Home Blog Page 94

Sinergi Pemkab Dairi dan TNI, Bangun 2 Jembatan Perintis di Kecamatan Sumbul

DIABADIKAN: Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Danramil 01 Sumbul Kapt MD Lumbantoruan dan lainya, diabadikan saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan perintis di 2 Desa, Senin (6/4).(istimewa).
DIABADIKAN: Camat Sumbul Rinto Hutauruk, Danramil 01 Sumbul Kapt MD Lumbantoruan dan lainya, diabadikan saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan perintis di 2 Desa, Senin (6/4).(istimewa).

DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bekerja sama dengan TNI melalui Kodim 0206, dibantu masyarakat setempat, membangun dua jembatan perintis di Kecamatan Sumbul. Proyek ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur desa sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Peletakan batu pertama pembangunan jembatan dilakukan di Desa Sileu-leua Parsaoran dan Desa Pangguruan, Senin (6/4/2026).

Camat Sumbul, Rinto Hutauruk, menjelaskan bahwa program jembatan perintis merupakan inisiatif TNI, di mana bahan material disediakan oleh TNI, sedangkan pelaksanaan pembangunan melibatkan Pemkab dan masyarakat.

“Pembangunan jembatan perintis ini diharapkan membuka akses transportasi yang lebih baik bagi warga, sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rinto, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di pedesaan.

Dalam peletakan batu pertama, hadir Danramil 01 Sumbul, Kapt MD Lumbantoruan, Sekcam Sumbul Basaria Lingga, Kepala Desa Sileu-leu Parsaoran Agustina Silaban, Kepala Desa Pangguruan Muksin Sinaga, serta tokoh masyarakat setempat.

Kehadiran berbagai pihak menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa, yang tidak hanya membuka akses transportasi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sumbul. (rud/ila)

Penertiban PKL di Binjai Picu Tangis Pedagang, Relokasi Belum Jelas

Satpol PP Kota Binjai saat menertibkan pedagang di depan RS Kesrem, Jalan Bandung, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan.
Satpol PP Kota Binjai saat menertibkan pedagang di depan RS Kesrem, Jalan Bandung, Kelurahan Rambungbarat, Binjai Selatan.

BINJAI – Penertiban puluhan bangunan liar di kawasan Jalan Bandung, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, menyisakan kisah pilu bagi para pedagang kecil. Salah satunya datang dari seorang ibu dua anak yang mengaku pernah menjadi bagian dari tim sukses Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat kontestasi Pilkada 2024 lalu.

Perempuan bernama Devi itu tak kuasa menahan air mata saat warung pangkas yang telah ia jalankan selama hampir 10 tahun digusur oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Selasa (7/4/2026). Baginya, tempat usaha tersebut bukan sekadar lapak, melainkan sumber utama penghidupan keluarga.

“Saya ini tim sukses Pak Amir. Dulu bapak janji memperjuangkan kami, pedagang kecil. Tapi sekarang mana janji itu?” ucap Devi dengan suara bergetar.

Ia mengaku kebingungan harus mencari nafkah ke mana setelah lapaknya dibongkar. Dua anak yang masih bersekolah menjadi tanggung jawab besar yang kini terasa semakin berat. “Saya punya dua anak yang harus saya biayai. Ini satu-satunya usaha saya. Sekarang sudah habis,” katanya sambil menangis.

Pelaku UMKM yang buka warung pangkas, Devi saat diwawancarai.
Pelaku UMKM yang buka warung pangkas, Devi saat diwawancarai.

Kekecewaan Devi bukan tanpa alasan. Ia merasa janji-janji saat masa kampanye tidak sejalan dengan kebijakan yang kini diterapkan. Bahkan, menurutnya, tidak ada komunikasi yang jelas terkait rencana relokasi sebelum penertiban dilakukan. “Memang ada surat pemberitahuan, tapi tempat pengganti tidak ada. Kami dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.

Penertiban yang dilakukan di depan Rumah Sakit Kesrem tersebut melibatkan ratusan personel gabungan. Selain Satpol PP, turut serta unsur dari dinas terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, serta satu unit alat berat untuk merobohkan bangunan semi permanen yang berdiri di atas fasilitas umum.

