MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara mencatat prestasi penting dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada Selasa, 23 September 2025, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, membeberkan bagaimana provinsi ini berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dua tahun lebih cepat dari target.
Per 1 September 2025, lebih dari 15,6 juta warga Sumut telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan tingkat keaktifan mencapai 80 persen.
Nuim menekankan, keberhasilan ini lahir dari kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan BPJS Kesehatan.
Menurut Nuim, alur pelayanan ini menekankan akses mudah bagi semua peserta, termasuk fakir miskin, pekerja pemerintah, pegawai swasta, hingga pekerja mandiri yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Peserta tidak lagi repot membawa dokumen fisik. Cukup menggunakan KIS digital atau NIK/KTP, maka layanan bisa langsung diterima,” jelas Nuim di dampingi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Wilayah I Iwan Adriady, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr. Yasmine Ramadhana Harahap dan Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Medan Ikhwal Maulana.
Inovasi digital menjadi kunci, mulai dari pendaftaran peserta baru, pengecekan status kepesertaan, hingga layanan kesehatan jarak jauh melalui Aplikasi Mobile JKN, P-Care, Vclaim, dan SIPP.
Bagi penduduk Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan layanan kesehatan dengan memanfaatkan Program JKN, dapat mendatangi fasilitas kesehatan tempat dirinya terdaftar atau fasilitas kesehatan yang terdekat bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN. Nantinya, petugas fasilitas kesehatan akan melihat status keaktifan kepesertaan Program JKN. Apabila aktif, maka peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.
Namun, apabila belum terdaftar sebagai peserta Program JKN masyarakat dapat mengajukan diri sebagai peserta UHC Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Nantinya petugas di fasilitas kesehatan akan mendaftarkan melalui Aplikasi E-Dabu Pemda, dan selanjutnya akan divalidasi dan disetujui pendaftarannya oleh Dinas Kesehatan. Setelah berhasil didaftarkan dan mendapatkan persetujuan, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Salah satu terobosan yang jarang dipublikasikan adalah pendaftaran bayi baru lahir. Jika ibu tercatat aktif sebagai peserta JKN, bayi langsung dapat didaftarkan melalui aplikasi SIPP dalam 28 hari pertama kelahiran. Jika status ibu nonaktif, reaktivasi melalui Aplikasi Edabu Pemda memastikan bayi tetap mendapatkan perlindungan sejak hari pertama. “Setiap bayi berhak terlindungi tanpa harus menunggu prosedur yang rumit,” ujar Nuim.
Pelayanan kesehatan di Sumut juga diatur secara sistematis melalui tingkat fasilitas. Peserta yang datang ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik akan mendapatkan layanan rawat jalan, rawat inap, hingga perawatan gigi sesuai kebutuhan.
Bagi peserta yang membutuhkan penanganan layanan lebih lanjut, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan sesuai indikasi medis. Sistem rujukan ini menjamin pasien mendapatkan layanan tepat, namun dalam kondisi gawat darurat pasien tetap dilayani tanpa menunggu prosedur.
Nuim menegaskan prinsip pelayanan setara bagi semua peserta. Seluruh fasilitas kesehatan di Sumut wajib menerima pendaftaran menggunakan KIS digital atau NIK, melayani peserta tanpa biaya tambahan, menyediakan obat yang dibutuhkan, dan memastikan pasien tidak mengalami diskriminasi. Bahkan peserta yang berada di luar wilayah domisili tetap bisa mengakses layanan sesuai ketentuan.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan pemanfaatan layanan JKN di Sumut meningkat drastis. Dari rata-rata 8.218 kasus per hari pada 2014, kini jumlah ini melonjak menjadi 82.880 kasus per hari. Secara tahunan, kasus yang ditangani meningkat dari 2,9 juta menjadi 30,2 juta pada 2024.
Nuim menyatakan, pencapaian ini membuktikan bahwa masyarakat percaya pada Program JKN dan sistem UHC Prioritas yang diterapkan di Sumut.
