Home Blog Page 91

MinyakKita Langka di Medan, MAI Peringatkan Ancaman Panic Buying

PASAR: Salah satu toko di pasar tradisional yang menjual 
PASAR: Salah satu toko di pasar tradisional yang menjual 

Ketahanan pangan warga Kota Medan kini berada dalam bayang-bayang kecemasan. Sudah sepekan terakhir, stok komoditas minyak goreng bersubsidi, MinyakKita, dilaporkan menghilang dari peredaran di pasar-pasar tradisional. Kelangkaan ini bukan sekadar urusan dapur yang terganggu, melainkan alarm bagi stabilitas ekonomi kota yang bisa memicu panic buying jika tidak segera ditangani.

Ketua DPC Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan, Suwarno, didampingi Sekretaris Zullifkar AB, menyoroti tajam fenomena ini dalam keterangannya pada Kamis (9/4/2026). Suwarno mengungkapkan bahwa di tingkat pedagang sudah mulai kesulitan mendapatkan stok minyak. Imbasnya, harga Minyak Kita di luar penjualan di pasar karena telah menembus angka yang tidak masuk akal.

“Kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Saat ini di luaran sana, pasarannya harga satu kotak mencapai Rp225.000, padahal harga normalnya berada di angka Rp185.000. Ada selisih Rp40.000 yang sangat membebani masyarakat,” ujar Suwarno.

Kenaikan drastis ini, kata Suwarno, bisa saja ditengarai dipicu oleh sentimen global akibat memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel yang mengganggu rantai pasokan. Namun, bagi MAI Medan, alasan eksternal tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran atas kekosongan stok di daerah.

Merespons situasi tersebut, MAI Medan mendesak Bulog untuk tidak berpangku tangan. Perlu ada langkah antisipatif yang konkret guna memastikan stok di pasar tetap terjaga dan harga kembali stabil.

Jika kelangkaan ini terus dibiarkan tanpa intervensi, dikhawatirkan akan terjadi efek domino terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya, yang pada akhirnya akan memperburuk tingkat inflasi di Medan secara khusus dan Sumatera Utara secara umum.

“Bulog harus segera turun tangan. Jangan tunggu sampai terjadi inflasi besar yang menghimpit warga Medan. Justru disaat-saat kritis seperti ini, harus dipastikan stok aman di pasar agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tegas Suwarno. (map/ila)

Melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pemprovsu Perkuat Ekonomi Perempuan Terdampak Bencana

Kepala Dinas DP3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti
Kepala Dinas DP3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov su) terus memperkuat pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana dengan mendorong peran perempuan melalui Program Perempuan Tangguh dan Mandiri (PERMATA). Program ini dijalankan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sumut sebagai salah satu prioritas pada tahun 2026.

“Program PERMATA ini merupakan program prioritas yang kami lakukan di tahun 2026. Kami berharap program ini dapat menjadikan perempuan yang terdampak bencana sebagai pelopor kebangkitan keluarga,” ujar Kepala Dinas DP3AKB Sumut, Dwi Endah Purwanti, dalam keterangannya di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (9/4/2026).

Program PERMATA difokuskan pada pelatihan budidaya pertanian berbasis hidroponik dan vertical garden bagi perempuan yang tinggal di hunian tetap (huntap) di Tapanuli Selatan (Tapsel).

“Kami mengajak perempuan di huntap Tapsel untuk bertani agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa mendatangkan income sehingga membantu mereka pulih dari bencana. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan pengolahan makanan frozen food serta bantuan alat usaha,” kata Dwi.

Tidak hanya pelatihan kewirausahaan, DP3AKB Sumut juga memberikan layanan psikososial bagi perempuan dan anak terdampak bencana dengan melibatkan tenaga psikolog, penggiat literasi, lembaga masyarakat, serta perangkat daerah terkait.

“Saudara kita yang terdampak bencana tentunya sangat membutuhkan layanan psikososial. Mereka ada yang kehilangan suaminya, ada yang kehilangan orang tuanya. Karena itu, kami fokus memberikan layanan ini kepada perempuan dan anak di wilayah Tapsel, Tapteng, dan Sibolga,” ujarnya.

Selain itu, DP3AKB Sumut turut menyalurkan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta makanan siap saji kepada 1.000 korban banjir dan longsor di Sumut.