Meski berlangsung tanpa bentrokan, suasana haru dan kekecewaan terlihat jelas di wajah para pedagang yang kehilangan mata pencaharian mereka.

Kepala Satpol PP Binjai Arif Sihotang, menjelaskan bahwa penertiban telah melalui prosedur yang berlaku. Pihaknya mengaku telah memberikan peringatan bertahap kepada para pemilik bangunan sebelum tindakan dilakukan.“Kami sudah menyampaikan surat peringatan mulai dari SP-1 hingga SP-3. Jadi ini bukan tindakan tiba-tiba,” jelas Arif.

Arif menegaskan bahwa bangunan yang ditertibkan melanggar aturan karena berdiri di atas drainase serta badan jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas yang padat di kawasan tersebut.

Penertiban ini, lanjutnya, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015. Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan penertiban serupa di kawasan Jalan Jamin Ginting. “Kami tidak melarang masyarakat berusaha, tapi harus sesuai dengan aturan dan tempat yang telah ditentukan,” tegasnya.

Terkait relokasi pedagang, Arif menyebutkan bahwa pemerintah kota saat ini masih membahas mekanisme dan lokasi yang memungkinkan. Ia berharap ada solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan pedagang tanpa mengabaikan ketertiban kota. “Hari ini masih dibahas. Mudah-mudahan ada keputusan terbaik yang juga menguntungkan para pedagang,” ujarnya.

Penggusuran ini pun menjadi pengingat bahwa kebijakan penertiban ruang publik tak hanya soal aturan, tetapi juga menyangkut nasib dan kehidupan banyak orang. (ted/ila)

DPRD Langkat Gelar RDP, 524 KK Terdampak Banjir Ajukan Verifikasi Ulang Bantuan

SERAHKAN: Penyerahan data 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang saat RDP, Selasa (7/4/2026).
SERAHKAN: Penyerahan data 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang saat RDP, Selasa (7/4/2026).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, yang terdampak banjir November 2025 namun belum menerima bantuan dari pemerintah.

Rapat digelar Selasa (7/4/2026) dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Romelta Ginting, didampingi H. Ajai Ismail serta dihadiri anggota dewan seperti Juriah, Ahmad Senang, dan Eddy Wijaya.

Warga mengeluhkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, mulai dari jaminan hidup, hunian sementara, hingga stimulan sosial ekonomi. Salah seorang korban, Tumpal Sitorus, menuturkan adanya kecemburuan sosial karena sebagian warga dengan kondisi serupa sudah menerima bantuan, sementara mereka yang terdampak langsung tidak terdata.

“Kami yang hadir ini benar-benar terdampak, tapi tidak mendapat bantuan. Sementara warga lain yang kondisinya sama justru sudah menerimanya,” ungkap Tumpal.

Menanggapi keluhan warga, Romelta Ginting meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat untuk menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Langkat agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat.

Kepala Pelaksana BPBD M. Ansyari menjelaskan bahwa data awal korban berasal dari tim teknis pusat, namun pihaknya siap melakukan pendataan ulang agar warga yang terdampak bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza menegaskan, kriteria penerima bantuan ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan tingkat kerusakan rumah.

Dikatakannya, meski lebih dari seribu KK telah menerima bantuan, masih ada warga yang terdampak ekonomi akibat rusaknya lahan pertanian dan hilangnya ternak, tetapi belum masuk dalam kriteria.

Di akhir RDP, warga menyerahkan data sebanyak 524 kepala keluarga (KK) untuk diajukan kembali melalui proses verifikasi ulang. Warga menyatakan kesiapan mengikuti prosedur agar aspirasi mereka dapat dipenuhi pemerintah.

Langkah ini diharapkan menjadi upaya nyata untuk memastikan bantuan sosial menjangkau seluruh korban banjir secara adil dan merata, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan bencana. (mag-6/ila)

BKKBN Rakorda Bangga Kencana Sumut 2026, Integrasi Data Kependudukan Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

KONFERENSI PERS: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati bersama lainnya usai konferensi pers bersama sejumlah wartawan, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4). (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)
KONFERENSI PERS: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati bersama lainnya usai konferensi pers bersama sejumlah wartawan, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4). (Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos)

MEDAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara (BKKBN Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4).

