Home Blog Page 930

Bawa 133 Kg Ganja, 2 Terdakwa Sopir Terancam Hukuman Mati

KETERANGAN: Saksi polisi memberikan keterangan terhadap terdakwa kasus ganja secara virtual, Selasa (21/11/2/23).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Agus Rudiansyah (29) dan Juanda (27) keduanya warga Aceh terancam mendapatkan hukuman mati. Kedua pria yang berprofesi sebagai sopir itu, didakwa jaksa membawa ganja seberat 133 kilogram, dalam sidang virtual di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/11/2023).

Jaksa penuntut umum (JPU) Novalita dalam dakwaannya mengungkapkan, pada Juli 2023 lalu, terdakwa Agus Rudiansyah bersama terdakwa Juanda, dihubungi oleh Sahidul Amri, bermaksud menyampaikan agar keduanya menjemput 133 kg bungkus daun ganja ke Pindeng Aceh Timur.

“Kemudian para terdakwa tersebut pergi menuju ke Pindeng Aceh Timur untuk menjemput 133 bungkus daun ganja dengan berat sekitar 133 kg dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal,” ujar JPU.

Setelah itu, atas perintah Sahidul Amri, para terdakwa membawa daun ganja tersebut ke rumah Sahidul Amri di Medan. Kemudian, mereka diperintah membawa 15 bungkus ganja ke Jalan Polonia Medan.

Namun, pada saat dalam perjalanan tepatnya di Jalan Sei Batang Serangan, Medan, mobil yang dikendarai para terdakwa dihentikan oleh tiga petugas kepolisian. Selanjutnya, para terdakwa tersebut ditangkap.

Dari para terdakwa ditemukan barang bukti sekitar 15 kg daun ganja dari dalam mobil. Kemudian, dilakukan pengembangan dengan membawa para terdakwa tersebut ke rumah Sahidul Amro di Jalan Flamboyan Medan dan di tempat tersebut ditemukan lagi daun ganja sebanyak kurang lebih 118 bungkus dengan berat sekitar 118 kg.

Sehingga, total daun ganja yang ditemukan petugas sebanyak kurang lebih 133 kg. Barang haram itu lalu diamanka ke Polrestabes Medan.

“Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, hakim ketua Martua Sagala melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan saksi polisi. (man/ram)

Proyek Fisik di Binjai Belum Dibayar Jadi Temuan

Kantor Dinas PUPR Kota Binjai.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Binjai tengah defisit. Dampaknya, proyek fisik yang sudah tuntas dikerjakan pada tahun anggaran 2022 pun belum terbayarkan.

Ironisnya, pembayaran proyek yang belum cair dari Pemko Binjai malah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara. Informasi dirangkum, temuan BPK mencatat ada 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kota Binjai, totalnya sebesar Rp601 juta lebih.

Sebanyak 12 paket dimaksud temuannya didominasi pada kekurangan volume dan kualitas betonisasi bahu jalan.

Selain itu, juga ada kekurangan volume dan kualitas pekerjaan perlengkapan serta utilitas Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Makalona yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan Provinsi (BKP). Bahkan, pekerjaan rehabilitasi berat trotoar dan utilitas Lapangan Merdeka Binjai yang sumber anggarannya berasal dari BKP pun menjadi temuan.

Kemudian kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi linning saluran. Lalu ada kekurangan volume pada pembangunan gapura selamat datang di Kota Binjai yang dibangun di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur.

Terakhir kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi hingga peningkatan jalan.

Menanggapi temuan ini, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai, Ridho Indah Purnama membenarkan adanya temuan tersebut.

Menyikapi temuan ini, kata dia, akan dilakukan pembayaran ketika pencairan. “Dipotong (saat) pembayaran, karena belum dibayar (Pemko Binjai),” kata dia, Selasa (21/11/2023).

Meski Pemko Binjai masih utang pembayaran proyek di tengah defisit keuangan, menurut Ridho, sudah ada rekanan yang membayar temuan BPK tersebut. Namun begitu, Ridho menyebut, juga masih ada yang belum belum membayar.

“Ketika dibayar pemko, dipotong di-SPM (surat perintah membayar). Rata-rata memang belum dibayar (Pemko Binjai), masih ada utang PU ke rekanan sekitar Rp9 miliaran,” pungkasnya.

