29 C
Medan
Monday, December 29, 2025
Home Blog Page 88

Bupati Karo Hadiri Rakornas Satgas KDMP

SATGAS: Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.(Istimewa)
SATGAS: Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Antonius Ginting, menghadiri Rapat Konsolidasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, baru-baru ini.

Rakornas dipimpin langsung Ketua Satgas Nasional KDMP yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi, jajaran Kemenko Pangan, para bupati/wali kota se-Sumut, OPD Pemprov Sumut, serta unsur Forkopimda.
Dalam arahannya, Zulhas, sapan karib Zulkifli Hasan, menyampaikan, Koperasi segera dapat mengajukan proposal pinjaman pada pekan ini. Sehingga KDMP bisa mulai aktif bergerak dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Menurunkan anggaran dari Kemenkeu ke KDMP memang tidak sederhana, karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Namun dengan menteri yang baru, kami berharap prosesnya lebih lancar. Senin atau Rabu, Koperasi sudah bisa mulai ajukan proposal pinjaman,” ungkap Zulhas.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Surya, optimistis KDMP akan menjadi instrumen penting dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah. Dia menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi yang tidak hanya berorientasi pada kelembagaan, tapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen penting untuk kemajuan Sumut. Namun, kita harus memastikan koperasi ini berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat,” jelasnya.

Meski demikian, Dia mengakui sejumlah tantangan dalam pengembangan KDMP, di antaranya keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta kualitas SDM. Dari sekitar 6.100 Koperasi di Sumut, hanya sekitar 202 yang masih aktif beroperasi.

Di Kabupaten Karo, kendala serupa juga dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, yang terlihat dari minimnya jumlah anggota, citra negatif Koperasi akibat kasus bermasalah, serta maraknya pinjaman ilegal, hingga keterbatasan SDM pengelola.

Hingga saat ini, di Kabupaten Karo telah terbentuk 269 badan hukum Koperasi. Dari jumlah tersebut, 21 Koperasi sudah memiliki NIB, 21 memiliki NPWP, empat KDMP membuka rekening, 114 Koperasi memiliki microsite, dan dua Koperasi mulai menjalankan usaha. (deo/saz)

Bupati Dairi Lantik 50 Pejabat, Copot Tujuh Kepala Puskesmas, dan Dua Camat, Anggota Dewan: Ada Isu “Jual Beli Jabatan”

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, mencopot tujuh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan mengganti tiga camat, dalam mutasi sejumlah pejabat di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (25/9) pagi. Selain mencopot Kepala UPT Puskesmas, dia juga mencopot dua dan mengisi posisi camat, serta mengangkat sejumlah pejabat fungsional.

Adapun ketujuh Kepala UPT Puskesmas yang dicopot, yakni Kepala UPT Puskesmas Parongil, Rismawati Doloksaribu; Kepala UPT Puskesmas Kentara, Veronika H Bakara; Kepala UPT Puskesmas Sitinjo, Lusianna Hayatri; Kepala UPT Puskesmas Tigalingga, Juliyenni Karo-karo; Kepala UPT Puskesmas Gunung Sitember, Jakaria Sembiring; Kepala UPT Puskesmas Silalahi, Duma Ratnawati Pangaribuan; dan Kepala UPT Puskesmas Kutabuluh, Notaris Karo-Karo. Kepala UPT Puskesmas yang dicopot, sebagian besar masih tetap ditempatkan di Puskesmas tersebut.

Sementara Camat Siempat Nempu, Binuar Malau, dicopot dan dimutasi menjadi Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan (Disdik) Dairi. Vickner mengangkat Rusmei Simbolon jadi Camat Siempat Nempu. Rusmei sebelumnya menjabat Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Siempat Nempu Hulu.

Selanjutnya, Camat Berampu Ramadyani Brampu dicopot dan dimutasi ke Badan Pendapatan Daerah. Dia digantikan Candra Efendi Sagala.

Untuk posisi Camat Siempat Nempu Hilir dijabat Mida Deliana Rajagukguk, yang sebelumnya menjabat Kasi Perekonomian Kantor Camat Silima Pungga-Pungga. Camat Siempat Nempu Hilir sebelumnya dijabat Jangihut Nadeak, yang memasuki masa pensiun. Selanjuntya diangkat Plt, Juliawan Rajagukguk, Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setdakab Dairi.