Pada tahun 2026, DP3AKB Sumut juga akan meluncurkan sejumlah program pemberdayaan lainnya, seperti Youth and Women Leadership Talkshow yang menyasar 600 perempuan muda dari kalangan perguruan tinggi, praktisi, pelaku industri rumahan, dan mitra strategis. Kegiatan ini akan digelar berkolaborasi dengan Bank Mandiri.

“Kami juga akan menggelar Bella Award, yakni apresiasi kepada perempuan-perempuan yang telah berkontribusi aktif dalam pemberdayaan ekonomi berbasis produk pertanian. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Asia Small Business Federation Indonesia,” kata Dwi.

Sementara itu, dalam upaya pemenuhan hak anak, DP3AKB Sumut menargetkan peningkatan jumlah kabupaten/kota Layak Anak (KLA) dari 15 daerah menjadi 25 daerah pada tahun ini.

“Tahun ini juga akan dilaksanakan layanan CHILL (Curhat, Healing and Let’s Grow) untuk anak, serta pembangunan aplikasi perlindungan anak sebagai saluran konsultasi dan konseling bagi anak-anak di Sumut,” ujarnya.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 dan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang pelarangan anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial, DP3AKB Sumut akan berkolaborasi dengan Diskominfo Sumut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Menindaklanjuti aturan ini, kami juga akan menggelar festival permainan tradisional anak sebagai upaya mengurangi ketergantungan gawai sekaligus melestarikan budaya,” kata Dwi.(san/azw)

Bersihkan Sumur, Seorang Pria Tewas Kehabisan Oksigen

EVAKUASI: Jasad korban dievakuasi dari dalam sumur.
EVAKUASI: Jasad korban dievakuasi dari dalam sumur.

LUBUKPAKAM – Andi Saputra(40) tewas dengan kondisi kekurangan oksigen di Dusun I Desa Bandarlabuhan, Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang, Rabu (8/4). Saksi yang pertama kali mengetahui korban berada di dalam sumur adalah istrinya Nadya (37).

Saksi Nadya melihat suaminya berada di dalam Sumur dengan kondisi sudah tak bergerak. Saksipun langsung meminta tolong kepada tetangganya. Mendengar hal itu, sejumlah warga berdatangan ke lokasi.

Kepala Dusun, Mahmud menghubungi pihak rescue Damkar Deliserdang dan beberapa menit kemudian tim rescue Damkar dan pihak Kepolisian tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan area dengan memasang Police Line dan memulai proses evakuasi korban dari dalam sumur.

Karena kondisi sumur sempit, seorang petugas damkar dengan perlengkapan tabung oksigen turun ke dalam sumur untuk evakuasi korban, setelah sampai didasar petugas melihat korban tergeletak didasar sumur dengan kondisi sudah meninggal dunia dan tubuh kaku. Dengan menggunakan tali dan peralatan lain, mayat korban berhasil ditarik ke atas keluar dari dalam sumur.

Setelah dilakukan evakuasi dari dalam sumur, Petugas Kepolisian Inafiz Polresta Deliserdang yang juga sudah tiba di lokasi melakukan identifikasi korban dan melakukan pengumpulan data keterangan para saksi di lokasi kejadian.

Menurut Rizal  warga Dusun I Desa Bandar Labuhan, peristiwa ini diketahui oleh istrinya korban yang baru pulang ngajar. Saat pulang tak menemukan suaminya dirumah saat dipanggil, setelah dicari menemukan suaminya berada di dalam sumur sudah tergeletak dan dipanggil tak menyahut.

“Korban sudah sering juga menggali sumur mereka yang kering, sampai kedalaman saat ini diperkirakan mencapai 15 meteran, korban diduga kehabisan oksigen saat didalam sumur hingga meninggal,” ucapnya.

Mahmud, kepala dusun mengatakan kalau korban dapat dievakuasi oleh petugas Damkar dari dalam sumur sekitar hampir tengah malam dan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

“Korban diduga meninggal sejak sore karena kehabisan oksigen di dalam sumur saat menggali, korban sudah sering menggali sumurnya dengan peralatan seadanya,” ujar Mahmud.