Catatan BPK, hal ini terjadi karena Kepala Dinas PUPR Binjai belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Juga PPK belum optimal melakukan pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan penerima hasil pekerjaan.

Adapun ke 12 paket pekerjaan berpotensi kelebihan pembayaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Gumba, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV JMK sebesar Rp88.666.000,62.

2. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Wijaya Kusuma, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV KBS sebesar Rp65.242.860,26.

3. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Kelapa, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV PP sebesar Rp43.500.964,83.

4. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Binjai Kota, dikerjakan oleh CV JMK sebesar Rp64.373.524,70.

5. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan betonisasi bahu jalan pada Jalan Chandra Kirana, Kecamatan Binjai Kota, dikerjakan oleh CV B sebesar Rp48.269.053,29.

6. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan perlengkapan dan Utilitas Jalan Soekarno Hatta menuju Jalan Makalona (bantuan keuangan Provinsi), dikerjakan oleh CV LA sebesar Rp37.239.705,74.

7. Kekurangan volume pekerjaan rehab berat trotoar dan utilitas Lapangan Merdeka Binjai (bantuan keuangan Provinsi), dikerjakan oleh CV KBS sebesar Rp86.090.522,82.

8. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi Linning saluran Jalan Gunung Bendahara, Kecamatan Binjai Utara, dikerjakan oleh CV Kr sebesar Rp10.810.702,25.

9. Kekurangan volume pembangunan gapura selamat datang di Kota Binjai, Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, dikerjakan oleh CV FR sebesar Rp29.112.722,62.

10. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi jalan, peningkatan jalan pada Jalan Danau Tondano, Kecamatan Binjai Timur, dikerjakan oleh CV KrY sebesar Rp45.840.320,67.

11. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi jalan, peningkatan jalan pada Jalan Pakis, Kecamatan Binjai Barat, dikerjakan oleh CV KIS sebesar Rp39.754.213,89.

12. Kekurangan volume dan kualitas pekerjaan rehabilitasi, peningkatan jalan pada Jalan Sawi VII/Santri, Kecamatan Binjai Barat, dikerjakan oleh CV KrY sebesar Rp42.365.683,88. (ted/ram)

Apropi Edukasi Petani di Langkat dan Deliserdang Gunakan Pestisida

SERTIFIKAT: Direktur Eksekutif Apropi, Bungsu Rusli (dua dari kanan) foto bersama dengan perwakilan petani usai menyerahkan sertifikat terkait pelatihan dan edukasi penggunaan pestisida yang baik serta benar.Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (Apropi) menggandeng Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, memberikan edukasi hingga pelatihan dalam penggunaan pestisida terbatas. Ini dilakukan dalam rangka menunjang program pemerintah dan melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019, di Langkat, Selasa (21/11/2023).

Direktur Eksekutif Apropi, Bungsu Rusli menjelaskan, pelatihan dan edukasi yang digelar ini menyasar kepada seratusan petani asal Kabupaten Langkat dan Deliserdang.

Baginya, petani merupakan ujung tombak dalam menyukseskan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Karenanya, pelatihan dan edukasi ini perlu digelar.

Menurut Rusli, tujuan pelatihan digelar agar para petani paham cara menggunakan pestisida yang baik dan benar. “Menurut masukan dari anggota kami Apropi, penggunaan pestisida sudah cukup maksimal. Tapi, jika kita melakukan dengan cara terkoordinasi baik dengan dinas juga, ini akan lebih efektif dan efisien,” ujar Rusli.

Sebelum dilakukan penggabungan oleh asosiasi, anggota juga telah memberikan edukasi penggunaan pestisida kepada petani binaan mereka. Rusli juga menargetkan, pelatihan dan edukasi seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan.

“Targetnya tahun depan, akan ke Jawa, Sulawesi, dan suluruh Indonesia,” ujar Rusli.

Sesuai harapan dan arahan dari Kementrian Pertanian, bahwa pencapaian edukasi ini dapat maksimal secara efesien. “Maksudnya efisien, petani yang sudah mengikuti pelatihan ini tidak perlu lagi mengikuti pelatihan yang sama, karena sudah memiliki atau mendapat sertifikat seumur hidup,” ujar Rusli.

