalui gotong royong dan sambang ini, kami ingin membangun kedekatan dengan masyarakat serta memastikan setiap permasalahan dapat segera ditangani. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menghubungi Bhabinkamtibmas maupun Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan,” ujarnya. (deo/ila)

Transformasi Limbah Jadi Energi: Tim Fakultas Teknik USU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa Tadukan Raga Melalui Inovasi Kompor Biomassa

DELISERDANG, SumutPos.co – Di tengah tantangan kenaikan harga energi konvensional dan masalah pengelolaan sampah yang kian kompleks, sebuah harapan baru muncul dari Desa Tadukan Raga, Deli Serdang. Tim dosen dan mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (USU) hadir membawa solusi konkret melalui pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan teknologi tepat guna.

Program yang mengusung tema “Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Tadukan Raga Dengan Teknologi Kompor Konversi Sampah Menjadi Bahan Bakar Terbarukan Melalui Pendekatan Diseminasi Internasional” ini bukan sekadar sosialisasi satu arah, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian energi desa.

Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Farida Hanum, S.T., M.T., yang didampingi oleh sederet pakar energi dan lingkungan Fakultas Teknik USU, antara lain Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T. (pakar termodinamika dan energi terbarukan), Dr. Ir. Bambang Trisakti, M.Si., serta Ir. Rivaldi Sidabutar, S.T., M.T.

Tak hanya dosen, sinergi ini diperkuat oleh peran aktif lima mahasiswa S-1 Teknik USU, yaitu Nova Ronauli Silalahi, Lalapon Marintan Siahaan, Mitra Sani Simangungsong, Daniel S. Marbun, dan Fairuz Fuad Hasibuan. Keterlibatan mahasiswa ini menjadi bukti implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa terjun langsung membantu masyarakat memecahkan masalah lokal.

Desa Tadukan Raga dipilih kembali karena merupakan lokasi binaan berkelanjutan. Kegiatan tahun ini difokuskan pada pemanfaatan limbah biomassa seperti ranting kayu, kulit singkong, kertas bekas, hingga daun kering. Selama ini, limbah-limbah tersebut sering kali hanya dibakar secara terbuka di lahan warga, yang justru menimbulkan polusi udara, atau dibuang begitu saja hingga menumpuk.

Farida Hanum menjelaskan, inovasi ini menitikberatkan pada teknologi kompor biomassa yang didesain mampu membakar limbah padat secara efisien. Uniknya, tim juga memperkenalkan penggunaan limbah B3 rumah tangga seperti minyak jelantah atau oli bekas sebagai bahan pembantu (starter).

“Minyak jelantah atau oli bekas berfungsi mempermudah penyalaan api awal serta menjaga stabilitas nyala api agar tidak mudah padam. Dengan kombinasi limbah padat dan cair ini, masyarakat mendapatkan sumber energi yang murah, stabil, dan jauh lebih bersih dibandingkan pembakaran sampah tradisional,” ujar Farida.

Tujuan besar dari pengabdian ini adalah mengedukasi warga mengenai konsep ekonomi sirkular. Dalam konsep ini, tidak ada istilah “sampah” yang benar-benar terbuang. Segala sisa produksi atau konsumsi dioptimalkan kembali untuk memiliki nilai guna baru.

“Teknologi ini tidak hanya bertujuan mengurangi timbunan limbah organik, tetapi juga memberikan edukasi mengenai pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya lokal. Jika warga bisa memproduksi bahan bakarnya sendiri dari limbah di sekitar mereka, maka kemandirian energi dan peningkatan ekonomi desa bukan lagi sekadar impian,” tambah Farida dengan optimis.

Antusiasme warga memuncak saat sesi demonstrasi alat dimulai. Setelah mendapatkan paparan materi mengenai potensi energi limbah, warga diajak melihat langsung kinerja kompor biomassa tersebut. Tidak sekadar teori, tim pengabdian melakukan praktik langsung memasak makanan ringan seperti nugget dan kentang goreng menggunakan kompor inovasi tersebut.