Setelah dilakukan identifikasi dan dinyatakan korban tewas akibat kecelakaan, Polisi selanjutnya menyerahkan jenazah korban pada pihak keluarga untuk di makamkan.(btr/azw)

Khusus Gagal Terima Bantuan Pusat, Pemko Tebingtinggi Siapkan Bantuan APBD Korban Banjir

DITEMUI: Kepala Dinas Perkimtan Kota Tebingtinggi, Viktor Agus Timbul Nainggolan, saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi (9/4). (Azan Purba/Sumut Pos)
DITEMUI: Kepala Dinas Perkimtan Kota Tebingtinggi, Viktor Agus Timbul Nainggolan, saat ditemui di ruang kerjanya di Jalan Gunung Leuser, Kota Tebingtinggi (9/4). (Azan Purba/Sumut Pos)

TEBINGTINGGI – Pemerintah Kota Tebingtinggi memastikan tetap hadir membantu warga terdampak banjir, khususnya mereka yang rumahnya mengalami kerusakan namun belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos)

Sebagai bentuk kepedulian, Pemko Tebingtinggi berencana menyalurkan bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi warga yang belum terakomodir dalam program bantuan pusat (9/4).

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Tebingtinggi, Viktor Agus Timbul Nainggolan, mengungkapkan, sebanyak 74 unit rumah warga yang terdampak banjir sebelumnya telah diajukan untuk mendapatkan bantuan perbaikan.

Namun, harapan puluhan warga tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dari total 74 unit rumah yang diusulkan Pemerintah Kota Tebingtinggi, hanya 16 unit yang dinyatakan lolos verifikasi dan layak untuk diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menanggapi keluhan warga yang rumahnya ikut didata namun tidak menerima bantuan, Viktor menegaskan bahwa keputusan akhir bukan berada di pemerintah daerah. Menurutnya, Dinas Perkimtan hanya melakukan verifikasi berdasarkan data yang disampaikan pihak kelurahan, sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.

“Kami menerima data dari kelurahan untuk diverifikasi, kemudian diserahkan ke BNPB. Keputusan menerima bantuan atau tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Viktor juga menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat tidak disalurkan melalui Dinas Perkimtan, melainkan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemilik rumah yang telah terdata sebagai penerima.

Karena itu, bagi warga yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pusat, Pemko Tebingtinggi berencana tetap memberikan dukungan melalui APBD, meski nominalnya tidak akan sama dengan bantuan dari Kemensos.

“Yang tidak mendapatkan bantuan dari pusat, rencananya akan kita bantu melalui APBD. Namun besarannya tentu tidak sama dengan bantuan dari Kemensos,” tegas Viktor.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Tebingtinggi menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan perhatian kepada seluruh warga terdampak banjir, meskipun tidak semuanya dapat terakomodir dalam bantuan dari pemerintah pusat. (mag-3/azw)

Soroti Dugaan Penyimpangan Anggaran Bappeda, Massa TTB Geruduk Polres Tebingtinggi

UNJUK RASA: Aksi unjuk rasa Tebingtinggi Bergerak di depan Mapolres Tebing Tinggi menuntut pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Tebingtinggi, (9/4)// Azan purba / sumut pos.
UNJUK RASA: Aksi unjuk rasa Tebingtinggi Bergerak di depan Mapolres Tebing Tinggi menuntut pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Tebingtinggi, (9/4)// Azan purba / sumut pos.

TEBINGTINGGI – Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebingtinggi, Kamis (9/4).

Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebingtinggi Tahun 2024.

Dalam orasinya, massa meminta agar Erwin Suheri Damanik, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda, segera dipanggil dan diperiksa.

Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, mengatakan unjuk rasa digelar menyusul adanya berbagai dugaan kejanggalan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurutnya, indikasi penyimpangan tersebut harus segera ditindaklanjuti guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

Dalam aksinya, TTB menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya meminta pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Bappeda tahun 2024, memeriksa seluruh perjalanan dinas, serta menelusuri anggaran makan dan minum di instansi tersebut.

Selain itu, massa juga mendesak aparat mengusut pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor Bappeda, mengungkap dugaan pengkondisian penyedia, menelusuri penggunaan kendaraan dinas tahun anggaran 2021, hingga dugaan mark-up pengadaan meubelair.

Aswadi menyebutkan, pihaknya juga telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi dengan melampirkan sejumlah data pendukung.

Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari tingginya anggaran rapat dan konsumsi, dugaan pengkondisian pengadaan makanan, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan meubelair yang diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran.

“Kami datang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan uang rakyat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Budi Sihombing, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dumas terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos makan dan minum serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

“Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini masih dalam proses pengumpulan data yang akurat,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya data yang valid dari pelapor agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses hukum berjalan sesuai prosedur.

“Kami membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap datanya, semakin cepat prosesnya bisa kami lanjutkan,” tambahnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Tebingtinggi, Khadir Amri, turut mendukung aksi yang dilakukan TTB. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.