Ada empat pemateri yang dihadirkan Apropi dalam pelatihan penggunaan pestisida tersebut. Para pemateri berbicara tentang aturan, label, bahaya pestisida hingga praktik langsung.

Nurhijjah selaku Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Dinas Pertanian Sumut menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut. Dia menjelaskan, tentang aturan dan tata cara hingga bahaya penggunaan pestisida.

Kata dia, pestisida adalah zat kimia berbahaya. Karenanya petani yang menggunakan pestisida, harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Seperti masker dan sarung tangan.

“Pestisida dapat masuk melalui 3 jalur. Yakni, hidung, mulut dan dan kulit. Makanya, kita (petani) harus pakai masker dan sarung tangan, saat menggunakan pestisida,” pungkasnya.

Pelatihan dan edukasi penggunaan pestisida mendapat sambutan positif. Bahkan, peserta yang berasal dari kelompok tani juga antusias bertanya kepada pemateri saat diberi kesempatan. (ted/ram)

BSI Pimpin Ekspansi Perbankan Syariah di Indonesia di Tengah Pertumbuhan Global

Direktur Utama BSI Hery Gunardi saat mengisi kuliah umum dalam rangka kegiatan literasi keuangan syariah yang bertajuk Sharia Financial Literacy: Islamic Banking & Future of Work di Theater Room, Tower B UIII Depok, Selasa (21/11).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan komitmennya untuk mencapai visinya menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Dengan respons tegas terhadap tantangan dan kepiawaian mengoptimalkan peluang, BSI menegaskan komitmennya dalam mengisi peran kunci di dunia perbankan syariah.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menjabarkan tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah di Indonesia dan proyeksi masa depan dalam konteks global di hadapan para mahasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Kegiatan tersebut sebagai upaya BSI dalam memberikan literasi keuangan syariah kepada kalangan generasi muda.

Hery mengatakan bahwa industri keuangan syariah memiliki potensi yang luar biasa besar dan hal ini terlihat dari pertumbuhan yang luar biasa secara global yang mencapai total nilai $3,05 triliun pada tahun 2021. “Pertumbuhan global ini diprediksi dapat mencapai $4,94 triliun pada tahun 2025. Pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 68,7% ini kemudian terus membentuk lanskap layanan keuangan di seluruh dunia. Tentunya hal ini merupakan peluang yang besar bagi perbankan dan keuangan syariah untuk terus tumbuh,” jelas Hery.

Dalam kancah perbankan syariah global, bank-bank Timur Tengah mendominasi kapitalisasi pasar, sementara di tingkat regional, Malaysia menjadi pusat bank syariah terbesar berdasarkan aset. Di peringkat global, Al Rajhi Bank dari Arab Saudi memimpin sebagai yang teratas, sedangkan BSI saat ini berada di posisi ke-13 secara global. “BSI sendiri saat ini telah melakukan ekspansi global dengan membuka cabang di Dubai dan memiliki rencana ekspansi di Arab Saudi, termasuk Jeddah, Mekkah, dan Madinah, yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun depan, dan mendukung terwujudnya visi dan ambisi kami untuk menjadi Top 10 Global Islamic Bank” kata Hery.

Pj Gubsu Kunjungi Korban Banjir Bandang di Samosir, Minta Petugas Perhatikan Kesehatan Pengungsi

KUNJUNGI: Pj Gubernur Sumut, Hassanudin mengunjungi warga korban banjir bandang Kenegerian di Kabupaten Samosir.(ist/SUMUT POS)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin didampingi Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengunjungi warga korban banjir bandang Kenegerian Sihotang di pengungsian di Gereja Katolik Pintubatu Rianiate, Kabupaten Samosir, Selasa (21/11/2023).

Pj Gubernur menyapa dan berdialog langsung dengan para warga. Ia pun berpesan agar warga tetap sabar, dan paling penting tetap selalu menjaga kesehatan. Terutama para orang tua, agar selalu memperhatikan kesehatan anak-anaknya.

“Sabar, yang penting menjaga kesehatan, ya, dan kepada petugas kesehatan agar memperhatikan kesehatan anak-anak yang mengungsi,” pesan Pj Gubernur saat menemui korban banjir bandang Kenegerian Sihotang di posko utama.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur juga menyerahkan secara langsung bantuan untuk korban banjir kepada Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom. Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringatkan beban para korban banjir.