“Target kami sederhana, setiap warga Sumut harus mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan merata. UHC Prioritas bukan sekadar slogan, tapi harus terasa nyata di lapangan,” kata Nuim.
Dengan pendekatan ini, Sumut menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memastikan akses kesehatan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, selaras dengan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. (ila)
UHC Prioritas Sumut: Layanan JKN Makin Mudah, Cukup Pakai NIK
Anggota DPD RI Penrad Siagian Minta Polres Simalungun Tindak Tegas Pelaku Kekerasan di Sihaporas
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Bentrokan antara pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Sihaporas pecah di kawasan Buttu Pangaturan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (22/9/2025) pagi. Insiden itu menyebabkan lima warga mengalami luka-luka serta kerusakan pada rumah adat, posko, dan beberapa kendaraan milik warga.
Kronologi yang beredar di media sosial menyebut, lebih dari 150 pekerja TPL, terdiri dari buruh harian lepas, petugas keamanan, dan oknum yang diduga preman bayaran, memasuki wilayah adat. Serangan itu memicu kericuhan dan meninggalkan jejak kerusakan.
Merespons itu, Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, mengecam keras insiden tersebut. Ia menegaskan, tindak kekerasan dalam kondisi konflik agraria tidak bisa dibenarkan.
“Dalam situasi apa pun, kekerasan tidak dibenarkan. Apalagi dalam konflik agraria yang telah lama terjadi di Sihaporas, masyarakat adat yang mempertahankan hak leluhurnya tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan,” ujar Penrad dalam keterangan resminya, Senin (22/9/2025) malam.
Penrad mengaku menerima laporan langsung dari warga korban bentrokan. Dalam sebuah pesan singkat, warga meminta perhatian terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
“Mohon perhatiannya untuk masyarakat di Sihaporas atas bentrokan yang terjadi hari ini. Sampai malam ini masih ada 2 orang warga yang terjebak di lahan. Karena TPL sudah berjaga di lahan. Satu orang tidak berani keluar dari ladangnya karena ketakutan. Sementara satu orang lagi perempuan berumur 60 tahun tidak diketahui di mana posisinya setelah tadi siang berpencar saat TPL melakukan penyerangan,” demikian isi pesan warga yang diteruskan kepada Penrad.
Menanggapi hal tersebut, Penrad mendesak manajemen PT TPL menghentikan praktik kekerasan dan tidak menggunakan senjata maupun pentungan terhadap masyarakat. “Saya meminta TPL untuk berhenti melakukan kekerasan kepada masyarakat, tidak perlu dihadapi dengan senjata dan pentungan! Masyarakat hanya mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka,” ujarnya.
Ia juga meminta kepolisian, khususnya Polres Simalungun, segera hadir memberikan perlindungan kepada warga yang menjadi korban. Senator asal Sumut ini mengimbau Polri menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Saya telah berkomunikasi dengan Kapolres Simalungun. Saya meminta Kapolres dan jajaran memberikan keamanan bagi masyarakat. Kepolisian harus hadir dan menjaga masyarakat yang mendapatkan kekerasan oleh para pekerja PT TPL. Jangan ikut masuk dan larut dalam konflik yang bukan menjadi tugasnya,” tuturnya.
“Polres Simalungun harus menindak tegas pelaku kekerasan dan juga merespons dengan cepat laporan masyarakat saat adanya insiden kekerasan. Jangan sampai laporan pihak perusahaan didahulukan dan laporan masyarakat dikesampingkan. Seperti semboyan Polri di ulang tahun ke 79 ‘Polri untuk masyarakat’ harus termanifestasi dalam kasus ini,” tegasnya.
Lebih jauh, Penrad mengusulkan agar kawasan konflik dinyatakan steril dengan menghentikan seluruh aktivitas perusahaan untuk mencegah bentrokan susulan. Ia juga menyatakan akan menginisiasi rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi permanen atas konflik agraria yang telah puluhan tahun berlangsung di Tanah Batak.
