Home Blog Page 892

PKM Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Tanah bagi Masyarakat di Desa Kuala Lama Pantaicermin

Halimatul Maryani.ISTIMEWA.

KEBUTUHAN manusia terhadap tanah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Untuk itu dosen Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah diketuai Halimatul Maryani mengadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantaicermin.

Disini disosialisasikan pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat. PKM UMN Al-Washliyah ini dilaksanakan pada 22 Juli 2023.

Demikian disampaikan Halimatul Maryani di Medan, Kamis (30/11). ”Tanah merupakan benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi (berharga). Memiliki historis tanah yang merupakan nilai kesejahteraan, termasuk tempat huni, bercocok tanam dan untuk pemanfaatan lainnya,” sebut Halimatul Maryani.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, katanya, memberi kewenangan kepada seluruh pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah semaksimal mungkin dan tetap melakukan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah.

Sertifikat hak milik adalah dokumen kepemilikan tanah termasuk rumah ata bangunan yang memiliki kekuatan hukum (legalitas kepemilikan). ”Oleh karena itu, jika seseorang memiliki tanah yang belum memiliki sertifikat harus segera didaftarkan agar kepemilikannya memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.

Kepemilikan tanah ini diatur dalam pasal 20 UUPA dimana hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun yang memiliki keunggulan seperti jangka waktu kepemilikan tanah tersebut selama pemiliknya masih hidup.

Halimatul Maryani mengatakan bahwa sertifikat tanah itu bisa diwariskan ke ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak penggunaan sertifikat berlaku seumur hidup serta aset-aset yang bersertifikat ini dapat diperjualbelikan, digadaikan sebagai jaminan dan disewakan bahkan diwakafkan.

Pendafatran tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pada pasal 1 ayat (1). ”Siapkan semua dokumen yang menjadi syarat pendaftaran tanah sesuai dengan asal hak tanah seperti SHGB, IMB, identitas diri, KK, SPPT, PBB dan akta jual beli yang berkaitan dengan proses kepengurusan di kantor BPN,” ujarnya.

Halimatul Maryani juga menegaskan bahwa pada pasal 19 ayat (2) tepatnya pada point c UUPA disebutkan sertifikat itu sebagai alat pembuktian yang kuat terkait kepemilikan tanah yang dimiliki seseorang. (dmp)

82 Kali Penyelenggara Pemilu di Sumut Dilapor ke DKPP

DISKUSI: Tenaga Ahli DKPP RI, Mohammad Saihu saat diskusi Ngetren Media di Hotel Lee Polonia Medan, Rabu (29/11) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat, hingga November 2023, penyelenggara Pemilu di Sumatera Utara (Sumut) paling banyak dilaporkan selama tahapan Pemilu 2024. Sumut menempati peringkat pertama dengan jumlah 82 teradu. Disusul Aceh sebanyak 67 teradu, Jawa Barat 38 teradu, Bengkulu 27 teradu, dan Jawa Timur 20 teradu.

Hal itu, diungkapkan Tenaga Ahli DKPP RI, Mohammad Saihu dalam diskusi Ngetren Media ‘Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media’, di Hotel Lee Polonia Medan, Rabu (29/11) sore. Menurut Saihu, pelanggaran tahapan di lima provinsi itu mayoritas terkait pembentukan badan penyelenggara atau adhoc sebanyak 262 teradu atau 65 persenn

Kemudian terkait pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu sebanyak 38 teradu atau 12 persen. Selanjutnya, terkait pembentukan Panwas Adhoc sebanyak 36 teradu atau 10 persen, pencalonan legislatif dan Capres-Cawapres sebanyak 19 teradu atau 6 persen.

Menurutnya, tidak tutup kemungkinan angka pengaduan terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, akan meningkatkan hingga akhir tahun ini. “Khusus untuk Sumut, dengan jumlah teradu 82 orang, dengan amar putusan 55 rehabilitasi, 26 tidak terbukti dan 1 PDJ,” jelas Saihu.

Lantas, apa upaya DKPP untuk menurunkan angka pengaduan terhadap penyelenggara Pemilu tersebut? Saihu mengatakan, peran jurnalis dan media memberikan kontribusi besar dalam memberikan pemahaman atas etika dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu tersebut. “Sebenarnya, hasil sidang DKPP yang sudah tersebar oleh media, itukan bisa jadi warning bagi penyelenggara. Kita ada program sosialisasi, ada program seperti ini,” ucapnya.