Sementara itu, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Pj Gubernur Hassanudin. Bantun tersebut akan segera disitribusikan kepada warga yang berhak menerimanya.

Bupati juga menyampaikan, bahwa stok makanan untuk pengungsi sampai dengan beberapa hari ke depan masih aman. “Untuk stok makanan masih cukup dan aman, hingga beberapa hari ke depan,” ujar Bupati Vandiko Timotius Gultom kepada Pj Gubernur.

Pj Gubernur dan Bupati Samosir juga meninjau dapur umum dan berpesan kepada para petugas, agar tetap semangat dan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pj Gubernur juga memberikan uang jajan kepada seluruh anak-anak yang tinggal di pengungsian Gereja Katolik Pintubatu Rianiate, Kabupaten Samosir.(gus/ram)

DPRD Medan Sahkan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

PARIPURNA: DPRD dan Pemko Medan mengesahkan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak di sidang Paripurna DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan mengesahkan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak di sidang Paripurna DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE bersama para pimpinan DPRD Medan dan dihadiri Wali Kota Medan, Bobby Nasution tersebut, DPRD Medan berharap agar Perda tersebut bisa memberikan dampak dan perubahan terhadap kondisi anak-anak di Kota Medan.

Diantaranya, terkait permasalahan kekerasan dan diskriminasi serta eksploitasi anak. Lahirnya produk hukum ini juga diharapkan bisa mengurangi angka stunting.

“Perlu kami sampaikan bahwa terbitnya Peraturan ini hendaknya mampu memberikan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya tanpa ada perlakuan yang diskriminatif,” ucap juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Abdul Latief Lubis saat menyampaikan Pendapat Fraksinya.

Ia mengatakan, Fraksi PKS juga berharap Ranperda ini dapat menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang mengacu pada kota layak anak dan mengatur kelembagaan Gugus tugas kota layak anak. Sehingga, anak dapat tumbuh berkembang secara optimal dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

“Kami dengan adanya aturan baru ini, berharap kasus kekerasan dan diskriminatif terhadap anak dapat berkurang bahkan kasus ini bisa hilang sehingga Kota Medan menjadi kota percontohan untuk Kota Layak Anak. Dengan berkurangnya kasus kekerasan dan diskriminatif terhadap anak, hal ini menguatkan dalam proses pembangun sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Kemudian, sambung Abdul Latif, Fraksi PKS meminta dengan diberlakukannya Perda ini, jangan ada lagi eksploitasi tehadap anak di jalan-jalan Kota Medan.

“Kami berharap ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Medan jika perda ini sudah diberlakukan, ” harapnya.

Fraksi PKS juga berharap, dengan adanya aturan baru ini, angka stunting terhadap anak dapat berkurang di Kota Medan dan penanganan terhadap kasus stunting pada anak dapat lebih optimal.

“Kami juga berharap agar anak disabilitas di Kota Medan mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang lain,” harapnya lagi.

Dalam persoalan ini, Fraksi PKS juga mendorong penyelenggaraan produk hukum ini di masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2. (map/ram)

BPKH dan Bank Muamalat Bersinergi dalam Pengembangan Layanan Haji dan Umrah

MOCKUP: Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Harry Alexander (kanan) dan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Indra Falatehan (kiri) berfoto dengan memegang mockup Perjanjian Kerja Sama (PKS) layanan umrah, haji plus dan pelunasan haji kepada jemaah daftar tunggu di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk bersinergi terkait haji plus, pelunasan haji dan layanan umrah bagi jemaah haji daftar tunggu maupun calon jemaah haji.

Seremoni penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander dan Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan pada 21 November 2023 di Muamalat Tower, Jakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara Seminar Pengembangan Bisnis pada Ekosistem Haji dan Umrah yang diselenggarakan oleh BPKH.