“Semua harus duduk bersama agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan terus menimbulkan kerugian serta korban akan terus berjatuhan,” kata Penrad Siagian.
Sebelumnya, Corporate Communication Head PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) Salomo Sitohang mengatakan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.30 WIB, ketika pekerja sedang dalam perjalanan menuju lokasi penanaman eukaliptus.
Tiba-tiba sekelompok massa mengadang dan melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan enam orang mengalami luka-luka, yaitu Rocky Tarihoran selaku karyawan Humas, tiga orang petugas keamanan bernama Saut Ronal, Edy Rahman, dan Markus, serta seorang anggota mitra bernama Nurmaini Situmeang.
Selain itu, dua unit kendaraan operasional perusahaan turut mengalami kerusakan dan terbakar, yaitu mobil patroli security Aek Nauli dengan nomor polisi BK F 8711 HK dan mobil truk fire safety. Seluruh korban luka telah dibawa ke RSUD Parapat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Perusahaan juga telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak berwenang untuk segera ditangani sehingga pelaku dapat ditindak sesuai hukum dan kegiatan operasional dapat kembali berjalan normal.
Saat ini, kata Salomo, TPL melaksanakan kegiatan penanaman, perawatan, dan pemanenan di areal konsesi sesuai dengan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui oleh pemerintah. Seluruh aktivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku pabrik dengan melibatkan masyarakat lokal, khususnya warga Desa Sipolha dan Sihaporas.
Melalui keterlibatan masyarakat, perusahaan tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga turut meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Ditambahkan Salomo, sebelum kegiatan dimulai, TPL senantiasa melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. Seluruh operasional perusahaan dijalankan secara legal berdasarkan izin resmi yang diberikan oleh pemerintah.
Untuk mencukupi kebutuhan bahan baku tahun 2025, TPL berfokus pada wilayah konsesi Sektor Aek Nauli, yang mencakup Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan PBPH Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1487/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021.
Bagi masyarakat, keterlibatan dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi sumber pekerjaan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui program Community Development (CD)/Corporate Social Responsibility (CSR), TPL mendampingi warga dalam mengembangkan usaha desa, memperkuat kewirausahaan, serta mendorong penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan. (adz)
Wujudkan Gaya Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Terobosan Inovatif
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Di tengah tantangan lingkungan global, gaya hidup berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Seperti, semakin terbatasnya sumber daya alam, penggunaan sumber daya alternatif kini menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan dan lingkungan yang lebih baik.
Tetapi di sisi lain, laju penggunaan sumber daya mungkin lebih cepat dari upaya kita untuk menjaga alam itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan eksplorasi yang terus-menerus untuk menemukan cara-cara baru dalam mewujudkan gaya hidup yang berkelanjutan ini.
Sebagai gambaran sederhana, berdasarkan laporan Institute of Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2023, diketahui bahwa kadar emisi gas kaca atau CO2 yang bersumber dari kendaraan bermotor di Jakarta adalah sekitar 81,17 juta ton per hari. Sedangkan rata-rata 1 pohon berumur 10-20 tahun hanya akan menyerap 22 kg CO2 per tahun atau 60 gr CO2 per hari.
Jadi secara kasar, kita memerlukan 1,35 miliar pohon untuk bisa menyerap CO2 dari emisi kendaraan saja. Oleh karena itu harus ada eksplorasi dan inovasi untuk mewujudkan keberlanjutan dan bumi yang lebih baik.
Dalam konteks pembangunan, solusi inovatif untuk mengurangi jejak karbon sekaligus menghadirkan material yang lebih efisien dan hijau juga harus terus dilakukan, seperti yang disampaikan Head of Marketing Semen Merah Putih Nyiayu Chairunnikma, eksplorasi terhadap solusi inovatif adalah satu satunya cara mendukung keberlanjutan industri konstruksi,
“Semen Merah Putih selalu berkomitmen untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan,” kata Ayu.