Kemudian, Saihu mengungkapkan, apa diberitakan terkait amar putusan terhadap penyelenggara pemilu memberikan efek luar kepada oknum-oknum teradu tersebut. Sehingga akan memberikan dampak yang baik. “Kan orang akan membaca dan itu efeknya luar biasa buat penyelenggara, orang gak akan mau dilaporkan ke DKPP. Meskipun, tadi saya bilang lebih banyak di rehabilitasi ataupuan hanya dapat teguran. Tapi kalau orang sudah di sidang, itukan pengaruh, karena jejak digital itukan ada, orang diberitakan disidang, itukan membawa efek,” tandasnya.

Dalam kegiatan diskusi ini, juga mengahdirkan mantan Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin sebagai narasumber. Ia menjelaskan, DKPP RI ini sifatnya pasif dengan bertugas melakukan pemeriksaan terkait pengaduan terhadap penyelenggra pemilu baik KPU/Bawaslu dari pusat hingga daerah. “Namanya memeriksa orang, harus ada laporan dulu baru diperiksa. Jadi DKPP itu tidak serta merta mengambil perkara itu dan disidangkan,” sebut mantan Ketua KPU Sumut itu. (gus)

Batal Digelar di Lima Kota, Debat Capres Mulai 12 Desember

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tanggal pelaksanaan debat capres-cawapres telah ditetapkan oleh KPU RI. Rencananya, debat akan digelar selama lima kali. Yakni Selasa, 12 Desember 2023, Jumat, 22 Desember 2023, Minggu, 7 Januari 2024, Minggu, 14 Januari 2024, Minggu, 4 Februari 2024.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari membenarkan hal itu. “Iya benar,” ujarnya tadi malam. Kemarin, KPU menggelar diskusi dan menjaring masukan dengan berbagai kalangan. Selain berbagai organisasi masyarakat sipil, KPU juga mengundang perwakilan partai.

Komisioner KPU RI August Mellaz menambahkan, rencana menggelar debat di lima kota berpotensi batal terlaksana. Sehingga debat kemungkinan akan digelar di Jakarta seperti pemilu sebelumnyan

Mellaz menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan. Selain memudahkan pengamanan, pelaksanaan sepenuhnya di Jakarta juga untuk memudahkan mobilisasi.

“Mobilisasi segala macam di pindah di satu daerah bukan di jakarta itu juga kan tidak mudah,” terangnya.

Diketahui , debat ini akan ditayangkan stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit. Rinciannya, 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Debat capres-cawapres ini dapat dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama adalah pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program kerja.

Segmen kedua berupa pendalaman visi, misi, dan program kerja. Segmen ketiga mencakup pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh Moderator. Segmen keempat dan kelima berisi tanya jawab dan sanggahan. Terakhir, penutup.

Tema yang akan didebatkan merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). KPU menyebut, tema ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun tema spesifik setiap debat pasangan calon disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya. “Baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keputusan KPU tersebut.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 Pasal 50 Ayat (1), debat dilakukan dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Masih bisa diubah KPU atas koordinasi dengan DPR.

Calon presiden dan wakil presiden tidak boleh diwakili orang lain dalam gelaran debat. Apabila beralangan, harus dibuktikan dengan keterangan pihak terkait dan disampaikan ke KPU maksimal 3 hari sebelum debat dihelat.

Jika berhalangan karena ada urusan ibadah, maka harus ada surat dari Kementerian Agama. Jika berhalangan karena alasan kesehatan, maka harus ada surat keterangan dari dokter rumah sakit.

 

Realistis & Tak Sembarang Bicara

Ketua KPU Hasyim Asy’ari meminta semua peserta Pilpres 2024 berbicara dengan realistis di momen debat nanti. Dia juga meminta agar para paslon bicara kontekstual sesuai situasi geopolitik regional dan global serta pengaruhnya pada Indonesia.

“Kami harapkan nanti untuk detail tentang topik perbincangan dalam perdebatan presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu kira-kira yang realistis dan juga ada jaminan sustainability atau keberlanjutan dan tentu saja kontekstual,” kata Hasyim di Jakarta, Rabu (29/11).