Ada sebanyak 50 pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut. Pada kesempatan itu, Vickner mengatakan, semua pihak harus yakin, keputusan yang diambil ini merupakan yang terbaik untuk Dairi. Dia pun mengajak semua pejabat yang dilantik langsung bekerja sebagai pamong.

“Ada tiga hal yang ditekankan bagi pejabat baru dilantik. Seperti support pimpinan, informatif, dan membimbing bawahannya. Kemudian, jaga kekompakan. Bekerjalah melayani dengan sungguh-sungguh,” ungkap Vickner.

Pada pelantikan ini, Vickner didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Surung Charles Lamhot Bantjin.

Pelantikan kali ini tanpa dihadiri unsur Forkopimda. Terlihat hanya dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sementara itu, pelantikan yang dilakukan Bupati Dairi ini, diterpa isu adanya jual-beli jabatan. Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan 11 (Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat), Alfriansyah Ujung, pun berharap mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Dairi, tidak benar karena adanya jual-beli jabatan.

Legislator dari PDIP itu, mengatakan, isu adanya jual-beli jabatan pada mutasi pejabat di Dairi kali ini, telah santer di tengah masyarakat. Menurutnya, isu yang disebut dengan istilah “top up” itu, diperkuat dengan adanya beberapa Kepala UPT Puskesmas yang berkinerja baik, namun dicopot. Sementara yang bermasalah dipertahankan.

“Kepala Puskesmas yang kinerjanya baik, dicopot. Bahkan ada yang aksinya dalam mendedikasikan diri sampai viral, juga dicopot. Justru yang bermasalah dipertahankan. Ini kan memperkuat isu itu. Namun sekali lagi, saya berharap isu itu tidak benar,” katanya.

Dia juga menyebutkan, dalam melakukan mutasi, Bupati Dairi diharapkan proporsional serta mempertimbangkan kemampuan dan aspek psikologis pejabat yang akan dimutasi dan dilantik.

“Dalam pelantikan kali ini, saya nilai kurang tepat. Ada Kepala Puskesmas di-nonjob-kan, lalu ditempatkan kembali di tempat yang sama. Sebelumnya dia pimpinan di situ, sekarang jadi anggota. Tentu ini akan mempengaruhi psikologi dan kinerja pejabat tersebut,” ujar Alfriansyah.

Ke depan, Alfriansyah berharap, dalam memutasi pejabat agar pimpinan memperhatikan Panca Prasetya Korpri. Yang satu poinnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. (rud/saz)

PLN UID Sumut Gelar Sosialisasi Bahaya Listrik dan Edukasi K3/K2 di Tebingtinggi

TEBINGTINGGI- PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui PLN UP3 Pematangsiantar dan ULP Tebingtinggi kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan ketenagalistrikan.

Hal ini diwujudkan dengan menggelar sosialisasi bahaya listrik serta edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2), yang berlangsung di Kantor Camat Tebingtinggi Kota, Selasa (23/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Tebingtinggi Kota, Beta Situmeang, perangkat kecamatan, perangkat desa, hingga kepala lingkungan.

Dari pihak PLN hadir Manager ULP Tebingtinggi, Martha Retniati, bersama tim teknis dari K3L dan Keamanan, serta tim layanan pelanggan.

Dalam pemaparan yang disampaikan, PLN menekankan tiga poin utama, yaitu:

1. Pengenalan potensi bahaya listrik di rumah tangga maupun lingkungan sekitar.

2. Penerapan prinsip K2/K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan bahaya insiden kelistrikan.

3. Edukasi layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan kelistrikan secara cepat, praktis, dan transparan.

Manager ULP Tebingtinggi, Martha Retniati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata PLN dalam mewujudkan budaya sadar keselamatan di tengah masyarakat.

“Listrik adalah kebutuhan vital, namun juga memiliki risiko bila tidak digunakan dengan tepat. Melalui sosialisasi ini kami ingin memastikan masyarakat memahami cara yang aman dalam memanfaatkan listrik, sekaligus menumbuhkan budaya sadar keselamatan di setiap lapisan,” ujarnya.