Kegiatan seminar pengembangan ekosistem haji dan umrah diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari beberapa stakeholder terkait, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan dengan judul Peran Perbankan Syariah dalam mendukung Perkembangan Ekosistem Haji dan Umrah, PT Garuda Indonesia dengan tema Model Bisnis Akomodasi Penerbangan pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bank Muamalat dengan tema Overview Pembiayaan Haji dan Umrah di Bank Muamalat, dan terakhir dari Muamalat Institute dengan tema Potensi Pasar pada Bisnis Ekosistem Haji dan Umrah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengatakan, BPKH terus berupaya melakukan pengembangan ekosistem haji dan umrah serta meningkatkan layanan bagi 5,3 juta jemaah haji daftar tunggu serta kemudahan pendaftaran haji bagi warga Indonesia yang belum mendaftar haji.

“Upaya ini dilakukan dengan menggandeng anak usaha Bank Muamalat melalui pengembangan produk dan layanan perbankan. Bank Muamalat sebagai Bank Haji ini akan menawarkan produk pembiayaan seperti multiguna Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN untuk ibadah umrah, cicil emas untuk perencanaan pelunasan haji, ProHajj Plus untuk haji plus, maupun produk tabungan rencana,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Hal tersebut menjadi fokus BPKH dan Bank Muamalat untuk memberikan solusi layanan kepada jemaah daftar tunggu tersebut.

“Dari total 5,3 juta jemaah tersebut, sekitar 15% merupakan nasabah Bank Muamalat. Oleh karena itu, kami ingin masuk ke dalam ekosistem tersebut bersinergi dengan BPKH melalui berbagai layanan dan produk perbankan syariah berupa pembiayaan dan tabungan,” katanya.

Sebelumnya BPKH dan Bank Muamalat juga telah bersinergi dimana aplikasi mobile banking (Muamalat DIN) terhubung secara antar server atau host-to-host dengan aplikasi BPKH Virtual Account (BPKH VA). Sinergi ini dijalin untuk memudahkan jemaah haji daftar tunggu, dan juga sebagai bentuk transparansi informasi pengelolaan dana haji.

Selain itu, di aplikasi Muamalat DIN saat ini sudah tersedia menu Bank Haji. Dalam menu tersebut, terdapat fitur antara lain pendaftaran haji, pelunasan haji, dan pengecekan nilai manfaat haji terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh cukup dengan mengakses Muamalat DIN dari mana saja tanpa harus ke kantor cabang Bank Muamalat. (rel/ram)

Proyek Strategis Nasional Pipa Casem-1 Mulai Alirkan Gas ke Kawasan Industri Kendal

BERSAMA: Manajemen PGN berfoto bersama Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyaksikan pengaliran gas bumi (gas-in) pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang tahap I (Cisem-1) ke kawasan industri di Kendal.

SUMUTPOS.CO- Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyaksikan pengaliran gas bumi (gas-in) pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang tahap I (Cisem-1) ke kawasan industri di Kendal. Proyek Strategis Pemerintah ini menurut Tutuka sangat penting dilakukan sebagai milestone pengembangan industri gas bumi nasional, Jumat (17/11/2023).

Pembangunan pipa transmisi gas Cisem-1 ini dilakukan oleh Pemerintah melalui pembiayaan APBN untuk mendorong pertumbuhan dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Pipa Cisem adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan terobosan karena dibangun langsung oleh Kementerian ESDM melalui pembiayaan APBN,”kata Tutuka.

Selanjutnya pipa Cisem-1 dikelola oleh Direktorat Jenderal Migas melalui LEMIGAS yang bekerjasama dengan Pertagas. Dengan peran langsung Pemerintah ini, maka lanjut Tutuka toll fee atau biaya pengangkutan gas melalui Pipa Gas Cisem-1 menjadi lebih rendah, hanya sekitar US$ 0,3/mmbtu. Dampak positifnya, industri di Kawasan Industri Kendal akan mendapatkan harga gas yang lebih murah. Sehingga produktifitas dan daya saing industri meningkat, terjadi peningkatan investasi, dan penyerapan tenaga kerja bagi rakyat.

“Sebagai contoh, salah satu industri di Kawasan Industri Kendal ini, langsung dapat menikmati penurunan harga gas yang menarik dengan adanya pengaliran gas melalui Pipa Cisem-1. Pengaliran gas hari ini di Kawasan Industri Kendal masih permulaan untuk 5 industri dan akan terus meningkat,” tambah Tutuka.