Forum ini menegaskan transformasi kemendukbangga mendukung program prioritas presiden menuju indonesia emas 2045.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati menekankan, Rakorda ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan implementasi pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan optimal di tingkat Kabupaten/Kota.

“Fokus kita adalah bagaimana pembangunan keluarga dan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret adalah mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini dinilai krusial agar isu kependudukan tidak terlepas dari arah pembangunan daerah.

Dalam Rakorda tersebut, sambung Fatmawati, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada OPD KB dari enam kabupaten/kota yang telah menyelesaikan unggahan dokumen PJPK hingga 100 persen.

PJPK sendiri mencakup sedikitnya 30 indikator strategis, di antaranya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, indeks pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas dan mobilitas penduduk.

“Tanpa data, kebijakan akan lemah. Dengan baseline yang jelas, pemerintah daerah bisa merancang kebutuhan pembangunan secara presisi, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sosial,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara mengingatkan, bahwa Sumatera Utara saat ini berada dalam fase bonus demografi yang harus dikelola secara optimal.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius, seperti tingginya prevalensi stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan dan gizi dan kualitas pengasuhan keluarga.

“Rakorda ini menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga,” ujarnya.

Adapun, kegiatan ini diikuti lebih dari 160 peserta dari perangkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota, serta mitra lintas sektor, termasuk TNI dan Polri yang sebelumnya telah dilibatkan dalam penguatan program.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.

“Keluarga adalah titik awal pembentukan sumber daya manusia dan sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan, pentingnya penguatan satu data keluarga Indonesia, integrasi program dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.

Selain itu, Sulaiman juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi muda.

Menurutnya, pendekatan pembangunan keluarga menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Penguatan nilai moral dan ketahanan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan sektoral lainnya,” tandasnya. (dwi/azw)

Jaksa Asahan Eksekusi Asmuni Terpidana Kasus ITE

EKSEKUSI: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan Heriyanto Manurung didampingi Jaksa Penuntut Umum membacakan berita acara eksekusi, Selasa (7/4).
EKSEKUSI: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Asahan Heriyanto Manurung didampingi Jaksa Penuntut Umum membacakan berita acara eksekusi, Selasa (7/4).

KISARAN – Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan telah mengeksekusi Asmuni DSA Marpaung terpidana kasus Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) yang telah inkrah pada putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Kasi Intel Kejaksaan, Heriyanto Manurung mengatakan bahwa kasus ini bermula 7 April 2023 dimana terpidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media sosial (medsos).

“Kasus ini akhirnya sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungbalai dengan nomor perkara 31/Pid.Sus/2025/PN Tjb divonis 4 bulan penjara denda Rp5 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” kata Kasi Intel Kejaksaan Heriyanto Manurung didampingi sejumlah Jaksa, Selasa (7/4/2026).

Tidak berhenti di situ, terpidana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Namun, putusan banding pada 5 Juni 2025 tetap menguatkan putusan sebelumnya. Baik terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum kemudian sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari kedua belah pihak dan menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500 kepada terpidana.

Heriyanto menyebutkan, putusan kasasi tersebut diterima pihak Kejari Asahan pada 24 Februari 2026. Tidak lama kemudian, tepatnya 26 Februari 2026, terpidana langsung dieksekusi berdasarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Asahan.

“Saat ini yang bersangkutan sudah menjalani hukuman di Lapas Tanjungbalai. Untuk denda Rp5 juta juga sudah dibayarkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses eksekusi berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah dihubungi oleh jaksa, terpidana datang sendiri ke kantor Kejaksaan tanpa perlu dijemput.

Di sisi lain, kuasa hukum korban dari PT IPS, Sumantri, menyampaikan apresiasi kepada Kejari Asahan atas pelaksanaan eksekusi tersebut.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri Asahan yang sudah menjalankan putusan kasasi Mahkamah Agung,” katanya.

Sumantri juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya sempat mengeluarkan pernyataan yang mendorong agar eksekusi segera dilakukan. Namun, ternyata saat itu eksekusi sudah lebih dulu dilaksanakan, hanya saja informasi tersebut belum mereka terima.