“Aksi ini adalah respons masyarakat dalam menyikapi pengelolaan keuangan di Kota Tebingtinggi agar lebih transparan dan terang benderang,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sikap Polres Tebingtinggi yang telah menerima pengaduan masyarakat dengan baik.

“Dengan respons positif ini, kita yakin Polres Tebingtinggi akan menindaklanjuti tuntutan aksi TTB secara tuntas,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Massa TTB menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Kota Tebingtinggi diusut secara transparan. (mag-3/azw)

Polres Langkat Gelar Pembinaan Rohani dan Mental

BINROHTAL: Polres Langkat menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal), Kamis (9/4/2026).
BINROHTAL: Polres Langkat menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal), Kamis (9/4/2026).

LANGKAT – Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan personel, Polres Langkat menggelar kegiatan Pembinaan Rohani dan Mental (Binrohtal) pada Kamis (9/4/2026). Kegiatan Binrohtal ini juga dilaksanakan secara serentak oleh seluruh personel di Polsek jajaran Polres Langkat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Darussalam dan Aula Jasmine Polres Langkat, serta diikuti oleh seluruh personel dan ASN, termasuk jajaran Polsek. Untuk personel beragama Islam, kegiatan dilaksanakan di Masjid Darussalam dengan penceramah H. Amru, M.E.I.

Dalam tausiyahnya, ustad Amru mengajak seluruh personel untuk membiasakan membaca Alquran setiap hari sebagai pedoman hidup dan sumber kekuatan spiritual dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Sementara itu, personel beragama Kristen melaksanakan ibadah di Aula Jasmine dengan penceramah Budi Kasenda, STh, yang mengangkat tema “Tuhan Hadir Saat Kita Tidak Menyadari.”

Dalam khotbahnya, disampaikan firman Tuhan dari Yohanes 21:1–4 dan 1 Korintus 15:1–7, yang menegaskan bahwa Yesus Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan umat-Nya, bahkan di saat tidak disadari.

Melalui kisah Simon Petrus dan murid-murid, diingatkan bahwa dalam kondisi lelah, bingung, dan merasa gagal, Tuhan tetap bekerja dan memberikan pemulihan.

Kapolres Langkat, David Triyo Prasojo, SH, SIK,  menyampaikan bahwa kegiatan Binrohtal merupakan agenda rutin yang bertujuan membentuk karakter personel Polri yang beriman, bertakwa, dan berintegritas, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional serta terhindar dari pelanggaran.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polres Langkat semakin memiliki mental yang kuat, spiritual yang baik, serta senantiasa mengedepankan nilai-nilai moral dan keimanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(mag-6/ila)

Pemkab Dairi Bersama Pemprovsu dan Kemendagri Bahas Batas Wilayah Batalyon TP 908 Gajah Dompak

FOTO BERSAMA: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin, bersama Asisten Administrasi Umum Pemprovsu  Muhammad Suib, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah serta Bupati Pakpak Bharat Frans Bernhard.(istimewa).
FOTO BERSAMA: Bupati Dairi Vickner Sinaga, Sekda Surung Charles Lamhot Bantjin, bersama Asisten Administrasi Umum Pemprovsu  Muhammad Suib, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah serta Bupati Pakpak Bharat Frans Bernhard.(istimewa).

DAIRI— Bupati Dairi Vickner Sinaga, menghadiri rapat penting terkait batas lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 908 Gajah Dompak di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (8/4/2026).

Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atas perbedaan pandangan mengenai usulan lokasi pembangunan yang diusulkan Pemkab Dairi, namun berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Rapat dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumatera Utara Muhammad Suib, dan dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah, Bupati Pakpak Bharat, Frans Bernhard Tumangger, serta perwakilan instansi pusat dan daerah lainnya.

Dalam forum ini, pembahasan difokuskan pada aspek administratif, regulasi, dan kondisi faktual di lapangan terkait batas wilayah, mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 28 Tahun 2019 tentang batas daerah.

Bupati Dairi Vickner Sinaga, menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan batalyon sebagai upaya memperkuat pertahanan wilayah sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Kami pada prinsipnya mendukung penuh pembangunan Batalyon ini karena akan memberikan dampak positif, baik dari sisi keamanan maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemkab Dairi juga siap mengikuti hasil kesepakatan bersama sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Vickner.

Sementara itu, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Raziras Rahmadillah, menegaskan bahwa substansi rapat adalah mengenai batas wilayah administratif, bukan pembangunan batalyon itu sendiri. Verifikasi lapangan dan sinkronisasi data antar instansi dianggap penting untuk memastikan kejelasan batas daerah.