Semen Merah Putih juga sedang mengembangkan salah satu inovasi yang dapat menjadi solusi penyerap emisi karbon yaitu pemanfaatan microalgae. Organisme mikroskopis ini memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan. Microalgae tidak hanya mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar (10 – 50 kali dari rata-rata 1 pohon), tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, hingga material konstruksi ramah lingkungan.
“Microalgae memang bukan material konstruksi, tetapi perannya sangat signifikan dalam konteks keberlanjutan. Organisme ini mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah 10-20x dibanding pohon dan masa tunggu yang hanya 4 minggu, lebih singkat dibanding menunggu pohon dewasa, sehingga dapat menjadi solusi cepat dalam mengurangi emisi yang dihasilkan dari aktivitas industri, termasuk konstruksi,” terangnya.
“Bagi Semen Merah Putih, pemanfaatan terhadap alternatif ramah lingkungan seperti microalgae adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong efisiensi, keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan,” imbuh Ayu.
Dengan menjadikan microalgae sebagai bagian dari perjalanan eksplorasi berkelanjutan, Semen Merah Putih tidak hanya menciptakan terobosan, tetapi juga menanam investasi bagi generasi mendatang. “Karena pada akhirnya, gaya hidup yang berpihak pada keberlanjutan adalah langkah nyata menuju kebaikan masa depan,” pungkasnya. (rel/adz)
Polemik Kepemimpinan Terus Bergulir, Dedy Iskandar Batubara Jabat Plt Rektor Univa Labuhanbatu
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Polemik kepemimpinan di Universitas Al Jamiyatul Washliyah (Univa) Labuhambatu terus bergulir. Setelah sebelumnya status Rektor Univa Labuhanbatu digantikan dari Basyarul Ulya ke Raza Fanny Fatahillah, kini Pengurus Besar (PB) Al Jamiyatul Washliyah justru mengeluarkan surat lainnya untuk mengganti kembali posisi Pelaksana tugas (Plt) Univa Labuhanbatu ke Dedy Iskandar Batubara.
“Ya, benar. Saya ditugaskan PB Al Washliyah menjadi Plt. Rektor UNIVA Labuhanbatu,” kata Dedy Iskandar Batubara, Senin (22/9) melalui pesan whatsapp.
Sosok Iskandar yang merupakan salah seorang anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI itu, selama ini juga diamanahi selaku Badan Hukum Penyelenggara UNIVA Labuhanbatu. Kemudian, didapuk melakukan kewenangan menjalankan roda manajemen.
“Selaman ini Badan Hukum Penyelengga Univa. Kedepan untuk tugas menjalankan tupoksi dan wewenang Rektor sebagai mana diatur. PB Al Washliyah adalah nazir dari UNIVA. Saya menjalankan tugas sesuai perintah organisasi,” paparnya.
Menurutnya, setelah ada SK dari PB Al Washliyah, berarti SK lainnya sebelumnya tak berlaku lagi.
Namun, meski berulang pergantian status Pelaksana Tugas Rektor Univa Labuhanbatu, belum mampu meredam gejolak di Kampus Jalan Sempurna, Aek Tapa itu.
Malah, dikabarkan sekumpulan mahasiswa dari Universitas itu melakukan aksi menolak keras pelaksana tugas rektor yang baru. Alasannya, masa rektor yang lama Basyarul Ulya masih berstatus aktif tugas sesuai SK yang ada.
“Tolak Plt Rektor karena uektor lama masih aktif dengan mekanisme dan manajemen organisasi Al Washliyah,” ujar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Mahasiswa Universitas Al Washliyah Labuhanbatu, di depan Gedung Kampus Univa Labuhanbatu, Senin (22/9).