Proyeksi potensi industri yang dapat menggunakan gas dari Pipa Cisem-1 di Kendal dan Batang dapat sekitar 40 industri. Direktur Jenderal Migas juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada konsumen gas di Kawasan Industri Kendal (KIK) beserta tenant industri yang diwakili Direktur KIK Didik Purbadi.

Selain memberi keuntungan untuk industri, Pipa Cisem juga akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui gas untuk rumah tangga. “Setelah selesainya Pipa Cisem tahap 2, diharapkan terdapat potensi gas untuk Jaringan Gas Kota (Jargas) minimal 5 mmscfd atau sekitar 300.000 rumah tangga. Khusus untuk Kendal sendiri terdapat potensi jargas sekitar 10.000 rumah tangga,”ungkap Tutuka.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Sidharta bersyukur terselesaikannya pipanisasi Cisem Tahap I untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. Untuk mendukung pengaliran gas Pipa Cisem-1, PGN membangun pipa distribusi yang mengalirkan gas dari Pipa Cisem-1 ke Kawasan Industri Kendal. “Puji syukur, PGN berhasil menyelesaikan pembangunan pipa distribusi dari Pipa Cisem menuju Kawasan Industri Kendal (KIK) dan gas sudah dapat mengalir. Kami menaruh perhatian besar terhadap penyelesaian jaringan pipa ini karena dapat memenuhi kebutuhan energi gas bumi yang handal bagi penggunanya di KIK,” ujar Harry.

PGN mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah Jawa Tengah dan seluruh stakeholder atas kepercayaan yang diberikan kepada PGN, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur distribusi gas bumi dari Pipa Cisem menuju KIK sepanjang +- 8 km.

“Diharapkan tidak hanya pertambahan infrastruktur gas bumi dan pendapatan bagi PGN, tetapi juga mendorong pertumbuhan pemanfaatan gas bumi di wilayah Jawa Tengah bagian utara,”tutur Harry.

Senada dengan Tutuka, Direktur Perencanaan Dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Laode Sulaeman menyatakan, pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberikan pasokan gas yang terintegrasi untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Jawa serta meningkatkan tingkat perekonomian. “Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap 1 (Ruas Semarang-Batang) dilaksanakan secara multiyears (tahun jamak) 2022 dan 2023 selama 15 bulan terhitung mulai 23 Mei 2022 s.d 22 Agustus 2023,”ujar Laode.

Pekerjaan konstruksi yang dilakukan yakni, pembangunan jalur pipa gas diameter 20” sepanjang +- 60 Km, pembangunan Stasiun gas ESDM Semarang dan Batang. (rel/ram)

BRI Kembali Berikan Spesial Diskon 15 Persen Kepada Nasabah

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bagi pecinta roti dan cake, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan penawaran spesial dengan diskon 15 persen di seluruh outlet All Day Bread di Kota Medan dan Bali.

Terdapat empat lokasi All Day Bread di Medan dan dua lokasi di Bali, yakni di Jalan Patimura Medan, Citraland Gama City Medan, Delica Foodcourt Delipark Medan, J City Johor Medan dan Kuta serta Jimbaran Bali.

Untuk mendapatkan promo diskon 15 persen, pelanggan cukup bertransaksi minimal Rp100 ribu dengan maksimal diskon Rp50 ribu per transaksi. Promo berlaku untuk pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit BRI, QRIS dan aplikasi BRImo. Program promo ini sudah berlangsung sejak Oktober-Desember 2023.

Selain promo tersebut, masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS di BRImo berkesempatan mendapatkan cashback dari ‘BRIMO FSTVL’ sebesar Rp10 ribu yang akan dikreditkan langsung ke rekening sumber pembayaran.

Branch Office Manager BRI Medan Thamrin, Zulherman Isfia, Selasa (21/11), mengungkapkan, dengan diselenggarakannya program-program diskon merchant, diharapkan semakin banyak masyarakat tertarik untuk bertransaksi menggunakan BRI dengan beragam keuntungan yang ditawarkan BRI, mulai dari kemudahan transaksi online melalui aplikasi BRImo yang memiliki puluhan menu transaksi dalam beragam mata uang hingga promo-promo di berbagai merchant di Indonesia.

“Ingat perbankan, ingat BRI,” ujar Zulherman saat bertransaksi di All Day Bread Patimura Medan. (dwi)