Kecepatan api dalam mendidihkan air dan mematangkan masakan membuat warga kagum. Salah satu anggota tim pengabdian mencatat bahwa partisipasi aktif warga dalam mencoba alat menunjukkan bahwa teknologi ini mudah diterima (user-friendly).

“Masyarakat sangat senang saat mencoba langsung. Mereka melihat bahwa sampah yang biasanya mengotori halaman, ternyata bisa digunakan untuk menggoreng nugget sampai matang sempurna. Pengalaman nyata seperti ini jauh lebih efektif daripada sekadar ceramah di depan kelas,” ungkap salah satu anggota pengabdian.

Keberhasilan program ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Tadukan Raga. Ia menyatakan bahwa teknologi ini sangat dinanti karena ketersediaan bahan baku limbah di desa tersebut sangat melimpah.

“Sistem teknologi ini mampu memenuhi harapan masyarakat kami. Dampak positifnya sangat terasa, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada gas LPG atau kayu bakar konvensional yang sulit didapat. Kami menilai kegiatan ini sangat layak dikembangkan dalam skala yang lebih besar,” tegas Kepala BUMDES.

Pihak desa berharap agar inovasi ini tidak berhenti di tahap sosialisasi saja. Tim pengabdian dan perangkat desa berharap ada perhatian lebih lanjut dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, dalam bentuk bantuan unit kompor atau subsidi pengembangan teknologi agar bisa diimplementasikan secara masif di tiap rumah tangga desa.

Program pengabdian masyarakat oleh Fakultas Teknik USU ini menjadi bukti bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menciptakan solusi lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi. Dengan adanya wawasan baru mengenai pengelolaan limbah biomassa dan B3, warga Desa Tadukan Raga kini memiliki modal pengetahuan untuk mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui diseminasi teknologi yang tepat, limbah tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi energi yang menggerakkan dapur dan ekonomi masyarakat Sumatera Utara ke arah yang lebih hijau dan mandiri. (rel/adz)

Antisipasi Penyerangan dan Tindakan Anarkis, Polda Sumut Gelar Simulasi Pengamanan Sispam Mako

SIMULASI: Personel Polda Sumut saat melaksanakan Simulasi Sispam Mako, di Mapolda Sumut. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
SIMULASI: Personel Polda Sumut saat melaksanakan Simulasi Sispam Mako, di Mapolda Sumut. (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar simulasi Sistem Pengamanan Markas Komando (Sispam Mako) guna mengantisipasi penyerangan, di Mapolda Sumut, Kamis (9/4), yang digelar pada Pukul 14.00 WIB.

Dalam simulasi tersebut terlihat ribuan personel dilibatkan dan melakukan berbagai aksi pengamanan dari serangan serangan skala besar, di antaranya tindakan anarkis dan teroris.

Semua titik di Polda Sumut pun tak luput dari sterilisasi petugas, bahkan gerbang gerbang utama termasuk gerbang belakang dan parkir dijaga ketat oleh petugas. Saat simulasi berlangsung, masyarakat yang ingin masukpun diminta menunggu hingga acara berakhir.

Simulasi juga menunjukan adegan pembakaran ban bekas serta penjagaan ketat di pintu gerbang oleh petugas Kepolisian dengan menggunakan tameng dan peralatan lengkap.

Usai simulasi, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan hal tersebut. Polda Sumut melaksanakan Sispam Mako dan itu merupakan kegiatan wajib serta rutin untuk setiap komando. “Ini hanya refresh saja yang dipimpin Pak Kapolda Sumut dan Wakapolda Sumut, dengan tujuan sejauh mana kesiapsiagaan personel dalam menjaga keamanan mako. Simulasi ini juga dilaksanakan di setiap Kepolisian Resor (Polres) di Jajaran Polda Sumut,” katanya.

Saat ditanya, apakah simulasi tersebut juga diperuntukkan dalam pengamanan atau antisipasi unjuk rasa?, Ferry menjelaskan, bahwa pengamanan unjuk rasa bersifat pelayanan. Pak Kapolda Sumut juga memberikan ruang untuk memberikan inspirasi. “Jadi jika mau menyampaikan inspirasi, maka kami akan menyiapkan tempatnya,” ujarnya.