Sedangkan Basyarul Ulya sendiri merasa masih sebagai Rektor Universitas Al Washliyah Labuhanbatu yang definitif. Alasannya, pergantian dirinya tidak sesuai mekanisme dan dan dia masih menjadi Rektor sesuai Surat Keputusan pengangkatan yang ditandatangani Ketua Umum PB Al Washliyah.
Menurutnya, seharusnya pengangkatan rektor itu sesuai mekanisme yang jelas. Apalagi, dia merasa belum habis masa tugas dan tidak berhalangan tetap karena meninggal atau terpidana.
Sehingga dia merasa pengangkatan Dedi Iskandar juga tidak memenuhi mekanisme dan ketentuan dan aturan Al Washliyah. (fdh/azw)
Iman Apresiasi Peran HKBP Membentuk Karakter Anak Bangsa
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Gedung Sekolah Minggu di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tebingtinggi di Jalan Kartini Kelurahan Tebingtinggi Lama dalam acara Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP, Minggu (21/9).
Wali Kota Iman Irdian Saragih menekankan pentingnya gedung tersebut. “Gedung ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol harapan dan komitmen dalam membentuk karakter anak-anak kita agar tumbuh dalam iman, kasih, dan integritas,” ujar Iman Irdian.
Iman Irdian menambahkan, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan membangun nilai spiritual, moral, dan sosial di tengah masyarakat.
“Saya percaya, gereja dan pemerintah dapat berjalan berdampingan, saling mendukung dalam mewujudkan kota yang religius, harmonis dan sejahtera,” harap Iman.
Kepada anak-anak Sekolah Minggu, Iman Irdian berpesan agar mereka rajin belajar, takut akan Tuhan, menghormati orangtua dan mencintai sesama.
“Karena kalianlah penerus masa depan bangsa dan kota ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh jemaat HKBP Tebingtinggi. Mari kita terus membangun Kota Tebingtinggi dengan dengan semangat kebersamaan, toleransi dan cinta kasih,” pungkas Iman Irdian.
Praeses HKBP Distrik XIV, Pdt Arthur Manuturi Sitorus, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota atas kehadirannya dan perhatiannya yang luar biasa. Ia menyebutkan, Wali Kota Tebingtinggi selalu hadir dalam berbagai kegiatan HKBP Distrik XIV. Mulai dari acara penanaman pohon, sosialisasi bahaya narkoba, hingga pelatihan bagi pengurus gereja.
“Semua kita warga HKBP Tebingtinggi, mendoakan senantiasa Bapak Wali Kota Tebingtinggi dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin di kota ini. Kita juga tidak hanya berdoa tapi ikut berperan aktif dalam program pemerintah Kota Tebingtinggi untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Tebingtinggi,” Pdt Arthur Manuturi. (ian/azw)
Jalan ke Pasar Tradisional Tanjungmorawa Diperbaiki
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan perbaikan Jalan Griya dan Pahlawan di Kelurahan Pekan Tanjungmorawa, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang.
“Jalan Griya merupakan lokasi pasar tradisional dan pusat perputaran ekonomi masyarakat Tanjungmorawa. Aktifitas transaksi jual beli di jalan itu cukup tinggi, maka pemerintah hadir memfasilitasi kebutuhan masyarakat demi mewujudkan masyarakat Deliserdang yang sehat ekonominya dan sehat lingkungangnya,” jelas Camat Tanjungmorawa, Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM, Senin (22/9).
Program pembangunan yang dilakukan, lanjut camat, dengan mengedepankan manfaat dan berdampak langsung di masyarakat.
“Pemerintah tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Seberapa besar manfaat yang akan dihasilkan dari anggaran yang dikucurkan, itu yang menjadi ukuran,” tegas camat.
Dengan peningkatan Jalan Griya tersebut, dipastikan aktivitas ekonomi masyarakat Tanjungmorawa akan semakin meningkat.
Untuk itu, camat mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk proaktif dalam menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan serta menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing masing.