Menurutnya, hal ini menjadi catatan penting soal keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum, terutama dalam perkara yang menjadi perhatian publik.

“Bagi kami, kepastian hukum itu bukan hanya soal putusan dijalankan, tapi juga bagaimana informasi itu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujarnya.

LBH Pujakesuma Pos Asahan pun menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif serta mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. (dat/azw)

Kapolres Tebingtinggi Dukung Pembangunan Jembatan Armco

GROUND BREAKING: Kapolres Tebingtinggi bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan mengikuti kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, Senin (6/4) (Azan purba / SumutPos)
GROUND BREAKING: Kapolres Tebingtinggi bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan mengikuti kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Sergai, Senin (6/4) (Azan purba / SumutPos)

TEBINGTINGGI – Kapolres Tebingtinggi, Rina Frillya, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Jembatan Armco di Dusun II, Desa Korajim, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Senin (6/4).

Kehadiran Kapolres dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pembangunan jembatan ini merupakan inisiatif dari Kodim 0204/DS sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar Yusri Tambunan, bersama Dandim 0204/DS Agung Pujiantoro, serta Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga tampak hadir, menunjukkan sinergi lintas instansi dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Dari unsur kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Polres Sergai, termasuk Kapolsek Dolok Masihul AKP Simanjuntak serta Kapolsek Dolok Merawan Iptu Zuhri Zulkarnaen Lubis.

Selain itu, hadir pula perwakilan Kejaksaan Negeri Sergai, Pengadilan Negeri Sei Rampah, Camat Dolok Merawan, Danramil 14/DM, serta perwakilan dari pihak swasta seperti PT Lonsum Sei Bulan.

Partisipasi para kepala desa se-Kecamatan Dolok Merawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Korajim semakin menambah semarak kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan jembatan.

Pembangunan Jembatan Armco ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi warga, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Serdang Bedagai. (mag-3/azw)

Selama Maret 2026, KAI Divre I Sumut Layani 265 Ribu Penumpang

KERETA API: Suasana penumpang yang masuk ke stasiun Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026.
KERETA API: Suasana penumpang yang masuk ke stasiun Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat tren pertumbuhan positif pada volume angkutan penumpang selama periode Maret 2026. Tercatat sebanyak 265.081 pelanggan telah menggunakan layanan kereta api.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 35 persen dibandingkan periode yang sama pada Maret 2025 yang melayani 193.531 pelanggan.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyatakan bahwa lonjakan angka ini merupakan indikator kuat meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel di Sumatera Utara.

“Peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara untuk menggunakan kereta api semakin meningkat, seiring dengan semakin baiknya fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh KAI Divre I Sumatera Utara,” ujar Anwar saat memberikan keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Tingginya volume penumpang pada Maret 2026 dipicu oleh momentum Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H yang waktunya berdekatan. Selain itu, adanya ketetapan cuti bersama dari pemerintah turut mendorong tingginya mobilitas masyarakat Sumatera Utara untuk melakukan perjalanan silaturahmi maupun berlibur.

Selain faktor momentum libur panjang, kata Anwar, bahwa program stimulus dari pemerintah turut menjadi daya tarik utama bagi para pengguna jasa.

“Diskon transportasi yang diberikan oleh pemerintah sebagai program stimulus ekonomi cukup memudahkan masyarakat dan mendorong terjadinya pergerakan untuk mendongkrak perekonomian di Sumatera Utara. Hal itu terbukti dari 13.587 masyarakat Sumatera Utara yang memanfaatkan promo tersebut untuk bepergian selama masa Lebaran,” tambahnya.

Sepanjang triwulan pertama Januari–Maret 2026, KAI Divre I Sumatera Utara secara total telah melayani 763.694 penumpang. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 23 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, di mana saat itu jumlah penumpang tercatat sebanyak 618.428 orang.

Beberapa rangkaian kereta api favorit masyarakat yang terus menunjukkan tren peningkatan peminat antara lain KA Sribilah Utama, KA Putri Deli, dan KA Siantar Ekspres.

Aspek ketepatan waktu (on-time performance) baik untuk keberangkatan maupun kedatangan yang terjaga dengan baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah persaingan moda transportasi darat lainnya.

KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan setia yang telah menjadikan kereta api sebagai pilihan utama dalam bermobilitas.

“KAI Divre I Sumatera Utara menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan terhadap layanan transportasi kereta api. Kepercayaan publik tersebut merupakan amanah bagi KAI untuk terus berinovasi dan konsisten menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, serta tepat waktu bagi seluruh pelanggan dengan semangat melayani sepenuh hati,” pungkas Anwar. (san/ila)

Tim AP Pulungan Law Office Berkunjung ke Lapas Kelas 1 Medan

BERKUNJUNG: Tim AP Pulungan Law Office saat berkunjung ke Lapas Kelas 1 Medan. Istimewa/Sumut Pos
BERKUNJUNG: Tim AP Pulungan Law Office saat berkunjung ke Lapas Kelas 1 Medan. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN – Kantor Hukum AP Pulungan Law Office melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Medan, yang berlokasi di Tanjung Gusta, Kota Medan, pada Senin (6/4) kemarin, untuk memberikan dukungan moril kepada Kepala Lapasnya, Fonika Affandi.

Tim dari AP Pulungan Law Office disambut hangat oleh Humas Lapas Kelas 1 Medan, Dian Siregar dan diajak berkeliling melihat kegiatan serta pemeriksaan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Direktur AP Pulungan Law Office, Alansyah Putra Pulungan SH MH menuturkan, bahwa sistem keamanan di Lapas sangat ketat. Hampir tidak mungkin seseorang menyelundupkan barang barang yang terlarang ke dalam lapas.

Warga binaan juga disibukkan dengan berbagai aktivitas positif di dalam Lapas seperti kegiatan keagamaan, olahraga dan keterampilan yang membentuk kepribadian warga binaan lebih baik dan terhindar dari pikiran pikiran negatif.

Menurutnya, meskipun jumlah warga binaan dengan petugas tidak sebanding, namun keamanan dan kondusifitas yang berlangsung lama di lapas menjadi bukti kerja keras dan keberhasilan Kalapas dalam memimpin Lembaga Pemasyarakatan dengan baik dan membanggakan.

“Bahwa apa yang kita lihat hari ini adalah bukti yang menepis tuduhan tuduhan terhadap kalapas tidaklah lebih dari isapan jempol belaka. Hanya ucapan orang dari luar yang tidak pernah melihat dan menuduh tanpas dasar. Sedangkan yang kita lihat di sini sangatlah berbanding terbalik. Faktanya keamanan dan kondusifitas lapas sangat terjaga dan harus didukung untuk semakin lebih baik,” kata Alansyah.

Dalam kesempatan itu, Alan menyampaikan, bahwa kantornya bersedia untuk memberikan bantuan hukum kepada Lapas Tanjung Gusta terhadap penyebaran berita hoaks dan fitnah yg ditujukan kepada Lapas Kelas 1 Medan, Tanjung Gusta Medan.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 1 Medan Fonika Affandi melalui Humasnya, Dian Siregar mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan dukungan moril yang diberikan Tim dari AP Pulungan Law Office.

Ia berharap, agar ke depan dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk setiap program program Lapas Kelas 1 Medan. “Terima kasih atas kunjungannya dan semoga ke depan kita dapat berkerja sama,” harap Dian. (dwi/ila)

Sidak DPRD Medan di Pabrik Kecap, Ungkap Masalah Izin dan Limbah

SIDAK: Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, memimpin sidak ke pabrik PT Kilang Kecap Angsa di Jalan Bono, Medan Timur.
SIDAK: Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, memimpin sidak ke pabrik PT Kilang Kecap Angsa di Jalan Bono, Medan Timur.

Kunjungan mendadak (sidak) Komisi IV DPRD Kota Medan mengungkap sejumlah temuan terkait dugaan pelanggaran izin dan pengelolaan limbah di sebuah pabrik kecap yang beroperasi di lahan milik PT KAI.

Sidak yang dilakukan pada Senin (6/4/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, ke pabrik PT Kilang Kecap Angsa di Jalan Bono, Medan Timur. Kegiatan ini merupakan respons atas keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik.