Hasyim berharap semua paslon tidak bicara sembarangan terkait isu kesejahteraan, pendidikan dan lainnya. Dia menyatakan semua pembicaraan harus jelas. “Supaya mohon maaf ya, sekali lagi para calon itu tidak bicara sembarangan, karena program sudah ada, uangnya juga sudah ditentukan,” ucap dia.

“Supaya kemudian nanti syukur syukur bapak, ibu dari kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dapat memaparkan sebagai bahan. Nanti kami berbicara kepada pasangan calon presiden wakil presiden situasi keuangan seperti apa,” imbuhnya.

Hasyim mengatakan saat ini konsep debat kandidat Pilpres 2024 masih dimatangkan. KPU sudah meminta berdiskusi dan meminta sejumlah pihak termasuk masyarakat sipil terkait debat tersebut. “Mohon bantuan bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada kami tentang metode yang pas, yang tepat. Yang kemudian debatnya seringkali kan dikritik debatnya kayak cerdas cermat,” ucap dia. (idr/bbs/jpg)

Ratusan Ribu Data KPU Diduga Bocor

DATA KPU DIDUGA BOCOR: Tangkapan layar dari BreachForums yang diduga dari situs KPU RI. Ada dugaan data yang bersumber dari DPT bocor setelah akun Jimbo di situs peretasan BreachForums mengunggah data yang diduga dari situs KPU pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB.

SUMUTPOS.CO – Di tengah tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekati puncaknya, keamanan data pemilih tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ada dugaan jika data yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu bocor.

DUGAAN kebocoran itu terungkap setelah akun Jimbo di situs peretasan BreachForums mengunggah data yang diduga dari situs KPU pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Dugaan itu menguat setelah menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT website KPU.

Akun Jinggu mengklaim memiliki 252.327.304 data. Akun tersebut menyediakan 500 ribu data sebagai sampel. Elemen data yang dibobol terdiri dari nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Jimbo menawarkan bocoran data tersebut seharga 74 juta dollar atau sekitar Rp1,2 miliar.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya sudah memantau dugaan tersebut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengecekan. “Tim KPU dan Gugus Tugas sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan,” ujarnya, Rabu (29/11).

Gugus tugas pengamanan siber sendiri, sudah dibentuk KPU sejak awal tahapan kampanye 2022 lalu. Tim terdiri dari BSSN, Cybercrime Polri, BIN dan Kemenkominfo.

Namun Betty menerangkan, data DPT 2024 dalam bentuk softcopy tidak hanya berada di data center KPU. Data itu juga dimiliki banyak pihak seperti partai politik dan Bawaslu. “Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT softcopy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu,” imbuhnya.

Namun jika melihat jumlah data yang diklaim dimiliki, Betty menilai ada ketidakcocokan dengan data DPT KPU. Data DPT yang telah ditetapkan berjumlah 204,8 juta. Sementara yang diklaim Jimbo lebih dari 250 juta. “Ya kan teman-teman tau berapa jumlah data yang sudah kita tetapkan sedunia kan. Gak sampai segitu,” terangnya.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, dengan adanya tangkapan layar situs KPU dengan dashbord pengguna itu, maka diduga kuat Jimbo mendapatkan akses login dari domain sidalih.kpu.go.id. “Bisa jadi dengan metode phising, malware, atau social engineering,” paparnya.

Bila benar-benar Jimbo mendapatkan akses role admin, dampaknya bisa berbahaya. Sebab, bisa digunakan untuk kepentingan politik tertentu. “Ini bisa mencederai pesta demokrasi bahkan menimbulkan kericuhan,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sebenarnya telah mengirimkan alert kepada Ketua KPU tentang kerentanan sistem KPU pada 7 Juni 2023 lalu. Namun, ternyata sistem masih semacam itu. “Untuk mengetahui titik serangan perlu dilakukan audit dan investigasi sistem keamanan server KPU,” jelasnya.

Sementara Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan, pihaknya telah mendeteksi adanya dugaan kebocoran data KPT melalui patroli siber. “Saat ini tengah dilakukan koordinasi untuk melakukan penyelidikan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar turut menyoroti peretasan terhadap data pemilih di KPU. Dia menyatakan bahwa kebocoran data tersebut diduga terjadi pada data pemilih yang telah ditetapkan menjadi DPT.