Camat menambahkan, peningkatan kedua jalan tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang. Maka masyarakat diimbau untuk selalu taat dan tepat waktu dalam membayar pajak. Sebab, dari pajaklah pembangunan bisa berjalan dan manfaatnya kembali kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanjungmorawa.
Yuni, seorang warga yang melintas, mengaku senang dengan kondisi jalan yang kini mulai dibenahi. “Alhamdulillah, jadi nggak becek lagi jalannya. Lebih nyaman kalau belanja,” akunya.
Untuk diketahui pula, tidak hanya Jalan Pahlawan dan Griya yang diperbaiki. Sebelumnya, Pemkab Deliserdang juga telah melaksanakan peningkatan ruas Jalan Limau Mungkur yang menghubungkan tiga desa, yaitu Dagangkerawang, Bangun Rejo, dan Aekpancur.
Selain itu, Jalan Limaumanis juga dilakukan hal serupa. Kemudian, ada juga perbaikan drainase di Simpang Kayu Besar.(btr/azw).
Ketua LPA Deliserdang Hadiri Tasyakuran Aqiqah Arjun Rajendra
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Deliserdang Junaidi Malik SH, menghadiri syukuran kelahiran dan aqiqah Arjun Rajendra Adipramana, anak kedua dari pasangan Sarianto dan Kristiani Melati di Hotel D’Prima Jalan Sultan Serdang, Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (20/9).
Pada kesempatan bahagia tersebut, Junaidi Malik mengucapkan selamat atas kelahiran putra ke dua Sarianto dan Kristiani Melati yang merupakan pembina di LPA Deliserdang. “Semoga Arjun Rajendra Adipramana selalu sehat dan menjadi anak yang soleh serta dapat membanggakan kedua orang tua, serta berguna bagi bangsa,” kata Junaidi.
“Selain itu, kelahiran anak adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup pasangan suami istri. Tangisan pertama sang bayi yang baru lahir menjadi tanda hadirnya kehidupan baru sekaligus awal perjalanan panjang sebagai orang tua,” imbuhnya.
Sementara Sarianto mengatakan, acara syukuran kelahiran bayi ini tentunya bukan hanya sebuah seremoni, melainkan bentuk nyata dari syukur keluarga besarnya kepada Allah SWT atas anugerah besar berupa kelahiran seorang anak yang sehat.
“Dalam ajaran Islam, terdapat sejumlah amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pasca bayi lahir, sebagai bentuk pengharapan dan perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya,” ujarnya. (adz)
Respons Cepat Keluhan Masyarakat, Jiji Ultimatum PT Nindya Karya
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ruas Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, tepatnya pada bekas galian pipa sistem penyediaan air olahan, mengalami kerusakan yang berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Pengaspalan yang kembali dilakukan PT Nindya Karya, usai merusak jalan milik Pemko Binjai karena kepentingan sistem pipa air minum, mutunya diragukan.
Pasalnya aspal yang direhabilitasi baru beberapa bulan belakangan, kondisinya tidak bertahan lama. Masyarakat pun mengeluhkan hal tersebut, dan langsung direspons cepat Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi, akhir pekan lalu.
Orang nomor dua di Pemko Binjai yang karib disapa Jiji itu, pun memberi ultimatum kepada PT Nindya Karya, untuk kembali melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang rusak. Selain ultimatum, Jiji juga memberi warning kepada PT Nindya Karya, jika ruas jalan tersebut tak kembali diperbaiki seperti sedia kala.
“Pemko Binjai akan mengambil langkah tegas, jika dalam bulan ini tidak ada perbaikan jalan sesuai standarnya,” ungkap Jiji.
“Kami akan bermohon dan mengambil tindakan untuk menutup akses pengambilan air,” tegasnya.
Jiji yang mendapat amanah dari masyarakat menjadi wakil wali kota, akan terus menyoal persoalan jalan rusak akibat galian pipa air tersebut. Baginya, keluhan masyarakat harus direspons cepat. Sebab, jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat adalah persoalan serius.