Ferry menambahkan, selain Sispam Mako, Polda Sumut juga mempersiapkan Sispam Kota, yakni jika ada kejadian kejadian pos mejer atau kontijensi, maka Polda Sumut melakukan gladinya. “Untuk pintu gerbang yang seluruhnya ditutup, itu sebagai antisipasi jika ada unjuk rasa yang besar dan mengelilingi Polda Sumut, maka kita sudah menempatkan personel dengan tugas masing masing, yakni siapa dan harus berbuat apa dan berjaga di mana. Di Akademi Kepolisian, itu namanya alarm stelling. Simulasi ini melibatkan seluruh anggota yang bertugas di Mako Polda Sumut,” ujarnya.

Ia juga merinci berbagai atraksi simulasi yang digelar, yakni diawali dengan apel persiapan, kemudian menunjukkan kesiapsiagaan pada waktu terjadi alarm stelling maka personel langsung menempatkan diri sesuai posisi dan surat perintah sesuai penempatan di sektor mana.

“Sehingga para personel akan bergeser ke pos masing masing. Di Polda Sumut itu ada sembilan titik, yaitu di pintu pintu masuk Polda Sumut. Jadi penempatannya sesuai itu. Kami juga diberikan contoh, jika ada tindakan pemaksaan, maka kami akan bertindak sesuai prosedur penanganan unjuk rasa,” pungkasnya. (dwi/ila)

Ijeck Soroti Banjir Rob Belawan, Minta Pemda hingga BUMN Turun Tangan

KUNKER: Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Medan, Kamis(9/4/2026). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat hasil kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan mitra dari Komisi V DPR RI.
KUNKER: Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Medan, Kamis(9/4/2026). Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat hasil kinerja dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang merupakan mitra dari Komisi V DPR RI.

Persoalan banjir rob yang tak kunjung tuntas di kawasan pesisir Belawan kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, mendesak keterlibatan aktif pemerintah daerah hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bersama-sama mencari solusi konkret.

Hal ini disampaikan Ijeck saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke sejumlah wilayah terdampak banjir rob di Kota Medan, Kamis (9/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau langsung pembangunan tanggul dan rumah pompa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, dan Marelan.

Menurut Ijeck, meskipun berbagai infrastruktur telah dibangun, upaya tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan banjir rob yang telah berlangsung bertahun-tahun dan terus mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya perekonomian warga pesisir.

“Sudah ada tanggul dan rumah pompa, tapi dari hasil peninjauan kami, ini belum menyelesaikan masalah secara tuntas. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan justru tidak efektif,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan Kementerian PU agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyusun rencana kerja yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. Jika solusi yang ada belum efektif, Ijeck mendorong agar segera dicari alternatif lain.

Lebih lanjut, Ijeck menekankan bahwa penanganan banjir rob tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah pusat. Ia meminta Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pihak BUMN dan BUMD yang memiliki aset di kawasan tersebut ikut ambil bagian.

“Ini harus kolaborasi. Pemko Medan, provinsi, hingga BUMN/BUMD yang punya lahan di sana harus bahu-membahu. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menyambut baik dorongan tersebut. Ia menilai perlu adanya pertemuan lintas sektor untuk menyusun langkah konkret dalam menangani persoalan yang kompleks ini.

“Harus ada duduk bersama antara semua pihak, termasuk Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo, hingga Pertamina. Karena di sana ada permukiman, jalur pipa gas, dan berbagai fasilitas penting lainnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Adenan Rasyid mengakui bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya tidak sulit. Namun, banyaknya pemangku kepentingan serta kondisi sosial masyarakat menjadi tantangan utama.

“Secara teknis bisa ditangani. Tapi karena banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama tinggal di sana, koordinasi menjadi kunci utama,” ungkapnya.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi V DPR RI lainnya, di antaranya Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. (san/ila)