Dengan sistem yang telah dikembangkan oleh KPU seperti Sistem Informasi Pendataan Pemilih (Sidalih), Wahyudi menilai, mestinya KPU harus mampu melindungi data tersebut. Dengan kebocoran data yang terjadi belakangan ini, Wahyudi menyampaikan bahwa KPU harus secepatnya memastikan implementasi standar dan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). “Guna menjamin hak-hak subjek data, KPU perlu mengembangkan kebijakan perlindungan data pribadi untuk penyelenggaraan pemilu,” terang dia.

Tidak sampai di situ, ada beberapa hal lain yang juga perlu dilakukan oleh KPU. Di antaranya dengan melakukan pengembangan pedoman perilaku perlindungan data pribadi bagi penyelenggara pemilu. Kemudian pengadopsian standar kepatuhan perlindungan data pribadi pada seluruh sistem informasi yang dikembangkan juga perlu dilakukan. “Terutama yang memproses data pribadi. Baik pemilih maupun kandidat,” imbuh Wahyudi.

Lebih lanjut, ELSAM mendorong beberapa aspek yang perlu dilakukan pasca kasus kebocoran data tersebut. Salah satunya mereka meminta KPU segera melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi sumber kegagalan perlindungan, menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya, dan memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi. Selain itu, ELSAM meminta KPU mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi. “Dan mengurangi dampak risiko,” kata Wahyudi.

Tidak hanya KPU, Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu memastikan KPU menjamin perlindungan data pribadi milik pemilih. “Sebagai bagian dari perlindungan hak pemilih sekaligus upaya menjaga integritas pemilu,” kata.

Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera mengevaluasi penerapan standar keamanan dalam pengembangan aplikasi khusus KPU. Menurut Wahyudi hal itu sesuai dengan aturan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Melalui suatu proses assessment dan audit berkala untuk mitigasi ke depan,” jelas dia. Selain itu, BSSN juga diminta segera melakukan berbagai upaya pengurangan risiko keamanan dan serangan yang dapat mengganggu keandalan sistem informasi tersebut.

Terakhir, ELSAM meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai existing otoritas perlindungan data pribadi sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kemudian, mereka juga meminta Kemenkominfo memberikan asistensi dalam pengembangan standar kepatuhan perlindungan data pribadi bagi KPU. “Termasuk secara proaktif melakukan pemantauan atas penerapan standar kepatuhan tersebut,” jelasnya. (far/syn/idr/jpg)

Walhi Sumut Minta Pemkab Humbahas Beri Solusi Konkret Soal Banjir

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut), meminta Pemkab Humbanghasundutan (Humbahas) agar memberikan solusi konkret atas persoalan banjir yang ada di kawasan tersebut, khususnya pada Kecamatan Baktiraja. Bukan hanya memberikan pandangan yang berbeda tentang penyebab banjir.

“Sebaiknya, selaku pemerintah harus menunjukkan teladan kepada masyarakat, dengan memberikan solusi konkret atas permasalahan banjir tersebut,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, dalam keterangan tertulis, Senin (27/11) lalu.

Rianda juga mengatakan, Pemkab Humbahas boleh memberikan pandangan berbeda soal penyebab banjir di Kecamatan Baktiraja, namun dengan data yang konkret.

“Sebab, permasalahan banjir yang ada di Kecamatan Baktiraja dan Kabupaten Samosir, itu terjadi karena berkurangnya wilayah tangkapan air (catchment area) di hulu sungai,” jelasnya.

“Silakan saja bagi pemerintah mengatakan itu, tapi ada sebab yang fundamental, banjir tersebut terjadi karena berkurangnya wilayah tangkapan air di hulu sungai,” imbuh Rianda.

Rianda juga menjelaskan, melalui analisis peta tutupan hutan, dan analisis peta alur sungai, hulu dari desa terdampak banjir itu, merupakan dari kawasan bentang alam Tele. Sementara bentang Tele ini, memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk kawasan danau toba. Dan bentang ini, adalah kawasan hutan terakhir yang masih mungkin untuk diselamatkan, dan keberlanjutan stabilisasi iklim, kontrol debit air Danau Toba, danau vulkanik terluas di dunia.

Dia pun mengatakan, selain bentang ini telah memiliki fungsi ekologis, juga punya fungsi penting untuk memastikan keselamatan puluhan desa di pinggiran Danau Toba. “Saat ini bentang Tele menghadapi ancaman, karena adanya kegiatan ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar kawasan tersebut,” tutur Rianda.