Acara berlangsung interaktif, di mana peserta antusias menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait pemanfaatan listrik di wilayahnya. PLN pun siap menindaklanjuti masukan dari masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas layanan di Tebingtinggi dan sekitarnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Ahmad Syauki, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi pemerintah daerah bersama PLN dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

“Edukasi tentang bahaya listrik dan keselamatan ketenagalistrikan adalah investasi sosial jangka panjang. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat tidak hanya terlindungi dari risiko, tetapi juga mampu menjadi mitra PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah kecamatan dan masyarakat Tebingtinggi yang selalu bersinergi dengan PLN,” tutur Syauki.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Sumut menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus membangun budaya keselamatan yang kuat di tengah masyarakat. (ila)

Layanan Kesehatan Gratis di Sumut, Ini Mekanisme Program UHC Prioritas

SOSIALISASI: Sosialisasi Program UHC Prioritasini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).
SOSIALISASI: Sosialisasi Program UHC Prioritasini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera meluncurkan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau yang dikenal sebagai Program Berobat Gratis (Probis) pada akhir September 2025.

Program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Sumut, tanpa terkendala status kepesertaan JKN di awal.

Sosialisasi program ini digelar secara daring oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, pada Rabu (24/9/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, organisasi profesi, serta asosiasi faskes di seluruh wilayah Sumut.

Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Muhammad Faisal Hasrimy, menjelaskan bahwa UHC Prioritas merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.

“Fasilitas kesehatan harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jika ada kendala administrasi, prosesnya bisa menyusul. Yang penting, jangan tolak pasien,” ujar Faisal.

Faisal juga meminta setiap fasilitas kesehatan segera menunjuk Person in Charge (PIC) yang memahami mekanisme dan prosedur pendaftaran UHC Prioritas. Petugas kesehatan diminta bersikap ramah, memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, serta mencatat setiap keluhan untuk ditindaklanjuti.

“Kami meminta kepada garda terdepan di fasilitas kesehatan untuk terus menampilkan raut senyum pada wajahnya saat melayani peserta ketika mengakses layanan. Layani masyarakat dengan baik dan ramah.

Terhadap keluhan yang timbul dari para peserta, pimpinan fasilitas kesehatan agar dapat melakukan inventarisasi daftar masalah,agar nanti dapat dicarikan solusinya,” ujar Faisal.

Di kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq, menekankan pentingnya konsistensi pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Ia menyebut bahwa pelayanan harus tetap mengacu pada prinsip inklusif, cepat, dan tanpa diskriminasi.

“Faskes wajib menerima identitas digital seperti NIK/KTP/KIS, tidak meminta fotokopi, tidak memungut biaya tambahan, dan menyediakan obat sesuai kebutuhan medis. Ini bagian dari komitmen pelayanan tanpa hambatan,” jelas Nuim.

Adapun mekanisme akses layanan UHC Prioritas, yakni, peserta JKN aktif dapat langsung menerima layanan di faskes tempat terdaftar atau yang terdekat.

Kemudian, penduduk belum terdaftar JKN bisa langsung datang ke faskes. Petugas akan membantu mendaftarkan melalui Aplikasi E-Dabu Pemda.

Selanjutnya, data akan divalidasi oleh Dinas Kesehatan. Setelah disetujui, peserta bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Dengan diluncurkannya UHC Prioritas, pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau biaya.

“Layanan kesehatan adalah hak semua warga. Dengan program ini, Sumatera Utara ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” pungkas Faisal. (ila)

Disnaker Sumut Perketat Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

Foto : Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar,
Foto : Kepala Disnaker Sumut, Yuliani Siregar,

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KEPALA Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut), Yuliani Siregar, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan terkait permasalahan ketenagakerjaan. Laporan tersebut mencakup berbagai persoalan seperti upah, cuti, tunjangan hari raya (THR), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Bahkan, sejumlah kasus dari 2019 dan 2020 hingga kini masih belum tuntas.

“Tadi saya sudah memanggil seluruh pengawas dan mediator. Jika ada kasus, segera ditangani, jangan dilama-lamakan. Buat SOP yang jelas. Kalau sudah dimediasi satu hingga tiga kali tetapi belum selesai, segera naikkan kasusnya. Kita bisa bekerja sama dengan Polda maupun Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Yuliani ketika memberikan keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (24/9).