“Saya sama Pak Amir Hamzah dapat amanah untuk menjalankan fungsi kami sebagai pemimpin yang baik. Jadi, siapapun yang mengambil keuntungan di Binjai, jangan cuma ambil keuntungan, dan malah merugikan masyarakat. Kami minta segera perbaiki jalan ini,” tegas Jiji lagi.
Persoalan Jalan MT Haryono yang babak belur karena proyek penanaman pipa air, sudah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kalangan legislatif. Site Operasional Manager PT Nindya Karya, Yordania, juga membubuhkan tanda tangannya dalam komitmen perbaikan jalan dalam surat pernyataan bermaterai pada pertengahan Juni 2025 lalu.
Tak hanya Jalan MT Haryono, di ruas Jalan Melinjau dan Jalan Labu pun akan diperbaiki.
Sementara Bambang, selaku perwakilan PT Nindya Karya, menyebutkan, persoalan ini akan disampaikan kepada atasannya.
“Selaku pengawas lapangan, akan saya sampaikan segera persoalan ini. Kapan pastinya dilakukan perbaikan, saya kurang tau,” pungkasnya. (ted/saz)
Dewan Minta Polisi Patroli Begal Menuju KNIA
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), Dr Sutarto MSi, meminta aparat kepolisian dari Polresta Deliserdang untuk meningkatkan patroli pengamanan. Khususnya di ruas jalan menuju akses Kualanamu International Airport (KNIA). Hal itu ditegaskan Sutarto karena maraknya aksi kriminalitas dalam beberapa pekan terakhir di ruas jalan menuju KNIA.
“Saya pikir masalah rawannya begal ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian. Kita minta agar Polresta Deliserdang dapat melakukan patroli pengamanan di jalur tersebut,” kata Sutarto, Senin (22/9).
Sutarto mengatakan, dirinya mengaku prihatin akan kondisi rawannya jalur akses menuju KNIA tersebut. Mengingat baru-baru ini, seorang pekerja di KNIA yang menjadi korban begal.
“Kita sangat prihatin akan adanya kejadian ini. Kita berharap patroli di kawasan itu dapat dipercepat sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Seperti diketahui, Budiman, 49 tahun, menjadi korban begal di jalur akses KNIA. Warga Desa Baru Kecamatan Batangkuis, Deliserdang yang sehari-hari bertugas sebagai Honorer di Imigrasi Bandara Kualanamu itu menjadi korban begal di kawasan Jalan Karantina Ikan, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Rabu (10/9/2025) lalu.
Akibat kejadian itu, Budiman terpaksa mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka bacok di kepala, memar di kaki. Tak hanya itu, Budiman juga harus kehilangan sepeda motor Yamaha NMax serta handphone (HP) miliknya akibat disikat pelaku begal yang diperkirakan lebih dari dua orang. Saat ini, kasusnya sudah dilaporkan ke Polresta Deliserdang.
Terkait aksi begal yang menimpa honorer Imigrasi Kualanamu itu, Sutarto meminta kasus tersebut agar segera diungkap tuntas dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku untuk memberikan efek jera.
“Terhadap masyarakat yang melintas di kawasan jalan menuju ke KNIA, kita minta untuk tetap waspada,” pungkanya.(map/azw)
Pemko Siapkan Rp24 Miliar, Binjai Jadi Daerah Pertama Penerapan UHC di Sumut
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai menjadi pelopor sebagai daerah pertama di Sumut dalam penerapan Program Universal Health Coverage (UHC). Program ini memberikan pelayanan berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP. Untuk meng-cover masyarakat yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan, Pemko Binjai telah menyiapkan anggaran mencapai Rp24 miliar.
Seremoni peluncuran program ini, digelar di Lapangan 121 Asrama Kebun Lada, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (22/9). Peluncuran tersebut, juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan donor darah.