“Walhi Sumut turut berduka atas kejadian banjir ini. Dan bagi kami, tentu persoalan yang sudah terjadi ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk pemerintah. Agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan banjir secara holistik, yakni dengan mengembalikan fungsi hutan di kawasan bentang Tele. Jika ada perusahaan beroperasi di areal tersebut, pemerintah harus mencabut izinnya, dan mengembalikan fungsinya sebagai upaya mitigasi bencana banjir di masa depan,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, 2 pejabat di lingkup Pemkab Humbahas, berbeda pendapat soal penyebab banjir yang masuk ke pemukiman warga di 4 desa pada Kecamatan Baktiraja, 14 November 2023 lalu. Mulanya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Halomoan Manullang mengaku, satu penyebab banjir karena hujan deras terus menurus di kawasan tersebut. Sehingga debit air terlalu banyak yang akhirnya menyebabkan banjir. “Debit air yang cukup banyak, melebihi volume dari biasanya,” katanya.

Sayangnya, DLH Kabupaten Humbahas tidak dapat menjelaskan faktor yang menyebabkan hujan tersebut. Halomoan mengaku, hanya menjelaskan sesuai kasat mata, karena hujan yang terjadi terus menerus, dan tak ada melakukan investigasi atau penelusuran pasca-banjir.

“Kalau soal hujan, yang punya data itu BMKG. Hanya penjelasan dari kasat mata, karena turun hujan terus menerus. Dan untuk investigasi, bukan tupoksi kami (DLH),” imbuhnya.

Bahkan, dia sendiri mengaku tidak tahu ada faktor lain penyebab banjir. Dengan alasan, dia belum mengetahuinya. “Belum dapat kita ketahui,” jelasnya, ketika disinggung soal faktor lain tersebut.

Namun, Kepala Pelaksana BPBD Benthon Lumbangaol, berbeda pendapat dengan Halomoan. Menurut Benthon, banjir yang terjadi diakibatkan adanya degradasi hutan di hulu, serta curah hujan yang tinggi, sehingga sungai tidak dapat menampung debit air yang cukup besar. “Ini akibat adanya degradasi hutan di hulu, dan curah hujan yang tinggi,” sebutnya. (des/saz)

Namun sayang, saat ditanya soal di mana lokasi tepatnya hutan yang terdegradasi, dan apakah terjadi alih fungsi lahan hutan, dan bagaimana kondisi di hilir hutan, Benthon belum memberikan jawaban. (des/saz)

Aswan Jaya Ajak Masyarakat Desa Gunakan Smartphone menjadi Bernilai Ekonomis

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Mayoritas masyarakat pedesaan memiliki smartphone, tetapi penggunaanya masih konsumtif dan belum menjadi nilai ekonomis. Padahal, begitu banyak produk pedesaan seperti pertanian dan perkebunan, potensi wisata desa l, serta berbagai keterampilan lainnya yang bisa dijadikan konten kreatif sehingga bernilai ekonomis.

Hal tersebut disampaikan Dr H Aswan Jaya saat menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan literasi digital dengan tema “Pemanfaatan Internet dalam Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Desa” yang digelar Kominfo RI di Desa Perkebunan Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (29/11/2023).

“Kecanggihan teknologi dalam wujud smartphone, sesungguhnya mengajak kita untuk berlomba-lomba mencari kemudahan yang bernilai ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan smartphone yang kita pegang setiap hari, bisa lebih produktif digunakan dengan kreativitas dan inovasi yang kita miliki,” kata Aswan Jaya di hadapan masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan literasi digital.

Selanjutnya, Aswan Jaya yang mengangkat sub tema “Penggunaan Smartphone untuk Meningkatkan Produktivitas di Pedesaan” menyatakan, smartphone banyak menyediakan berbagai akun media sosial maka harus dimanfaatkan untuk mempromosikan sekaligus menjual berbagai keterampilan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk apa saja sehingga menjadi nilai ekonomis,

“Banyak contoh yang dapat dilihat dari media sosial. Orang menjadi kaya hanya dengan memposting kreativitasnya. Seperti seorang pengamen yang menjadi artis karena diunggah di media sosialnya. Atau berbagai kegiatan ibu dan anak yang bermain dan belajar diunggah di media sosialnya, sehingga menjadi viral dan kemudian menghasilkan uang, hanya dengan kreativitas melalui smartphonenya,” beber Aswan.