Hasil rapat menyepakati bahwa Pemprovsu akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat terkait penyesuaian administrasi lokasi, sebagai tindak lanjut kesepakatan rapat sebelumnya. Selain itu, direncanakan kunjungan lapangan oleh tim teknis Kemendagri bersama pihak terkait untuk memastikan kondisi riil di lokasi yang diusulkan. (rud/ila)

Warkop di Jalan Sultan Hasanuddin Binjai Tak Berizin, Luput dari Penertiban

KAFE: Bangunan rencana kafe sudah terpacak tiang tak berizin di balik gerbang dilakukan tilang oleh Dinas Perkim Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
KAFE: Bangunan rencana kafe sudah terpacak tiang tak berizin di balik gerbang dilakukan tilang oleh Dinas Perkim Binjai. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO — Sebuah bangunan yang rencananya akan dijadikan warkop kelas kafe di Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai, kini menjadi sorotan. Ironisnya, meski belum mengantongi izin, bangunan tersebut berdiri kokoh di atas tanah kebun dan luput dari penindakan pemerintah kota.

Kejadian ini menimbulkan polemik terkait dugaan tebang pilih dalam penegakan peraturan daerah, terutama karena penertiban bangunan liar di Jalan Bandung, Binjai Selatan yang baru saja dilakukan dengan menargetkan pedagang kecil.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Binjai Irsan Firdaus, mengakui bahwa bangunan warkop tersebut belum memiliki izin resmi.

Menurut Irsan, tim Perkim sudah menindak dengan memberikan surat tilang kepada pemilik bangunan. “Belum ada izin itu. Semalam tim kami dari bidang sudah turun ke lokasi, dan surat tilang sudah dibuat,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Irsan mengatakan, bahwa izin persetujuan bangunan dan gedung (PBG) akan dipelajari lebih lanjut, terutama karena bangunan berdiri di atas tanah kebun. “Ya, tanah kebun, masih kita pelajari itu,” kata Irsan.

Sementara itu, nasib pedagang kecil menjadi wajah nyata dari kebijakan penertiban yang dinilai terburu-buru. Devi, salah satu pedagang yang terdampak penertiban di Jalan Bandung, mengaku kehilangan satu-satunya sumber penghidupan setelah lapaknya dibongkar.

Selama hampir sepuluh tahun, usaha sederhana itu menjadi tumpuan ekonomi keluarganya, namun kini dihadapkan pada ketidakpastian hidup. “Ini satu-satunya penghasilan keluarga. Sekarang kami bingung mau bagaimana,” ujar Devi dengan nada cemas.

Selain itu, polemik penertiban juga muncul terkait peternakan di kawasan Bhakti Karya, yang telah lama menjadi keluhan warga karena limbah yang ditimbulkan.

Dari puluhan peternakan, hanya sebagian kecil yang memiliki izin resmi. DPRD Binjai bahkan telah mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah kota menindaklanjuti, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar bagi publik mengenai konsistensi pemerintah kota dalam menegakkan aturan. Dugaan penegakan yang tebang pilih memperkuat persepsi bahwa kebijakan penataan kota tidak merata dan bisa merugikan kelompok kecil, sementara pelanggaran yang lebih besar justru dibiarkan. (ted/ila)

Program Gerakan Satu Juta Pohon, Pemkab Dairi Pantau Pertumbuhan Pohon Kemiri di Kawasan Danau Toba

MONITORING: Asisten II Setda Dairi Junihardi Siregar pimpin monitoring dan evaluasi pohon yang ditanam dikawasan Pariwisata Danau Toba Silalahi, Kecamatan Silahisabungan. (istimewa).
MONITORING: Asisten II Setda Dairi Junihardi Siregar pimpin monitoring dan evaluasi pohon yang ditanam dikawasan Pariwisata Danau Toba Silalahi, Kecamatan Silahisabungan. (istimewa).

DAIRI— Pemerintah Kabupaten Dairi terus memantau perkembangan pohon kemiri yang ditanam di kawasan pariwisata Danau Toba, tepatnya di Desa Paropo, Kecamatan Silahisabungan.

Kegiatan pemantauan ini dilakukan Selasa (7/4/2026) sebagai bagian dari upaya memastikan program gerakan satu juta pohon yang digagas pemerintah berjalan efektif.