Ia menegaskan, kasus PHK sepihak menjadi laporan yang paling dominan di setiap aduan yang masuk. Untuk mencegah pelanggaran serupa, pihaknya akan menyiapkan surat edaran Gubernur Sumut kepada perusahaan-perusahaan agar tidak melakukan PHK sepihak dan memastikan pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“Masalah cuti juga banyak yang kami hadapi. Kami berharap tidak ada lagi persoalan ketenagakerjaan yang berlarut-larut,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, Disnaker Sumut menargetkan penanganan kasus ketenagakerjaan bisa lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.(san/azw)

Menutup Akses Jalan Amal Gang Melati, Pemko Medan Harus Bongkar Pagar Besi di Medan Sunggal

RAPAT: Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Rommy Van Boy dalam RDP bersama OPD Pemko Medan dan warga terkait penutupan badan Jalan Amal Gang Melati Medan Sunggal.
RAPAT: Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Rommy Van Boy dalam RDP bersama OPD Pemko Medan dan warga terkait penutupan badan Jalan Amal Gang Melati Medan Sunggal.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KOMISI 4 DPRD Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memmbongkar pagar besi yang menutup akses warga di Jalan Amal Gang Melati 3 Lingkungan 2, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Apa lagi diketahui, jalan dimaksud merupakan fasilitas umum yang dikelola dan terdaftar sebagai aset Pemko Medan.

“Satpol PP harus tegas bongkar bangunan pagar yang menutup fasum. Jangan ragu menegakkan aturan, Kami di DPRD Medan siap mendukung penegakan Perda,” ucap anggota Komisi 4 DPRD Medan, Rommy Van Boy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan dan warga terkait penutupan badan jalan yang dilakukan oknum warga setempat.

Ditegaskan Rommy, Dinas SDABMBK Kota Medan harus segera memberikan kan Surat Peringatan (SP)-I sampai SP-III kepada warga yang mendirikan pagar tersebut.

“Jika sudah memberikan SP III namun tetap tidak berkenan bongkar sendiri maka lakukan bongkar paksa. Segera berkoordinasi dengan Satpol PP dan membentuk tim pembongkaran,” ujar politisi Golkar itu dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak bersama Anggota Komisi Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution dan Zulham Efendi.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang turut dihadiri perwakilan Dinas PKPCKTR Medan, Dinas Perhubungan Medan, DPMPTSP Medan, Satpol PP Medan, dan Dinas SDABMBK Medan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak juga sangat menyayangkan ketidakhadiran Camat Medan Sunggal, Irfan Abdillah dan Lurah Sunggal Siti Aisah,

“Ada apa camat dan lurah tidak hadir, padahal persoalan ini menyangkut kepentingan umum dan sudah berlarut larut,” cetusnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan, Willy, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat teguran I kepada warga yang melakukan pemagaran.

Dalam isi surat tertanggal 13 Agustus 2025 itu, warga pendiri atau penaggungjawab bangunan diminta untuk melakukan pembongkaran dan mengembalikan posisi jalan semula. Masih dalam isi surat, apabila dalam 7×24 jam oknum warga tersebut tidak melakukan pembongkaran, maka Pemko Medan akan melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

Adapun alasan menerbitkan surat teguran, yakni sesuai peninjauan yang dilakukan langsung oleh Dinas SDABMBK Medan. Tercatat, kapan tersebut merupakan aset Pemko Medan pada Karti Inventaris Barang (KIP D) dengan no registrasi 7329.

Berdasarkan pemaparan itu pula, Ketua Komisi IV Paul MA Simanjuntak mendorong agar Pemko Medan segera melakukan pembongkaran. “Kalau sudah ada pembuktian seperti ini, segera lakukan tindakan. Apalagi akses jalan demi kepentingan umum dan akses ke masjid,” pungkasnya. (map/azw)

Srikandi Movement Melatih Perempuan Mandiri dan Keluarga Sejahtera

BERSAMA: Ketua PIKK PLN UIP Sumbagut Rina Dewanto, Srikandi Champion PLN UIP Sumbagut Tomu Murniaty Sibarani, narasumber, serta jajaran PIKK dan Srikandi PLN, foto bersama.
BERSAMA: Ketua PIKK PLN UIP Sumbagut Rina Dewanto, Srikandi Champion PLN UIP Sumbagut Tomu Murniaty Sibarani, narasumber, serta jajaran PIKK dan Srikandi PLN, foto bersama.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP Sumbagut) bersama Srikandi PLN dan Yayasan Sikkola Rakyat menggelar Srikandi Movement 2025 bertema ‘Inspiring Srikandi: Peran Srikandi dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.’

Acara digelar di Kantor PLN UIP Sumbagut pada 28 Agustus 2025 lalu, menghadirkan ibu-ibu PIKK (Peratuan Istri Karyawan dan Karyawati) PLN UIP SBU, narasumber, tokoh masyarakat, serta perwakilan ibu-ibu dari Kelurahan Anggrung.