Selain Aswan, kegiatan Literasi Digital ini diisi oleh narasumber lain, yaitu Rosmansyah yang mempresentasikan tentang Aplikasi Sosial Media dan Komunikasi Online untuk Pedesaan, dan Ketua Lembaga Kajian Pelatihan dan Pendidikan Manajemen Kewirausahaan (LKP2MK) Nusantara Kiki Komeni yang menyajikan materi Panduan Aman Berinternet; Keamanan Digital Untuk Masyarakat Pedesaan.

Kegiatan Literasi Digital Bersama Kominfo RI ini difasilitasi dan dibuka secara resmi oleh Legiman selaku Kepala Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane Asahan. (adz)

Anniversary Lebanon Restaurant Indonesia, BRI BO Medan Thamrin Gelar Promo dan Hadiah Ekslusif

Tim BRI BO Medan Thamrin saat berada di Lebanon Restaurant Indonesia, Medan. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memeriahkan Anniversary Lebanon Restaurant Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI BO) Medan Thamrin menggelar promo regular, promo thematic, dan hadiah eksklusif terbatas di Medan.

Reastaurant yang menyajikan hidangan khas Lebanon, Arab, India, Italia dan western cuisine ini, berlokasi di lantai Ground Cambridge City Square, Jalan S Parman Nomor 217 Medan.

Untuk promo regular, setiap transaksi belanja produk Grill minimal Rp350 ribu akan mendapatan diskon sebesar 10 persen dengan maksimal diskon Rp150 ribu per transaksi.

Promo berlaku untuk pengguna kartu debit dan kartu kredit BRI mulai 1 November-31 Desember 2023, atau selama kuota masih ada.

Adapun, khusus 22 November 2023, BRI BO Medan Thamrin memberikan diskon sebesar 10 persen untuk pembelian seluruh menu di Lebanon Restaurant Indonesia bagi pengguna kartu debit BRI dan QRIS BRImo.

BRI BO Medan Thamrin juga memberikan hadiah payung eksklusif berlogo BRI dan Lebanon Restaurant bagi 20 pelanggan pertama yang berbelanja minimal Rp1 juta.

Branch Office Manager BRI Medan Thamrin, Zulherman Isfia, Kamis (30/11), mengungkapkan, bahwa BRI pasti akan mendukung merchant-merchant yang setia menggunakan alat-alat transaksi BRI dengan memberikan program promosi yang sepenuhnya ditanggung pihak BRI.

“Sehingga merchant bisa terus berkembang dan nasabah setia BRI mendapatkan benefit tambahan,” katanya. (dwi)

Kirim Tim Akomodasi, Katering, dan Transportasi ke Saudi

BERSALAMAN: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyalami jamaah haji yang akan pulang dari Tanah Suci ke Tanah Air. Setelah biaya haji 2024 disepakati, Kemenag langsung mengebut persiapan haji dengan mengirim tim negosiasi layanan katering, transportasi, dan akomodasi ke Arab Saudi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah biaya haji 2024 disepakati, Kementerian Agama (Kemenag) langsung mengebut persiapan haji. Diantaranya mengirim tim negosiasi layanan katering, transportasi, dan akomodasi ke Arab Saudi.

Keberangkatan tim tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Subhan Cholid di Jakarta kemarin (29/11). Subhan mengatakan tim tersebut bertugas untuk pengadaan layanan jemaah haji di Saudi. “Tim akomodasi dan tim katering sudah berangkat ke Arab Saudi pada 27 November lalu,” kata Subhan.

Sedangkan untuk tim transportasi berangkat menyusul pada hari ini (30/11). Tim pengadaan layanan haji itu sudah bisa bekerja, karena biaya haji sudah resmi ditetapkan. Sehingga merek sudah ada patokan harga untuk mencari layanan katering, hotel atay akomodasi, serta transportasi.

Subhan menjelaskan jemaah akan tinggal di Saudi sekitar 41 hari. Perinciannya adalah sembilan hari di Madinah dan sisanya di Makkah. Tim pengadaan akomodasi itu bertugas mencari hotel di Madinah dan Makkah.

“Untuk layanan katering, jemaah haji akan mendapat 127 kali makan,” jelasnya. Perinciannya adalah 27 kali makan di Madinah. Kemudian 84 kali makan di Makkah dan 15 kali makan saat Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna). Jemaah juga akan mendapatkan sekali snack berat di Mudzalifah dan satu kali makan di bandara Jeddah atau Madinah.