Program UHC merupakan satu janji politik Amir Hamzah dengan Hasanul Jihadi sebelum terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai. Rencana mereka merealisasikan program ini, lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, pun mengapresiasi program ini mulai diterapkan di Kota Binjai.
“Masyarakat Binjai semakin naik harkat martabatnya, karena kebutuhan dasar kesehatan itu sudah terjamin. Itu yang paling penting dan sudah dimudahkan. Dengan modal KTP saja, bawa KTP, masyarakat sudah mendapat pelayanan kesehatan. kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, sampai sehat,” ungkap Togap.
Untuk Sumut, lanjut Togap, Program UHC baru diluncurkan pada Senin (29/9) mendatang.
“Untuk seluruh daerah di Sumut, baru pada 29 September nanti akan di-launching tingkat provinsi. Jadi seluruh masyarakat Sumut, dengan modal KTP, sudah bisa berobat di fasilitas-fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah megatakan, Program UHC ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan, baik negeri maupun swasta. Bahkan, juga menyentuh tingkat Puskesmas hingga klinik.
“Hanya cukup menunjukkan KTP, berobat gratis kami launching hari ini (kemarin, red). Dan satu lagi, kami sedang berkoordinasi untuk korban kecelakaan. Karena di situ sudah ada yang namanya Jasa Raharja,” jelas Amir, didampingi Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi.
Amir juga mengatakan, saat ini tercatat ada 300 ribu lebih masyarakat Kota Binjai ter-cover dalam BPJS Kesehatan. Kepada masyarakat dan insan pers, dia juga mengajak untuk sama-sama mengawasi.
“Kalau ada nanti pengaduan-pengaduan masyarakat, tapi yang ril, kalau benar katakan itu benar, jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sama-sama kita mengawal ini semua,” imbaunya.
Dia juga menuturkan, Pemko Binjai menyiapkan Rp24 miliar uang rakyat yang bersumber dari APBD untuk meng-cover Program UHC ini. Selain itu, juga ada kucuran uang rakyat dari APBN dan APBD Sumut, untuk membantu meng-cover masyarakat Kota Binjai agar tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Jumlah seluruhnya ada 315.200 di Binjai, yang ter-cover ada 314 ribu, jadi masih ada 1.200 yang belum (ter-cover),” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Sugianto.
“Tapi itu (untuk yang belum ter-cover), sudah disiapkan dana untuk membayar itu. Jadi masyarakat yang belum terdaftar sama sekali, langsung minta ke Puskesmas, bakal langsung aktif. tolong sampaikan kepada masyarakat, bagi yang belum ada BPJS Kesehatan, langsung ke Puskesmas saja,” imbau mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai tersebut.
Bagi pasien keadaan darurat, lanjut Sugianto, juga dapat langsung ke UGD rumah sakit, dan langsung aktif.
“Kita punya PIC (person in charge) untuk mencatat di rumah sakit maupun dinas kesehatan. Ada PIC Puskesmas, rumah sakit. Kami saling berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan PIC. Nanti mereka melapor ke dinas kesehatan semua, dan langsung aktif. Tidak ada lagi yang tertunda,” bebernya.
“Kami sudah tekankan ke rumah sakit untuk memberi pelayanan lebih dulu. Jangan tanya administrasi,” imbuh Sugianto.
Sugianto juga menuturkan, ada Rp24 miliar uang rakyat yang disiapkan untuk meng-cover 56 ribu masyarakat Kota Binjai. Selebihnya akan didukung anggaran yang bersumber dari APBD Sumut hingga APBN.
“Ada tiga sumber dana, APBN, APBD (provinsi), dan kita, bantuan dari provinsi dan pusat,” paparnya.
Program UHC di Kota Binjai ini, secara resmi diluncurkan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. Sejumlah unsur Forkopimda, seperti perwakilan dari Lapas Binjai yang diwakili Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Serikat Sembiring, hingga Kasubsi Pelaporan, beserta staf, mengikuti peluncuran program tersebut. (ted/saz)