Hadir saat kegiatan, General Manager PLN UIP Sumbagut Dewanto, Ketua PIKK PLN UIP Sumbagut Rina Dewanto, Srikandi Champion PLN UIP Sumbagut Tomu Murniaty Sibarani, narasumber Juli Fathiyah, Ketua Yayasan Sikkola Rakyat Andre Doloksaribu, serta jajaran PIKK dan Srikandi PLN.

Kegiatan dibagi dalam dua sesi, yakni pengenalan dasar tata rias serta motivasi perempuan mandiri, dan praktik make up personal look bersama trainer.

Srikandi Champion PLN UIP Sumbagut, Tomu Murniaty Sibarani, menambahkan bahwa perempuan adalah tiang keluarga sekaligus mitra sejajar dalam pembangunan.

“Selain membimbing anak dan mendukung suami, perempuan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan perempuan adalah kunci terciptanya keluarga tangguh, ekonomi mandiri, dan masyarakat yang lebih maju,” tegasnya.

Dalam sambutannya, General Manager PLN UIP Sumbagut Dewanto, menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting di dalam keluarga maupun masyarakat.

“Perempuan adalah pendidik generasi sekaligus penggerak ekonomi keluarga. Dengan keteguhan, kerja keras, dan kreativitas, seorang ibu mampu menjadi inspirasi dan penopang rumah tangga. Kesetaraan gender adalah komitmen PLN agar perempuan dapat berdaya, berkarya, dan memberi kontribusi nyata,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini, lanjut Dewanto, merupakan aksi nyata untuk terus mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya karyawati dan srikandi PLN UIP Sumbagut untuk berkarya dan berkontribusi nyata, baik di dalam keluarga, di lingkungan kerja, maupun di tengah lingkungan masyarakat. (ila)

Robi Barus Dukung Pembentukan Polsubsektor

Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.
Anggota DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – RENCANA pembentukan 7 titik Polisi Sub Sektor (Polsubsektor) mendapatkan dukungan dari Lembaga Legislatif. Pasalnya, upaya tersebut diyakini akan mampu menekan aksi kriminal serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Medan.

“Pada prinsipnya pasti kita dukung. Sebab ini menyangkut situasi kamtibmas di Kota Medan. Selama ini 12 Polsek sejajaran Polrestabes Medan sudah bekerja maksimal, dengan adanya Polsubsektor nantinya diharapkan bisa semakin maksimal lagi,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus, Rabu (24/9/2025).

Dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu, tidak hanya sekedar rencana, Robi juga berharap pembentukan Polsubsektor tersebut bisa segera direalisasikan. Robi Barus berharap, setidaknya ada satu Polsubsektor yang dibangun di tahun ini.

“Kalau memang sudah dilakukan Rapat Kordinasi (Rakor) oleh Pemko Medan dengan Polrestabes Medan, saya harap segera diajukan ke kita (DPRD Medan) untuk segera dibahas. Pastinya akan kita pelajari aset Pemko Medan yang mana akan digunakan dan berapa anggaran pembentukannya. Pasti kita dukung dan kalau bisa segera direalisasikan,” ujarnya.

Robi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan itu menilai, aksi kejahatan jalanan beberapa bulan belakangan memang mulai mereda di Kota Medan. Namun, pihak kepolisian tetap harus waspada agar suasana kondusif bisa terus terjaga.

“Terkadang aksi kejahatan seperti musiman, tiba-tiba sangat banyak terjadi, tiba-tiba bisa hilang. Makanya pihak kepolisian harus terus siaga. Patroli malam hari petugas gabungan diharapkan terus dilakukan agar masyarakat bisa merasakan ketenangan. Situasi kamtibmas yang terjaga juga berdampak besar terhadap iklim usaha serta investasi di Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kabag Ren Polrestabes Medan, Kompol Sopar Hutasoit, menjelaskan pembentukan Polsubsektor ini guna terwujudnya Harkamtibmas, Gakkum dan Yanma yang berkeadilan di wilayah hukum Polrestabes Medan.

“Rencananya pembentukan Polsubsektor ini akan dilakukan di 7 Kecamatan, diantaranya Medan Denai, Medan Perjuangan, Medan Selayang, Medan Johor, Medan Petisah dan Medan Maimun serta Medan Polonia,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan lahan dan bangunan untuk Polsubsektor di ruang rapat II, Balai Kota, Selasa (23/9/2025).

Keinginan tersebut langsung disambut Pemko Medan yang akan menyediakan lahan pembentukan Polsubsektor.