Sedangkan untuk layanan transportasi, petugas mencari layanan untuk sejumlah layanan transportasi. Yaitu layanan transportasi dari bandara Madinah atau Jeddah ke hotel dan sebaliknya. Kemudian layanan transportasi antar kota dari Makkah ke Madinah dan sebaliknya. Serta layanan bus salawat. Layanan bus ini adalah feeder atau antar jemput jemaah dari hotel di Makkah menuju Masjidilharam.

Kemenag juga sudah bersiap menyelenggarakan seleksi petugas haji 2024. Rencananya seleksi petugas haji dibuka mulai Desember 2023. Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan secara umum seleksi petugas haji dijalankan secara berjenjang. “Dari tingkat kabupaten atau kota, sampai tingkat pusat,” jelasnya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tiga jenis petugas haji yang disiapkan. Yaitu Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kelompok terbang (kloter). Petugas haji ini ditempatkan atau menyertai jemaah di setiap kloter. Termasuk diantaranya dari unsur tenaga kesehatan.

“Kedua adalah petugas yang tidak menyertai jemaah atau disebut PPIH Arab Saudi,” kata Arsad. Petugas ini juga terdiri dari beberapa unsur. Diantaranya unsur kesehatan, serta keamanan dari personel TNI atau Polri. Lalu ada juga petugas pendukung PPIH.

Arsad berharap seleksi petugas rampung pada awal 2024 nanti. Proses seleksi diantaranya menggunakan ujian berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). (wan/jpg)

Harga dan Spesifikasi Feiyutech Scorp C 3-Axis Gimbal Stabilizer Kamera

Gimbal kamera yang membantu proses pengambilan gambar atau video menjadi lebih stabil-Ilustrasi.

SUMUTPOS – Bagi pecinta fotografi melengkapi peralatan tempur untuk mendapatkan gambar yang terbaik adalah sebuah keharusan. Salah satu item yang harus dimiliki adalah Feiyutech scorp c 3 yang merupakan Handle 3-Axis Gimbal Stabilizer profesional untuk kamera DSLR dan mirrorless. Spesifikasi Feiyutech scorp c 3 pada dasarnya cukup berpengaruh pada kekuatan DSLR yang ada.

Feiyutech sendiri dirancang dengan area tombol, tombol multifungsi dan layar sentuh, yang dapat beralih dari mode Follow, mengontrol rotasi, pemancar transmisi gambar dan pengaturan parameter dengan satu tangan. Kabel rana kamera dilengkapi untuk mengontrol pengambilan foto, perekaman video dan fokus langsung di pegangan.

Harga dan Spesifikasi Feiyutech Scorp C 3-Axis Gimbal Stabilizer Kamera

Sesuai dengan namanya Feiyutech scorp c 3 yang merupakan stabilization adalah salah satu alat penting bagi pengguna kamera aksi yang digunakan untuk mencari gimbal yang terjangkau, tapi kuat untuk merekam momen berharga tersebut.

Berikut adalah ulasan tentang spesifikasi Feiyutech yang perlu Anda ketahui:

1. Desain

Termasuk alat yang penting bagi sebuah dimensions kamera, Feiyutech adalah penstabil digital ringan yang didesain dengan ukuran yang mungil. Ukurannya tidak lebih dari telapak tangan untuk smartphone dan kamera saku. Seluruh perangkat telah didesain ulang secara menyeluruh agar sesuai dengan berbagai situasi pemotretan dan kondisi cahaya yang berbeda.

Salah satu gaya pemotretan yang memerlukan fungsi dari alat ini adalah ketika Anda sedang mengambil gambar bersama teman atau keluarga. Dengan kekuatan utamanya akan menjadi pilihan terbaik untuk mengabadikan momen tidak terlupakan tersebut.

2. Fitur Utama

Keunggulan dari fitur utamanya adalah memiliki 3 axis motor lock design yang tentunya membuatnya tampil lebih elegan. Memiliki maksimal payload hingga 2, 5 kg dan integrated hanging handle Anda pasti wajib memilikinya.

Terlebih dengan adanya dual available USB ports untuk external focus,proses rekam atau pengambilan gambar atau video pastinya akan akan lebih mudah. Selain itu Anda dapat pula melakukan touch screen operasi dengan menggunakan APP.