Asisten II Bidang Perekonomian Setda Dairi, Junihardi Siregar, menjelaskan, program penanaman pohon kemiri ini telah dicanangkan oleh Bupati Dairi, Vickner Sinaga, pada 9 Agustus 2025 lalu. Penanaman pohon tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran Pemkab, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat setempat, hingga mahasiswa yang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“Kita melakukan monitoring dan evaluasi dengan pemeliharaan serta perawatan pohon yang telah ditanam. Hal ini penting agar pohon dapat tumbuh dan berkembang optimal,” kata Junihardi, Kamis (9/4/2026).

Junihardi mengatakan, salah satu kegiatan perawatan yang dilakukan adalah penyisipan untuk memastikan pertumbuhan pohon kemiri tetap sehat.

Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan di Kecamatan Silahisabungan, tetapi juga secara berkelanjutan di Kecamatan Sidikalang dan Berampu.

Langkah ini dianggap penting untuk memastikan seluruh pohon yang ditanam dalam gerakan satu juta pohon dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.

Program ini merupakan bagian dari gerakan merawat bumi yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan dan konservasi lingkungan, terutama di kawasan pariwisata strategis seperti Danau Toba yang memiliki nilai ekonomi sekaligus ekologi tinggi.

“Selain menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk terlibat langsung, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam,” pungkas Junihardi.

Dengan pemantauan yang rutin dan partisipasi aktif dari masyarakat, Pemkab Dairi berharap pohon kemiri yang telah ditanam dapat tumbuh subur dan berkontribusi pada keseimbangan ekosistem di sekitar Danau Toba. (rud/ila)

Daihatsu Gran Max Jadi Solusi Mobilitas Andalan Sahabat Bisnis di GIICOMVEC

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Daihatsu turut berpartisipasi meramaikan ajang pameran GIICOMVEC (GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo) yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini merupakan pameran kendaraan komersial bagi para pelaku usaha dalam memenuhi berbagai kebutuhan usaha mereka.

Pada pameran ini, Daihatsu hadir di Hall B, booth B1-5 mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bisnis Makin Kuat”. Tema ini merefleksikan komitmen Daihatsu sebagai Sahabat dan solusi mobilitas yang ingin tumbuh dan berkembang bersama pelanggan, khususnya para pelaku usaha di Indonesia.

Daihatsu menampilkan 4 unit Gran Max yang merepresentasikan berbagai kebutuhan usaha. Gran Max Pick Up 1.5 AC PS hadir dengan fleksibilitas, durabilitas kuat, dan kapasitas angkut besar. Gran Max Blind Van Logistic mendukung kebutuhan pengantaran barang atau logistik dengan ruang kabin luas, transmisi otomatis yang nyaman, fitur keselamatan lengkap. Gran Max Mobile Market ditampilkan sebagai mobil konsep yang dapat menginspirasi berbagai kebutuhan para pelaku usaha melalui konsep mini market berjalan, sementara Gran Max Mini Bus Lifestyle merepresentasikan sisi lifestyle yang dapat mendukung berbagai aktivitas di industri kreatif dan komunitas.

Melalui beragam unit yang ditampilkan ini, Daihatsu ingin menunjukkan komitmennya bahwa Gran Max selain dapat menjadi Sahabat Bisnis, juga dapat menjadi solusi mobilitas yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan kreatif lainnya.

“Kepercayaan pelanggan adalah fondasi utama perjalanan kami. Kami sangat mengapresiasi para pengguna Gran Max yang telah menjadikan kendaraan ini sebagai bagian dari perjalanan usaha mereka. Bagi kami, Gran Max bukan sekadar kendaraan niaga, tetapi Sahabat Bisnis yang selalu hadir mendukung berbagai kebutuhan pelaku usaha di Indonesia,” ujar Rokky Irvayandi, Deputy Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor.

Selama GIICOMVEC 2026, Daihatsu juga menghadirkan berbagai program penjualan menarik melalui program Daihatsu Idul Fitri (DAIFIT), yang berlangsung pada periode 1 Februari hingga 30 April 2026, dengan kesempatan mendapatkan hadiah undian berupa paket umroh untuk 9 pemenang.

Selain itu, Daihatsu juga didukung oleh layanan purnajual yang luas, dengan lebih dari 260 outlet, lebih dari 170 after sales workshop, lebih dari 320 Daihatsu Mobile Service, serta lebih dari 3.320 part shop di seluruh Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs resmi www.astra-daihatsu.id. (rel)

1...909192...15,902Page 91 of 15,902