“Dari ketujuh Polsubsektor yang akan dibangun, baru 2 kecamatan yang tersedia lahannya. Namun demikian kita targetkan di tahun ini terdapat satu Polsubsektor yang akan mulai dibangun. Sedangkan Polsubsektor lainnya akan dibangun di tahun-tahun selanjutnya,” kata Asisten Ekbang, Citra Effendi Capah. (map/azw)

Tinjau Medan Islamic Center, Zakiyuddin Harahap: Harus Dimakmurkan dan Dikelola Dengan Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna melihat progres pekerjaan yang tengah berlangsung, Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap meninjau pembangunan masjid di area Medan Islamic Center (MIC), di Jalan Rawe IV, Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (25/9/2025).

Peninjauan ini dilakukan Zakiyuddin Harahap bersama Ketua MUI Kota Medan, Hasan Matsum dan Ketua BKPRMI Sumut Syafrizal Harahap. MIC dirancang sebagai pusat keagamaan, pendidikan dan budaya Islam di Kota Medan.

Saat tiba di lokasi, Zakiyuddin Harahap meninjau dan melihat ke dalam bangunan masjid Islamic Center. Sambil berjalan Zakiyuddin Harahap berbincang ringan dengan Ketua MUI Kota Medan dan Ketua BKPRMI Sumut Syafrizal Harahap terkait pengembangan Medan Islamic Center ke depannya.

Dari peninjauan tersebut, terlihat bangunan fisik masjid Medan Islamic Center sudah rampung dan menara sisi kanan Masjid sedang dalam tahap pembangunan. Selain itu akses jalan menuju masjid juga tengah dikerjakan.

Usai meninjau, Zakiyuddin Harahap menyampaikan masjid di Medan Islamic Center ini sudah hampir selesai. Di targetkan di bulan Desember 2025 ini akan selesai pembangunannya dan bisa dipergunakan oleh masyarakat.

“Kita hari ini melihat Masjid Islamic Center, Insyallah bisa selesai di akhir Desember 2025”, kata Zakiyuddin Harahap didampingi Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase, Plt Kadis SDABMBK Gibson Panjaitan dan Camat Medan Labuhan.

Menurut Zakiyuddin Harahap, disamping melihat progres pembangunan MIC, hal yang perlu kita pikirkan saat ini adalah bagaimana pengelolaan MIC kedepannya setelah selesai dibangun. Karena ini adalah aset yang besar milik Pemko Medan, jadi harus dikelola dan dirawat dengan baik.

“Kita harus pikirkan pengelolaan MIC ini setelah selesai, baik itu BKM maupun perawatan bangunannya. Karena Masjid ini sangat besar dan indah serta merupakan aset Pemko Medan jadi Masjid ini harus kita makmurkan dan bagaimana nantinya agar jamaahnya ramai,” ujar Zakiyuddin Harahap.

Zakiyuddin Harahap menambahkan, dalam kunjungan ini kita mengajak Ketua MUI dengan harapan nantinya dapat bersama-sama untuk memakmurkan masjid di MIC. Apalagi lokasi MIC berada dekat dengan kolam retensi sehingga selain beribadah MIC dapat dijadikan sebagai destinasi wisata religi.

“Lokasi MIC yang berdekatan dengan kolam retensi martubung ini menjadi nilai tambah. Jadi kita semuanya bekerjasama untuk meramaikan dan memakmurkan masjid di MIC,” ucap Zakiyuddin Harahap.

Selanjutnya Zakiyuddin Harahap meminta kepada Camat Medan Labuhan untuk ikut menjaga dan melestarikan Masjid di MIC. “Saya minta Camat dan Lurah serta Kepling untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Medan Islamic Center,” pungkasnya.

Sementara itu Kadis Perkimcikataru Jhon Ester Lase menjelaskan progres pembangunan masjid di Medan Islamic Center untuk sarana dan prasarana gedung sudah 30 persen, jika nanti sudah terpasang lift, eskalator dan AC progresnya akan lebih meningkat. Sedangkan untuk akses jalan progres sudah 76 persen.

“Untuk Lift, eskalator dan AC sudah tiba di Belawan, tinggal proses loading dibawa kesini kemudian dipasang. Jika ini sudah terpasang progres bangunan masjid akan naik. Saat ini pengerjaan fisik hanya menara, Insyaallah di bulan Desember 2025 akan selesao,” jelas Jhon Ester Lase didampingi Kabid Perkimcikataru, Syahrial. (map/ila)