3. Material

Spesifikasi Feiyutech scorp c 3 yang tidak boleh terlewatkan adalah material pembuatannya yang berasal dari sintetik macromolecular resin dan aluminium alloys yang membuatnya menjadi alat terbaik dan tahan banting untuk setiap momen rekam dan pengambilan gambar.

Tidak hanya itu kelebihan lainnya adalah ketahanannya terhadap air cukup kuat sehingga ketika terkena air hujan tidak akan berpengaruh terlalu buruk untuk ketajaman hasilnya.

4. Baterai

Spesifikasi lain yang tak kalah penting adalah kekuatan baterainya. Baterainya terbuat dari lithium cell yang memiliki kapasitas 2500 mAh dan tidak dapat dipindah. Untuk mengisi ulang daya baterainya Anda bisa menggunakan USB-C port. Lama daya baterainya adalah selama 13 jam sehingga Anda bisa mengambil momen sepuasnya. Untuk mengisi ulang baterainya hingga pun Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam saja.

5. Harga

Banderol harga untuk Feiyutech adalah sekitar 3 jutaan. Harga tersebut tentu termasuk terjangkau untuk pengambilan momen penting dalam hidup Anda. Terlebih spesifikasi dan fitur utamanya pun tidak main-main yang akan memberikan banyak keuntungan bagi Anda.

Nah, karena spesifikasi Feiyutech scorp c 3 yang tidak asal-asalan tersebut pastinya akan membuat Anda tertarik untuk segera memilikinya. Feiyutech sendiri kini semakin mudah didapatkan. Termasuk salah satunya adalah membelinya secara online di marketplace terpercaya yakni di Blibli.

Anda tidak perlu ragu ketika membelinya karena jelas Blibli hanya akan menyediakan barang yang berkualitas. Harga yang ditawarkan pun tidak berbeda jauh dengan yang ada di store terkemuka.

Soal packing dan pengiriman pun Blibli selalu hadir dengan layanan prima. Jadi, tunggu apalagi sebagai penggemar fotografi keberadaan alat ini tentu tidak boleh lama ditunda agar bisa mendapatkan hasil pemotretan yang maksimal. (rel)

Jelang COD Transmisi SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan, PLN Lakukan Koordinasi dengan Dua Kejari

istimewa KOORDINASI: PLN UPP SBU 1 melakukan koordinasi dengan Kejari.

ACEH, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka penyelesaian Proyek Pembangunan Transmisi SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan sesuai dengan RUPTL (2021 – 2030) sebagai upaya memperkuat keandalan sistem di di Provinsi Aceh, PLN UPP SBU 1 melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kejaksaan setempat yang merupakan bagian dari Stakeholder.

Koordinasi yang berlangsung pada Kamis – Jumat (23-24 November 2023), berlangsung di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

Pada kegiatan di Kejari Aceh Selatan, tampak hadir Manager PLN UPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Heru Anggoro, SH, MH, Assistant Manager Perizinan dan Umum Catur Budi Septiawan dan Kasi Datun Kejaksaan Aceh Selatan Delly Kurnia P, SH.

Sedangkan dalam pertemuan di Kejari Aceh Barat Daya, selain pihak PLN UPP SBU 1, hadir juga Kasi Datun Kejaksaan Aceh Barat Daya Puji Rahmadian SH, MH

Dalam kegiatan koordinasi di dua Kejari tersebut, PLN UPP SBU 1 menyampaikan tentang rencana CoD Transmisi SUTT 150 kV Blang Pidie – Tapak Tuan yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Aceh terkhusus untuk bagian pantai barat Aceh.

Menurut Manager PLN UPP SBU 1 Bondan Pakso Dandu, kegiatan ini juga sebagai upaya membangun engagement yang baik antara PLN dan Kejaksaan sehingga dalam pelaksanaan proyek strategis nasional (psn) dapat berjalan efektif dan efisien.

“Koordinasi dengan Kejari Aceh Selatan dalam rangka penyelesaian SUTT 150 KV Blang Pidie – Tapak Tuan. Sedangkan koordinasi dengan Kejaksaan Aceh Barat Daya guna mendukung penyelesaian SUTT 150 KV Blang Pidie – Tapak Tuan,” terang Bondan. (ila)

1...891892893...15,690Page 892 of 15,690