Dalam inspeksi tersebut, dewan menemukan bahwa izin pengelolaan limbah perusahaan dinilai belum lengkap dan belum menyesuaikan dengan regulasi terbaru. “Kami tidak melarang usaha berjalan, tapi seluruh perizinan, terutama pengelolaan limbah, harus dipenuhi,” tegas Paul di lokasi.

Paul juga mengingatkan bahwa pihak perusahaan diberikan waktu untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Jika tidak diindahkan, DPRD membuka kemungkinan pemberian sanksi tegas hingga penyegelan operasional. “Kalau tidak segera diurus, kita khawatir nanti usaha ini bisa disegel,” ujarnya.

Keluhan warga sekitar turut diperkuat oleh anggota Komisi IV lainnya, Lailatul Badri. Ia menyoroti kondisi limbah yang kerap meluap saat hujan dan telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan maksimal. “Kenapa limbahnya keluar saat hujan? Ini sudah terlalu lama dibiarkan,” ujarnya.

Perwakilan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Suci menjelaskan bahwa perusahaan sebenarnya telah mengantongi dokumen UKL-UPL. Namun, berdasarkan aturan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, perusahaan wajib melengkapi persetujuan teknis terkait baku mutu air limbah sebelum memperoleh Persetujuan Lingkungan. “Kami sudah menyurati sejak Juni 2023, tetapi hingga kini belum ada perbaikan dokumen,” jelasnya.

Menanggapi temuan tersebut, pihak perusahaan melalui Humasnya, P Nadaek, menyatakan komitmen untuk segera melengkapi seluruh perizinan yang dibutuhkan, termasuk uji emisi.

DPRD Medan pun memastikan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. (map/ila)

Kepling Harjosari II Diduga Sunat BLT Warga, Dewan Rekomkan Pemecatan

RDP:  Komisi I DPRD Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (7/4/2026)
RDP:  Komisi I DPRD Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (7/4/2026)

Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra yang mencuat di Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, berbuntut panjang. DPRD Kota Medan melalui Komisi I resmi merekomendasikan pemecatan oknum Kepala Lingkungan (Kepling I) yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I, Reza Pahlevi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (7/4/2026). Rapat turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari inspektorat, bagian tata pemerintahan, camat, lurah, hingga warga yang menjadi korban.

Kasus ini mencuat setelah viral di media sosial dan mendapat perhatian dari Rico Waas. Sejumlah warga mengaku menerima bantuan dengan nominal yang tidak sesuai.

Salah satunya, Saidah Lubis, mengungkapkan dirinya hanya menerima Rp500 ribu secara tunai di kantor lurah, padahal informasi yang ia terima menyebutkan bantuan seharusnya sebesar Rp900 ribu. “Kami disuruh datang ke kantor lurah, tapi yang diterima hanya Rp500 ribu, bukan transfer,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Minta Ito Harahap. Perbedaan nominal ini memicu kecurigaan adanya praktik pemotongan dana bantuan.

Dalam RDP tersebut, terungkap pula kejanggalan data penerima. Dari 30 undangan resmi, terdapat tambahan 17 nama yang disebut sebagai penerima, namun tidak mendapat undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan validitas data.

Menanggapi hal itu, Kepala Lingkungan I, Namirah Nasution, mengaku data penerima bukan sepenuhnya hasil verifikasi pihaknya, melainkan mengacu pada data dari kantor pos. “Ada nama yang tidak kami ajukan tapi muncul sebagai penerima,” jelasnya.

Namun, Komisi I DPRD Medan menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Anggota Komisi I, Robi Barus, menegaskan bahwa dugaan pemotongan dari Rp900 ribu menjadi Rp500 ribu merupakan pelanggaran serius dan berpotensi masuk ranah pidana. “Ini sudah mengarah ke pidana, tidak cukup hanya sanksi administratif,” tegasnya.

Sementara itu, pihak kecamatan telah mengambil langkah awal dengan memberikan Surat Peringatan (SP1) kepada oknum kepling. Camat Medan Amplas juga mendorong warga untuk segera membuat laporan resmi ke kepolisian agar kasus ini dapat diproses secara hukum.

DPRD Medan pun berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk memastikan keadilan bagi warga yang dirugikan. (map/ila)

1...939495...15,902Page 94 of 15,902